MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

KATA PENGATAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa.Semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada Nabi Agung Muhammad saw dan orang-orang yang setia dengan risalah kenabiannya.

Makalah yang berjudul Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan ini saya susun untuk memenuhi tugas matakuliah pendidikan pancasila. Makalah ini terdidi dari beberapa bab yang akan membahas tentang Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan. Dalam menyusun makalah ini saya mengambil materi dari internet serta buku-buku pendukung lain.

Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila saya karena berkat tuntunan dari beliau saya dapat menyusun makalah ini dengan lancar. Tidak lain bagi semua yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan makalah ini saya ucapkan terimakasih.

Saya juga menyadari bahwa makalaah ini belum sempurna sepenuhnya serta masih banyak kekurangan, maka dari itu kiranya saya mohon kesudian bagi para bembaca sekalian atas kritik dan sarannya. Akhirnya saya berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Indramayu, 10 November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IV

DAFTAR ISI V

A. PENDAHULUAN 1

B. SEJARAH PANCASILA 2

C. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PEMBANGUNAN 3

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

NASIONAL 4

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK 5

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

EKONOMI 6

G. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA 7

H. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

PERTAHANAN 8

I. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPTEK 9

J. DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara disegala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negatif yang kemungkinan muncul, dapat segera diantisipasi. Kesetiaan, cinta tanah air dan patriotisme warga negara kepada bangsa dan negaranya dapat diukur dalam bentuk kesetiaan terhadap filsafat negaranya.  Kesetiaan ini akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila mempunyai peran yang sangat unggul dalam pembamgunan bangsa. Perubahan dalam pembangunan di berbagai bidang pada hakikatnya selalu didambakan dan dirindukan oleh bangsa tanah air kita. Saat ini kita memang sedang gandrung untuk membangun, tumbuh dan berubah secara progresif, namun bukan dengan harga setinggi penghancuran eksistensi kita sendiri. Kita tidak hanya ingin mengenym, tetapi juga ingin menyumbang terhadap kemenangan ilmu dan teknologi, namun bukan kemenangan semu yang secara melekat mengandung kekelahan total dilihat dari nilai-nilai insani.

Pembangunan yang sedang kita galakkan ini perlu sebuah paradigma,yaitu sebuah kerangka berfikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam perspektif pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang berfungsi menjadi kesepakatan yang dirumuskan oleh seluruh warga dan menjadi komitmen bersama. Maka dari itu saya mengambil tema tentang Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan karena saya juga ingin sekali melihat negara kita berubah menjadi negara yang lebih modern dan tidak tertinggal jauh dari negara yang lain. Minat saya untuk merubah negara ini juga salah satu motivasi untuk dapat mengajak rekan-rekan sekalian untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa.

2. Tujuan

Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial budaya. Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, dan pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya.Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi referensi kritik sosial budaya yang sangat cepat yang terutama diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler, yang terjadi dalam derap dan langkah pembangunan dalam era informasi ini, tetap didasari dan dijiwai nilai-nilai pancasila.

Maka dengan penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengemban semangat kita sebagai bangsa yang cinta tanah air untuk senantiasa menjaga visi dan misi pancasila, mengamalkan visi dan misi tersebut agar Indonesia menjadi yang terbaik dari yang lain. Dari sila-sila pancasila kita dapat mengambil berbagai makna yang terkandung di dalamnya sehingga pancasila dapat menjadi motivasi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sangat besar yaitu mencapai paradigma pembangunan yang baik dan unggul. Makalah ini akan membantu kita serta memberikan gambaran tentang pancasila sebagai paradigma.

1

BAB 2

SEJARAH PANCASILA

1.     Bagaimana terjadinya Pancasila?

Walaupun sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, dan sebagai anak bangsa kita sudah mendengar, memahami dan meyakini, bahkan melaksanakan berbagai gagasan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial namun rasanya sebelum tahun 1945 kita tidak pernah mendengar gagasan untuk menyatukan kelima gagasan tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan agar disepakati sebagai basic premises untuk mendirikan Negara Gagasan tersebut pertama kalinya diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada sidang pertama Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Mengapa Soekarno yang mampu mengidentifikasi lima gagasan terpadu itu? Mengapa bukan tokoh lain? Pertanyaan ini sungguh menarik, dan hanya mungkin kita jawab kita mendalami riwayat hidup beliau serta visi kenegaraannya. Yang

