laporan raker 130607

Laporan Hasil Rapat Laporan Hasil Rapat Laporan Hasil Rapat Laporan Hasil Rapat KerjaKerjaKerjaKerja

Kementerian Koordinator Bidang Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesra

dengandengandengandengan

Calon Anggota DJSNCalon Anggota DJSNCalon Anggota DJSNCalon Anggota DJSN

Pemberian Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja

Bukan Standard Baku Sistem Jaminan Sosial

Ruang Rapat Kementerian Koord. Bidang Kesra Rabu, 13 Juni 2007

Halaman 1 dari 26

Daftar IsiDaftar IsiDaftar IsiDaftar Isi

Uang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja

1. Hasil Rapat dan Rekomendasi

2. Daftar Kehadiran

3. Pokok-pokok Pikiran:



Halaman 2 dari 26

Hasil Rapat danHasil Rapat danHasil Rapat danHasil Rapat dan Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

Uang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa KerjaUang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja

1. PENYELENGGARAAN

a. Hari/tanggal : Rabu, 13 Juni 2007

b. Jam : 10.00 – 13.30 WIB

c. Tempat : Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Kesra

d. Peserta : 17 orang, terdiri dari:

� 3 orang perwakilan Kedeputian Bidang Kesejahteraan dan perumahan rakyat

� 10 orang dari 15 orang calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

� 1 orang fasilitator Rakerda SJSN (Departemen SosialO

� 3 orang perwakilan GTZ-SHI Indonesia.

e. Pimpinan : Dr. Adang Setiana (Calon Anggota DJSN)

f. Agenda rapat : � Persiapan International Executive Seminar

� Materi Rakerda SJSN

� Informasi RPP Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja

2. RISALAH RAPAT

a. Umum

Rapat dibuka oleh Dr. Adang Setiana, Deputi Bidang Koordinator Perlindungan

Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koord. Bid. Kesra dengan

menginformasikan bahwa Menko Kesra diminta masukan untuk bahan pidato

Presiden yang akan disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2007 di depan DPR RI.

Pada kesempatan tersebut diharapkan perkembangan implementasi SJSN dapat

dimasukan dalam pidato Presiden. Sedangkan Calon Anggota DJSN diharapkan

dapat menyampaikan bahan-bahan untuk pidato Presiden yang akan di himpun

paling lambat tanggal 1 Juli 2007.

Halaman 3 dari 26

b. Persiapan International Executive Seminar

Dari Perwakilan GTZ-SHI Indonesia menyatakan siap mendukung rencana

tersebut dengan usulan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan pokok-pokok masalah yang akan dipelajari dari

negara lain dan manfaatnya bagi pelaksanaan SJSN.

2. International Executif Seminar sebaiknya dilakukan setelah pelantikan

anggota DJSN.

3. Untuk mempersiapkan International Executif Seminar secara teknis

diperlukan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

c. Perbaikan bahan Rakerda

Usul/saran penyempurnaan bahan pemaparan yang akan ditampilkan pada

Rakerda di 11 provinsi:

1. Tugas BPJS untuk “Pemotongan Upah” dihilangkan, karena yang memotong

upah adalah pemberi kerja yang kemudian menyetorkannya ke BPJS.

2. Paparan tentang perbedaan ASKESKIN dengan SJSN tidak perlu ditampilkan,

karena ASKESKIN bukan program SJSN.

3. Sebelum PP Pengganti PP No. 25 Tahun 2000 diterbitkan, urusan

Pemerintahan yang diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah diatur

dalam PP No. 25 Tahun 2000.

d. RPP tentang Jaminan PHK

Bambang Poerwoko MA., PHD. menjelaskan tentang uang pesangon dan

penghargaan masa kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Pasal 156. Bambang Poerwoko MA., PHD. Bahwa uang

pesangon dan penghargaan masa kerja bukan program jaminan sosial, sehingga

PT. Jamsostek tidak berkewajiban mengelolanya. Perusahaan harus

menyediakan anggaran untuk menanggulangi masalah pemutusan hubungan

kerja. Solusi yang ditawarkan adalah melalui asuransi pengangguran

(unemployment insurance), sedangkan Indonesia masih belum mampu

menyelenggarakan asuransi pengangguran. Dengan iuran antara 3-9% dari upah

serta labourmarket harus hidup. Tanggapan terhadap paparan Bambang

Poerwoko antara lain sebagai berikut:

1. Pesangon sebaiknya diasuransikan,

2. Perlu dipertimbangkan untuk restrukturisasi pesangon yang diatur

UU No. 13/2003.

Halaman 4 dari 26

e. Kesimpulan/Rekomendasi dan Agenda Tindak Lanjut

1. International Executif Seminar:

a. Bertujuan untuk mempelajari policy government dan mekanisme

koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.

b. Mulai dipersiapkan sambil menunggu Peraturan Presiden tentang

Pengangkatan Ketua dan Anggota DJSN.

c. Mengidentifikasi negara-negara yang akan dikunjungi.

2. Rakerda SJSN:

a. Dilakukan penyempurnaan bahan pemaparan Rakerda SJSN.

b. Pertanyaan yang sering diajukan oleh daerah beserta jawabannya agar

dicetak dan dibagikan kepada Calon Anggota DJSN dan Tim Fasilitator.

c. Rakerda di Kepulauan Riau Tanggal 24-26 Juni 2007.

