laporan survey kepuasan masyarakat terhadap...

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN Hal

A. Latar Belakang ………………………………………….. 1B. Dasar Hukum ………………………………………….. 3C. Maksud dan Tujuan ………………………………………….. 3D. Sasaran ………………………………………….. 4E. Ruang Lingkup ..………………………………………… 4F. Manfaat Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat ………………… 5

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Profil Organisasi …………………………………………… 6

B. Pengertian dan Unsur SKM …………………………………………… 8

C. Metodologi dan Tahap-Tahao

Pelaksanaan SKM …………………………………………… 9

BAB III HASIL SURBEY KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil/Karakteristik Responden ………………………………. 12

B. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ………………………………. 13

C. Saran Perbaikan dari Rsponden ………………………………. 16

D. Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ………………….. 16

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………………… 18

B. Rekomendasi …………………………………………… 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Karakteristik Responden …………………………………………… 12

Tabel 2 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada BPPD Provinsi Kalbar………….. 14

Tabel 3 : Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan …………………………………………... 15

Tabel 4 : Tindaklanjut Hasil SKM ……………………………………………. 16

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Semester Tahun 2020 …………………………… 20

2. Pengolahan Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Per

Responden dan Per Unsur Pelayanan ……………………………………………. 21

3. Lembar Kuisioner ……………………………………………. 25

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat

dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diemban

kepada kami untuk menyelesaikan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Publik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk dengan Peraturan

Daerah Nomor 67 Tahun 2019 dan baru beroperasional sejak Januari 2020, maka

kami berusaha untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :

065/1590/OR-B tanggal 9 Juli 2020 Hal: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tahun 2020.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk memperoleh data dan

informasi mengenai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat kepada masyarakat, Pegawai Negeri Sipil maupun BUMD.

Dilakukan Survey dimaksudkan juga untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan

pelayanan BPPD.

Dengan telah dilakukan penghitungan hasil SKM, diharapkan adanya perbaikan

ke depan terhadap Unsur Pelayanan pada BPPD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang terlibat dalam penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Publik Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, September 2020

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimanatn Barat

Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMA Pembina Utama Madya

NIP. 19690308 198803 1 003

I

Ket : Laki-laki : 24 orang Ket : SD 0 (0%) Ket : PNS 15 (47%)Perempuan : 8 orang SLTP 0 (0%) TNI/POLRI 3 (18%)

SLTA 12 (38%) PEG SWASTA 3 (9 %)D1/D3 3 (9%) WIRASWASTA 0 (0%)D4/S1 17 (53%) PELAJAR/MHS 11 (34 %)S2 0 (0%) LAINNYA 0 (0%)


Kepala Badan Pengelola Perbatasan DaerahProvinsi Kalimantan Barat

Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMAPembina Utama Madya

NIP. 19690308 198803 1 003

47%

18%

9%

0%

34%

0%

Pekerjaan

1 2 3 4 5 60%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0% 0%

38%

9%

53%

0%

Pendidikan Terakhir

1 2 3 4 5 60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

75%

25%

1

2

PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDENDAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : SEKRETARIATJENIS LAYANAN : DATA DAN INFORMASI

NO. RES NILAI UNSUR PELAYANAN 1 = a. Tidak SesuaiU1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 cek 2 = b. Kurang Sesuai

1 3 3 3 4 3 2 3 4 2 0 3 = c. Sesuai/Mudah2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 0 4 = d. Sangat sesuai/mudah3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 04 3 3 4 4 3 3 3 4 3 05 4 3 3 3 3 3 3 4 3 06 3 4 3 4 3 3 4 4 3 07 4 3 3 3 3 3 3 4 3 08 3 3 3 4 3 3 3 4 3 09 3 3 3 4 3 3 3 3 3 0