jelas, Soekarno amat yakin, bahwa bagaimanapun majemuknya masyarakat Indonesia, namun keseluruhannya itu dalam mata batin Soekarno adalah suatu bangsa. Dengan lain perkataan, sesungguhnya paradigma politik dan visi kenegaraan Soekarno adalah gagasan nasionalisme. Juga pada saat ia mempropagandakan kesatuan antara nasionalisme-islamisme dan maxisme, ia berbicara mengenai kesatuan bangsa Indoensia, yang disemangati oleh tiga ideologi tersebut.

Berdasar renungannya yang bagaikan merupakan suatu obsesi untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang demikian majemuk, Soekarno menyimpulkan bahwa ada lima dasar negara, yaitu disebutnya sila, yang dipandangnya sesuai untuk maksud itu, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan akhirnya Peri Ketuhanan. Di dukung oleh oratory yang kuat, pemikiran Soekarno tersebut mendapatkan sambutan yang gegap gempita dari anggota lainnya. Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, yang pernah menjadi Ketua Boedi Oetomo, memang menanyakan pada tanggal 28 Mei 1945 kepada para anggota badan tersebut tentang dasar negara yang segera akan dibentuk. Sejak tahun 1944 Pemerintah Kekaisaran Jepang telah memberikan janji bahwa Indonesia – yang didudukinya sejak awal tahun 1942 – segera diberi kemerdekaan. Secara historis, Pancasila ditawarkan sebagai konsep politik dalam rangka pembentukan negara. Dengan demikian, Pancasila lahir sebagai suatu political thought, suatu pemikiran politik.

2.     Apakah sebenarnya esensi dan status Pancasila itu?

Jika kita renungkan baik-baik, mungkin tidaklah terlalu keliru jika kita merumuskan esensi Pancasila itu sebagai suatu formula dasar nasionalisme Indonesia. Pancasila adalah nasionalisme, suatu faham yang berpendirian bahwa semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan, adalah suatu bangsa. Itulah semangat yang meresapi keseluruh visi politik Ir. Soekarno, yang karena kharismanya telah mempengaruhi budaya politik Indonesia. Kelihatannya, pensifatan lain dari Pancasila akan membawa kita pada gambaran yang keliru. Mungkin perlu dipertanyakan, apakah pemikiran tentang Pancasila sudah cukup berkembang sehingga layak untuk diberi predikat sebagai filsafat politik, political philosophy, setingkat dengan filsafat politik lainnya di dunia? Jika filsafat ditandai oleh pikiran yang mendalam, kritik dan sistematis, mungkin juga masih diperlukan waktu sebelum Pancasila benar-benar berkembang menjadi suatu filsafat politik. Sebabnya adalah Ir. Soekarno belum pernah berkesempatan menuangkan pikirannya secara filsafati, walaupun setelah tahun 1945 itu Ir. Soekarno pernah dua kali mengulas lebih lanjut pemikirannya dalam kursus resmi mengenai Pancasila, dalam bagian kedua dasawarsa 1960-an. Sukar untuk dibantah, bahwa Pancasila masih sarat dengan retorika.

Dalam perkembangannya dewasa ini, mungkin lebih pas jika kita memahami sila-sila Pancasila sebagai lima aksioma politik, yang diterima sebagai dalil yang tidak memerlukan rincian penjelasan lagi. Yang masih perlu kita lakukan adalah mencari kategori pemikiran dasar yang dapat memberikan makna yang utuh kepada lima aksioma politik, sehingga kita dapat memahaminya secara utuh, bukan sebagai lima konsep yang terlepas-lepas dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Hal ini tidaklah mudah, oleh karena Pancasila demikian rentan terhadap penafsiran sesaat. Demikianlah, pada saat dunia secara ideologis terpecah antara Kubu Barat yang kapitalis dan Kubu Timur yang komunis, Ir. Soekarno sendiri sebagai

“penggali Pancasila” menjelaskan bahwa Pancasila adalah “Marxisme yang  diterapkan di Indonesia” atau Pancasila sama dengan “Nasakom”.