3. Rapat yang akan datang Rabu Tanggal 20, Juni 2007 di kantor Menko Kesra

dengan agenda:

a. Laporan Hasil sosialisasi di NTT

b. Draft Naskah Akademik RUU BPJS

Halaman 5 dari 26

Daftar Kehadiran Daftar Kehadiran Daftar Kehadiran Daftar Kehadiran

Uang Pesangon dan PenUang Pesangon dan PenUang Pesangon dan PenUang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerjaghargaan Masa Kerjaghargaan Masa Kerjaghargaan Masa Kerja Rabu, 16 Mei 2007 Hotel Millenium, Jakarta

Kehadiran No. Nama

Hadir Tidak Hadir

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Drs. Soekamto

Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial

�

2. Drs. Ponco Respati N

Staf Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial

�

3. Dra. Endang Sri Mulyani

Staf Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial

�

Calon Anggota DJSN

1. Prof. Dr. Hasbullah Thabrani, MPH., DR(PH). �

2. Drs. Marwanto Harjowiryono., MA. �

3. Dr. H. M. Bambang Pranowo �

4. Ir. Tianggur Sinaga MA. �

5. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt., M.Sc. �

6. Dr. Adang Setiana �

7. Drg. Moeryono Aladin, SIP., MM . �

8. Drs. Suparwanto, MBA. �

9. Dr. Bambang Poerwoko, SE., MA. �

10. Drs. Djoko Sungkono, MM. �

11. T. Arsen Rickson, SH. �

12. Ir. Hariadi B. Sukamdani, MM. �

13. Drs. Timur Soetanto �

14. Drs. H. Syukur Sarto �

15. Drs. Ridwan Monoarfa �

Departemen Terkait

1. Dr. Donald Pardede, MPPM.

Kabid. Pemeliharaan Jaminan Kesehatan, P2JK, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan

�

2. Lisning Sri Hastuti, SH.

Direktur Jaminan Sosial, Departemen Sosial

�

PT. ASKES Indonesia (Persero)

1. Dr. I. Gede Subawa, M. Kes.

Direktur Operasional

�

Tim Ahli (GTZ-SHI Indonesia)

1. Dr. M. W. Manicki (Team Leader) �

2. Dr. Asih Eka Putri (Senior Advisor) �

3. A. A. Oka Mahendra, SH. (Legal Specialist) �

Halaman 6 dari 26



Bahan Pertemuan Calon Anggota DJSN 13 Juni 2007

Disusun oleh : Bambang Poerwoko MA., PhD.

Halaman 7 dari 26

Pemberian Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja Bukan Standard Baku Sistem Jaminan Sosial

I. POIN-POIN KUNCI PHK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah suatu peristiwa hilangnya penghasilan pekerja

karena pemberi kerja memberhentikan sebagian pekerjanya untuk tujuan kelangsungan

usaha di masa datang. Pengunduran diri dan atau tindakan kriminal yang dilakukan

pekerja sehingga perusahaan memberhentikan yang bersangkutan tidak termasuk

katagori PHK standard baku, kecuali UU memberikan toleransi hak pesangon sesuai

Pasal 156 UU No. 13/2003. Hak hak normatif timbul mengacu pada ”good conduct”.

Seseorang harus berperilaku good conduct sebagai suatu syarat untuk mendapatkan

manfaat dasar jaminan sosial sebagaimana berlaku universal dan telah dipraktekkan

dalam penyelenggaraanprogram Jamsostek yang berdasarkan UU No. 3/1992.

Karena itu, PHK yang terkait dengan pemberian uang pesangon dan uang penghargaan

masa kerja sebagaimana mengacu pada UU No. 13/2003 tidak lazim menjadi tanggung-

jawab dan atau tidak pada tempatnya untuk diserahkan pengelolaannya kepada badan

penyelenggara jaminan sosial seperti PT Jamsostek berapapun besarnya iuran. Uang

pesangon dan uang penghargaan masa kerja sangat berbeda nilainya: (a) uang

pesangon hanya berlaku sampai dengan 9 tahun masa kerja sedang uang penghargaan

masa kerja berlaku untuk 24 tahun sehingga terkait dengan masa kerja lalu (past service

liability = PSL). Karena perbedaan penilaian, maka risiko yang timbul sebagai akibat

implementasi Pasal 156 UU No. 13/2003 tidak dapat dialihkan kepada PT Jamsostek

melainkan dikelola oleh persuahaan sebagai bagian dari retensi perusahaan. Jika

dipaksakan, PT Jamsostek bisa bangkrut karena moral hazards yang tinggi. Selain itu,

juga pesangon masih berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri. Hal ini tidak lazim

dan berrisiko bagi penyelenggara. Karena itu, PT Jamsostek harus diselamatkan agar

penyelenggaraan JKK, JK, JHT dan JPK sesuai UU No. 3/1992 dapat berkelanjutan.

Sifat utama dari suatu program jaminan sosial yang memberikan manfaat tunai kepada

peserta adalah bahwa manfaat yang diberikan ”harus terukur dalam arti sesuai

kecukupan pendanaan”. Kemudian program tersebut harus dikelola dengan mekanisme

asuransi atau tabungan. Asuransi dan tabungan dalam hal ini adalah sebagai alat atau

Halaman 8 dari 26

metoda yang digunakan untuk menentukan manfaat dasar dalam sistem jaminan sosial.

Asuransi dan tabungan adalah bentuk penanganan risiko yang terstruktur dalam

program jaminan sosial sedang pesangon dan penghargaan masa kerja adalah manfaat

dalam bentuk uang belaka yang tak terstruktur dalam program jaminan sosial.

