laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ...pn-magelang.go.id/images/file/laporan tahunan 2019.pdf9...

9

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB

2019

PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang

Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117

Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id

mailto:[email protected]

L a p o r a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n T a h u n 2 0 1 9

P e n g a d i l a n N e g e r i M a g e l a n g K e l a s I B

Hal 2

PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang atas Ridho-

Nya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 sebagaimana yang

diminta oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai gambaran kegiatan – kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2019, dan sekaligus

merupakan gambaran hasil kerja atau pencapaian hasil kerja yang dapat diselesaikan dan

dilakukan Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2019 dalam rangka mewujudkan apa yang

menjadi Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah diupayakan sesuai petunjuk

yang disampaikan, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan pengalaman, maka

bilamana dirasakan masih banyak kekurangannya, kami mohon kritik dan saran-saran guna

perbaikan seperlunya.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan

kepada semua jajaran Pengadilan Negeri Magelang, yang terkait dalam penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

Magelang, 31 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG,

( M. DJOHAN ARIFIN, SH. )

NIP. 19681016 199212 1 001



Hal 3

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

BAB II : A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Magelang

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK

- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi

- Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikati ISO Pengadilan)

- Posbakum

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

BAB III : Sumber Daya Manusia

- Mutasi

- Promosi

- Pensiun

- Diklat

BAB IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi

Informasi

A. Pengelolaaan Keuangan

2

3

5

11

11

12

12

13

14

14

14

15

15

15

16

16

17

17

22

31

32

32

33

38

38



Hal 4

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang

- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Magelang

BAB V : Peningkatan Pelayanan Publik

- Akreditasi Penjaminan Mutu

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Inovasi Pelayanan Publik

BAB VI : Pengawasan

A. Internal

B. Evaluasi

BAB VII : Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

39

48

52

55

55

67

75

78

78

82

85

85

86



Hal 5

BAB I

PENDAHULUAN

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri Magelang, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang adalah

merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang

adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam

rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, Independensi dan

akuntabel/transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan

Negeri Magelang sebagai langkah - langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum, dengan program :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur pegawai)

b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA

c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan

program :

a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara

b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register

c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin

d. Penertiban berkas perkara ke dalam boks dan kearsipan



Hal 6

3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan program :

a. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian

hukum

b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang inkracht ( Minutasi Perkara )

Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri

Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan

memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu “

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri

dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses

pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input

internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif,

efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan Visi Mahkamah

Agung RI, yaitu “ Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman

yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional

dalam memberikan pelayanan hukum : yang berkualitas, etis, terjangkau dan

berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan

publik ”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan

Negeri Magelang, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan

administrasi teknis yudisial dan non teknis yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya,

sumber dana dan perangkat teknologi, guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari

keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan

kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Magelang

oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri

Magelang yang telah ditetapkan, yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job

Description).

Implementasi rencana strategis Pengadilan Negeri Magelang dipertanggung-

jawabkan melalui mekanisme pelaporan setiap bulan dan laporan tahunan. Pola



Hal 7

pertanggung jawaban dilakukan melalui pelaporan tentang yang diperoleh setelah

pelaksanaan program kerja.

Visi dan Misi

V i s i :

Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri

Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan

memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“ Mewujudkan Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”

M i s i :

Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Magelang sebagai Badan Peradilan yang

Agung maka diimplementasikanlah melalui misi, yaitu :

Misi Pengadilan Negeri Magelang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di

capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan.

Dalam sistem SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Rencana

Strategis ( Restra ) merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi

dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui



Hal 8

keberhasilan dan kegagalan kinerja yang meliputi area :

Organisasi dan kepemimpinan

Kebijakan

Proses berperkara

Sumber Daya Manusia ( SDM )

Keuangan

Infrastruktur

Kepuasan pencari keadilan, keterjangkauan dan kepercayaan publik.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari tujuan, sasaran dan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tercapainya penataan sistem manajemen

kelembagaan dan pengawasan, dengan sasaran terwujudnya pengendalian manajemen

dengan baik dan terwujudnya Peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat dan

dihormati melalui pelayanan secara sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan

sehingga terwujudnya kepastian hukum dan kepercayaan pencari keadilan terhadap

Pengadilan.

Rencana Strategis 2019

Rencana strategis tahun 2019 merupakan implementasi dari Rencana Strategis

tahun 2015 – 2019, yang uraian lengkapnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Hal 9

Tolak ukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2019 di atas,

Pengadilan Negeri Magelang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang

harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019. Target

ditetapkan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (input,

output dan outcomes) yang dijabarkan sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentasi sisa perkara yang

diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

b. Persentasi perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

90 %

100 %

c. Persentasi penurunan sisa perkara :

- Perdata

- Pidana

90 %

100 %

d. Persentasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

90 %

90 %

100 %

e. Persentasi perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan Diversi

10 %

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

Pengadilan

90 %

2 Peningkatan efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. P

Persentasi isi Putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

80 %

b. P

Persentasi perkara yang diselasaikan

melalu mediasi

10 %

c. P

Persentasi berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi, PK secara

lengkap dan tepat waktu

95 %

d. P

Persentasi putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

90 %



Hal 10

3 Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentasi Perkara Prodeo yang

diselesaikan

0 %

b. Persentasi perkara yang diselesaikan

di luar Gedung pengadilan

1 %

c. Persentasi Pencari keadilan Golongan

tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

80 %

4 Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentasi putusan Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti (Dieksekusi)

100 %



Hal 11

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2019 untuk Perkara

Perdata maupun Pidana Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

NO PERKARA SISA

TAHUN

LALU

MASUK

TAHUN INI

PUTUS

TAHUN INI

SISA

TAHUN

INI

1 PIDANA BIASA 26 98 108 16

2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0

3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0

4 PIDANA LALU LINTAS

0 26.313 26.313 0

5 PIDANA ANAK 0 7 6 1

Perkara Perdata

NO PERKARA SISA TAHUN LALU

MASUK TAHUN INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

1 PERDATA GUGATAN

12 42 38 16

2 PERDATA PERMOHONAN

2 122 115 9

3 GUGATAN

SEDERHANA 0 2 2 0



Hal 12

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara Pidana

NO PERKARA SISA

TAHUN

LALU

MASUK

TAHUN INI

PUTUS

TAHUN INI

SISA

TAHUN

INI


2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0



0 0 0 0


Perkara Perdata

NO PERKARA SISA TAHUN

LALU

MASUK TAHUN INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

1 PERDATA GUGATAN

0 4 3 1


0 0 0 0

3 GUGATAN SEDERHANA

0 0 0 0

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Pidana

NO PERKARA SISA

TAHUN

LALU

MASUK

TAHUN INI

PUTUS

TAHUN INI

SISA

TAHUN

INI


2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0



0 0 0 0




Hal 13

Perkara Perdata


MASUK TAHUN INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

1 PERDATA GUGATAN

7 2 6 3


0 0 0 0

3 GUGATAN SEDERHANA

0 0 0 0

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Pidana

NO PERKARA SISA

TAHUN

LALU

MASUK

TAHUN INI

PUTUS

TAHUN INI

SISA

TAHUN

INI


2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0



0 0 0 0


Perkara Perdata


MASUK TAHUN INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

1 PERDATA GUGATAN

2 2 2 2


0 0 0 0

3 GUGATAN SEDERHANA

0 0 0 0

-



Hal 14

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus


MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

MINUTASI

1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109

2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0 0

3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13


0 26.313 26.313 0 26.313

5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6

6 PERDATA GUGATAN

12 42 38 16 36


2 122 115 9 115

8 GUGATAN SEDERHANA

0 2 2 0 2

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

NO PERKARA SISA

TAHUN LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN

INI

MINUTASI

1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109

2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0 0



0 26.313 26.313 0 26.313


6 PERDATA GUGATAN

12 42 38 16 36


2 122 115 9 115

8 GUGATAN SEDERHANA

0 2 2 0 2



Hal 15

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

NO PERKARA SISA

TAHUN LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

PERKARA YANG TIDAK

MENGAJUKAN BANDING, KASASI,

PK

1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 98

2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0 0



0 26.313 26.313 0 26.313


6 PERDATA GUGATAN

12 42 38 16 30


2 122 115 9 115

8 GUGATAN SEDERHANA

0 2 2 0 2

- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

NO PERKARA SISA

TAHUN LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

PERKARA YANG BERHASIL DI

MEDIASI

1

PERDATA GUGATAN

12

42

38

16

5

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

NO PERKARA SISA

TAHUN LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

PERKARA YANG DI DIVERSI

1 PIDANA ANAK

0 7 6 1 1

Data di Kepaniteraan Hukum :

Pendaftaran Badan Hukum : 30

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus : 96

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil : 3



Hal 16

Permintaan Surat Keterangan tidak pernah dihukum : 22

Permintaan Surat Keterangan Research : 7

Pengaduan :

Pengaduan yang masuk ke Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Magelang

sepanjang tahun 2019, adalah : NIHIL.

Informasi :

Jumlah tamu yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang melalui PTSP

sepanjang tahun 2019 sebanyak :

1. Jumlah Pengunjung Meja Pidana : 1294 orang tamu.

2. Jumlah Pengunjung Meja Perdata : 1036 orang tamu

3. Jumlah Pengunjung Meja Hukum : 202 orang tamu.

4. Jumlah Pengunjung Kasir : 48 orang tamu.

5. Jumlah Pengunjung Meja Umum : 37 orang tamu.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikasi ISO Pengadilan )

- POSBAKUM

Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran

dalam DIPA 03 (099110) alokasi Posbakum berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh

empat juta rupiah) dan sampai saat ini telah menjalin kerja sama dalam memberikan

bantuan hukum tersebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas

Muhammadiyah Magelang (LBH UMM). Kerja sama antara Pengadilan Negeri

Magelang dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

tertuang dalam nota kesepakatan.