Namun kerentanan pemikiran Soekarno pada pengaruh situasi sesaat tersebut tidaklah mengecilkan makna sumbangannya terhadap eksistensi negara Republik Indonesia. Sumbangannya yang bersifat abadi terhadap Indonesia adalah anjurannya pada tanggal 1 Juni 1945 kepada BPUPKI untuk menerima lima sila tersebut dasar negara, kepemimpinannya dalam merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu kita ingat, bahwa walaupun anjuran pertama mengenai lima sila Pancasila adalah copyright Soekarno, namun lima sila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah karya kolektif. Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dibahas oleh 38 orang anggota BPUPKI yang masih tinggal di Jakarta pada saat reses BPUPKI antara tanggal 2 Juni – 9 Juli 1945, ditambah dengan beberapa orang anggota Chuo Sangi In, untuk kemudian dirumuskan secara padat oleh sembilan orang anggota BPUPKI. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, lima sila Pancasila tersebut telah dikaitkan dengan esensi Tujuan Negara dan  Tugas Pemerintahan. Sungguh amt sukar untuk mencari kelamahan dari empat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pemikiran lanjut tentang Pancasila, secara lebih kritis, sistematis dan komprehensif, dilakukan oleh tokoh-tokoh terpelajar Indonesia lainnya. Kita harus merenung terus menerus mengenai Pancasila ini sedemikian rupa, sehingga pada suatu saat dapat berkembang menjadi suatu Filsafat Indonesia, sejajar dengan Filsafat India, Filsafat Cina atau Filsafat Barat. Lalu status Pancasila? seperti terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 – adalah suatu kontrak politik bersejarah yang bersifat mendasar dari seluruh lapisan dan kalangan dalam batang tubuh bangsa Indonesia yang besar ini. Sebagaimana halnya setiap kontrak politik, substansinya mengikat seluruh rakyat dan seluruh jajaran pemerintah. Pada saat ini baik hukum nasional maupun seluruh lapisan penyelenggara negara terikat oleh Pancasila, yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

3.     Di mana terletak Kendala Pancasila sebagai Dasar Negara?

Tantangan dasar yang dihadapi Soekarno sebagai negarawan adalah bagaimana caranya ia mewujudkan paradigma politiknya itu, bukan saja untuk menerangkan kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi sosiologi dan kultur, tetapi juga untuk mengikat dan menggerakkannya secara terpadu dalam suatu sistem kenegaraan dan sistem pemerintah, dimana seluruhnya bisa merasa nyaman. Susahnya, dalam obsesi beliau mewujudkan kesatuan Indonesia, Ir. Soekarno agak mengabaikan betapa mendasarnya kemajemukan Indonesia, yang bukan saja ditempa oleh sejarah daerah yang lebih panjang, tetapi juga diresapi oleh perbedaan agama yang mempunyai ajaran yang amat berbeda satu sama lain. Bukan dalam satu agama yang sama bisa terdapat perbedaan dan mazhab yang dianut.

Selanjutnya, kendala utama yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara adalah adanya dikrepansi antara esensinya sebagai formula nasionalisme Indonesia, dengan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang menuangkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terkait dengan proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan terpisah oleh suatu kelompok informal, dan diluar sidang BPUPKI, di bawah kepemimpinan langsung Ir. Soekarno, seorang nasionalis dan

mantan pemimpin partai, sedangkan Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh sebuah panitia kecil BPUPKI sendiri, dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, seorang ahli hukum adat dengan disertai tentang hukum adat Jawa Barat, yang seluruh anggaotanya mewakili keresidenan di pulau Jawa.

Sukar untuk membantah, bahwa keseluruhan proses pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 sangat diwarnai oleh kultur politik para anggota BPUPKI, yang sebagian besar berasal dari latar belakang budaya Jawa. Budaya politik Jawa, yang telah demikian mendasar diulas oleh Soemarsaid Moertono, berputar pada konsep kekuasaan yang terpusat di ibukota, dilingkari oleh daerah-daerah taklukan di sekitarnya. Mungkin itulah yang menyebabkan mengapa Drs. Moh. Hatta – yang agak jarang dan tidak demikian suka pidato itu – demikian berkobar-kobar berbicara sewaktu beliau membela kemerdekaan berpikir dan berbicara, dan tentang hak daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Secara implisit dan eksplisit, sebagai seorang yang berasal dari masyarakat yang mempunyai budaya politik yang bersifat egalitarian, layak ia merasa amat risau dengan kecenderungan sentralistik dan otoritarian yang terkandung dalam budaya politik Jawa itu.

