laporan tahunan 2017 editanygbaru fix - pa-bulukumba.net filealhamdulillah, tiada kata yang pantas...

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017

1

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan hanyalah ungkapan rasa

syukur yang tiada terhingga karena Allah SWT masih memberikan kami kesehatan

dan kesempatan serta kemampuan yang dengan bekal itu semua kami dapat

menyelesaikan apa yang menjadi tugas pokok dan kewajiban kami yakni membuat

laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam mengelola serta

menatausahakan segala aktivitas/kegiatan pemerintahan khususnya dalam ranah

Yudikatif.

Saat ini demi menjawab tantangan reformasi birokrasi yang akuntabel dan

terukur, setiap kementerian/Lembaga dituntut untuk mempertanggungjawabkan

proses birokrasi yang berjalan di Instansinya. Untuk itu pemerintah pusat kemudian

membuat satu terobosan guna merespons keinginan publik yakni perlu dibuat satu

bentuk pertanggungjawaban publik dengan cara menginformasikan atau melaporkan

apa-apa yang telah dilakukan selama dalam kurun waktu setahun, serta sejauh mana

progressifitas dan kemajuan, hambatan serta kendala yang dialami sehingga mudah

dipahami pokok persoalan (crusial point) sehingga semua bisa tertangani dengan

baik di masa-masa mendatang. Laporan pertanggung jawaban dimaksud dikemas

dalam bentuk Laporan Tahunan. Bentuk laporan tahunan mengacu pada

penggabungan dua bentuk laporan sebagaimana petunjuk dari Mahkamah Agung RI

melalui surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI dan PTA Makassar.

Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Bulukumba yakni membuat

Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2017. Laporan Tahunan dibuat setahun

sekali dan dilaporkan diakhir tahun. Laporan tahunan dimaksud dibuat sebagai wujud

akuntabilitas publik dan harus menggambarkan secara utuh dan integral bagaimana

sistem reformasi birokrasi di Instansi peradilan apakah sudah berjalan sesuai harapan

atau belum. Mahkamah Agung RI sebagai induk dari semua lembaga peradilan yang

ada di Indonesia telah mencanangkan jauh-jauh hari sebelumnya implementasi

reformasi birokrasi disemua tingkatan peradilan baik pertama, banding maupun


2

kasasi. Proses reformasi birokrasi yang sehat harus berjalan di semua lini baik dalam

hal pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, maupun

pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan tepat sasaran dimana anggaran itu

diperuntukkan guna mendukung proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan pemerintahan

secara proporsional, professional dan akuntabel khususnya di bidang hukum.

Dalam konteks kekinian, setiap Instansi/Lembaga Pemerintah baik vertikal

maupun horizontal, dituntut untuk mengembangkan sistem reformasi birokrasi yang

akuntabel, transparan, dan terukur. Untuk itu pertanggungjawaban publik atas

berbagai aktivitas pengelolaan Keuangan Negara dan penggunaan fasilitas Barang

Milik Negara adalah merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga Peradilan di bawah

Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba, menyusun

Laporan Tahunan guna melaporkan berbagai aktivitas/kegiatan pemerintahan

khususnya dalam ranah Yudikatif, dan sejalan dengan semangat reformasi yang

transparan, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun dalam pemanfaatan

berbagai fasilitas Barang Milik Negara yang sesuai peruntukan dan penggunaannya.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan

mencermati perkembangan jumlah perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan

Agama Bulukumba sampai dengan tahun 2017.

Kami menyadari sepenuhnya jika dalam laporan tahunan ini masih terdapat

berbagai kekurangan, meskipun telah diusahakan untuk meminimalisir segala bentuk

kekurangan tersebut. Namun terlepas dari keterbatasan yang ada, kami tetap

berupaya semaksimal mungkin untuk merampungkan tugas ini tepat waktu.

Untuk itu setiap saran dan bimbingan serta kritikan yang sifatnya konstruktif

sangat kami harapkan dari semua pihak terutama dari Bapak Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Makassar demi untuk perbaikan dan peningkatan prestasi kerja yang

lebih baik terkait dalam pelaksanaan tugas pokok kami di masa mendatang.

Tak lupa kami juga ingin menyampaikan bahwa rampungnya laporan tahunan

ini, tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama yang baik dari seluruh aparatur

Pengadilan Agama Bulukumba serta semua pihak terkait. Untuk itu, kami

sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah

SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal, amien.


3

Demikian dibuat Laporan Tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat

memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama

Bulukumba di masa-masa mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bulukumba, 30 Desember 2017

WAKIL KETUA,

Hadrawati, S. Ag., M. HI NIP. 19730131 199802 2 003


4

DAFTAR ISI

H a l a m a n PENGANTAR ……………………………………………………………………………… 1

DAFTAR ISI ………………………………………………………….…………………… 4

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 7

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ………………………………….. 11

- . Standart Operasional Prosedur (SOP) ………………………………… 14

-. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) …………………………………………… 54

B. Pelayanan Publik yang Prima ……………………………………………… 55

-. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) ……………. 55

-. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran) … 56

-. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ……………………………………. 57

-. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ………………………… 58

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………….………………. 61

A. Sumber Daya Manusia …..………………………………………………. 63

-. Mutasi ………………………………………………………………….. 64

-. Promosi ………………………………………………..………………… 64

-. Pensiun .…..……………………………………………………………… 64

-. Diklat …………………………………………………………………… 64

B. Penyelesaian Perkara ……………………………………………………… 65

-. Jumlah sisa perkara yang diputus ………………………………………. 67

-. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ……………………………. 69

-. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,

Kasasi dan PK …………………………………………………………… 70

-. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi ……………………. 70

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……….……………………………… 76

D. Pengelolaan Keuangan ………………………………….………………… 79

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya …………………………………………………………………. 79

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ………… 80

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ………………………….. 80

E. Dukungan Teknologi Informasi ………………..…………………………. 80

- Publikasi perkara (one day one publish) …………………………………. 80

F. Regulasi Tahun 2017 ………………………………………………………. 81

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area :

1. Manajemen Perubahan ……………………………………………… 81


5

2. Perundang-Undangan ……………………………………………….. 82

3. Penataan dan Penguatan Organisasi ……………………………….. 83

4. Penataan Tata Laksana ……………………………………………… 84

5. Penataan Sistem Manajemen SDM …………………………………. 85

6. Penguatan Akuntabilitas …………………………………………….. 85

7. Penguatan Pengawasan ……………………………………………… 86

8. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik ………………………….. 87

BAB IV PENGAWASAN ……………………………………………………………… 90

A. Internal ……….……………………………………………………………. 90

B. Evaluasi ……………………………………………………………………… 92

BAB V PENUTUP ………………………………….…………….………………………. 96

A. Kesimpulan ……………………………………………………………….. 96

B. Saran ……………………………………………………………………… 97


6

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN


7

BAB I

P E N D A H U L U A N

Lembaga peradilan agama dalam rentang sejarah panjang sekitar 130 tahun

telah eksis dalam perjalanan bangsa Indonesia dengan kontribusi nyata untuk

mewujudkan wajah Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek pengembangan

hukum Islam yang tidak saja mewarnai perikehidupan bangsa Indonesia tetapi juga

menjadi tolak ukur dalam setiap pengambilan kebijakan berbangsa dan bernegara.

Peradilan agama dalam lintas sejarah, tidak saja menangani perkara-perkara yang

dipercayakan oleh masyarakat untuk diselesaikan hanya berkaitan dengan perkara

keluarga (ahwal syakhsiyah) tetapi juga dalam kaitan dengan kehidupan berpolitik.

Kehadiran peradilan agama yang secara tegas disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan segala

perubahannya, menunjukkan bahwa eksistensi lembaga peradilan agama tidak dapat

dinafikan begitu saja, hanya karena mengikuti berbagai persepsi miring terhadap

eksistensi peradilan agama yang hanya menangani perkara-perkara perceraian,

kewarisan dan sebagainya. Justru karena adanya political will dari elit politik saja

yang seolah tidak ingin melihat peradilan agama memiliki kewenangan lain untuk

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat publik. Hal ini dapat dilihat

pada percaturan politik di Indonesia ketika pengadilan agama diberi kewenangan

untuk mengadili ekonomi syariah, berbagai pandangan dari pakar hukum dan pakar

politik muncul dengan berbagai argumentasi masing-masing seolah argumen tersebut

muncul secara simpang siur dan tak berujung pada suatu kepastian hukum, hingga

diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses dalam judicial review atas

salah satu poin kewenangan sebagaimana amanah undang-undang nomor 3 tahun

2006 tentang penanganan eknomi syariah. Walhasil, majelis hakim MK memutuskan

bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah adalah menjadi bagian kewenangan

peradilan agama. Menilik lembaga mahkamah syariah wilayah Aceh yang secara

khusus telah menangani perkara-perkara jinayah, karena ada political will dari

elemen masyarakat yang menghendakinya agar wajah mahkamah syariah tetap eksis

di wilayah Aceh.


8

Terlepas dari pandangan demikian, lembaga peradilan agama sudah

sepatutnya mengambil peran yang lebih besar, dengan langkah-langkah yang lebih

konkrit, inovatif dan konstruktif dalam rangka mewujudkan cita keadilan

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai catatan dalam bingkai

prestasi pengadilan agama dalam kancah pengambilan kebijakan Mahkamah Agung

RI, dimana pengadilan agama menjadi pelopor atau perintis peningkatan penanganan

administrasi perkara dengan menggunakan pendekatan teknologi berbasis

komputerisasi dan berwujud pada aplikasi SIADPA dimana aplikasi tersebut seolah

menjadi embrio bagi munculnya aplikasi SIPP hingga saat ini. Adanya ide-ide

inovatif kreatif lainnya yang melahirkan program “access to justice and justice for

all” yang bertujuan agar masyarakat yang jauh dari pengadilan dapat mengaksesnya

dengan mudah melalui sidang keliling, demikian pula terhadap masyarakat miskin

dengan program perkara prodeo. Ide kreatif ini lahir dari sumber daya manusia

peradilan agama yang terus berinovasi tiada henti, dimana lahirnya ide kreatif

tersebut adalah tidak lain bertujuan semata untuk kemajuan lembaga peradilan yang

merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang

dijamin oleh negara dan hukum.

Pengadilan Agama Bulukumba dalam menata institusi tidak lepas dari cita-

cita dan arah kebijakan lembaga tertinggi peradilan adalah Mahkamah Agung RI

sesuai dengan Cetak Biru (blue print) pembaruan Peradilan dengan rencana dan arah

yang ditempuh tahun 2010 sampai dengan 2035. Peran serta sumber daya manusia

peradilan agama senantiasa siap berada di depan untuk menjadi contoh bagi lembaga

lainnya serta selalu bersinergi dalam upaya mendukung dan mendorong seluruh

stakeholder agar tetap pada arah dan kebijakan blue print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Bulukumba dalam menjalin komunikasi dengan berbagai

stakeholder institusi terkait sebagai upaya pendekatan untuk menggaungkan

program-program Mahkamah Agung RI agar masyarakat bisa mendekati pengadilan.

Salah satu point terpenting dari keberadaan lembaga Pengadilan Agama

Bulukumba dalam lingkup kabupaten/daerah tingkat II, adalah memanifestasikan

nilai-nilai ketuhanan dalam berkarya dan mengabdi, yang dengan itu ada harapan


9

yang ingin dicapai yakni menjauhkan lembaga birokrasi dari adanya tendensi

perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Karya nyata sebagai hasil kerja konkrit dari pengabdian Pengadilan Agama

Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun ini (2017) dapat dipatrikan dalam lembaran

laporan tahunan, untuk menjadi catatan sejarah sebagai bekal bagi generasi

mendatang dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih

konstruktif, dimana manifestasinya senantiasa mengacu pada visi dan misi

Pengadilan Agama Bulukumba.

Sebagai lembaga birokrasi di bidang hukum, kewajiban untuk memberikan

pelayanan yang benar-benar prima, menciptakan ‘kepuasan’ bagi setiap pencari

keadilan (pelanggan eksternal), wujud dari kepastian hukum bisa diraih, dan banyak

lagi aspek positif yang selalu menjadi impian, adalah menjadi suatu keniscayaan

manakala sarana dan prasarana lembaga ini tersedia dengan baik. Karena tanpa

adanya sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik, maka keniscayaan tadi

hanyalah tetap impian.