Adapun penanganan risiko yang terstruktur dalam sistem jaminan sosial bersifat

universal seperti program kecelakaan kerja, program kematian, program pelayanan

kesehatan dan program hari tua. Kecelakaan kerja, sakit dan kematian adalah suatu

kerugian yang dapat menimpa setiap tenaga kerja tanpa pandang bulu sehingga

menimbulkan hilangnya sebagian penghasilan. Hari tua adalah berakhirnya masa kerja

karena usia pensiun tiba sehingga dapat menimpa setiap tenaga kerja. Karena itu,

program program tersebut di atas dapat dialihkan melalui sistem asuransi sosial yang

bersifat wajib menurut UU. Risiko risiko tersebut merupakan risiko murni. Pemutusan

hubungan kerja tidak sepenuhnya sebagai risiko murni melainkan ada unsur

kesengajaan (moral hazard). Karena itu, asuransi PHK atau asuransi sementara tidak

bekerja dan atau unemployment insurance dapat diselenggarakan sebagai pengganti

pemberian uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Persyaratan untuk

menyelenggarakan asuransi pengangguran diperlukan kehadiran lembaga bursa tenaga

kerja untuk penempatan kerja kembali bagi tenaga kerja yang ter-PHK dengan

pengawasan yang begitu ketat guna minimalisasi moral hazard.

Manfaat asuransi pengangguran bersifat dasar dan diberikan secara berkala sampai

dengan selama lamanya 1 tahun. Tujuan memberikan manfaat dasar adalah untuk

memenuhi kebutuhan pokok selagi tidak bekerja. Berbeda dengan pesangon dan dengan

sendirinya penghargaan masa kerja yang memberikan manfaat kelipatan upah seperti

saldo tabungan sehingga tidak dapat dibiayai dengan iuran karena itu harus dikelola oleh

perusahaan. Kemudian manfaat pesangon dan penghargaan masa kerja belum tentu

berlaku bagi semua tenaga kerja, karena ternyata masih banyak tenaga kerja yang

mengalami pensiun. Pesangon dan penghargaan masa kerja merupakan program yang

tak terstruktur, karena sebagai kebijakan internal perusahaan untuk thank-giving to the

leaving employee. Supaya pesangon dan penghargaan masa kerja tidak memberatkan

perusahaan, maka besarnya manfaat yang diberikan sebaiknya berdasarkan pada

kemampuan keuangan perusahaan.

Badan penyelenggara sistem jaminan sosial atau institusi jaminan sosial dimanapun

berada hanya berfungsi mengelola dana dana titipan dari masyarakat untuk penetapan

manfaat lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jaminan sosial dan juga

Halaman 9 dari 26

mengacu pada UU jaminan sosial. Institusi jaminan sosial bukanlah lembaga yang segala

galanya melainkan posisinya sangat tergantung dari peranan pasar modal untuk

pengembangan dana kemudian fungsi bursa tenaga kerja untuk penempatan kembali

dan seterusnya tingginya tingkat kepatuhan terhadap K3 dan pola hidup sehat dari

masyarakat itu sendiri. Dalam hal badan penyelenggara mengalami defisit karena iuran

tidak mencukupi, maka badan penyelenggara akan mengajukan kekurangan kepada

Pemerintah dalam hal ”jaminan sosial yang berbasis fiskal”. Sebaliknya badan

penyelenggara akan melakukan klaim kekurangan kepada perusahaan peserta melalui

Tripartit, karena sistem jaminan sosial berbasis pada pendanaan penuh oleh peserta.

Best-practice to the provision of defined benefit pension plan adalah bahwa jika dalam

penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti yang terkait dengan perhitungan PSL

selalu terjadi defisit. Karena itu, kekurangannya menjadi tenggung-jawab pemberi-kerja

sebagai pendiri dan bukan tanggung-jawab ”Dana Pensiun” sebagai badan

penyelenggara karena dana pensiun ditunjuk oleh pendiri. Secara universal, program

pensiun manfaat pasti masih bisa diterima sebagai salah satu cabang jaminan sosial

yang bersifat univeral, karena berlaku pembayaran iuran oleh peserta yang ditopang

dengan kepesertaan yang signifikan ditambah syarat dengan masa kepesertaan selama

lamanya 20 tahun untuk mendapatkan manfaat hari tua yang bersifat dasar walaupun

manfaatnya ditetapkan lebih dulu.

II. SEBAB-SEBAB PHK

Penyebab-penyebab PHK adalah pada umumnya perusahaan mengalami kesulitan

likiditas sehingga terpaksa memberhentikan sebagian pekerjanya atau melakukan

divestasi supaya terjadi survival of the firm. Karena itu, jelas menjadi tanggung-jawab

pemberi-kerja dalam memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Kenapa perusahaan megalami kesulitan finansial dan hal ini secara tidak langsung terkait

dengan berbagai pungutan resmi yang tak-terukur sehingga perusahaan tidak lagi

mampu untuk beroperasi. Maka diperlukan tata kelola yang baik (good governance) di

institusi pemerintah yang terkait dengan kebijaksanaan publik.

PHK secara tidak langsung juga terkait dengan kebijaksanaan publik (public policy)

sehingga pemerintah harus bertanggung-jawab untuk mengaktifkan kembali fungsi labor

market agar pekerja yang ter PHK dapat diperkerjakan kembali baik melalui program

padat karya maupun program pendidikan wirausaha dengan memberlakukan micro

Halaman 10 dari 26

financing policy. Dengan menghidupkan kembali fungsi labor market yang menjadi

tanggung-jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, maka asuransi

pengangguran (unemployment insurance) dapat diselenggarakan melalui sistem jaminan

sosial karena bersifat universal: yaitu memberikan manfaat dasar sampai secara berkala

dengan maksimal 1 tahun. Namun demikian, badan penyelenggara masih mendapat

subsidi dari pemerintah apabila penyelenggaraannya mengalami defisit khusus untuk

PHK yang bersifat masal (massive layoff).