Hal 17

- SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Untuk Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang

tidak ada anggaranya dalam DIPA Tahun 2019.

- PERKARA PRODEO ( PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Dasar Hukum :

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.

2. Pasal 237 – 241HIR/Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 –

281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan.

3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum

4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

5. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan

Syarat-syarat berperkara secara Prodeo :

1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.

2. Permohonan tersebut dilampiri dengan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen

lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data



Hal 18

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang

untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau

c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon

dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri .

Prosedur Berperkara secara Prodeo dengan biaya DIPA Pengadilan :

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan

umum ( Pengadilan Negeri ) dapat dimohonkan secara prodeo, seperti :

Gugatan cerai.

Gugatan hutang-piutang.

Gugatan tanah.

Permohonan perubahan nama

Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma

yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON :

1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti

kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara , dicatat dalam buku

register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri melalui Panitera setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan

biaya perkara ;

Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.

Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya

tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-

alasannya.

Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada

Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.



Hal 19

Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat

diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.

Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social

lainnya (lihat syarat-syarat diatas)

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan

biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat

permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara, Panitera

dan pemohon ;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di

tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau

Hakim yang ditunjuk ;

4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai

dengan kondisi wilayah masing - masing;

5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran

anggaran yang dibebankan kepada negara

Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON :

1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua

Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum

Tergugat / Termohon memberikan jawaban, dan Panitera memeriksa ke lengkapan

persyaratan pembebasan biaya perkara ;


biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara



Hal 20

yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat

permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera

dan pemohon;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di

tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau

Hakim yang ditunjuk ;

4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat / Termohon dipihak yang kalah,

maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon , dengan amar

putusan berbunyi : “ Membebankan biaya perkara kepada Negara ”;

Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk tingkat I peradilan. Jika

Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat

harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat

banding atau kasasi.

1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding,

kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya

perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada

tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana

ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri melalui Panitera ;

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran

anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,

4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya

layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah

ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;



Hal 21

5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan

perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ;

Perkara Eksekusi

1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya

perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara

tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di

atas.


biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan Surat

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal

yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya

perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-

masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran

anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,



Hal 22

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur

pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang

terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Terkait

dengan pejabat Wakil Panitera yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5

(lima) tahun ke depan.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan

berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok

Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan

Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999

Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang yang baru

berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut adalah :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris



Hal 23

6. Panitera Muda Pidana

7. Panitera Muda Perdata

8. Panitera Muda Hukum

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

12. Panitera Pengganti

13. Jurusita

14. Jurusita Pengganti

Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana bagan berikut ini :

Profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari :

- Hakim berjumlah : 7 (Tujuh) orang

termasuk Ketua dan Wakil Ketua

- Panitera berjumlah : 1 (satu) orang

- Sekretaris berjumlah : 1 (satu) orang



Hal 24

- Panitera Muda berjumlah : 2 (dua) orang 1 (satu) orang PLH Panitera Muda

Hukum

- Kepala Sub Bagian berjumlah : 3 (tiga) orang

- Panitera Pengganti berjumlah : 13 (tiga belas) orang

- Jurusita berjumlah : 4 (empat) orang

- Jurusita Pengganti berjumlah : 8 (delapan) orang.

- Staf berjumlah : 4 (empat) orang

NO NAMA

NIP

JABATAN

Jabatan TMT

Jabatan Nomor SK Jabatan

1 2 6 7 8

1 Muhammad Djohan Arifin, SH 196810161992121001

Ketua Pengadilan, 2017-12-11 1619/DJU/SK/KP04.5/10

/2017

2 Sri Harsiwi, S.H., M.H 196905311996032001

Wakil Ketua Pengadilan,

2018-08-31 1577/DJU/SK/KP04.5/7/

2018

3 Yamti Agustina, S.H. 197608292001122002

Hakim Tingkat Pertama,

2015-10-19 1458/DJU/SK/KP04.5/8/

2015

4 Hengky Kurniawan, SH,MH 198012222002121002


2015-12-21 1885/DJU/SK/KP04.5/10

/2015

5 Maria Anita Christianti Cengga, SH 197810282002122005


2017-02-06 1753/DJU/SK/KP.04.5/11

/2016

6 Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum 197901052003122002


2014-11-28 10/DJU/SK/KP04.5?12/2

014

7 Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li. 198007312003121001


2016-12-01 1572/DJU/SK/KP04.5/9/

2016

8 Sri Wahyu Wardani, SH. 196206091982032001

Sekretaris, 2019-06-21 450/SEK/Kp.I/SK/VI/201

9

9 Sri Yuditiani, S.H. 196406031989032002

Panitera 2019-03-04 24/DJU/SK/KP.04.5/I/20

19

10 Roch Soeprijati, S.H. 196905281992032002

Panitera Muda Hukum

2018-07-10 1567/DJU/SK/KP04.5/7/

2018

11 Sumaryono, SH 196703271993031003

Panitera Muda Perdata

2019-02-22 24/DJU/SK/KP.04.5/1/20

19

12 Supriyati, SH 196407111987032003

Panitera Pengganti,

2000-01-04 D.1255.KP.04.12-99

13 Misbakhul Fauzan, S.H 196003131988031001

Panitera Pengganti,

2015-10-01 1414/DJU/SK/KP04.5/8/

2015

14 Atiek Purwaningtyas, S.H. 197404091993032003

Panitera Pengganti,

2019-08-28 2502/DJU/SK/KP.04.5/7/

2019

15 Dian Andayani, SH 197101181993032003

Panitera Pengganti,

2002-07-01 D.116.KP.04.12 TH 2002

16 Ida Kuntari, SH 196503021994032003

Panitera Pengganti,

2019-08-26 2502/DJU/SK/KP.04.5/7/

2019

17 Ika Restu Dewati, SH 197308271994032001

Panitera Pengganti,

2015-10-01 1414/DJU/SK/KP/04.5/8/

2015

18 Asih Tri Esthi Moeljaningsih, SH 197010071996032005

Panitera Pengganti,

2011-02-09 11/DjU/SK/KP.04.5/I/201

1

19 Mustafizah, SH 196811211998032001

Panitera Pengganti,

2014-01-27 113/DJU2/SK/KP.04.5/XII

/2013

20 Rumisih, SH 197206102001122001

Panitera Pengganti,

2011-01-03 83/DjU/SK/KP04.6/XI/20

10

21 Tri Sulaesti, 196304191983032002

Panitera Pengganti,

2000-02-03 D.1256.KP.04.12-99



Hal 25

NO NAMA

NIP

JABATAN

Jabatan TMT

Jabatan Nomor SK Jabatan

1 2 6 7 8

22 DARIYANTI, 196205221984032001

Panitera Pengganti,

1997-10-28 D.532.KP.04.12-97

23 WIWIK SUTRISNOWATI, 196509291987032002

Panitera Pengganti,

2000-02-03 D.1257.KP.04.12-99

24 Endang Fatmawati, 196704231990032001

Juru Sita 2002-05-14 D.14.KP.04.12-2002

25 Harun, SH 196411011993031005

Juru Sita 2013-05-28 47/DJU.2/SK/KP.04.5/IV/

2013

26 Nurmaya Rezeky Ar, S.H 198001012008052002

Juru Sita 2017-12-20 2191/DJU/SK/KP.04.5/12

/2017

27 Agoes Soemardi, 196310251985031006

Juru Sita Pengganti,

1997-01-02 W9.Dcq.KP.09.03-01

Th.1997

28 Asnawi, 196607101991031004


2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII

/2011

29 Wiwik Utami, 197211151993032002


2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII

/2011

30 Hasan Sutrisno, 196310051994031002


1997-08-11 W9.Dcq.KP.09.3-02 Th

1997

31 Ristanto, 196507271994031004


1997-08-11 W9-1690-KP.04.01 TH

1994

32 Yuli Purwatiningsih, 196607121995032002


1997-08-11 W9.Dcq.Kp.09.03-02 Th.

1997

33 Haryono, 196803291993031003


2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII

/2011

34 Achmad Solichin, 197005141993031003


2011-08-15 W12.U6/57/KP.04.06/VII

/2011

35 Muchamad Buchori, SH 197111191991031001

Kepala Sub Bagian Perencanaan TI Dan Pelaporan

2015-12-29 37/SEK/Peng.06.1/12/20

15

36 Sukaedi, SE 197405242005021001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan

Ortala 2017-12-07 207/SEK/KP.I/XI/2017

37 Dewi Santi, SE. MH 198307212009122005

Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

2017-06-21 42B/SEK/Kp.I/SK/IV/201

7

38 Syamsud Dukha, S.H.I. 198502072019031004

Analis Perkara Peradilan,

2019-03-01 301/SEK/SK/CPNS.04.1/S

K/II/2019

39 Triana Mardiana, 197204192006042019

Pengadministrasi Umum, Sub

Bagian Umum Dan Keuangan

2015-10-09 88/SEK/Mts.06.1/2015

40 Agus Purwanto, 196708062012121002

Staf, Panitera Muda Hukum

2014-12-01 517/SEK

CPNS/04.1/XII/2012

41 Hasim Asnawi, 197705152012121005

Staf, Panitera Muda Hukum

2014-07-01 07/KPT/SK/SK.00.3/7/20

14

42 Eko Sulistyono, 197610132014081001

Staf, Sub Bagian Umum Dan Keuangan

2016-01-01 15/KPT/SK-

PNS/KP.00.3/12/2015

Untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia dilaksanakan terpusat pada Mahkamah Agung RI

dalam hal ini wewenang tidak ada pada Pengadilan Negeri Magelang. Pada tahun anggaran

2019 ini, Pengadilan Negeri Magelang jumlah seluruh pegawai berjumlah 42 pegawai. Hal ini

dipandang masih sangat kurang dan masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk



Hal 26

mendukung tugas-tugas peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang.

