LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
1
KATA PENGANTAR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan hanyalah ungkapan rasa
syukur yang tiada terhingga karena Allah SWT masih memberikan kami kesehatan
dan kesempatan serta kemampuan yang dengan bekal itu semua kami dapat
menyelesaikan apa yang menjadi tugas pokok dan kewajiban kami yakni membuat
laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam mengelola serta
menatausahakan segala aktivitas/kegiatan pemerintahan khususnya dalam ranah
Yudikatif.
Saat ini demi menjawab tantangan reformasi birokrasi yang akuntabel dan
terukur, setiap kementerian/Lembaga dituntut untuk mempertanggungjawabkan
proses birokrasi yang berjalan di Instansinya. Untuk itu pemerintah pusat kemudian
membuat satu terobosan guna merespons keinginan publik yakni perlu dibuat satu
bentuk pertanggungjawaban publik dengan cara menginformasikan atau melaporkan
apa-apa yang telah dilakukan selama dalam kurun waktu setahun, serta sejauh mana
progressifitas dan kemajuan, hambatan serta kendala yang dialami sehingga mudah
dipahami pokok persoalan (crusial point) sehingga semua bisa tertangani dengan
baik di masa-masa mendatang. Laporan pertanggung jawaban dimaksud dikemas
dalam bentuk Laporan Tahunan. Bentuk laporan tahunan mengacu pada
penggabungan dua bentuk laporan sebagaimana petunjuk dari Mahkamah Agung RI
melalui surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI dan PTA Makassar.
Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Bulukumba yakni membuat
Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2017. Laporan Tahunan dibuat setahun
sekali dan dilaporkan diakhir tahun. Laporan tahunan dimaksud dibuat sebagai wujud
akuntabilitas publik dan harus menggambarkan secara utuh dan integral bagaimana
sistem reformasi birokrasi di Instansi peradilan apakah sudah berjalan sesuai harapan
atau belum. Mahkamah Agung RI sebagai induk dari semua lembaga peradilan yang
ada di Indonesia telah mencanangkan jauh-jauh hari sebelumnya implementasi
reformasi birokrasi disemua tingkatan peradilan baik pertama, banding maupun
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
2
kasasi. Proses reformasi birokrasi yang sehat harus berjalan di semua lini baik dalam
hal pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, maupun
pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan tepat sasaran dimana anggaran itu
diperuntukkan guna mendukung proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan pemerintahan
secara proporsional, professional dan akuntabel khususnya di bidang hukum.
Dalam konteks kekinian, setiap Instansi/Lembaga Pemerintah baik vertikal
maupun horizontal, dituntut untuk mengembangkan sistem reformasi birokrasi yang
akuntabel, transparan, dan terukur. Untuk itu pertanggungjawaban publik atas
berbagai aktivitas pengelolaan Keuangan Negara dan penggunaan fasilitas Barang
Milik Negara adalah merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga Peradilan di bawah
Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba, menyusun
Laporan Tahunan guna melaporkan berbagai aktivitas/kegiatan pemerintahan
khususnya dalam ranah Yudikatif, dan sejalan dengan semangat reformasi yang
transparan, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun dalam pemanfaatan
berbagai fasilitas Barang Milik Negara yang sesuai peruntukan dan penggunaannya.
Selain itu, Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan
mencermati perkembangan jumlah perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan
Agama Bulukumba sampai dengan tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya jika dalam laporan tahunan ini masih terdapat
berbagai kekurangan, meskipun telah diusahakan untuk meminimalisir segala bentuk
kekurangan tersebut. Namun terlepas dari keterbatasan yang ada, kami tetap
berupaya semaksimal mungkin untuk merampungkan tugas ini tepat waktu.
Untuk itu setiap saran dan bimbingan serta kritikan yang sifatnya konstruktif
sangat kami harapkan dari semua pihak terutama dari Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Makassar demi untuk perbaikan dan peningkatan prestasi kerja yang
lebih baik terkait dalam pelaksanaan tugas pokok kami di masa mendatang.
Tak lupa kami juga ingin menyampaikan bahwa rampungnya laporan tahunan
ini, tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama yang baik dari seluruh aparatur
Pengadilan Agama Bulukumba serta semua pihak terkait. Untuk itu, kami
sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah
SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal, amien.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
3
Demikian dibuat Laporan Tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat
memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama
Bulukumba di masa-masa mendatang.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Bulukumba, 30 Desember 2017
WAKIL KETUA,
Hadrawati, S. Ag., M. HI NIP. 19730131 199802 2 003
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
4
DAFTAR ISI
H a l a m a n PENGANTAR ……………………………………………………………………………… 1
DAFTAR ISI ………………………………………………………….…………………… 4
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 7
BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ………………………………….. 11
- . Standart Operasional Prosedur (SOP) ………………………………… 14
-. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) …………………………………………… 54
B. Pelayanan Publik yang Prima ……………………………………………… 55
-. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) ……………. 55
-. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran) … 56
-. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ……………………………………. 57
-. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ………………………… 58
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………….………………. 61
A. Sumber Daya Manusia …..………………………………………………. 63
-. Mutasi ………………………………………………………………….. 64
-. Promosi ………………………………………………..………………… 64
-. Pensiun .…..……………………………………………………………… 64
-. Diklat …………………………………………………………………… 64
B. Penyelesaian Perkara ……………………………………………………… 65
-. Jumlah sisa perkara yang diputus ………………………………………. 67
-. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ……………………………. 69
-. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
Kasasi dan PK …………………………………………………………… 70
-. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi ……………………. 70
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……….……………………………… 76
D. Pengelolaan Keuangan ………………………………….………………… 79
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya …………………………………………………………………. 79
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ………… 80
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ………………………….. 80
E. Dukungan Teknologi Informasi ………………..…………………………. 80
- Publikasi perkara (one day one publish) …………………………………. 80
F. Regulasi Tahun 2017 ………………………………………………………. 81
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area :
1. Manajemen Perubahan ……………………………………………… 81
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
5
2. Perundang-Undangan ……………………………………………….. 82
3. Penataan dan Penguatan Organisasi ……………………………….. 83
4. Penataan Tata Laksana ……………………………………………… 84
5. Penataan Sistem Manajemen SDM …………………………………. 85
6. Penguatan Akuntabilitas …………………………………………….. 85
7. Penguatan Pengawasan ……………………………………………… 86
8. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik ………………………….. 87
BAB IV PENGAWASAN ……………………………………………………………… 90
A. Internal ……….……………………………………………………………. 90
B. Evaluasi ……………………………………………………………………… 92
BAB V PENUTUP ………………………………….…………….………………………. 96
A. Kesimpulan ……………………………………………………………….. 96
B. Saran ……………………………………………………………………… 97
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
7
BAB I
P E N D A H U L U A N
Lembaga peradilan agama dalam rentang sejarah panjang sekitar 130 tahun
telah eksis dalam perjalanan bangsa Indonesia dengan kontribusi nyata untuk
mewujudkan wajah Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek pengembangan
hukum Islam yang tidak saja mewarnai perikehidupan bangsa Indonesia tetapi juga
menjadi tolak ukur dalam setiap pengambilan kebijakan berbangsa dan bernegara.
Peradilan agama dalam lintas sejarah, tidak saja menangani perkara-perkara yang
dipercayakan oleh masyarakat untuk diselesaikan hanya berkaitan dengan perkara
keluarga (ahwal syakhsiyah) tetapi juga dalam kaitan dengan kehidupan berpolitik.
Kehadiran peradilan agama yang secara tegas disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan segala
perubahannya, menunjukkan bahwa eksistensi lembaga peradilan agama tidak dapat
dinafikan begitu saja, hanya karena mengikuti berbagai persepsi miring terhadap
eksistensi peradilan agama yang hanya menangani perkara-perkara perceraian,
kewarisan dan sebagainya. Justru karena adanya political will dari elit politik saja
yang seolah tidak ingin melihat peradilan agama memiliki kewenangan lain untuk
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat publik. Hal ini dapat dilihat
pada percaturan politik di Indonesia ketika pengadilan agama diberi kewenangan
untuk mengadili ekonomi syariah, berbagai pandangan dari pakar hukum dan pakar
politik muncul dengan berbagai argumentasi masing-masing seolah argumen tersebut
muncul secara simpang siur dan tak berujung pada suatu kepastian hukum, hingga
diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses dalam judicial review atas
salah satu poin kewenangan sebagaimana amanah undang-undang nomor 3 tahun
2006 tentang penanganan eknomi syariah. Walhasil, majelis hakim MK memutuskan
bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah adalah menjadi bagian kewenangan
peradilan agama. Menilik lembaga mahkamah syariah wilayah Aceh yang secara
khusus telah menangani perkara-perkara jinayah, karena ada political will dari
elemen masyarakat yang menghendakinya agar wajah mahkamah syariah tetap eksis
di wilayah Aceh.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
8
Terlepas dari pandangan demikian, lembaga peradilan agama sudah
sepatutnya mengambil peran yang lebih besar, dengan langkah-langkah yang lebih
konkrit, inovatif dan konstruktif dalam rangka mewujudkan cita keadilan
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai catatan dalam bingkai
prestasi pengadilan agama dalam kancah pengambilan kebijakan Mahkamah Agung
RI, dimana pengadilan agama menjadi pelopor atau perintis peningkatan penanganan
administrasi perkara dengan menggunakan pendekatan teknologi berbasis
komputerisasi dan berwujud pada aplikasi SIADPA dimana aplikasi tersebut seolah
menjadi embrio bagi munculnya aplikasi SIPP hingga saat ini. Adanya ide-ide
inovatif kreatif lainnya yang melahirkan program “access to justice and justice for
all” yang bertujuan agar masyarakat yang jauh dari pengadilan dapat mengaksesnya
dengan mudah melalui sidang keliling, demikian pula terhadap masyarakat miskin
dengan program perkara prodeo. Ide kreatif ini lahir dari sumber daya manusia
peradilan agama yang terus berinovasi tiada henti, dimana lahirnya ide kreatif
tersebut adalah tidak lain bertujuan semata untuk kemajuan lembaga peradilan yang
merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang
dijamin oleh negara dan hukum.
Pengadilan Agama Bulukumba dalam menata institusi tidak lepas dari cita-
cita dan arah kebijakan lembaga tertinggi peradilan adalah Mahkamah Agung RI
sesuai dengan Cetak Biru (blue print) pembaruan Peradilan dengan rencana dan arah
yang ditempuh tahun 2010 sampai dengan 2035. Peran serta sumber daya manusia
peradilan agama senantiasa siap berada di depan untuk menjadi contoh bagi lembaga
lainnya serta selalu bersinergi dalam upaya mendukung dan mendorong seluruh
stakeholder agar tetap pada arah dan kebijakan blue print Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Agama Bulukumba dalam menjalin komunikasi dengan berbagai
stakeholder institusi terkait sebagai upaya pendekatan untuk menggaungkan
program-program Mahkamah Agung RI agar masyarakat bisa mendekati pengadilan.
Salah satu point terpenting dari keberadaan lembaga Pengadilan Agama
Bulukumba dalam lingkup kabupaten/daerah tingkat II, adalah memanifestasikan
nilai-nilai ketuhanan dalam berkarya dan mengabdi, yang dengan itu ada harapan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
9
yang ingin dicapai yakni menjauhkan lembaga birokrasi dari adanya tendensi
perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
Karya nyata sebagai hasil kerja konkrit dari pengabdian Pengadilan Agama
Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun ini (2017) dapat dipatrikan dalam lembaran
laporan tahunan, untuk menjadi catatan sejarah sebagai bekal bagi generasi
mendatang dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih
konstruktif, dimana manifestasinya senantiasa mengacu pada visi dan misi
Pengadilan Agama Bulukumba.
Sebagai lembaga birokrasi di bidang hukum, kewajiban untuk memberikan
pelayanan yang benar-benar prima, menciptakan ‘kepuasan’ bagi setiap pencari
keadilan (pelanggan eksternal), wujud dari kepastian hukum bisa diraih, dan banyak
lagi aspek positif yang selalu menjadi impian, adalah menjadi suatu keniscayaan
manakala sarana dan prasarana lembaga ini tersedia dengan baik. Karena tanpa
adanya sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik, maka keniscayaan tadi
hanyalah tetap impian.