10 3 3 3 4 3 3 3 4 2 011 4 4 2 4 3 3 3 3 3 012 4 3 3 3 3 3 3 4 3 013 3 3 3 4 3 3 4 4 3 014 4 4 3 4 4 3 3 4 3 015 3 3 4 3 3 3 3 3 3 016 3 3 3 4 3 3 4 4 3 017 3 4 3 3 3 3 3 4 3 018 3 3 4 4 3 3 3 4 3 019 3 3 2 3 3 4 4 3 3 020 3 3 3 4 3 3 3 3 3 021 3 3 3 3 3 3 4 4 3 022 3 3 4 4 3 3 3 4 3 023 3 3 3 4 3 3 3 3 3 024 3 3 3 4 3 3 3 3 3 025 3 3 2 4 4 3 3 4 3 026 3 3 3 4 3 3 3 4 3 027 3 3 3 4 3 2 3 4 3 028 3 3 3 4 3 3 4 3 3 029 3 4 3 4 3 3 3 4 3 030 3 3 2 4 3 3 3 4 3 031 3 3 3 3 4 3 4 3 3 032 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0

SNilai 101 101 97 119 99 94 103 117 94/Unsur NRR / 3.156 3.156 3.031 3.719 3.094 2.938 3.219 3.656 2.938Unsur NRR 0.350 0.350 0.336 0.413 0.343 0.326 0.357 0.406 0.326tertbg/unsur

*) **)IKM Unit pelayanan 3.209 80.215

Keterangan : No. Unsur Pelayanan Rata-rata Rata-Rata- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan U1 Kesesuaian Persyaratan 3.156 3.212- NRR = Nilai rata-rata U2 Prosedur Pelayanan 3.156- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Kecepatan Pelayanan 3.031- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang U4 Kesesuaian/ Kewajaran Biaya 3.719-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 U5 Kesesuaian Pelayanan 3.094NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi U6 Kompetensi Petugas 2.938

Jumlah kuesioner yang terisi U7 Perilaku Petugas Pelayanan 3.219NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 U8 Kualitas Sarana dan Prasarana 3.656

U9 Penanganan Pengaduan 2.938

IKM UNIT PELAYANAN : 80.21Mutu Pelayanan : Baik 80.21

1. U1 s/d U9 merupakan unsurdari kuesioner.2. Kolom U1 s/d U9 diisi sesuaidengan jawaban dariresponden dengan ketentuansbb:

U S I A

<18 019-25 1226-30 231-35 636-40 241-45 446-50 551-55 1>56 0

32

0

12

2

6

2

45

10

<18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 >560

2

4

6

8

10

12

14

Ket : 1. Tidak sesuai2. Kurang sesuai3. Sesuai4. Sangat sesuai

0.00 0.00

84.38

15.63

U.1. Kesesuaian Persyaratan

1 2 3 40.00

10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

U.2. PROSEDUR PELAYANAN

Ket : 1. Berbelit/ Tidak mudah2. Agak mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah

0.00 0.00

84.38

15.63

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

U.3 KECEPATAN PELAYANAN

Ket : 1. Tidak cepat2. Kurang cepat3. Cepat 4. Sangat cepat

0.00

12.50

71.88

15.63

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Ket : 1. Sangat Mahal2. Cukup Mahal3. Murah 4. Gratis

0.00 0.00

28.13

71.88

U.4. Kesesuaian/ Kewajaran Biaya

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Ket : 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai4. Sangat sesuai

0.00 0.00

90.63

9.38

U. 5. Kesesuaian Pelayanan

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00100.00

Ket : 1. Tidak mampu2. Kurang mampu 3. Mampu 4. Sangat mampu/ terampil

0.009.38

87.50

3.13

U.6 Kompetensi Petugas

1 2 3 40.00

10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Ket : Tidak sopan/ramahKurang sopan/ramahSopan/ramahSangat Sopan/ramah

0.00 0.00

78.13

21.88

U. 7 Perilaku Petugas Pelayanan

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Ket : 1. Tidak ada2. Ada, Tapi tidak Berfungsi3. Berfungsi Kurang Optimal4. Dikelola dengan baik

0.006.25

93.75

0.00

U. 8 Penanganan Pengaduan

1 2 3 40.00

10.0020.00

30.00

40.0050.0060.00

70.00

80.0090.00

100.00

Ket : 1. Buruk2. Cukup3. Baik4. Sangat Baik

0.00 0.00

34.38

65.63

U.9 Kualitas Sarana dan Prasarana

1 2 3 40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATBADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)1 SEMESTER ( 6 BULAN ) TAHUN 2020

Periode Survei : (01 Maret 2020) s.d. (09 September 2020)