Asuransi pengangguran berbeda dengan pemberian uang pesangon dan uang

penghargaan. Asuransi pengangguran diselenggarakan di 60 negara dan merupakan

bagian dari cabang cabang jaminan sosial (baca Konvensi ILO No. 102/1952). Asuransi

pengangguran memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diselenggarakan dengan

syarat menghidupkan kembali fungsi labor market yang memang harus ada di suatu

negara. Manfaat asuransi pengangguran yang diberikan kepada pekerja yang ter-PHK

tidak berdampak PSL sedang pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa

kerja berdampak PSL.

Institusi jaminan sosial dimanapun berada bukanlah suatu lembaga yang segala-galanya

dalam memberikan penggantian uang tunai kepada peserta. Kedudukannya sangat

tergantung dari fungsi dan peranan lembaga lembaga pemerintah lainnya seperti

institusi pajak, labor market, dewan K3 nasional dan instansi instansi pemerintah lainnya

yang terkait dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Instansi instansi tersebut

harus berkordinasi dengan lembagan jaminan sosial yang tidak menimbulkan

konsekuensi biaya, karena tidak lagi bersifat kerjasama.

III. ILUSTRASI DEFISIT DALAM PENYELENGGARAAN PESANGON

Misalkan upah pekerja yang berlaku untuk iuran JPHK = Rp. 1 juta/bulan yang dianggap

konstan sampai dengan 5 tahun dan iuran 7%. Maka besarnya iuran JPHK per tahun

yang harus dibayar pengusaha:

7% x Rp. 1.000.000 x 12 = Rp. 840.000

Halaman 11 dari 26

Dengan bunga 8% / tahun, maka saldo JPHK untuk 5 tahun sebagai berikut:

Tabel 1. Saldo JPHK

Tahun Akumulasi iuran plus bunga Saldo JPHK

1

2

3

4

5

(840.000)(1,08)

(840.000 + 907.200)(1,08)

(840.000 + 1886976)(1,08)

(840.000 + 2944486,08)(1,08)

(840.000 + 4087244,966)(1,08)

Rp. 907.200,00

Rp. 1.886.976,00

Rp. 2.944.486,08

Rp. 4.087.244,97

Rp. 5.321.424,56

Pasal 156 UU No. 13/2003 yang meliputi pemberian pesangon, penghargaan masa kerja

dan penggantian hak tetap merupakan kewajiban pengusaha jika terdapat defisit.

Berikut adalah paparan besarnya santunan JPHK sesuai Pasal 156 UU No. 13/2003 yang

tidak termasuk penggantian hak dengan bunga 8% per tahun.

Tabel 2. Perkiraan defisit dalam penyelenggaraan JPHK

Masa kerja

(1)

Santunan sesuai Pasal

156 UU 13 / 2003

(2)

Saldo JPHK dengan

iuran 7% / bunga 8%

(3)

Surplus/(defisit)

(4)=(3)-(2)

1

2

3

4

5

+/+Rp. 1.000.000

+/+Rp. 2.000.000

+/- Rp. 6.000.000

+/- Rp. 7.000.000

+/- Rp. 9.000.000

Rp. 907.200,00

Rp. 1.886.976,00

Rp. 2.944.486,08

Rp. 4.087.244,97

Rp. 5.321.424,56

(Rp 92.800)

(Rp 113.024)

(Rp 3.055.513,92)

(Rp 2.912.755,03)

(Rp 3.678.575,44)

Penyelenggaraan pesangon menjadi deficit tanpa PSL dan apalagi dengan PSL ….

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Jamsostek mengalami defisit dalam

penyelenggaraan JPHK. Karena itu, PT Jamsostek harus diselamatkan dari beban defisit

kecuali berlaku subsidi dari Pemerintah. Subsidi tidak akan diberikan oleh Pemerintah,

karena untuk orang miskin dalam bentuk BLT. Dengan pembiayaan yang berbasis pada

pooling of fund berarti pengusaha masih terikat dengan kewajiban pembiayaan dalam

hal defisit sama seperti halnya pada program pensiun manfaat pasti yang disponsori

perusahaan perusahaan.

Penggunaan cadangan teknis JKK-JK untuk menutup defisit JPHK bukan standard baku

dalam sistem jaminan sosial. Standard baku dalam sistem jaminan sosial adalah bahwa

subsidi silang hanya berlaku antar peserta dalam satu program: yaitu subsidi silang

Halaman 12 dari 26

antar peserta dalam program JKK dan seterusnya dalam program JK. Jika dipaksakan,

merupakan pelanggaran hukum di kemudian hari (baca UU No. 40/2004 tentang SJSN).

Karena itu, penggunaan cadangan teknis JKK-JK pada prinsipnya hanya ditujukan untuk:

a. Memperbaiki santunan kematian karena kecelakaan kerja;

b. Memperbaiki santunan kematian karena sakit;

c. Meningkatkan biaya perawatan medis karena kecelakaan kerja;

d. Meningkatkan uang kubur karena meninggal sakit / meninggal kec kerja;

e. Meningkatkan santunan sementara tidak mampu bekerja karena kec kerja;

f. meningkatkan biaya rehabilitasi untuk kasus kecelakaan kerja;

g. Meningkatkan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja;

h. Memperbaiki santunan berkala kepada ahli waris karena meninggal kec kerja;

i. Memperbaiki santunan berkala kepada yang mengalami cacad total kec kerja;

j. Membiayai kemungkinan terjadinya peristiwa katastrop.