Bersama dengan Ki Hadjar Dewantara, yang pernah mengadvokasikan konsep democrative met leiderschap, Soekarno sendiri tidaklah terlalu risau dengan masalah itu. Ia sendiri kemudian bahkan mengajukan dan mempraktekkan konsep demokrasi terpimpin. Secara kultural ia memang cukup familier dan nyaman dengan konsep politik itu, dan dapat merasa asing dengan kultur politik egalitarian, dimana semua orang duduk sama rendah tegak sama tinggi. Disinilah terletak kendala utama Pancasila. Konsep nasionalisme yang pada dasarnya merupakan konsep modern, dan secara teoretikal mampu menampung pluralis masyarakat Indonesia, diberi wadah konstitusional yang hanya cocok dengan budaya politik suatu daerah, dalam hal ini budaya politik Jawa. Mungkin itulah sebabnya mengapa sejarah politik nasional Indonesia berayun-ayun antara format negara kesatuan dengan negara federal, antara pemerintahan yang sangat sentralistik dengan tekanan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan sumber daya, hubungan yang tidak pernah stabil antara pusat dan daerah, antara keinginan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan keharusan untuk melancarkan rangkaian operasi militer ke daerah-daerah yang resah, antara konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang dirumuskan dalam tahun 1965, dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang diresmikan dalam tahun 1951, antara keinginan membangun suatu Indonesia yang modern, dengan dambaan untuk memelihara dan melestarikan warisan nenek moyang.

4.     Dua Tantangan Pancasila

a.     Tantangan Konseptual

Pertama Pancasila adalah memahami dan merumuskan secara jernih – serta disepakati bersama dengan sungguh-sungguh tentang kandungan nilai dan makna Pancasila, baik masing-masing sila maupun Pancasila sebagai suatu kebulatan ide.

b.     Tantangan Kelembagaan

Jika kita sudah mempunyai kesamaan visi dan faham mengenai sila-sila tersebut diatas, bagaimana menuangkannya ke dalam sistem politik dan sistem kenegaraan kita ? Ringkasnya, dimensi kelembagaan Pancasila perlu memberikan jawaban terhadap kebutuhan kita memperoleh efek sinergi sebesar-besarnya dari persatuan dan kita sebagai bangsa, 

sambil menekan sekecil-kecilnya dampak negatif yang bisa terjadi pada demikian besarnya akumulasi sumber daya nasional di tangan mereka yang sedang  memegang tampuk kekuasaan pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah.

5. Pembangunan Bangsa dan Negara sebagai Konteks Pembangunan bidang Sosial Politik.

Bagaimanapun, Republik Indonesia memang adalah sebuah negara nasional baru, yang didirikan oleh sebuah bangsa baru, yang baru bangkit pada awal abad ke 20, setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan sekedar pendidikan kepada sejumlah kecil kaum muda dalam rangka Ethische Politiek. Kelompok kecil kaum muda terpelajar inilah yang pertama kali menyadari bahwa sekian ratus suku bangsa yang mendiami rangkaian kepulauan ”Hindia Belanda” ini sesungguhnya adalah suatu bangsa. Mereka diikat oleh pengalaman sejarah yang sama. Dengan keyakinan itulah mereka mendirikan berbagai organisasi, yang mulanya bersifat moderat, tetapi kemudian menjadi semakin radikal. Dalam babak awal gerakan kaum muda ini bersifat elitis, kemudian menjadi populis, dengan melibatkan massa rakyat. Dapat dikatakan bahwa sejak awalnya, Republik Indonesia berdiri dan berfungsi menurut pola top-down. Susahnya, jangkauan kharisma pribadi seorang tokoh dibatasi oleh lingkungan kultural asalnya, dan seperti diingatkan Max Weber – kharisma tidaklah langgeng. Bila kharisma seseorang itu tidak memberikan manfaat konkrit, khususnya dalam bidang ekonomi, pengaruh kharisma akan segera merosot, bahkan lenyap. Hal itu terlihat jelas pada pengalaman Ir. Soekarno sebagai Presiden. Walaupun kamampuan retorikanya tidaklah berkurang sampai  saat-saat terakhir. Namun keadaan ekonomi yang tidak pernah membaik di bawah pemerintahannya, ditambah dengan suasana ketidakpastian suasana revolusioner yang dikobarkannya  sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Ia jatuh pertengahan tahun 1966 oleh rangkaian demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengajukan tiga tuntutan. Tiga tuntutan itu adalah : turunkan harga, bubarkan kabinet 100 menteri, dan bubarkan PKI.

