laporan kinerja kementerian koperasi dan ... kukm...aporan kinera taun 2016 a keenterian koperasi an...

aLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJAKEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2016

b Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


iLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 telah selesai disusun sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 ini merupakan salah satu perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan program/kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berhasil guna, berdaya guna, dan bertanggung jawab maka setiap unit kerja, satuan kerja dan K/L sebagai entitas akuntabilitas perlu untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitasnya secara berjenjang dan periodik. Laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi internal sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa diperlukan penyempurnaan pada pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2016 diukur berdasarkan penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2016.

Analisa dan evaluasi dalam Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan feedback bagi internal organisasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan kinerja, produktivitas,

ii Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


efisiensi, dan efektivitas kinerja pada masing-masing unit/satuan kerja di masa yang akan datang agar terwujud Good and Clean Governance.

Jakarta, 22 Februari 2017

Menteri

AAGN. Puspayoga

iiiLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 serta sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2016.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang ada berdasar perencanaan strategis yang telah disusun. Lingkup pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM.

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 mencakup gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Selain itu juga menggambarkan reviu dan hasil pengukuran capaian kinerja dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, di mana terdapat 8 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (dapat dilihat pada Lampiran 4).

Kinerja realisasi keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 957.651.014.539,- atau mencapai 89,88% dari Total Pagu Anggaran pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.065.438.716.000,-.

Diharapkan Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 ini dapat menjadi tolak ukur atas keberhasilan program/kegiatan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya akan menjadi input perbaikan dan penyempurnaan guna pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

iv Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Halaman ini sengaja dikosongkan

vLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Laporan Kinerja Tahun 2016 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 4

1.3 Tugas dan Fungsi 5

1.4 Struktur Organisasi 6

1.5 Sumber Daya Manusia 7

1.6 Perkembangan dan Potensi Koperasi dan UKM 8

1.7 Permasalahan dan Tantangan Koperasi dan UKM 17

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 24

2.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 30

vi Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



v

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 32

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 32

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2016 86

BAB IV PENUTUP 90

LAMPIRAN 93

viiLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



v

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 32

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 32

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2016 86

BAB IV PENUTUP 90

LAMPIRAN 93


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi Tahun 2005-2015 11

Gambar III.1. Sinergi Pelatihan bagi SDM KUMKM di Papua Barat 52

Gambar III.2. Penandatangan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM (Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha) dengan Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif KADIN Indonesia 55

Gambar III.3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Deputi Restrukturisasi Usaha) dengan PT. Telkom Tbk 56

Gambar III.4. Fasilitasi KUKM dalam Pameran Luar Negeri Tahun 2016 62

Gambar III.5. Penyerahan Sertifikat Hak Merk dan Hak Cipta oleh Menteri Koperasi dan UKM 69

Gambar III.6. Penerima Sertifikasi Halal Produk KUMKM 70

Gambar III.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Sertifikasi Halal Produk KUMKM 72

viii Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



vii

DAFTAR TABEL Tabel I.1. Komposisi PNS Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 8

Tabel I.2. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 9

Tabel I.3. Perkembangan UMKM Tahun 2011-2014 14

Tabel I.4. Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia 17

Tabel II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 27

Tabel III.1. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 34

Tabel III.2. Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 36

Tabel III.3. Jumlah Koperasi yang Aktif dan RAT di Indonesia Tahun 2011-2016 42

Tabel III.4. Jumlah Volume Usaha Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 44

Tabel III.5. Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 46

Tabel III.6. Hasil Uji Coba Penilaian Kesehatan Tahun 2016 48

ixLaporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



vii

DAFTAR TABEL Tabel I.1. Komposisi PNS Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 8

Tabel I.2. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 9

Tabel I.3. Perkembangan UMKM Tahun 2011-2014 14

Tabel I.4. Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia 17

Tabel II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 27

Tabel III.1. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 34

Tabel III.2. Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 36

Tabel III.3. Jumlah Koperasi yang Aktif dan RAT di Indonesia Tahun 2011-2016 42

Tabel III.4. Jumlah Volume Usaha Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 44

Tabel III.5. Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 46

Tabel III.6. Hasil Uji Coba Penilaian Kesehatan Tahun 2016 48


viii

Tabel III.7. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP 50

Tabel III.8. Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional Tahun 2013-2015 58

Tabel III.9. Kontribusi UMKM dalam Ekspor Non-Migas Tahun 2013-2015 60

Tabel III.10. Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Investasi Tahun 2013-2015 64

Tabel III.11. Capaian Fasilitasi Pendaftaran Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk Tahun 2016 66

Tabel III.12. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016 73

Tabel III.13. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2016 76

Tabel III.14. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014-2016 80

Tabel III.15. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2011-2015 85

Tabel III.16. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 87

Tabel III.17. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 88

x Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



1Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



1

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara dan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Implementasinya berlandaskan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selain itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahun 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Program dan kegiatan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk

BAB IPENDAHULUAN

2 Laporan Kinerja Tahun 2016Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



2

mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Selanjutnya pada tataran meso mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajeman dan pemasaran.

Sebagai acuan dalam rangka mengarahkan pemberdayaan koperasi dan UMKM di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 Revisi Pertama melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diuraikan per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang


3

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh kategori “CC”, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor B/3951/M.PANRB/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa hasil evaluasi atas implementasi SAKIP mencapai 57,61. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koperasi dan UKM sudah menunjukan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan penyempurnaan.

Salah satu tahapan penting dalam SAKIP yakni Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan adanya SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan




3

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh kategori “CC”, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor B/3951/M.PANRB/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa hasil evaluasi atas implementasi SAKIP mencapai 57,61. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koperasi dan UKM sudah menunjukan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan penyempurnaan.

Salah satu tahapan penting dalam SAKIP yakni Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan adanya SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan




4

kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai".

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Komponen dalam penilaian SAKIP adalah a) perencanaan kinerja, terdiri dari Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja; b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; c) pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi; dan e) pencapaian kinerja yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koperasi dan UKM kepada Presiden atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun


5

anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk a) menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2016; b) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan c) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu masukan dan feedback dalam rangka meningkatkan kinerja dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenegah, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan

kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia




5

anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk a) menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2016; b) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan c) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu masukan dan feedback dalam rangka meningkatkan kinerja dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenegah, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan

kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia




6

koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.




7

Struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM (Lampiran 1), yaitu Menteri Koperasi dan UKM dibantu oleh 10 Eselon I dan Inspektorat, yang terdiri atas: 1. Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM; 2. Deputi Bidang Kelembagaan; 3. Deputi Bidang Pembiayaan; 4. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran; 5. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha; 6. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Deputi Bidang Pengawasan; 8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro; 9. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing; 10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan 11. Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM meliputi Sekretaris Kementerian yang mengkordinasikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Sub-bagian. Sedangkan unit kerja Deputi meliputi Deputi yang mengkordinasikan para Sekretaris Deputi (Sesdep), Asisten Deputi (Asdep), Kepala Bidang, dan Sub-bidang.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 memiliki sumber daya manusia sejumlah 799 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS pada Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja seperti pada tabel berikut:




8

Tabel I.1. Komposisi PNS Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2016

No Unit Jumlah Pegawai

Struktural Fungsional Staf Diperbantukan Total

1 Sekretariat 43 10 144 9 206

2 Deputi Kelembagaan 50 0 38 2 90

3 Deputi Pembiayaan 53 0 41 1 95

4 Deputi Produksi dan Pemasaran 50 0 46 0 96

5 Deputi Restrukturisasi Usaha

56 0 36 2 94

6 Deputi Pengembangan SDM

53 11 40 0 104

7 Deputi Pengawasan 50 0 34 1 85

8 Staf Ahli 3 0 0 0 3

9 Inspektorat 2 13 9 2 26

Total 360 34 388 17 799 Sumber: Bagian Kepegawaian per 31 Desember 2016

Adapun rincian jumlah PNS di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