Menghadapi perkembangan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang materinya

adalah penanganan perkara ekonomi syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari

penyiapan SDM Hakim dan Kepaniteraan. Salah satu faktor yang cukup

mempengaruhi penyiapan SDM dimaksud adalah minimnya anggaran pelatihan dan

pendidikan, dengan mengikutsertakan para Hakim dan tenaga kepaniteraan dalam

setiap kegiatan teknis yustisial, sehingga untuk meminimalisir pengaruh tersebut

adalah menyiasatinya dengan cara merancang kegiatan-kegiatan positif melalui

DDTK, diskusi hukum dan bedah berkas perkara yang dilakukan dalam lingkup

internal Pengadilan Agama Bulukumba.


10

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STRUKTUR

ORGANISASI (TUPOKSI)


11

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pada dasarnya struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba senantiasa

mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang

Bagan Susunan Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2015

tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, maka

struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana sentralistik

tugas pokok dan fungsi jabatan Panitera yang juga berfungsi sebagai Sekretaris

menjadi berdiri sendiri dengan tupoksi masing-masing. Perubahan itupun telah

mengeliminir status jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris pada lembaga

peradilan.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Pasal 9, 10, 11, 26, 43 dan Pasal 44 jo Perma Nomor 7 tahun 2015, maka kondisi riil

dari susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba dapat digambarkan

sebagai berikut :

KETUA

Drs. H. Hudrin Husain, SH

WAKIL KETUA

Hadrawati, S.Ag., M.HI


12

KETERANGAN :

Garis Koordinasi

Garis Tanggung Jawab

PANITERA Husain, SH.,MH

SEKRETARIS Zainuddin, S. Ag

HAKIM Muhamad Anwar, S.Ag

Mustamin, LC Achmad Ubaidillah, S.HI Muh. Amin T, S.Ag.,SH

PANMUD HUKUM

Baharuddin, S.Ag

PANMUD GUGATAN

Dra. Hj. Hajrah

PANMUD PERMOHONAN

Dra. Kurniati

KASUBAG KEPEGAWAIAN

St. Rohani

KASUBAG UMUM &

KEUANGAN Ahyar Rizsa, S.Sos

KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN

Andi Asbi Muslini, S.IP.,MM

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

Nurwahidah, S.Ag

Hj. St. Husniati

Sakka, SH

Marlina, SH

JURUSITA

-

JURUSITA PENGGANTI

-

HAKIM Muhammad Natsir, S.HI Drs. H. Baedawi, MHI

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI


13

Mencermati struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa Pengadilan

Agama Bulukumba tidak memiliki sumber daya manusia pada level kejurusitaan. Ini

berarti bahwa Pengadilan Agama Bulukumba ketiadaan aparatur sipil negara yang

bertugas khusus untuk melakukan tugas-tugas kejurusitaan. Dari aspek hukum,

rangkap jabatan memiliki dampak yang cukup serius dalam penyelenggaraan tugas

pokok. Meskipun strategi yang dipilih oleh pimpinan tersebut bukan sesuatu yang

absurd, namun memiliki tujuan demi untuk kepentingan dinas, tetapi di sisi lain

strategi pimpinan yang demikian perlu didukung dengan strategi lain dengan

memberikan dorongan kepada pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan

pekerjaan yang berkaitan dengan kejurusitaan itu tetap memperhatikan tugas

pokoknya sesuai dengan jabatannya.

Selain fenomena tersebut di atas, pada triwulan terakhir tepatnya pada bulan

September 2017, ketua Pengadilan Agama Bulukumba (Drs. H. Hudrin Husain, S.H)

memasuki masa purnabakti. Praktis tugas-tugas dan tanggung jawab ketua

Pengadilan Agama Bulukumba diambil alih oleh plt. ketua yang juga notabene wakil

ketua PA Bulukumba. Ditambah lagi dengan adanya mutasi keluar 2 (dua) orang

pegawai pada jajaran kepaniteraan (fungsional), menambah persoalan kian

kompleks.

Kekurangan SDM sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya tidak

menghalangi pelaksanaan tugas teknis yustisial, namun perlu mendapatkan perhatian

khusus dari para stakeholder tingkat banding agar melakukan kajian yang lebih

komprehensif berkaitan dengan analisis beban kerja quota ASN, analisis SWOT,

analisis kondisi lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba,

mengingat volume perkara di Pengadilan Agama Bulukumba dan beban kerja

aparatur sipil negara lainnya pada level tugas jabatan fungsional kepaniteraan cukup

tinggi, bahkan yang terjadi adalah pejabat eselon turun tangan dalam menangani

hambatan pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba

tersebut.

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan potensi yang dimiliki Pengadilan

Agama Bulukumba, fokus pelayanan publik/pencari keadilan/pelanggan tetap

menjadi skala prioritas utama pelayanan. Pengkajian metode yang tepat untuk


14

menangani proses berperkara di Pengadilan Agama Bulukumba agar lebih sistematis,

dan tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah dengan

memaksimalkan segala potensi yang ada melalui peningkatan kapasitas keilmuan

aparatur peradilan yang didukung dengan perangkat teknologi apa adanya, serta

meningkatkan pemahaman aparatur terhadap eksistensi Standar Operasional

Prosedur pelayanan pada level pelaksanaan tugas mulai dari tingkat pimpinan sampai

bawahan, dimana konteks Standar Operasional Prosedur pelayanan yang

dimaksudkan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan penyesuaian yang cukup

signifikan dengan aspek perkembangan regulasi tata kelola manajemen peradilan

berdasarkan peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha

negara. Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yakni

hukum keluarga Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara-perkara perdata.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya pencapaian asas peradilan tersebut, kebijakan strategis yang

dipandang layak untuk ditempuh Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan


15

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat Pasal 20 ayat (1)

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menegaskan bahwa

“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi

lingkungan”. Kemudian didukung dengan peraturan internal Mahkamah Agung

RI sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 002/2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur di

lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya;

Pijakan utama penyusunan SOP pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup

kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan berpedoman pada

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,

tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang uraiannya telah disusun

sedemikian rupa dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk

selanjutnya ditaati oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara demi terlaksananya

tujuan dan cita-cita ataupun visi dan misi Pengadilan Agama Bulukumba,

sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

S.O.P Ketua

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

1 2 3 4 5

I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba

1. Ketua

25 SOP Menyusun analisa SWOT dan menetapkan issue internal dan eksternal yang mempengaruhi manajemen mutu Pengadilan Agama Bulukumba

Menetapkan pihak berkepentingan/interested parties yang mempengaruhi layanan jasa Pengadilan Agama Bulukumba. Menetapkan bisnis proses Pengadilan Agama Bulukumba.


16

Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu, manajemen resiko, sasaran mutu, dan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu program Pengadilan Agama Bulukumba. Menyusun dan menetapkan analisis beban kerja dan jabatan Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba. Mengevaluasi survey kepuasan masyarakat setiap triwulan. Menetapkan kebijakan untuk tindakan perbaikan dari setiap monitoring dan evaluasi pencapaian manajemen mutu organisasi Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Memimpin setiap rapat dan pertemuan dalam rangka pembinaan, peninjauan dan evaluasi setiap capaian kinerja manajemen lembaga Pengadilan Agama Bulukumba. Membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang diluar gedung dan Pembentukan TIM Sidang Keliling. Membuat Surat Tugas untuk melaksanakan persidangan diluar gedung. Membaca, menginput dan menunjuk Majelis Hakim (PMH) melalui aplikasi SIPP serta mencetak dan menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH); Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)


17

Menerima dan mempelajari berkas perkara berkas perkara dari Panitera Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk PP

Membuat instrumen dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrument melalui panitera sidang yang ditunjuk.

Menyelenggarakan sidang permohonan sita buntut Menetapkan hari sidang untuk melakukan sidang novum Melaksanakan sidang PK dan memeriksa dan mengambil sumpah terhadap pemohon PK yang mengajukan novum Memeriksa berkas perkara prodeo dan membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan prodeonya

Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning. Membuat penetapan eksekusi atas obyek sengketa baik yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain maupun obyek sengketa yang dimohonkan Pengadilan Agama lain atas obyek sengketa yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama Bulukumba. Membuat dan menandatangani penetapan Konsinyasi Memeriksa dan menandatangani laporan Menerima dan menelaah Laporan Pengaduan


18

Menerima delegasi pengaduan masyarakat dari Aplikasi SIWAS MA RI

Meneruskan delegasi pengaduan ke Ketua untuk ditindaklanjuti dan menunjuk Tim Pemeriksa

S.O.P Wakil Ketua


1 2 3 4 5


2. Wakil Ketua 17 SOP Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Koordinator Pengawasan

04-09-2017

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan dalam memenuhi tuntutan arah kebijakan manajemen lembaga peradilan sebagaimana tugas dan peran Ketua Pengadilan. Menerima berkas dari Panitera Mempelajari berkas perkara permohonan/gugatan Membuat dan menandatangani Instrumen PHS dan Instrumen Panggilan serta mencatat hari sidang pada court calender hakim Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrument melalui panitera sidang yang ditunjuk. Menerbitkan Instrumen pemeriksaan setempat


19

Mengabulkan, menolak atau menangguhkan permohonan sita dengan penetapan.

Memerintahkan pelaksanaan sita kepada Panitera/JS/JSP

Menyidangkan perkara dan mengadili serta membuat Putusan/Penetapan

Menandatangani Putusan dan membuat instrumen perintah pemberitahuan isi putusan.

Membuat dan menandatangani instrumen rincian penggunaan panjar biaya perkara

Membuat dan menandatangani instrumen PHS ikrar talak

Membuat dan menandatangani putusan cerai talak yang telah BHT serta PHS ikrar talak

Membuat dan menandatangani instrumen panggilan sidang ikrar talak

Melaksanakan persidangan ikrar talak

Membuat penetapan ikrar talak

S.O.P Hakim


1 2 3 4 5


3. Hakim 18 SKP Menjelaskan masalah mediasi & mempersilahkan Para Pihak untuk memilih Mediator.

04-09-2017


20

Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi

Membuat dan menandatangani instrumen penetapan Mediator Menetapkan Mediator yang telah disepakati. Menjadi mediator dalam perkara yang diserahkan Majelis Hakim. Membuka persidangan, melaksanakan pemeriksaan perkara, menunda dan mengadili perkara dengan putusan/penetapan. Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada para pihak yang tidak hadir Melakukan pemeriksaan dan menunda sidang untuk pemeriksaan saksi Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada saksi yang tidak hadir Membuat instrumen kekurangan biaya panjar. Membuat instrumen PHS dan instrumen panggilan Menerbitkan penetapan sita jaminan Membuat dan menandatangani instrumen pelaksanaan CB Membuat dan menandatangani instrumen PHS ikrar talak Melaksanakan persidangan ikrar talak Menandatangani berita acara sidang ikrar talak


21

Membuat penetapan ikrar talak Membuat dan memberikan Instrumen penggunaan biaya panjar kepada Penggugat / Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus Memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk mengambil sisa panjar biaya perkara kepada Kasir

S.O.P Panitera


1 2 3 4 5


4. Panitera

62 SOP Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama

04-09-2017

Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan PP Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan JS/JSP Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim bagi kelancaran persidangan yaitu pemanggilan kepada para pihak, pemberitahuan isi putusan


22

Menerima permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari PA lain. Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dari PA lain. Membuat dan menandatangani instrumen PS dari PA lain Membuat dan menandatangani instrumen penunjukan PP dan JSP. Menyerahkan instrument permohonan pemeriksaan setempat yang telah ditandatangani oleh Hakim melalui PP tersebut kepada koordinator delegasi. Membuat surat tegoran kepada pihak tentang jumlah kekurangan biaya perkara. Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan pelaksanaan CB Melaksanakan CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersertifikat serta menyerahkan berita acara CB ke Majelis Hakim Mencatat dalam buku register CB Menyerahkan BA sita ke Majelis Mengirimkan BA sita ke para pihak yang tidak hadir Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Ketua


23

Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu Melaksanakan sita buntut ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Membuat berita acara pelaksanaan sita buntut. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita buntut kepada para pihak. Menerima permohonan permintaan salinan putusan Menandatangani Salinan Putusan dan membuat catatan kaki yang berisi: a) Diberikan kepada /atas permintaan siapa b) Dalam keadaan belum atau sudah BHT Membuat dan menandatangani instrumen penyerahan buku nikah Melakukan crosscheck pada buku bantu / ceklist para pihak yang belum menerima salinan putusan. Menerima pembayaran PNBP Melakukan Penelitian, croscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.