IV. PENUTUP

Pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana mengacu

pada Pasal 156 UU No. 13/2003 adalah bukan standar baku sistem jaminan sosial.

Pesangon dan penghargaan masa kerja adalah suatu ”retensi” yang harus dianggarkan

setiap perusahaan untuk menanggulangi bencana sosial. Simulasi hasil perhitungan

penyelenggaraan pesangon adalah defisit walaupun tanpa perhitungan PSL (lihat Tabel

2). Jika dipaksakan, PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara akan bangkrut, karena

iuran yang ditetapkan 7% tidak dapat memenuhi kewajiban Pasal 156 UU No. 13/2003.

Subsidi antar program jamainan sosial tidak diperkenankan (baca UU No. 40/2004).

Cadangan teknis JKK-JK disamping merupakan kewajiban aktuaria, juga ditujukan untuk

memperbaikan santunan JKK-JK dan mengatasi katastrop. Jika klaim JKK-JK kurang dari

40%, maka PT Jamsostek harus memperbaiki JKK-JK dan atau sebaliknya mengurangi

iuran JKK terutama bagi perusahaan peserta Jamsostek yang mendapatkan predikat

”zero accident at work”.

Halaman 13 dari 26

Bahan Presentasi

1

PEMBAHASAN: PESANGON VERSUS ASURANSI PENGANGGURAN

B. Purwoko, MA, PhD,

Ahli asuransi makro

Calon anggota DJSN

Masukan Rapat Calon Anggota DJSN di Kantor MenkoKesra Jakarta, Rabu, 13 Juni 2007

2

1. PENGERTIAN JAMINAN SOSIAL

a. ILO (1998) mendefinisikan jaminan sosial sebagai:

“perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk

masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik

terhadap tekanan tekanan ekonomi dan sosial bahwa jika

tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan

hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit,

persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja,

cacat, hari tua dan kematian dini, perawatan medis

termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang

membutuhkan”

………… Proteksi sosial diadakan oleh negara melalui

pemerintah adalah untuk memberikan manfaat manfaat

yang terkait dengan sakit / persalinan, kecelakaan kerja,

kematian, hari tua, PHK dan bantuan tunai bagi setiap

masyarakat yang membutuhkan.

Halaman 14 dari 26

3

b. 9 cabang / program jaminan sosial

(1). Kecelakaan kerja,

(2). Kematian dan ahli waris,

(3). Pemeriksaan kesehatan,(4). Perawatan medis,

(5). Persalinan,

(6). Cacad parsil dan cacad total,

(7). Pengangguran,(8). Hari tua,

(9). Perlindungan keluarga.

Setiap negara wajib menyelenggarakan program jaminan

sosial sekurang kurangnya 4 cabang sesuai dengan

kondisi ekonomi dan keadaan tenaga kerja.

Tidak ada pesangon dan penghargaan masa kerja.

Semua negara mengadopsi Konvensi ILO No. 102 / 1952.

4

c. 9 prinsip jaminan sosial

- Jaminan sosial sebagai hak masyarakat menurut UU;

- Kepesertaan bersifat wajib menurut UU;

- Program program jaminan sosial harus terkait dengan

pemeliharaan pendapatan dan bantuan tunai;

- Manfaat seharusnya bersifat portabel;

- Iuran jaminan sosial merupakan komponen pajak;

- Asas solidaritas antar generasi, profesi dan wilayah;

- Sistem penyelenggaraan tak berorientasi pada laba

akan tetapi boleh melakukan generasi pendapatan

bagi kepentingan peserta;

- Badan hukum publik menyerupai “Bank Sentral”- Badan penyelenggara memiliki otoritas penuh dalam

penindakan hukum;

Halaman 15 dari 26

5

2. KAJIAN AKADEMIK MENGENAI PESANGON

a. Pesangon adalah salah satu bentuk penghargaan seperti

upah, tunjangan jabatan, tunjangan lain, uang cuti, uang

makan dan insentif lainnya. Karena itu, pesangon bukan

merupakan cabang jaminan sosial.

b. Pesangon yang diatur dengan UU No. 13/2003 merupakan

retensi yang harus dianggarkan sebagai contigency plan untuk

penanggulangan PHK sebagai bencana sosial. Karena itu,

pesangon adalah sesuatu “nontransferable risk”.

c. Penetapan Pasal 156 UU 13 / 2003 ditujukan untuk mencegah

PHK agar pengusaha tidak melakukan PHK sepihak. Karenaitu, sangatlah tidak adil dan tidak pada tempatnya untuk

diserahkan ke Jamsostek berapa pun besarnya iuran.

6

d. Pasal 156 UU 13 / 2003 tentang pesangon, penghargaan

masa kerja dan penggantian hak tidak dapat dipindahkan ke

sistem jaminan sosial. Jika dialihkan ke Jamsostek, maka

pengelolaannya sebaiknya dialakukan dengan mekanisme

tabungan.

e. PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jamsostek tidak

dibenarkan untuk menyelenggarakan pesangon berdasarkan

UU No. 13 / 2003, karena UU tersebut sebenarnya merupakanrumah tangga bipartit dan lihat Tabel tabel 1-3 tentang Pasal

156 UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.

f. Penyelenggaraan program jamsostek terikat dengan “good-

governance”. Penyelenggaraan jamsostek sebaiknya mengacu

pada prinsip prinsip universal dan asas keadilan. Demikian

halnya dengan regulator sebaiknya tidak melakukan intervensi

UU seperti Penjelasan Pasal 6 UU No. 3 / 1992 yang keliru danbentuk toleransi penarikan JHT 5 tahun 6 bulan sebagai salah

satu bentuk intervensi regulator.