Untuk meningkatkan profesionalisme Hakim dan untuk mewujudkan kader kepemimpinan

bagi hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dengan tujuan terpenuhinya Hakim yang

professional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan Institusi peradilan

yang efektif efisien dan bermartabat, sehubungan dengan hal tersebut diatas Pengadilan

Negeri telah melakukan langkah-dengan mengirimkan / mengikutsertakan para Hakim antara

lain :

1. Memberikan tugas kepada Hakim yang berpangkat sama/sederajat untuk menjadi Ketua

Majelis Hakim dalam persidangan dalam rangka pengkaderan kepemimpinan.

2. Mengikutsertakan/menugaskan para Hakim untuk mengikuti Pelatihan/Pelatihan maupun

Lokakarya/Diskusi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah maupun Instansi terkait lainnya yang antara lain sebagai berikut :

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pembinaan dan Konsultasi tentang Pimpinan Pengadilan yang Berkualitas dan

Berintegritas yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal

18 sampai 19 Januari 2019 bertempat di Hotel Puri Asri Magelang ;

Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Tugas Penyusunan Kajian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang diselenggarakan

oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat di Hotel Alila

Jakarta Pusat pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2019 ;


Kegiatan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman

Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung bertempat di Hotel Alila Jakarta pada tanggal 7 sampai 9 Februari 2019 ;


Kegiatan Penerjemahan Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 yang

diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat



Hal 27

di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal 11 sampai 15

Februari 2019 ;

Sdr. Hengky Kurniawan, SHJ.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang

diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18

Februari sampai dengan 6 Maret 2019 ;

Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan oleh

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Februari sampai dengan

6 Maret 2019 ;

Sdr. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang) dan Francisca

Widiastuti, SH.MHum. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi pembicara

pada Acara Pelatihan Kartikum XXXIII Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh

Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2019 ;


Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja Terkait Naskah Akademis

Penyusunan Kajian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang diselenggarakan oleh

Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung bertempat di Mahkamah

Agung pada tanggal 1 April 2019 ;

Sdr. Yamti Agustina, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Sosialisasi

SIPP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 22 April 2019 di Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah di Semarang ;

Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menjadi

Dewan Juri Hakim pelaksanaan Lomba MCC (Perdata) Internal Piala Wakil Dekan Ke

X Fakultas Hukum UAD yang diselenggarakan Fakultas Hukum UAD Yogyakarta

pada tanggal 26 Juli 2019 ;

Sdr. Maria Anita C Cengga, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI yang diselenggarakan oleh Pengadilan



Hal 28

Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 30 Juli 2019 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum

dan HAM Jawa Tengah di Semarang ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Sosialisasi Kemudahan Berusaha Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai 23

Agustus 2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta ;


Peserta dalam kegiatan Focus Grup Discussion guna mengukur tingkat kemudahan

penggunaan aplikasi sekaligus menjaring masukan dari para Hakim yang

diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di

Gedung Komisi Yudisial RI Jakarta ;


Narasumber pada Kegiatan Open Class Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang

diselenggarakan oleh Diklat Kepemimpinan dan SDM Departemen Keuangan pada

tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Aula Balai Diklat Kepemimpinan Depatemen

Keuangan RI di Magelang ;


Peserta dalam kegiatan Focus Grup Discussion guna mengukur tingkat kemudahan

penggunaan aplikasi sekaligus menjaring masukan dari para Hakim yang

diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di

Gedung Komisi Yudisial RI Jakarta ;


Pembicara / Narasumber dalam Acara Sosialisasi Pendaftaran Tanah di Indonesia

sebagai Upaya Preventif Terjadinya Masalah Pertanahan di Kota Magelang yang

diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang pada tanggal 6 Nopember

2019 di Grand Artos Magelang ;


Pembicara dalam kegiatan Seminar Hukum oleh Mahasiswa Program Studi Magister

Hukum Litigasi dengan Tema Implikasi Perubahan Paradigma Hukum Pidana Materiil



Hal 29

Nasional dan Antisipasinya demi terwujudnya Cita Cita Nasional Bangsa Indonesia

yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada

tanggal 14 Nopember 2019 ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri

pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI diselenggarakan oleh Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah ;


Rapat Penyusunan Glosarium Hukum dan peradilan sebagai rujukan penerjemah

Kebijakan Mahkamah Agung diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi

(BUA) Mahkamah Agung bertempat di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 2 sampai

3 Desember 2019 ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri Acara

Musyawarah Daerah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) se Jawa Tengah Tahun 2019

yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 Desember 2019 bertempat di Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah ;

Sedangkan untuk pembinaan bidang Kepemimpinan, Ketua Pengadilan Negeri Magelang

membagi tugas dan kegiatan kepada para Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang

yaitu sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara bergantian

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/67/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 dengan susunan sebagai

berikut :

Sri Harsiwi, SH.MH. Sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

Yamti Agustina, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan Perdata

dan Panggilan Delegasi.

Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.



Hal 30

Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum

Hengky Kurniawan, SH.MH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Perencanaan,

TI dan Pelaporan.

Francisca Widiastuti, SH.MHum. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

Pidana

Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana.

2. Menugaskan kepada Hengky Kurniawan, SH.MH menjadi Hakim Bidang Kehumasan


W12.U6/65/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 ;

3. Menugaskan kepada Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. menjadi Hakim Pengawas dan

Pengamat ( KIMWASMAT) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Magelang Nomor : W12.U6/66/KP.04.05/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 ;

4. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara bergantian


W12.U6/939/KP.04.05/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan susunan sebagai

berikut :

Yamti Agustina, SH.. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan Perdata

dan Panggilan Delegasi.

Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum

dan Bidang Umum dan Keuangan.

Hengky Kurniawan, SH.MH Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Perencanaan,

TI dan Pelaporan.

Francisca Widiastuti, SH.MHum. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

Pidana

Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana.



Hal 31

5. Menugaskan kepada para Hakim secara Periodik/Insidental untuk mewakili undangan

Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau rapat dinas yang diselenggarakan oleh Muspida

ataupun Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Magelang.

- MUTASI

Mutasi Masuk :

Tahun 2019 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Negeri

Magelang yaitu :

1. Ibu Sri Yuditiani, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA

menjadi Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

2. Ibu Ida Kuntari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas

IB menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

3. Ibu Atiek Purwaningtyas, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid

Kelas IB menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

4. Bapak Sumaryono, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB.

5. Ibu Sri Wahyu Wardani, SH. Sekretaris pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas

IB menjadi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

Mutasi Keluar :

Tahun 2019 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri

Magelang yaitu :

1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi

Panitera Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB ;

2. Ibu Ernila Widikartikawati, SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas

IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung ;

3. Bapak Aryo Yudhantoko Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi

Jurusita pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;



Hal 32

4. Bapak Mulyoto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;

5. Bapak Suatmadi, SH. Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi

Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

6. Didik Yunianto, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

- PROMOSI

Untuk promosi Jabatan dalam tahun 2019 di Pengadilan Negeri Magelang yaitu :

1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi

Panitera Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB ;

2. Ibu Ernila Widikartikawati, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang

Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung ;

3. Bapak Suatmadi, SH. Sekretaris pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB menjadi

Sekretaris pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ;

6. Didik Yunianto, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

7. Sdr. Aryo Yudhantoko Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang menjadi Jurusita

pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB ;

- PENSIUN

Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang memasuki pensiun untuk tahun 2019 ada 2

(dua) orang pegawai yaitu :

1. Sdri. SUDARISTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang pensiun

TMT ( 1 Februari 2019 ).

2. Sdr. KAMSINO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang pensiun

TMT ( 1 Agustus 2019 ).

dan Pengadilan Negeri Magelang juga telah mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai untuk

Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun untuk tahun 2020 yaitu atas nama :



Hal 33

1. Sdr. MISBAKHUL FAUZAN, SH. Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Magelang, Pensiun TMT (1 April 2020).

- DIKLAT

Untuk Tahun 2019, pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI ataupun Instansi lain

adalah :

1. Sdr. Hengky Kurniawan, SHJ.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang

diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18

Februari 2019 sampai dengan 6 Maret 2019 ;

2. Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan oleh

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Februari 2019 sampai

dengan 6 Maret 2019 ;

Untuk Tahun 2019, Pengadilan Negeri Magelang telah mengusulkan Pegawai untuk

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yaitu :

1. Diklat Pimpinan Tingkat 3 dan Tingkat 4 atas nama : Suatmadi, SH, Muchamad

Buchori, SH, Dewi Santi, SE.MH dan Sukaedi, SE.

2. Diklat Teknis bagi para Hakim atas nama semua Hakim di Pengadilan Negeri

Magelang

3. Diklat Sekretaris atas nama : Suatmadi, SH

4. Diklat Pimpinan Pengadilan Negeri atas nama semua Hakim Pengadilan Negeri

Magelang

5. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen atas nama : Muchamad Buchori, SH.

