laporan kinerja kementerian perindustrian tahun 2014

8/19/2019 Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014

1/128

KementerianPerindustrianREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2014


2/128


3/128

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam

rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance )

dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan

pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata

secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kementerian

Perindustrian pada tahun 2014 adalah melalui Laporan Kinerja Kementerian

Perindustrian tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja

didalamnya diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara


4/128

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014

Ringkasan Eksekutif

3. Prioritas Nasional (PN) 8: Energi

Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat

4. Prioritas Nasional (PN) Lainnya 13: Bidang Perekonomian

Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja KementerianPerindustrian disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), analisis kinerja

makro sektor industri, analisis kinerja sasaran, analisis kinerja kelembagaan

dan analisis kinerja keuangan. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun

2014, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan pelbagai program

pengembangan industri yang menjadi prioritas nasional sebagaimana

diamanahkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Program-program tersebut

meliputi: Revitalisasi Industri Pupuk, Revitalisasi Industri Gula,

Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, serta Fasilitasi

Pengembangan Zona Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

b kl t i d t i b b i i d k d t t


5/128


Ringkasan Eksekutif

mesin dan perlengkapan sebesar 8,80 persen, serta industri pengolahanlainnya sebesar 7,30 persen.

Pada tahun 2014, nilai PDB nasional mencapai Rp. 10.542,69 triliun,

dimana kontribusi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014

adalah sebesar 17,87 persen dengan nilai Rp. 1.884,01 triliun. Kontribusi

tersebut sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 yangmencapai sebesar 17,72 persen. Bila dilihat dari kontribusi masing-masing

sektor industri terhadap pertumbuhan industri, 3 (tiga) industri yang

memberikan peranan terbesar terhadap pertumbuhan industri yaitu industri

makanan dan minuman sebesar 5,32 persen, industri alat angkutan sebesar

1,96 persen, dan industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik;

dan peralatan listrik sebesar 1,87 persen.

Selama tahun 2014, nilai ekspor produk industri pengolahan non

migas mencapai US$ 117,33 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar

66,55 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut meningkat

sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk industri

l h i h i $ ili


6/128


Ringkasan Eksekutif

Gas Rumah Kaca; pemberian penghargaan industri hijau; penyusunan RUUPerindustrian; serta penghargaan P3DN.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memiliki beberapa prestasi

dalam capaian Kinerja Kelembagaan, antara lain: mendapatkan predikat

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan

tahun 2013, yang telah diraih secara berturut-turut selama 6 (enam) tahunsejak tahun 2009; kenaikan nilai akuntabilitas kinerja dari 72,19 pada tahun

2013, menjadi 73,11 di tahun 2014; sebagai Kementerian Terbaik Penerima

DIPA 2014 Pertama; Penganugerahan E-Transparency Award 2014 menempati

Ranking 1 (Pertama) dari 47 Kementerian/Lembaga; Pelayanan Publik versi

Ombudsman dengan kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap

UU Pelayanan Publik; dari aspek Keterbukaan Informasi Publik masuk ke

dalam 10 besar Badan Publik Pemerintahan Terbaik; dalam bidang Penerapan

e-Government berhasil sebagai Kementerian Terbaik dalam Pemeringkatan

e-Government Indonesia (PeGI) serta dalam acara Anugerah Media Humas

(AMH) menjadi Pemenang Kedua Kategori Advertorial pada Lomba Anugerah

M di H t h 2013


7/128


Ringkasan Eksekutif

Secara garis besar Kementerian Perindustrian telah berhasilmelaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian

kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014. Beberapa sasaran yang

ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil

sebagaimana yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian sasaran

Kementerian Perindustrian disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal

juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi

terkait. Hasil lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Kinerja

Kementerian Perindustrian Tahun 2014.


8/128


9/128


Penutup


10/128

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif i

Kata Pengantar vii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xiv

Bab I. Pendahuluan ....................................................................... 1

A. Tugas Dan Fungsi Kementerian Perindustrian ..................... 1

B. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian .................. 1

C. Peran Strategis Kementerian Perindustrian .......................... 6

D. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian ..................... 8

1 Vi i K t i P i d t i 9


11/128


Daftar Tabel

3. Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2010-2014 ........................................................59

4. Kinerja Program Pengembangan Industri Kementerian

Perindustrian ............................................................... 74

5. Kinerja Kelembagaan Kementerian Perindustrian

Tahun 2014 ................................................................. 99

B. Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2014 106

Bab IV. Penutup ............................................................................... 109

A. Kesimpulan ......................................................................... 109

B. Permasalahan dan Kendala .................................................. 110

C. Rekomendasi ....................................................................... 111


12/128

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders .... 18

Tabel 2.2. Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun

2013 Menurut Unit Eselon I (dalam juta Rupiah) ......... 19

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Tingginya Nilai

Tambah Industri ........................................................... 22

Tabel 3.2. Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ........... 23

Tabel 3.3. Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ........ 23

Tabel 3.4. Pertumbuhan Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor

Industri (Persen) ............................................................ 24

Tabel 3.5. Peran Industri Terhadap PDB Nasional (Persen) ............... 25

Tabel 3.6. Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri


13/128


Daftar Tabel

Tabel 3.13. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari

Tingginya Kemampuan dan Penguasaan Teknologi

Industri ........................................................................ 35

Tabel 3.14. Capaian IKU Tingginya Kemampuan dan Penguasaan

Teknologi Industri ........................................................ 35

Tabel 3.15. Realisasi IKU Tingginya Kemampuan dan Penguasaan

Teknologi Industri ........................................................ 36

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU

dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri .... 39

Tabel 3.17. Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur

Industri ........................................................................ 40

Tabel 3.18. Realisasi IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya

Struktur Industri ......................................................... 40

Tabel 3.19. Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Tersebarnya

Pembangunan Industri ................................................. 45

T b l 3 20 R li i IKU d i T b P b I d t i 45


14/128

Tabel 3.28. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas

Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 .. 53

Tabel 3.29. Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor

Industri Tahun 2014 Atas Tahun Dasar 2010 .............. 54

Tabel 3.30. Perkembangan Ekspor Industri Non Migas s.d Okt

2014 ………………………………………………………………. 55

Tabel 3.31. Perkembangan Impor Industri Non Migas s.d Okt 2014 56

Tabel 3.32. Investasi PMDN Tahun 2010 - 2014 ............................. 57

Tabel 3.33. Investasi PMA 2010-2014 ............................................. 58

Tabel 3.34. Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

Terkait Kementerian Perindustrian ............................... 60

Tabel 3.35. Capaian Prioritas Nasional iklim investasi dan iklim

usaha terkait Kementerian Perindustrian ..................... 67

Tabel 3.36. Capaian Prioritas Nasional Bidang Energi

terkait Kementerian Perindustrian ............................... 70


15/128


Daftar Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian ......... 2

Gambar 1.2. Peta Strategi Kementerian Perindustrian .................... 16

Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Hasil Penelitian dan

Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2010 –

2014 .......................................................................... 36

Gambar 3.2. Perbandingan jumlah hasil litbang yang siap

diterapkan Tahun 2013-2014 ..................................... 37

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Hasil penelitian dan

pengembangan yang telah diterapkan Tahun 2013 –

2014 .......................................................................... 37

Gambar 3.4. Perkembangan Lembaga Pengujian Kesesuaian Tahun


16/128

Bab I - Pendahuluan

A. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian.

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perindustrian.