Secara gambling Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah tua. Namun ada masalah dalam penuangannya  ke dalam sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa. Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan perlu disempurnakan dengan melengkapinya  dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat ini ada diskrepansi antara nilai yang dikandung Pancasila dengan format kenegaraan dan pemerintahan yang mewadahinya. Penyelesainnya terasa seakan-akan merupakan kebijakan ad hoc yang berkepanjangan.

Di masa depan, kehidupan politik berdasar aksioma Pancasila harus terkait langsung dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika, di mana setiap daerah, setiap golongan, setiap ras, setiap umat beragama, setiap etnik berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (soeverein in eigen kring). Negara dan Pemerintah dapat memusatkan diri pada masalah-masalah yang benar-benar merupakan kepentingan  seluruh masyarakat, atau seluruh bangsa, seperti masalah fiskal dan moneter, keamanan, hubungan luar negeri, atau hubungan antar umat beragama. Pemerintah nasional yang efektif dalam  melaksanakan dua tugas dasar pemerintah daerah, juga melayani aspirasi dan kepentingan khas dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Agar Pancasila yang telah dikaitkan dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika itu dapat berjalan dengan stabil, seluruh kaidahnya harus dituangkan dalam format hukum, yang selalu harus dijaga agar sesuai dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa

Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk

implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya,

agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;

Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan

keputusan;

Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan

konsep mempertahankan persatuan;

Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang

adil dan beradab;

Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan

kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai

KetuhananYang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang

mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan),

masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

~ Nilai toleransi.

~ Nilai transparansi hukum dan kelembagaan.

~ Nilai kejujuran dan komitmen.

~ Bermoral berdasarkan konsensus.

BAB 3

PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

a. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga

b. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial

c. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga,pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Paradigma adalah cara pandang nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Oleh karena itu Pancasila dijadikan paradigma dalam

melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sebagai landasan, acuan, metodde, nilai dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai.

Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

BAB 4

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pada saat ini Indonesia tengah berada pada era reformasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998. Ketika gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh tatanan kehidupan dan praktik politik pada era Orde Baru banyakmengalami keruntuhan. Pada era reformasi ini, bangsa Indonesia ingin menata kembali (reform) tatanan kehidupan yang berdaulat, aman, adil, dan sejahtera. Tatanan kehidupan yang berjalan pada era orde baru dianggap tidak mampu memberi kedaulatan dan keadilan pada rakyat.

Reformasi memiliki makna, yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Apabila gerakan reformasi ingin menata kembali tatanan kehidupan yang lebih baik, tiada jalan lain adalah mendasarkan kembali pada nilai-nilai dasar kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar kehidupan yang baik itu sudah terkristalisasi dalam pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oleh karena itu, pancasila sangat tepat sebagai paradigma, acuan, kerangka, dan tolok ukur gerakan reformasi di Indonesia.

Dengan pancasila sebagai paradigma reformasi, gerakan reformasi harus diletakkan dalam kerangka perspektif sebagai landasan sekaligus sebagai cita-cita. Sebab tanpa suatu dasar dan tujuan yang jelas, reformasi akan mengarah pada suatu gerakan anarki, kerusuhan, disintegrasi, dan akhirnya mengarah pada kehancuran bangsa. Reformasi dengan paradigma pancasila adalah sebagai berikut :

a. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebgai manusia makhluk tuhan.

b. Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan yang luhur dan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

c. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Gerakan reformasi yang menghindarkan diri dari praktik dan perilaku yang dapat menciptakan perpecahan dan disintegrasi bangsa.

d. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Gerakan reformasi bertujuan menuju terciptanya pemerintahan yang demokratis, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

e. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perlu disadari bahwaketidakadilanlah penyeban kehancuran suatu bangsa.