JENIS / NAMA LAYANAN : DATA DAN INFORMASIRESPONDEN

JUMLAH : 32 ORANG

JENIS KELAMIN : L = 24 ORANG; P = 8 ORANGUSIA PENDIDIKAN PEKERJAAN

≤ 18 th : orang SD / MI : - orang PNS : 15 orang19 – 25 th : 12 orang SMP / MTs : - orang TNI / POLRI : 3 orang26 – 35 th : 8 orang SMA/K/ MA : 12 orang Peg. Swasta : 3 orang36 –45 th : 6 orang D-1/D-3 : 3 orang Wiraswasta/Usahawan : orang46 – 55 th : 6 orang D-4 / S-1 : 17 orang Pelajar/Mahasiswa : 11 orang≥ 56 th : orang ≥S-2 : - orang Lainnya : orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN;MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PELAYANANPUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS

PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI IKM :

80,21MUTU PELAYANAN :

BKINERJA PELAYANAN :

BAIK

DATA KUNJUNGAN UNIT PELAYANAN

PelayananDATA PENGUNJUNG

Target Sampling (Krejcie& Morgan)

TargetSampling(Krejcie&Morgan)POLAPROPORSIONAL

2020 Rata-rata bulanan % Kontribusi

A 32 2.67 1.000 3

Jumlah 32 2.67 1.000 3

3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT( BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PENYELENGARA PELAYANAN )

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELEN GARAAN PELAYANAN PUBLIK

BIDANG: SEKRETARIAT-A/BIDANG-B/BIDANG-CUNIT PELAYANAN: SUB BAGIAN UMUM DAN APARATURALAMAT: JALAN AHMAD YANI I PONTIANAKTELEPON / FAX: 0561 - 738408

PERHATIAN

Tujuan survey ini adal h untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Nilai yang diberikan ol h masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil survey ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

Survey ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

s

S

a

a

e

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATBADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PENYELENGARA

SURVEY KEPUASAN LAYANANMASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bapak/Ibu/Saudara/i yang kami hormati,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat membutuhkan informasi mengenai kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelayanan publik instansi pemerintah.

Untuk itu Pemprov Kalbar berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT secara rutin,yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansipemerintah kepada ma yarakat melalui SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAPPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperolehPelayanan Publik di instansi pemerintah.

Pertanyaan sengaja dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan tidak terlalumenyita waktu Bapak/Ibu/ audara/i yang sangat berharga.

Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survey ini sebagai dasarpenyusunan indeks kepu san masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan diinstansi pemerintah kepada masyarakat.Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survey.

Atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Pontianak , 2020

Tim Survey

IV. Saran Perbaikan dan Harapan :

I. DATA MASYARAKAT / RESPONDEN( Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat / responden )

Diisi oleh Petugas II. Pengumpuldata

Nomor Responden ................................. Nama :

NIP :

Data lain :

Umur ................. Tahun

Jenis Kelamin 1. Laki – Laki 2. Perempuan

Pendidikan

1. SD / MI kebawah

2. SMP / MTs / sederajat

3. SMA / SMK / MA / sederajat

4. D1 – D3 – D4

5. S-1

6. S-2 / S-3

Pekerjaan Utama

1. PNS / TNI / POLRI

2. Pegawai Instansi Pemerintah

3. Pegawai BUMN / BUMD

4. Pegawai Swasta

5. Wiraswasta / Wirausaha

6. Petani / rumah tangga

7. Pelajar / Mahasiswa

8. Lainnya

III. PENDAPAT MASYARAKAT / RESPONDEN TENTANG PELAYANAN(Lingkari atau centang kode huruf / angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

Secara umum / keseluruhan,menurut anda bagaimanaproses pelayanan yang

diberikanoleh unit pelayanan ini ?