1.6 PERKEMBANGAN DAN POTENSI KOPERASI DAN UKM

A. Perkembangan dan Potensi Koperasi

Identitas Koperasi (Co-operative Identity) yang ditetapkan ICA (International Cooperative Alliance) mencakup definisi koperasi yang merupakan “perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis”. Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-


9

nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu (i) keanggotaan yang bersifat terbuka; (ii) pengelolaan yang bersifat demokratis; (iii) partisipasi anggota dalam ekonomi; (iv) kebebasan dan otonomi; (v) pendidikan, pelatihan dan informasi; (vi) kerjasama antar koperasi; dan (vii) kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Tabel I.2. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial-budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan-pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di




9

nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu (i) keanggotaan yang bersifat terbuka; (ii) pengelolaan yang bersifat demokratis; (iii) partisipasi anggota dalam ekonomi; (iv) kebebasan dan otonomi; (v) pendidikan, pelatihan dan informasi; (vi) kerjasama antar koperasi; dan (vii) kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Tabel I.2. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial-budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan-pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di




10

antara anggota (zero sum game), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (positive sum game).

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2009 sampai 2015, jumlah unit dan anggota koperasi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan unit sekitar 4,1%, dan anggota sebesar 4,9%. Rata-rata jumlah anggota pada tahun 2015 adalah sekitar 178 orang per koperasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Hal ini mengingat baru sekitar 38,68% dari koperasi aktif yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) pada tahun 2015. Profesionalisme pengelolaan koperasi juga perlu ditingkatkan.

Secara kewilayahan, perbandingan jumlah koperasi aktif antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa menunjukkan proporsi sebesar 52,2% koperasi aktif berada di Pulau Jawa dan 47,6% koperasi aktif berada di luar Pulau Jawa. Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki jumlah koperasi aktif terbesar di wilayah Pulau Jawa dan Indonesia, sedangkan Propinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali memiliki jumlah koperasi aktif terbesar di Luar Pulau Jawa.

Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Jumlah modal koperasi meningkat rata-rata sekitar 28,9%, yang utamanya didorong oleh peningkatan partisipasi anggota dalam memupuk modal koperasi secara mandiri. Kondisi ini mendorong perbaikan rasio modal sendiri dan modal luar koperasi dan menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi. Peningkatan SHU yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume usaha menunjukkan perbaikan nilai


11

kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi bagi anggotanya.

Gambar I.1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi

Tahun 2005-2015

Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat, perlu diperkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai platform usaha bersama bagi UMKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi, UMKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga diperkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.




11

kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi bagi anggotanya.

Gambar I.1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi

Tahun 2005-2015

Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat, perlu diperkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai platform usaha bersama bagi UMKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi, UMKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga diperkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.




12

Dalam rangka mendukung target pada RPJMN 2015-2019, saat ini telah dilaksanakan Reformasi Koperasi yang telah dimulai dari tahun 2015. Reformasi Koperasi ini dilaksanakan dengan mencakup pada hal-hal sebagai berikut: 1. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pembaharuan organisasi koperasi melalui Pemutakhiran Data dan Pembekuan dan akan ditindaklanjuti dengan Pembubaran Koperasi. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini, yaitu: a) Penataan Data Koperasi dan UMKM dengan bersinergi dengan

K/L Pusat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder melalui Online Data Base System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan.

b) Dari jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 61.912 unit telah dikeluarkan dari data base Kementerian Koperasi dan UKM; dan

c) Berdasarkan data koperasi yang tidak aktif tersebut, maka telah selesai dibubarkan berdasarkan laporan Deputi Bidang Kelembagaan yang dikoordinasikan dengan daerah sebanyak 6.213 unit; siap untuk dibubarkan dan menunggu usulan dari Dinas Daerah dan Deputi Bidang Pengawasan sebanyak 32.427 unit; dan menununggu konfirmasi Dinas Daerah sebanyak 23.272 unit.

2. Reorientasi Reorientasi merupakan mengubah paradigma dari

pendekatan Kuantitas menjadi Kualitas Kelembagaan Koperasi. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini, yaitu pembinaan kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi terutama bagi koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT sebanyak 92.116 unit melalui berbagai program/kegiatan antara lain a) peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian; b) pemeriksaan ijin usaha koperasi; c)


13

pemeriksaan kepengurusan dan keanggotaan koperasi; dan d) pemeriksaan kinerja keuangan koperasi.

3. Pengembangan Secara bertahap dan terukur melakukan peningkatan dan

pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini adalah mendorong Koperasi yang Aktif dan melaksanakan RAT sebanyak 58.107 unit melalui berbagai program/kegiatan, antara lain a) penilaian kesehatan kelembagaan koperasi; b) peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan Teknis Perkoperasian; c) fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan d) fasilitasi Dana Bergulir melalui LPDB-KUMKM.

B. Perkembangan dan Potensi UMKM

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Tabel I.3). Ditinjau secara sektoral, sebagian besar UMKM bergerak di sektor primer (50,1%), dan sektor tersier (42,5%), dan sebagian kecil di sektor sekunder.

Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi PDB UMKM mengalami tren peningkatan dari 57,48% pada tahun 2012 menjadi 57,75% pada tahun 2014. Kondisi ini diakibatkan tingkat pertumbuhan output UMKM yang cenderung berfluktuasi dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan output usaha besar. Variasi pertumbuhan PDB UMKM juga terjadi antar sektor. Dampak dari kondisi ini yaitu adanya kesenjangan tingkat produktivitas UMKM (Tabel I.3). Kondisi yang sama juga terjadi di sektor-sektor dimana UMKM merupakan pelaku usaha yang dominan seperti sektor pertanian dan perdagangan.




13

pemeriksaan kepengurusan dan keanggotaan koperasi; dan d) pemeriksaan kinerja keuangan koperasi.

3. Pengembangan Secara bertahap dan terukur melakukan peningkatan dan

pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional. Adapun upaya dan langkah yang telah dilakukan sampai saat ini adalah mendorong Koperasi yang Aktif dan melaksanakan RAT sebanyak 58.107 unit melalui berbagai program/kegiatan, antara lain a) penilaian kesehatan kelembagaan koperasi; b) peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan Teknis Perkoperasian; c) fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan d) fasilitasi Dana Bergulir melalui LPDB-KUMKM.

B. Perkembangan dan Potensi UMKM

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Tabel I.3). Ditinjau secara sektoral, sebagian besar UMKM bergerak di sektor primer (50,1%), dan sektor tersier (42,5%), dan sebagian kecil di sektor sekunder.

Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi PDB UMKM mengalami tren peningkatan dari 57,48% pada tahun 2012 menjadi 57,75% pada tahun 2014. Kondisi ini diakibatkan tingkat pertumbuhan output UMKM yang cenderung berfluktuasi dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan output usaha besar. Variasi pertumbuhan PDB UMKM juga terjadi antar sektor. Dampak dari kondisi ini yaitu adanya kesenjangan tingkat produktivitas UMKM (Tabel I.3). Kondisi yang sama juga terjadi di sektor-sektor dimana UMKM merupakan pelaku usaha yang dominan seperti sektor pertanian dan perdagangan.




14

Tabel I.3. Perkembangan UMKM Tahun 2011-2014

Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk

berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena missing middle, dimana perekonomian mengalami kekurangan jumlah usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor. Kondisi ini juga mempengaruhi sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global. Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan.

Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi usaha kecil dan menengah, maka peningkatan produktivitas usaha mikro dijadikan sebagai target pembangunan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan


15

kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi.

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut:

Potensi Internal: 1) Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk

berkontribusi lebih besar dalam perekonomian. 2) Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan

UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian.

3) UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

4) Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

5) Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan




15

kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi.

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut:

Potensi Internal: 1) Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk

berkontribusi lebih besar dalam perekonomian. 2) Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan

UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian.

3) UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

4) Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

5) Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan




16

rantai pasok sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

Potensi eksternal: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM.

2) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar. Indonesia juga digolongkan sebagai negara yang paling kondusif untuk memulai usaha (lebih tinggi dari Amerika, Kanada, India, dan Australia serta 19 negara lain) berdasarkan survei Globescan & Program on International Policy Attitudes, University of Maryland pada tahun 2011, tentang (i) tingkat kreativitas/inovasi; (ii) tingkat kesulitan memulai usaha; (iii) latar belakang orang yang memulai usaha; dan (iv) kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis.

3) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar), meskipun tingkat kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi permintaan pasar tersebut berbeda antar wilayah.

4) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan UMKM terus berkembang.

5) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja terampil dan penumbuhan pengusaha dengan kapasitas yang lebih baik.

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam (resource-based economy) dan kemudian




17

bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). Transformasi ini membuka peluang keterlibatan yang lebih besar dari UMKM yang mengandalkan produk berbasis keterampilan dan budaya lokal, serta generasi muda terdidik untuk mendirikan usaha-usaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Transformasi ini berwujud dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang didefinisikan sebagai industri berdasarkan penggunaan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama (UNCTAD, 2010). Ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

1.7 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KOPERASI DAN UKM

A. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel I.4. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Tabel 1.4. Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia

Aspek Permasalahan Organisasi 1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan

prinsip koperasi secara benar. 2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM,

organisasi, usaha dan inovasi). 3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam

pengelolaan koperasi. 4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau

bergantung pada bantuan pemerintah. 5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif.

Usaha 1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.

2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagian.




18

3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar.

4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.

5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar.

SDM 1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi. 2. Kurangnya keteladanan koperasi. 3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah. 4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses

teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran. 5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian.

Sistem Pendukung dan Iklim Usaha

1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi.

2. Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama di bidang pendidikan, pembiayaan, dan pemasaran.

3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders 4. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai

perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.

5. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sementara itu tantangan pengembangan koperasi ke depan adalah (i) menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat; (ii) meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian; dan (iii) meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis. Tantangan ini sejalan cita-cita pengembangan koperasi di dunia (ICA) yang ingin menjadikan koperasi sebagai (i) pemimpin dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan; (ii) model usaha yang paling disukai masyarakat; dan (iii) bentuk usaha yang paling cepat berkembang.




19

Penanganan terhadap permasalahan dan tantangan pengembangan koperasi membutuhkan perbaikan paripurna dari sistem perkoperasian di Indonesia. Hal ini mengingat kondisi koperasi saat ini masih dipengaruhi oleh krisis idiologi, krisis jatidiri dan krisis kaderisasi. Krisis ideologi merupakan dampak dari proses Amandemen UUD 1945 yang menjadikan posisi koperasi tidak lagi menjadi salah satu pilar dalam struktur perekonomian nasional. Krisis jatidiri merupakan dampak dari citra koperasi yang menurun karena berbagai masalah akuntabilitas. Sementara itu krisis kaderisasi merupakan dampak dari krisis ideologi dan jatidiri yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman dan motivasi generasi muda untuk berkoperasi.

Penanganan berbagai tantangan dan permasalahan tersebut di atas juga membutuhkan dukungan kebijakan yang seimbang antara keberpihakan dan pembangunan kemandirian. Hal ini mengingat sebagian besar koperasi masih berada pada skala kecil, sehingga keberpihakan dibutuhkan untuk membangun semangat dan keyakinan berkoperasi di kelompok akar rumput. Di sisi lain, pembangunan kemandirian koperasi perlu dikedepankan mengingat koperasi merupakan organisasi yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Pelaksanaan dua kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan gerakan koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

B. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, dan kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Permasalahan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM




20

yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan UMKM.

Sementara itu kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga penelitian dan pengembangan, mediator pemasaran, lembaga pelayanan bisnis (LPB), dll. Peran sistem pendukung UMKM juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.

Kapasitas UMKM untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan usaha. Harmonisasi berbagai peraturan antara pusat-daerah, antar sektor dan antar-wilayah juga masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Sementara itu tantangan yang perlu ditangani dalam pengembangan UMKM ke depan umumnya berkaitan dengan perbaikan kondisi UMKM, di antaranya: 1. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih

baik. 2. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil

dan penerapan teknologi. 3. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan

bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global. 4. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan lainnya.

5. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UMKM.




21

Berbagai masalah dan tantangan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil tersebut di atas mengarahkan upaya-upaya pemberdayaan UMKM ke depan perlu difokuskan pada penanganan dua isu strategis yaitu pertumbuhan usaha dan daya saing. Kedua isu digambarkan oleh kondisi sulitnya usaha mikro untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”), dan tren penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB dan ekspor. Penanganan kedua isu tersebut juga membutuhkan pendekatan yang paripurna melalui pengintegrasian berbagai sumber daya dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penerapan desentralisasi juga perlu menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dukungan pengembangan UMKM di berbagai wilayah. Pengembangan UMKM juga perlu mengantisipasi dampak dari perkembangan indikator-indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi masyarakat, perubahan nilai tukar Rupiah, serta perubahan tingkat suku bunga acuan. Pada saat yang sama, UMKM juga perlu mencermati perkembangan perubahan pasar global, terutama dengan perubahan pasar di tujuan ekspor dan perkembangan selera pasar global.

C. Tantangan dalam Tata Kelola Organisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan organisasi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pemahaman dan pengetahuan teknis SDM tentang aspek-aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu dilakukan secara terus-menerus dan berjenjang. Hal ini penting mengingat perkembangan perekonomian dan pasar mempengaruhi jenis kebutuhan pembinaan yang semakin beragam, dan menuntut adanya respon dan inovasi dari para pembina dan pengambil kebijakan.

2. Peningkatan tata kelola organisasi, sarana dan prasarana. Di sisi organisasi, pembagian tugas dan fungsi antar unit-unit pelaksana




22

kegiatan perlu dilakukan secara tegas dan jelas agar sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Upaya ini perlu didukung penguatan kerjasama antar unit karena adanya kebutuhan untuk saling melengkapi. Sarana dan prasarana pendukung kerja dan pelayanan bagi masyarakat juga perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja.

3. Perbaikan prosedur dan tata kelola. Tantangan ini perlu ditangani seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian Koperasi dan UKM dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tersistem dan terukur berdasarkan pedoman yang baku (standar kerja dan Standar Pelayanan Minimal/SPM).

4. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui perbaikan prosedur perencanaan kegiatan, kriteria dan proses seleksi penerima bantuan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Upaya perbaikan tersebut perlu didukung dengan keterbukaan informasi tentang program dan kegiatan yang dapat diakses koperasi dan UMKM, serta masyarakat.

5. Penguatan basis data dan sistem informasi perlu didasarkan pada data dan informasi riil tentang koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan dan program, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Penguatan basis data dan sistem informasi juga perlu melibatkan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kerjasama di internal Kementerian Koperasi dan UKM, antar K/L, antara pusat dan daerah, serta antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan lingkup dan jangkauan fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM yang paripurna, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk perbaikan kinerja koperasi dan UMKM.




23

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja, dibagi per sub bab yang berisi perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, dibagi per sub bab yang berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016.