Menghadapi perkembangan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang materinya
adalah penanganan perkara ekonomi syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari
penyiapan SDM Hakim dan Kepaniteraan. Salah satu faktor yang cukup
mempengaruhi penyiapan SDM dimaksud adalah minimnya anggaran pelatihan dan
pendidikan, dengan mengikutsertakan para Hakim dan tenaga kepaniteraan dalam
setiap kegiatan teknis yustisial, sehingga untuk meminimalisir pengaruh tersebut
adalah menyiasatinya dengan cara merancang kegiatan-kegiatan positif melalui
DDTK, diskusi hukum dan bedah berkas perkara yang dilakukan dalam lingkup
internal Pengadilan Agama Bulukumba.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
10
BAB I PENDAHULUAN
BAB II STRUKTUR
ORGANISASI (TUPOKSI)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
11
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pada dasarnya struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba senantiasa
mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Bagan Susunan Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2015
tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, maka
struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana sentralistik
tugas pokok dan fungsi jabatan Panitera yang juga berfungsi sebagai Sekretaris
menjadi berdiri sendiri dengan tupoksi masing-masing. Perubahan itupun telah
mengeliminir status jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris pada lembaga
peradilan.
Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
Pasal 9, 10, 11, 26, 43 dan Pasal 44 jo Perma Nomor 7 tahun 2015, maka kondisi riil
dari susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba dapat digambarkan
sebagai berikut :
KETUA
Drs. H. Hudrin Husain, SH
WAKIL KETUA
Hadrawati, S.Ag., M.HI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
12
KETERANGAN :
Garis Koordinasi
Garis Tanggung Jawab
PANITERA Husain, SH.,MH
SEKRETARIS Zainuddin, S. Ag
HAKIM Muhamad Anwar, S.Ag
Mustamin, LC Achmad Ubaidillah, S.HI Muh. Amin T, S.Ag.,SH
PANMUD HUKUM
Baharuddin, S.Ag
PANMUD GUGATAN
Dra. Hj. Hajrah
PANMUD PERMOHONAN
Dra. Kurniati
KASUBAG KEPEGAWAIAN
St. Rohani
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN Ahyar Rizsa, S.Sos
KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN
Andi Asbi Muslini, S.IP.,MM
KELOMPOK FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI
Nurwahidah, S.Ag
Hj. St. Husniati
Sakka, SH
Marlina, SH
JURUSITA
-
JURUSITA PENGGANTI
-
HAKIM Muhammad Natsir, S.HI Drs. H. Baedawi, MHI
Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
13
Mencermati struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa Pengadilan
Agama Bulukumba tidak memiliki sumber daya manusia pada level kejurusitaan. Ini
berarti bahwa Pengadilan Agama Bulukumba ketiadaan aparatur sipil negara yang
bertugas khusus untuk melakukan tugas-tugas kejurusitaan. Dari aspek hukum,
rangkap jabatan memiliki dampak yang cukup serius dalam penyelenggaraan tugas
pokok. Meskipun strategi yang dipilih oleh pimpinan tersebut bukan sesuatu yang
absurd, namun memiliki tujuan demi untuk kepentingan dinas, tetapi di sisi lain
strategi pimpinan yang demikian perlu didukung dengan strategi lain dengan
memberikan dorongan kepada pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan
pekerjaan yang berkaitan dengan kejurusitaan itu tetap memperhatikan tugas
pokoknya sesuai dengan jabatannya.
Selain fenomena tersebut di atas, pada triwulan terakhir tepatnya pada bulan
September 2017, ketua Pengadilan Agama Bulukumba (Drs. H. Hudrin Husain, S.H)
memasuki masa purnabakti. Praktis tugas-tugas dan tanggung jawab ketua
Pengadilan Agama Bulukumba diambil alih oleh plt. ketua yang juga notabene wakil
ketua PA Bulukumba. Ditambah lagi dengan adanya mutasi keluar 2 (dua) orang
pegawai pada jajaran kepaniteraan (fungsional), menambah persoalan kian
kompleks.
Kekurangan SDM sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya tidak
menghalangi pelaksanaan tugas teknis yustisial, namun perlu mendapatkan perhatian
khusus dari para stakeholder tingkat banding agar melakukan kajian yang lebih
komprehensif berkaitan dengan analisis beban kerja quota ASN, analisis SWOT,
analisis kondisi lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba,
mengingat volume perkara di Pengadilan Agama Bulukumba dan beban kerja
aparatur sipil negara lainnya pada level tugas jabatan fungsional kepaniteraan cukup
tinggi, bahkan yang terjadi adalah pejabat eselon turun tangan dalam menangani
hambatan pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba
tersebut.
Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan potensi yang dimiliki Pengadilan
Agama Bulukumba, fokus pelayanan publik/pencari keadilan/pelanggan tetap
menjadi skala prioritas utama pelayanan. Pengkajian metode yang tepat untuk
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
14
menangani proses berperkara di Pengadilan Agama Bulukumba agar lebih sistematis,
dan tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah dengan
memaksimalkan segala potensi yang ada melalui peningkatan kapasitas keilmuan
aparatur peradilan yang didukung dengan perangkat teknologi apa adanya, serta
meningkatkan pemahaman aparatur terhadap eksistensi Standar Operasional
Prosedur pelayanan pada level pelaksanaan tugas mulai dari tingkat pimpinan sampai
bawahan, dimana konteks Standar Operasional Prosedur pelayanan yang
dimaksudkan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan penyesuaian yang cukup
signifikan dengan aspek perkembangan regulasi tata kelola manajemen peradilan
berdasarkan peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung RI.
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha
negara. Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi.
Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yakni
hukum keluarga Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara-perkara perdata.
Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Upaya pencapaian asas peradilan tersebut, kebijakan strategis yang
dipandang layak untuk ditempuh Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
15
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat Pasal 20 ayat (1)
Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menegaskan bahwa
“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi
lingkungan”. Kemudian didukung dengan peraturan internal Mahkamah Agung
RI sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor 002/2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya;
Pijakan utama penyusunan SOP pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup
kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan berpedoman pada
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,
tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang uraiannya telah disusun
sedemikian rupa dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk
selanjutnya ditaati oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara demi terlaksananya
tujuan dan cita-cita ataupun visi dan misi Pengadilan Agama Bulukumba,
sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
S.O.P Ketua
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
1. Ketua
25 SOP Menyusun analisa SWOT dan menetapkan issue internal dan eksternal yang mempengaruhi manajemen mutu Pengadilan Agama Bulukumba
Menetapkan pihak berkepentingan/interested parties yang mempengaruhi layanan jasa Pengadilan Agama Bulukumba. Menetapkan bisnis proses Pengadilan Agama Bulukumba.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
16
Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu, manajemen resiko, sasaran mutu, dan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu program Pengadilan Agama Bulukumba. Menyusun dan menetapkan analisis beban kerja dan jabatan Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba. Mengevaluasi survey kepuasan masyarakat setiap triwulan. Menetapkan kebijakan untuk tindakan perbaikan dari setiap monitoring dan evaluasi pencapaian manajemen mutu organisasi Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Memimpin setiap rapat dan pertemuan dalam rangka pembinaan, peninjauan dan evaluasi setiap capaian kinerja manajemen lembaga Pengadilan Agama Bulukumba. Membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang diluar gedung dan Pembentukan TIM Sidang Keliling. Membuat Surat Tugas untuk melaksanakan persidangan diluar gedung. Membaca, menginput dan menunjuk Majelis Hakim (PMH) melalui aplikasi SIPP serta mencetak dan menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH); Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
17
Menerima dan mempelajari berkas perkara berkas perkara dari Panitera Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk PP
Membuat instrumen dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrument melalui panitera sidang yang ditunjuk.
Menyelenggarakan sidang permohonan sita buntut Menetapkan hari sidang untuk melakukan sidang novum Melaksanakan sidang PK dan memeriksa dan mengambil sumpah terhadap pemohon PK yang mengajukan novum Memeriksa berkas perkara prodeo dan membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan prodeonya
Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning. Membuat penetapan eksekusi atas obyek sengketa baik yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain maupun obyek sengketa yang dimohonkan Pengadilan Agama lain atas obyek sengketa yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama Bulukumba. Membuat dan menandatangani penetapan Konsinyasi Memeriksa dan menandatangani laporan Menerima dan menelaah Laporan Pengaduan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
18
Menerima delegasi pengaduan masyarakat dari Aplikasi SIWAS MA RI
Meneruskan delegasi pengaduan ke Ketua untuk ditindaklanjuti dan menunjuk Tim Pemeriksa
S.O.P Wakil Ketua
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
2. Wakil Ketua 17 SOP Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Koordinator Pengawasan
04-09-2017
Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan dalam memenuhi tuntutan arah kebijakan manajemen lembaga peradilan sebagaimana tugas dan peran Ketua Pengadilan. Menerima berkas dari Panitera Mempelajari berkas perkara permohonan/gugatan Membuat dan menandatangani Instrumen PHS dan Instrumen Panggilan serta mencatat hari sidang pada court calender hakim Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrument melalui panitera sidang yang ditunjuk. Menerbitkan Instrumen pemeriksaan setempat
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
19
Mengabulkan, menolak atau menangguhkan permohonan sita dengan penetapan.
Memerintahkan pelaksanaan sita kepada Panitera/JS/JSP
Menyidangkan perkara dan mengadili serta membuat Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan dan membuat instrumen perintah pemberitahuan isi putusan.
Membuat dan menandatangani instrumen rincian penggunaan panjar biaya perkara
Membuat dan menandatangani instrumen PHS ikrar talak
Membuat dan menandatangani putusan cerai talak yang telah BHT serta PHS ikrar talak
Membuat dan menandatangani instrumen panggilan sidang ikrar talak
Melaksanakan persidangan ikrar talak
Membuat penetapan ikrar talak
S.O.P Hakim
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
3. Hakim 18 SKP Menjelaskan masalah mediasi & mempersilahkan Para Pihak untuk memilih Mediator.
04-09-2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
20
Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi
Membuat dan menandatangani instrumen penetapan Mediator Menetapkan Mediator yang telah disepakati. Menjadi mediator dalam perkara yang diserahkan Majelis Hakim. Membuka persidangan, melaksanakan pemeriksaan perkara, menunda dan mengadili perkara dengan putusan/penetapan. Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada para pihak yang tidak hadir Melakukan pemeriksaan dan menunda sidang untuk pemeriksaan saksi Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada saksi yang tidak hadir Membuat instrumen kekurangan biaya panjar. Membuat instrumen PHS dan instrumen panggilan Menerbitkan penetapan sita jaminan Membuat dan menandatangani instrumen pelaksanaan CB Membuat dan menandatangani instrumen PHS ikrar talak Melaksanakan persidangan ikrar talak Menandatangani berita acara sidang ikrar talak
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
21
Membuat penetapan ikrar talak Membuat dan memberikan Instrumen penggunaan biaya panjar kepada Penggugat / Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus Memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk mengambil sisa panjar biaya perkara kepada Kasir
S.O.P Panitera
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
4. Panitera
62 SOP Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama
04-09-2017
Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan PP Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan JS/JSP Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim bagi kelancaran persidangan yaitu pemanggilan kepada para pihak, pemberitahuan isi putusan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
22
Menerima permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari PA lain. Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dari PA lain. Membuat dan menandatangani instrumen PS dari PA lain Membuat dan menandatangani instrumen penunjukan PP dan JSP. Menyerahkan instrument permohonan pemeriksaan setempat yang telah ditandatangani oleh Hakim melalui PP tersebut kepada koordinator delegasi. Membuat surat tegoran kepada pihak tentang jumlah kekurangan biaya perkara. Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan pelaksanaan CB Melaksanakan CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersertifikat serta menyerahkan berita acara CB ke Majelis Hakim Mencatat dalam buku register CB Menyerahkan BA sita ke Majelis Mengirimkan BA sita ke para pihak yang tidak hadir Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Ketua
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
23
Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu Melaksanakan sita buntut ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Membuat berita acara pelaksanaan sita buntut. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita buntut kepada para pihak. Menerima permohonan permintaan salinan putusan Menandatangani Salinan Putusan dan membuat catatan kaki yang berisi: a) Diberikan kepada /atas permintaan siapa b) Dalam keadaan belum atau sudah BHT Membuat dan menandatangani instrumen penyerahan buku nikah Melakukan crosscheck pada buku bantu / ceklist para pihak yang belum menerima salinan putusan. Menerima pembayaran PNBP Melakukan Penelitian, croscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.