Menandatangani pengantar dan salinan Putusan Membuat daftar petikan putusan yang telah BHT dan penetapan ikrar talak.


24

Mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar biaya perkara Mencatat perkara gugatan sederhana dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti Menaksir jumlah panjar biaya perkara permohonan keberatan yang diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Permohonan keberatan ke Kasir Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan akta keberatan


25

Membuat dan menandatangani instrumen keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi batas waktu Membuat tanda terima Akta permohonan Banding, kasasi dan PK atas upaya hukum yang diajukan para pihak, dan menandatangani tanda terima akta. Membuat akta Kasasi yang menyatakan bahwa permohonan kasasi telah lewat waktu dan akta kasasi yang tidak memenuhi syarat (TMS) Menyerahkan Permohonan serta surat layanan pembebasan biaya perkara Menandatangani penetapan aanmaning dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak Membuat instrumen perintah permohonan eksekusi ke PA Lain Melaksanakan eksekusi riiil dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian Membuat dan menandatangani berita acara eksekusi riil Membuat dan menandatangani Instrumen penunjukan jurusita pengganti Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan pemberitahuan & penyerahan uang konsinyasi Membuat dan menandatangani berita acara penawaran pembayaran tunai


26

Membuat dan menandatangani Berita acara penolakan penawaran pembayaran tunai Memeriksa dan menandatangani laporan Menandatangani registrasi Surat Kuasa Menyerahkan Surat Kuasa kepada Pemohon Membuat perencanaan belanjan secara berkala dengan berpedoman pada prediksi penerimaan dan kebutuhan ATK Membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil stok opname pemegang ATK Menerima rekap penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara selanjutnya mengeluarkan uang sesuai dengan instrumen dan menyerahkan ke pemegang kas (petugas khusus) untuk membayar Membuat dan menandatangani pengumuman sisa panjar yang belum diambil oleh pihak berperkara Mengumumkan di papan pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak sisa panjar tersebut disetor ke kas Negara. Membuat Laporan Pengelolaan Sisa Panjar


27

S.O.P Panitera Muda Hukum


1 2 3 4 5


5. Panitera Muda Hukum

65 SOP Membuat daftar perkara yang BHT

04-09-2017

Membuat instrumen perkara yang BHT Membuat instrumen tindak lanjut Membuat dan menandatangani instrumen perkara CT yang telah BHT Menyerahkan berkas perkara cerai talak yang telah BHT Membuat salinan putusan Membuat dan menandatangani instrumen perkara cerai gugat yang telah BHT Membuat akta cerai dan mencatat dalam register akta cerai Menyerahkan akta cerai kepada para pihak dan mencatatnya dalam buku bantu penyerahan akta cerai Menerima permohonan permintaan Buku Kutipan Akta Nikah dari pihak berperkara dan meneliti alasannya Memeriksa kelengkapan persyaratan seperti instrumen bukti rujuk dari KUA Mencatat dalam Register Penyerahan Kutipan Akta Nikah Menerima permohonan permintaan akta cerai


28

Menerima dan membuat bukti pembayaran PNBP Membuat dan menandatangani instrumen bukti penerimaan akta cerai Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan Akta Banding, Akta Kasasi, Akta PK, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Risalah PK, inzage kepada jurusita/jurusita pengganti untuk disampaikan kepada para pihak.

Memberitahukan/menyerahkan memori kasasi kepada Termohon kasasi

Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal apabila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi dibuat

Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi

Membuat dan menandatangani Instrumen tanda terima kontra memori kasasi dan Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori kasasi

Menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah memori kasasi diterima


29

Memberitahukan/menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi

Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi meliputi Bundel A dan B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh Panitera melalui Wakil Panitera sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (setelah 60 hari sejak pernyataan Kasasi) dengan disertai dokumen elektronik antara lain : 1. Relaas Pemberitahuan

Putusan Banding 2. Akta Permohonan Kasasi 3. Tanda Terima Memori

kasasi 4. Memori kasasi 5. Kontra Memori kasasi 6. Putusan Pengadilan

Tingkat Pertama 7. Putusan Pengadilan

Tingkat Banding

Mengirimkan Berkas Bundel A dan Bundel B asli beserta Dokumen elektroniknya ke Mahkamah Agung RI

Memberitahukan pernyataan Kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi

Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dari Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftar


30

Memberitahukan (Relaas) Penetapan Ketua Pengadilan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal.

Memberitahukan pernya taan Kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi

Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dari Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftar

Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal karena dalam masa tenggat yang ditentukan Pemohon kasasi tidak mengajukan memory kasasi.

Mengirim biaya permohonan kasasi melalui Bank BNI syariah Kantor layanan Mahkamah Agung RI

Mengirim Penetapan Ketua Pengadilan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal.

Membuat dan menandatangani instrumen penyampaian jawaban PK

Membuat dan menandatangani instrumen Perintah Memanggil

Mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaan Prodeo bersama berkas kasasi ke MA

Membuat dan menandatangani instrumen kasasi prodeo


31

Membuat dan menandatangani instrumen Pemberitahuan penetapan izin kasasi prodeo

Menyampaikan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning

Melaksanakan panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi untuk diberi tegoran

Instrumen tanda terima relaas panggilan aanmaning

Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera

Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak terkait

Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan obyek eksekusi

Menerima surat permohonan bantuan Eksekusi & Penetapan Eksekusi dari PA Lain

Menerima berkas perkara untuk cek kelengkapannya diteruskan ke Panitera

Meneliti Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal

Menyerahkan Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal kepada Ketua Pengadilan


32

Membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkan nya kepada KPA melalui Panitera.

Melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan Ketua.

Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan

Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk Iain, seperti pada pita magnetik, disket, Flash disc atau media lainnya

Menghimpun semua laporan perkara yang diterima

Meneliti dan memeriksa semua laporan perkara yang diterima dan diputus

Merekapitulasi laporan berdasarkan yang diterima/diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang belum diputus lebih dari dan kurang dari 5 bulan, mediasi, ekonomi syariah, dan prodeo, Register Delegasi.

Mencatat dalam Register Surat Kuasa dan membubuhkan Cap Registrasi


33

S.O.P Panitera Muda Permohonan


1 2 3 4 5


6. Panitera Muda

Permohonan

12 SOP Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan

04-09-2017

Menginput data Jurusita/Jurusita Pengganti, tanggal penunjukan pada Aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat penunjukan Jurusita/JSP Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang insidentil yang telah ditentukan Mencatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan Menerima berkas perkara untuk cek kelengkapannya diteruskan ke Panitera Menyerahkan Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal kepada Ketua Pengadilan Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.


34

Membantu Hakim dalam proses persidangan dengan mencatatnya dalam BAS Membantu Hakim dalam meminutasi berkas perkara Membuat salinan penetapan dan meneruskan kepada Panitera untuk ditandatangani

S.O.P Panitera Muda Gugatan


1 2 3 4 5


7. Panitera Muda

Gugatan

84 SOP Menyerahkan perkara yang BHT

04-09-2017

Membuat salinan putusan dan meneruskan kepada Panitera untuk ditandatangani Mencatat dalam register akta cerai / register induk perkara gugatan Menerima surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum Menerima surat permohonan/gugatan/permohonan banding/verzet (perlawanan)/permohonan kasasi/permohonan peninjauan kembali/permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga. Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.


35

Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam BKU serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.

Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan / permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon.

Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan.

Menaksir Biaya CB dan menuangkan dalam SKUM

Menerima surat permohonan sita buntut sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar dari Pemohon sita buntut dilampiri putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding

Meneliti surat permohonan sita buntut yang diajukan oleh Pemohon sita


36

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar

Menaksir panjar biaya Permohonan sita buntut dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita buntut agar membayar panjar biaya permohonan sita buntut pada bank yang ditunjuk.

Menerima gugatan sederhana dari Penggugat

Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir

Menerima akta pernyataan keberatan dari Penggugat

Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Menerima bukti Setoran Bank dari Penggugat dan melampirkannya ke dalam Berkas Perkara

Menyerahkan kembali Berkas Perkara ke Petugas Meja I

Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat, lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir


37

Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / di beritahukan

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya perkara dan Instrumen SKUM

Menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Magetan dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank serta membayar PNBP ke bendahara penerimaan

Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku bantu

Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera

Pemohon kasasi menga ajukan permohonan kasasi kepada meja I dengan Mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan di bacakan/ diberitahukan Ternyata telah terlewati, namun Pemohon kasasi bersikukuh mengajukan kasasinya.

Menaksir besarnya panjar biaya kasasi.


38

Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas (SKUM) serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu

Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan perkara gugatan

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi kepada Petugas Meja I. Mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan di bacakan/ di beritahukan.

Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu

Membuat dan menandatangani Instrumen keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengajukan memori kasasi

Membuat akta permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera.

Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan perkara gugatan

Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon kasasi beserta lembar pertama SKUM


39

Menerima Permohonan PK bersama-sama risalah PK dari Pemohon PK dalam tenggat waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta mengklarifikasi tanggal putusan

Menyetorkan PNBP

Membuat dan menandatangani Instrumen Taksiran Panjar Biaya PK

Membuat dan menandatangani Instrumen SKUM

Menaksir besarnya panjar biaya PK berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Magetan dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank

Menerima bukti pembayaran PK dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam Bku dan Buku Bantu

Membuat akta permohonan PK dan memintakan tandatangan kepada Panitera

Mencatat permohonan PK tersebut kedalam buku register induk perkara PK dan perkara gugatan

Memberikan penjelasan kepada Penggugat/ pemohon berkaitan dengan permohonan pembebasan biaya perkara

Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pemohon / Penggugat


40

Memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo

Menyerahkan kembali SKUM dan berkas perkara kepada penggugat / pemohon

Menerima surat gugatan / permohonan yang disertai dengan asli SKUM oleh kasir dari pihak berperkara

Memberi nomor registrasi pendaftaran /nomor perkara pada SKUM oleh Kasir

Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara oleh kasir

Menyerahkan 1 (satu) eks surat gugatan / permohonan yg telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM Nihil

Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Meja III.

Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Ketua melalui Panitera dengan disertai blanko PMH, Penujukan PP & Justi serta PHS

Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pihak


41

Meneliti kelengkapan berkas lalu membuat SKUM Nihil & diserahkan kepada kasir

Menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan & SKUM Nihil kepada pihak dan mencatat ke dalam BKU dan Buku Bantu

Menerima Berkas gugatan / permohonan dan kelengkapan pembebasan biaya perkara beserta SKUM .

Menyerahkan salinan penetapan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon/ Penggugat.

Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli / SKUM

Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi

Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya eksekusi (SKUM)

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi PSU

Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM

Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi


42

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi lelang

Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM

Menerima surat permohonan Konsinyasi dari Pemohon Konsinyasi

Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya konsinyasi

Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya Konsinyasi dan dituangkan dalam SKUM

Jurusita menyerahkan relaas, Berita Acara Konsinyasi dan bukti konsinyasi kepada meja III dan dalam hal Penerima konsinyasi menolak uang konsinyasi Jurusita menyerahkan uang ke Kasir

Menerima surat permo-honan / gugatan dari PNS,TNI/POLRI.

Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.

Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.


43

Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.

Menerima pendaftaran Surat Kuasa

Membuat dan menandatangani Instrumen syarat pendaftaran surat kuasa khusus

Menerima surat permohonan Itsbat nikah dari Pemohon.

Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.

Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.

Menyerahkan 1 (satu) rangkap permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.

S.O.P Panitera Pengganti


1 2 3 4 5


8. Panitera Pengganti 6 SOP Menerima Instrumen penerimaan relaas

04-09-2017

Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.