Baik Sekali Baik Cukup / Sedang Buruk

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan ?

a. Tidak sesuaib. Kurang sesuaic. Sesuaid. Sangat sesuai

P*)

1234

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi /kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?

a. Tidak kompeten / tidak mampub. Kurang kompeten / kurang mampuc. Kompeten / mampud. Sangat kompeten / sangat mampu

1234

2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit pelayanan ini ?

a. Tidak mudahb. Kurang mudahc. Mudahd. Sangat mudah

1234

7. Bagamana pendapat Anda terhadap perilaku terkaitkesopanan dan keramahan petugas dalammemberikan pelayanan ?

a. Tidak sopan dan tidak ramahb. Kurang sopan dan kurang ramahc. Sopan dan ramahd. Sangat sopan dan ramah

1234

3. Bagaimana pendapat Anda tentang ketepatan waktupelayanan apakah sesuai waktu yang ditentukan ?

1234

8. Bagaimana pendapat Anda terhadap tersedianyaMaklumat Pelayanan dan bagaimanapenerapannya ?

1234

a. Selalu tidak tepatb. Kadang-kadangc. Tepat Waktud. Sangat tepat

a. Tidak ada / tidak melihatb. Ada tetapi tidak diterapkanc. Diterapkan tetapi kurang maksimald. Diterapkan sepenuhnya dengan sangat baik

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian antarabiaya yang dibayarkan dengan biaya yang telahditentukan ?

1234

9. Bagaimana pendapat anda tentang penangananpengaduan, saran dan masukan dari penggunalayanan ?

1234

a. Selalu tidak sesuaib. Kadang-kadang sesuaic. Sesuai / relatif murahd. Selalu sesuai / tanpa biaya

a. Tidak adab. Ada tetapi tidak berfungsic. Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjutid. Dikelola dengan baik, cepat ditindaklanjuti

5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaianproduk pelayanan antara yang tercantum dalam *) Keterangan : P = Nilai persepsi/pendapat masyarakat /

standar pelayanan dengan yang diberikan ? responden (diisi oleh petugas)

a. Tidak sesuai 1b. Kurang sesuai 2c. Sesuai 3d. Sangat sesuai 4

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima.

Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha

pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi

lebih baik. Diantaranya adalah Pelayanan Publik yang merupakan kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat

dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimasa reformasi birokrasi

pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen

pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dengan merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014


tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibentuk

dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019, adalah merupakan

Perangkat Daerah Baru, dan beroperasional awal tahun 2020. Sebagai

instansi/lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan perlu terus berupaya

meningkatkan kualitas pelayanannya, karena keberhasilan penyelenggaraan

pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan dimana

penerima pelayanan akan merasa puas apabila penerima pelayanan

memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik

adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan

dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Dinamika selera dan preferensi pelanggan dalam hal ini masyarakat selalu

berkembang, sehingga perlu upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis dalam bentuk feed back dari

penerima layanan langsung karena pelayanan publik harus ditingkatkan, baik

kualitas maupun kuantitasnya.

Kualitas dimaksud adalah ketercapaian indikator–indikator mutu,

sedangkan kuantitas yang dimaksud adalah daya jangkau layanan.

Kesemuanya ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan

perbaikan layanan publik termasuk masyarakat yang berfungsi sebagai

penerima layanan. Oleh sebab itu, survei ini juga merupakan opini publik

terhadap layanan yang diberikan selama ini. Opini publik dimaksud disusun

sampai dengan mendapatkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur

untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.


B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik ;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan

Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyelenggaraan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai seberapa besar

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat

maupun Pegawai Negeri Sipil, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan untuk

mengukur penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui

seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

kepada masyarakat.


1. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kekuatan dari Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Untuk mengukur secara berkala sejauh mana penyelenggaraan pelayanan

yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

D. SASARAN

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini adalah masyarakat

maupun Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk melakukan konsultasi maupun

koordinasi di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Survei ini melibatkan 32 responden, yang diminta untuk mengisi kuesioner yang

telah disediakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan

Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah kinerja unit pelayanan Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi 9 unsur

pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan;

2. Prosedur;

3. Waktu Pelayanan;

4. Biaya / Tarif;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;

8. Maklumat Pelayanan;

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.