4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.




24

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian

Koperasi dan UKM telah melakukan upaya perbaikan. Upaya dimaksud seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 diukur berdasarkan pencapaian dari indikator dan target pada tataran output. Akumulasi dari pencapaian output diharapkan menggambarkan pencapaian hasil yang menggambarkan outcome atau sasaran yang ditetapkan demi mendukung pelaksanaan SAKIP yang lebih baik lagi.

2.1 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM mencakup sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-

BAB IIPERENCANAAN




25

2019. Hal tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional”

Visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut: 1) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang sehat adalah dalam arti

kinerja usaha, prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi.

2) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang kuat adalah dalam arti partisipasi anggota dengan koperasi sebagai badan usaha koperasi yang dicirikan oleh prinsi-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha angota serta memiliki kepedulian sosial.

3) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh adalah dalam arti internalisasi dan penguatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dengan menciptakan suatu kondisi atau keaadaan koperasi yang tangguh dalam penguatan jati diri koperasi.

4) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri adalah dalam arti kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri (self-help organization). Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota-anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota.

Dengan mewujudkan visinya, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu menjalankan misi yang tepat melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan yaitu: 1) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas; 2) Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan




26

kerja serta pemerataan pendapatan 3) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan

Upaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM secara individual, tetapi harus dilaksanakan bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, maka misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah 1) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas; 2) Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan dan 3) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui berbagai langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan stretagis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian Koperasi dan UKM dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakann oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirunuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut




27

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan;

2) Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

3) Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Ketiga tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pembangunan Koperasi dan UMKM adalah terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan serta memberikan dukungan bagi kontribusi perekonomian nasional. Ketiga tujuan Kementerian Koperasi dan UKM beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel II.1. dibawah ini:

Tabel II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 1 Terciptanya Koperasi

dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan

Persentase jumlah tenaga kerja UMKM (rata- rata/tahun) target 5,5% Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas Persentae jumlah wirausaha nasional (kumulatif selama 5 tahun dengan target 50.000)

2 Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta

Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun) target RPJMN 7,5% Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun) target RPJMN 7,0%




28

pengentasan kemiskinan.

Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun) target RPJMN 10,5% Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata- rata/tahun) target RPJMN 5,0-7,0% (nasional) Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal target RPJMN sebesar 25,0% Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk dengan target 10.000 unit Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target RPJMN tahun 2019 sebesar 55% Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata- rata/tahun target RPJMN sebesar 10,0% Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata- rata/tahun) target RPJMN sebesar 18,0%

3 Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM "Baik" Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM "Baik"

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penjabaram dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (performance plan). Penetapan sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi




29

sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan meantau pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat dicapai.

Sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 merupakan sasaran yang akan dicapai dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik publik, swasta maupun masyarakat. Lembaga publik yang diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat mencakup K/L pembina pelaku usaha yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Pemerintah Daerah juga sangat penting dan signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk di bidang Koperasi dan UMKM. K/L lainnya seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian




30

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut juga akan melibatkan peran aktif, sinergi dan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 Revisi Pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016, maka sasaran strategis yang disusun sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.2 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 merupakan perwujudan kesepakatan dalam menetapkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oelh Kementerian Koperasi dan UKM dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan rumusan Rencana Strategis yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui anggarannya melalui pembahasan Rencana Kerja Anggaran, maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang




31

merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Informasi yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja ini meliputi Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Alokasi Anggaran.

Secara terinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM dari sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, telah disesuaikan dengan dinamika kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga terdapat penyempurnaan pada sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016, yang disesuaikan dengan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM demi kualitas indikator kinerja yang menggambarkan capaian kinerja berorientasi hasil menggambarkan outcome serta diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Rencana Strategis dimaksud. Namun penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok, sebagaimana pada tabel dalam Lampiran 4, terbagi menjadi 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) IKU.

Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 tersebut berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019, diimplementasikan melalui 5 (lima) program sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Koperasi dan UKM. 3) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha

Mikro. 4) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. 5) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.




32

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, pada tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai 3 tujuan strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016. Pengukuran capaian sasaran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi capaian dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 dari masing-masing unit/satuan kerja BLU, sebagaimana ditampilkan pada tabel dalam Lampiran 5.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan

BAB IIIAKUNTABILITAS




33

kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing pencapaian strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian pelaksanaan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan sasaran dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019. Hasil evaluasi sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM

Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

7,5% 0,29% 3,87%

Tenaga kerja merupakan penduduk Indonesia yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk yang bekerja (tenaga kerja) di Indonesia adalah sebanyak 118.411.973 orang. Sedangkan tingkat pengangguran mencapai 5,61%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja koperasi adalah sebanyak 574.451 orang. Proporsi jumlah tenaga kerja




34

koperasi tersebut adalah 0,50% dari total tenaga kerja di Indonesia yang berjumlah 114.819.199 orang.

Tabel III.1. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016

Tahun Tenaga Kerja (orang)

Jumlah Manajer Karyawan 2011 377.238 34.342 342.896 2012 431.506 36.237 395.269 2013 473.604 35.063 438.541 2014 567.445 36.615 530.830 2015 574.451 37.217 537.234 2016 339.380 22.058 317.322

Sumber: Bagian Data per 31 Desember 2016

Sedangkan jumlah tenaga kerja koperasi pada tahun 2016 adalah 339.380 orang, yang merupakan tenaga kerja baik dari koperasi aktif maupun tidak aktif. Proporsi jumlah tenaga kerja koperasi tersebut adalah 0,29% dari total tenaga kerja di Indonesia pada tahun tersebut. Proporsi jumlah tenaga kerja koperasi tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,21% dari tahun 2015. Hal ini disebabkan antara lain karena jumlah koperasi yang berkurang, meskipun jumlah koperasi aktif meningkat dan jumlah koperasi tidak aktif menurun.

Kedepannya diharapkan dengan adanya peningkatan kinerja kelembagaan dan kinerja usaha atau ekonomi koperasi maka penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi juga dapat meningkat sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Fakta tumbuhnya jumlah koperasi di Indonesia ini juga ternyata berdampak positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kualitas koperasi juga perlu ditingkatkan, baik itu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi maupun dalam rangka penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

Belum tercapainya target proporsi jumlah tenaga kerja koperasi ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif dan koperasi




35

yang tidak berkualitas melalui pembubaran koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM melalui Online Database System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan, dalam prosesnya memberikan gambaran awal salah satunya yaitu berkurangnya jumlah tenaga kerja koperasi. Meskipun begitu, koperasi memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDB Nasional. Kedepan diharapkan jumlah tenaga kerja di sektor koperasi dapat terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kualitas koperasi aktif.

Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan guna menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi terus bertambah.




36

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Proporsi jumlah koperasi aktif

11% 72,44% 658,55%

Perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah total koperasi di Indonesia per Desember 2016 sebanyak 208.165. Jumlah ini mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah koperasi terbesar di dunia. Tercatat sejak tahun 2011 hingga 2016, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2011 hingga 2016, peningkatan jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 17.123 unit.

Tabel III.2. Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2011-2016

Tahun Koperasi (unit)

Jumlah Aktif Tidak Aktif 2011 188.181 133.666 54.515 2012 194.295 139.321 54.974 2013 203.701 143.117 60.584 2014 209.488 147.249 62.239 2015 212.135 150.223 61.912 2016 208.165 150.789 57.376


Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif di Indonesia adalah sebanyak 150.223 unit atau sebesar 70,81% dari jumlah koperasi di Indonesia yang berjumlah 212.135 unit. Sedangkan pada tahun 2016, proporsi jumlah koperasi aktif di Indonesia adalah sebanyak 150.789 unit atau sebesar 72,44% dari jumlah koperasi di Indonesia yang berjumlah 208.165 unit. Proporsi jumlah koperasi aktif di




37

Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,63% dari tahun 2015.

