pendahuluanpendahuluan latar belakanglatar...

Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik Prov. Jabar Tahun 2015. 1

BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.11.11.1 Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang

Rencana kerja (Renja… Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Bakesbangpol… Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merupakan pedoman dalam

pelaksanaan tugas, baik dalam progam dan kegiatan maupun penganggaran

Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 dan mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM… Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor . Tahun

2014 tanggal . 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD… Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Didalamnya terdapat penjabaran

visi misi, program dan kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol

Provinsi Jawa Barat, selain daripada itu Rencana Kerja Bakesbangpol Provinsi

Jawa Barat merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra… Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dilakukan

dengan memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM… Daerah, dengan

demikian RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merupakan acuan dalam

penyempurnaan Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam tahun yang

sama, sehingga diharapkan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam


Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 memiliki sinergitas

dengan program serta kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna

mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.21.21.21.2 Landasan HukumLandasan HukumLandasan HukumLandasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437… sebagaimana telah diubah

terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438…;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700…;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737…;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741…;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46…;


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47…;


Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun


2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP… Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Barat;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM… Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan dan

Politik Provinsi Jawa Barat;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2014 tanggal ..

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD… Provinsi Jawa

Barat Tahun 2015;

16. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Barat Nomor 050/Kep.01-Prog/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang

Perencanaan Strategis (Renstra… Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

1.31.31.31.3 Maksud dan TujuanMaksud dan TujuanMaksud dan TujuanMaksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Barat Tahun 2015 disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.


Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Barat Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya

tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat.

1.41.41.41.4 Sistematika PenulisanSistematika PenulisanSistematika PenulisanSistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA,

DAN DAN DAN DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 201POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 201POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 201POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014444....

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Rencana

Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, dan review terhadap rancangan awal RKPD

tahun 2015 Provinsi Jawa Barat.

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.


BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan-catatan penting,

kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.


BAB IIBAB IIBAB IIBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSABADAN KESATUAN BANGSABADAN KESATUAN BANGSABADAN KESATUAN BANGSA DAN DAN DAN DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT POLITIK PROVINSI JAWA BARAT POLITIK PROVINSI JAWA BARAT POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 201TAHUN ANGGARAN 201TAHUN ANGGARAN 201TAHUN ANGGARAN 2014444

2.1.2.1.2.1.2.1. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 201Pelaksanaan Renja Tahun 201Pelaksanaan Renja Tahun 201Pelaksanaan Renja Tahun 2014444

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2014, diarahkan untuk

berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap

sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang guna

menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat, adapun realisasi Renja

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah .%, Hal ini berarti

antara target dan pencapaian tidak mengalami hambatan berarti. Pada tahun

2014 pencapaian indikatif yang dapat dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi

Jawa Barat adalah .% dengan asumsi bahwa dalam penyelenggaraan

realisasi Renja tidak ada hambatan maupun kesulitan yang dapat menghambat

tercapainya target renja tahun 2014. Matriks rekapitulasi evaluasi renja tahun

2014, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1Tabel 2.1Tabel 2.1Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Badan Kesbangpol Prov. Jabar Badan Kesbangpol Prov. Jabar Badan Kesbangpol Prov. Jabar Badan Kesbangpol Prov. Jabar s.d Maret s.d Maret s.d Maret s.d Maret Tahun 201Tahun 201Tahun 201Tahun 2014444

KodeKodeKodeKoderingringringring

Urusan/BidangUrusan/BidangUrusan/BidangUrusan/Bidang

Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan dan Program/KegiatanProgram/KegiatanProgram/KegiatanProgram/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 201Tahun 201Tahun 201Tahun 2014444

Perkiraan Realisasi Capaian Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPDRenstra OPDRenstra OPDRenstra OPD

CatatanCatatanCatatanCatatan Target Renja Target Renja Target Renja Target Renja OPDOPDOPDOPD

Realisasi Renja Realisasi Renja Realisasi Renja Realisasi Renja OPDOPDOPDOPD

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (%…(%…(%…(%…

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Program dan Program dan Program dan Program dan Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun 2012012012014444

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Capaian Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target (%…Target (%…Target (%…Target (%…

1 2 4 5 6 7 8 9

Urusan WajibUrusan WajibUrusan WajibUrusan Wajib

Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.Politik Dalam Negeri.Politik Dalam Negeri.Politik Dalam Negeri.