F. MANFAAT PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

1. Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan

perbaikan mutu pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat;

2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat;

3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan oleh Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat

terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan

pelayanan publik;

4. Sebagai alat untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari

masing–masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

5. Sebagai bahan pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi

(strategy and action plan) perbaikan kinerja secara menyeluruh pada

periode berikutnya;

6. Sebagai upaya membandingkan tingkat kepuasan saat ini dengan

periode sebelumnya;

7. Sebagai sarana memacu persaingan positif antar bidang pelayanan

publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;


BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PROFIL ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2019

tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan,

menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan

dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas

wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan

Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan batas wilayah dan

kawasan perbatasan;

b. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi

kerjasama dan Bidang Koordinasi Pelaksanaan Monev Pengelola

Perbatasan:

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi

kerjasama dan Bidang Koordinasi Pelaksanaan Monev Pengelola

Perbatasan;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan wilayah

negara dan kawasan perbatasan;

e. Penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan


f. Pelaksaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasni

Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di Lingkungan BPPD Provinsi

Kalimantan Barat ;

g. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan kawasan perbatasan,

penyusunan program dan anggran pembangunan kawasan perbatasan

sesuai dengan skala prioritas, pengkoordinasian pelaksanaan

pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, fasilitasi

penegasan pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara,

penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan

zona pengembangan ekonom, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona

lainnya di kawasan perbatasan;

h. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

i. Pelaksanaan Administrasi BPPD dan;

j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di Bidang Pengelola Kawasan perbatsan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Adapun visi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat adalah: “Terwujudnya Pelayanan Prima Informasi dan Dokumentasi”.

Untuk mewujudkan visi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi Berkualitas

2. Mewujudkan pengembangan System Layanan Informasi dan Dokumen

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM LAyanan Informasi dan

Dokumentasi


B. PENGERTIAN DAN UNSUR SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tindakan pengukuran

secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari penyelenggara pelayanan publik.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan alat bantu

berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan

sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 (

Sembilan ) unsur yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.


6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan

pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

C. METODOLOGI DAN TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN SKM

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data

yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face

to face interviews) atau menggunakan kuesioner terstruktur. Adapun responden

dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan

masyarakat/pegawai SKPD pengguna layanan yang datang ke kantor BPPD

Provinsi Kalbar.

Tahap-tahap pelaksanaan SKM sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Penyiapan Bahan

Dalam penyusunan SKM, kuesioner digunakan sebagai alat bantu

pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan.


Bagian dari kuesioner terdiri dari 2 ( dua ) bagian yaitu :

Bagian I : berisi identitas / data responden meliputi nama responden,

Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan perkerjaan.

Bagian II : berisi Pengumpul Data.

Bagian III : berisi Pendapat Masyarakat/Responden tentang

pelayanan.

Bagian IV : berisi Saran Perbaikan dan Harapan

Adapun bentuk jawaban dari setiap unsur layanan diberi nilai

persepsi:

1 = Tidak Baik/Tidak Mudah, diberi nilai persepsi 1;

2 = Kurang Baik/Kurang Mudah. Diberi nilai persepsi 2;

3 = Baik/Sesuai/Mudah, diberi nilai persepsi 3;

4 = Sangat Baik/Sangat Mudah, diberi nilai persepsi 4.

2. Tahap Pengolahan Data

Setelah selesai pelaksanaan pembuatan kuesioner maka memasuki

tahapan pengolahan data. Tahapan yang dilakukan adalah :

1. Receiving Baching, tahap ini meliputi penerimaan dokumen dan

pengelompokan dokumen berdasarkan unit pelayanan;

2. Uji Kualitas Data, uji ini dilakukan untuk mengetahui profil responden dan

kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis

objektifitas. Data persepsi masyarakat dikompilasikan dengan data

responden berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan

terakhir dan pekerjaan;


3. Tahap penghitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat, yang melalui 3 (

tiga ) tahapan, yaitu :

a. Nilai rata-rata per unsur kategori pelayanan;

b. Nilai rata-rata tertimbang dengan mengkalikan nilai rata-rata per

unsur kategori pelayanan dengan 0,111;

c. Nilai indeks layanan pada unit pelayanan dengan cara

menjumlahkan 9 (sembilan) unsur kategori pelayanan dengan

mengkalikan nilai dasar 25.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata–rata tertimbang”

masing–masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan

masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara

25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Mutu Pelayanan :