Halaman 16 dari 26

7

UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA-KERJAAN

PASAL 156 : IMBALAN PHK

1 x bulan upah

2 x bulan upah

3 x bulan upah

4 x bulan upah

5 x bulan upah

6 x bulan upah

7 x bulan upah

8 x bulan upah

9 x bulan upah

Dari mulai bekerja s/d 1 tahun

Dari 1-tahun s/d kurang dari 2 tahun







Dari 8-tahun atau lebih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BesaranMasa kerjaNo.

Tabel 1. Pasal 156 (2) tentang pembayaran uang pesangon

1. Imbalan PHK sesuai Pasal 156 Ayat-ayat (2), (3), (4)

8

2 x bulan upah

3 x bulan upah

4 x bulan upah

5 x bulan upah

6 x bulan upah

7 x bulan upah

8 x bulan upah

10 x bulan upah








Dari 24-tahun atau lebih

1

2

3

4

5

6

7

8

BesaranMasa kerjaNo.

Tabel 2. Pasal 156 (3) tentang imbalan masa kerja

15% uang pesangon

Uang cuti yang belum diambil;

Biaya pemulangan tenaga kerja dan

keluarganya ke tempat asal;

Tunjangan perumahan dan kesehatan

Lain lain yang diatur dalam PKB

1

2

3

4

BesaranJenis hakNo.

Tabel 3. Pasal 156 (4) tentang imbalan penggantian hak

Halaman 17 dari 26

9

3. SIMULASI PENYELENGGARAAN PESANGON

a. Misalkan diketahui upah tenaga kerja yang diberlakukan untuk

iuran JPHK sebesar Rp. 1 juta / bulan dan dianggap konstan

sampai dengan 5 tahun. Upah Rp. 1 juta / bulan masih relevanuntuk masa 5 tahun ke depan

b. Iuran JPHK yang diinginkan Pemerintah ditetapkan 7% tanpa

didasarkan pada perhitungan aktuaria. Dari data tersebut, maka besarnya iuran JPHK per tahun menjadi:

: 7% x Rp. 1.000.000 x 12 = Rp. 840.000

c. Iuran sebesar Rp. 840.000 per tahun dikenakan bunga 8% per

tahun untuk 5 tahun, maka diperoleh saldo JPHK (llihat Tabel

4)

d. Bandingkan dengan kewajiban Pasal 156 UU 13 / 2003, maka

terjadi penyelenggaraan yang defisit (lihat Tabel 5)

10

Rp. 907.200,00

1.886.976,00

2.944.486,08

4.087.244,97

5.321.424,56

(840.000)(1,08)

(840.000+907.200)(1,08)

(840.000+1.886.976)(1,08)

(840.000+2.944.86,08)(1,08)

(840.000+4.087.244,97)(1,08)

1

2

3

4

5

Saldo JPHKAkumulasi iuran plus bungaTahun

Tabel 4. Saldo JPHK

Tabel 5. Perkiraan surplus / (defisit)

(Rp 92.800,00)

(Rp 113.024,00)

(Rp 3.055.513,92)

(Rp 2.912.755,03)

(Rp 3.678.575,44)

Rp. 907.200,00

1.886.976,00

2.944.486,08

4.087.244,97

5.321.424,56

Rp. 1.000.000

2.000.000

6.000.000

7.000.000

9.000.000

1

2

3

4

5

Surplus / ( defisit)

(4)=(3)-(2)

Saldo JPHK

(3)

Santunan Psl 156

(2)

MK

(1)

Halaman 18 dari 26

11

4. ASURANSI PENGANGGURAN (AP)

a. Adalah salah satu program asuransi sosial seperti asuransi

kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Program asuransi

pengangguran memberikan manfaat tunai secara berkala

dalam jangka pendek sebagai pengganti penghasilan tenaga

kerja yang hilang karena PHK.

b. Pekerja yang terkena PHK adalah setiap tenaga kerja yang

diberhentikan oleh pemberi kerja baik karena perusahaan

melakukan peremajaan TK maupun mengalami kesulitan

finansial sehingga perusahaan memberhentikan sebagianpekerja agar terjadi survival of the firm (lihat gambar 1).

c. Asuransi pengangguran bersifat wajib menurut UU dengan

persyaratan labor market berfungsi untuk reemployment (lihat

gambar 2). Kemudian pekerja yang mengundurkan diri /

terlibat kriminal tak berhak mendapatkan santunan..

12

d. Tipe asuransi pengangguran menurut ILO (1998)

d1. Compulsory unemployment insurance:

Adalah salah satu program asuransi sosial yang bersifat wajib

menurut UU. Program tsb memberikan santunan berkala s.d 1 tahun dengan santunan tunai maksimal 2/3 upah denganketentuan TK yang ter PHK tidak berlaku pengunduran diri danselanjutnya akan diperkerjakan kembali;

d2. Subsidized voluntary unemployment insurance:

Adalah program asuransi pengangguran yang bersifat sukarela

yang diselenggarakan oleh serikat pekerja untuk minimalisasimoral hazard. Program tsb dibiayai secara bersama oleh pekerjadan pemberi kerja dan pemberi kerja masih memberikan subsidi.

d3. Unemployment assistance:

Adalah program bantuan tunai yang berbasis fiskal yang diberikan

kepada peserta sesuai permintaan dan bantuan tunai diberikansetelah yang berangkutan lulus tes kebutuhan (means-test) yang

dilakukan oleh institusi pajak.