1.19.01.25

Program Perencanaan Program Perencanaan Program Perencanaan Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah


1 2 4 5 6 7 8 9

1. Kegiatan Grand Design Penguatan Kelembagaan Kesbangpol Jawa Barat

120.000.000

0

0

2. Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol

300.000.000

92.456.000

30,82

1.19.01.48

Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

3. Kegiatan Pembinaan

Orkemas di Jawa Barat 1.100.000.000

120.000.000

10,91

4. Kegiatan Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda

800.000.000

0

0

5. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

300.000.000

53.272.000

17.76

6. Kegiatan Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014

2.200.000.000 1.929.150.635 87,69

1.19.01.49

Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum dan Ketentraman Umum dan Ketentraman Umum dan Ketentraman MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

7. Kegiatan Penguatan

Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat

750.000.000

166.540.000

22,21

1.19.01.52

Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya Aparatur

8. Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

675.000.000 100.819.100 14,94

1.19.01.53

Program Program Program Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran

9. Kegiatan Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran Bakesbangpol Prov. Jabar

2.510.000.000

448.057.457

17,85

1.19.01.54

Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana Aparatur

10. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Bakesbangpol yang

Membanggakan

4.500.000.000

0

0

1.19.01.55

Program Pemeliharaan Sarana Program Pemeliharaan Sarana Program Pemeliharaan Sarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparaturdan Prasarana Aparaturdan Prasarana Aparaturdan Prasarana Aparatur

11. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bakesbangpol Prov. Jabar

1.068.750.000

175.337.119

16,41

1.19.01.59

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan

12. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol Prov.

Jabar

111.600.000

32.080.000

28,75


2.2.2.2.2.2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Analisis Kinerja Pelayanan Analisis Kinerja Pelayanan Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dilakukan

untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dari

tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami

pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung

jawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesbangpol Provinsi

Jawa Barat sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat di bidang kesatuan bangsa dan politik, memiliki tugas untuk

menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi

masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang

baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang

demokratis dan bertanggungjawab.

2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society… di bidang

pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan

membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Jawa

Barat, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan

pemuda di Jawa Barat.

3. Terselenggaranya pengembangan ideologi bangsa dan wawasan

kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Jawa

Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk

menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam


kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat dalam

kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan…, dan

Penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air

dan bela negara demi NKRI.

4. Terselenggaranya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanpa kerusuhan massal yang

dipicu oleh kader Parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berlangsung sukses, aman,

dan damai menjadi tolok ukur peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa

Barat dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik berkenaan UU

bidang politik maupun tata cara mekanisme penyelenggaraan pemilu.

2.3.2.3.2.3.2.3. IsuIsuIsuIsu----isu Penting Pisu Penting Pisu Penting Pisu Penting Penyeenyeenyeenyelenggaraan Tugas dan Fungsilenggaraan Tugas dan Fungsilenggaraan Tugas dan Fungsilenggaraan Tugas dan Fungsi....

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat berkaitan

dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi

pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi

yang berkembang dewasa ini di Jawa Barat dapat dikemukakan beberapa

masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Barat, sebagai berikut :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari

menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu

maupun pemilukada di Jawa Barat serta konflik-konflik yang muncul

dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.


2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis

kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya

kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat

dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa

kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap

Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law

enforcement… dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan

Pemerintah.

3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat

dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence

(konflik dan kekerasan komunal… di tengah masyarakat, seperti tawuran

antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus

globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan

ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-

modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan

maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat

konvensional dan transnasional.

2.4.2.4.2.4.2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa BaratReview terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa BaratReview terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa BaratReview terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat....

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor . Tahun 2014 tanggal

. 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD… Provinsi

Jawa Barat Tahun 2015, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi


Jawa Barat telah tersusun 8 (delapan… program yang terjabar dalam 26

kegiatan, seperti dibawah ini :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Daerah, dengan kegiatan :

1) Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se Jawa Barat.