6. Diklat Penyusunan SAKIP atas nama : Muchamad Buchori, SH dan Hasim Asnawi.

Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan :



Hal 34

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN Magelang), Sri Harsiwi, SH.MH

(WKPN Magelang), Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna

mengikuti Pembinaan dan Konsultasi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris

Pengadilan Negeri se Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019

bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menugaskan Sdr. Kamsino, SH (Panmud Pidana) mengikuti acara Kegiatan Sosialisasi

Wilayah Implementasi SPPT-TI pada tanggal 7 Februari 2019 bertempat di Ayaarta

Hotel Malioboro Yogyakarta ;


(WKPN Magelang), Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna

mengikuti Pelatihan Assesor kepada empat pilar Pengadilan Negeri se Jawa Tengah

pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah di Semarang ;


(WKPN Magelang), Sri Yudiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris), guna

mengikuti Penilaian pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri se Jawa Tengah

pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di

Semarang ;



mengikuti Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

di Semarang ;

Menugaskan Yamti Agustina, SH, mengikuti Kegiatan Sosialisasi SIPP dan

pembuatan SAKIP pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah di Semarang ;





Hal 35

mengikuti Pembinaan Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa

tanggal 11 Juni 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) menghadiri Undangan Diseminsi

Penanganan Bantuan Hukum dalam masalah Perdata yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung pada tanggal 4 Juli 2019 bertempat di Pengadilan Negeri

Yogyakarta ;

Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris), Agoes

Soemardi (Kasir Perkara) dan Ristanto (Bendahara Penerima) mengikuti Sosialisasi

PNBP yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli

2019 ;Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera), mengikuti Kegiatan Sosialisasi

Kemudahan Berusaha Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung pada tanggal 21-23 Agustus

2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta ;

Menugaskan Sdr. Sri Yuditiani, SH. (Panitera) menghadiri Rakor Akses Keadilan

Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan terhadap Sistem Peradilan Pidana

Terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi jawa tengah pada tanggal 4

September 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang), Sri

Wahyu Wardani, SH. (Sekretaris) dan Sri Yuditiani, SH. (Panitera) mengikuti

Kegiatan Launcing Inovasi Layanan Publik SILAPER dilanjutkan dengan Pembinaan

oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 9 Oktober 2019

bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial terdiri dari :

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi

dan Pelaporan masing-masing berjumlah 1 (satu) orang,



Hal 36

Dalam meningkatkan tercapainya kualitas pegawai yang profesional dibidang

tugas pokok masing-masing, terutama dibidang non tehnis yustisial dan dalam rangka

meningkatkan sumber daya manusia (SDM), maka Pengadilan Negeri Magelang telah

melaksanakan/mengirimkan pegawai yaitu sebagai berikut :

Menugaskan Sdr. Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan Keuangan) dan Eko

Sulistyono (Operator SIMAK) mengikuti Kegiatan Koreksi atas Hasil Pemeriksaan

BPK di Gedung Keuangan Negara Semarang tanggal 4 Januari 2019 ;

Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator

SIMAK) mengikuti persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 DIPA

005.03 pada tanggal 15 Januari 2019 ;


SIMAK) mengikuti Kegiatan Tindak Lanjut hasil Temuan Pemeriksaan dan Hasil

Pengujian penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada tanggal 23 Januari 2019

;

Menugaskan Sdr. Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan Keuangans) dan Eko

Sulistyono (Operator SIMAK) mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 di Gedung

Keuangan Negara Semarang tanggal 11 Maret 2019 ;

Menugaskan Sdr. Suatmadi, SH (Sekretaris) dan Eko Sulistyono (Operator SIMAK)

mengikuti Kegiatan Verifikasi, Validasi dan Reviu Tindak Lanjut Rekomendasi

LHP BPK RI atas pelaksanaan penilaian kembali tahun 2017-2018 di Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2019 ;

Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH mengikuti acara Pembuatan SAKIP

dilingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

pada tanggal 22 April 2019 ;


SIMAK) mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah dan Persiapan atas

pelaksaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dalam rangka



Hal 37

penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 dan

pengumpulan Data RKBMN Tahun 2021 tanggal 11 Juli 2019 ;


SIMAK) mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persiapan atas

pelaksaaan penyusunan Laporan Keuangan SIMAK dan SAIBA Semester I Tahun

Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2019 ;

Menugaskan Suatmadi, SH. (Sekretaris), Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag Umum dan

Keuangan) dan Muchamad Buchori, SH. (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan)

mengikuti acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPBJ Aplikasi SPSE Versi

4.3 dan SIRUP Versi 2.3 Wilayah Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2019 ;

Menugaskan Sukaedi, SE (Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

dan Haryono (Staf Kepegawaian) mengikuti Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Kerja pada tanggal 24 September 2019 di Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah ;


SIMAK) mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaksanaan

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 pada tanggal 28

November 2019 ;



Hal 38

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN,

SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI

PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

Rp. 4.942.684.000,-

Rp. 4.916.150.949,-

Rp. 26.533.051,-

99,46%

REKAPITULASI BELANJA MODAL



1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

Rp. 62.500.000,-

Rp.62.500.000,-

Rp.0 ,-

100 %

REKAPITULASI BELANJA BARANG



1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

DIPA : 097890

DIPA : 099110

Rp. 1.012.870.000,-

Rp. 79.937.000,-

Rp. 1.010.928.220,-

Rp. 79.803.150,-

Rp. 1.941.780,-

Rp. 133.850,-

99,82 %

99,83 %



Hal 39

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar tugas – tugas sebagai pelayan masyarakat dalam mencari

keadilan serta untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak maka

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang. Baik untuk sarana prasarana gedung dan fasilitas gedung.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau

dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap pakai. Pembangunan fisik tahun 2009 yaitu rehab ruang kerja, perluasan

ruang sidang lantai II, serta pembuatan ruangan baru, yaitu : Ruang untuk Mediasi, Ruang

Tahanan Anak, Ruang Tahanan Wanita, serta Gudang penyimpanan barang-barang yang

sudah tidak terpakai, telah bisa dirasakan manfaatnya di tahun 2011 hingga sekarang.

Diantaranya menjadikan kerapian dan menambah nilai fungsi manfaat gedung tersebut

sehingga memperlancar proses kegiatan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang.

a. Pengadaan

Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan Pengadaan

berupa :

- Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebanyak 3 (tiga)

unit senilai Rp. 62.500.000,-

b. Pemeliharaan

Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan pemeliharaan

gedung yang berupa pengecatan pagar halaman dan gedung Kantor Pengadilan Negeri

Magelang serta pembenahan ruang-ruang, sehingga dengan telah dilaksanakannya

pemeliharaan tersebut diharapkan akan mencerminkan keindahan yang akan

menambah semangat kerja Pegawai dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

c. Penghapusan

Penghapusan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghapusan Barang Milik Negara

(BMN) yang berada di Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri Magelang, yang

sudah tidak mempunyai nilai dan dalam keadaan rusak berat, jika tidak dilakukan



Hal 40

penghapusan akan menjadi beban dalam penyimpanan dimana gudang atau tempat

untuk penyimpanan barang sangat terbatas, sedangkan untuk proses penghapusan

tersebut memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat terlaksananya penghapusan

tersebut.

Untuk Rumah Dinas (Rumdin), Pengadilan Negeri Magelang memiliki Rumah Dinas

(Rumdin) sebanyak : 13 Rumah Dinas, terdiri dari :

Rumah Dinas Type B. 120. Jumlah : 1 (satu) Unit.

Rumah Dinas Type C. 70. Jumlah : 12 (dua belas) Unit.

N

O

GEDUNG KANTOR/

RUMAH DINAS

STATUS

KEPEMILIKAN

LUAS TANAH/

LUAS BANGUNAN

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bangunan Gedung Kantor

Permanen

( Jln. Veteran No 1, Kec.

Magelang Tengah, Kota

Magelang )

Bangunan Gedung Tempat

Ibadah Permanen ( Jln.

Veteran No. 1, Kec.

Magelang Tengah, Kota

Magelang )

Rumah Dinas Gol. II

Type B Permanen ( Jln.

Progo I 01/V, Kec.

Magelang Utara, Kota

Magelang )

Rumah Dinas Gol. II Type C

Permanen ( Jln. Sunan

Kalijogo VI 03/IV, Kec.

Magelang Selatan, Kota

Magelang )





Magelang )



Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

L. Tanah 4.090 M2

L. Bangunan 1.016 M2

NUP. 1

L. Tanah 4.090 M2

L. Bangunan 34 M2

NUP. 1

L. Tanah 403 M2

L. Bangunan 120 M2

L. Tanah 400 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 1.100 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 1.100 M2

L. Bangunan 70 M2

Kondisi Bangunan

Kantor Baik

NUP. 1

Hibah Masuk TH 2018

Kondisi Baik

NUP. 1

Kondisi Rumdin Baik

(dipakai a.n Hengky

Kurniawan, S.H., M.H. )

NUP. 1

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n Yamti

Agustina, S.H. )

NUP. 1

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n Francisca

Widiastuti, S.H.,

M.Hum. )

NUP. 2

Kondisi Rumdin RR

( kosong tidak



Hal 41

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Magelang )





Magelang )





Magelang )





Magelang )





Magelang )



Bonang III 02/XV, Kec.

Magelang Selatan , Kota

Magelang )

Rumah Dinas Gol. II

Type B Permanen ( Jln.

Sunan Bonang III 02/XV,

Kec. Magelang Selatan ,

Kota Magelang )


Permanen ( Jln. Progo I

01/V, Kec. Magelang

Utara, Kota Magelang )


Permanen ( Jln. Veteran

No. 1, Kec. Magelang

Tengah, Kota Magelang )

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

Sertifikat Hak

Pakai

NUP. 3

L. Tanah 1.100 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 1.100M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 1.100 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 1.100 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 374 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 374 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 350 M2

L. Bangunan 70 M2

L. Tanah 4090 M2

L. Bangunan 70 M2

ditempati ), NUP 3

Kondisi Rumdin RR

( kosong tidak dipakai )

NUP. 4

Kondisi Rumdin RB


NUP. 5

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n Maria

Anita Christianti

Cengga, S.H. )

NUP. 6

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n Sri

Yuditiani, S.H. )

NUP. 7

Kondisi Rumdin RR


NUP. 8

Kondisi Rumdin RR


NUP. 9

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n. M.