Halaman 19 dari 26

13

f. Pengalaman empirik asuransi pengangguran

f1. Pada umumnya diselenggarakan di negara2 maju / industri

yaitu hanya 60 negara (lihat Tabel2 9-18);

f2. Persyaratan untuk menyelenggarakan program asuransipengangguran sbb:- Labor market harus berfungsi untuk penempatan kerja,- TK yang ter PHK sebelum usia 65 harus dipekerjakan

kembali agar kepesertaan jaminan sosial berlanjut,

f3. Tujuan utama penyelenggaraan asuransi pengangguran sbb- Untuk memberikan manfaat tunai sebagai pengganti hilangnya

penghasilan tenaga kerja karena PHK,- Untuk mempertahankan keamanan ekonomi seperti adanya

daya beli masyarakat untuk stabilitas ekonomi.

f4. Iuran yang berlaku bervariasi 3-9% dari upah (lihat Tabel2 9-16).

14

Gambar 1. SOP mendapatkan santunan asuransi

pengangguran

Tenaga kerjayang ter-PHK

Instrumen kontrol:“Bursa TK”

Regulator: Depnaker

Institusijamsos

Santunanberkala s/d

1 th 2/3 upah

Halaman 20 dari 26

15

Gambar 2. SOP penempatan kerja oleh bursa tenaga kerja

Bursa TK Penempatan kerja Pemberi-kerja

Jaminan sosialTK - PHK Investasi

Diklat Pemerintah Bebas pajak

16

Gambar 3. Kewajiban2 internal dan eksternal pengusaha

Uang lembur1% upah / jam

Tunjangan profesi50-250% upah

Uang cuti 100%gaji / upah

Pesangon 100-900% upah

Iuran JKK 0,24-1,74% upah

Iuran JKM 0,3% upah

Iuran JPK 3-6% upah

Iuran JHT5,7% upah

Gaji /

upah

UU Ketenaga-kerjaan

“Bipartit”UU Jaminan sosial

“Tripartit”

Halaman 21 dari 26

17

Gambar 4. Implementasi Pasal 156 UU No. 13 / 2003: Problem PSL

Tipe remunerasi

2. Penghargaanmasa kerja

3. Penggantianhak TK

Katagori

Tabungan

Manfaat pastidipercepat

Kompensasiuang

Sifat manfaat

Ditetapkanlebih dulu

Dampak

Problemmasa kerja

lalu

Tanggungjawab

pengusaha

1. Pesangon

Pasal 156 UU 13 / 2003 tak dapat dialihkan, maka ..

18

Penggabungan& akuisisi usaha

KebijaksanaanPrivatisasi

BUMN/ Usaha

Efisiensi dankemandirian

Gangguankelangsungan

bekerja

Fungsi BursaTenaga Kerja

Penempatan

kembali danrekrutmen

Pemutusan

HubunganKerja massal

Institusi

jaminan sosialnasional

Keamananekonomijk pendek

Skim asuransipengangguran

Pemerintahsebagairegulator

Subsidi jikajamsos difisit

Gambar 5. Kebijaksanaan privatisasi dan dampak PHK

Halaman 22 dari 26

19

Penanggulangan

income yg hilang

Meringankan

beban keluarga

Pemeliharaan

kesehatan

Untuk konsumsi

di masa datang

Untuk konsumsi

saat sekarang

Penggantian dan

kompensasi

Santunan tunai

bersifat dasar

Pemeriksaan dan

perawatan medis

Santunan berkala

permanen

Santunan berkala

sementara

Asuransi

kecelakaan kerja

Asuransi

Kematian

Asuransi sakit

Tabungan /

Pensiun

Asuransi

pengangguran

1. Kecelakaan

kerja

2. Kematian

3. Sakit dan

persalinan

4. Hari tua

5. PHK

TujuanManfaat2 yang

diberikan

Teknik alih

risiko

Peristiwa /

risiko

Tabel 6. Peristiwa2 / risiko2 yang dapat diasuransikan

20

Konsumsi dan

Tabungan

Insentif

Remunerasi

Penyegaran

Pengganti gaji

yang hilang

Pemberi-kerja

Pemberi- kerja

Pemberi-kerja

Pemberi-kerja

Pemberi-kerja

Harga jasa

tenaga kerja

Hak tenaga kerja

Penghargaan

keahlian

Hak tenaga kerja

Pemberian tunai

sesuai masa kerjakarena PHK

1. Gaji / upah

2. Uang lembur

3. Tunjangan2

profesi-jabatan

4. Uang cuti

5. Pesangon

ManfaatTanggung

jawab

Pengertian dan

definisi

Bentuk bentuk

penghargaan

Tabel 7. Bentuk bentuk penghargaan yang tak dapat diasuransikan

Halaman 23 dari 26

21

Tabel 8. Perbedaan pesangon dan asuransi pengangguran

Sebagai salah satu

program asuransi sosial

yang bersifat wajib

Institusi jaminan sosial

dan “Tripartit”

Dalam bentuk iuran oleh

pemberi-kerja

Berkala s/d maksimal 1

tahun dan 2/3 upah

Dipekerjakan kembali

Sebagai salah satu

komponen penghargaan

dari pemberi kerja

Pemberi-kerja dan

“Bipartit”