A ( Sangat Baik ) : 88,31 – 100,00

B ( Baik ) : 76,61 – 88,30

C ( Kurang Baik ) : 65,00 – 76,60

D ( TIdak Baik ) : 25,00 – 64,99

IKM Unit Pelayanan X 25


BAB III

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

A. PROFIL/KARAKTERISTIK RESPONDEN

Tabel 1

Karakteristik Responden

NO KARAKTERISTIK INDIKATOR FREKUENSI PERSENTASE

1 UMUR ≤ 18 0

19-25 12

26-35 8

36-45 6

46-55 6

≥ 56 0

2 KELAMIN L 24

P 8

3 PENDIDIKAN ≤ SD 0

SLTP 0

SLTA 12

DIPLOMA 3

S-1 17

≥ S2 0

4 PEKERJAAN PNS 15

SWASTA 3

WIRAUSAHA 0

PELAJAR 11

RUMAH TANGGA 0

PEGAWAI BUMN 0

LAIN 0


Dari 50 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 32 kuesioner yang diisi oleh

responden yang ada di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Kalbar.

Dalam tabel 1 dapat kita lihat bahwa tidak semua responden mengisi

data pribadi secara lengkap, terutama pada pengisian data Usia/Umur.

Adapun pengguna layanan terbanyak terdapat pada rentang usia antara 31

sampai 50 tahun dan didominasi oleh pengguna layanan berjenis kelamin laki-

laki, walaupun dari hasil yang terlihat bahwa hanya terdapat selisih banyak

antara pengguna layanan perempuan dan laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari

tingkat pendidikan yang terbanyak adalah responden dengan tingkat

pendidikan S-1 dan untuk pekerjaan PNS, sebagai responden terbanyak.

B. HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Jumlah Responden dipilih secara acak sesuai dengan masyarakat yang

datang untuk konsultasi/koordinasi maupun permintaan data. Untuk memenuhi

akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan sebanyak 50

orang dari jumlah populasi penerima layanan per tahun. Hal ini dikarenakan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan

OPD atau Perangkat Daerah baru dan mulai melaksanakan Pelayanan Publik

sejak Maret 2020 sehingga jumlah responden terpilih ditetapkan hingga awal

September 2020 sebanyak 32 orang.

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kalbar dilaksanakan pada lingkungan BPPD Provinsi Kalbar. Waktu pengukuran

dilaksanakan mulai tanggal 01 Maret s.d 09 September 2020 ( 6

Bulan ) dimulai dengan pembagian kuesioner kepada masyarakat/pegawai

OPD pengguna layanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kalbar.


Tabel 2

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada BPPD Provinsi Kalbar

No. Nama Satker

Nilai SKM

Mutu Pelaya

nan

Unsur Penilaian

Tindak

Lanjut Hasil Survei

Pelaksana Survei

Nilai Terendah

Nilai Tertinggi

Nama Unsur

Ada

Tidak Mandir

i Pihak ke-3

1.

BPPD

Prov.

Kalbar

80,21 Baik 2,65 3,69

Terendah:

Kecepatan Pelayanan

Tertinggi:

Kesesuaian/Kewajaran

Biaya

√

√

Tabel diatas merupakan perhitungan SKM secara menyeluruh dari mulai

dari Sekretariat hingga Bidang di BPPD Provinsi Kalbar. Belum melakukan

perhitungan terpisah. Dari skor rata–rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan

yang memperoleh nilai terendah yaitu : Kecepatan Pelayanan dengan nilai

2,65. Meski nilai tersebut dikategorikan baik, namun atas dasar penilaian

masyarakat terhadap kecepatan pelayanan yang diberikan kepada BPPD

Provinsi Kalbar, maka perlu dipahami bersama bahwa BPPD Provinsi Kalbar

dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah berdasarkan standar

pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu :

Kesesuaian/kewajaran biaya dengan nilai 3,69. Dapat disimpulkan bahwa

Kesesuaian/kewajaran biaya (Tanpa dipungut biaya) yang diberikan oleh BPPD

Provinsi Kalbar kepada pengguna layanan sangat baik. Hal ini terutama

didukung oleh seluruh pegawai BPPD Provinsi Kalbar mulai dari Pejabat

Pimpinan Tinggi, Administrator hingga pelaksana yang ada di Lingkungan BPPD

Provinsi Kalbar yang kompeten di bidangnya masing-masing dan memiliki

komitmen yang sama dalam memahami permasalahan dan memberikan

solusi.


Dengan demikian, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan BPPD Provinsi

Kalbar Baik dengan nilai IKM sebesar 80,21.