Djohan Arifin, S.H. )

NUP. 10

Kondisi Rumdin RR

( dipakai a.n Sri Wahyu

Wardani, S.H )

NUP. 11



Hal 42

15.


Permanen ( Jln. Nangka,

Kec. Magelang Utara, Kota

Magelang )

Sertifikat Hak

Pakai

L. 300 M2

L. Bangunan 70 M2

Kondisi Rumdin RB


NUP. 12

Dari 13 rumah dinas tersebut telah dilaksanakan Rehab Rumah Dinas yaitu :

Tahun Jumlah Rumah Dinas yang direhab

Tahun 2006

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2019

Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 2 (dua) unit

Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) unit

Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) unit

Tidak ada Rehab Rumah Dinas

Dilaksanakan Rehab Rumah Dinas sebanyak 1 (satu) Unit

Tidak ada Rehab Rumah Dinas

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

a. Pengadaan

Pengadaan di tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Magelang :

- Tidak ada anggaran pengadaan untuk Fasilitas Gedung.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan tahun anggaran 2019 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung

yaitu pemeliharaan halaman kantor seluas 1.179 m2, dan pemeliharaan pagar

halaman telah selesai dikerjakan dari dana DIPA 01.

c. Penghapusan

Sebelum dihapuskan maka harus dilakukan penghentian BMN dari Penggunaan,

yaitu digunakan untuk merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara

permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga

aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca. Untuk tahun 2019 di Pengadilan

Negeri Magelang ini tidak ada sarana prasarana fasilitas gedung yang dihapuskan.



Hal 43

Untuk kendaraan dinas Kantor Pengadilan Negeri Magelang hanya memiliki

Kendaraan Dinas Roda 4 berjumlah 2 (dua) Unit dengan data sebagai berikut :

1 (satu) Unit Kijang Inova Tahun 2008 dalam keadaan baik.

1 (satu) Unit Suzuki ERTIGA Tahun 2014 dalam keadaan baik.

Untuk kendaraan Roda 2 (dua) Jumlah 5 (lima) Unit dengan data sebagai

berikut :

5 (lima) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan baik.

Data untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada Pengadilan Negeri Magelang

No

Uraian

Jumlah/

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keteranga

n

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

Jenis Kendaraan

Roda 4

1 Sedan Toyota

ALTIS

1/2017 V - - Pinjaman

Pemkot

Magelang

2 Minibus Toyota

Inova

1/2008 V - -

3 Minibus Suzuki

Ertiga

1/2014 V - -

Jenis Kendaraan

Roda 2

1 Mega Pro 1/2004 V - -

2 Bebek Honda

Supra X 125 1/2007 V - -

3 Honda Supra X

125

1/2005 V - -

4 Honda Supra X

125

1/2005 V - -

5 Honda Supra Fit 1/2008 V - -



Hal 44

Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang yang beralamat di

Jln. Veteran No. 1 Magelang dalam kegiatan sehari – hari mencakup beberapa kegiatan,

diantaranya :

a. Penyimpanan Arsip Surat dan Buku Perpustakaan

Di Pengadilan Negeri Magelang semua buku – buku yang diterima setelah masuk di

Bagian Umum dan Keuangan maka buku – buku tersebut langsung masuk di

Perpustakaan untuk dicatat dan disimpan sebagai bahan sumber referensi bila ada

yang memerlukan.

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Magelang menerima buku sejumlah 14 (empat

belas) buku.

NO

JUMLAH BUKU

JUMLAH

MEJA/KURSI/

ALMARI/RAK BUKU

KONDISI

KET

1.

2.774

- - 9 bh Lemari Kayu

- - 2 bh lemari Katalog

- - 4 bh Meja Kerja Kayu

- - 2 bh Kursi Besi

- - 2 bh Kursi Kayu

- - 1 bh Jam Elektronik

-

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Rusak Berat

Untuk surat – surat masuk disimpan di file surat masuk dikelompokkan berdasarkan

tingkat urgent dan dari mana asal surat tersebut serta disusun urut berdasarkan

tanggal terimanya surat.

Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk / Keluar Tahun 2019

Surat masuk berjumlah : 1349 surat

Surat keluar berjumlah : 1547 surat

b. Pencatatan Barang – barang Inventaris Ruangan

Setiap barang – barang yang berada di ruangan selalu didata dan direkam

dalam Aplikasi SIMAK-BMN yaitu dengan terlebih dahulu melakukan set up



Hal 45

ruangan untuk merekam kode, nama penanggung jawab ruangan yang telah

ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan, identifikasi,

pengelolaan, dan pertanggung jawaban masing – masing ruangan terhadap barang

yang berada di ruangannya. Pengkodean barang – barang ini mengacu kepada PMK

Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah

nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).

Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu baik, rusak

ringan, dan rusak berat. Kategori baik yaitu apabila kondisi fisik barang tersebut

masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Dikatakan rusak ringan

apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi

dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak

memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok. Dan disebut rusak berat

apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan

perbaikan besar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak

ekonomis untuk perbaikan/ rehabilitasi.

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019

NO

NAMA BARANG INVENTARIS

JUMLAH BARANG

KONDISI BARANG

KET BAIK

RR

RB

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ALAT ANGKUTAN Sepeda Motor Station Wagon ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA M.K Manual Portabel (13-13 inchi) M.K Manual Standart (14-16 inchi) M.K Manual Langen Wagen (18-27 inchi) Mesin Hitung Listrik Almari Besi/ Metal Rak Besi/ Metal Rak Kayu Filling Kabinet Besi/ Metal Brankas

5 2 13 3 4 1 16 37 12 14 3

- 2 - - - - - 23 - - 3

5 - - - - - - - - - -

- - 13 3 4 1 16 14 12 14 -



Hal 46

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Metal Detector White Board Lemari Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi/ Metal Kursi Kayu Sice Jam Elektronik Kipas Angin Mesin Potong Rumput Sound System Faximile Bangku Panjang Kayu Pagar Permanen Genset Monografi Tiang Bendera Lambang Instansi Kaca Hias Meja Gambar Meja Makan Kayu Sketsel Kasur/ Spring Bed Meja Recepsionis Tempat Tidur Kayu Meja Komputer Meja Rapat Bangku Panjang Besi/ Metal Mesin Absensi Papan Nama/ Papan Visual Lemari Katalog Buffet Kursi Dorong Tabung Pemadam Api/ Kebakaran Mesin Penghisap Debu Lambang Garuda Meubeleir Lainnya/ Tiang Bendera R. Sidang Anak Rak Server Banguna Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rumah Negara Gol. II Type B Permanen Rumah Negara Gol. II Type C Permanen ALAT STUDIO KOMUNIKASI PEMANCAR DAN KOMPUTER Film Camera Telephone Megaphone PC Unit Lap Top Note Book CPU ( peralatan personal komputer ) Monitor

2 1 44 138 175 109 10 13 10 2 1 2 40 1 1 23 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 15 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 1 2 1 24 17 8 9 9

2 - 5 - - - - - - - - - - 1 1 23 2 1 - - - - - - - - 1 15 - - 2 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - 2 - 12 11 - - 1

- - 24 72 62 73 5 - - - 1 2 25 - - - - - 1 1 - 1 - - - 4 - - 1 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 6 2 - -

- 1 15 66 113 36 5 13 10 2 - - 15 - - - - - - - 1 - 2 1 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 1 - 1 12 - 6 9 8

Hibah Masuk Hibah Masuk (1 NUP terdiri dari 7 bh tabung) Hibah Masuk



Hal 47

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Printer ( peralatan personal komputer ) Plotter ( peralatan personal komputer ) Keyboard ( peralatan personal komputer ) Server Router AC. Split Internet CCTV Televisi AC. Split LCD Projector/ Infocus Mixer Loudspeaker Microphone Kabel UPS Scanner Software Komputer

27 8 9 2 1 22 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1

7 - 1 2 1 21 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1

7 - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 8 8 - - 1 - - - - - - - - - - - -

Hibah Masuk Hibah Masuk

c. Pencatatan Barang – barang Inventaris Lainnya

Daftar inventaris lainnya memuat data BMN yang digunakan untuk mengontrol

BMN yang tidak termasuk dalam Kategori KIB dan DIR/ DBR.

Data barang – barang yang ada di Pengadilan Negeri Magelang yang

dimasukkan dalam barang inventaris lainnya yaitu sebagai berikut :

Pagar permanen dalam kondisi baik

AC Split dalam kondisi baik

Note Book 1 buah dalam kondisi rusak

d. Pembuatan Laporan Semesteran dan Tahunan Inventaris

Semua barang – barang inventaris yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi

SIMAK BMN selalu dilaporkan setiap bulannya ke Mahkamah Agung RI

melalui Komdanas dan tiap akhir semester dan tahunan meliputi proses :

Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang

Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang

Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Kartu Konstruksi Dalam

Pengerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber ;

Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR/ DBR, dan DIL/ DBL ;

Membuat Laporan Barang pada akhir semester ;



Hal 48

Meminta pengesahan penanggung jawab UAKPB atas laporan barang ;

Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan ;

Menyampaikan Laporan Barang Persediaan ;

Menyampaikan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke

UAPPB-W/UAPPB-E1 ;

Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib ;

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court

Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk

menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-

Court. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang

berperkara pada lembaga peradilan. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan

sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara

secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik,

Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court

perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya

menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat

waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah :

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan),

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan

Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di

Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun 2018).