17/128


Pendahuluan

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Perindustrian

Mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin


18/128


Pendahuluan

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) uniteselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri

Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat

Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka.

4. Direktorat Jenderal Industri Agro

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal

Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat

Industri Minuman dan Tembakau.

5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

d d k d b d d l b b k l


19/128


Pendahuluan

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4

(empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; DirektoratPengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan

Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi

Industri Wilayah III.

8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama

Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat Jenderal; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I


20/128


Pendahuluan

Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian Teknologi dan HakKekayaan Intelektual.

11. Staf Ahli Menteri

Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli Menterimempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah

tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal.

Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;

Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam

Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi.

Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian,

terdapat 3 (tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:


21/128


Pendahuluan

3. Pusat Komunikasi Publik

Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan

tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat

Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala dan mempunyai tugas

melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, daninformasi pelayanan publik.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian untuk

membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya sasaran

strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif Stakeholders

dibutuhkan SDM. Untuk mewujudkan SDM Industri dan aparatur yangprofessional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan

penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai,

melakukan pengembangan sistem rekruitmen pegawai,peningkatan kualitas

kemampuan dan pengetahuan SDM Industri (kuantitas dan kualitas).


22/128


Pendahuluan

memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, diantaranya meliputi:

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.

3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia.

4. Lemahnya sektor infrastruktur.

5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Sedangkan dari sisi industri, berbagai permasalahan pokok yang

sedang dihadapi dalam mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama,

ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan

penolong, barang setengah jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan antara

sektor industri dengan ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur

industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses

industrinya pendek. Keempat, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.

Kelima, lebih dari 60 persen sektor industri terletak di Pulau Jawa. Keenam,

masih lemahnya kemampuan kelompok industri kecil dan menengah.

l i l h d l b k k


23/128


Pendahuluan

telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke

dalam: 1) perumusan kebijakan; 2) pelayanan dan fasilitasi; serta

3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang

pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping

dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang

akan dilaksanakan.

Pada pembangunan sektor industri, pemerintah berperan sebagai

fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi

aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam

bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar

tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana

Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri

dalam perekonomian nasional.

2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas

i l d k i d h


24/128


Pendahuluan

lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global,serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan

pengembangan industri ke depan.

1. Visi Kementerian Perindustrian

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalahMembawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri

Tangguh Dunia yang bercirikan:

a). Industri kelas dunia.

b). PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

c). Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan

pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni

Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun

1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru,

Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

) k b d d l


25/128


Pendahuluan

2. Misi Kementerian Perindustrian

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian

Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi

sebagai berikut:

a). Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b). Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional.c). Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi

masyarakat.

d). Menjadi wahana memajukan kemampuan teknologi nasional.

e). Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan

wawasan budaya masyarakat.

f). Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan

penciptaan rasa aman masyarakat.

g). Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab


26/128


Pendahuluan

dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harusmampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-

dasar membangun industri andalan masa depan.

Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi

sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor

industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Maka

dijabarkan tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan

industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian

nasional.

4. Sasaran Kementerian Perindustrian

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya

sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang

mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (stakeholder ),

perspektif pelaksanaan tugas pokok, dan perspektif peningkatan

kapasitas kelembagaan. Dari hasil evaluasi kinerja pada periode tahun


27/128


Pendahuluan

3). Sasaran Strategis III : Meningkatnya produktivitas SDM industri, denganIndikator Kinerja Utama:

i. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri.

4). Sasaran Strategis IV : Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan

teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan.

ii. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang telah

diimplementasikan.

5). Sasaran Strategis V : Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri,

dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Jumlah investasi di industri hulu dan antara.

ii. Tingkat kandungan lokal.

6). Sasaran Strategis VI : Tersebarnya pembangunan industri, dengan

Indikator Kinerja Utama:

i. Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa.


28/128


Pendahuluan

3). Sasaran Strategis III: Ditetapkannya rencana strategis dalampengembangan industri prioritas dan industri daerah, dengan Indikator

Kinerja Utama:

i. Jumlah Renstra & Renja.

ii. Jumlah peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota yang

telah ditetapkan.

4). Sasaran Strategis IV: Berkembangnya R & D di instansi dan industri,


i. Kerjasama R&D instansi dengan industri.

5). Sasaran Strategis V: Meningkatnya penerapan, pengembangan dan

penggunaan Kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Fasilitasi perlindungan HKI.

ii. Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang dapat ditangani.

6). Sasaran Strategis VI: Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku

untuk meningkatkan kapasitas produksi, dengan Indikator Kinerja


29/128


Pendahuluan

ii. SNI yang diberlakukan secara wajib.iii. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di

laboratorium.

iv. Satker yang terakreditasi untuk memberikan sertifikasi produk.

10).Sasaran Strategis X: Meningkatnya Pengembangan Industri Hijau, dengan


i. Bertambahnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri

hijau.

ii. Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau.

11).Sasaran Strategis XI: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan


i. Tingkat kepuasan masyarakat.

ii. Nilai indeks integritas dari KPK.

12).Sasaran Strategis XII: Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan

pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja Utama:


30/128


Pendahuluan

c). Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1). Sasaran Strategis I: Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang

kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Standar kompetensi SDM aparatur.

ii. SDM aparatur yang kompeten.

2). Sasaran Strategis II: Terbangunnya organisasi yang professional dan

probisnis, dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Penerapan sistem manajemen mutu.

3). Sasaran Strategis III: Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi

dan handal, dengan Indikator Kinerja Utama:i. Tersedianya sistem informasi online.

ii. Pengguna yang mengakses.

4). Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan,



31/128


Pendahuluan

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri

tahun 2010-2014, telah dibangun Peta Strategi Kementerian Perindustrian

yang menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi

2014 sebagaimana disebutkan di atas. Peta Strategi Kementerian

Perindustrian tersaji pada Gambar 1.2 di bawah ini.


32/128

Bab II – Perencanaan Kinerja

A PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN

2014

Perencanaan kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 ini

disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dan tahapan penyusunan

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2014 disusun pada tahun anggaran 2013 dan dokumen Penetapan

Kinerja (PK) Tahun 2014 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2014.

Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Rencana Kinerja

Tahunan Tahun 2014 merupakan perencanaan yang sesuai dengan Peta

Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana

Strategis tahun 2010 - 2014 dan dokumen Peta Strategi serta Indikator


33/128


Perencanaan Kinerja

sasaran strategis, indikator kinerja maupun target yang ditetapkan dalamdokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014.

Penyesuaian ini didasari dengan pertimbangan ketersediaan data dukung

pengukuran indikator kinerja, rasionalitas ketercapaian target sasaran dan

indiaktor kinerja serta kesesuaian target dengan ketersediaan sumber daya

baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana lain. Sasaran-sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2014 dan ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dengan penetapan

anggaran sebagaimana dalam DIPA Kementerian Perindustrian Tahun

Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan

Tingginya nilai tambahindustri

1. Laju pertumbuhan industrinonmigas

6,8 Persen

2. Kontribusi industri manufakturterhadap PDB nasional

21,07 Persen


34/128


35/128


Perencanaan Kinerja


36/128

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014

Capaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 merupakanpencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian Perindustrian dalam

melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai

target yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Capaian kinerja ini bukan

hanya menguraikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

sebagai kontrak kinerja Menteri Perindustrian dalam dokumen Penetapan

Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014, namun juga menguraikan

capaian kinerja lain, yaitu kinerja makro sektor industri, kinerja program

prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN), kinerja program Kementerian Perindustrian, kinerja kelembagaan

dan kinerja keuangan.