44

Menyerahkan instrument permohonan pemeriksaan saksi yang telah ditandatangani oleh Hakim melalui PP tersebut kepada koordinator delegasi. Membuat permohonan bantuan pemeriksaan saksi Menerima bukti pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama lain Menyiapkan salinan putusan yang diminta

S.O.P Jurusita / Jurusita Pengganti


1 2 3 4 5


9. Jurusita / Jurusita

Pengganti

21 SOP Melaksanakan pemanggilan saksi untuk kedua kalinya

04-09-2017

Melakukan pemanggilan dan membuat relaas panggilan Menerima biaya panggilan serta menandatangani tanda terima. Mengirim surat keterangan ke alamat pihak berperkara melalui kantor pos. Melaksanakan kegiatan pemanggilan serta menyerahkan instrumen dan relaas panggilan Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yangberkompeten bila perlu


45

Melaksanakan sita ditempatobjek sita dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi. Membuat berita acara pelaksanaan sita . Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada para pihak. Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait.Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke : 1. BPN setempat; 2. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; 3. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat; 4. Objek sita kapal ke Syahbandar; 5. Saham di Bursa Efek; 6. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada Menerima instrumen pemberitahuan isi putusan (perkara di luar dan tanpa hadir nya pihak) untuk di-sampaikan kepada pihak yang tidak hadir. Melaksanakan penyampaian Pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak Mencatat pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan ke dalam buku Agenda Juru sita Pengganti serta me-nyampaikan relas ke-pada Petugas Meja III. Melaksanakan pemanggilan ikrar talak


46

Membuat instrumen bukti penyerahan relaas panggilan Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II Membuat akta pernyataan banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera Membuat instrumen perintah permohonan eksekusi ke PA Lain Membuat surat pengantar pengiriman biaya pelaksanaan eksekusi ke PA lain

S.O.P Sekretaris


1 2 3 4 5

II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba

1. Sekretaris 13 SOP Penetapan petugas keamanan kantor

04-09-2017

Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Menyerahkan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Menandatangani Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) Menandatangani Surat Rincian Permintaan GUP Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP


47

Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi) Menetapkan Kebijakan strategis dan perencanaan TI Menghadiri penyerahan DIPA Melakukan koordinasi dengan pejabat yang berada di lokasi untuk sidang diluar gedung. Menyiapkan sarana prasarana persidangan. Membuat laporan pelaksanaan sidang diluar gedung Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran

S.O.P Kasubag Kepegawaian dan Ortala


1 2 3 4 5


2. Kasubag

Kepegawaian

dan Ortala

39 SOP Kasubbag Kepegawaian memberikan arahan sesuai dengan rencana penempatan dengan meminta data administrasi pegawai baru.

04-09-2017

Kasubbag Kepegawaian menginstruksikan petugas untuk membuat surat pengantar orientasi pegawai baru Kasubbag Kepegawaian menyerahkan surat pengantar ke pegawai baru


48

Kasubbag kepegawaian memeriksa hasil penilaian. Untuk tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak terkait Kasubbag Kepegawaian menyerahkan ke pegawai baru untuk penempatan kerja sesuai dengan SK atau kebutuhan. Mengoreksi surat usul dan memberikan paraf. Meneliti kelengkapan usul Karis/karsu, askes, taspen, karpeg. Melengkapi berkas persyaratan usul Karis/karsu, askes, taspen, karpeg. Membuat surat usul ke instansi terkait Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing Petugas daftar hadir menyiapkan blangko absen masuk, mengecek pegawai yang belum absen, menutup jam masuk sesuai aturan, menyiapkan blangko absen pulang Mengecek dan merekap kehadiran pegawai harian dan mengarsipkan daftar hadir dan pulang Mengecek dan merekap/ mengkonsep kehadiran pegawai selama sebulan, mengetik konsep rekap absen, mencetak hasil absen sidik jari, memintakan paraf dan tanda tangan Menerima permohonan Pegawai yang mengambil Cuti Mengetik dan Memproses Permohonan Cuti


49

Memintakan Persetujuan Cuti kepada Atasan Langsung Pemohon Cuti Mengetik Surat Ijin Cuti Memproses dan Memintakan Paraf dan Tanda Tangan Pimpinan Menggandakan Surat Ijin Cuti Menyerahkan kepada ybs dan petugas Absen dan Mengarsipkan Mencatat dalam buku kendali Cuti ybs dan membuat rekap cuti bulanan dan tahunan serta Menginformasikan keadaan cuti pegawai melalui papa pengumuman Mengecek Mempersiapkan dan Menerima berkas usul kenaikan pangkat Non Teknis Menginput data pada aplikasi SAPK Memverifikasi dan meminta paraf serta tanda tangan kepada Pimpinan Usulan dan Pengantar Kenaikan Pangkat Membuat SK KP Non Teknis untuk Gol III/d ke bawah Memverifikasi dan meminta paraf serta tanda tangan kepada Pimpinan Menyerahkan SK KP kepada Ybs dan mengirim tembusan SK Mengupdate data ke aplikasi SIMPEG Mengasrsipkan ke file Pegawai Mendata pegawai PA yang akan KGB Mengonsep dan Mengetik KGB sesuai dg TMT KGB-nya Mengecek kebenaran ketikan Memintakan Paraf dan tanda tangan pimpinan Menggandakan KGB


50

Menyerahkan kepada YBS dan Sub.Bag. Keuangan Mengentry dalam SIMPEG Merekap data usul mutasi dan promosi jabatan Mengagendakan baperjakat Mengirimkan hasil baperjakat

S.O.P Kasubag IT, Perencanaan dan Pelaporan


1 2 3 4 5


3. Kasubag IT dan

Perencanaan 16 SOP

Memonitoring secara berkala status pambaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website

04-09-2017

Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah / deteksi dini aktivitas yang memcurigakan yang dapat merusak sistem Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada penanggung jawab informasi Menyampaikan konsep informasi yang akan dipublikasi kepada penanggung jawab informasi untuk informasi biasa / rutin dan ke Pimpinan satuan kerja terhadap informasi yang memerlukan perhatian khusus Merencanakan program pengembangan SDM di bidang TI dan pelatihan/edukasi dibutuhkan Membuat Jadwal pemeliharaan infrastruktur TI


51

Mengawasi dan melakukan proses jaminan kualitas terhadap semua perencanaan rancangan, implementasi dan pengoperasian sarana TI Melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian terkait pemeliharaan perangkat TI Memantau aplikasi-aplikasi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan selalu melihat celah keamanan yang mungkin dijumpai. Membuat sistem keamanan (security system), manajemen resiko (risk management) dan pemulihan terhadap insiden (disaster recovery program ) untuk hal-hal yang berkaitan dengan TI Menyusun draft rkakl berdasarkan hasil koordinasi Menginput rencana kerja dan anggaran (RKAKL) dalam aplikasi Membuat dan melengkapi data dukung (TOR dan RAB, SPTJM dan data Dukung Lainnya) Mengumpulkan bahan dokumen renstra RKT dan hasil evaluasi LKJIP tahun Sebelumnya Mengetik konsep rumusan / Reviu RKT untuk masing-masing unit Mencetak dan mengandakan dokumen LKJIP


52

S.O.P Kasubag Umum dan Keuangan


1 2 3 4 5


4. Kasubag Umum

dan Keuangan

20 SOP Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam buku

surat masuk, input ke aplikasi persuratan

2. Menulis surat masuk ke buku disposisi

Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Sekretaris

04-09-2017

Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Ketua PA Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua,

Surat akan diteruskan kepada Ketua atauJika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di disposisi ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat)

Membuat konsep surat lalu dimintakan persetujuan Membuat konsep SK panitia penghapusan BMN sesuai usulan satker Mengoreksi surat permohonan alih fungsi BMN berdasarkan usulan satker Membuat konsep surat dan menyusun berkas usulan rekomendasi penghapusan ke KPKNL wilayah satker mengoreksi surat dan menyusun kelengkapan berkas penghapusan dan surat rekomendasi penghapusan dari KPKNL yang diusulkan ke BUA


53

Mengirimkan surat dan usulan berkas penghapusan ke BUA Mengarsipkan SK Penghapusan dari BUA Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas keamanan lingkungan kantor Membuat Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) Menerima SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP). Mengarsipkan SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP). Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Menginput bukti-bukti pengeluaran TUP ke Aplikasi SILABI Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil Membuat SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Tambahan Uang Persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

S.O.P Staff



5. Staff/ Bendahara 7 SOP Menyerahkan Dokumen SPM/SP2D

04-09-2017


54

Pengeluaran Menerima SPM/SP2D Menghitung Rencana Penarikan Sesuai Kebutuhan Menandatangani Giro Cek Melakukan Penarikan Uang dari Bank Mencatat Penarikan Uang Mencatat Pembayaran

B. Sasaran Kinerja Pegawai

Aparatur sipil negara dalam lingkup lembaga peradilan pada dasarnya

adalah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelayanan. Karena itu, dalam

pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, ASN lembaga peradilan sangat

membutuhkan sarana dan prasarana penunjang bagi terselenggaranya pelayanan

publik.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan oleh setiap ASN khususnya yang

melaksanakan tugas peradilan pada dasarnya adalah bentuk karakteristik

pekerjaan yang bersumber dari filosofi collective collegial, yakni suatu

mekanisme pelayanan dengan cara melakukan pekerjaan dengan pola

interdependensi antara satu bagian dengan bagian lain yang tidak bisa

dipisahkan. Konsentrasi pekerjaan pada level penerimaan perkara, pemeriksaan,

mengadili hingga penyelesaian perkara setelah putusan in kracht dilakukan

dengan tidak dibenarkan mengabaikan ketentuan pola baku/Standar Operasional

Prosedur, atau Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana yang diatur dalam

berbagai ketentuan internal Mahkamah Agung RI baik dalam bentuk Surat

Edaran, Surat Keputusan dan bahkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang

mengatur tata kelola administratif penanganan perkara.

Oleh karenanya, untuk mengukur suatu kapasitas capaian kinerja

pelayanan peradilan dari seluruh aparat peradilan, sebenarnya Mahkamah Agung

RI telah memiliki regulasi untuk itu, yang kemudian regulasi tersebut dapat

dipadukan serta diberlakukan secara internal lembaga peradilan. Sebagaimana

contoh, upload putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI,

pemberlakuan aplikasi SIPP dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah


55

suatu model yang diciptakan oleh MA-RI untuk meningkatkan kapasitas kinerja

ASN lembaga peradilan.

Adapun uraian di bawah ini bukan sekedar informasi tolak ukur kinerja

aparat peradilan khususnya Pengadilan Agama Bulukumba, tetapi merupakan

suatu rangkaian dari rencana target capaian kinerja pegawai dan realisasi untuk

kurun waktu dalam satu tahun.

No Unit Kerja Jumlah

Kegiatan Tahun 2017

Keterangan


1. Ketua 0 Sudah Pensiun TMT 01 September 2017

2 Wakil Ketua 16 -

3 Hakim 95 -

4 Panitera 21 -

5 Panitera Muda Hukum 12 -

6 Panitera Muda Permohonan 8 -

7 Panitera Muda Gugatan 9 -

8 Panitera Pengganti 23 -

9 Jurusita / JSP 0 Jabatan masih lowong

10. Sekretaris 10 -

11 Kasubag Kepegawaian dan Ortala

12 -

12 Kasubag IT dan Perencanaan Pelaporan

9 -

13 Kasubag Umum dan Keuangan

15 -

14 Staff 10 -

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan prima terhadap pencari

keadilan, semua lingkup peradilan termasuk Pengadilan Agama Bulukumba


56

berkomitmen untuk merealisasikan model pelayanan yang menjamin pemberian hak-

hak yang nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Berangkat dari konsideran

tersebut, Mahkamah Agung RI melalui himbauan Ketua MA RI mendengungkan

agar disemua level peradilan pemenuhan hak-hak pencari keadilan khususnya dalam

hal pelayanan dasar terjamin ketersediaannya. Untuk mengoptimalkan pemberian

pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan, maka perlu ada standarisasi

dalam bentuk sertifikat (akreditasi penjaminan mutu) yang dijadikan sebagai

indikator bahwa satker peradilan yang bersangkutan termasuk Pengadilan Agama

Bulukumba memiliki komitmen untuk menjamin ketersediaan model pelayanan yang

sudah mengikuti standar pelayanan prima. Untuk Pengadilan Agama Bulukumba

sendiri, meskipun pada tahun 2017 belum mendapatkan sertifikat ISO seperti yang

sudah diperoleh lembaga peradilan lainnya, namun pada triwulan terakhir tahun 2017

sudah mulai berbenah dan mempersiapkan semua persyaratan menuju ke arah

pencapaian sertifikat akredetasi penjaminan mutu sebagai syarat mutlak (starting

point) pemberlakuan pelayanan prima.

