law and pr ethics -...
TRANSCRIPT
(Yasir Sheikh)
•
> Understanding Ethics
> Various Ethics Concept
> Ethics Application
5 Factors regulate Social Conduct *)
TRADITION
• How has the situation been viewed or handled in the past?
PUBLIC OPINION
• What is currently acceptable behaviour to the majority of one’s peers
LAW
• What is permissible and what is prohibited by legislation
MORALITY
• Generally connotes a spiritual or religious prohibited
ETHICS
• Standards set by a profession, an organization or oneself, based on conscience
*) Allen H Center & Patrick Jackson: Public Relations Practices - 202
Ethics is the principles of conduct governing an individual or a group. It is the study of morality.
Morality are the standards that an individual or group has about what is right and wrong, or good and evil.
Moral norms can usually be expressed as general rules or statements, such as “Always tell the truth”.
Moral values can usually be expressed as statements describing objects or features of objects that have worth, such as “Honesty is good” and “Injustice is bad”.
Source: Business Ethics Concepts & Cases MANUEL G. VELASQUEZ
• Absolute vs Relativism Concept
Deontological vs Teological Concept
One set of Moral Rules
Rules common to
everyone
Rules unlikely to change
over time
Many acceptable sets
of rules within society
Rule can change over
time
ABSOLUTISM
DOGMATIC
Absolute Truths
RELATIVISM
PRAGMATICALLY
No Absolute Truths
If your company has labor
child because of the
request from local leaders
from the community
surrounding your
plantation; is it Ethics?
DEONTOLOGICAL
• Focus on behavior
Golden rules
-------------------------------
Means more important
than the ends
• Study of End
• Utilitarian
-----------------------------
• The ends more
important than means
TEOLOGICAL
A terrorist was arrested and
the police got information that
there were some plan to
create sporadic attacks in the
town, but there is no specific
place information. The
journalist ask you as PR of
National Police about the
rumor that there will be an
attack in Jakarta. What will you
explain? Telling the truth or
not?
HONESTY
INTEGRITY
PROMISE KEEPING
FIDELITY
FAIRNESS
CARING FOR OTHERS
RESPECT FOR OTHERS
RESPONSIBLE CITIZEN
PURSUIT OF EXCELLENT
ACCOUNTABILITY
Josephson
Gain Trust & Support from Public
Success of Business
“Before we can convince anyone that
you’re good, you have to be good”
“anything in my own interest is right
as long as I don’t go to jail”
“anything that pricks my conscience is wrong, no matter what anyone else
says or does
Case: Fake Vaccine, Oral B Recall, Advertising Case, Palm Oil
TARES – to evaluate Our Communications *)
Truthfulness of the message
Authenticity of the persuader
Respect for the persuadee
Equity of the appeal
Social responsibility for the common good
*) Sherry Baker & David L Martinson: Journal of Mass Media Ethics 16 (2001)
1. Is it acceptable for Ministry Office supported by
taxpayers to spend money for a PR firm to put out its
news and promote its work?
2. Is it acceptable to announce publicly that an official has
resigned “for personal health reasons” when in fact
he/she was “asked to leave” for the good of the
organization?
3. Is it acceptable for big business to preach that their
growth creates jobs, when many of them have doubled
in sales over a 10-year period yet their employment
total remains what it was 10 years ago?
1. Is my action the “right thing” to do?
2. Would I feel comfortable if my action were reported broadly in the news, or were reported to a person whose principles I respect?
3. Will my action protect the Company’s reputation as an ethical company?
4. Am I being truthful and honest?
P&G PVP Lobbying Case, Social Media
Professional values
1. Advocacy
2. Honesty
3. Expertise
4. Independence
5. Loyalty
6. Fairness
• PUFFERY Enlarging truth & remolding facts
• QUOTES – Real & Invented Depict quoted person’s views
• PLAGIARISM Credit to ideas/words borrowed from others
• DISINFORMATION Purposeful use of information known to be basically untrue
• CORRECTING ERRORS Key considerations: Timeliness, Clarity & Remedial Effect
• DIFFERENT PUBLIC, DIFF OBLIGATIONS
Case Study
Etika Pariwara Indonesia
Ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembannya. (lihat penjelasan)
AZAS EPI
Iklan dan pelaku periklanan harus :
1. Jujur, benar, dan bertanggungjawab.
2. Bersaing secara sehat.
3. Melindungi dan menghargai stakeholder, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. (lihat penjelasan)
TESTIMONI
1.16.1 Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.
1.16.2 Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar- benar dialami oleh konsumen terkait, dan tidak melebih- lebihkannya.
1.16.3 Untuk produk-produk yang hanya dapat memberi manfaat atau bukti kepada konsumennya dengan penggunaan yang teratur dan atau dalam jangka waktu tertentu, maka pengalaman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.15.2 di atas juga harus telah memenuhi syarat-syarat keteraturan dan jangka waktu tersebut.
1.16.4 Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen tersebut.
1.16.5 Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh lembaga penegak etika, harus dapat diberikan secara lengkap. Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan jam kantor biasa.
ANJURAN (Endorsement)
1.17.1 Pernyataan, klaim, atau janji yang diberikan oleh penganjur harus terkait dengan kompetensi yang dia miliki.
1.17.2 Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh perorangan, tidak mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.
PERBANDINGAN
1.18.1 Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama.
1.18.2 Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber, dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. (lihat definisi)
1.18.3 Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. (lihat penjelasan)
Contoh
Pejabat Negara & Tokoh Agama
3.4 Pejabat Negara 3.4.1 Pejabat negara tidak boleh menjadi pemeran iklan
komersial ataupun iklan layanan masyarakat dari sesuatu produk maupun korporasi yang bertujuan komersial
3.4.2 Pejabat negara tidak boleh menjadi pemeran iklan yang tujuannya semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3.4.3 Pejabat negara hanya dapat menjadi pemeran iklan untuk kepentingan lembaga yang di bawah kewenangannya.
3.5 Tokoh Agama Tokoh agama tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial, maupun iklan layanan masyarakat dari sesuatu korporasi. (lihat penjelasan)
Tenaga Profesional
3.9.1 Iklan produk obat-obatan bebas maupun tradisional, vitamin, alat-alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pangan tidak boleh menggunakan tenaga, identitas, atau segala atribut medis, baik secara jelas, maupun tersamar.
3.9.2 Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut.
Anak-Anak
3.1..1 Anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak, tanpa didampingi orang dewasa.
3.1.2 Iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak.
3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur sesuatu produk yang bukan untuk anak.
Duta Merk (Brand Ambassador)
• Pemeran iklan sebagai duta merek harus orang yang benar-benar menggunakan produk terkait, dan tidak menggunakan produk pesaing selama masa berlakunya perjanjian yang waktunya minimal sama dengan masa penyiaran iklan tersebut.
PENEMPATAN IKLAN
3.6 Media wajib MEMISAHKAN sejauh mungkin penempatan iklan dari produk-produk yang bersaing atau sejenis, kecuali pada program, ruang atau rubrik khusus yang memang dibuat untuk itu.
• DEFAMATION
• Libel
• Slander
• UU ITE
• UUPK
• UUPS/KPPU
• UU Kesehatan/BPOM Regulatory
UU KIP
UU HKI – Copy Right & Trademark
Contract/Business Agreement
LITIGATION PR
Thank You