37/128


Akuntabilitas Kinerja

yang lebih realistis berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahunsebelumnya. Demikian juga untuk data capaian kinerja yang disajikan dalam

laporan kinerja tahun 2014 ini dimungkinkan adanya perbedaan penyajian

angka capaian dan data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya karena

memang terjadi pembaharuan data berdasarkan data pembaharuan dari

sumber yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik dan Pusdatin.

a. Nilai Tambah Industr i

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil

produksi yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

1). Laju pertumbuhan industri dengan target tahun 2014 sebesar 6,8 persen.

2). Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target

pada tahun 2014 sebesar 21,07 persen.

Laju pertumbuhan industri, diukur melalui penghitungan pertumbuhan nilai

tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan sektor industri non


38/128



Tabel. 3.2.

Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri

Sasaran

StrategisIKU 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan

Tingginya

Nilai

TambahIndustri

Laju pertumbuhan

industri102 111,97 94,81 85,43 82,50 Persen

Kontribusi industri

manufaktur terhadapPDB nasional

90,09 89,44 104,25 98,33 84,81 Persen

Tabel. 3.3.

Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri

SasaranStrategis

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan

Tingginya

Nilai

Tambah

Industri

Laju pertumbuhan

industri5,12 6,74 6,40 6,10 5,61 Persen

Kontribusi industri

manufaktur terhadap

PDB nasional

21,51 20,92 20,85 20,76 17,87 Persen


39/128



yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah cabang industri barang

logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik yang tumbuh

sebesar 9,22 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 2,92

persen pada tahun 2014, kemudian cabang industri Logam Dasar tumbuh

sebesar 11,63 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 4,21

persen pada tahun 2014. Cabang industri tekstil dan pakaian jadi hanya

tumbuh sebesar 1,53 persen pada tahun 2014, padahal pada tahun

sebelumnya tumbuh sebesar 6,58 persen. Hal ini kemungkinan terjadi akibat

investasi yang masih tertahan serta kinerja industri yang masih tertahan

mengingat kondisi stabilitas politik di tahun 2014 yang merupakan tahun

pemilu. Cabang industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh

sebesar 5,10 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 3,89persen pada tahun 2014.

Tabel. 3.4.

Pertumbuhan Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen)

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014**


40/128



mengalami perlambatan. Penurunan pertumbuhan yang secara umum

terjadi pada industri kimia, tekstil dan aneka terjadi akibat penyesuaian

terhadap kondisi eksternal yang melemah akibat Tapering Off yang

dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) dan berpengaruh

kepada negara–negara berkembang seperti Indonesia sehingga

perekonomiannya tumbuh lebih lambat dibandingkan beberapa tahun

terakhir, terutama karena tingkat pertumbuhan investasi dan ekspor yang

sangat lemah sehingga berimplikasi pada defisit neraca perdagangan

Industri di Indonesia, khususnya industri kimia dasar, semen dan produk

semen, plastik, kosmetika, produk farmasi, besi baja, dan pengolahan

aluminium. Meskipun begitu, selama kurun waktu tahun 2010 sampai

dengan 2014, sektor industri manufaktur selalu menjadi kontributorterbesar terhadap PDB nasional.

Tabel. 3.5.

Peran Industri Terhadap PDB Nasional (Persen)



41/128



Nilai kontribusi industri manufaktur yang selalu terbesar dibanding

dengan lapangan usaha lain ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor

industri sebagai penggerak perekonomian nasional. Hal ini sekaligus menjadi

pendorong bagi Kementerian Perindustrian untuk selalu fokus dan berkinerja

secara maksimal dan terbaik.

Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar selanjutnya pada

tahun 2014 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar

13,38 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor sebesar 13,38 persen, sektor konstruksi sebesar

9,88 persen dan sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang

sebesar 9,82 persen.

Dari nilai kontribusi industri manufaktur sebesar 17,87 persen pada

tahun 2014 terhadap PDB nasional, yang 5 (lima) cabang industri yang

memberikan kontribusi terbesar secara berturut-turut adalah cabang industri

makanan dan minuman sebesar 29,76 persen, disusul cabang industri alat


42/128



Tabel. 3.6.

Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen)

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**

1 Industri Makanan dan Minuman 23.83 24.08 24.77 24.50 29.76

2 Industri Pengolahan Tembakau 4.45 4.21 4.29 4.11 5.07

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 6.37 6.35 6.31 6.49 7.37

4 Industri Kulit, Barang dari Kulit danAlas Kaki

1.30 1.29 1.17 1.23 1.51

5 Industri Kayu, Barang dari Kayu danGabus dan Barang Anyaman dariBambu, Rotan dan Sejenisnya

3.75 3.49 3.28 3.34 4.02

6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas;Percetakan dan Reproduksi MediaRekaman

4.49 4.42 3.99 3.71 4.46

7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat

Tradisional

7.56 7.32 7.76 7.84 9.52

8 Industri Karet, Barang dari Karet danPlastik

4.41 4.23 4.14 3.81 4.24

9 Industri Barang Galian bukan Logam 3.37 3.26 3.41 3.47 4.07

10Industri Logam Dasar 3.60 3.69 3.49 3.72 4.34

11 Industri Barang Logam; Komputer,Barang Elektronik, Optik; dan PeralatanListrik

8.64 8.34 8.82 9.27 10.46


43/128



5). Meningkatnya ekspor furniture kayu ke negara tujuan ekspor di Eropa

dan Amerika Serikat serta RRC

6). Meningkatnya utilisasi produksi industri pengolahan kayu dan industri

oleokimia.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan

pengembangan industri agro dilakukan melalui kebijakan-kebijakan danprogram yang mendorong peningkatan daya saing industri agro, antara lain:

1). Memperkuat struktur industri dengan mendorong investasi di bidang

industri hilir agro melalui promosi investasi dan usulan pemberian

insentif untuk investasi di bidang industri agro tertentu maupun di

daerah tertentu serta disinsentif (seperti BK kakao dan CPO serta

larangan ekspor bahan baku rotan).

2). Mengurangi beban biaya logistik dan distribusi dengan berpartisipasi aktif

mengusulkan perbaikan infrastruktur (pelabuhan dan jalan) dan efisiensi

pelayanan (jasa pelabuhan, transportasi).

3). Mengingkatkan produktifitas SDM dan R&D industri agro baik dibidang


44/128



Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional ,

diukur melaluipenghitungan perbandingan nilai ekspor total produk industri terhadap nilai

total ekspor nasional setiap tahunnya (data dari BPS).

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar

dalam negeri , diukur melalui penghitungan nilai perbandingan pangsa produk

industri nasional di dalam negeri.

Tabel. 3.7.

Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dariTingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Sasaran

Strategis

IKU2014

Satuan

Target Realisasi Capaian

Tingginya

Penguasaan

Pasar Dalam

dan Luar Negeri

Kontribusi ekspor produk industri

terhadap ekspor nasional66 66,48 100,73 Persen

Meningkatnya pangsa pasar

ekspor produk industri nasional- Persen

Pangsa pasar produk industri

nasional terhadap total 37 55,47 149,92 Persen


45/128



Tabel. 3.9.

Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri

Sasaran

StrategisIKU 2011 2012 2013 2014 Satuan

Tingginya

Penguasaan

Pasar Dalamdan Luar

Negeri

Kontribusi ekspor produk

industri terhadap ekspor

nasional

60,18 61,21 61,94 66,48 Persen

Meningkatnya pangsapasar ekspor produk

industri nasional

10,22 6,53 - - Persen

Pangsa pasar produk

industri nasional terhadap

total permintaan di pasar

dalam negeri

38,37 42,67 50,44 55,47 Persen

Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi.

Untuk indikator kinerja utama “meningkatnya pangsa pasar ekspor

produk industri nasional” tidak digunakan sebagai IKU pada tahun 2013. IKU

ini diperbaiki dengan menggunakan IKU “kontribusi ekspor produk industri

terhadap ekspor nasional”.


46/128



ekspor produk IUBTT terus mengalami peningkatan. Diperkirakan tren

peningkatan ekspor produk IUBTT pada periode tersebut sebesar 8,62 persen.

Tahun 2014 nilai ekspor produk IUBTT diproyeksikan mencapai

USD. 24,2 miliar. Produk terpilih IUBTT yang menjadi kontribusi terbesar

terhadap ekspor IUBTT yaitu: komponen elektronika, komponen KBM,

elektronika konsumsi, KBM Roda 4, alat pemrosesan data (terutama printer),

peralatan listrik rumah tangga, dan perkapalan.

Sementara itu, hingga bulan Oktober 2014 industri kimia, tekstil dan

aneka mengalami kinerja ekspor yang cenderung stagnan. Hal ini tidak

terlepas dari kondisi resesi global yang dialami oleh hampir seluruh negara di

dunia sehingga industri kimia hilir mengalami penurunan pertumbuhan

sebesar 12,27 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya, sementara itu industri kimia dasar mengalami peningkatan

pertumbuhan yang moderat yaitu sebesar 3,3 persen. Kondisi yang sama juga

dialami oleh industri tekstil, walaupun mengalami peningkatan pertumbuhan

ekspor sebesar 3,27 persen (yoy) namun adanya masalah domestik seperti


47/128



juga mengalami peningkatan yaitu dari 147,04 persen menjadi 230,85 persen

pada tahun 2014.

Peningkatan pangsa pasar produk industri terhadap permintaan

dalam negeri ini antara lain didukung oleh beberapa faktor berikut, yaitu:

1). Kuatnya konsumsi rumah tangga.

2). Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait (sektor on farm ) untuk

peningkatan produktifitas dan efisiensi on farm .

3). Adanya kebijakan-kebijakan penguatan daya saing produk industri dalam

negeri serta kebijakan perdagangan untuk menjaga kestabilan harga,

kelancaran arus barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

4). Pembatasan ekspor produk primer.

5). Sosialisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

promosi baik domestik maupun internasional.

c. Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

Produktivitas SDM industri sebagai faktor penunjang industri


48/128



Tabel. 3.11.

Capaian IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

Sasaran


Meningkatnya

Produktivitas

SDM Industri

Tingkat

produktivitas

SDM industri

5.506,8 8.788,8 5.627,6 13.012,2 n/a Persen

Tabel. 3.12.

Realisasi IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

Sasaran


Meningkatnya

Produktivitas

SDM Industri

Tingkat

produktivitas

SDM industri

13.767 21.972 14.069 32. 530 n/a RibuRupiah/TK

Dilihat dari aspek pencapaian target, dari tahun 2010 dapat mencapai

target yang sangat jauh melampaui. Dari target sebesar Rp. 250.000,00 per

tenaga kerja, yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013


49/128



industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, gabus (tidak

termasuk furnitur) dan anyaman dari bambu, rotan; industri bahan kimia

dan barang dari bahan kimia; industri karet, barang dari karet dan plastik;

industri barang galian bukan logam; industri mesin dan perlengkapan.

Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan

tenaga kerja industri pada tahun 2014 namun tidak sejalan dengan

pertumbuhan PDB Indonesia yang cenderung melambat dari tahun 2013.

Dari aspek jumlah tenaga kerja industri, salah satu penyumbang

peningkatan jumlah tenaga kerja industri yang cukup besar adalah berasal

dari industri unggulan berbasis teknologi tinggi yaitu sub sektor industri

elektronika dan telematika, sub sektor industri kelistrikan, sub sektor

industri alat transportasi darat, sub sektor industri permesinan dan alat

pertanian serta sub sektor industri maritim, kedirgantaraan dan alat

pertahanan. Jumlah tenaga kerja IUBTT pada tahun 2014 sebanyak

1.150.724 orang, meningkat 2,23 persen atau 25.153 orang dibandingkan

tahun 2013.


50/128



Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, diukur melalui

penghitungan jumlah hasil penelitian dan pengembangan (khusus yang

dilakukan oleh Balai Besar dan Baristand Industri) yang merupakan hasil

litbang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014) yang telah dilakukan pilot project atau telah dihitung tekno

meternya, atau telah memiliki mitra usaha/industri untuk menerapkan hasil

litbang tersebut.

Pada tahun 2014 terdapat 161 penelitian dan bila dijumlahkan

selama 2010-2014 telah terdapat 1068 penelitian yang dilaksanakan oleh

Balai Besar dan Baristand Industri. Dari jumlah tesebut hasil litbang yang

siap diterapkan pada tahun 2014 adalah 62 penelitian.

Tabel. 3.13.

Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dariTingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Sasaran Strategis IKU2014

Satuan Target Realisasi Capaian


51/128



Tabel. 3.15.

Realisasi IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Sasaran


Tingginya

kemampuan

Inovasi dan

penguasaan

teknologi

Industri

Hasil penelitian dan

pengembangan yang

siap diterapkan

157 186 200 96 62 Penelitian

Hasil penelitian danpengembangan yang

telah diterapkan

99 25 33 43 37 Penelitian

200

168

194

87

30

157

186 200

96

62

50

100

150

200

250


52/128



Gambar 3.2.

Perbandingan jumlah hasil litbang yang siap diterapkan Tahun 2013-2014

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan, diukur

melalui penghitungan hasil litbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

(2010 s/d 2014) yang telah diterapkan pada dunia usaha/industri dan telah

masuk dalam skala pabrik/manufaktur .

87

30

96

62

0

50

100

150

2013 2014

Target Capaian


53/128



3). Beberapa hasil litbang telah disepakati melalui MoU dengan industri

untuk proses pengembangan penelitian ke tahap berikutnya;

4). Hasil litbang yang telah menyelesaikan permasalahan industri atau

memenuhi kebutuhan industri;

Pemanfaatan litbang oleh sektor industri sangat bergantung pada

kualitas hasil litbang dan pemasaran/publikasi hasil litbang oleh Balai Besar

dan Baristand Industri pada dunia industri. Selain itu, penelitian dan

pengembangan perlu didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala

industri agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha/industri.

Tatangan yang dihadapi dalam mengembangkan tingginya

kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri adalah:a. Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);

b. Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan

kebutuhan peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai.

c. Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas,

sedangkan usia peralatan yang ada rata-rata relatif sudah tua.


54/128



3). Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan

luar negeri serta pelaku industri;

4). Memperkuat kompetensi inti dan bersama Balai;

5). Penyusunan penjaminan resiko atas pemanfaatan teknologi,

sebagaimanan diatur oleh Pada Undang-Undang No. 3 Th. 2014 tentang

Perindustrian pada bagian Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi

Industri telah diatur;

6). Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi.

e. Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu

dan industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal

digunakan dalam produksi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja utama:

1). Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara dengan target pada

tahun 2014 sebesar 850 proyek.