Menandatangani pengantar dan salinan Putusan Membuat daftar petikan putusan yang telah BHT dan penetapan ikrar talak.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
24
Mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar biaya perkara Mencatat perkara gugatan sederhana dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti Menaksir jumlah panjar biaya perkara permohonan keberatan yang diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Permohonan keberatan ke Kasir Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan akta keberatan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
25
Membuat dan menandatangani instrumen keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi batas waktu Membuat tanda terima Akta permohonan Banding, kasasi dan PK atas upaya hukum yang diajukan para pihak, dan menandatangani tanda terima akta. Membuat akta Kasasi yang menyatakan bahwa permohonan kasasi telah lewat waktu dan akta kasasi yang tidak memenuhi syarat (TMS) Menyerahkan Permohonan serta surat layanan pembebasan biaya perkara Menandatangani penetapan aanmaning dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak Membuat instrumen perintah permohonan eksekusi ke PA Lain Melaksanakan eksekusi riiil dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian Membuat dan menandatangani berita acara eksekusi riil Membuat dan menandatangani Instrumen penunjukan jurusita pengganti Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan pemberitahuan & penyerahan uang konsinyasi Membuat dan menandatangani berita acara penawaran pembayaran tunai
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
26
Membuat dan menandatangani Berita acara penolakan penawaran pembayaran tunai Memeriksa dan menandatangani laporan Menandatangani registrasi Surat Kuasa Menyerahkan Surat Kuasa kepada Pemohon Membuat perencanaan belanjan secara berkala dengan berpedoman pada prediksi penerimaan dan kebutuhan ATK Membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil stok opname pemegang ATK Menerima rekap penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara selanjutnya mengeluarkan uang sesuai dengan instrumen dan menyerahkan ke pemegang kas (petugas khusus) untuk membayar Membuat dan menandatangani pengumuman sisa panjar yang belum diambil oleh pihak berperkara Mengumumkan di papan pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak sisa panjar tersebut disetor ke kas Negara. Membuat Laporan Pengelolaan Sisa Panjar
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
27
S.O.P Panitera Muda Hukum
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
5. Panitera Muda Hukum
65 SOP Membuat daftar perkara yang BHT
04-09-2017
Membuat instrumen perkara yang BHT Membuat instrumen tindak lanjut Membuat dan menandatangani instrumen perkara CT yang telah BHT Menyerahkan berkas perkara cerai talak yang telah BHT Membuat salinan putusan Membuat dan menandatangani instrumen perkara cerai gugat yang telah BHT Membuat akta cerai dan mencatat dalam register akta cerai Menyerahkan akta cerai kepada para pihak dan mencatatnya dalam buku bantu penyerahan akta cerai Menerima permohonan permintaan Buku Kutipan Akta Nikah dari pihak berperkara dan meneliti alasannya Memeriksa kelengkapan persyaratan seperti instrumen bukti rujuk dari KUA Mencatat dalam Register Penyerahan Kutipan Akta Nikah Menerima permohonan permintaan akta cerai
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
28
Menerima dan membuat bukti pembayaran PNBP Membuat dan menandatangani instrumen bukti penerimaan akta cerai Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan Akta Banding, Akta Kasasi, Akta PK, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Risalah PK, inzage kepada jurusita/jurusita pengganti untuk disampaikan kepada para pihak.
Memberitahukan/menyerahkan memori kasasi kepada Termohon kasasi
Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal apabila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi dibuat
Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi
Membuat dan menandatangani Instrumen tanda terima kontra memori kasasi dan Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori kasasi
Menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah memori kasasi diterima
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
29
Memberitahukan/menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi
Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi meliputi Bundel A dan B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh Panitera melalui Wakil Panitera sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (setelah 60 hari sejak pernyataan Kasasi) dengan disertai dokumen elektronik antara lain : 1. Relaas Pemberitahuan
Putusan Banding 2. Akta Permohonan Kasasi 3. Tanda Terima Memori
kasasi 4. Memori kasasi 5. Kontra Memori kasasi 6. Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama 7. Putusan Pengadilan
Tingkat Banding
Mengirimkan Berkas Bundel A dan Bundel B asli beserta Dokumen elektroniknya ke Mahkamah Agung RI
Memberitahukan pernyataan Kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi
Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dari Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftar
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
30
Memberitahukan (Relaas) Penetapan Ketua Pengadilan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal.
Memberitahukan pernya taan Kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi
Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dari Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftar
Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal karena dalam masa tenggat yang ditentukan Pemohon kasasi tidak mengajukan memory kasasi.
Mengirim biaya permohonan kasasi melalui Bank BNI syariah Kantor layanan Mahkamah Agung RI
Mengirim Penetapan Ketua Pengadilan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal.
Membuat dan menandatangani instrumen penyampaian jawaban PK
Membuat dan menandatangani instrumen Perintah Memanggil
Mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaan Prodeo bersama berkas kasasi ke MA
Membuat dan menandatangani instrumen kasasi prodeo
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
31
Membuat dan menandatangani instrumen Pemberitahuan penetapan izin kasasi prodeo
Menyampaikan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning
Melaksanakan panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi untuk diberi tegoran
Instrumen tanda terima relaas panggilan aanmaning
Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera
Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak terkait
Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan obyek eksekusi
Menerima surat permohonan bantuan Eksekusi & Penetapan Eksekusi dari PA Lain
Menerima berkas perkara untuk cek kelengkapannya diteruskan ke Panitera
Meneliti Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal
Menyerahkan Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal kepada Ketua Pengadilan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
32
Membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkan nya kepada KPA melalui Panitera.
Melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan Ketua.
Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan
Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk Iain, seperti pada pita magnetik, disket, Flash disc atau media lainnya
Menghimpun semua laporan perkara yang diterima
Meneliti dan memeriksa semua laporan perkara yang diterima dan diputus
Merekapitulasi laporan berdasarkan yang diterima/diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang belum diputus lebih dari dan kurang dari 5 bulan, mediasi, ekonomi syariah, dan prodeo, Register Delegasi.
Mencatat dalam Register Surat Kuasa dan membubuhkan Cap Registrasi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
33
S.O.P Panitera Muda Permohonan
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
6. Panitera Muda
Permohonan
12 SOP Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan
04-09-2017
Menginput data Jurusita/Jurusita Pengganti, tanggal penunjukan pada Aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat penunjukan Jurusita/JSP Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang insidentil yang telah ditentukan Mencatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan Menerima berkas perkara untuk cek kelengkapannya diteruskan ke Panitera Menyerahkan Berkas Perkara Permohonan Itsbat Rukyatul Hilal kepada Ketua Pengadilan Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
34
Membantu Hakim dalam proses persidangan dengan mencatatnya dalam BAS Membantu Hakim dalam meminutasi berkas perkara Membuat salinan penetapan dan meneruskan kepada Panitera untuk ditandatangani
S.O.P Panitera Muda Gugatan
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
7. Panitera Muda
Gugatan
84 SOP Menyerahkan perkara yang BHT
04-09-2017
Membuat salinan putusan dan meneruskan kepada Panitera untuk ditandatangani Mencatat dalam register akta cerai / register induk perkara gugatan Menerima surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum Menerima surat permohonan/gugatan/permohonan banding/verzet (perlawanan)/permohonan kasasi/permohonan peninjauan kembali/permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga. Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
35
Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam BKU serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.
Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan / permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon.
Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
Menaksir Biaya CB dan menuangkan dalam SKUM
Menerima surat permohonan sita buntut sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar dari Pemohon sita buntut dilampiri putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding
Meneliti surat permohonan sita buntut yang diajukan oleh Pemohon sita
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
36
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar
Menaksir panjar biaya Permohonan sita buntut dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita buntut agar membayar panjar biaya permohonan sita buntut pada bank yang ditunjuk.
Menerima gugatan sederhana dari Penggugat
Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir
Menerima akta pernyataan keberatan dari Penggugat
Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
Menerima bukti Setoran Bank dari Penggugat dan melampirkannya ke dalam Berkas Perkara
Menyerahkan kembali Berkas Perkara ke Petugas Meja I
Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat, lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
37
Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / di beritahukan
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya perkara dan Instrumen SKUM
Menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Magetan dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank serta membayar PNBP ke bendahara penerimaan
Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku bantu
Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera
Pemohon kasasi menga ajukan permohonan kasasi kepada meja I dengan Mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan di bacakan/ diberitahukan Ternyata telah terlewati, namun Pemohon kasasi bersikukuh mengajukan kasasinya.
Menaksir besarnya panjar biaya kasasi.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
38
Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas (SKUM) serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu
Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan perkara gugatan
Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi kepada Petugas Meja I. Mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan di bacakan/ di beritahukan.
Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu
Membuat dan menandatangani Instrumen keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengajukan memori kasasi
Membuat akta permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera.
Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan perkara gugatan
Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon kasasi beserta lembar pertama SKUM
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
39
Menerima Permohonan PK bersama-sama risalah PK dari Pemohon PK dalam tenggat waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta mengklarifikasi tanggal putusan
Menyetorkan PNBP
Membuat dan menandatangani Instrumen Taksiran Panjar Biaya PK
Membuat dan menandatangani Instrumen SKUM
Menaksir besarnya panjar biaya PK berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Magetan dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank
Menerima bukti pembayaran PK dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam Bku dan Buku Bantu
Membuat akta permohonan PK dan memintakan tandatangan kepada Panitera
Mencatat permohonan PK tersebut kedalam buku register induk perkara PK dan perkara gugatan
Memberikan penjelasan kepada Penggugat/ pemohon berkaitan dengan permohonan pembebasan biaya perkara
Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pemohon / Penggugat
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
40
Memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo
Menyerahkan kembali SKUM dan berkas perkara kepada penggugat / pemohon
Menerima surat gugatan / permohonan yang disertai dengan asli SKUM oleh kasir dari pihak berperkara
Memberi nomor registrasi pendaftaran /nomor perkara pada SKUM oleh Kasir
Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara oleh kasir
Menyerahkan 1 (satu) eks surat gugatan / permohonan yg telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM Nihil
Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Meja III.
Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Ketua melalui Panitera dengan disertai blanko PMH, Penujukan PP & Justi serta PHS
Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pihak
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
41
Meneliti kelengkapan berkas lalu membuat SKUM Nihil & diserahkan kepada kasir
Menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan & SKUM Nihil kepada pihak dan mencatat ke dalam BKU dan Buku Bantu
Menerima Berkas gugatan / permohonan dan kelengkapan pembebasan biaya perkara beserta SKUM .
Menyerahkan salinan penetapan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon/ Penggugat.
Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli / SKUM
Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi
Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya eksekusi (SKUM)
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi PSU
Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM
Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
42
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi lelang
Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM
Menerima surat permohonan Konsinyasi dari Pemohon Konsinyasi
Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya konsinyasi
Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya Konsinyasi dan dituangkan dalam SKUM
Jurusita menyerahkan relaas, Berita Acara Konsinyasi dan bukti konsinyasi kepada meja III dan dalam hal Penerima konsinyasi menolak uang konsinyasi Jurusita menyerahkan uang ke Kasir
Menerima surat permo-honan / gugatan dari PNS,TNI/POLRI.
Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.
Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
43
Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.
Menerima pendaftaran Surat Kuasa
Membuat dan menandatangani Instrumen syarat pendaftaran surat kuasa khusus
Menerima surat permohonan Itsbat nikah dari Pemohon.
Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.
Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
Menyerahkan 1 (satu) rangkap permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.