Dalam kaitan tersebut di atas, beberapa hal yang dibenahi antara lain

pembenahan infrastruktur (fisik) dan dokumen pendukung termasuk (SOP) Standar

Operational Prosedur. Pembenahan infrastruktur pelayanan/ruang pelayanan publik

dilakukan dengan menciptakan ruang pelayanan yang lebih representatif dari

sebelumnya, sehingga pencari keadilan menjadi lebih nyaman ketika berada di ruang

pelayanan publik. Selain itu ruang tunggu sidang, tempat parkir kendaraan yang lebih

lapang dan teratur, ruang bermain anak, sampai ruang menyusui juga sudah dibenahi.

Khusus ruang meja informasi dan ruang sidang (ruang sidang I dan II), penerangan

dan alat penyejuk ruangan (AC) serta perangkat fasilitas pendukung lainnya juga

ditingkatkan kualitasnya agar Majelis Hakim, panitera/panitera pengganti dan pecari

keadilan yang sementara bersidang bisa lebih nyaman dan fokus menghadapi

jalannya proses persidangan.

- Posbakum

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak memperoleh anggaran

Posbakum (pos bantuan hukum). Dengan kondisi demikian, otomatis kegiatan

Posbakum tidak dapat dilaksanakan. Meskipun pada awal tahun PA Bulukumba


57

juga sudah mewanti-wanti akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan

posbakum karena sudah diusulkan melalui sub bagian perencanaan anggaran kepada

PTA Makassar, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi sehingga konsekwensinya

program posbakum belum dapat diimplementasikan. Informasi terakhir yang di

peroleh, beberapa satker dalam lingkup wilayah PTA Makassar memperoleh

anggaran Posbakum yang telah berubah nama menjadi Posyakum (pos pelayanan

hukum) termasuk Pengadilan Agama Bulukumba untuk tahun 2018 meskipun alokasi

anggaran untuk program posyakum masih sedikit (belum sesuai harapan).

- Sidang Keliling

Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2017 mengadakan sidang keliling ke

beberapa daerah diantaranya sesuai Matriks di bawah ini :

NO Tempat Sidang di Luar Gedung Tgl. Pelaksanaan Jumlah Perkara

1 Desa Tammato, Kec. Ujung Loe 20 Maret 2017 30 Perkara

2 Desa Tanah Towa, Kec. Kajang 03 April 2017 27 Perkara

3 KUA Kindang, Kec. Kindang 08 Mei 2017 13 Perkara

4 Kel. Bonto Kamase, Kec. Herlang 10 Agustus 2017 47 Perkara

5 Desa Gunturu, Kec. Herlang 14 Agustus 2017 46 Perkara

6 Desa Padang Loang, Kec. Ujung Loe 06 Nopember 2017 17 Perkara

7 Desa Seppang, Kec. Ujung Loe 13 Nopember 2017 18 Perkara

8 Desa Bonto Raja, Kec. Gantarang 20 Nopember 2017 15 Perkara

9 Desa Bulo-Bulo, Kec. Bulukumpa 04 Desember 2017 18 Perkara

10 Desa Tibona, Kec. Bulukumpa 11 Desember 2017 6 Perkara

11 Desa Paccarammengang, Kec. Ujung Loe 12 Desember 2017 13 Perkara

12 Desa Paccarammengang, Kec. Ujung Loe 18 Desember 2017 14 Perkara


58

Dari data di atas tampak bahwa Pengadilan Agama Bulukumba mengadakan

sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 12 kali selama tahun 2017. Kegiatan

dilaksanakan mulai pada bulan Maret s/d Desember 2017. Lokasi sidang di luar

gedung pengadilan terlaksana hampir di semua kecamatan yang ada di Bulukumba.

Jumlah perkara yang disidangkan juga lumayan banyak. Secara kumulatif mencapai

264 perkara yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan. Dengan jumlah perkara serta

antusiasme masyarakat pencari keadilan memanfaatkan program sidang

keliling/sidang di luar gedung pengadilan, menjadi indikasi bahwa program access to

justice dengan tujuan memudahkan/mendekatkan masyarakat pencari keadilan

terhadap pemenuhan hak-hak konstitusionalnya terkait mendapatkan identitas hukum

menjadi semakin nyata.

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2017 menerima perkara prodeo

sesuai Matriks di bawah ini :

NO Nomor Perkara Tgl. Pendaftaran Perkara Jenis Perkara

1 74/Pdt.P/2017/PA. Blk 01 Maret 2017 Isbath Nikah





6 118/Pdt.P/2017/PA. Blk 04 April 2017 Isbath Nikah

7 119/Pdt.P/2017/PA. Blk 04 April 2017 Isbath Nikah

8 415/Pdt.P/2017/PA. Blk 06 Nopember 2017 Isbath Nikah

Salah satu misi Mahkamah Agung RI yang menjadi kesepakatan bersama

dengan lembaga peradilan yang berada dibawahnya adalah memberikan kemudahan

terhadap pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma terutama bagi


59

kalangan yang tidak mampu (miskin) yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak

mampu dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan program

“justice for the poor”. Dalam konteks kekinian, khusus di wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Bulukumba banyak masyarakat yang ingin mengajukan

permohonan isbath nikah ataupun cerai gugat akan tetapi karena ketiadaan biaya,

mereka pun mengurungkan niat untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan

adanya program prodeo ini, masyarakat pencari keadilan khususnya kaum marginal

menjadi terbantu. Mereka bisa berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama

tanpa mengeluarkan sepersen pun biaya sampai selesai. Berdasarkan data di atas

jumlah perkara prodeo yang ditangani selama tahun 2017 sebanyak 8 perkara yang

kesemuanya adalah merupakan perkara isbath nikah. Hal ini tentu disesuaikan

dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program prodeo.


60

PENGEP

BAB I PENDAHULUAN

BAB III PEMBINAAN

DAN PENGELOLAAN


61

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama

Bulukumba tahun 2017 sebagai berikut:

NO NAMA/NIP Jabatan Keterangan

1.

Drs. H. Hudrin Husain, SH NIP.19520812 198003 1 008

Ketua

Pensiun Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2017

2.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI NIP. 19730131 199802 2 003

Wakil Ketua

-

3.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag NIP. 19721105 200502 1 002

Hakim

-

4

Mustamin, LC NIP. 19761210 200502 1 001

Hakim

-

5.

Achmad Ubaidillah, S.HI NIP. 19740915 200604 1 003

Hakim

-

6.

Muh. Amin. T, S.Ag.,S.HI NIP. 19761009 200604 1 002

Hakim

-

7

Muhammad Natsir, S.HI NIP. 19780625 200604 1 002

Hakim

-

8.

Drs. H. Muh. Baedawi , M.HI NIP. 19700404 200604 1 002

Hakim

-

9.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI NIP. 19831211 200704 2 001

Hakim

-

10

Husain, SH.,MH NIP 19661231 199002 1 002

Panitera

-


62

11

Dra. Hj. Hajrah NIP. 195812311994032009

Panmud Gugatan

-

12

Baharuddin, S.Ag NIP. 197205041999031007

Panmud Hukum

-

13

Dra. Kurniati NIP. 19691015 200112 2 001

Panmud

Permohonan

-

14

Nurwahidah, S.Ag NIP. 197306141997032001

Panitera

Pengganti

-

15

S a k k a NIP. 197202252003121007

Panitera

Pengganti

-

16

M a r l i n a NIP. 19791211 200604 2 002

Panitera

Pengganti

-

17

Zainuddin, S.Ag NIP. 197310152001122001

Sekretaris

-

18

Andi Asbi Muslini, S. IP NIP. 19780306 200912 1 001

Kasubag IT Perencanaan & Pelaporan

-

19

Achyar Risza, S. Sos NIP. 19790609 200604 1 017

Kasubag Umum & Keuangan

-

20

St. Rohani NIP. 196203051989022001

Kasubag Kepegawaian

& Ortala

-

21

Hj. Naimah Nurdin, Lc, S.HI.,M.Thi NIP. 19820918 200912 2 003

Staff

-

22

Husni Suardi.,A.Md NIP. 19920718 201503 2 003

Staff

-

Ketiadaan pejabat/tenaga kejurusitaan (jurusita/jurusita pengganti) untuk melakukan

pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara menyebabkan tugas-tugas dalam

bidang kepaniteraan mengalami hambatan bahkan yang tidak dapat dihindarkan

adalah terjadinya overlapping tugas kepaniteraan, dimana jabatan Panitera

Pengganti, Panitera Muda, yang semestinya menyelesaikan tugas pembuatan Berita

Acara Sidang, mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pemanggilan. Di


63

samping itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, maka dibuatlah

kebijakan pimpinan dengan alasan untuk kepentingan dinas, dengan memberikan

tugas tambahan pula kepada pejabat eselon untuk membantu tugas-tugas

kepaniteraan dalam melakukan pemanggilan terhadap para pihak agar sidang dapat

berjalan sebagaimana mestinya.

- Mutasi

Selama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak

mendapatkan tambahan pegawai (mutasi masuk), sebaliknya PA Bulukumba

mengalami 2 pegawai yang mutasi keluar sebagai berikut :

a. Mutasi Masuk :

NAMA/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru TMT

NOMOR SK

N I H I L

b. Mutasi Keluar:

NAMA/NIP Jabatan Mutasi Ke Pengadilan

Agama

NOMOR

SK

Haris, S.HI.,M.Sy 19730405 199803 1 004

Panmud Permohonan

PA. Bulukumba

PA. Watampone

1388/DJA/KP.04.6/SK/10/ 2017

Hj. St. Husniati 19590126 198803 2 001

Panitera

Pengganti PA. Bulukumba

PA. Barru

1386/DJA/KP.04.6/SK/10/

2017

- Promosi

1. Promosi Kenaikan Pangkat

Mengusulkan kenaikan pangkat regular/pilihan periode April 2017

atas nama :


64

NO NAMA/NIP Pangkat Lama Pangkat Baru TMT

1 Muhamad Anwar Umar, S.Ag,

19721105 200502 1 002

Penata, III/c Penata Tk.I,III/d 01 April 2017

2 Mustamin, Lc

19761210 200502 1 001

Penata, III/c Penata Tk.I, III/d 01 April 2017

2. Promosi Jabatan

Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang mendapakan promosi

jabatan di tahun 2017.

NO NAMA/NIP Jabatan Lama

Jabatan Baru TMT

1 Dra. Kurniati

19691015 200112 2 001

Panitera

Pengganti

Panitera Muda

Permohonan

- Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang pensiun di tahun 2017.