55/128



Tabel. 3.17.

Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Sasaran


Kuat,

Lengkap

dan

Dalamnya

Struktur

Industri

Jumlah investasi

baru di industri hulu

dan antara

- 397,13 472,59 Persen

Produk industridengan TKDN > 40

persen

- 201,40 142,00 Persen

Tumbuhnya Industri

Dasar Hulu (Logam

dan Kimia)

136,00 384,12 142,50 - - Persen

Tumbuhnya Industri

Komponen

automotive ,

elektronika dan

permesinan

76,25 109,38 96,66 - - Persen

Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi.

Tabel. 3.18.


56/128



dan permesinan sudah tidak digunakan sebagai indikator pengukuran

karena telah diperbaiki dengan 2 indikator sebelumnya.

Investasi PMDN Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 15,37 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini tentu

menunjukkan perkembangan positif mengenai investasi dalam negeri.

Peningkatan terbesar pada industri mineral non logam, yang mengalami

peningkatan sebesar 53.03 persen diikuti oleh industri logam, mesin dan

elektronik sebesar 22,14 persen, industri karet dan plastik sebesar

16,55 persen dan industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 10 persen

serta industri kayu sebesar 49,73 persen.

Namun diluar peningkatan investasi tersebut, terdapat beberapa

sektor yang mengalami penurunan investasi yaitu industri instrumen

kedokteran, presisi & optik & jam diikuti oleh industri kendaraan bermotor

dan alat transportasi lain sebesar 75,88 persen, dan industri tekstil sebesar

40,66 persen. Peningkatan investasi ini disebabkan karena kondisi ekonomi

Indonesia yang relatif stabil dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah


57/128



investasi USD. 2.323 juta menurun hingga 26,06 persen, dan sektor industri

logam, mesin dan elektronik nilai investasi USD. 2.472 juta menurun hingga

25,70 persen. Adanya penurunan investasi PMA di beberapa sektor

disebabkan karena beberapa hal, yang pertama perlambatan ekonomi di

Eropa pada awal tahun 2014, yang kedua adalah melemahnya harga

komoditas dunia, yang mengakibatkan beberapa investor menahan diri untuk

melakukan ekspansi.

Untuk industri yang termasuk dalam sektor IUBTT, Jumlah investasi

di industri hulu dan antara yang tumbuh di tahun 2014 sebanyak

10 perusahaan dengan rincian :

1). PT. Nissan Motor Indonesia di Purwakarta untuk memproduksi KBH2

merek Datsun Go+.

2). PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Cibitung – Bekasi untuk

pendirian KTB New Spare Part Center.

3). PT. Kawasaki Motor Indonesia di Kawasan Industri MM2100 – Bekasi

untuk pendirian Pabrik ke-2 Perakitan Sepeda Motor.

4) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang untuk Pendirian


58/128



Melihat perkembangan investasi di sektor industri hasil hutan dan

perkebunan cukup positif, untuk sektor industri pengolahan kayu tahun

2014 terdapat 18 perusahaan yang melakukan investasi baik untuk

pembangunan pabrik baru maupun perluasan usaha, nilai investasi yang

dapat diserap dari sector kayu adalah sebesar Rp. 548,7 Milyar rupiah,

industri pulp dan kertas terdapat 14 perusahaan yang melakukan investasi

baik pembangunan pabrik baru maupun perluasan dengan nilai 1,57 trilyun

rupiah dan terakhir adalah investasi industri karet sebanyak 4 perusahan

dengan nilai investasi Rp. 209 milyar. Sektor industri ini mampu menyerap

investasi yang tinggi karena merupakan sektor industri yang padat modal.

Secara keseluruhan jumlah investasi Industri hasil hutan dan

perkebunan mencapai 34 perusahaan dengan nilai Investasi

Rp. 18,11 trilyun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak

20 perusahaan. Selain itu kondisi investasi tahun 2014 juga lebih baik dari

tahun 2013 dimana investasi untuk sektor industri pengolahan kayu

sebanyak 23 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 190,3 milyar dan sektor

industri hilir kelapa sawit sebanyak 5 perusahaan dengan nilai


59/128



diantaranya PT. Bogasari Flour Mills Indonesia, PT Multi Bintang Indonesia

Tbk, PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan PT. Yupi Indo Jelly Gum.

Sedangkan untuk IKU produktifitas dengan TKDN > 40 persen sampai

dengan tahun 2014 melampaui target yang diharapkan. dari target 500

produk terealisasi 710 produk dengan TKDN > 40 persen. Produk yang

dihasilkan merupakan produk industri yang telah diverifikasi TKDN-nya oleh

Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi ini kemudian akan ditetapkan

secara formal oleh Kementerian Perindustrian. Capaian ini salah satunya

didukung oleh program-program yang mendorong industri dan masyarakat

melalui program P3DN. Kedua indikator ini baru ditetapkan pada tahun

2013–2014 menggantikan indikator tumbuhnya industri logam dasar, besi

dan baja; dan tumbuhnya industri alat angkut, mesin, dan peralatannya.

Dari sektor industri agro, jumlah produk dengan TKDN > 40 persen

pada tahun 2014 adalah sebesar 18 produk, meningkat dari capaian pada

tahun 2013. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai 18 produk

yang sudah bersertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian yang terdiri


60/128



2). Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa dengan target

pada tahun 2014 sebesar 62 : 38.

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa , diukur melalui

penghitungan perbandingan jumlah PDRB industri seluruh provinsi di luar

Jawa dibandingkan dengan di Jawa setiap.

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa, diukur melalui

penghitungan perbandingan jumlah industri kecil dan menengah yang ada di

luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa setiap tahunnya.

Tabel. 3.19.

Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Tersebarnya Pembangunan Industri

Sasaran

StrategisIKU

2014Satuan

Target Realisasi Capaian

Tersebarnya

Pembangunan

Industri

Rasio PDB industri

luar Jawa terhadap

PDB industri Jawa

29,58:70,42 27,36 : 72,64 92,49 Rasio

Perbandingan

jumlah IKM di Pulau 62 : 38 62 17:37 83 99 55 Rasio


61/128



tidak tercapai. PDB industri di luar pulau Jawa dari sebesar 23,13 persen

pada tahun 2012 menjadi 27,36 persen pada tahun 2013, sedangkan jumlah

IKM di luar pulau Jawa dari sebesar 37,72 persen pada tahun 2013, menjadi

37,83 persen di tahun 2014.

Indikator kedua dari sasaran strategis ini diukur melalui rasio jumlah

IKM di Jawa dan luar Jawa, dengan target sebesar 68:32 di tahun 2014.

Target ini merupakan angka revisi setelah dilakukan evaluasi paruh waktu

pada tahun 2012 (target awalnya adalah 60:40) karena hasil evaluasi tersebut

menyatakan bahwa angka 60:40 terlalu tinggi dan tidak akan tercapai di

tahun 2014.

Dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan

meningkatnya peranan sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa.

Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahan-lahan kontribusi sektor

industri manufaktur di luar Pulau Jawa meningkat sehingga dalam jangka

panjang yaitu pada tahun 2025 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen.

Tabel 3.21.