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa

pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang



Hal 49

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut

dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu

mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam

proses penyelenggaraan peradilan.

Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya

pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi

latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan

perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.

Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak

diragukan lagi.

Layanan-layanan e-Court

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar

sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif

melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik

melalui aplikasi e-Court Makamah Agung Republik Indonesia (MARI).

E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara

elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha

militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan

pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen

elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan

memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen



Hal 50

elektronik atas perkara yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk

melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik,

duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara

perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib

memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis

huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen

melalui aplikasi E-Court.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang

bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.

2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau

dari berbagai metode pembayaran dan bank.

3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan

secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor

Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik

(Multi Channel) yang tersedia.

3. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap

panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut

pendaftaran secara..elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya

perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka

waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem,



Hal 51

dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya

tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar

dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab

Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MA-RI

bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya

Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account

(Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat

mendaftar perkara.

4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018,

disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara

dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada

Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti

bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita

Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan

persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib

memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

Berperkara menggunakan e-Court

Pada sementara waktu ini, pihak yang dapat menggunakan e-Court terbatas

hanya pada kalangan advokat, Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya

mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang

timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola

kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke

elektronik, Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan

membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen

perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik.



Hal 52

Untuk kedepannya, semua orang yang berperkara dapat terdaftar dan memiliki akun e-

Court walaupun bukan merupakan Advokat.

Pengadilan Negeri Magelang telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi

e-Court tersebut dengan melaksanakan Sosialisasi Kemudahan Berusaha yaitu :

1. Untuk pegawai pengadilan Negeri Magelang dilaksanakan pada tanggal 30

Agustus 2019

2. Untuk Kalangan Umum dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019.

Sampai dengan akhir tahun 2019, perkara di Pengadilan Negeri Magelang

yang didaftarkan melalui E-Court sejumlah :

1. Perkara Gugatan : 8 perkara

2. Perkara Bantahan : 1 perkara

3. Perkara Permohonan : 12 perkara

4. Gugatan Sederhana : 0 perkara

- Implementasi SIPP

Untuk lebih meningkatkan Kinerja di Pengadilan Negeri Magelang, baik itu Bagian

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Untuk Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Perdata, Pidana maupun Hukum, saat ini telah

didukung Teknologi Informasi, yaitu dengan telah diterapkannya SIPP / CTS dan

Tranparansi perkara Pengadilan Negeri Magelang melalui website yang dapat diakses

melalui url sipp.pn-magelang.go.id

Sejak perkara baik Perdata maupun Pidana diterima di masing-masing Kepaniteraan,

langsung data-data diinput di aplikasi SIPP / CTS, yang untuk seterusnya sesuai

berjalannya perkara tersebut, tetap diinput ke dalam Aplikasi SIPP / CTS yakni mulai

dari Ketua Pengadilan untuk Penunjukkan Majelis Hakim, kemudian Panitera untuk

Penunjukkan Panitera Pengganti, dan Hakim untuk Penetapan Hari Sidang. Sedangkan

bagi Panitera Pengganti mengimput data-data sesuai berjalannya persidangan perkara

yang bersangkutan.



Hal 53

Dengan diterapkannya SIPP / CTS di Pengadilan Negeri Magelang tiada lain agar

supaya perjalanan setiap perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Magelang dapat

dipantau baik itu oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, demikian juga

masyarakat umum, hal mana itu untuk lebih mendukung program Keterbukaan

Informasi sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011,

maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 tahun 2008.

Disamping itu Kesekretariatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya telah pula

didukung dengan Teknologi Informasi, yaitu antara lain KOMDANAS dan juga

WebSite Pengadilan Negeri Magelang yaitu : www.pn.magelang.go.id sehingga

publik / masyarakat umum dapat melihat profil dan berita-berita dari Pengadilan

Negeri Magelang, disamping itu bagi para pihak-pihak yang akan berperkara di

Pengadilan Negeri Magelang, telah pula disediakan Layar LCD yang menampilkan

Jadwal sidang pada hari ini baik perkara perdata maupun pidana, begitu juga bagi

pihak yang menginginkan informasi mengenai Keuangan Perkara dalam perkara

yang ia menjadi pihaknya dapat SMS ke SMS Center, dan nantinya SMS Center

Pengadilan Negeri Magelang akan memberikan balasan SMS mengenai posisi

keuangan perkara yang dimintakan.

Sarana dan prasaran IT yang ada di Pengadilan Negeri Magelang :

1. Perangkat Lunak (SOFTWARE)

a. Website Pengadila Negeri Magelang

Website : pn-magelang.go.id/ . berisi profil, transparansi laporan, kegiatan,

berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman

Pengadilan Negeri Magelang.

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website : http://sipp.pn-

magelang.go.id/ . Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

Local: http://192.168.10.11/SIPP311_Untuk Manajemen administrasi di

internal Pengadilan Negeri Magelang, dijalankan oleh seluruh bagian

http://www.pn.magelang.go.id/

http://sipp.pn-magelang.go.id/

http://sipp.pn-magelang.go.id/

http://192.168.10.11/SIPP311_



Hal 54

kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang beserta Panitera Pengganti. Sampai

saat ini Pengadilan Negeri Magelang telah menerapkan SIPP versi 3.2.0 yang

telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun

Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data

perkara yang sebenarnya.

c. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang. Aplikasi

yang digunakan untuk mengunggah perkara yang menempuh upaya hukum

baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah

berkekuatan hukum tetap.

d. KOMDANAS

http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Laporan bagian Kepegawaian,

Keuangan Perkara dan bagian Umum Keuangan dan pambayaran remunerasi

e. Aplikasi SAI. Untuk Laporan Keuangan

f. Aplikasi SIMAK BMN. Untuk Laporan BMN

g. Aplikasi SIKEP. Untuk Laporan Kepegawaian

2. Perangkat Keras (Hardware) yang ada pada Pengadilan Negeri

Magelang berupa :

a. Server : 2 buah

b. Modem : 1 buah

c. Switch Hub : 10 buah

d. Komputer : 22 unit

e. Jaringan internet : 1 Jaringan

f. Wifi (acces point) : 5 buah

g. CCTV system : 2 set di Server PN dan 1 set di ruang KPN

h. Router : 1 buah

i. ATR : 1 set

j. ESkum : 1 set

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang.

http://komdanas.mahkamahagung.go.id./



Hal 55

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan

pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).

Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan

Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak

Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam

mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini

dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework

of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”

yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan

penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

Fungsi pengarah adalah area :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

Fungsi sistem dan penggerak dalam area :

2. Kebijakan – kebijakan Pengadilan

3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Keuangan

4. Penyelenggaraan Persidangan

Fungsi hasil dalam area :

5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan

6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau



Hal 56

7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court

excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang

ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara

internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan

antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil

peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses

sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan

yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan

Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang

diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai

prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi Hakim dan Aparatur

Peradilan yang belum merata.

Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya

Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan

adanya perangkapan jabatan antara jabatan Struktural dengan jabatan Pengelola

Keuangan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:



Hal 57

a. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi

keamanan maupun kenyamanan.

b. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana Pengadilan belum memadai

sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja Hakim dan Aparatur Peradilan

dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.

c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang

perlu terus diupayakan perbaikannya.

d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat

secara baik.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,

a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang

diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna

Pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses

pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat

diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada

masyarakat.

b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat

perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya

mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya

pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi

publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi

juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon

permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta

fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada Pengadilan.



Hal 58

Pengadilan Negeri Magelang juga tidak lepas dari adanya kritikan atas

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut

Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit.

Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang terus giat melakukan

pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efek-

tivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah

memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang

dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan

prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh

diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan

Negeri Magelang, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru

Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama,

dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda

nasional di tingkat Pengadilan Negeri Magelang.

Pengadilan Negeri Magelang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar

peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan

kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri

Magelang perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang

digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan

pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang

perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah

manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem

Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Magelang.

Ruang Lingkup Akreditasi Penjaminan Mutu



Hal 59

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk

Pengadilan Negeri Magelang meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas

pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Magelang, meliputi:

Manajemen peradilan.

Administrasi perkara.

Administrasi persidangan.

Administrasi umum.

Pelayanan publik.

Pengelolaan Kas

Pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penanganan Pengaduan

Adapun unit unit di Pengadilan Negeri Magelang yang melaksanakan kegiatan

pelayanan adalah :

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

2. Hakim / Majelis Hakim

3. Panitera

4. Sekretaris

5. Kepaniteraan, yang terdiri:

a. Panitera Muda Perdata

b. Panitera Muda Pidana

c. Panitera Muda Hukum

6. Panitera Pengganti

7. Jurusita

8. Kesekretariatan, yang terdiri:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



Hal 60

c. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.

Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan

dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan

membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh

pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan

fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara

harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas

dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,

dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ; Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim

yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan

masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan

kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)



Hal 61

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman

dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan

dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat

putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu

mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya

dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di

hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah

dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi.

Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan

mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan

yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak

berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.



Hal 62

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; Pasal

4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan

yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum.

Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

3. Adil dan tidak diskriminatif ;

4. Cermat ;

5. Santun dan ramah ;

6. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut ;

7. Profesional ;

8. Tidak mempersulit ;

9. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ;

10. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan

Negeri Magelang ;

11. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai

dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku ;

12. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan ;



Hal 63

13. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik ;

14. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat ;

15. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang

dimiliki ;

16. Sesuai dengan kepantasan dan ;

17. Tidak menyimpang dari prosedur ;

Motto

Motto Pengadilan Negeri Magelang :

“ Pengadilan Negeri Magelang CITERA ( Cepat, Inovatif, Informatif,

Transparan, Efisien, Ramah , Akuntabel ) ”

Komitmen Bersama

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG, SELURUH HAKIM

DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN

PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN

MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE

EXCELLENCE SECARA :

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF ;

CERMAT ;

SANTUN DAN RAMAH ;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG

BERLARUT-LARUT ;

PROFESIONAL ;



Hal 64

TIDAK MEMPERSULIT ;

PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR ;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN

INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA ;

TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB

DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK

MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN ;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA

FASILITAS PELAYANAN PUBLIK ;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU

MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI

SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN

MASYARAKAT ;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU

KEWENANGAN YANG DIMILIKI ;

SESUAI DENGAN KEPANTASAN ; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

Rincian Tugas Struktur Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

Tugas Top Manager adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.

2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Magelang

3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh

bagian.

4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Magelang

mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun

peraturan yang berlaku.



Hal 65

5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.

6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan

tujuan pencapaian kepuasan pelanggan

7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh

bagian kepegawaian.

8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

9. Top Manager Pengadilan Negeri Magelang memfasilitasi dilakukannya Rapat

Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian,

kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem

manajemen mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PERADILAN UMUM - ICPE.

10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris

unitminimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Tugas Management Representative ( MR ) adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.

2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.

4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.

6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem

manajemen mutu ;

7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan

sistem manajemen mutu ;

8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu

keseluruh hakim/pegawai ;



Hal 66

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai ;

10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang

berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu ;

11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai ;

12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan ;

Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah

direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta

mengedepankan integritas dan independensi.

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan

kekritisan unit yang akan diaudit

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6

bulan sekali.

4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.

2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan

kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.

3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.

4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada

Top Manager dan Management Representative.



Hal 67

Tugas Document Control adalah:

1. Document Control ( DC ) bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen

(Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke

bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;

2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;

3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali

dan pendistribusiannya terkendali ;

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan

mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian

Dokumen di Unitnya ;

5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya

Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya,

terdapat di bagiannya ;

Bahwa berdasarkan penilaian Audit Akreditasi Penjaminan Mutu di

Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

(TAPM) Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 24

Oktober 2016, Pengadilan Negeri Magelang mendapat Nilai Akreditasi dengan nilai

“ A “ ( Excellent ) dan sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015 ;

- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP )

a. Untuk Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang, sesuai dengan Visi

Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia point ke 2 (“ Memberikan

Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan yang di

break down menjadi Visi Misi Pengadilan Negeri Magelang“), sehingga



Hal 68

diperlukan komitmen untuk memberikan pelayanan prima yakni Peradilan

Cepat, Inovatif, Tranparan, Efisen, Ramah dan Akuntabel atau CITERA

yang merupakan Motto dari Pengadilan Negeri Magelang dan adanya

masukan serta saran dari publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Magelang agar tidak ada interaksi langsung yang kurang transparan antara

pencari keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN;

a. Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka Pengadilan Negeri

Magelang melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam

rapat bulanan maka tercetus pemikiran melakukan terobosan dengan

menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service)

yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan

sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik

teknis maupun nonteknis.

b. Bahwa Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan

Negeri Magelang telah dimulai tanggal 9 Nopember 2017 bersamaan dengan

diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Pengadilan Negeri

Magelang.

Jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara

terpadu di PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu )

Jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :

a. Kepaniteraan Perdata

1) Pendaftaran perkara gugatan biasa ;

2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana ;

3) Pendaftaran verset atas putusan verstek ;

4) Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan ;

5) Pendaftaran perkara permohonan ;



Hal 69

6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

7) Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan

kembali ;

8) Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam

permohonan peninjauan kembali ;

9) Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara ;

10) Permohonan dan pengambilan turunan putusan ;

11) Pendaftaran permohonan eksekusi ;

12) Pendaftaran permohonan konsinyasi ;

13) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi ;

14) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi,

peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi ;

15) Permohonan pendaftaran putusan arbitrase ;

16) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara perdata ;

b. Kepaniteraan Pidana

1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan

ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

2) Pendaftaran permohonan praperadilan;

3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan

kembali dan grasi ;

4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali ;

5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali ;

6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan ;

7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan ;



Hal 70

8) Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan

atau pelelangan barang bukti ;

9) Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan ;

10) Penerimaan permohonan pembantaran ;

11) Penerimaan permohonan izin besuk ;

12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana ;

c. Kepaniteraan Hukum

1) Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;

2) Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;

3) Permohonan pendaftaran penolakan waris;

4) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan

perdata;

5) Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;

6) Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang

telah berkekuatan hukum tetap ;

7) Permohonan pendaftaran surat kuasa ;

8) Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran ;

9) Permohonan legalisasi surat ;

10) Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;

11) Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;

12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

lainnya;

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1) Penerimaan surat masuk ;



Hal 71

Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan

secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik

teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB,

dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated

Service).

Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat)

meja pelayanan, yaitu :

1) Meja 1 pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan

bidang hukum seperti pendaftaran CV, melayani Informasi dan pengaduan

dari masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara

maupun dari customer focus lainnya ;

2) Meja 2 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis

pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;

3) Meja 3 pelayanan Kepaniteraan Pidana : melayani semua jenis

pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara pidana;

4) Meja 4 pelayanan Umum : melayani penerimaan surat masuk ;

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum

Mahkamah Agung untuk PTSP ditambah dengan Meja E-Court dan Meja

Inzaghe.

Karena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan

optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat

pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat,

murah, mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya

(direct service) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka telah ditetapkan

kebijakan untuk mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara

sekaligus untuk semua urusan layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh



Hal 72

tugas dan wewenang pelayanan utama di bidang teknis administrasi peradilan

dan bidang kesekretariatan ;

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa

terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah

ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional

Prosedur ;

Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate

Integrated Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Panitera

Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Magelang dalam

waktu dan tempat yang bersamaan (front office), dengan menunjuk petugas

khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan

dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para

Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian;

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non

teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan

dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan

dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai

penyelenggara kebijakan pengadilan ;

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan

sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni

ruangan yang berada di dalam gedung Kantor Pengadilan Negeri Magelang

sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;

Tata Kerja Pengajuan Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate

Integrated Service)

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah ditetapkan persyaratan-

persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur



Hal 73

dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana

Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang

dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaikan

permohonan layanan.

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan

pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan

jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi

informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan

pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang

telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon,

petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas

pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu

penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas-tugas

lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan

(direct service) ;

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para

Panitera Muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu

penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Magelang. Selain itu, untuk tertibnya

pelayanan, petugas PTSP dimaksimalkan untuk memberikan layanan yang

diperlukan yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yang ada ditempat

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, maka telah pula disiapkan Sarana

Layanan Informasi Pengadilan Negeri Magelang yakni sistem informasi bagi

masyarakat pencari keadilan yang dapat memberikan informasi di meja

informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :



Hal 74

1) Kehadiran Sidang merupakan sarana informasi untuk melaporkan

kedatangan para pihak baik penggugat atau tergugat, di mana sistem ini

terhubung di layar screen ke ruang panitera pengganti bahwa para pihak

sudah hadir.

2) Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik (IKM) Merupakan

sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap

layanan Pengadilan Negeri Magelang, dalam sistem ini, publik yang telah

selesai mendapatkan pelayanan dapat memberikan penilaian terhadap

pelayanan administrasi baik layanan bidang teknis maupun nonteknis

(bukan penilaian terhadap putusan hakim).

3) Informasi Layanan Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui

informasi mengenai syarat-syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata,

Pidana, dan Hukum.

4) Simulasi Biaya Perkara/ e-SKUM Merupakan sistem informasi yang

memberikan simulasi perkiraan biaya atas pengajuan perkara antara lain

perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan,

5) Informasi Perkara Merupakan sistem informasi / sipp dimana publik dapat

mengetahui sejauh mana proses suatu perkara di Pengadilan Negeri

Magelang.

6) Denah Ruang Sidang dengan sistem ini para pencari keadilan yang akan

bersidang dapat dengan mudah mencari lokasi ruang sidang.

7) Supaya pelayanan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate

integrated service) benar-benar terintegrasi dan memudahkan masyarakat

pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan kerja

sama dengan Bank BRI Cabang Magelang, di mana Bank BRI tersebut telah

menempatkan Perangkat EDC (Elektronik Data Capture) sebagai alat bagi

para pencari keadilan membayar panjar biaya perkara, dll. sesuai ketentuan

hukum yang berlaku, yang letaknya dimeja ruang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.