NO Nama NIP Tanggal Pensiun

1. Drs. H. Hudrin Husain, SH 19520812 198003 1 008 01 September 2017

- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti diklat

Selama Tahun 2017 Pegawai yang mengikuti diklat atas nama :

NO NAMA/NIP Pangkat Diklat Tanggal Diklat

1

Zainuddin, S.Ag,

19731015 200112 1 004

Penata Tk. I, III/d

Diklat PIM IV 10 Juli s/d 24

Nopember 2017

2

Muhamad Anwar Umar, S.Ag,

19721105 200502 1 002

Penata Tk. I, III/d

Pelatihan Sertifikasi

Hakim Ekonomi Syariah

22 Oktober s/d 08

Nopember 2017


65

B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Keadaan Perkara

Pada tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 1.220 perkara

sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 114 perkara, dengan demikian

maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak

1.334 perkara yang perinciannya sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA

URAIAN SISA

TAHUN 2016

TAHUN 2017

1 PEMBATALAN

PERKAWINAN - -

2 DISPENSASI KAWIN 2 59

3 CERAI TALAK 25 129

4 CERAI GUGAT 75 562

5 PENUNJUKAN ORANG LAIN

SEBAGAI WALI - -

6 WALI ADHOL - 3

7 PENETAPAN AHLI WARIS - 13

8 IZIN POLIGAMI - -

9 ITSBAT NIKAH 5 430

10 HARTA BERSAMA 3 2

11 PENGANGKATAN ANAK - 1

12 MAL WARIS / KEWARISAN 2 6

13 PERWALIAN - 6

14 LAIN – LAIN 2 7

15 HIBAH - -

16 PENGUASAAN ANAK - 2

JUMLAH 114 1.220


66

Dari jumlah perkara tersebut di atas yang dapat diselesaikan pada tahun 2017

adalah sebanyak 1.193 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA PUTUS TAHUN 2017

1 PEMBATALAN PERKAWINAN -

2 DISPENSASI KAWIN 42

3 CERAI TALAK 99

4 CERAI GUGAT 492

5 PENETAPAN AHLI WARIS 11

6 HARTA BERSAMA 3

7 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI

WALI -

8 WALI ADHOL 1

9 IZIN POLIGAMI -

10 ITSBAT NIKAH 411

11 LAIN-LAIN 9

12 P3HP -

13 MAL WARIS 2

14 GUGATAN MAHAR -

15 DITOLAK 12

16 TIDAK DITERIMA 15

17 GUGUR 49

18 DICORET DARI REGISTER 8

19 DICABUT 33

20 PERWALIAN 6

21 PENGUASAAN ANAK -

22 PENGANGKATAN ANAK -

23 HIBAH -

J U M L A H 1.193


67

Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2017

ini sebanyak 141 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA SISA TAHUN 2017

1 PEMBATALAN PERKAWINAN -

2 CERAI TALAK 27

3 CERAI GUGAT 97

4 PENETAPAN AHLI WARIS -

5 DISPENSASI KAWIN 4

6 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI WALI -

7 WALI ADHOL 1

8 IZIN POLIGAMI -

9 ITSBAT NIKAH 8

10 HIBAH -

11 HARTA BERSAMA 1

12 MAL WARIS 2

13 LAIN-LAIN 1

J U M L A H 141

REKAPITULASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN 2017

NO SATKER PERKARA JUMLAH

HAKIM KET

MASUK PUTUS SISA

1. PA.

BULUKUMBA 1.334 1.193 141

8

ORANG

Perkara masuk terdiri atas perkara yang diterima tahun 2017 ditambah sisa perkara tahun 2016


68

REKAPITULASI PERKARA YANG TELAH DIMINUTASI PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN 2017

NO SATKER

PERKARA JUMLAH

PANITERA KET

PUTUS SELESAI

MINUTASI SISA

1. PA. BULUKUMBA 1.193 1.183 10 7 Orang

Dalam Tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba menerima,

memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 1.334 perkara (sudah termasuk sisa

dari Tahun 2016). Dari jumlah ini Pengadilan Agama Bulukumba

menyelesaikan perkara sebanyak 1.193 perkara. Dengan demikian sisa perkara

Pengadilan Agama Bulukumba yang beralih ke Tahun 2018 sebanyak 140

Perkara. Faktor-Faktor yang mempengaruhi sehingga terdapat sisa Perkara

sebanyak 140 perkara pada Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Bulukumba

adalah sebagai berikut:

a. Perkara yang masuk bulan Desember sebanyak 41 perkara ;

b. Perkara tersebut Ghoib sebanyak 53 Perkara ;

c. Perkara yang diajukan oleh PNS sebanyak 12 perkara yang harus menunggu

proses izin dari Pejabat yang Berwenang sebanyak 12 Perkara;

d. Faktor tidak seimbangnya antara jumlah Hakim dengan perkara yang

diterima;

e. Adanya perkara yang memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perkara

kewarisan, gugatan mahar harta bersama dan lain-lain, dimana terdapat

jawab menjawab, rekonvensi, pembuktian oleh masing-masing pihak, belum

lagi para pihak biasanya bergantian tidak hadir di persidangan;

f. Karena adanya Hakim yang memasuki masa purna bakti (pensiun), termasuk

mutasi Panmud/PP Pengadilan Agama Bulukumba ke PA lain sehingga

terjadi kekurangan personil khususnya di jajaran fungsional;

Dari perkara sisa ini, berarti Pengadilan Agama Bulukumba dalam

Tahun 2017, berhasil memutus perkara dengan capaian 89,43 %.


69

b. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

NO JUMLAH SISA

PERKARA TAHUN 2016

JUMLAH SISA PERKARA

YANG DIPUTUS KET

1. 114 Perkara 114 Perkara Diputus 100 % JUMLAH 114 Perkara Putus 100 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari sisa jumlah perkara yang belum diputus

pada tahun 2016 sebanyak 114 perkara, yang berhasil diputus pada tahun 2017

sebanyak 114 perkara. Ini berarti bahwa semua sisa perkara dari tahun 2016 berhasil

diputus semuanya pada tahun 2017.

- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

NO JUMLAH

PERKARA MASUK TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

KET

1. 1.220 Perkara 1.134 Perkara Perkara yang diputus kurang dari 5 bulan

JUMLAH 1.134 Perkara - Dari matriks di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah perkara yang masuk pada tahun

2017 yaitu sebanyak 1.220 perkara, yang berhasil diputus tepat waktu adalah 1.134

perkara. Salah satu indikator perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang

diputus kurang dari 5 bulan mulai dari awal penerimaan perkara sampai dengan

diputusnya perkara tersebut oleh Majelis Hakim.

- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)

NO JUMLAH PERKARA

MASUK TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN

BANDING KASASI DAN PK

KET

1. 1.220 Perkara 1209 Perkara Perkara Tahun 2017

JUMLAH 1209 Perkara -


70

Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah perkara yang masuk

pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.220 perkara, yang mengajukan banding, kasasi

dan PK adalah 11 perkara. Ini berarti jumlah perkara yang tidak mengajukan

banding, kasasi dan PK sebanyak 1.209 perkara. Jika diporsentasekan maka tingkat

kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bulukumba sebesar 99,09 %.

- Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi

NO JUMLAH

PERKARA MASUK TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL

DI MEDIASI KET

1. 1.220 Perkara 2 Perkara Perkara Tahun 2017

JUMLAH 2 Perkara -

Berdasarkan data di atas, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 yaitu

sebanyak 1220 perkara, yang berhasil dimediasi adalah 2 perkara. Hal ini disebabkan

oleh karena kedua belah pihak sudah tidak mencapai kata sepakat untuk rujuk

(berdamai) atau salah satu pihak ngotot untuk pisah/cerai meskipun Mediator

(Hakim) sudah berusaha untuk mendamaikan.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak

mendapatkan dana alokasi Pengadaan sarana dan prasarana gedung.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan

alokasi dana belanja pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

gedung dengan nilai sebesar Rp. 179.250.000,- (seratus tujuh puluh

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut sudah

digunakan untuk pemeliharaan sarana dan gedung dimaksud.


71

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung:

a. Pengadaan

Untuk tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan

alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung

sebesar Rp. 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan

dana tersebut telah dipergunakan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, serta

Pengadaan Alat Pengolah Data Komunikasi Pendukung SIPP dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Teknologi Informasi,

serta Pendukung SIPP, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus dua puluh

lima juta rupiah), terealisasi sebesar Rp 143.400.000,- (Seratus empat

puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah

digunakan untuk Pengadaan barang tersebut yang pengadaannya

dilakukan oleh CV. Fardan Anugerah Mandiri, berdasarkan Surat

Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/PA. Blk /III/2017, Tanggal 14

Maret 2017.

Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET

1

Pengadaan

Pengolah data

Komunikasi

- Komputer PC

- Printer

- CCTV

- Brandkas

1 Unit

1 Unit

1 PKT

2 PKT

Rp. 10.000.000,-

Rp. 2.500.000,-

Rp. 20.000.000,-

Rp. 19.200.000,-

2.

Pengadaan

Pengolah Data dan

Komunikasi

Pendukung SIPP

- Laptop

- Komputer PC

- Printer

- TV LED

- UPS

1 Unit

3 Unit

3 Unit

1 Unit

2 Unit

Rp. 15.000.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 7.500.000,-

Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,-


72

2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan

mobiler sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah),

terealisasi sebesar Rp. 79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah digunakan

untuk Pengadaan barang tersebut yang pengadaannya dilakukan oleh

CV. Jonjoro Nusa Surya, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 19/PPK/PA.Blk/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017.

Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET

1. Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

- Meja Kerja

- Meja

Pelayanan

- Lemari

Almunium

- Rak Besi

- Lemari Kayu

Tangga

- Kursi Roda

- Kursi Kerja

- Kursi Besi

- Lemari Besi

- Kursi Hadap

1Unit

1 Unit

2 Unit

5 Unit

1 PKT

1 Buah

3 Buah

7 Buah

1 Buah

3 Buah

Rp. 3.650.000,-

Rp. 11.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 20.000.000,-

Rp. 3.250.000,-

Rp. 3.300.000,-

Rp. 16.900.000,-

Rp. 3.500.000,-

Rp. 4.050.000,-

b. Pemeliharaan

Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan

dana alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebesar

Rp. 314.648.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan

ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :

- Perawatan kendaran Roda Empat (2 Unit) Rp. 61.448.000,-

- Perawatan kendaran Roda Dua (5 Unit) Rp. 17.500.000,-

- Pemeliharaan pagar dan Rumah Dinas Rp. 59.650.000,-


73

- Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor Rp. 119.600.000,-

- Pemeliharaan Jaringan dan Fasilitas Kantor Rp. 56.450.000,-

Dana tersebut sudah dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana serta fasilitas gedung kantor dan rumah dinas.

3. Data Sarpras Pengadilan Agama Bulukumba

Berikut data sarana dan prasarana (sarpras) Pengadilan Agama

Bulukumba yang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas dan fasilitas

perkantoran:

a. Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun Perolehan

Kondisi Keterangan Baik Rusak

Ringan Rusak Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Mobil Toyota Innova DD 4 HZ 2006 √ - - Mobil Dinas

Ketua 2 Mobil Avanza

DD 234 H 2014 √ - - Mobil Dinas Panitera

II Jenis Kendaraan Roda 2

1 Suzuki Shogun DD 6264 H 2006 √ - -

Motor Dinas Kasubag IT & Perencanan

2 Suzuki Shogun FD 125 XSD DD 4436 H

2007 √ - - Motor Dinas Panitera Muda Hukum

3 Suzuki 125 RR DD 4579 H 2008 √ - - Motor Dinas

Bendahara

4 Suzuki Thunder DD 4895 H 2009 √ - -

Motor Dinas Kasubag Umum dan Keuangan

5 Suzuki Axelo DD 6837 H 2015 √ - -

Motor Dinas Kasubag Umum dan Keuangan


74

b. Rumah Dinas

No Uraian Jumlah Kondisi

Keterangan Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

I Rumah Dinas

1 Rumah Dinas Ketua 1 - √ - Dalam

Bentuk Mess 2 Rumah Dinas Hakim 1 - √ -

c. Sarana dan Fasilitas Perkantoran

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan I Ruangan Kantor 1. Ruang Ketua 1 Ruang 2. Ruang Wakil Ketua 1 Ruang 3. Ruang Hakim 1 Ruang 4. Ruang Panitera 1 Ruang 5. Ruang Sekretaris 1 Ruang

6 Ruang Sidang 3 Ruang

- Ruang Sidang Utama

- Ruang Sidang I - Ruang Sidang II

7. Ruang Kepaniteraan 1 Ruang 8. Ruang Kesekretariatan 1 Ruang 9. Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti 1 Ruang

10. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruang 11. Ruang Arsip Perkara 1 Ruang 12. Ruang Perpustakaan 1 Ruang 13. Ruang Mediasi 1 Ruang 14. Ruang Humas 1 Ruang 15. Ruang Bermain Anak 1 Ruang 16. Ruang Menyusui (Laktasi) 1 Ruang 17. Ruang Kasir 1 Ruang 18. Ruang Bendahara 1 Ruang 19 Ruang Informasi dan Pengaduan 1 Ruang 20 Ruang Pos Jaga (Satpam) 1 Ruang