Saat ini sedang dilakukan tiga hal untuk perbaikan serta mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. Rehabilitasi terkait dengan membenahi database koperasi mengingat banyaknya koperasi yang tidak aktif. Sejak tahun 2014 hingga 2016 jumlah koperasi yang tidak aktif semakin turun. Hal ini menunjukkan itikad yang baik untuk perbaikan dan bangkit kembali. Persoalan reorientasi, diimplementasikan dengan merubah pola pikir yang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya dan hal ini perlu menjadi perhatian serius. Perihal pengembangan koperasi, diharapkan koperasi Indonesia lebih membuka diri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak.

Tercapainya target proporsi jumlah koperasi aktif ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data serta mengubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas kelembagaan koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi secara total, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM melalui ODS dengan pemberian NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan, dalam prosesnya memberikan gambaran awal salah satunya yaitu berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif dan jumlah koperasi secara keseluruhan serta peningkatan jumlah koperasi aktif. Meskipun begitu, koperasi




38

memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDB Nasional. Ke depan diharapkan jumlah koperasi meningkat dan keseluruhannya adalah koperasi yang aktif, melaksanakan RAT, terdata dalam ODS, dan mendapatkan NIK.

Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan guna menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Jumlah koperasi tidak aktif yang terus menurun dan semakin meningkat koperasi aktif yang terdata dalam ODS dan mendapatkan NIK menjadi salah satu indikator bahwa program reformasi koperasi berdampak positif dan berhasil.

C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pendapatan dan income masyarakat dari pelaku UMKM

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Meningkatnya pendapatan dan income masyarakat dari pelaku UMKM

Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal dengan target sebesar 25%

5% 0,9% 18%

Salah satu hal yang mengakibatkan rendahnya produktivitas UMKM adalah kecilnya permodalan yang dimiliki oleh UMKM. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. UMKM banyak yang tidak mampu menyediakan agunan sehingga dinilai tidak bankable. Keberadaan lembaga penjaminan menjadi sangat relevan dan strategis dalam




39

memberikan jaminan bagi UMKM dan koperasi sehingga layak untuk memperoleh akses keuangan.

Pemberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian Koperasi dan UKM saja, tetapi ada beberapa K/L yang dapat terlibat didalamnya seperti Bank Indonesia (BI). Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan dana bergulir melalui LPDB-KUMKM untuk menjawab kendala akses permodalan bagi kalangan UMKM. Berkenaan dengan pembiayaan untuk UMKM, telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dimana hingga tahun 2019 pembiayaan untuk UMKM dari perbankan harus sudah berada di level 25%. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan literasi keuangan kepada masyarakat UMKM di Indonesia untuk bisa mengakses perbankan dengan melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Kredit UMKM Tahun 2016 Bank Indonesia, nilai kredit UMKM yang disalurkan mencapai sebesar Rp. 900,389 triliun. Sedangkan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada tahun 2016 adalah sebesar 19,98% atau meningkat 0,9% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,89%. Menurut klasifikasi usahanya, kredit UMKM telah disalurkan kepada usaha menengah sebesar 46,12%, usaha kecil sebesar 29,61%, dan usaha mikro sebesar 24,27%.

Selanjutnya tidak jauh berbeda, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pertumbuhan pembiayaan kepada UMKM tahun 2016 telah mencapai sebesar 19,98%, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 19,89%. Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan penurunan suku bunga KUR yang menjadi sebesar 9%. Penyalurannya pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 94,37 triliun yang disalurkan kepada 4.361.835 debitur. Selain itu juga dana bergulir LPDB-KUMKM pada tahun 2016 telah




40

menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.1.252.699.562.303,- atau tercapai 125,3% dari target RBA sebesar Rp.1.000.000.000.000,- kepada 149.583 UMKM, yang disalurkan melalui 107 Mitra Koperasi Primer Langsung, 4 Mitra Koperasi Sekunder, 44 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Perbankan, dan 23 Mitra UKM Strategis yang tersebar di 34 Propinsi. Dari pengelolaan dana tersebut sejak tahun 2008 (bulan September 2008) hingga 31 Desember 2016 telah mampu menyerap sebanyak 1.759.608 tenaga kerja.

Jika dilihat dari target sebesar 5% maka kenaikan sebesar 0,9% adalah nilai yang kecil. Hal ini akan terakumulasi hingga tahun 2019 ketika target yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 25% sudah tercapai. Mengingat proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal hingga tahun 2016 sudah mencapai angka 19,98%. Dari nilai tersebut maka masih ada gap sebesar 5,02% yang harus tercapai dalam 3 (tiga) tahun kedepan hingga tahun 2019 dan masih sangat mungkin tercapai.

D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang profesional, kredible dan akuntabel

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Terwujudnya tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang profesional, kredible dan akuntabel

Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer Kab/Kota) yang aktif dan RAT

33% 5,55% 16,82%

Persentase Pertumbuhan rata-rata volume usaha Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer Kab/Kota)

18% -36,59% -203,28%




41

Persentase Pertumbuhan Rata-rata jumlah anggota Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer Kab/Kota)

10% -30,90% -309%

Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer Kab/Kota) yang memiliki kategori sehat/berkualitas terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap koperasi

10% 10% 100%

1. Koperasi yang Aktif dan RAT Syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif

adalah koperasi yang selalu melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha selama dua tahun terakhir. RAT adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi serta merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas sebagai wujud keterbukaan, transparansi, penerapan akuntabilitas kepada anggotanya dalam melaksanakan koperasi selama satu tahun serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas koperasi. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi koperasi untuk segera melaksanakan RAT seperti yang disyaratkan Undang-Undang dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 yang memberikan pilihan RAT secara elektronik bagi seluruh koperasi di Indonesia.




42

Tabel III.3. Jumlah Koperasi yang Aktif dan RAT di Indonesia Tahun 2011-2016

Tahun Koperasi (unit)

Jumlah Aktif dan RAT 2011 188.181 58.004 2012 194.295 65.986 2013 203.701 67.672 2014 209.488 80.008 2015 212.135 58.107 2016 208.165 11.563


Jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 212.135 unit. Sedangkan jumlah koperasi yang aktif dan RAT adalah sebanyak 58.107 unit atau sebesar 27,39% dari jumlah koperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 208.165 unit, dengan jumlah koperasi yang aktif dan RAT adalah sebanyak 11.563 unit atau sebesar 5,55% dari jumlah koperasi di Indonesia. Persentase jumlah koperasi yang aktif dan RAT pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 21,84% dari tahun 2015.

Untuk kedepan diharapkan seluruh pemerintah daerah mendorong pembinaan koperasi di daerahnya agar berkualitas. Koperasi harus didorong untuk melakukan RAT, jika tidak maka dapat direkomendasikan untuk dibubarkan. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menertibkan koperasi di Indonesia dengan prioritas sasaran adalah 1) Koperasi yang tidak ada usaha dan tidak melakukan RAT; 2) Koperasi yang ada usahanya tetapi tidak melakukan RAT; dan 3) Koperasi yang ada usaha dan melaksanakan RAT, tetapi banyak melakukan penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan.