Hal 75

Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada

masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar

biaya perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan

brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya

yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagi masyarakat

yang membutuhkan pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau

keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah disediakan pula tempat khusus

(priority seats) bagi mereka di dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. One Day Service

1. Salinan / Petikan Putusan

2. Pengurusan surat ijin / Persetujuan Penyitaan . Penggeledahan

3. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan

4. Surat Keterangan belum pernah dihukum

5. Pendaftaran Badan Hukum dan Surat Kuasa

b. 5 All in One

1. INFO

Adalah kode untuk menampilkan informasi perkara yang membuat jenis

perkara, status proses perkara dan dll

Format Penulisan : INFO#NO_REGISTER_PERKARA

2. JADWAL

Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS tanggal sidang

mendatang dari sebuah nomor perkara

Format Penulisan : JADWAL#NO_REGISTER_PERKARA



Hal 76

3. BIAYA

Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS mengenai panjar

perkasra serta tanggal transaksi

Format Penulisan : BIAYA#123_Pdt.P_2016_PN MGG

4. DENDA TILANG

Menampilkan besarnya denda tilang yang diputud

Format Penulisan : DENDA#NOMOR_SERI_SURAT_TILANG

5. PENGADUAN

Adalah menu untuk menyampaikan Pengaduan. Keluhan Pelanggan dan hal-hal

lain

Format Penulisan : PENGADUAN#ISI PENGADUAN

c. Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian desk informasi perkara baik perdata

maupun pidana yang ditampilkan pada layar monitor yang terdapat pada tiap loket

pada ruangan kepaniteraan pidana dan kepaniteraan perdata. Dengan adanya

inovasi ini maka para pengguna pengadilan akan dengan mudah mengakses

mengenai semua informasi perkara baik perdata maupun pidana, para

pengguna pengadilan bisa memilih sendiri informasi perkara yang diinginkan

secara mandiri melalui menu informasi perkara yang tersaji dilayar monitor tanpa

harus berhubungan dengan petugas dari kepaniteraan pidana maupun kepaniteraan

perdata. Adapun bentuk dari Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital

adalah:

1. Desk Informasi Perkara pidana meliputi :

- Monitoring persidangan perkara pidana

- Penahanan

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali



Hal 77

- Grasi

2. Desk Informasi Perkara perdata meliputi :

- Monitoring persidangan perkara perdata

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

- Eksekusi

- Eksekusi Hak Tanggungan

- Delegasi masuk

- Delegasi keluar

d. Program Inovasi Perpustakaan Digital

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian informasi katalog publik daring yang

berisi koleksi buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Negeri Magelang terdiri

dari kumpulan buku bertemakan hukum secara umum maupun secara khusus.

Para pengguna pengadilan dapat mengakses perpustakaan digital ini melalui web

site Pengadilan Negeri Kota Magelang. Dengan perpustakaan digital ini para

pengguna pengadilan dapat melihat koleksi buku-buku yang terdapat

diperpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang, dan apabila tertarik dengan

koleksi buku-buku tersebut para pengguna pengadilan dapat melakukan

peminjaman buku dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota

perpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang.



Hal 78

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Sebagai Pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang

adalah:

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI;

4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24

Agustus 2006 ;

5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19

Oktober 2006.

6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang dilakukan

dalam dua hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri

Magelang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/67/KP.04.5/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukkan

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri

Magelang.

Hakim Pengawas Bidang yakni :

1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana

2. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata

3. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum.maiany

4. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan Em

5. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



Hal 79

6. 6. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan.

7. 7. Hakim Pengawas Bidang Wasmat

8. 8. Humaswahyu

Pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang dilakukan dengan cara pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi :

Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Pidana melaksanakan pengawasan

meliputi:

a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Penerimaan dan pendaftaran perkara pidana.

- Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara).

- Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi.

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Pengisian register register perkara pidana secara umum

- Pengawasan proses upaya hokum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta

Grasi yang diajukan oleh Pemohon

c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin

- Penataan berkas perkara ( Arsip )

- Laporan perkara

Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perdata melakukan pengawasan

dalam hal :

1. Pendaftaran perkara permohonan

2. Pengisian register perkara permohonan

3. Penyelesaian perkara permohonan ( Pemanggilan )

4. Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain.



Hal 80

5. Pengisian register perkara banding kasasi, PK

6. Pendaftaran perkara gugatan

7. Pengisian register gugatan

8. Pengawasan terhadap keuangan perkara

9. Penyelesaian perkara gugatan ( Minutasi dan Eksekusi )

10. Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan (

pemanggilan ditunda )

Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum melakukan pengawasan

dalam hal :

1. Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutasi.

2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus.

3. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran CV, PT, dan Badan Hukum lainnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengawasi pelaksanaan pengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan,

Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara.

5. Mengawasi pelaksanaan penanganan Pengaduan dan Meja Informasi.

Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan Hukum, penyediaan

Meja Informasi dan Meja Pengaduan adalah bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons

terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan

sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang

ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari

keadilan. Melalui pedoman ini, masyarakat pencari keadilan merasa terlayani dengan baik,

dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan

masyarakat. Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas



Hal 81

penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta

kemudahan dalam penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti

tersedianya Meja Informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana

pengaduan secara online, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh

Pelapor/Pengadu, serta tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan

pengaduan.

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawab Sub

Bagian Umum dan Keuangan yang meliputi :

1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun

surat keluar

2. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

3. Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara

4. Mengawasi pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan dilingkungan kantor

5. Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan

6. Mengawasi perpustakaan

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :

1. Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL

2. Mengawasi pelaksanaan sistem Pelaporan Keuangan

3. Mengawasi pelaksanaan Pelaporan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan LKJIP

4. Mengawasi pelaksanaan Tehnologi Informatika

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan

Organisasi :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian

2. Mengawasi pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat / Golongan, Jabatan, Mutasi



Hal 82

Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala

3. Mengawasi penyelenggaraan laporan kepegawaian seperti DUK, Bezetting Pegawai,

Statistik Pegawai, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Mengawasi dan mengoptimalkan bagian Kepegawaian, Tata laksana dan Organisasi

dalam pengisian SIKEP sesuai dengan data yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

B. EVALUASI

Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Undang Undang Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan

standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut.

Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga

penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik di

Pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan

Peradilan. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pelayanan Publik, Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar

pelayanan publik, antara lain meliputi : sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu

penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun

Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak

ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi

yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada

masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar

sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini.

Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan

masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.



Hal 83

Pengadilan Negeri Magelang merupakan salah satu Satuan Kerja di Mahkamah Agung

telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa pembenahan

dalam rangka meningkatkan kuaitas layanan. Komitmen lain pembahasan Standar

Operasional Prosedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu

penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur

pembaharuan SOP tersebut. Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak

yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan

kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak.

Pengadilan Negeri Magelang telah memiliki ruang sidang anak dan telah melaksanakan

sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada

hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan

dengan hukum, dimana sistem ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas

penerapannya.

Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Surat

Edaran Nomor : 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan

Negeri untuk menyediakan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat

Edaran ini juga untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri

Magelang telah menyediakan Meja Informasi dan Meja Pengaduan serta ruang tamu terbuka

untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan dan

pada bulan Nopember 2017 telah dilaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

Pengadilan Negeri Magelang.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini,

Pengadilan Negeri Magelang berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas

pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi

putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga

selama tahun 2019, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta



Hal 84

memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2019, meliputi :

1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi :

Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu

penanganan perkara ;

Pembagian Tim Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam kelompok yang berbeda

untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih antara

Majelis Hakim yang satu dengan yang lain ;

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui :

Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga

bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian Kepaniteraan,

Panitera Pengganti dan Majelis Hakim ;

Memberdayakan petugas pada Kepaniteraan Hukum untuk menindaklanjuti perkara

sudah putus tetapi belum minutasi ;

Penegasan atau keharusan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas

perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;

3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan :

Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan

data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Magelang ;



Hal 85

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Kesekretariatan

a. Jumlah pegawai tetap di Pengadilan Negeri Magelang tahun 2019 sebanyak 35

orang, Hakim 7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan ditambah dengan

tenaga Honorer sebanyak 8 orang, secara kwantitatif belum memadai jika

disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya

beberapa pegawai ataupun pegawai honorer diperbantukan di bagian lain guna

memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara

efektif dan efisien.

b. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan memperoleh hasil yang optimal semua

pegawai Pengadilan Negeri Magelang harus berpedoman pada Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat masing-masing bagian.

c. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai terlaksana

secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan rencana program kerja.

d. Pengelolaan dana dalam DIPA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 total

Realisasi Belanja Kode Anggaran 005.01 (097890) adalah sejumlah Rp.

5.989.579.169,- ( 99,53 % ) dari total Pagu dalam DIPA 2019 sejumlah Rp.

6.018.054.000,-. Sedangkan untuk Kode Anggaran 005.03 (099110) realisasi

belanja adalah sebesar Rp. 79.803.150,- ( 99,83 % ) dari anggaran sebesar Rp.

79.937.000,-.

e. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip dinamis telah berjalan

sesuai ketentuan kearsipan.



Hal 86

f. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor

(ATK) dan sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang

diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA.

g. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa

pensiun dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.

h. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang

perlu penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT

2. Kepaniteraan

a. Perkara yang diterima dalam kategori Pidana dan Perdata, tahun 2019 sebanyak

26.637 perkara, jumlah ini sudah termasuk perkara pelanggaran lalu lintas.

b. Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2019 sebanyak 26.595 perkara

sehingga sisa perkara untuk tahun 2019 sebanyak 42 perkara.

B. REKOMENDASI

1. Untuk meningkatkan kinerja dan disipilin bagi Pegawai Pengadilan Negeri Magelang,

perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara Struktur oleh atasan langsungnya

maupun secara Fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.

2. Perlu lebih diadakan penyesuaian beberapa mata anggaran yang dirasakan rendah,

agar realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keadaan/kondisi

perkembangan harga.

3. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa pensiun

dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.

4. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya dibidang Informasi

Teknologi, Pengadilan Negeri Magelang sangat membutuhkan penambahan Calon

Pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT.

6. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk

keperluan pemeliharaan baik pemeliharaan gedung maupun fasilitas gedung tersebut.



Hal 87

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri

Magelang ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah dan Mahkamah Agung RI. Kami menyadari penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun sistematikanya,

untuk itu kami berharap saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa

mendatang.

Magelang, 31 Desember 2019

KETUA

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

M. DJOHAN ARIFIN, SH.

NIP. 19681016 199212 1 001

laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ...pn-magelang.go.id/images/file/laporan tahunan 2019.pdf9...

Documents