2) Pembangunan sistem informasi Bakesbangpol Prov. Jabar

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :

1) Bimbingan Teknis Tata cara Pengajuan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas.

2) Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat.

3) Fasilitasi dan Komunikasi Politik terhadap berbagai elemen masyarakat

di Jawa Barat.

4) Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader

Partai Politik di Jabar.

5) Fasilitasi Ormas dalam rangka peningkatan Pendidikan Politik

6) Pemantapan Ideologi Bangsa

7) Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

8) Orientasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda Lintas Agama

9) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa


3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

dengan kegiatan :

1) Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat.

2) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi dini serta pengawasan orang

asing.

3) Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda.

4) Pemetaan situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daerah.

5) Forum Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat.

6) Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas dan Pemerintah di

Daerah.

7) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama

8) Peningkatan Kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jabar.

9) Pemetaan Keberadaan Ormas dan Parpol di Jawa Barat

10) Pembinaan Orkemas di Jawa Barat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Barat.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Jawa Barat.


6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan


8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Matriks perbandingan program dan kegiatan yang telah dirancang dalam

RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2015 serta kebutuhan program dan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

dapat dilihat pada tabel 2.3.


Tabel 2.3Tabel 2.3Tabel 2.3Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 201REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 201REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 201REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015555

NoNoNoNo

Rancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis Kebutuhan CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN PENTINGPENTINGPENTINGPENTING Program/KegiatanProgram/KegiatanProgram/KegiatanProgram/Kegiatan LokasiLokasiLokasiLokasi Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja

Target Target Target Target CapaianCapaianCapaianCapaian

Pagu IndikatifPagu IndikatifPagu IndikatifPagu Indikatif Program/KegiatanProgram/KegiatanProgram/KegiatanProgram/Kegiatan LokasiLokasiLokasiLokasi Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Target Target Target Target CapaianCapaianCapaianCapaian

Kebutuhan DanaKebutuhan DanaKebutuhan DanaKebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian

dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan DaerahDaerahDaerahDaerah

Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan DaerahDaerahDaerahDaerah

1 Rapat Kerja bidang Kesbangpol di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00 1 Rapat Kerja bidang Kesbangpol di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan Provinsi dan Kab/Kota

800.000.000,00

2 Pembangunan sistem informasi Bakesbangpol Prov. Jabar

Kota Bandung

300.000.000,00 2 Pembangunan sistem informasi Bakesbangpol Prov. Jabar

Kota Bandung Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan Provinsi dan Kab/Kota

300.000.000,00

2 Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik Program Pendidikan Politik MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

3 Bimbingan Teknis Tata cara Pengajuan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 3 Bimbingan Teknis Tata cara Pengajuan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

4 Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00 4 Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00

5 Fasilitasi dan Komunikasi Politik terhadap berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat.

Kab/Kota di Jabar

600.000.000,00 5 Fasilitasi dan Komunikasi Politik terhadap berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

600.000.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Parpol di Jabar

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00 6 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jabar

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00

7 Fasilitasi Ormas dalam rangka peningkatan Pendidikan Politik

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00 7 Fasilitasi Ormas dalam rangka peningkatan Pendidikan Politik

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00

8 Pemantapan Ideologi Bangsa Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 8 Pemantapan Ideologi Bangsa Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

9 Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00 9 Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00

10 Orientasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda Lintas Agama

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00 10 Orientasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda Lintas Agama

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00

11 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 11 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

3 Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman Masyarakat

Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman MasyarakatUmum dan Ketentraman Masyarakat

12 Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00 12 Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

800.000.000,00

13 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi dini serta pengawasan orang asing

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00 13 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi dini serta pengawasan orang asing

Kab/Kota di Jabar

750.000.000,00

14 Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 14 Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

15 Pemetaan situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daerah

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 15 Pemetaan situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daerah

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

16 Forum Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat.

Kab/Kota di Jabar

2.100.000.000,00 16 Forum Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat.