Pada dasarnya, konsep paradigma besar manfaatnya, oleh karena konsep ini mampu menyederhanakan dan menerangkan suatu kompleksitas fenomena menjadi seperangkat konsep dasar yang utuh. Paradigma tidaklah statis, karena ia bisa diubah jika paradigma yang ada tidak dapat lagi menerangkan kompleksitas fenomena yang hendak diterangkannya itu. Masalah yang paling dasar dalam wacana kita sekarang ini adalah mempertanyakan – dan menjawab – sudahkah Pancasila merupakan sebuah paradigma yang mampu menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia pada umumnya, dan kehidupan sosial politik pada khususnya? Bukankah kritik yang paling sering kita dengar adalah bahwa nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu baik, hanya implementatifnya sila-silanya bagaikan terlepas satu sama lain dan penerapannya dalam kenyataan yang masih belum sesuai dengan kandungan normanya.

Pancasila, yang sejak tahun 1945 telah dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia, mungkin memang masih memerlukan pengembangan dan pendalaman konseptual agar dapat menjadi sebuah paradigma yang andal. Pengembangan dan pendalaman ini amat urgen, oleh karena amat sukar membayangkan akan adanya sebuah Indonesia, yang dalam segi amat majemuk, tanpa dikaitkan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan Dikaitkan dengan Nilai-nilai Pancasila

Dalam pembangunan nasional pasti dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang melandasi pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, pancasila dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional. Namun demikian, dari kata-kata Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan akan tercipta beberapa pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut:

- Apa itu Paradigma?

- Apa saja Nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan sebagai Paradigma

Pembangunan Nasional bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan?

- Mengapa Pancasila dapat dijadikan Paradigma Pembangunan Nasional?

Orang yang pertama kali menyatakan istilah paradigma adalah Thomas Kuhn, sedangkan arti dari pardigma adalah kerangka pemikiran. Pembangunan Nasional tidak memiliki arti yang sempit hanya membangun fisiknya saja. Pembangunan Nasional memiliki arti yang luas yaitu membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Pancasila dapat dijadikan paradigma pembangunan Nasional karena nilai-nilai pancasila dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam pembangunan Nasional harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pada undang-undang alinea ke-IV telah tercantum tujuan dari Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan dalam upaya membangun Indonesia seutuhnya itulah diperlukan penerapan dari nilai-nilai pancasila. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional bidang sosial dan budaya, pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Dalam upaya membangun masyarakat seutuhnya, maka hendaknya juga berdasarkan pada sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Berdasar pada sila ketiga dari pancasila, yaitu persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Diperlukan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Sedangkan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan, memiliki arti bahwa untuk mencapai terciptanya masyarakat hukum diperlukan penerapan dari nilai-nilai pancasila. Hal itu disebabkan karena Negara juga memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan wilayah negaranya.

Nilai-nilai pancasila dalam penerapan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan adalah :

a. Sila pertama dan kedua: pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Sila Ketiga: pertahanan dan keamanan Negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga Negara.

c. Sila keempat: pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan.

d. Sila kelima: pertahanan dan keamanan harus diperuntukan demi terwujudnya keadilan hidup masyarakat.

Membaca buku acuan dan referensi lain, dapat dimengerti tentang Pancasila sebagai Pardigma Pembangunan Nasional bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai dari pancasila dapat dijadikan suatu paradigma atau kerangka pemikiran dalam pembangunan nasional.

BAB 5

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter

Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dala sejarah Indonesia modern.

Untuk mengatasi permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sisten politik yang benar-benar demokratis. Demokratisasi merupakan upaya penting dalam mewujudkan civil society. Tanpa proses demokratisasi tidak akan tercipta civil society. Suatu masyarakat menjadi demokratik bukan karena memiliki institusi-intitusi tertentu seperti lembaga perwakilan dan adanya pemilihan umum. Masyarakat menjadi demokratik kalau mewujudkan nilai-nilai inti demokratik. Ada sedikitnya empat nilai demokratik. Pertama, kedaulatan rakyat yang berarti masyarakat diatur oleh keputusan atau hukum yang ditentukan oleh masyarakat sendiri baik langsung atau melalui perwakilan. Nilai demokratik kedua adalah partisipasi. Partisipasi politik berarti masyarakat sendiri yang menentukan dan mengendalikan keputusan politik yang mempengaruhi dirinya. Partisipasi politik perlu bagi perwujudan kebebasan warga negara. Nilai ketiga dari deemokrasi adalah akuntabilitas. Dalam masyarakat demokrasi harus ada

mekanisme bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan dapat diawasi dan dikendalikan oleh rakyat. Nilai keempat dari demokrasi adalah komitmen pasa persamaan. Warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan.