S.O.P Panitera Pengganti
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
8. Panitera Pengganti 6 SOP Menerima Instrumen penerimaan relaas
04-09-2017
Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
44
Menyerahkan instrument permohonan pemeriksaan saksi yang telah ditandatangani oleh Hakim melalui PP tersebut kepada koordinator delegasi. Membuat permohonan bantuan pemeriksaan saksi Menerima bukti pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama lain Menyiapkan salinan putusan yang diminta
S.O.P Jurusita / Jurusita Pengganti
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
9. Jurusita / Jurusita
Pengganti
21 SOP Melaksanakan pemanggilan saksi untuk kedua kalinya
04-09-2017
Melakukan pemanggilan dan membuat relaas panggilan Menerima biaya panggilan serta menandatangani tanda terima. Mengirim surat keterangan ke alamat pihak berperkara melalui kantor pos. Melaksanakan kegiatan pemanggilan serta menyerahkan instrumen dan relaas panggilan Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yangberkompeten bila perlu
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
45
Melaksanakan sita ditempatobjek sita dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi. Membuat berita acara pelaksanaan sita . Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada para pihak. Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait.Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke : 1. BPN setempat; 2. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; 3. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat; 4. Objek sita kapal ke Syahbandar; 5. Saham di Bursa Efek; 6. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada Menerima instrumen pemberitahuan isi putusan (perkara di luar dan tanpa hadir nya pihak) untuk di-sampaikan kepada pihak yang tidak hadir. Melaksanakan penyampaian Pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak Mencatat pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan ke dalam buku Agenda Juru sita Pengganti serta me-nyampaikan relas ke-pada Petugas Meja III. Melaksanakan pemanggilan ikrar talak
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
46
Membuat instrumen bukti penyerahan relaas panggilan Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II Membuat akta pernyataan banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera Membuat instrumen perintah permohonan eksekusi ke PA Lain Membuat surat pengantar pengiriman biaya pelaksanaan eksekusi ke PA lain
S.O.P Sekretaris
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
1. Sekretaris 13 SOP Penetapan petugas keamanan kantor
04-09-2017
Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Menyerahkan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Menandatangani Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) Menandatangani Surat Rincian Permintaan GUP Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
47
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi) Menetapkan Kebijakan strategis dan perencanaan TI Menghadiri penyerahan DIPA Melakukan koordinasi dengan pejabat yang berada di lokasi untuk sidang diluar gedung. Menyiapkan sarana prasarana persidangan. Membuat laporan pelaksanaan sidang diluar gedung Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran
S.O.P Kasubag Kepegawaian dan Ortala
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
2. Kasubag
Kepegawaian
dan Ortala
39 SOP Kasubbag Kepegawaian memberikan arahan sesuai dengan rencana penempatan dengan meminta data administrasi pegawai baru.
04-09-2017
Kasubbag Kepegawaian menginstruksikan petugas untuk membuat surat pengantar orientasi pegawai baru Kasubbag Kepegawaian menyerahkan surat pengantar ke pegawai baru
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
48
Kasubbag kepegawaian memeriksa hasil penilaian. Untuk tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak terkait Kasubbag Kepegawaian menyerahkan ke pegawai baru untuk penempatan kerja sesuai dengan SK atau kebutuhan. Mengoreksi surat usul dan memberikan paraf. Meneliti kelengkapan usul Karis/karsu, askes, taspen, karpeg. Melengkapi berkas persyaratan usul Karis/karsu, askes, taspen, karpeg. Membuat surat usul ke instansi terkait Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing Petugas daftar hadir menyiapkan blangko absen masuk, mengecek pegawai yang belum absen, menutup jam masuk sesuai aturan, menyiapkan blangko absen pulang Mengecek dan merekap kehadiran pegawai harian dan mengarsipkan daftar hadir dan pulang Mengecek dan merekap/ mengkonsep kehadiran pegawai selama sebulan, mengetik konsep rekap absen, mencetak hasil absen sidik jari, memintakan paraf dan tanda tangan Menerima permohonan Pegawai yang mengambil Cuti Mengetik dan Memproses Permohonan Cuti
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
49
Memintakan Persetujuan Cuti kepada Atasan Langsung Pemohon Cuti Mengetik Surat Ijin Cuti Memproses dan Memintakan Paraf dan Tanda Tangan Pimpinan Menggandakan Surat Ijin Cuti Menyerahkan kepada ybs dan petugas Absen dan Mengarsipkan Mencatat dalam buku kendali Cuti ybs dan membuat rekap cuti bulanan dan tahunan serta Menginformasikan keadaan cuti pegawai melalui papa pengumuman Mengecek Mempersiapkan dan Menerima berkas usul kenaikan pangkat Non Teknis Menginput data pada aplikasi SAPK Memverifikasi dan meminta paraf serta tanda tangan kepada Pimpinan Usulan dan Pengantar Kenaikan Pangkat Membuat SK KP Non Teknis untuk Gol III/d ke bawah Memverifikasi dan meminta paraf serta tanda tangan kepada Pimpinan Menyerahkan SK KP kepada Ybs dan mengirim tembusan SK Mengupdate data ke aplikasi SIMPEG Mengasrsipkan ke file Pegawai Mendata pegawai PA yang akan KGB Mengonsep dan Mengetik KGB sesuai dg TMT KGB-nya Mengecek kebenaran ketikan Memintakan Paraf dan tanda tangan pimpinan Menggandakan KGB
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
50
Menyerahkan kepada YBS dan Sub.Bag. Keuangan Mengentry dalam SIMPEG Merekap data usul mutasi dan promosi jabatan Mengagendakan baperjakat Mengirimkan hasil baperjakat
S.O.P Kasubag IT, Perencanaan dan Pelaporan
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
3. Kasubag IT dan
Perencanaan 16 SOP
Memonitoring secara berkala status pambaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website
04-09-2017
Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah / deteksi dini aktivitas yang memcurigakan yang dapat merusak sistem Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada penanggung jawab informasi Menyampaikan konsep informasi yang akan dipublikasi kepada penanggung jawab informasi untuk informasi biasa / rutin dan ke Pimpinan satuan kerja terhadap informasi yang memerlukan perhatian khusus Merencanakan program pengembangan SDM di bidang TI dan pelatihan/edukasi dibutuhkan Membuat Jadwal pemeliharaan infrastruktur TI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
51
Mengawasi dan melakukan proses jaminan kualitas terhadap semua perencanaan rancangan, implementasi dan pengoperasian sarana TI Melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian terkait pemeliharaan perangkat TI Memantau aplikasi-aplikasi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan selalu melihat celah keamanan yang mungkin dijumpai. Membuat sistem keamanan (security system), manajemen resiko (risk management) dan pemulihan terhadap insiden (disaster recovery program ) untuk hal-hal yang berkaitan dengan TI Menyusun draft rkakl berdasarkan hasil koordinasi Menginput rencana kerja dan anggaran (RKAKL) dalam aplikasi Membuat dan melengkapi data dukung (TOR dan RAB, SPTJM dan data Dukung Lainnya) Mengumpulkan bahan dokumen renstra RKT dan hasil evaluasi LKJIP tahun Sebelumnya Mengetik konsep rumusan / Reviu RKT untuk masing-masing unit Mencetak dan mengandakan dokumen LKJIP
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
52
S.O.P Kasubag Umum dan Keuangan
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 2 3 4 5
II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
4. Kasubag Umum
dan Keuangan
20 SOP Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam buku
surat masuk, input ke aplikasi persuratan
2. Menulis surat masuk ke buku disposisi
Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Sekretaris
04-09-2017
Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Ketua PA Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua,
Surat akan diteruskan kepada Ketua atauJika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di disposisi ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat)
Membuat konsep surat lalu dimintakan persetujuan Membuat konsep SK panitia penghapusan BMN sesuai usulan satker Mengoreksi surat permohonan alih fungsi BMN berdasarkan usulan satker Membuat konsep surat dan menyusun berkas usulan rekomendasi penghapusan ke KPKNL wilayah satker mengoreksi surat dan menyusun kelengkapan berkas penghapusan dan surat rekomendasi penghapusan dari KPKNL yang diusulkan ke BUA
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
53
Mengirimkan surat dan usulan berkas penghapusan ke BUA Mengarsipkan SK Penghapusan dari BUA Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas keamanan lingkungan kantor Membuat Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) Menerima SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP). Mengarsipkan SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP). Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Menginput bukti-bukti pengeluaran TUP ke Aplikasi SILABI Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil Membuat SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Tambahan Uang Persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)
S.O.P Staff
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
II Non Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
5. Staff/ Bendahara 7 SOP Menyerahkan Dokumen SPM/SP2D
04-09-2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
54
Pengeluaran Menerima SPM/SP2D Menghitung Rencana Penarikan Sesuai Kebutuhan Menandatangani Giro Cek Melakukan Penarikan Uang dari Bank Mencatat Penarikan Uang Mencatat Pembayaran
B. Sasaran Kinerja Pegawai
Aparatur sipil negara dalam lingkup lembaga peradilan pada dasarnya
adalah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelayanan. Karena itu, dalam
pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, ASN lembaga peradilan sangat
membutuhkan sarana dan prasarana penunjang bagi terselenggaranya pelayanan
publik.
Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan oleh setiap ASN khususnya yang
melaksanakan tugas peradilan pada dasarnya adalah bentuk karakteristik
pekerjaan yang bersumber dari filosofi collective collegial, yakni suatu
mekanisme pelayanan dengan cara melakukan pekerjaan dengan pola
interdependensi antara satu bagian dengan bagian lain yang tidak bisa
dipisahkan. Konsentrasi pekerjaan pada level penerimaan perkara, pemeriksaan,
mengadili hingga penyelesaian perkara setelah putusan in kracht dilakukan
dengan tidak dibenarkan mengabaikan ketentuan pola baku/Standar Operasional
Prosedur, atau Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana yang diatur dalam
berbagai ketentuan internal Mahkamah Agung RI baik dalam bentuk Surat
Edaran, Surat Keputusan dan bahkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang
mengatur tata kelola administratif penanganan perkara.
Oleh karenanya, untuk mengukur suatu kapasitas capaian kinerja
pelayanan peradilan dari seluruh aparat peradilan, sebenarnya Mahkamah Agung
RI telah memiliki regulasi untuk itu, yang kemudian regulasi tersebut dapat
dipadukan serta diberlakukan secara internal lembaga peradilan. Sebagaimana
contoh, upload putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI,
pemberlakuan aplikasi SIPP dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
55
suatu model yang diciptakan oleh MA-RI untuk meningkatkan kapasitas kinerja
ASN lembaga peradilan.
Adapun uraian di bawah ini bukan sekedar informasi tolak ukur kinerja
aparat peradilan khususnya Pengadilan Agama Bulukumba, tetapi merupakan
suatu rangkaian dari rencana target capaian kinerja pegawai dan realisasi untuk
kurun waktu dalam satu tahun.
No Unit Kerja Jumlah
Kegiatan Tahun 2017
Keterangan
I Teknis Pengadilan Agama Bulukumba
1. Ketua 0 Sudah Pensiun TMT 01 September 2017
2 Wakil Ketua 16 -
3 Hakim 95 -
4 Panitera 21 -
5 Panitera Muda Hukum 12 -
6 Panitera Muda Permohonan 8 -
7 Panitera Muda Gugatan 9 -
8 Panitera Pengganti 23 -
9 Jurusita / JSP 0 Jabatan masih lowong
10. Sekretaris 10 -
11 Kasubag Kepegawaian dan Ortala
12 -
12 Kasubag IT dan Perencanaan Pelaporan
9 -
13 Kasubag Umum dan Keuangan
15 -
14 Staff 10 -
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan prima terhadap pencari
keadilan, semua lingkup peradilan termasuk Pengadilan Agama Bulukumba
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
56
berkomitmen untuk merealisasikan model pelayanan yang menjamin pemberian hak-
hak yang nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Berangkat dari konsideran
tersebut, Mahkamah Agung RI melalui himbauan Ketua MA RI mendengungkan
agar disemua level peradilan pemenuhan hak-hak pencari keadilan khususnya dalam
hal pelayanan dasar terjamin ketersediaannya. Untuk mengoptimalkan pemberian
pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan, maka perlu ada standarisasi
dalam bentuk sertifikat (akreditasi penjaminan mutu) yang dijadikan sebagai
indikator bahwa satker peradilan yang bersangkutan termasuk Pengadilan Agama
Bulukumba memiliki komitmen untuk menjamin ketersediaan model pelayanan yang
sudah mengikuti standar pelayanan prima. Untuk Pengadilan Agama Bulukumba
sendiri, meskipun pada tahun 2017 belum mendapatkan sertifikat ISO seperti yang
sudah diperoleh lembaga peradilan lainnya, namun pada triwulan terakhir tahun 2017
sudah mulai berbenah dan mempersiapkan semua persyaratan menuju ke arah
pencapaian sertifikat akredetasi penjaminan mutu sebagai syarat mutlak (starting
point) pemberlakuan pelayanan prima.