Dalam bentuk “retensi”

oleh pemberi kerja

Sekaligus sesuai masa

kerja

Tak jelas

1. Pengartian

2. Tanggung-jawab dan

lingkup

3. Pembiayaan

4. Manfaat / santunan

5. Status yang ter-PHK

As pengangguran

(Unemployment ins)

Pesangon

(Severance)

Penjelasan

22

Tabel 9. Program dan iuran jaminan sosial di Prancis (%)

42,2115,5526,86Total

Ada subsidi

-

-

Ada subsidi

14,75

19,60

2,26

5,60

6,55

6,80

-

2,00

8,20

12,8

2,26

3,60

1. Hari tua, ahli waris / cacat

2. Sakit dan persalinan

3. Kecelakaan kerja

4. Sementara tidak bekerja

KeteranganTotalPekerjaMajikanCabang2 jaminan sosial

Tabel 10. Program dan iuran jaminan sosial di Belgia (%)

27,4411,9215,52Total

Ada subsidi

-

-

Ada subsidi

16,36

7,35

1,40

2,33

7,5

3,55

-

0,87

8,86

3,80

1,40

1,46



3. Kecelakaan kerja



Sumber: US Social Security Administration, 2002

Halaman 24 dari 26

23

Tabel 11. Program dan iuran jaminan sosial di Inggtris (%)

29,9010,0019,90Total

-Ada subsidi

-Ada subsidi

-Ditutup No.1

-Ditutup No.1

21,90

8,00

-

-

10,00

-

-

-

11,90

8,00

-

-



3. Kecelakaan kerja



Tabel 12. Program dan iuran jaminan sosial di Belanda (%)

43,8524,5519,30Total

-

-Ada subsidi

-

-Ada subsidi

23,75

7,95

3,60

8,55

17,90

1,70

-

4,95

5,85

6,25

3,60

3,60



3. Kecelakaan kerja



Subsidi berlaku bila penyelenggaraannya dinyatakan defisit oleh yang berwenang

24

Tabel 13. Program dan iuran jaminan sosial di AS (%)

23,507,6515,85Total

-Ada subsidi

-

-

Ada subsidi

12,40

2,90

2,00

6,20

6,20

1,45

-

-

6,20

1,45

2,00

6,20



3. Kecelakaan kerja



Sumber: Institusi jaminan sosial (AOK) 2005

Tabel 14. Program dan iuran jaminan sosial di Jerman (%)

41,1019,9021,20Total

-

-Ada subsidi

-

-Ada subsidi

19,50

14,20

1,30

6,50

9,55

7,10

-

3,25

9,55

7,10

1,30

3,25



3. Kecelakaan kerja



Halaman 25 dari 26

25

Tabel 15. Program dan iuran jaminan sosial di China (%)

41,0011,0032,00Total

-

-

-

-Ada subsidi

31,00

8,00

1,00

3,00

8,00

2,00

-

1,00

23,00

6,00

1,00

2,00



3. Kecelakaan kerja



Tabel 16. Program dan iuran jaminan sosial di Iran (%)

30,007,0023,00Total

-Iuran pem 3%

-

-

-Ada subsidi

27,00

-

-

3,00

7,00

-

-

-

20,00

-

-

3,00



3. Kecelakaan kerja



26

5. SOLUSI UNTUK JAMSOSTEK SEBAGAI KESIMPULAN

a. Risiko PHK tak dapat dialihkan ke Jamsostek, karena

sebagai non-transferable risk. Karena itu, diperlukan retensi

yang harus dianggarkan perusahaan untuk contigency plan.

b. Jika diserahkan ke Jamsostek, maka pengelolaan dilakukan

melalui mekanisme tabungan. Apabila saldo PHK tidak

sesuai harapan Pasal 156 (2), (3), (4), maka pengusaha

wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya jika terdapat

saldo lebih akan dikembalikan kepada pengusaha.

c. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam penyelenggaraan

program Jamsostek termasuk stake-holders berlaku “tata

kelolayang baik”. Dengan berdasarkan pada tata kelola yang

baik itu, maka Jamsostek sebaiknya berkonsentrasi pada

penyelenggaraan 4 program agar terbebas dari berbagaitemuan hukum di masa datang.

Halaman 26 dari 26

27

d. Menjadikan Pasal 156 UU No. 13 / 2003 tentang Ketenaga-

kerjaan sebagai dasar hukum jaminan sosial adalah suatu

kekeliuran besar. Perlu diketahui bahwa dalam implementasi

program Jamsos tidak mengacu pada UU Ketenaga-kerjaankecuali UU Jamsos.

e. Program jaminan sosial yang didanai sepenuhnya oleh

peserta seperti pada program Jamsostek pada prinsipnyamenganut mekanisme asuransi dan tabungan. Timbulnya

hak terkait dengan timbulnya kejadian kecelakaan kerja,

kematian, sakit / persalinan dan hari tua pada usia 55.

f. Dalam sistem jaminan sosial kontribusi tidak mengenal

subsidi silang antar program kecuali subsidi silang untuk

peserta dalam satu program, karena dalam masing masing

program asuransi sosial memiliki risiko yang berbeda.

28

5. DAFTAR PUSTAKA TERBATAS

_____ (1998), “Social security principles” social security serial 1,

ILO publication of Geneva.

_____ 2003), “UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-

kerjaan”.

_____ (1992), ”UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek”,

Jakarta.

Purwoko, B, (2006), “Solusi untuk masalah PHK, Jakarta.

Reyda, George E, (1994), “Social insurance and economic

security”, University of Nebraska-Lincoln, Prentice Hall,

NJ.

laporan raker 130607

Documents