Tabel 3

REKAPITULASI NILAI UNSUR PELAYANAN

No. Unsur Pelayanan NRR IKM Mutu Kinerja Unit

Pelayanan

1 Persyaratan 3,156 78,9 B Baik

2 Prosedur 3,156 78,9 B Baik

3 Waktu Pelayanan 3,031 75,77 C Kurang Baik

4 Biaya/Tarip 3,719 92,97 A Sangat Baik

5 Produk Layanan 3,094 77,35 B Baik

6 Kompetensi Pelaksana 2,938 73,45 C Kurang Baik

7 Perilaku Pelaksana 3,219 80,47 B Baik

8 Sarana dan Prasarana 3,656 91,4 A Sangat Baik

9 Penanganan Pengaduan 2,938 73,45 C Kurang Baik

Hasil SKM/Nilai IKM

3,209

80,22

B

Baik

Berdasarkan tabel 3 tentang Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan diatas,

bahwa dilakukan penilaian untuk menjelaskan hubungan yang kompleks

antara satu unsur dengan unsur pelayanan lain. Penilaian unsur terendah

sebagian besar terletak pada unsur waktu pelayanan, kompetensi


pelaksana dan penanganan pengaduan. Sedangkan unsur tertinggi yaitu

pada unsur biaya/tarif layanan serta Sarana dan Prasarana.

C. SARAN PERBAIKAN DARI RESPONDEN

Adapun beberapa saran perbaikan yang diberikan responden sebagai

berikut:

1. Agar ditingkatkan pelayanan publik

2. Pertahanankan pelayanan yang sudah baik

3. Memberikan pelayanan dengan ramah

4. Perlu lebih banyak menginput data dan informasi dalam website

D. TINDAKLANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Dari hasil analisa terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan, maka perlu

ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas

dimulai dari unsur pelayanan terendah atau paling buruk hasilnya hingga yang

paling baik. Selanjutnya direncanakan tindak lanjut dengan prioritas jangka

pendek.

Tabel 4

TINDAK LANJUT HASIL SKM

No Prioritas

Unsur

Nilai

IKM

Keluhan Program/

Kegiatan

Wak

tu

Penanggung

Jawab

1 Kompetensi Pelaksana

73,45 Kurang memahami tatacara pelayanan

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

2020 Kepala BPPD Provinsi Kalbar

2 Penanganan Pengaduan

73,45 Belum berfungsi optimal

Belum ada responden yang mohon penanganan pengaduan

2020


3 Waktu Pelayanan

75,77 Belum bisa cepat memberikan data/informasi

Kemampuan petugas belum optimal

2020

4 Persyaratan 78,9 Masih kurang lengkap syarat yang diberikan

Diusahakan melengkapi syarat responden

2020

5 Prosedur 78,9 Sesuai Ditingkatkan kembali

2020

6 Prosedur

Layanan

77,35 Masih perlu input data/informasi perbatasan

Penambahan data perbatasan dari Bidang/Bagian

2020

7 Perilaku Pelaksana

80,47 Sesuai Lebih ditingatkan keramahan, membarikan pelayanan dengan baik

2020

8 Biaya/Tarip 92,97 Sesuai (Tidak dipungut biaya)

Sesuai 2020

9 Sarana dan

Prasarana

91,4 Sudah hamper terpenuhi

Perlu menambah informasi dalam bentuk pamphlet, brosur dll

2020


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang

disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar sehingga rencana perbaikan yang akan

dirumuskan benar–benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat

pengguna pelayanan publik. Dari uraian pada bab–bab sebelumnya dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai IKM Tahun 2020 pada BPPD Provinsi Kalbar sebesar 80,21. Artinya mutu

pelayanan dan kinerja pelayanan BKD Provinsi Kalbar dikategorikan baik;

2. Responden berjumlah 32 orang yang merupakan pengguna layanan

terbanyak pada rentang usia antara 9 sampai 25 tahun dan kebanyakan

didominasi oleh laki-laki, berstatus Mahasiswa. Sedangkan tingkat

pendidikan yang terbanyak pada pengguna layanan adalah S-1 dengan

pekerjaan sebagai PNS;

3. Dari skor rata–rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang

memperoleh nilai terendah yaitu : Kecepatan Pelayanan (2,65). Sedangkan

unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu :

Kesesuaian/Kewajaran Biaya senilai (3,69).