62/128



Target tahun 2014 untuk jumlah unit usaha IKM di luar Jawa

sebanyak 32 persen dari total unit usaha IKM, sedangkan realisasinya

mencapai 37,83 persen. Dengan membandingkan antara realisasi dan target,

maka capaian kinerja pada IKU ini adalah 99,55 persen. Rasio jumlah IKM di

Jawa dan luar Jawa adalah 63,45:36,55 pada tahun 2010 dan bergerak

menjadi 62,17:37,83 di tahun 2014. Artinya, jumlah unit usaha IKM selama

lima tahun terus meningkat, yakni tumbuh 5,63 persen per tahun untuk IKM

di Jawa dan 7,09 persen per tahun untuk IKM di luar Jawa. Meskipun

demikian, akselerasi pertumbuhan IKM di luar Jawa harus ditingkatkan

kembali agar sebaran IKM dapat seimbang dan sesuai harapan.

Tabel. 3.22.

Rasio Jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010-2014

PERSENTASE IKM 2010 2011 2012 2013 2014

JAWA 63,45% 65,04% 64,34% 62,28% 62,17%

LUAR JAWA 36,55% 34,96% 35,66% 37,72% 37,83%

JUMLAH UNITUSAHA

2010 2011 2012 2013 2014


63/128



Pendekatan Fast Track saat ini masih dalam persiapan karena diperlukan

prasyarat bisnis franchise .

g. Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

Industri

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan peran industri kecil

dan menengah terhadap PDB selalu meningkat. Sasaran strategis ini akan

dicapai melalui indikator kinerja utama kontribusi PDB IKM terhadap PDB

Industri dengan target pada tahun 2014 sebesar 34 persen.

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri , diukur melalui penghitungan

perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara nasional.

Tabel. 3.23.

Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Meningkatnya Peran Industri Kecil danMenengah terhadap PDB Industri

Sasaran Strategis IKU2014

SatuanTarget Realisasi Capaian


64/128



Dilihat dari aspek pencapaian target maupun realisasi, dibandingkan

dengan tahun 2011 dan 2012, indikator ini mengalami peningkatan pada

tahun 2013, dan kembali menurun di tahun 2014.

Tabel. 3.25.

Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadapPDB Industri

Sasaran Strategis IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan

Meningkatnya

Peran Industri

Kecil dan

Menengah

terhadap PDB

Kontribusi PDB

IKM terhadap

PDB Industri

33,91 33,65 33,97 34,28 34,56 Persen

Sumber: BPS, diolah Kemenperin

Untuk indikator pertama dari realisasi sebesar 33,91 persen pada

tahun 2010, menjadi sebesar 33,65 persen pada tahun 2011, sebesar

33,97 pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi sebesar 34,28 pada

tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi


65/128



Tabel. 3.26.

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

PDB IKM (Rp triliun) 186,5 193,8 203,4 212,9 222,5

PDB Industri (Rp triliun) 549,8 576 598,6 621,2 643,8

% Kontribusi PDB IKM 33,91 33,65 33,97 34,28 34,56

Sumber: BPS, diolah Kemenperin

PDB IKM pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 186,5 triliun. Dengan

laju pertumbuhan 4,83 persen per tahun, angka ini meningkat hingga

mencapai Rp. 203,4 triliun di tahun 2012 (PDB industri Rp. 598,6 triliun) danRp. 212,9 triliun di tahun 2013 (PDB industri Rp. 621,2 triliun) atau sebesar

34,28 persen. Memasuki tahun kelima, PDB IKM naik menjadi

Rp. 222,5 triliun, atau berkontribusi 34,56 persen dari PDB industri.

Tercapainya target kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri tahun


66/128



2. Kinerja Makro Industri Pengolahan Non Migas

a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2014, sesuai PDB atas

dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 5,02 persen melambat dibanding

tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,58 persen. Perlambatan pertumbuhan

hampir pada semua lapangan usaha, meskipun ada beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan dari tahun lalu namun tidak terlalu signifikan.

Data selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.27.

Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 2011-2014 Tahun Dasar 2010

(persen)


1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,95 4,59 4,20 4,18

2 Pertambangan dan Penggalian 4,29 3,02 1,74 0,55

3 Industri Pengolahan 6,26 5,62 4,49 4,63

a. Industri Migas -0,33 -2,40 -1,70 -2,11


67/128



usaha ini dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai

berikut:

1). Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD

Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit untuk

kompetitif khususnya yang tergantung pada produk-produk impor.

Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak dapat

meningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur yang

belum efisien dan berdaya saing.

2). Turunnya harga komoditas dunia

Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat melemahnya

permintaan di China dan Negara-negara utama Eropa mengakibatkan

industri yang mengandalkan harga komoditas mengalami pelemahanpermintaan.

3). Pemberlakuan UU Minerba

Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Pemerintah Nomor

1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindaklanjut dan peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan


68/128



Tabel 3.28

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-MigasMenurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010

(persen)


1 Industri Makanan dan Minuman 10,98 10,33 4,07 9,54

2 Industri Pengolahan Tembakau -0,23 8,82 -0,27 8,85

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 6,49 6,04 6,58 1,534 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 10,94 -5,43 5,23 5,51

5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus danBarang Anyaman dari Bambu, Rotan danSejenisnya

-2,72 -0,80 6,19 6,07

6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas;Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

3,89 -2,89 -0,53 3,43

7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8,66 12,78 5,10 3,89

8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 2,08 7,56 -1,86 1,16

9 Industri Barang Galian bukan Logam 7,78 7,91 3,34 2,39

10 Industri Logam Dasar 13,56 -1,57 11,63 5,89

11 Industri Barang Logam; Komputer, BarangElektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

8,79 11,64 9,22 2,92

12 Industri Mesin dan Perlengkapan 8,53 -1,39 -5,00 8,80

13 Industri Alat Angkutan 6,37 4,26 14,95 3,94

14 Industri Furnitur 9,93 -2,15 3,64 3,58


69/128



obat tradisional sebesar 1,70 persen. Hingga akhir tahun 2014, kedua

industri ini tetap menjadi industri utama dalam hal kontribusinya. Lebih

lanjut, secara umum angka-angka kontribusi tidak banyak berubah, namun

penurunan kontribusi pada industri logam dasar besi dan baja menunjukkan

angka yang mengkhawatirkan, yaitu menunjukkan tren yang semakin

menurun, untuk itu perlu dirancang insentif untuk penguatan pertumbuhan

industri tersebut. Lebih lanjut bila kita lihat peran tiap cabang industri

terhadap PDB sektor industri pada Tahun 2014 pada tabel berikut.

Tabel 3.29.

Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri

Tahun 2014 Atas Tahun Dasar 2010

(persen)


1 Industri Makanan dan Minuman 5,24 5,31 5,14 5,32

2 Industri Pengolahan Tembakau 0,92 0,92 0,86 0,91

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,38 1,35 1,36 1,32

4 Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas 0 28 0 25 0 26 0 27


70/128



c. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Non Migas Tahun 2014

Perkembangan Ekspor Industri Non Migas menunjukkan bahwa

industri karet dan alat-alat listrik mengalami penurunan nilai yang besar.

Dimana industri karet mengalami penurunan nilai ekspor sebesar

21,10 persen dibanding nilai ekspor tahun 2013 untuk periode yang sama,

sedangkan industri elektronika mengalami penurunan sebesar 7,07 persen

dibanding nilai ekspor tahun 2013 untuk periode yang sama. Hal ini

disebabkan karena turunnya harga karet dunia dan pelemahan permintaan di

Eropa. Lebih lanjut, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa industri kimia

dasar, industri kelapa sawait dan pengolahan kayu mengalami peningkatan

nilai ekspor yang cukup besar. Dimana industri pengolaan kelapa sawit naik

sebesar 21,44 persen, industri kimia dasar mengalami peningkatan sebesar

20,34 persen, dan industri pengolahan kayu meningkat sbesar 12,43 persen.

perkembangan ekspor dan impor industri non migas sampai dengan Oktober

2014 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.30.