Kab/Kota di Jabar

2.100.000.000,00

17 Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas dan Pemerintah di Daerah

Kab/Kota di Jabar

6.000.000.000,00 17 Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas dan Pemerintah di Daerah

Kab/Kota di Jabar

6.000.000.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 18 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

19 Peningkatan Kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jabar

Kab/Kota di Jabar

1.900.000.000,00 19 Peningkatan Kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jabar

Kab/Kota di Jabar

1.900.000.000,00

20 Pemetaan Keberadaan Ormas dan Parpol di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00 20 Pemetaan Keberadaan Ormas dan Parpol di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

1.000.000.000,00

21 Pembinaan Orkemas di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

1.400.000.000,00 21 Pembinaan Orkemas di Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar

1.400.000.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya AparaturSumber Daya Aparatur

22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

kota Bandung

Terselenggaranya kursus-kursus, diklat/ jafung, sosialisasi/ seminar, lokakarya, rakor, bimbingan teknis

1 Tahun 4.000.000.000,00 22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

kota Bandung Terselenggaranya kursus-kursus, diklat/jafung, sosialisasi/seminar, lokakarya, rakor, bimbingan teknis

1 Tahun 4.000.000.000,00

5 Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran

Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran

23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

kota Bandung

Terselenggaranya admnistrasi perkantoran dan penyediaan jasa komunikassi, listrik, air.

1 Tahun 5.000.000.000,00 23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

kota Bandung Terselenggaranya admnistrasi perkantoran dan penyediaan jasa komunikassi, listrik, air.

1 Tahun 5.000.000.000,00

6 Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana Aparatur

24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

kota Bandung

Tersedianya sarana dan prasana kantor yang memadai

1 kali 3.000.000.000,00 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

kota Bandung Tersedianya sarana dan prasana kantor yang memadai

1 kali 3.000.000.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana AparaturPrasarana Aparatur

25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

1 Tahun 5.000.000.000,00 25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

1 Tahun 5.000.000.000,00

8 ProgrProgrProgrProgram Peningkatan am Peningkatan am Peningkatan am Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandan Keuangandan Keuangandan Keuangan

26 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol

kota Bandung

Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan

1 Tahun 550.000.000,00 26 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol

kota Bandung Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan

1 Tahun 550.000.000,00

Jumlah ..Jumlah ..Jumlah ..Jumlah ..

44.700.000.000 44.700.000.000 44.700.000.000 44.700.000.000

44.700.000.000 44.700.000.000 44.700.000.000 44.700.000.000


BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.3.1.3.1.3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalTelaahan terhadap Kebijakan NasionalTelaahan terhadap Kebijakan NasionalTelaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan

Kesbangpol Provinsi Jawa Barat selain mengacu pada kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada rencana tindak pembangunan

Kementerian/Lembaga tahun 2015, Dirjen Kesbangpoldagri Kemendagri RI

memiliki 1 (satu… program yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan

Politik. Di dalamnya terdapat 6 (enam… kegiatan prioritas yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator kinerja berkaitan dengan

urusan administrasi internal, serta koordinasi aparat Kesbang se-Indonesia.

2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada

pengembangan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta

pendidikan kewarganegaraan.

3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan kepada manajemen konflik,

penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi

politik se-Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional

berkenaan dengan kewaspadaan nasional.

4. Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan

indikator kinerja diarahkan pada :


a. Fungsi, peran, koordinasi, dan fasilitasi berkenaan dengan

organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama, dan

kemasyarakatan… dan forum publik, penanganan masalah sosial, serta

perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan-

kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya, agama, dan

kemasyarakatan.

b. Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada

penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi,

fasilitasi, kerja sama, pembinaan, dan pengembangan ketahanan

ekonomi, serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok

masyarakat.

5. Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan

komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan

perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta

penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam

negeri.

Merujuk pada kegiatan-kegiatan yang ada pada Dirjen Kesbangpol

Kemendagri RI, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat mencoba untuk

menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan

kondisi daerah di Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. KesekretariatanKesekretariatanKesekretariatanKesekretariatan dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang

penyelenggaraan administrasi badan serta pemenuhan sarana dan

prasarana badan serta penyelenggaraan koordinasi badan/kantor

kesbangpol kab/kota di Jawa Barat.