Belum tercapainya target persentase koperasi (induk/nasional, sekunder/Propinsi, primer Kab/Kota) yang aktif dan RAT ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pembaharuan organisasi koperasi melalui




43

pemutakhiran data dan pembekuan, akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM melalui ODS dengan pemberian NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam prosesnya memberikan gambaran awal salah satunya yaitu terdapat penurunan atas data mengenai jumlah koperasi aktif dan RAT. Meskipun begitu, koperasi memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDB Nasional. Ke depan diharapkan jumlah koperasi meningkat dan keseluruhannya adalah koperasi yang aktif, melaksanakan RAT, terdata dalam ODS, dan mendapatkan NIK.

Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini masih terus dilaksanakan guna menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik serta berkualitas secara kelembagaan dan usaha.

2. Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi

Usaha atau kegiatan yang dilakukan koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi itu sendiri. Volume usaha




44

inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan SHU koperasi. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Tabel III.4. Jumlah Volume Usaha Koperasi di Indonesia

Tahun 2011-2016 Tahun Volume Usaha (Rp. Juta) 2011 95.062.402,21 2012 119.182.690,08 2013 125.584.976,19 2014 189.858.671,87 2015 266.134.619,42 2016 165.596.981,49


Koperasi di Indonesia pada tahun 2015 yang berjumlah 212.135 unit memiliki volume usaha sebesar Rp. 266.134.619,42 juta atau rata-rata sebesar Rp. 1.254,55 juta per koperasi. Sedangkan jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 208.165 unit memiliki volume usaha sebesar Rp. 165.596.981,49 juta atau rata-rata sebesar Rp. 795,51 juta per koperasi. Pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi pada tahun 2016 adalah mengalami penurunan sebesar 36,59% dibanding tahun 2015.

Belum tercapainya target pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pengurangan jumlah koperasi yang tidak




45

aktif dan koperasi yang tidak berkualitas melalui pembubaran koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Dalam rangka reformasi koperasi melalui penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM melalui ODS dengan pemberian NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam prosesnya memberikan gambaran awal salah satunya yaitu terdapat penurunan terhadap data jumlah volume usaha koperasi. Meskipun begitu, koperasi memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDB Nasional. Ke depan diharapkan jumlah koperasi meningkat dan keseluruhannya adalah koperasi yang aktif, melaksanakan RAT, terdata dalam ODS, dan mendapatkan NIK.

Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini masih terus dilaksanakan guna menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik serta berkualitas secara kelembagaan dan usaha.

3. Pertumbuhan Rata-rata Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 25.547.646 orang. Jumlah tersebut




46

dinilai masih sangat minim, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta orang sehingga jumlah anggota koperasi di Indonesia seharusnya bisa lebih besar lagi. Idealnya paling tidak dari seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai usaha itu sekitar 7,6 juta unit. Jika rata-rata memiliki 2-3 tenaga kerja, seharusnya minimal ada 100-150 juta anggota koperasi. Kualitas koperasi dilihat dari aset, omzet dan jumlah anggota. Jika anggota koperasi masih sedikit, artinya menunjukkan bahwa koperasi masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Tabel III.5. Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia

Tahun 2011-2016

Tahun Anggota (orang) 2011 30.849.913 2012 33.869.439 2013 35.258.176 2014 36.443.953 2015 37.783.160 2016 25.547.646


Koperasi di Indonesia pada tahun 2015 yang berjumlah 212.135 unit, memiliki jumlah anggota sebanyak 37.783.160 orang atau rata-rata sebanyak 178 orang anggota per koperasi. Sedangkan jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 208.165 unit, memiliki jumlah anggota sebanyak 25.547.646 orang atau rata-rata sebanyak 123 orang anggota per koperasi. Pertumbuhan rata-rata jumlah anggota koperasi tahun 2016 adalah mengalami penurunan sebesar 30,90% dibanding tahun 2015.

Belum tercapainya target pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak berkualitas melalui pembubaran




47

koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM melalui ODS dengan pemberian NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam prosesnya memberikan gambaran awal salah satunya yaitu terdapat penurunan pada data jumlah anggota koperasi. Meskipun begitu, koperasi memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDB Nasional. Ke depan diharapkan jumlah koperasi meningkat dan keseluruhannya adalah koperasi yang aktif, melaksanakan RAT, terdata dalam ODS, dan mendapatkan NIK.

Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi koperasi sebagai anggota terdiri dari a) skala usaha mikro sebesar Rp. 1.331.649,14 milyar atau 11,54%, b) skala usaha kecil sebesar Rp. 341.349,35 milyar atau 2,96%, dan c) skala usaha menengah sebesar Rp. 485.833,98 milyar atau 4,21%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini masih terus dilaksanakan guna menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik serta berkualitas secara kelembagaan dan usaha sehingga jumlah anggota koperasi dapat terus meningkat.




48

4. Koperasi yang Sehat/Berkualitas

Pada tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 201 KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi di 14 Propinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Maluku Utara, Bali, Banten, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan DIY. KSP dan USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang berhasil dinilai kesehatannya berjumlah 80 unit (40%) sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan, dengan kategori “Sehat” sebanyak 8 unit (10%), “Cukup Sehat” sebanyak 57 unit (71,25%), dan “Dalam Pengawasan” sebanyak 15 unit (18,75%). Sisanya sebanyak 121 unit (60%) tidak bisa dinilai kesehatannya dikarenakan beberapa penyebab, antara lain belum melengkapi dokumen, koperasi tidak beroperasi lagi, keberadaan koperasi tidak diketahui (tidak ada), koperasi tidak atau belum melaksanakan RAT, alamat koperasi tidak diketemukan, dan koperasi tidak menjalankan usaha sesuai prinsip koperasi.

Tabel III.6. Hasil Uji Coba Penilaian Kesehatan Tahun 2016

No Propinsi Hasil Penilaian Kesehatan (Unit)

Total Sehat Cukup

Sehat Dalam

Pengawasan 1 Sumatera Utara - 1 - 1 2 Kepulauan Riau - - 1 1 3 Sumatera Selatan - - - 0 4 Lampung - 2 - 2 5 Banten - 4 - 4 6 DKI Jakarta 2 12 3 17 7 Jawa Barat 1 11 4 16 8 Jawa Tengah 4 14 3 21




49

9 DIY - 5 1 6 10 JawaTimur - 5 2 7 11 NTT - 1 - 1 12 Bali - - 1 1 13 Maluku Utara - 1 - 1 13 Sulawesi Selatan 1 1 - 2

Jumlah 8 57 15 80 Sumber: Asdep Penilaian Kesehatan USP

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi pada tahun 2016 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi hasil penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi meliputi: a) Permodalan; b) Kualitas aktiva produkif; c) Manajemen; d) Efisiensi; e) Likuiditas; f) Kemandirian dan Pertumbuhan; g) Jatidiri Koperasi; dan h) Kepatuhan Prinsip Syariah (khusus untuk KSPPS/USPPS

Koperasi).

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut




50

terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut, kemudian diperoleh skor secara keseluruhan yang dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori sebagaimana Tabel III.7. berikut.

Tabel III.7. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor Predikat 80.00 ≤ x ≤ 100

66.00 ≤ x ≤ 80.00 51.00 ≤ x ≤ 66.00

< 51.00

Sehat Cukup Sehat

Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Asdep Penilaian Kesehatan USP

E. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Terwujudnya Wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Persentase /Proporsi pertambahan jumlah wirausaha

10.000 Orang

10.800 Orang

108%

Persentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif

0,35% 0,22% 62,86%

1. Persentase Pertambahan Jumlah Wirausaha Dalam rangka mendukung terwujudnya pertambahan jumlah

wirausaha sebanyak 10.000 orang/tahun, maka Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan SDM




51

pada tahun anggaran 2016 telah melakukan upaya dalam mencapai target jumlah calon wirausaha baru melalui kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dengan target dan capaian sebagai berikut: a) Pemasyarakatan kewirausahaan tercapai sebanyak 2.600 orang

dari target 2.600 orang. b) Pelatihan Kewirausahaan tercapai sebanyak 6.400 orang dari

target 5.000 orang. c) Pelatihan Technopreneur tercapai 320 orang dari target 400

orang. d) Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi tercapai 6 inkubator

dari target 6 inkubator.