Dalam kaitan tersebut di atas, beberapa hal yang dibenahi antara lain
pembenahan infrastruktur (fisik) dan dokumen pendukung termasuk (SOP) Standar
Operational Prosedur. Pembenahan infrastruktur pelayanan/ruang pelayanan publik
dilakukan dengan menciptakan ruang pelayanan yang lebih representatif dari
sebelumnya, sehingga pencari keadilan menjadi lebih nyaman ketika berada di ruang
pelayanan publik. Selain itu ruang tunggu sidang, tempat parkir kendaraan yang lebih
lapang dan teratur, ruang bermain anak, sampai ruang menyusui juga sudah dibenahi.
Khusus ruang meja informasi dan ruang sidang (ruang sidang I dan II), penerangan
dan alat penyejuk ruangan (AC) serta perangkat fasilitas pendukung lainnya juga
ditingkatkan kualitasnya agar Majelis Hakim, panitera/panitera pengganti dan pecari
keadilan yang sementara bersidang bisa lebih nyaman dan fokus menghadapi
jalannya proses persidangan.
- Posbakum
Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak memperoleh anggaran
Posbakum (pos bantuan hukum). Dengan kondisi demikian, otomatis kegiatan
Posbakum tidak dapat dilaksanakan. Meskipun pada awal tahun PA Bulukumba
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
57
juga sudah mewanti-wanti akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan
posbakum karena sudah diusulkan melalui sub bagian perencanaan anggaran kepada
PTA Makassar, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi sehingga konsekwensinya
program posbakum belum dapat diimplementasikan. Informasi terakhir yang di
peroleh, beberapa satker dalam lingkup wilayah PTA Makassar memperoleh
anggaran Posbakum yang telah berubah nama menjadi Posyakum (pos pelayanan
hukum) termasuk Pengadilan Agama Bulukumba untuk tahun 2018 meskipun alokasi
anggaran untuk program posyakum masih sedikit (belum sesuai harapan).
- Sidang Keliling
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2017 mengadakan sidang keliling ke
beberapa daerah diantaranya sesuai Matriks di bawah ini :
NO Tempat Sidang di Luar Gedung Tgl. Pelaksanaan Jumlah Perkara
1 Desa Tammato, Kec. Ujung Loe 20 Maret 2017 30 Perkara
2 Desa Tanah Towa, Kec. Kajang 03 April 2017 27 Perkara
3 KUA Kindang, Kec. Kindang 08 Mei 2017 13 Perkara
4 Kel. Bonto Kamase, Kec. Herlang 10 Agustus 2017 47 Perkara
5 Desa Gunturu, Kec. Herlang 14 Agustus 2017 46 Perkara
6 Desa Padang Loang, Kec. Ujung Loe 06 Nopember 2017 17 Perkara
7 Desa Seppang, Kec. Ujung Loe 13 Nopember 2017 18 Perkara
8 Desa Bonto Raja, Kec. Gantarang 20 Nopember 2017 15 Perkara
9 Desa Bulo-Bulo, Kec. Bulukumpa 04 Desember 2017 18 Perkara
10 Desa Tibona, Kec. Bulukumpa 11 Desember 2017 6 Perkara
11 Desa Paccarammengang, Kec. Ujung Loe 12 Desember 2017 13 Perkara
12 Desa Paccarammengang, Kec. Ujung Loe 18 Desember 2017 14 Perkara
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
58
Dari data di atas tampak bahwa Pengadilan Agama Bulukumba mengadakan
sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 12 kali selama tahun 2017. Kegiatan
dilaksanakan mulai pada bulan Maret s/d Desember 2017. Lokasi sidang di luar
gedung pengadilan terlaksana hampir di semua kecamatan yang ada di Bulukumba.
Jumlah perkara yang disidangkan juga lumayan banyak. Secara kumulatif mencapai
264 perkara yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan. Dengan jumlah perkara serta
antusiasme masyarakat pencari keadilan memanfaatkan program sidang
keliling/sidang di luar gedung pengadilan, menjadi indikasi bahwa program access to
justice dengan tujuan memudahkan/mendekatkan masyarakat pencari keadilan
terhadap pemenuhan hak-hak konstitusionalnya terkait mendapatkan identitas hukum
menjadi semakin nyata.
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2017 menerima perkara prodeo
sesuai Matriks di bawah ini :
NO Nomor Perkara Tgl. Pendaftaran Perkara Jenis Perkara
1 74/Pdt.P/2017/PA. Blk 01 Maret 2017 Isbath Nikah
2 78/Pdt.P/2017/PA. Blk 03 Maret 2017 Isbath Nikah
3 79/Pdt.P/2017/PA. Blk 03 Maret 2017 Isbath Nikah
4 80/Pdt.P/2017/PA. Blk 06 Maret 2017 Isbath Nikah
5 110/Pdt.P/2017/PA. Blk 07 Maret 2017 Isbath Nikah
6 118/Pdt.P/2017/PA. Blk 04 April 2017 Isbath Nikah
7 119/Pdt.P/2017/PA. Blk 04 April 2017 Isbath Nikah
8 415/Pdt.P/2017/PA. Blk 06 Nopember 2017 Isbath Nikah
Salah satu misi Mahkamah Agung RI yang menjadi kesepakatan bersama
dengan lembaga peradilan yang berada dibawahnya adalah memberikan kemudahan
terhadap pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma terutama bagi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
59
kalangan yang tidak mampu (miskin) yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak
mampu dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan program
“justice for the poor”. Dalam konteks kekinian, khusus di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Bulukumba banyak masyarakat yang ingin mengajukan
permohonan isbath nikah ataupun cerai gugat akan tetapi karena ketiadaan biaya,
mereka pun mengurungkan niat untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan
adanya program prodeo ini, masyarakat pencari keadilan khususnya kaum marginal
menjadi terbantu. Mereka bisa berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama
tanpa mengeluarkan sepersen pun biaya sampai selesai. Berdasarkan data di atas
jumlah perkara prodeo yang ditangani selama tahun 2017 sebanyak 8 perkara yang
kesemuanya adalah merupakan perkara isbath nikah. Hal ini tentu disesuaikan
dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program prodeo.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
60
PENGEP
BAB I PENDAHULUAN
BAB III PEMBINAAN
DAN PENGELOLAAN
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
61
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama
Bulukumba tahun 2017 sebagai berikut:
NO NAMA/NIP Jabatan Keterangan
1.
Drs. H. Hudrin Husain, SH NIP.19520812 198003 1 008
Ketua
Pensiun Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2017
2.
Hadrawati, S.Ag.,M.HI NIP. 19730131 199802 2 003
Wakil Ketua
-
3.
Muhamad Anwar Umar, S.Ag NIP. 19721105 200502 1 002
Hakim
-
4
Mustamin, LC NIP. 19761210 200502 1 001
Hakim
-
5.
Achmad Ubaidillah, S.HI NIP. 19740915 200604 1 003
Hakim
-
6.
Muh. Amin. T, S.Ag.,S.HI NIP. 19761009 200604 1 002
Hakim
-
7
Muhammad Natsir, S.HI NIP. 19780625 200604 1 002
Hakim
-
8.
Drs. H. Muh. Baedawi , M.HI NIP. 19700404 200604 1 002
Hakim
-
9.
Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI NIP. 19831211 200704 2 001
Hakim
-
10
Husain, SH.,MH NIP 19661231 199002 1 002
Panitera
-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
62
11
Dra. Hj. Hajrah NIP. 195812311994032009
Panmud Gugatan
-
12
Baharuddin, S.Ag NIP. 197205041999031007
Panmud Hukum
-
13
Dra. Kurniati NIP. 19691015 200112 2 001
Panmud
Permohonan
-
14
Nurwahidah, S.Ag NIP. 197306141997032001
Panitera
Pengganti
-
15
S a k k a NIP. 197202252003121007
Panitera
Pengganti
-
16
M a r l i n a NIP. 19791211 200604 2 002
Panitera
Pengganti
-
17
Zainuddin, S.Ag NIP. 197310152001122001
Sekretaris
-
18
Andi Asbi Muslini, S. IP NIP. 19780306 200912 1 001
Kasubag IT Perencanaan & Pelaporan
-
19
Achyar Risza, S. Sos NIP. 19790609 200604 1 017
Kasubag Umum & Keuangan
-
20
St. Rohani NIP. 196203051989022001
Kasubag Kepegawaian
& Ortala
-
21
Hj. Naimah Nurdin, Lc, S.HI.,M.Thi NIP. 19820918 200912 2 003
Staff
-
22
Husni Suardi.,A.Md NIP. 19920718 201503 2 003
Staff
-
Ketiadaan pejabat/tenaga kejurusitaan (jurusita/jurusita pengganti) untuk melakukan
pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara menyebabkan tugas-tugas dalam
bidang kepaniteraan mengalami hambatan bahkan yang tidak dapat dihindarkan
adalah terjadinya overlapping tugas kepaniteraan, dimana jabatan Panitera
Pengganti, Panitera Muda, yang semestinya menyelesaikan tugas pembuatan Berita
Acara Sidang, mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pemanggilan. Di
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
63
samping itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, maka dibuatlah
kebijakan pimpinan dengan alasan untuk kepentingan dinas, dengan memberikan
tugas tambahan pula kepada pejabat eselon untuk membantu tugas-tugas
kepaniteraan dalam melakukan pemanggilan terhadap para pihak agar sidang dapat
berjalan sebagaimana mestinya.
- Mutasi
Selama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak
mendapatkan tambahan pegawai (mutasi masuk), sebaliknya PA Bulukumba
mengalami 2 pegawai yang mutasi keluar sebagai berikut :
a. Mutasi Masuk :
NAMA/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru TMT
NOMOR SK
N I H I L
b. Mutasi Keluar:
NAMA/NIP Jabatan Mutasi Ke Pengadilan
Agama
NOMOR
SK
Haris, S.HI.,M.Sy 19730405 199803 1 004
Panmud Permohonan
PA. Bulukumba
PA. Watampone
1388/DJA/KP.04.6/SK/10/ 2017
Hj. St. Husniati 19590126 198803 2 001
Panitera
Pengganti PA. Bulukumba
PA. Barru
1386/DJA/KP.04.6/SK/10/
2017
- Promosi
1. Promosi Kenaikan Pangkat
Mengusulkan kenaikan pangkat regular/pilihan periode April 2017
atas nama :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
64
NO NAMA/NIP Pangkat Lama Pangkat Baru TMT
1 Muhamad Anwar Umar, S.Ag,
19721105 200502 1 002
Penata, III/c Penata Tk.I,III/d 01 April 2017
2 Mustamin, Lc
19761210 200502 1 001
Penata, III/c Penata Tk.I, III/d 01 April 2017
2. Promosi Jabatan
Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang mendapakan promosi
jabatan di tahun 2017.
NO NAMA/NIP Jabatan Lama
Jabatan Baru TMT
1 Dra. Kurniati
19691015 200112 2 001
Panitera
Pengganti
Panitera Muda
Permohonan
- Pensiun
Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang pensiun di tahun 2017.