75

21 Ruang Toilet /Kamar Mandi 6 Ruang 22 Ruang Pantri / Dapur 1 Ruang II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran 1. Komputer 18 buah 2. Laptop 20 Ruang 3. Genset 1 Unit 4 Printer 13 Buah 5 Lcd Projector / Imnfocus 1 buah 6 CCTV 1 Unit 7 Ac Spilit 16 Buah 8 Kipas Angin 2 Buah 9 Televisi 2 Buah

10 Brandkas 2 Buah 11 Lcd Monitor 2 Buah 12 Facsmile 1 Buah 13 Lemari Besi Metal 21 Buah 14 Lemari Kayu 7 Buah 15 Rak Besi 1 Buah 16 Sice 7 Buah 17 Bangku Panjang Kayu 10 Buah 18 Kursi Kayu 8 Buah 19 Meja Rapat 2 Buah 20 Meja Resepsionis 2 Buah 21 Kaca Hias 3 Buah 22 Dispenser 3 Buah 23 Mimbar / Podium 1 Buah 24 Pesawat Telepon 1 Buah 25 Modem 1 Buah 26 Server 1 Buah

27 Kursi Roda 1 Buah Untuk Pihak yang Disabilitas


76

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2017,

mendapatkan 2 DIPA, dengan Nomor SP 005.01.2.307541/2017, tanggal 07

Desember 2016, yang merupakan DIPA dari Badan Urusan Administrasi yang

telah direvisi sebanyak 2 (dua) kali, yakni revisi pergeseran Akun/MAK untuk

pengadaan Anti Virus dari Belanja Modal ke Belanja Barang pada tanggal 28

September 2017, revisi Belanja Pegawai yang disebabkan oleh Pagu Minus

Belanja Pegawai sehingga perlu ada penambahan pagu sebesar Rp. 91.000.000,-

pada tanggal 30 November 2017 dan SP-DIPA-005.04.2.309080/2017 tanggal

07 Desember 2016.

Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2017 untuk DIPA

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,

mendapatkan Alokasi dana sebesar Rp. 4.070.543.000,- ( empat milyar tujuh

puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setelah melalui revisi belanja

pegawai dari total anggaran semula sebesar Rp. 3.979.543.000, sedangkan untuk

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama

Bulukumba mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga

puluh tujuh juta rupiah).

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

a. Belanja Pegawai

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2017

NO Belanja Pegawai PAGU REALISASI SISA

1. Belanja Gaji Pokok PNS

Rp. 1.128.578.000 Rp. 1.127.732.100 Rp. 845900

2 Belanja Pembulatan Rp. 13.000 Rp. 12.592 Rp. 408

3 Belanja Tunj. Suami/Isteri

Rp. 77.947.000 Rp. 77.946.458 Rp. 542


77

4 Belanja Tunj. Anak Rp. 20.874.000 Rp. 20.873.458 Rp. 542

5 Belanja Tunj. Struktural

Rp. 26.130.000 Rp 26.130.000 Rp. 0

6 Belanja Tunj. Fungsional

Rp. 1.300.145.000 Rp. 1.300.145.000 Rp. 0

7 Belanja PPH PNS Rp. 148.467.000 Rp. 148.466.368 Rp. 632

8 Belanja Tunj. Beras Rp. 56.416.000 Rp. 56.415.180 Rp. 820

9 Belanja Uang Makan

Rp. 164.156.000 Rp. 164.153.000 Rp. 3000

10 Belanja Tunj. Umum

Rp. 4.745.000 Rp. 4.745.000 Rp. 0

11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim

Rp. 140.400.000 Rp. 140.400.000 Rp. 0

Jumlah Rp. 3.067.871.000 Rp. 3.067.019.156 Rp. 851.844

a. Pagu DIPA : Rp. 3.067.871.000,-

b. Realisasi : Rp. 3.067.019.156,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 851.844,-

d. Persentase : 99,97 %

b. Belanja Barang Non Operasional

REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2017

NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA

1. Penyelenggaraan perpustakaan/kearispan dan Dokumentasi

Rp. 1.514.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 14.000 ,-

2. Koordinasi/konsultasi/ Pembinaan/pengawasan Rp. 39.000.000,- Rp. 38.950.000,- Rp. 50.000,-

3 Pertemuan Jamuan Tamu Rp. 4.000.000,- Rp. 3.900.000,- Rp. 100.000,-


78

Jumlah Rp. 44.514.000,- Rp. 44.350.000,- Rp. 164.000,-

a. Pagu DIPA : Rp. 44.514.000,-

b. Realisasi : Rp. 44.350.000,-


d. Persentase : 99,63%

c. Belanja Barang Operasional

REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2017

NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA

1. Belanja Keperluan Perkantoran

Rp. 174.490.000,- Rp. 163.547.900,- Rp. 10.942.100,-

2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Rp. 3.600.000,- Rp. 1.804.660,- Rp. 1.795.340,-

3. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Rp. 50.400.000,- Rp. 39.800.000 ,- Rp. 10.600.000,-

4. Belanja Barang Operasional Lainnya

Rp. 25.370.000,- Rp. 24.654.000,- Rp. 716.000,-

5. Belanja Barang Persediaan

Rp. 48.850.000,- Rp. 48.399.000,- Rp. 451.000,-

6. Belanja Langganan Listrik

Rp. 106.800.000,- Rp. 99.589.799,- Rp. 7.210.201,-

7. Belanja Langganan Telepon

Rp. 4.000.000,- Rp. 2.477.847,- Rp. 1.522.153,-

8. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp. 119.600.000,- Rp. 119.465.000,- Rp. 135.000,-

9. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Rp. 59.650.000,- Rp. 58.800.000,- Rp. 850.000,-

10. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp. 122.798.000,- Rp. 110.242.312 ,- Rp. 12.555.688,-


79

11. Belanja Pemeliharaan Jaringan

Rp. 12.600.000,- Rp. 12.500.000 ,- Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 728.158.000,- Rp. 681.280.518 ,- Rp. 46.877.482,-

a. Pagu DIPA : Rp. 728.158.000,-

b. Realisasi : Rp. 681.280.518,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 46.877.482,-


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

a. Belanja Modal

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2017

NO SATKER PAGU REALISASI SISA

1. PA. BULUKUMBA Rp. 225.000.000,- Rp.222.600.000,- Rp.2.400.000,-

a. Pagu DIPA : Rp. 225.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 222.600.000,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 2.400.000,-


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2017

NO PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

PAGU REALISASI SISA


80

1. Perkara Prodeo Rp. 2.000.000,- Rp. 1.868.000,- Rp. 132.000,-

3 Sidang di luar

gedung Pengadilan

Rp. 35.000.000,- Rp. 34.530.000,- Rp. 470.000,-

JUMLAH Rp. 37.000.000,- Rp. 36.398.000,- Rp. 602.000,-

a. Pagu DIPA : Rp. 37.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 36.398.000,-


d. Persentase : 98,37%

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Agama Bulukumba dalam mengangkat citra institusi

peradilan yang saat ini lagi carut marut (dipertanyakan) akuntabilitasnya dituntut

untuk lebih peka terhadap semua issue yang berkembang terlebih lagi dengan

banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh pihak KPK

sebagai lembaga super body yang khusus menangani kasus korupsi yang saat ini

marak terjadi hampir di semua instansi (K/L) termasuk dalam lingkup peradilan,

saat ini mengedepankan (fokus) pada pemberian pelayanan prima kepada

stakeholders.

Salah satu mahkota lembaga peradilan (mahkota hakim) adalah putusan.

Lembaga peradilan tidak hanya dituntut memberikan putusan yang seadil-

adilnya terhadap masyarakat pencari keadilan baik ditinjau dari sisi kualitatif

maupun kuantitatifnya, melainkan juga harus memberikan ruang yang luas bagi

masyarakat untuk mengetahui sejauh mana progress perkara mereka yang

sedang bergulir di lembaga peradilan. Olehnya itu menyikapi hal tersebut di atas,

Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu gerbang terdepan dalam

memberikan keadilan terhadap masyarakat di wilayah hukumnya, mempunyai

komitmen untuk lebih transparan dalam penanganan/pengelolaan administrasi

perkara (mulai dari awal penerimaan perkara sampai publikasi putusan) semua

dilakukan by system (aplikasi). Aplikasi yang saat ini sudah massif digunakan di

semua lembaga peradilan (termasuk Pengadilan Agama Bulukumba) bahkan


81

menjadi sebuah keharusan penggunaannya bernama SIPP (system informasi

penelusuran perkara) atau biasa juga disebut CTS (case tracking system).

Sebelumnya Pengadilan Agama melalui Ditjen Badilag MA-RI pernah

mengembangkan satu system aplikasi berbasis IT yang bernama SIADPA

(system informasi administrasi perkara pengadilan agama).

Publikasi perkara dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui aplikasi

SIPP yang terkoneksi dengan website Pengadilan Agama Bulukumba. System

informasi penelusuran perkara yang di muat di website dapat digunakan sebagai

media oleh pencari keadilan untuk mengetahui progress (perkembangan) perkara

yang mereka hadapi sehingga memungkinkan bagi mereka (pencari keadilan)

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Berikut contoh tampilan aplikasi SIPP yang terkoneksi dengan website

Pengadilan Agama Bulukumba :

TAMPILAN APLIKASI SIPP

F. REGULASI TAHUN 2017


82

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN

1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan

SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Quick Wins.

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi

3. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penetapan Majelis Hakim

4. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III

5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Kasir

6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Register

7. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas

Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik

8. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

a. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

b. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

c. Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi

Publik

d. SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu

e. SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan

f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama

g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010

h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011

Tentang Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

2. Perundang-undangan

DOKUMEN-D0KUMEN YANG DISEDIAKAN.

1. SK Ketua PA.Bulukumba tahun 2017 tentang SOP, yang terdiri dari :

a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

b. SOP Meja I, Meja II, dan Meja III


83

c. SOP Hakim (Ketua Majelis) dan (Anggota Majelis)

d. SOP Panitera

e. SOP Panitera Muda Hukum

f. SOP Panitera Muda Gugatan

g. SOP Panitera Muda Permohonan

h. SOP Panitera Pengganti

i. SOP Jurusita/Jurusita Pengganti

j. SOP Sekretaris

k. SOP Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

l. SOP Kasubag Umum dan Keuangan

m. SOP Kasubag Kepegawaian dan Ortala

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi:

a. Bagan Mekanisme Pengaduan

b. Register Pengaduan

c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua

d. Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti

3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

a. SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan

Pengaduan.

b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan

Pengaduan lewat SMS.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Stuktur Organisasi Pengadilan Agama

Bulukumba

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba yang dilengkapi nama

Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.

3. Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Bulukumba.

4. SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua

5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Job Descriptions yang disertai Uraian

Tugas masing-masing Pegawai.


84

6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pembentukan Tim Pembuat Program

Kerja Tahun 2017

7. Progran Kerja PA.Bulukumba Tahun 2017

8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Humas

9. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Bulukumba

10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

11. Dokumen Alur Koordinasi

12. Laporan Kendala Koordinasi

4. Penataan Tata Laksana


1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola

Website tahun 2017

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas SIPP Versi 3.20

tahun 2017

3. SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Bulukumba

tahun 2017

4. SK Tim Penyusun LKjIP dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2017

5. LKjIP tahun 2017

6. Rencana Kerja Tahunan 2017

7. SK SEKMA RI No. 42/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2017.

8. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA tahun 2017

9. SK Pengelola SIMAK BMN dari KPA tahun 2017

10. SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari KPA tahun 2017

11. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.