BAB 6

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Ekonomi merupakan kesatuan hubungan manusia dengan manusia dengan produk. Ekonomi memuat dimensi etis karena pada akhirnya memuat bentuk hubungan antar manusia atau antar kelompok yang diperantarakan oleh hubungan antara manusia dengan alam atau dengan produk yang didistribusikan, dipertukarkan dan dikonsumsikan dengan berbagai macam cara.

Secara historis, menurut Bung Hatta, hanya dengan perubahan sistem dan struktur ekonomi kapitalistik-liberal (atau dualistik) yang kita warisi dari masa kolonial menjadi sistem ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan, kita bisa berharap akan terjadinya perbaikan peningkatan kemakmuran rakyat menuju perwujudan keadilan sosial yang dicita-citakan. Bung hatta juga pernah menegaskan bahwa “kalau kita sungguh-sungguh mencintai indonesia yang merdeka, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat, adil dam makmur, marilah bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita yang dahulu begitu suci, dan mengembakilan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbanan”.

Strategi pembangunan partisipatif (participatory development strategi) yang merupakan syarat bagi terselenggaranya proses demokrasi ekonomi masih terhambat oleh kultur politik dan sikap birokratis yang paternalistik. Berbagai pembinaan atau reformasi kultural diperlukan untuk memasyarakatkan nilai kedaulatan rakyat. Bagi kita, usaha untuk menjamin suatu kehidupan yang layak, yang makmur, adil dan sentosa perlu kita bangun

bukan saja suatu sistem ekonomi baru untuk mengatasi kemelaratan, melainkan lebih luas lagi. Kita perlu membangun suatu kebudayaan baru yang kembali menempatkan manusia sebagai pelindung dan pemelihara alam serta segala kekayaannya, dan yang mampu untuk memayu hayuning bawono yaitu dapat menyelamatkan umat dan memupuk kesejahteraan dunia, menuju keraharjaan, keselamatan dan kerahayuan.

Bagi bung hatta, tidak ada pengalaman lain yang utama kecuali bagi rakyat yang ia cintai, berdasarkan akhlak kemanusiaan dan keadilan. Cinta Bung Hatta kepada rakyat dalam-dalam trbawa mati, seperti tertulis dalam wasiat (ditulis 10 Februari 1975) yang muncul dari kedalaman kalbunya, yaitu “apabila saya meninggal dunia saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan (Kalibata). Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya”. Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesar besar kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi

besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan

kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup

koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan

ekonomi nasional. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah

koperasi.

Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program

kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih

mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan

demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dala

berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam

Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan

memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

BAB 7

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human.

Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam si seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma

pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua). Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu.

Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang

mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi

sukubangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan

pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan

kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi

kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah:

(1) Sila Pertama,

menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sila Kedua,

merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya.

(3) Sila Ketiga,

mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat.

(4) Sila Keempat,

merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan.

(5) Sila Kelima,

betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan

semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

BAB 8

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTAHANAN

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigmapembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Paradigma-baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila (sila-sila Pancasila)sebagai paradigma pembangunan pertahanan adalah berupa: (1) Tindakan TNI senantiasa:

(a) melaksanakan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan,

(b) atas kesepakatan bangsa,

(c) bersama-sama komponen strategis bangsa lainnya,

(d) sebagai bagian dari sistem nasional,

(e) melalui pengaturan

Konstitusional ; Pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa. Esensi implementasi paradigma-baru itu secara internal TNI berupa:

(1) tanggalkan kegiatan sosial politik,

(2) bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri,

(3) keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri,

(4) melakukan penguatan dan penajaman pada konsistensi doktrin gabungan

(keseimbangan AD-AL-AU).