71/128



Perkembangan impor industri non migas menunjukkan penurunan

nilai impor pada beberapa industri utama, yaitu pada industri alat-alat listrik

sebesar 12,95 persen; industri besi baja, mesin dan otomotif turun sebesar

11,29 persen; industri elektronika sebesar 6,46 persen; dan industri pupuk

turun sebesar 5,46 persen. Namun disisi lain ada industri yang mengalami

peningkatan impor yang cukup besar yaitu industri makanan ternak sebesar

9,51 persen dan barang-barang kimia lainnya naik sebesar 3,03 persen. Dari

tabel ekspor dan impor ini dapat dihitung apakah Indonesia dalam posisi

surplus atau defisit untuk neraca perdagangan khususnya pada sektor

industri.

Tabel 3.31.

Perkembangan Impor Industri Non Migas s.d Okt 2014(USD. Juta)

No URAIAN 2011 2012 2013

Jan-Okt

%

2013 2014

1 Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

52.471,7 62.624,6 54.637,1 46,098.2 40.893,3 -11,29

2 Elektronika 16.116,6 16.702,5 16.564,5 13,946.6 13.045,5 -6,46


72/128



perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap nilai mata uang. Salah satu

penyebab merosotnya nilai rupiah adalah defisit neraca berjalan tersebut,

untuk mengatasi defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

ekspor neraca barang dan jasa, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah

permintaan dari negara-negara eropa sedang menyusut sebagai akibat

Jerman mengalami perlambatan ekonomi.

Meski perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetapi

terjadi penurunan investasi Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana

tersaji pada tabel Investasi PMDN dan Tabel Investasi PMA berikut.

Tabel 3.32.

Investasi PMDN Tahun 2010 - 2014

(Rp. Miliar )

No Sektor Sekunder2011 2012 2013 2014

%P I P I P I P I

1 Industri Makanan 258 7,940.9 222 11,166.7 434 15,080.9 320 19,596.4 29.94

2 Industri Tekstil 52 999.2 51 4,450.9 101 2,445.9 98 1,451.5 -40.66


73/128



elektronik sebesar 22,14 persen, industri karet dan plastik sebesar

16,55 persen, industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar

10 persen.Walaupun mengalami peningkatan jumlah proyek, namun tidak

semua sektor Industri di atas mengalami peningkatan nilai investasi, seperti

pada Industri Karet dan Plastik yang mengalami penurunan nilai investasi

sebesar 27,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya, dan industri logam, mesin dan elektronik yang nilai investasinya

mengalami penurunan hingga 30,06 persen.

Sektor lainnya yang mengalami penurunan investasi yaitu industri

instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam diikuti oleh industri kendaraan

bermotor dan alat transportasi lain sebesar 75,88 persen, dan industri tekstil

sebesar 40,66 persen. Investasi dalam negeri yang cenderung stabil pada

sebagian besar sektor industri ini ini disebabkan karena kondisi ekonomi

Indonesia yang relatif stabil dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah

berupa Tax Holiday untuk industri dengan investasi diatas 1 triliun rupiah.

Tabel 3.33.


74/128



Hasil yang berbeda pada investasi PMA, dimana terjadi penurunan

sebesar 17,9 persen pada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013.

Penurunan investasi terbesar terjadi pada industri instrumen kedokteran,

presisi & optik & jam disusul dengan industri kendaraan bermotor & alat

transportasi lain, dan industri tekstil. Lebih lanjut meski terjadi penurunan

pada beberapa sektor namun tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan

investasi pada beberapa sektor yaitu pada sektor industri barang dari kulit &

alas kaki, industri kayu, dan industri makanan. Penurunan investasi PMA ini

disebabkan karena beberapa hal, yang pertama perlambatan ekonomi di

Eropa pada awal tahun 2014, yang kedua adalah melemahnya harga

komoditas dunia, yang mengakibatkan beberapa investor menahan diri untuk

melakukan ekspansi.

3. Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional RPJMN) Tahun 2010-2014

Berdasarkan RPJMN Tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian

mendapatkan tugas untuk menjalankan 4 (empat) program prioritas nasional


75/128



Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan ketahanan pangan ini adalah

melalui program revitalisasi industri pupuk dan revitalisasi industri gula.

1). Revitalisasi Industri Pupuk

Revitalisasi industri pupuk diarahkan untuk meningkatkan

produktivitas dan daya saing industri pupuk nasional sebagai penunjang

pertanian pangan. Melalui revitalisasi industri pupuk, diharapkan dapatmembantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertanian guna

mencapai ketahanan pangan nasional. Dalam rangka Revitalisasi Industri

Pupuk, Kementerian Perindustrian telah menjalankan kegiatan

restrukturisasi terhadap pabrik pupuk eksisting serta fasilitasi pendirian

pabrik pupuk baru. Sesuai dengan target RPJMN, selama tahun 2010-2014

Kementerian Perindustrian ditargetkan untuk memfasilitasi restrukturisasi

5 (lima) pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK. Secara khusus

Program revitalisasi industri pupuk dimaksudkan untuk mengganti pabrik

pupuk yang sudah tua dengan pabrik berteknologi maju yang lebih hemat

tingkat konsumsi bahan baku maupun energi serta ramah lingkungan.


76/128



Realisasi sesuai dengan tabel tersebut di atas merupakan hasil dari

pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian khususnya

dalam rangka memfasilitasi a) penyediaan gas sebagai bahan baku; b)

Revitalisasi Industri Pupuk Urea serta, c) Pengembangan Pabrik Pupuk

Organik. Secara terperinci hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 2010 hingga

2014 adalah sebagai berikut:

a). Penyediaan gas sebagai bahan baku industri pupuk

Pada tahun 2010

Telah dicapai kesepakatan penyediaan bahan baku Phosphate dan Kalium

untuk pabrik pupuk NPK dari negara Yordania, Tunisia, Maroko, Mesir

dan Rusia, serta telah disusun Master Plan Pengembangan Industri

Pupuk NPK melalui Permenperin Nomor 141/M-IND/PER/12/2010

tentang Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Industri Pupuk

Majemuk/NPK dan Peta Potensi bahan baku pupuk organik di 41

Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2011


77/128



iii. Jaminan tambahan pasokan gas untuk pabrik Pusri IIB sebesar

17 mmscfd untuk periode 2018-2022 berdasarkan surat Dirjen Migas

No. 17112/10/DJM.B/2012 tanggal 30 November 2012.

Pada tahun 2013

i. Telah disetujui alokasi pasokan gas untuk Pabrik Amonia Urea II

dari Lapangan MDA-MBH Husky sebesar 85 mmscfd sebagaimanaSurat Menteri ESDM NOmor 7738/13/MEM.M/2013 Tanggl 21

Oktober 2013 perihal Alokasi gas bumi pabrik Aonia Urea II PT.