2. Ideologi dan Wawasan KebangsaanIdeologi dan Wawasan KebangsaanIdeologi dan Wawasan KebangsaanIdeologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan

pada pembinaan dan pengembangan ideologi Negara dan bela Negara

serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. Kedua hal ini meliputi

fasilitasi FKUB, FPK, FKDM dan sosialisasi ideologi Negara dan bela

Negara serta wawasan dan pembauran kebangsaan bagi masyarakat,

serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah

berkenaan dengan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan

kebangsaan dan pembauran bangsa.

3. Kewaspadaan DaerahKewaspadaan DaerahKewaspadaan DaerahKewaspadaan Daerah yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan

kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing

yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik,

dokumen laporan situasi kondisi politik daerah di Jawa Barat, pendataan

dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi

kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan

kondisi ipoleksosbudhankam.

4. Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan KemasyarakatanKetahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan KemasyarakatanKetahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan KemasyarakatanKetahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan

indikator kinerja diarahkan pada ketahanan sosial, sumber daya alam dan

ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama kepercayaan dan

organisasi kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi

dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan

daerah berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan.

5. Politik Dalam NegeriPolitik Dalam NegeriPolitik Dalam NegeriPolitik Dalam Negeri dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi

partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan


pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam

negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan

kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Jawa Barat.

3.2.3.2.3.2.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan BangsaTujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan BangsaTujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan BangsaTujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dandandandan Politik Provinsi Jawa Politik Provinsi Jawa Politik Provinsi Jawa Politik Provinsi Jawa

BaratBaratBaratBarat....

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merujuk pada tujuan dan sasaran yang

ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Adapun tujuan dan

sasaran Rencana Kerja Tahun 2015 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1… Tujuan :

a. Terwujudnya pengamalan masyarakat Jawa Barat terhadap Konsensus

Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan

kemasyarakatandi Jawa Barat.

d. Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Jawa Barat yang

demokratis, sehat dan santun.

2… Sasaran :

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa,

wawasan kebangsaan, dan bela negara;


b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan

dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan

golongan;

c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta

pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat

yang kondusif;

d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.

3.3.3.3.3.3.3.3. Program dan KegiatanProgram dan KegiatanProgram dan KegiatanProgram dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM… Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 menetapkan visi Jawa Barat Maju dan Jawa Barat Maju dan Jawa Barat Maju dan Jawa Barat Maju dan

Sejahtera Untuk SemuaSejahtera Untuk SemuaSejahtera Untuk SemuaSejahtera Untuk Semua yang memuat lima misi Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi dan visi, misi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah Misi Ketiga,

MeMeMeMeningkatkan Kinerja Pemerintahanningkatkan Kinerja Pemerintahanningkatkan Kinerja Pemerintahanningkatkan Kinerja Pemerintahan,,,, ProfesionalismeProfesionalismeProfesionalismeProfesionalisme Aparatur,Aparatur,Aparatur,Aparatur, dan dan dan dan

Perluasan Partisipasi PublikPerluasan Partisipasi PublikPerluasan Partisipasi PublikPerluasan Partisipasi Publik ....

Untuk mendukung tercapainya visi dan terselenggaranya misi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

menetapkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan

DemokratisDemokratisDemokratisDemokratis ,,,, dengan misi :

Misi Satu : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara

dan cinta tanah air.


Misi Dua : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga

harmonisasi dan kondusifitas di daerah.

Misi Tiga : Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan

kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi Empat : Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik

masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Badan

Kesbangpol Provinsi Jawa Barat telah menyusun 8 (delapan… program yang

terjabar dalam 26 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Daerah, dengan kegiatan :

1) Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se Jawa Barat.

2) Pembangunan sistem informasi Bakesbangpol Prov. Jabar

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :

1) Bimbingan Teknis Tata cara Pengajuan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas.

2) Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat.

3) Fasilitasi dan Komunikasi Politik terhadap berbagai elemen masyarakat

di Jawa Barat.

4) Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader

Partai Politik di Jabar.


5) Fasilitasi Ormas dalam rangka peningkatan Pendidikan Politik

6) Pemantapan Ideologi Bangsa

7) Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

8) Orientasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda Lintas Agama

9) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

dengan kegiatan :

1) Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat.

2) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi dini serta pengawasan orang

asing.

3) Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda.

4) Pemetaan situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daerah.

5) Forum Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat.

6) Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas dan Pemerintah di

Daerah.

7) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama

8) Peningkatan Kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jabar.

9) Pemetaan Keberadaan Ormas dan Parpol di Jawa Barat

10) Pembinaan Orkemas di Jawa Barat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Barat.


5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan


6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan


8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Pada tabel 3.1 disajikan rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 dengan prakiraan

maju tahun 2016.

Program dan kegiatan pada tahun 2015 tersebut sesuai dengan program serta

kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2015.

Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas program dan kegiatan dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat

dilakukan secara holistik.


tabel 3.1tabel 3.1tabel 3.1tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 201RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 201RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 201RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015555 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 201DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 201DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 201DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016666

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tahun 2015 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif APBD Provinsi APBN

Sumber Dana Lainnya

Common Goals

Tematik Sektoral

Tematik Kewilayahan

Mitra OPD

(1… (2… (3… (4… (5… (6… (7… (8… (9…

1 URUSAN WAJIBURUSAN WAJIBURUSAN WAJIBURUSAN WAJIB

1

19

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriNegeriNegeriNegeri

1 19 18 25 Program Perencanaan Pengendalian dan Program Perencanaan Pengendalian dan Program Perencanaan Pengendalian dan Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan DaerahPengawasan Pembangunan DaerahPengawasan Pembangunan DaerahPengawasan Pembangunan Daerah

1 Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se Jawa Barat

800.000.000 -

2 Pembangunan sistem informasi Bakesbangpol Prov. Jabar

300.000.000

1 19 18 48 Program Pendidikan Politik MasyarakatProgram Pendidikan Politik MasyarakatProgram Pendidikan Politik MasyarakatProgram Pendidikan Politik Masyarakat

3 Bimbingan Teknis Tata cara Pengajuan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas

1.000.000.000

4 Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat

800.000.000


(1… (2… (3… (4… (5… (6… (7… (8… (9…

5 Fasilitasi dan Komunikasi Politik terhadap berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat

600.000.000

6 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jabar

800.000.000

7 Fasilitasi Ormas dalam rangka peningkatan Pendidikan Politik

800.000.000

8 Pemantapan Ideologi Bangsa 1.000.000.000

9 Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

750.000.000

10 Orientasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda Lintas Agama

750.000.000

11 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1.000.000.000

1 19 18 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatKetentraman MasyarakatKetentraman MasyarakatKetentraman Masyarakat

12 Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat

800.000.000

13 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi dini serta pengawasan orang asing

750.000.000

14 Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda

1.000.000.000

15 Pemetaan situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daerah

1.000.000.000

16 Forum Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat

2.100.000.000

17 Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas dan Pemerintah di Daerah

6.000.000.000

18 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama

1.000.000.000

19 Peningkatan Kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jabar

1.900.000.000


(1… (2… (3… (4… (5… (6… (7… (8… (9…

20 Pemetaan Keberadaan Ormas dan Parpol di Jawa Barat

1.000.000.000

21 Pembinaan Orkemas di Jawa Barat

1.400.000.000

1 19 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturAparaturAparaturAparatur

22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

4.000.000.000

1 19 18 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

5.000.000.000

1 19 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturAparaturAparaturAparatur

24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

3.000.000.000

1 19 18 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AparaturAparaturAparaturAparatur

25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

5.000.000.000

1 19 18 59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 19 18 59 26 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol Jawa Barat

550.000.000

JumlahJumlahJumlahJumlah 23232323....252525250.000.0000.000.0000.000.0000.000.000

32.800.000.000,032.800.000.000,032.800.000.000,032.800.000.000,00000


BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Rencana kerja (Renja… Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Barat Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan

program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 25 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD… Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta diselaraskan dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD… Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2015, masing-

masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Barat dan Institusi yang menangani tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat berpedoman terhadap program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang

diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya

mempertimbangkan efesiensi secara rasional dan proporsional karena pagu

anggaran yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun prioritas

program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis dan urgen.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana

kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait,

sehingga perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan

pendekatan secara formal maupun non formal dan yang tidak kalah pentingnya


adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan

kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Bandung, April 2014

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

Drs. AGUS HANAFI, BBA NIP. 19591212 1981021 001

pendahuluanpendahuluan latar belakanglatar...

Documents