KegiatanPengembangan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan SDM selama tahun 2016 telah melatih sebanyak 9.320 orang calon wirausaha. Sehingga capaian indikator kinerja persentase/proporsi pertambahan jumlah wirausaha dengan target 10.000 orang hanya tercapai 93,2%

Kurang tercapainya target dari indikator kinerja pertambahan jumlah wirausaha dikarenakan adanya blokir anggaran Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebesar 1,35%. Semula alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Rp. 34.334.925.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapat blokir anggaran sebesar Rp. 461.830.000,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 33.830.541.925,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga output pelatihan technopreneur hanya




52

tercapai 80% atau 320 orang peserta dari target 400 orang peserta.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan jumlah SDM usaha mikro yang berpotensi tumbuh dengan target 1.200 orang, selama tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan SDM telah melaksanakan pelatihan usaha mikro dengan capaian 1.480 orang peserta dari target 1.200 orang peserta, sehingga terukur jumlah SDM usaha mikro yang berpotensi tumbuh tercapai 123,33%.

Gambar III.1. Sinergi Pelatihan bagi SDM KUMKM di Papua Barat

Berkenaan dengan capaian indikator kinerja tersebut maka

kontribusi terhadap sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 yaitu terwujudnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator kinerja persentase/proporsi pertambahan jumlah wirausaha sebanyak




53

10.800 orang (108%) atau lebih banyak 800 orang dari target yang ditetapkan.

2. Persentase UMKM Potensial Tumbuh dan Inovatif Dalam rangka mewujudkan wirausaha pelaku Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang berpotensi tumbuh dan inovatif, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada tahun 2016 menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Koperasi dan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM). PLUT-KUMKM berperan sebagai a) pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada KUMKM (centre for problem solving), b) mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada KUMKM untuk mendapatkan solusi yang spesifik (centre of referral), dan c) etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan KUMKM (centre for best practice).

Sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM untuk dapat menembus pasar regional dan global, UMKM mutlak harus terus didorong untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menghasilkan produk-produk inovatif yang berdaya saing tinggi. Inovasi merupakan sebuah prasyarat bagi UMKM berkembang dan bertumbuh. Dengan melakukan inovasi secara terus menerus, UMKM dapat bersaing dan terus hidup (sustainability). Guna menumbuhkembangkan daya saing dan meningkatkan inovasi UMKM, PLUT-KUMKM memberikan berbagai layanan bagi UMKM melalui pendampingan, konsultasi bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, dan networking.

Inovasi menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing bisnis. Artinya, UMKM perlu melakukan inovasi agar dapat mendesain organisasinya lebih fleksibel, yang memungkinkan beradaptasi terhadap perubahan orientasi pasar.




54

Kondisi itulah yang memungkinkan UMKM dapat bersaing dari serbuan produk impor. PLUT-KUMKM menjadi wadah bagi UMKM yang memiliki potensi untuk terus tumbuh, berkembang, dan berinovasi. Pada tahun 2016, jumlah UMKM yang dibina oleh PLUT-KUMKM adalah sebanyak 130.952 unit, sedangkan total UMKM binaan PLUT-KUMKM dari tahun 2014-2016 adalah 237.573 unit. Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2016 kurang lebih mencapai 59.262.772 unit. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa persentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif pada tahun 2016 kurang lebih sebesar 0,22%. Sedangkan target persentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif hingga tahun 2016 adalah sekitar kurang lebih 0,40%.

Pendampingan merupakan langkah strategis sebagai pengungkit untuk mempercepat peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Berbagai layanan dan pendampingan serta konsultasi bisnis KUMKM sudah banyak dilakukan selama ini oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Dalam rangka mengefektifkan fungsi pendampingan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tahun 2016 melakukan kerjasama pendampingan bagi Koperasi dan UMKM dengan pemangku kepentingan diantaranya:

a. Kerjasama dengan KADIN Telah ditandatangani Nota Kesepahaman Deputi

Restrukturisasi Usaha dengan Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Nomor 03/NK/Dep.4/III/2016 dan MOU/374/DP/III/2016 tentang Pendampingan Pemasaran Produk KUMKM melalui Sistem Online pada tanggal 23 Maret 2016 di Kantor Pusat Kadin Indonesia. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan: 1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM melalui

sinergitas pendampingan.




55

2) Optimalisasi peran PLUT-KUMKM dalam promosi dan pemasaran produk KUMKM.

KADIN menilai UMKM Indonesia selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga memiliki kontribusi yang penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap maka sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dianggap memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.

Gambar III.2. Penandatangan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM (Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha) dengan Wakil Ketua

Bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif KADIN Indonesia

Tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, telah dilaksanakan sosialisasi tentang pemasaran online bagi KUMKM di 15 lokasi PLUT-KUMKM, yaitu di Propinsi Aceh, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Propinsi DIY, Kabupaten Kebumen, Kota Malang, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Surakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Bali, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Propinsi NTB dan Kota Semarang. Hasilnya adalah sebanyak 1.256 UKM




56

telah melakukan pemasaran online dengan jumlah produk sebanyak 2.114 jenis.

b. Kerjasama dengan PT. Telkom Tbk. Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Restrukturisasi Usaha dengan Direktur Enterprise dan Businees Services PT. Telkom Tbk. Nomor 05/PKS/Dep.4/V/2016 dan K.Tel.67/HK.840/ENT-00/2016 tentang Pendampingan KUKM melalui Kampung UKM Digital pada tanggal 25 Mei 2016 di Yogyakarta. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan: 1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM melalui

sinergitas pendampingan. 2) Optimalisasi peran PLUT-KUMKM dan Program Kampung

UKM Digital Telkom untuk peningkatan kualitas dan akses pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

Gambar III.3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian

Koperasi dan UKM (Deputi Restrukturisasi Usaha) dengan PT. Telkom Tbk

Tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, telah terpasang

Kampung UKM Digital dan menempatkan Broadband Learning Center (BCL) di 12 PLUT-KUMKM, yaitu di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Propinsi DIY, Propinsi Kalimantan Barat,




57

Kota Banjarbaru, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Subang, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tulungagung. Hasilnya adalah telah terealisasi 785 UKM yang melakukan transaksi e-commerce melalui market place pada situs www.blanja.com.

F. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Nasional

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2016 Realisasi

2016 Capaian

2016 Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Nasional

Persentase kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB nasional

7,5% 1,07% 14,27%

Persentase rata-rata kontribusi UMKM ekspor non-migas

7% 0,05% 0,71%

Persentase rata-rata pertambahan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi

10,5% -2,14% -20,38%

Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk dengan target sebanyak 10.000 unit

2.000 UMKM

1.352 UMKM

67,6%

1. Kontribusi UMKM Dalam PDRB dan PDB Nasional

Sasaran pengembangan koperasi dan UMKM yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 adalah meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB




58

diupayakan akan terus ditingkatkan seiring semakin banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB semakin menggeliat dalam tujuh tahun (2009-2015), yaitu meningkat dari 57,84% menjadi 61,41%, yang mana sebanyak 98,4% di antaranya disumbang usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta dan omzet Rp 300 juta per tahun. Dengan jumlah UMKM sebanyak 59.262.772 unit, tercatat pada tahun 2015 bahwa total nilai kontribusi terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp. 6.228.285,0 milyar (61,41%) dari total PDB Nasional sebesar Rp. 10.141.340,0 milyar. Hingga Laporan Kinerja ini selesai disusun, data Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional tahun 2016 masih belum tersedia. Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.8. Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional Tahun 2013-2015

Tahun Nilai PDB Nasional Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional %

2013 Rp. 8.241.864,3 milyar Rp. 4.869.568,1 milyar 59,08 2014 Rp. 9.014.951,2 milyar Rp. 5.440.007,9 milyar 60,34 2015 Rp. 10.141.340,0 milyar Rp. 6.228.285,0 milyar 61,41

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM

Pada tahun 2015, nilai kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,07% dari tahun 2014. Selain karena masih adanya kendala internal UMKM, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8% sehingga pengembangan usaha besar tidak melibatkan kontribusi UMKM. Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7%. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3% terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.