NO Nama NIP Tanggal Pensiun
1. Drs. H. Hudrin Husain, SH 19520812 198003 1 008 01 September 2017
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti diklat
Selama Tahun 2017 Pegawai yang mengikuti diklat atas nama :
NO NAMA/NIP Pangkat Diklat Tanggal Diklat
1
Zainuddin, S.Ag,
19731015 200112 1 004
Penata Tk. I, III/d
Diklat PIM IV 10 Juli s/d 24
Nopember 2017
2
Muhamad Anwar Umar, S.Ag,
19721105 200502 1 002
Penata Tk. I, III/d
Pelatihan Sertifikasi
Hakim Ekonomi Syariah
22 Oktober s/d 08
Nopember 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
65
B. PENYELESAIAN PERKARA
a. Keadaan Perkara
Pada tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 1.220 perkara
sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 114 perkara, dengan demikian
maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak
1.334 perkara yang perinciannya sebagai berikut :
NO JENIS PERKARA
URAIAN SISA
TAHUN 2016
TAHUN 2017
1 PEMBATALAN
PERKAWINAN - -
2 DISPENSASI KAWIN 2 59
3 CERAI TALAK 25 129
4 CERAI GUGAT 75 562
5 PENUNJUKAN ORANG LAIN
SEBAGAI WALI - -
6 WALI ADHOL - 3
7 PENETAPAN AHLI WARIS - 13
8 IZIN POLIGAMI - -
9 ITSBAT NIKAH 5 430
10 HARTA BERSAMA 3 2
11 PENGANGKATAN ANAK - 1
12 MAL WARIS / KEWARISAN 2 6
13 PERWALIAN - 6
14 LAIN – LAIN 2 7
15 HIBAH - -
16 PENGUASAAN ANAK - 2
JUMLAH 114 1.220
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
66
Dari jumlah perkara tersebut di atas yang dapat diselesaikan pada tahun 2017
adalah sebanyak 1.193 perkara, dengan perincian sebagai berikut :
NO JENIS PERKARA PUTUS TAHUN 2017
1 PEMBATALAN PERKAWINAN -
2 DISPENSASI KAWIN 42
3 CERAI TALAK 99
4 CERAI GUGAT 492
5 PENETAPAN AHLI WARIS 11
6 HARTA BERSAMA 3
7 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI
WALI -
8 WALI ADHOL 1
9 IZIN POLIGAMI -
10 ITSBAT NIKAH 411
11 LAIN-LAIN 9
12 P3HP -
13 MAL WARIS 2
14 GUGATAN MAHAR -
15 DITOLAK 12
16 TIDAK DITERIMA 15
17 GUGUR 49
18 DICORET DARI REGISTER 8
19 DICABUT 33
20 PERWALIAN 6
21 PENGUASAAN ANAK -
22 PENGANGKATAN ANAK -
23 HIBAH -
J U M L A H 1.193
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
67
Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2017
ini sebanyak 141 perkara, dengan perincian sebagai berikut :
NO JENIS PERKARA SISA TAHUN 2017
1 PEMBATALAN PERKAWINAN -
2 CERAI TALAK 27
3 CERAI GUGAT 97
4 PENETAPAN AHLI WARIS -
5 DISPENSASI KAWIN 4
6 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI WALI -
7 WALI ADHOL 1
8 IZIN POLIGAMI -
9 ITSBAT NIKAH 8
10 HIBAH -
11 HARTA BERSAMA 1
12 MAL WARIS 2
13 LAIN-LAIN 1
J U M L A H 141
REKAPITULASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN 2017
NO SATKER PERKARA JUMLAH
HAKIM KET
MASUK PUTUS SISA
1. PA.
BULUKUMBA 1.334 1.193 141
8
ORANG
Perkara masuk terdiri atas perkara yang diterima tahun 2017 ditambah sisa perkara tahun 2016
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
68
REKAPITULASI PERKARA YANG TELAH DIMINUTASI PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN 2017
NO SATKER
PERKARA JUMLAH
PANITERA KET
PUTUS SELESAI
MINUTASI SISA
1. PA. BULUKUMBA 1.193 1.183 10 7 Orang
Dalam Tahun 2017 Pengadilan Agama Bulukumba menerima,
memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 1.334 perkara (sudah termasuk sisa
dari Tahun 2016). Dari jumlah ini Pengadilan Agama Bulukumba
menyelesaikan perkara sebanyak 1.193 perkara. Dengan demikian sisa perkara
Pengadilan Agama Bulukumba yang beralih ke Tahun 2018 sebanyak 140
Perkara. Faktor-Faktor yang mempengaruhi sehingga terdapat sisa Perkara
sebanyak 140 perkara pada Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Bulukumba
adalah sebagai berikut:
a. Perkara yang masuk bulan Desember sebanyak 41 perkara ;
b. Perkara tersebut Ghoib sebanyak 53 Perkara ;
c. Perkara yang diajukan oleh PNS sebanyak 12 perkara yang harus menunggu
proses izin dari Pejabat yang Berwenang sebanyak 12 Perkara;
d. Faktor tidak seimbangnya antara jumlah Hakim dengan perkara yang
diterima;
e. Adanya perkara yang memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perkara
kewarisan, gugatan mahar harta bersama dan lain-lain, dimana terdapat
jawab menjawab, rekonvensi, pembuktian oleh masing-masing pihak, belum
lagi para pihak biasanya bergantian tidak hadir di persidangan;
f. Karena adanya Hakim yang memasuki masa purna bakti (pensiun), termasuk
mutasi Panmud/PP Pengadilan Agama Bulukumba ke PA lain sehingga
terjadi kekurangan personil khususnya di jajaran fungsional;
Dari perkara sisa ini, berarti Pengadilan Agama Bulukumba dalam
Tahun 2017, berhasil memutus perkara dengan capaian 89,43 %.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
69
b. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
NO JUMLAH SISA
PERKARA TAHUN 2016
JUMLAH SISA PERKARA
YANG DIPUTUS KET
1. 114 Perkara 114 Perkara Diputus 100 % JUMLAH 114 Perkara Putus 100 %
Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari sisa jumlah perkara yang belum diputus
pada tahun 2016 sebanyak 114 perkara, yang berhasil diputus pada tahun 2017
sebanyak 114 perkara. Ini berarti bahwa semua sisa perkara dari tahun 2016 berhasil
diputus semuanya pada tahun 2017.
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
NO JUMLAH
PERKARA MASUK TAHUN 2017
JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
KET
1. 1.220 Perkara 1.134 Perkara Perkara yang diputus kurang dari 5 bulan
JUMLAH 1.134 Perkara - Dari matriks di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah perkara yang masuk pada tahun
2017 yaitu sebanyak 1.220 perkara, yang berhasil diputus tepat waktu adalah 1.134
perkara. Salah satu indikator perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang
diputus kurang dari 5 bulan mulai dari awal penerimaan perkara sampai dengan
diputusnya perkara tersebut oleh Majelis Hakim.
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)
NO JUMLAH PERKARA
MASUK TAHUN 2017
JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN
BANDING KASASI DAN PK
KET
1. 1.220 Perkara 1209 Perkara Perkara Tahun 2017
JUMLAH 1209 Perkara -
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
70
Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah perkara yang masuk
pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.220 perkara, yang mengajukan banding, kasasi
dan PK adalah 11 perkara. Ini berarti jumlah perkara yang tidak mengajukan
banding, kasasi dan PK sebanyak 1.209 perkara. Jika diporsentasekan maka tingkat
kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bulukumba sebesar 99,09 %.
- Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi
NO JUMLAH
PERKARA MASUK TAHUN 2017
JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL
DI MEDIASI KET
1. 1.220 Perkara 2 Perkara Perkara Tahun 2017
JUMLAH 2 Perkara -
Berdasarkan data di atas, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 yaitu
sebanyak 1220 perkara, yang berhasil dimediasi adalah 2 perkara. Hal ini disebabkan
oleh karena kedua belah pihak sudah tidak mencapai kata sepakat untuk rujuk
(berdamai) atau salah satu pihak ngotot untuk pisah/cerai meskipun Mediator
(Hakim) sudah berusaha untuk mendamaikan.
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a. Pengadaan
Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba tidak
mendapatkan dana alokasi Pengadaan sarana dan prasarana gedung.
b. Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan
alokasi dana belanja pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
gedung dengan nilai sebesar Rp. 179.250.000,- (seratus tujuh puluh
sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut sudah
digunakan untuk pemeliharaan sarana dan gedung dimaksud.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
71
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung:
a. Pengadaan
Untuk tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan
alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung
sebesar Rp. 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan
dana tersebut telah dipergunakan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan
Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, serta
Pengadaan Alat Pengolah Data Komunikasi Pendukung SIPP dengan
rincian kegiatan sebagai berikut:
1) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Teknologi Informasi,
serta Pendukung SIPP, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus dua puluh
lima juta rupiah), terealisasi sebesar Rp 143.400.000,- (Seratus empat
puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah
digunakan untuk Pengadaan barang tersebut yang pengadaannya
dilakukan oleh CV. Fardan Anugerah Mandiri, berdasarkan Surat
Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/PA. Blk /III/2017, Tanggal 14
Maret 2017.
Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai berikut:
NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET
1
Pengadaan
Pengolah data
Komunikasi
- Komputer PC
- Printer
- CCTV
- Brandkas
1 Unit
1 Unit
1 PKT
2 PKT
Rp. 10.000.000,-
Rp. 2.500.000,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 19.200.000,-
2.
Pengadaan
Pengolah Data dan
Komunikasi
Pendukung SIPP
- Laptop
- Komputer PC
- Printer
- TV LED
- UPS
1 Unit
3 Unit
3 Unit
1 Unit
2 Unit
Rp. 15.000.000,-
Rp. 30.000.000,-
Rp. 7.500.000,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 20.000.000,-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
72
2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan
mobiler sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah),
terealisasi sebesar Rp. 79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah digunakan
untuk Pengadaan barang tersebut yang pengadaannya dilakukan oleh
CV. Jonjoro Nusa Surya, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 19/PPK/PA.Blk/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017.
Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai berikut :
NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET
1. Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
- Meja Kerja
- Meja
Pelayanan
- Lemari
Almunium
- Rak Besi
- Lemari Kayu
Tangga
- Kursi Roda
- Kursi Kerja
- Kursi Besi
- Lemari Besi
- Kursi Hadap
1Unit
1 Unit
2 Unit
5 Unit
1 PKT
1 Buah
3 Buah
7 Buah
1 Buah
3 Buah
Rp. 3.650.000,-
Rp. 11.000.000,-
Rp. 6.000.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 3.250.000,-
Rp. 3.300.000,-
Rp. 16.900.000,-
Rp. 3.500.000,-
Rp. 4.050.000,-
b. Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan
dana alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebesar
Rp. 314.648.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :
- Perawatan kendaran Roda Empat (2 Unit) Rp. 61.448.000,-
- Perawatan kendaran Roda Dua (5 Unit) Rp. 17.500.000,-
- Pemeliharaan pagar dan Rumah Dinas Rp. 59.650.000,-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
73
- Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor Rp. 119.600.000,-
- Pemeliharaan Jaringan dan Fasilitas Kantor Rp. 56.450.000,-
Dana tersebut sudah dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan
prasarana serta fasilitas gedung kantor dan rumah dinas.
3. Data Sarpras Pengadilan Agama Bulukumba
Berikut data sarana dan prasarana (sarpras) Pengadilan Agama
Bulukumba yang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas dan fasilitas
perkantoran:
a. Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun Perolehan
Kondisi Keterangan Baik Rusak
Ringan Rusak Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Mobil Toyota Innova DD 4 HZ 2006 √ - - Mobil Dinas
Ketua 2 Mobil Avanza
DD 234 H 2014 √ - - Mobil Dinas Panitera
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Suzuki Shogun DD 6264 H 2006 √ - -
Motor Dinas Kasubag IT & Perencanan
2 Suzuki Shogun FD 125 XSD DD 4436 H
2007 √ - - Motor Dinas Panitera Muda Hukum
3 Suzuki 125 RR DD 4579 H 2008 √ - - Motor Dinas
Bendahara
4 Suzuki Thunder DD 4895 H 2009 √ - -
Motor Dinas Kasubag Umum dan Keuangan
5 Suzuki Axelo DD 6837 H 2015 √ - -
Motor Dinas Kasubag Umum dan Keuangan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
74
b. Rumah Dinas
No Uraian Jumlah Kondisi
Keterangan Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
I Rumah Dinas
1 Rumah Dinas Ketua 1 - √ - Dalam
Bentuk Mess 2 Rumah Dinas Hakim 1 - √ -
c. Sarana dan Fasilitas Perkantoran
No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan I Ruangan Kantor 1. Ruang Ketua 1 Ruang 2. Ruang Wakil Ketua 1 Ruang 3. Ruang Hakim 1 Ruang 4. Ruang Panitera 1 Ruang 5. Ruang Sekretaris 1 Ruang
6 Ruang Sidang 3 Ruang
- Ruang Sidang Utama
- Ruang Sidang I - Ruang Sidang II
7. Ruang Kepaniteraan 1 Ruang 8. Ruang Kesekretariatan 1 Ruang 9. Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti 1 Ruang
10. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruang 11. Ruang Arsip Perkara 1 Ruang 12. Ruang Perpustakaan 1 Ruang 13. Ruang Mediasi 1 Ruang 14. Ruang Humas 1 Ruang 15. Ruang Bermain Anak 1 Ruang 16. Ruang Menyusui (Laktasi) 1 Ruang 17. Ruang Kasir 1 Ruang 18. Ruang Bendahara 1 Ruang 19 Ruang Informasi dan Pengaduan 1 Ruang 20 Ruang Pos Jaga (Satpam) 1 Ruang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
75
21 Ruang Toilet /Kamar Mandi 6 Ruang 22 Ruang Pantri / Dapur 1 Ruang II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran 1. Komputer 18 buah 2. Laptop 20 Ruang 3. Genset 1 Unit 4 Printer 13 Buah 5 Lcd Projector / Imnfocus 1 buah 6 CCTV 1 Unit 7 Ac Spilit 16 Buah 8 Kipas Angin 2 Buah 9 Televisi 2 Buah
10 Brandkas 2 Buah 11 Lcd Monitor 2 Buah 12 Facsmile 1 Buah 13 Lemari Besi Metal 21 Buah 14 Lemari Kayu 7 Buah 15 Rak Besi 1 Buah 16 Sice 7 Buah 17 Bangku Panjang Kayu 10 Buah 18 Kursi Kayu 8 Buah 19 Meja Rapat 2 Buah 20 Meja Resepsionis 2 Buah 21 Kaca Hias 3 Buah 22 Dispenser 3 Buah 23 Mimbar / Podium 1 Buah 24 Pesawat Telepon 1 Buah 25 Modem 1 Buah 26 Server 1 Buah