4. Secara umum keluhan yang disampaikan oleh responden berkaitan

dengan ketepatan waktu pegawai BPPD/petugas untuk hadir di kantor

melaksanakan piket. Selain itu berupa saran peningkatan kualitas

pelayanan yang sudah ada dan harus dipertahankan.


B. REKOMENDASI

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan

komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh

pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana

pelayanan publik, maka :

1. Untuk selalu berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan visi Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat “Mewujudkan

Pelayanan Prima Informasi dan Dokumentasi”.

2. Di sisi lain pengguna layanan baik yang berasal dari masyarakat,

mahasiswa maupun pegawai negeri sipil diharapkan ikut membantu,

dalam melengkapi syarat berkas–berkas layanan dalam rangka

memudahkan proses pelayanan serta tidak bersifat apatis terhadap

upaya–upaya peningkatan pelayanan.

3. Secara umum dengan persepsi dan penilaian yang “BAIK” dari

masyarakat, tentu masih ada hal–hal yang perlu mendapatkan perhatian

terutama dalam menindaklanjuti saran perbaikan dari responden yang

telah disebutkan diatas.


Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMA Pembina Utama Madya

NIP. 19690308 198803 1 003

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETUGAS PELAYANAN

PENERIMAAN RESPONDEN

Pontianak,

September 2020

Kepada Nomor : 065/482 /BPPD-A Yth. Kepala Biro

OrganisasiSetda Sifat : Penting ProvinsiKalbar Lampiran : 1 (satu) Berkas c.q.

BagianTatalaksana Hal : PenyampaianHasil Survey KepuasanMasyarakat

(SKM) terhadapPelayananPublikpadaBPPDProvinsiKalbar.

Di-

TEMPAT

MenindaklanjutisuratGubernurKalimantan Barat Nomor065 / 1590 / OR-

Btanggal9 Juli 2020 Hal : SurveiKepuasanMasyarakat (SKM) Tahun 2020,

denganinidisampaikanLaporanHasil Survey

KepuasanMasyarakatterhadapPelayananPublikpada BPPD Provinsi Kalimantan

Barat Periode Survey 01 Maret 2020 s/d 09 September 2020 ( 6 bulan )

dalambentuk Soft copy dan hard copy besertalampiran-lampirannya, terdiridari :

1. IndekKepuasanMasyarakat (IKM) 1 Semester Tahun 2020

2. Pengolahan Data Hasil SKM Per Rspondendan Per UnsurPelayanan

3. LembarKuisioner

Demikian, atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Pontianak Telepon/Fax (0561) 738408

PONTIANAK Kode Pos 78121

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAHPROVINSI KALIMATAN BARAT

Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMA Pembina UtamaMadya

NIP. 19690308 198803 1 003

Pontianak, 1 Juli 2020

Kepada Nomor : 194/ /BPPD-A Yth. Gubernur Kalimantan Barat Sifat : Penting/Segera Melalui Sekretaris Daerah Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pengajuan SPT Kepala BPPD

ProvinsiKalbar. Di-

Tempat

Menindaklanjuti Nota Gubernur Kalimantan Barat

telahmenugaskanKepalaBadanPengelolaPerbatasan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat

dalamrangkamenghadiridansekaligusmewakiliGubernurpadaacaraSerahTerimaBara

ngKebutuhanPokokdari Sarawak Malaysia, denganini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan di maksud yang diselenggarakanpada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Juli2020

Pukul : 09.30 WIB s.d selesai

Tempat : PosLintas Batas Negara (PLBN) Aruk di SajinganBesar

2. Berkenaan dengan itu, apabila Bapak tidak berpendapat lain terlampir

disampaikan Surat Perintah Tugas atas nama Drs. Alexander Rombonang,

MMA selaku KepalaBadanPengelolaPerbatasan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat dan Muhammad SupraptostafPelaksana.

Demikian disampaikan, mohonarahandanpersetujuan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Pontianak Telepon/Fax (0561) 738408

PONTIANAK Kode Pos 78121

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMA Pembina UatamMadya

NIP. 19690308 198803 1 003

laporan survey kepuasan masyarakat terhadap...

Documents