12. SK. Pengelolaan Keuangan dari KPA tahun 2017

13. SK. Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen) tahu 2017

14. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2017

15. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengelola Biaya Proses tahun 2017


85

16. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses tahun

2017

17. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses tahun 2017

18. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja tahun 2017

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)


1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengangkatan Pegawai Honorer tahun

2017

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penghuni Rumah Dinas dan Mes

Kantor tahun 2017

3. Buku Agenda Rapat Tahun 2017

4. SK. Ketua PA.Bulukumba tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar

Hadir tahun 2017

5. Dokumen Absensi Pegawai tahun 2017

6. Dokumen Surat – Surat Cuti tahun 2017

7. SKP Pegawai PA.Bulukumba tahun 2017

8. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

9. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website Pengadilan Agama

Bulukumba meliputi :

a. Profil Pejabat Fungsional

b. Profil Pejabat Struktural

c. Profil Hakim

10. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja


1. SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Bulukumba

tahun 2017

2. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua

PA.Bulukumba tahun 2017


86

3. SK. Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2017

4. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2010 -

2017

5. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan

6. Jadwal Waktu Pelayanan

7. Penyajian Informasi di Website PA.Bulukumba

8. Transparansi Putusan di website.

9. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur

10. Tersedianya Meja Informasi

11. Tersedianya Register Informasi

12. Dokumen adanya Permohonan Informasi

13. Informasi Penting yang disajikan meliputi :

a. Prosedur Berperkara

b. Prosedur Pengaduan

c. Prosedur untuk memperoleh informasi

d. Tata Cara berperkara secara Prodeo

e. Transparansi Biaya Panggilan

f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Bulukumba, Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali.

g. Tersedianya Kotak Saran

h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

i. Daftar Hakim Mediator

j. Hak-hak Pencari Keadilan

k. Jadwal Sidang

7. Penguatan Pengawasan

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN :

1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor

PNBP tahun 2017;

2. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang ;

3. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadh (PNBP) tahun 2017;


87

4. Laporan Tahunan PA.Bulukumba Tahun 2017 ;

5. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017 ;

6. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan

oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

7. Dokumen RKA-KL dan DIPA tahun 2017;

8. SK Pembentukan Panitia Lelang tahun 2017;

9. Dokumen Pengumuman Lelang tahun 2017;

10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan

Bermotor tahun 2017;

11. Peraturan Perundang-Undangan meliputi

a. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP ;

b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang

Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi

PNBP ;

c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012

tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk

Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA ;

d. SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK ;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DISEDIAKAN :

1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis TI

(Elektronik) seperti :

a. Perangkat Komputer ;

b. Televisi ;

c. Touch Screen ;

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling

tahun 2017 yang dilengkapi dengan :

a. Jadwal Sidang ;

b. Dokumen Sidang Keliling ;


88

c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video ;

3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang ;

5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang ;

6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Perundang-undangan yakni SEMA No.10 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo

dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.


89

BAB I PENDAHU

LUAN

BAB Iv PENGAWASAN


90

BAB IV

PENGAWASAN

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di lingkungan badan-badan Peradilan menjadi dasar bagi pelaksanaan

pengawasan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di bawahnya, sehingga dengan demikian Lembaga Pengawasan Internal

pada Pengadilan Agama Bulukumba terdiri dari :

1. Mahkamah Agung RI

2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengawas Daerah (HAWASDA)

3. Pengawasan langsung oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan

4. Pengawasan Melekat (WASKAT)

Selama tahun 2017 ini pengawasan dan pembinaan langsung yang dilakukan

oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Makassar di Pengadilan Agama Bulukumba

sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 23 Oktober s/d 23 Oktober 2017,

sedangkan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan secara berkala

setiap catur wulan yakni sebanyak 3 kali (april, agustus, desember) sesuai jadwal

yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba

Nomor W20-A7/42/KP.04.5/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan

sebagai Hakim Pengawas Bidang.

A. Internal

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas

Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di

Daerah Hukumnya. Dalam melaksanakan pengawasan Ketua Pengadilan dapat

memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu.


91

Pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutuskan perkara.

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan adalah

merupakan pengawasan melekat artinya serangkaian kegiatan yang bersifat

sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung

terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas

bawahannya tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Pelaksanaan tugas pengawasan internal tersebut oleh

Ketua Pengadilan Agama Bulukumba W20-A7/42/KP.04.5/SK/I/2017, tanggal

03 Januari 2017, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yaitu :

- Koordinator Pengawas : Hadrawati, S.Ag.,M.HI

- Administrasi & Keuangan Perkara : Muhamad Anwar Umar, S. Ag

- Bidang Administrasi Persidangan : Achmad Ubaidillah, S. HI

- Bidang Minutasi Perkara dan : Muhammad Natsir, S. HI

Pengarsipan, Direktori Putusan

Dan SIPP

- Bidang Manajemen Pengadilan : Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Dan Pelayanan Publik

- Bidang Perencanaan, IT dan : Drs. H. Muhammad Baedawi, M. HI

Pelaporan

- Bidang Kepegawaian, Organisasi : Muh. Amin. T, S.Ag.,SH

Dan Tatalaksana

- Bidang Administrasi umum dan : Mustamin, LC.

Keuangan

Hal ini dimaksudkan :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan berjalan sesuai rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib


92

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang

cepat dan biaya murah.

B. Evaluasi

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Bulukumba tersebut, para Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas

Bidang telah melaksanakan tugas dengan melaksanakan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan

a. Prosedur penerimaan perkara, baik tingkat pertama,

banding/kasasi/peninjauan kembali

b. Buku Register perkara, meliputi : register induk perkara gugatan,

register induk perkara permohonan, register permohonan kasasi,

register permohonan (PK) Peninjauan Kembali, register surat kuasa

khusus, register penyitaan barang tidak bergerak, register penyitaan

barang bergerak, register somasi (teguran) dan register Eksekusi.

c. Buku Keuangan perkara, yang terdiri dari : Buku jurnal perkara

gugatan, buku jurnal perkara permohonan, buku jurnal permohonan

somasi, buku jurnal permohonan banding, buku jurnal permohonan

kasasi, buku jurnal permohonan Peninjauan Kembali (PK), buku jurnal

permohonan eksekusi, buku kas bantu, buku induk keuangan perkara,

buku keuangan biaya eksekusi dan buku penerimaan uang hak-hak

Kepaniteraan.

d. Pelaporan yang terdiri dari : Laporan keadaan perkara, laporan

keuangan perkara, laporan jenis perkara, laporan perkara yang

dimohonkan banding, laporan perkara yang dimohonkan kasasi, laporan

perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), laporan keadaan


93

perkara yang dimohonkan eksekusi dan laporan tentang kegiatan

Hakim.

e. Pemberkasan dan minutasi

2. Administrasi Umum

a. Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :

1. Memeriksa kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian yang meliputi :

buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai, file pegawai, buku

kendali (kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun), kartu

data pegawai dan statistik pegawai.

2. Memeriksa kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha

kepegawaian yang menyangkut : Buku induk pegawai dan file pegawai,

buku kendali, kartu TIK dan statistik pegawai.

3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

5. Bezzeting Formasi Pegawai

6. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (Karpeg)

7. Pengelolaan kenaikan pangkat

8. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

9. Pendidikan dan Penjenjangan

10. Kesejahteraan Pegawai

11. Pengisian Jabatan

12. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

b. Administrasi Keuangan yang terdiri dari :

1. Pembukuan pada Kas Umum

2. Pencocokan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang

telah ada.

3. Memeriksa fisik barang atau fisik hasil kegiatan mengenai volume dan

kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan

dan anggaran yang tersedia dalam DIPA.

4. Kelengkapan BKU dan Buku Bantu lainnya.


94

c. Administrasi Umum (inventaris) yang terdiri dari :

1. Pengelolaan surat-menyurat kantor

2. Inventaris kantor yang meliputi : Laporan hasil inventarisasi, Buku

inventaris Intrakomptabel, Buku Inventaris Ekstrakomptabel, Buku

barang, Buku persidangan, Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah,

Gedung dan bangunan, Angkutan bermotor dan Alat persenjataan,

Laporan Barang Milik Negara Triwulan Laporan Barang Milik Negara

Tahunan, Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya

(DIL) dan Laporan Kondisi Barang (LKB)

3. Perpustakaan yang meliputi : Buku Register induk, Buku Register

Pengelompokan kartu anggota dan Buku Register Peminjaman.

3. Penanganan Pengaduan

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan

b. Manajemen dan leadership

c. Kinerja lembaga

d. Kualitas pelayanan publik

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

Bulukumba baik dibidang Administrasi umum maupun administrasi perkara

telah dijalankan dengan maksimal sehingga kegiatan-kegiatan yang ada

kaitannya dengan kedua hal tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.


95

BAB I PENDAHULUAN

BAB V KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI


96

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari penjabaran laporan yang diuraikan dari bab demi bab dapat diambil

kesimpulan bahwa secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Pengadilan Agama Bulukumba dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja

tahun 2017 baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang non teknis yudisial.

Namun demikian masih ada sebagian dari program yang terkendala

hambatan dan kesulitan, sehingga belum dapat terealisasi sepenuhnya,

mengingat keterbatasan dan kemampuan personil yang ada di Pengadilan Agama

Bulukumba serta faktor Internal dan eksternal yang sedikit banyak

mempengaruhi pelaksanaan program.

Secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan

Agama Bulukumba dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

a. Penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya

dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dari produk

putusan Pengadilan Agama Bulukumba oleh para pihak sebagian besar

telah dapat diterima oleh para pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat

dari porsentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya banding,

kasasi dan PK pada tahun 2017 yakni sebesar 99,09 %. Sementara

untuk capaian porsentase penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar

89,43 %.

b. Masih adanya kelemahan dalam penyelesaian administrasi perkara, ini

disebabkan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang ada, namun

dengan memupuk kerjasama yang baik antar semua karyawan di

Pengadilan Agama Bulukumba khususnya bagian kepaniteraan dan atas

pembinaan hakim pengawas khususnya bidang kepaniteraan, maka

yang berkaitan dengan administrasi kepaniteraan telah dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


97

c. Pengarsipan berkas perkara dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pola

bindalmin.

d. Pelaporan, baik itu laporan bulanan, tri wulan, catur wulan, semesteran

dan tahunan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.

2. Kesekretariatan

a. Personil/pegawai yang ada di Kesekretariatan belum memadai oleh

karena belum ada satu pun staf (selain bendahara pengeluaran), namun

berkat responsifitas dan akuntabilitas semua komponen (sekretaris,

kasubag, staf/honorer) yang ada di kesekretariatan, semua dapat

berjalan dengan baik / tidak terjadi penumpukan beban kerja (over load)

b. Semua jabatan yang ada di Kesekretariatan (Sekretaris dan Kepala Sub

Bagian ), untuk tahun 2017 sudah terisi semua.

c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 telah

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Hal

ini ditandai dengan tingkat serapan anggaran yang cukup tinggi yakni

sebesar 98,93 %.

B. Rekomendasi

Untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas yang maksimal pada program

tahun anggaran 2017, maka perkenankanlah kami menyampaikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Perlu penambahan tenaga kejurusitaan dan kepaniteraan (panitera

pengganti), serta tenaga administrasi lainnya (staf/fungsional umum) untuk

menunjang kelancaran tugas mengingat jumlah perkara dan beban kerja

yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba trendnya semakin bertambah

dari tahun ke tahun.

2. Perlu diadakan pelatihan/pendidikan yang berkelanjutan untuk hakim,

pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan dalam rangka

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan yang professional

dan mumpuni.


98

3. Pengawasan terhadap jalannya fungsi-fungsi peradilan perlu ditingkatkan

dalam rangka kesempurnaan tugas aparatur peradilan dengan penyediaan

anggaran melalui DIPA.

4. Mengingat volume kerja yang semakin banyak dan jumlah karyawan yang

relatif kurang serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas, maka perlu

diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Penambahan personil panitera Pengganti dan tenaga kejurusitaan

b. Penambahan staf kesekretariatan (fungsional umum)

c. Penambahan sarana dan prasarana.

d. Pengangkatan tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat menjadi

PNS/ASN Peradilan.

5. Pelaksanaan tugas pokok Peradilan Agama perlu juga dilaksanakan dan

ditingkatkan secara terus menerus dan menyeluruh.

6. Perlu dilakukan penggantian asset atas asset kantor yang telah dihapus

mengingat Pengadilan Agama Bulukumba telah melakukan penghapusan

Barang Milik Negara (BMN) yang telah rusak dan sudah tidak layak pakai.

Demikian Laporan Tahunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Bulukumba tahun anggaran 2017 ini disusun dengan harapan

semoga bermanfaat khususnya bagi Pengadilan Agama Bulukumba sendiri

dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada tahun-tahun

mendatang.


99

laporan tahunan 2017 editanygbaru fix - pa-bulukumba.net filealhamdulillah, tiada kata yang pantas...

Documents