27 Kursi Roda 1 Buah Untuk Pihak yang Disabilitas
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
76
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2017,
mendapatkan 2 DIPA, dengan Nomor SP 005.01.2.307541/2017, tanggal 07
Desember 2016, yang merupakan DIPA dari Badan Urusan Administrasi yang
telah direvisi sebanyak 2 (dua) kali, yakni revisi pergeseran Akun/MAK untuk
pengadaan Anti Virus dari Belanja Modal ke Belanja Barang pada tanggal 28
September 2017, revisi Belanja Pegawai yang disebabkan oleh Pagu Minus
Belanja Pegawai sehingga perlu ada penambahan pagu sebesar Rp. 91.000.000,-
pada tanggal 30 November 2017 dan SP-DIPA-005.04.2.309080/2017 tanggal
07 Desember 2016.
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2017 untuk DIPA
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,
mendapatkan Alokasi dana sebesar Rp. 4.070.543.000,- ( empat milyar tujuh
puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setelah melalui revisi belanja
pegawai dari total anggaran semula sebesar Rp. 3.979.543.000, sedangkan untuk
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama
Bulukumba mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga
puluh tujuh juta rupiah).
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
a. Belanja Pegawai
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO Belanja Pegawai PAGU REALISASI SISA
1. Belanja Gaji Pokok PNS
Rp. 1.128.578.000 Rp. 1.127.732.100 Rp. 845900
2 Belanja Pembulatan Rp. 13.000 Rp. 12.592 Rp. 408
3 Belanja Tunj. Suami/Isteri
Rp. 77.947.000 Rp. 77.946.458 Rp. 542
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
77
4 Belanja Tunj. Anak Rp. 20.874.000 Rp. 20.873.458 Rp. 542
5 Belanja Tunj. Struktural
Rp. 26.130.000 Rp 26.130.000 Rp. 0
6 Belanja Tunj. Fungsional
Rp. 1.300.145.000 Rp. 1.300.145.000 Rp. 0
7 Belanja PPH PNS Rp. 148.467.000 Rp. 148.466.368 Rp. 632
8 Belanja Tunj. Beras Rp. 56.416.000 Rp. 56.415.180 Rp. 820
9 Belanja Uang Makan
Rp. 164.156.000 Rp. 164.153.000 Rp. 3000
10 Belanja Tunj. Umum
Rp. 4.745.000 Rp. 4.745.000 Rp. 0
11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim
Rp. 140.400.000 Rp. 140.400.000 Rp. 0
Jumlah Rp. 3.067.871.000 Rp. 3.067.019.156 Rp. 851.844
a. Pagu DIPA : Rp. 3.067.871.000,-
b. Realisasi : Rp. 3.067.019.156,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 851.844,-
d. Persentase : 99,97 %
b. Belanja Barang Non Operasional
REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA
1. Penyelenggaraan perpustakaan/kearispan dan Dokumentasi
Rp. 1.514.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 14.000 ,-
2. Koordinasi/konsultasi/ Pembinaan/pengawasan Rp. 39.000.000,- Rp. 38.950.000,- Rp. 50.000,-
3 Pertemuan Jamuan Tamu Rp. 4.000.000,- Rp. 3.900.000,- Rp. 100.000,-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
78
Jumlah Rp. 44.514.000,- Rp. 44.350.000,- Rp. 164.000,-
a. Pagu DIPA : Rp. 44.514.000,-
b. Realisasi : Rp. 44.350.000,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 164.000,-
d. Persentase : 99,63%
c. Belanja Barang Operasional
REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA
1. Belanja Keperluan Perkantoran
Rp. 174.490.000,- Rp. 163.547.900,- Rp. 10.942.100,-
2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Rp. 3.600.000,- Rp. 1.804.660,- Rp. 1.795.340,-
3. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Rp. 50.400.000,- Rp. 39.800.000 ,- Rp. 10.600.000,-
4. Belanja Barang Operasional Lainnya
Rp. 25.370.000,- Rp. 24.654.000,- Rp. 716.000,-
5. Belanja Barang Persediaan
Rp. 48.850.000,- Rp. 48.399.000,- Rp. 451.000,-
6. Belanja Langganan Listrik
Rp. 106.800.000,- Rp. 99.589.799,- Rp. 7.210.201,-
7. Belanja Langganan Telepon
Rp. 4.000.000,- Rp. 2.477.847,- Rp. 1.522.153,-
8. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp. 119.600.000,- Rp. 119.465.000,- Rp. 135.000,-
9. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
Rp. 59.650.000,- Rp. 58.800.000,- Rp. 850.000,-
10. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp. 122.798.000,- Rp. 110.242.312 ,- Rp. 12.555.688,-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
79
11. Belanja Pemeliharaan Jaringan
Rp. 12.600.000,- Rp. 12.500.000 ,- Rp. 100.000,-
Jumlah Rp. 728.158.000,- Rp. 681.280.518 ,- Rp. 46.877.482,-
a. Pagu DIPA : Rp. 728.158.000,-
b. Realisasi : Rp. 681.280.518,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 46.877.482,-
d. Persentase : 93,56 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
a. Belanja Modal
REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO SATKER PAGU REALISASI SISA
1. PA. BULUKUMBA Rp. 225.000.000,- Rp.222.600.000,- Rp.2.400.000,-
a. Pagu DIPA : Rp. 225.000.000,-
b. Realisasi : Rp. 222.600.000,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 2.400.000,-
d. Persentase : 98,93 %
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
PAGU REALISASI SISA
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
80
1. Perkara Prodeo Rp. 2.000.000,- Rp. 1.868.000,- Rp. 132.000,-
3 Sidang di luar
gedung Pengadilan
Rp. 35.000.000,- Rp. 34.530.000,- Rp. 470.000,-
JUMLAH Rp. 37.000.000,- Rp. 36.398.000,- Rp. 602.000,-
a. Pagu DIPA : Rp. 37.000.000,-
b. Realisasi : Rp. 36.398.000,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 602.000,-
d. Persentase : 98,37%
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Pengadilan Agama Bulukumba dalam mengangkat citra institusi
peradilan yang saat ini lagi carut marut (dipertanyakan) akuntabilitasnya dituntut
untuk lebih peka terhadap semua issue yang berkembang terlebih lagi dengan
banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh pihak KPK
sebagai lembaga super body yang khusus menangani kasus korupsi yang saat ini
marak terjadi hampir di semua instansi (K/L) termasuk dalam lingkup peradilan,
saat ini mengedepankan (fokus) pada pemberian pelayanan prima kepada
stakeholders.
Salah satu mahkota lembaga peradilan (mahkota hakim) adalah putusan.
Lembaga peradilan tidak hanya dituntut memberikan putusan yang seadil-
adilnya terhadap masyarakat pencari keadilan baik ditinjau dari sisi kualitatif
maupun kuantitatifnya, melainkan juga harus memberikan ruang yang luas bagi
masyarakat untuk mengetahui sejauh mana progress perkara mereka yang
sedang bergulir di lembaga peradilan. Olehnya itu menyikapi hal tersebut di atas,
Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu gerbang terdepan dalam
memberikan keadilan terhadap masyarakat di wilayah hukumnya, mempunyai
komitmen untuk lebih transparan dalam penanganan/pengelolaan administrasi
perkara (mulai dari awal penerimaan perkara sampai publikasi putusan) semua
dilakukan by system (aplikasi). Aplikasi yang saat ini sudah massif digunakan di
semua lembaga peradilan (termasuk Pengadilan Agama Bulukumba) bahkan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
81
menjadi sebuah keharusan penggunaannya bernama SIPP (system informasi
penelusuran perkara) atau biasa juga disebut CTS (case tracking system).
Sebelumnya Pengadilan Agama melalui Ditjen Badilag MA-RI pernah
mengembangkan satu system aplikasi berbasis IT yang bernama SIADPA
(system informasi administrasi perkara pengadilan agama).
Publikasi perkara dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui aplikasi
SIPP yang terkoneksi dengan website Pengadilan Agama Bulukumba. System
informasi penelusuran perkara yang di muat di website dapat digunakan sebagai
media oleh pencari keadilan untuk mengetahui progress (perkembangan) perkara
yang mereka hadapi sehingga memungkinkan bagi mereka (pencari keadilan)
untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
Berikut contoh tampilan aplikasi SIPP yang terkoneksi dengan website
Pengadilan Agama Bulukumba :
TAMPILAN APLIKASI SIPP
F. REGULASI TAHUN 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
82
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :
1. Manajemen Perubahan
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan
SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Quick Wins.
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi
3. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penetapan Majelis Hakim
4. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III
5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Kasir
6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Register
7. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas
Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik
8. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
a. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
b. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
c. Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi
Publik
d. SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
e. SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan
f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama
g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010
h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011
Tentang Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag
2. Perundang-undangan
DOKUMEN-D0KUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tahun 2017 tentang SOP, yang terdiri dari :
a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
b. SOP Meja I, Meja II, dan Meja III
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
83
c. SOP Hakim (Ketua Majelis) dan (Anggota Majelis)
d. SOP Panitera
e. SOP Panitera Muda Hukum
f. SOP Panitera Muda Gugatan
g. SOP Panitera Muda Permohonan
h. SOP Panitera Pengganti
i. SOP Jurusita/Jurusita Pengganti
j. SOP Sekretaris
k. SOP Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
l. SOP Kasubag Umum dan Keuangan
m. SOP Kasubag Kepegawaian dan Ortala
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi:
a. Bagan Mekanisme Pengaduan
b. Register Pengaduan
c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua
d. Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
a. SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan
Pengaduan.
b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan
Pengaduan lewat SMS.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Stuktur Organisasi Pengadilan Agama
Bulukumba
2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba yang dilengkapi nama
Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.
3. Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Bulukumba.
4. SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua
5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Job Descriptions yang disertai Uraian
Tugas masing-masing Pegawai.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
84
6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pembentukan Tim Pembuat Program
Kerja Tahun 2017
7. Progran Kerja PA.Bulukumba Tahun 2017
8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Humas
9. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Bulukumba
10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan
11. Dokumen Alur Koordinasi
12. Laporan Kendala Koordinasi
4. Penataan Tata Laksana
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola
Website tahun 2017
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas SIPP Versi 3.20
tahun 2017
3. SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Bulukumba
tahun 2017
4. SK Tim Penyusun LKjIP dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2017
5. LKjIP tahun 2017
6. Rencana Kerja Tahunan 2017
7. SK SEKMA RI No. 42/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2017.
8. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA tahun 2017
9. SK Pengelola SIMAK BMN dari KPA tahun 2017
10. SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari KPA tahun 2017
11. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.