Petrokimia Gresik (PKG II) dan PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC

IC). Pada tahun 2013 sedang dipersiapkan proses lelang untuk

pembangunan pabrik. Direncanakan EPC kontrak akan

ditandatangani pada pertengahan 2014. Pabrik direncanakan akan

beroperasi pada akhir 2016.

ii. Telah diperoleh alokasi pasokan gas untuk pabrik Kujang IC dari

Lapangan Tiung Biru Jambaran Cepu sebesar 85 mmscfd

sebagaimana Surat Menteri ESDM Nomor 7738/13/MEM.M/2013


78/128



iii. Khusus untuk pabrik urea revitalisasi, sudah diperoleh alokasi gas

sebesar 85 mmscfd dari Lapangan Gas Bumi MDA-MBH KKKS Husky-

CNOOC (Madura) Ltd. Penandatanganan Head of Agreement (HoA)

antara PKG dan Husky-CNOOC Madura Ltd. pada 13 Maret 2014.

iv. Alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi pabrik urea saat ini jauh

lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang meningkat

menjadi 1.080 MMSCFD setelah revitalisasi pabrik Pusri IIB

beroperasi pada tahun 2014. Kekurangan gas bumi pada pabrik

Kaltim-5 akan diganti dengan menggunakan batubara untuk

pembangkit energi/broiler, sedangkan alokasi pasokan gas bumi

untuk revitalisasi 3 pabrik lainnya belum ada kepastian sampai saat

ini.

v. Pembahasan HoA penyediaan gas untuk pabrik Kujang IC PT. Pupuk

Kujang Cikampek masih belum dapat disepakati karena belum ada

kesepakatan harga gas antara PKC dengan Pertamina EP Cepu. Oleh

karena hal tersebut diatas maka sesuai dengan butir keempat Inpres

No. 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, Menteri


79/128



Pada tahun 2012

i. Telah ditandatangani PJBG dengan Pertamina EP pada 20 Desember

2012 untuk tambahan pasokan gas pabrik Pusri IIB sebesar

17 mmscfd untuk jangka waktu 2014-2017.

ii. Telah ditandatangani LoA antara PT Petrokimia Gresik dengan

ExxonMobile pada 26 April 2012 untuk perpanjangan MoA terkait

alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik urea II PT. Petrokimia Gresik

dari lapangan gas Cepu sebanyak 85 mmscfd.

Pada tahun 2013

i. Progress pembangunan pabrik Kaltim-5 sampai dengan 20 Nopember

2013 dengan Konsorsium IKPT dan Toyo Engineering Corporation

(TEC) mencapai 83,81 persen dan direncanakan akan beroperasi pada

pertengahan 2014.

ii. Progress pembangunan pabrik Pusri IIB sampai dengan 20 Oktober

tahun 2013 sudah mencapai 25,53 persen dan direncanakan akan

beroperasi pada 2015.


80/128



c). Pengembangan Pabrik Pupuk Organik

Pada perode tahun 2010-2013

Pemberian bantuan peralatan produksi pupuk organik kepada 20

kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku berdasarkan hasil

survei yang dilakukan oleh surveyor independen. 20 kabupaten/kota

tersebut meliputi : Aceh Tamiang, Pasaman Barat Sumbar, Sidenreng

Rappang Sulsel, Kota Mataram, Malang, Pesisir Selatan, Karo, Sumbawa

Barat, Buleleng, Sragen, Banyuasin, Toraja Utara, Aceh Utara, Kuantan

Singingi, Lampung Tengah, Karawang, Nagekeo, Banyuwangi, Bangli dan

Bantul.

Pada tahun 2014

Pemberian bantuan peralatan proses pabrik pupuk organik dengan kap.

1.250 kg/jam di 9 Kabupaten/Kota, meliputi: Kab. Limapuluh Kota,

Sumbar; Kab. Blitar, Jawa Timur; Kab. Sumbawa, NTB; Kab. Sleman,

Yogyakarta; Kab. Cianjur, Jabar; Kab. Semarang, Jateng; Kab. Badung,

Bali; Kab. Aceh Besar, Aceh; Kab. Bogor, Jabar.


81/128



Pada tahun 2011

Telah diberikan bantuan langsung ataupun keringanan pembiayaan

mesin/peralatan pada 7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI, XIV, PT. RNI 1

dan PT. RNI 2) dengan total 46 Pabrik Gula, 6 Perusahaan Gula (PTPN II, IX,

XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2). Bantuan yang diberikan kepada

PG Meritjan pada tahun 2010 telah berhasil meningkatkan kemampuan

produksi PG tersebut dari 23.617 ton pada 2010 menjadi 29.725,50 ton pada

2011 (25,86 persen).

Pada tahun 2012

Dalam rangka pembangunan PG baru, telah terdapat 14 calon investor, di

mana 9 (sembilan) perusahaan dalam tahap permohonan lahan dengan luas

areal 308 ribu Ha, dan 5 (lima) perusahaan dalam tahap persetujuan prinsip

dengan luas areal 143 ribu Ha. Selain itu juga sudah dilakukan proses

verifikasi oleh Konsultan Manajemen dan Monitoring (KMM) dan Lembaga

Penilai Independen (LPI) dalam rangka bantuan keringanan pembiayaan

mesin peralatan Perusahaan Gula serta sudah dilakukan kontrak untuk

L Ki j K t i P i d t i T h 2014


82/128



Pada tahun 2014

a). Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di

3 (tiga) Perusahaan Gula yaitu PTPN X, PT. PG. Rajawali I dan

PT. PG Rajawali II kepada 22 Pabrik Gula dengan nilai bantuan

Rp. 54,717 Milyar.

b). Telah dilaksanakannya Progress Pembangunan PG. PT. Kebun Tebu Mas

di Lamongan – Jawa Timur yang sudah mencapai 75 persen, dengan

kapasitas giling 12.000 TCD (tone cane per day), Expendable 25.000 TCD

dan direncanakan akan mulai berproduksi pada musim giling 2015.

c). Telah dilaksanakannya Konsultasi Bimbingan Sistem Manajemen Mutu

pada tahun 2014 terhadap 14 PG terpilih.

b. Prioritas Nasional PN) 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014, peningkatan

investasi dilaksanakan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan

prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi



83/128



di atas. Dalam perkembangannya, Kementerian Perindustrian lebih fokus

pada fasilitasi pengembangan kawasan industri. Hasil-hasil yang telah dicapai

dalam upaya pengembangan kawasan industri antara lain:

1). Telah siap beroperasinya kawasan industri yang berstatus sebagai

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangkei dan Palu, dengan

terbentuknya Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Usaha

Pengelola KEK.

2). Telah beroperasinya 2 (dua) Pusat Inovasi pendukung kawasan industri

yaitu Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) di Kawasan Industri Sei Mangkei

(KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dan

Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) di Kawasan Industri Palu (KEK

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah) serta 1 (satu) Pusat Pengembangan

Teknologi Industri Rotan Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat).

3). Sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan 26 Peraturan Menteri

Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan

Provinsi dan 137 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota;



84/128



8). Tersusunnya draf Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Standar Kawasan Industri Halal dan draf Rancangan Peraturan Menteri

Perindustrian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Halal.

9). Telah dilakukan fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

industri dan kawasan industri berupa penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan kawasan industri Kawasan Industri Bengkulu

Tengah, Tanjung Jabung Timur, Pangkalan Bun, Ketapang, KawasanIndustri Cilacap, Grobogan, Malang, Pasuruan, Teluk Bintuni, Morowali,

Bantaeng dan Bitung.

10).Telah terpilih 13 kawasan industri yang akan difasilitasi

pembangunannya dalam periode 5 tahun mendatang (2015-2019) yaitu

(1) Kawasan Industri Teluk Bintuni,

laporan kinerja kementerian perindustrian tahun 2014

Documents