8

BAB 9

PANCASILA SEBGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPTEK

Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (Iptek)  pada  hakikatnya 

merupakan  suatu  hasil  kreativitas  rohani  manusia.  Unsur  rohani (jiwa)  manusia  meliputi  aspek  akal,  rasa,  dan  kehendak.  Akal merupakan  potensi  rohaniah  manusia  dalam  hubungannya  dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika). Tujuan  yang  esensial  dari  Iptek  adalah  demi  kesejahteraan 

umat  manusia,  sehingga  Iptek  pada  hakekatnya  tidak  bebas  nilai namun  terikat  oleh  nilai.  Pengembangan  Iptek  sebagai  hasil  budaya manusia  harus  didasarkan  pada  moral  Ketuhanan  dan  Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu 

pengetahuan,  mencipta,  keseimbangan  antara  rasional  dan  irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan  apa  yang  ditemukan,  dibuktikan  dan  diciptakan  tetapi juga  dipertimbangkan  maksud  dan  akibatnya  apakah  merugikan manusia dengan sekitarnya. 

Sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  memberikan  dasar-

dasar  moralitas  bahwa  manusia  dalam  mengembangkan  Iptek  harus bersifat  beradab.  Iptek  adalah  sebagai  hasil  budaya  manusia  yang beradab dan bermoral. 

Sila  Persatuan  Indonesia,  mengkomplementasikan  universalia 

dan  internasionalisme  (kemanusiaan)  dalam  sila-sila  yang  lain. Pengembangan  Iptek  hendaknya  dapat  mengembangkan  rasa 

nasionalisme,  kebesaran  bangsa  serta  keluhuran  bangsa  sebagai  bagian dari umat manusia di dunia. 

Sila  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan 

dalam  permusyawaratan/perwakilan  mendasari  pengembangan  Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk  mengembangkan  Iptek  juga  harus  menghormati  dan menghargai  kebebasan  orang  lain  dan  harus  memiliki  sikap  yang terbuka  untuk  dikritik,  dikaji  ulang  maupun  dibandingkan  dengan penemuan ilmuwan lainnya. 

Sila  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia, 

mengkomplementasikan  pengembangan  Iptek  haruslah  menjaga keseimbangan  keadilan  dalam  kehidupan  kemanusiaan  yaitu keseimbangan  keadilan  dalam  hubungannya  dengan  dirinya  sendiri, manusia  dengan  Tuhannya,  manusia  dengan  manusia  lainnya.

9

Daftar Pustaka

B u k u :

Astrid S. Susanto Sunario, 1999,

Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Duapuluh Satu, Jakarta: Ditjen Dikti

Depdikbud.

Mubyarto, 2000,

Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.

Suwarno, P.J., 1993,

Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.

M a k a l a h :

Astrid S. Susanto Sunario, 2000,

Pancasila (untuk Abad ke-21), Jakarta.

Agus Widjojo, 2000,

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan, Jakarta.

--------, 2000,

Ceramah Kepala Staf Teritorial TNI pada Penataran Dosen Pendidikan dan Filsafat

Pancasila tanggal 18 Oktober 2000, Jakarta.

A. Gunawan Setiardja, 2000,

Supremasi Hukum dalam Perspektif Pengembangan HAM, Jakarta.

A.T. Soegito, 1997,

Pokok-pokok materi: Sejarah Perjungan Bangsa Indonesia, Semarang.

--------, 1998,

Sejarah Indonesia Kontemporer sebagai Materi Pendidikan Pancasila (Analisis

Berbagai Permasalahannya), Bogor: Ditbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud.

--------, 1999,

Nasionalisme Indonesia (Pengertian dan Perkembangannya), Jakarta.

--------, 2000,

Evaluasi Hasil Belajar Matakuliah Pendidikan Pancasila, Semarang: UPT MKU

Unnes.

--------, 2000,

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula

Pancasila, Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Koento Wibisono Siswomihardjo, 2000,

Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Jakarta.

--------, 2000,

Reposisi/Reorientasi Pendidikan Pancasila Menghadapi Tantangan Abad XXI,

Semarang: FKDP Jawa Tengah.

S. Budhisantoso, t.t.,

Bangkitnya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, t.k.

--------, t.t.,

Kesukubangsaan dan Kebangsaan, t.k.

--------, t.t.,

Pancasila sebagai Paradigma dalam Pengembangan Kebudayaan Bangsa, t.k.

Sri Soemantri M., 2000,

Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hukum, Bandung.