12. SK. Pengelolaan Keuangan dari KPA tahun 2017
13. SK. Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK
(Pejabat Pembuat Komitmen) tahu 2017
14. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2017
15. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengelola Biaya Proses tahun 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
85
16. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses tahun
2017
17. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses tahun 2017
18. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja tahun 2017
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengangkatan Pegawai Honorer tahun
2017
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penghuni Rumah Dinas dan Mes
Kantor tahun 2017
3. Buku Agenda Rapat Tahun 2017
4. SK. Ketua PA.Bulukumba tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar
Hadir tahun 2017
5. Dokumen Absensi Pegawai tahun 2017
6. Dokumen Surat – Surat Cuti tahun 2017
7. SKP Pegawai PA.Bulukumba tahun 2017
8. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun
9. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website Pengadilan Agama
Bulukumba meliputi :
a. Profil Pejabat Fungsional
b. Profil Pejabat Struktural
c. Profil Hakim
10. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Bulukumba
tahun 2017
2. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua
PA.Bulukumba tahun 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
86
3. SK. Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2017
4. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2010 -
2017
5. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan
6. Jadwal Waktu Pelayanan
7. Penyajian Informasi di Website PA.Bulukumba
8. Transparansi Putusan di website.
9. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur
10. Tersedianya Meja Informasi
11. Tersedianya Register Informasi
12. Dokumen adanya Permohonan Informasi
13. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
a. Prosedur Berperkara
b. Prosedur Pengaduan
c. Prosedur untuk memperoleh informasi
d. Tata Cara berperkara secara Prodeo
e. Transparansi Biaya Panggilan
f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Bulukumba, Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali.
g. Tersedianya Kotak Saran
h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
i. Daftar Hakim Mediator
j. Hak-hak Pencari Keadilan
k. Jadwal Sidang
7. Penguatan Pengawasan
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN :
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor
PNBP tahun 2017;
2. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang ;
3. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadh (PNBP) tahun 2017;
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
87
4. Laporan Tahunan PA.Bulukumba Tahun 2017 ;
5. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017 ;
6. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
7. Dokumen RKA-KL dan DIPA tahun 2017;
8. SK Pembentukan Panitia Lelang tahun 2017;
9. Dokumen Pengumuman Lelang tahun 2017;
10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan
Bermotor tahun 2017;
11. Peraturan Perundang-Undangan meliputi
a. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP ;
b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang
Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi
PNBP ;
c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012
tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk
Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA ;
d. SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK ;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
DOKUMEN – DOKUMEN YANG DISEDIAKAN :
1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis TI
(Elektronik) seperti :
a. Perangkat Komputer ;
b. Televisi ;
c. Touch Screen ;
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling
tahun 2017 yang dilengkapi dengan :
a. Jadwal Sidang ;
b. Dokumen Sidang Keliling ;
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
88
c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video ;
3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo
4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang ;
5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang ;
6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Perundang-undangan yakni SEMA No.10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo
dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
90
BAB IV
PENGAWASAN
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di lingkungan badan-badan Peradilan menjadi dasar bagi pelaksanaan
pengawasan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di bawahnya, sehingga dengan demikian Lembaga Pengawasan Internal
pada Pengadilan Agama Bulukumba terdiri dari :
1. Mahkamah Agung RI
2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengawas Daerah (HAWASDA)
3. Pengawasan langsung oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan
4. Pengawasan Melekat (WASKAT)
Selama tahun 2017 ini pengawasan dan pembinaan langsung yang dilakukan
oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Makassar di Pengadilan Agama Bulukumba
sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 23 Oktober s/d 23 Oktober 2017,
sedangkan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan secara berkala
setiap catur wulan yakni sebanyak 3 kali (april, agustus, desember) sesuai jadwal
yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba
Nomor W20-A7/42/KP.04.5/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan
sebagai Hakim Pengawas Bidang.
A. Internal
Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas
Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di
Daerah Hukumnya. Dalam melaksanakan pengawasan Ketua Pengadilan dapat
memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
91
Pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutuskan perkara.
Pengawasan Internal yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan adalah
merupakan pengawasan melekat artinya serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas
bawahannya tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka Pelaksanaan tugas pengawasan internal tersebut oleh
Ketua Pengadilan Agama Bulukumba W20-A7/42/KP.04.5/SK/I/2017, tanggal
03 Januari 2017, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yaitu :
- Koordinator Pengawas : Hadrawati, S.Ag.,M.HI
- Administrasi & Keuangan Perkara : Muhamad Anwar Umar, S. Ag
- Bidang Administrasi Persidangan : Achmad Ubaidillah, S. HI
- Bidang Minutasi Perkara dan : Muhammad Natsir, S. HI
Pengarsipan, Direktori Putusan
Dan SIPP
- Bidang Manajemen Pengadilan : Wildana Arsyad, S.HI., M.HI
Dan Pelayanan Publik
- Bidang Perencanaan, IT dan : Drs. H. Muhammad Baedawi, M. HI
Pelaporan
- Bidang Kepegawaian, Organisasi : Muh. Amin. T, S.Ag.,SH
Dan Tatalaksana
- Bidang Administrasi umum dan : Mustamin, LC.
Keuangan
Hal ini dimaksudkan :
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan berjalan sesuai rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
92
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan
sebaik-baiknya.
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang
cepat dan biaya murah.
B. Evaluasi
Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama
Bulukumba tersebut, para Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas
Bidang telah melaksanakan tugas dengan melaksanakan pemeriksaan secara
komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
1. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan
a. Prosedur penerimaan perkara, baik tingkat pertama,
banding/kasasi/peninjauan kembali
b. Buku Register perkara, meliputi : register induk perkara gugatan,
register induk perkara permohonan, register permohonan kasasi,
register permohonan (PK) Peninjauan Kembali, register surat kuasa
khusus, register penyitaan barang tidak bergerak, register penyitaan
barang bergerak, register somasi (teguran) dan register Eksekusi.
c. Buku Keuangan perkara, yang terdiri dari : Buku jurnal perkara
gugatan, buku jurnal perkara permohonan, buku jurnal permohonan
somasi, buku jurnal permohonan banding, buku jurnal permohonan
kasasi, buku jurnal permohonan Peninjauan Kembali (PK), buku jurnal
permohonan eksekusi, buku kas bantu, buku induk keuangan perkara,
buku keuangan biaya eksekusi dan buku penerimaan uang hak-hak
Kepaniteraan.
d. Pelaporan yang terdiri dari : Laporan keadaan perkara, laporan
keuangan perkara, laporan jenis perkara, laporan perkara yang
dimohonkan banding, laporan perkara yang dimohonkan kasasi, laporan
perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), laporan keadaan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
93
perkara yang dimohonkan eksekusi dan laporan tentang kegiatan
Hakim.
e. Pemberkasan dan minutasi
2. Administrasi Umum
a. Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :
1. Memeriksa kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian yang meliputi :
buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai, file pegawai, buku
kendali (kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun), kartu
data pegawai dan statistik pegawai.
2. Memeriksa kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha
kepegawaian yang menyangkut : Buku induk pegawai dan file pegawai,
buku kendali, kartu TIK dan statistik pegawai.
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
5. Bezzeting Formasi Pegawai
6. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (Karpeg)
7. Pengelolaan kenaikan pangkat
8. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
9. Pendidikan dan Penjenjangan
10. Kesejahteraan Pegawai
11. Pengisian Jabatan
12. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
b. Administrasi Keuangan yang terdiri dari :
1. Pembukuan pada Kas Umum
2. Pencocokan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang
telah ada.
3. Memeriksa fisik barang atau fisik hasil kegiatan mengenai volume dan
kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan
dan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
4. Kelengkapan BKU dan Buku Bantu lainnya.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
94
c. Administrasi Umum (inventaris) yang terdiri dari :
1. Pengelolaan surat-menyurat kantor
2. Inventaris kantor yang meliputi : Laporan hasil inventarisasi, Buku
inventaris Intrakomptabel, Buku Inventaris Ekstrakomptabel, Buku
barang, Buku persidangan, Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah,
Gedung dan bangunan, Angkutan bermotor dan Alat persenjataan,
Laporan Barang Milik Negara Triwulan Laporan Barang Milik Negara
Tahunan, Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya
(DIL) dan Laporan Kondisi Barang (LKB)
3. Perpustakaan yang meliputi : Buku Register induk, Buku Register
Pengelompokan kartu anggota dan Buku Register Peminjaman.
3. Penanganan Pengaduan
a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan
b. Manajemen dan leadership
c. Kinerja lembaga
d. Kualitas pelayanan publik
Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama
Bulukumba baik dibidang Administrasi umum maupun administrasi perkara
telah dijalankan dengan maksimal sehingga kegiatan-kegiatan yang ada
kaitannya dengan kedua hal tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
95
BAB I PENDAHULUAN
BAB V KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
96
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari penjabaran laporan yang diuraikan dari bab demi bab dapat diambil
kesimpulan bahwa secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Pengadilan Agama Bulukumba dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja
tahun 2017 baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang non teknis yudisial.
Namun demikian masih ada sebagian dari program yang terkendala
hambatan dan kesulitan, sehingga belum dapat terealisasi sepenuhnya,
mengingat keterbatasan dan kemampuan personil yang ada di Pengadilan Agama
Bulukumba serta faktor Internal dan eksternal yang sedikit banyak
mempengaruhi pelaksanaan program.
Secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan
Agama Bulukumba dapat kami uraikan sebagai berikut :
1. Kepaniteraan
a. Penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya
dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dari produk
putusan Pengadilan Agama Bulukumba oleh para pihak sebagian besar
telah dapat diterima oleh para pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat
dari porsentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya banding,
kasasi dan PK pada tahun 2017 yakni sebesar 99,09 %. Sementara
untuk capaian porsentase penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar
89,43 %.
b. Masih adanya kelemahan dalam penyelesaian administrasi perkara, ini
disebabkan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang ada, namun
dengan memupuk kerjasama yang baik antar semua karyawan di
Pengadilan Agama Bulukumba khususnya bagian kepaniteraan dan atas
pembinaan hakim pengawas khususnya bidang kepaniteraan, maka
yang berkaitan dengan administrasi kepaniteraan telah dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
97
c. Pengarsipan berkas perkara dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pola
bindalmin.
d. Pelaporan, baik itu laporan bulanan, tri wulan, catur wulan, semesteran
dan tahunan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.
2. Kesekretariatan
a. Personil/pegawai yang ada di Kesekretariatan belum memadai oleh
karena belum ada satu pun staf (selain bendahara pengeluaran), namun
berkat responsifitas dan akuntabilitas semua komponen (sekretaris,
kasubag, staf/honorer) yang ada di kesekretariatan, semua dapat
berjalan dengan baik / tidak terjadi penumpukan beban kerja (over load)
b. Semua jabatan yang ada di Kesekretariatan (Sekretaris dan Kepala Sub
Bagian ), untuk tahun 2017 sudah terisi semua.
c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Hal
ini ditandai dengan tingkat serapan anggaran yang cukup tinggi yakni
sebesar 98,93 %.
B. Rekomendasi
Untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas yang maksimal pada program
tahun anggaran 2017, maka perkenankanlah kami menyampaikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Perlu penambahan tenaga kejurusitaan dan kepaniteraan (panitera
pengganti), serta tenaga administrasi lainnya (staf/fungsional umum) untuk
menunjang kelancaran tugas mengingat jumlah perkara dan beban kerja
yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba trendnya semakin bertambah
dari tahun ke tahun.
2. Perlu diadakan pelatihan/pendidikan yang berkelanjutan untuk hakim,
pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan dalam rangka
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan yang professional
dan mumpuni.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2017
98
3. Pengawasan terhadap jalannya fungsi-fungsi peradilan perlu ditingkatkan
dalam rangka kesempurnaan tugas aparatur peradilan dengan penyediaan
anggaran melalui DIPA.
4. Mengingat volume kerja yang semakin banyak dan jumlah karyawan yang
relatif kurang serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas, maka perlu
diupayakan hal-hal sebagai berikut:
a. Penambahan personil panitera Pengganti dan tenaga kejurusitaan
b. Penambahan staf kesekretariatan (fungsional umum)
c. Penambahan sarana dan prasarana.
d. Pengangkatan tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat menjadi
PNS/ASN Peradilan.
5. Pelaksanaan tugas pokok Peradilan Agama perlu juga dilaksanakan dan
ditingkatkan secara terus menerus dan menyeluruh.
6. Perlu dilakukan penggantian asset atas asset kantor yang telah dihapus
mengingat Pengadilan Agama Bulukumba telah melakukan penghapusan
Barang Milik Negara (BMN) yang telah rusak dan sudah tidak layak pakai.
Demikian Laporan Tahunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Bulukumba tahun anggaran 2017 ini disusun dengan harapan
semoga bermanfaat khususnya bagi Pengadilan Agama Bulukumba sendiri
dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada tahun-tahun
mendatang.