59

Pada tahun 2015 UMKM menyumbang terhadap PDB nasional sebesar 61,41%. Dengan angka itu, ini terbukti bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi luar biasa kepada negara di tengah krisis ekonomi global yang belum pulih. Kedepannya diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi kepada PDB Nasional minimal sebesar 70%. Target tersebut akan didukung dengan arah kebijakan dan strategi yang meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha

2. Rata-Rata Kontribusi UMKM pada Ekspor Non-Migas

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,73%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara kawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Negara Thailand terhadap ekspor adalah sebesar 29,5% dan Filipina sebesar 20%. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Negara Jerman terhadap ekspor mencapai sebesar 55,9% dan di Jepang mencapai sekitar 53,8%. Dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, untuk sasaran Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian terdapat indikator Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas sebesar 5,0–7,0 % (rata-rata/tahun). Apabila capaian dalam Perjanjian Kinerja disandingkan secara nasional, maka pemenuhan kontribusi harus dengan indikator yang lebih lengkap, misalnya dengan permudahan akses pembiayaan, perijinan, standardisasi dan sertifikasi produk dan pasar.

Kontribusi sektor UMKM terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia semakin meningkat dan harus terus ditingkatkan agar mampu mendongkrak perekonomian secara umum di Indonesia. Dengan jumlah UMKM sebanyak 59.262.772 unit, tercatat pada tahun 2015 bahwa total nilai kontribusi terhadap nilai ekspor non-




60

migas Indonesia adalah sebesar Rp. 185.975,0 milyar (15,73%) dari total nilai ekspor non-migas Indonesia sebesar Rp. 1.182.643,0 milyar. Nilai kontribusi tersebut meningkat sebesar 0,05% dari tahun 2014. Hingga Laporan Kinerja ini selesai disusun, data Kontribusi UMKM dalam nilai ekspor non-migas Indonesia tahun 2016 masih belum tersedia. Kontribusi UMKM dalam nilai ekspor non-migas Indonesia dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.9. Kontribusi UMKM dalam Ekspor Non-Migas Tahun 2013-2015

Tahun Nilai Ekspor Non-Migas

Kontribusi UMKM dalam Ekspor Non-Migas %

2013 Rp. 1.185.391,0 milyar Rp. 166.626,5 milyar 14,06 2014 Rp. 1.161.327,5 milyar Rp. 182.112,7 milyar 15,68 2015 Rp. 1.182.643,0 milyar Rp. 185.975,0 milyar 15,73

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM

Meskipun UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional yang cukup besar, namun kontribusinya terhadap nilai ekspor yang masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan adanya beragam masalah yang menghambat UKM untuk dapat melakukan ekspor langsung ke luar negeri, seperti keterbatasan akses melakukan ekspor secara langsung dan beberapa regulasi yang menghambat. Dikarenakan hal tersebut maka para pelaku UKM dalam melakukan ekspor selalu difasilitasi oleh para perantara. Para perantara tersebut mampu membuat biaya ekspor tersebut lebih efektif sehingga lebih murah ketika melakukan ekspor. Sehingga keuntungan lebih banyak diserap oleh perantara-perantara yang sebagian besar merupakan perusahaan swasta.

Kendala UMKM untuk melakukan ekspor cukup banyak, mulai dari teknis ekspor, kualitas dan kuantitas produk, aspek manajemen sampai pemasaran. Karena itu dengan kehadiran fasilitator/pendampingan, diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi atau minimal dapat ditekan. Guna meningkatkan kontribusi UMKM dalam ekspor non migas, Kemenkop dan UKM




61

meluncurkan sejumlah program secara simultan mulai dari memperbanyak tenaga pendampingan/fasilitator agar UMKM bisa melek ekspor, bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Produk) memberikan sertifikasi ekspor dengan menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), dan memberikan pelatihan ekspor melalui e-commerce. Pelaku UKM bisa menekan biaya dan waktu karena tak perlu harus ketemu person to person dengan calon buyers, pembayaran pun juga bisa dilakukan lewat e-commerce.

Selain itu juga Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dan LLP-KUKM melakukan kontribusi terhadap peningkatan ekspor produk UMKM non-migas melalui kegiatan pameran di luar negeri. Pada tahun 2016, sebanyak 152 KUKM telah memperoleh fasilitasi mengikuti 12 event pameran luar negeri dalam rangka perluasan pasar ekspor dan promosi produk KUKM Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi pameran luar negeri di beberapa negara, antara lain Malaysia, Vietnam, Hongkong, Dubai, Inggris, Brunei Darusallam, Amerika Serikat, China, Filipina, Saudi Arabia, dan Jepang, dengan total transaksi ritel sebesar Rp 6.022.617.735,- dan total transaksi order sebesar Rp. 31.506.854.380,-. Kontribusi rata-rata ekspor KUKM yang difasilitasi melalui pameran luar negeri tahun 2016 sebesar 25% dimana prosentase ini merupakan peningkatan nilai ekspor produk KUKM terhadap omsetnya (Lampiran 6).




62

Gambar III.4. Fasilitasi KUKM dalam Pameran Luar Negeri

Tahun 2016

Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor

produk UMKM non-migas, kegiatan fasilitasi pameran di luar negeri juga bertujuan untuk (a) memperkenalkan produk KUKM Indonesia ke pasar mancanegera; (b) membuka akses pasar produk KUKM ke pasar International; (c) membantu KUKM Indonesia untuk melakukan market research tentang pasar produk di berbagai kawasan; dan (d) mencari buyer potensial untuk produk UMKM Indonesia ke pasar global. Setelah pelaksanaan pameran luar negeri maka perlu dilakukan tindak lanjut, seperti penanganan pemesanan produk setelah pameran melalui data




63

buyer maupun data pengunjung stand dan inventarisasi trend produk yang disukai konsumen untuk pasar negara/kawasan pameran.

Secara persentase tahun 2016 ini tercapai peningkatan ekspor UMKM yang telah difasilitasi sebesar 25%. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Kementerian KUKM yaitu Persentase rata-rata kontribusi UMKM ekspor non-migas 10,5% tidak dapat disandingkan, karena apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terbatas dalam bentuk fasilitasi pameran di luar negeri dan dengan target sasaran UMKM yang terbatas dibandingkan dengan pelaku UMKM di Indonesia, dan pengukuran kontribusi ekspor UMKM tersebut hanya berdasarkan data order yang diperoleh UMKM setelah mengikuti pameran dibandingkan dengan total omset tahun tersebut, dimana terdapat peningkatan ekspor UMKM setelah mengikuti pameran yaitu sebesar 25%. Sedangkan indikator kinerja Kementerian KUKM tersebut membutuhkan kontribusi dari beberapa unit atau K/L lain yang melakukan pengembangan UMKM, sehingga UMKM tersebut dapat melakukan ekspor.

3. Rata-Rata Pertambahan Kontribusi UMKM dan Koperasi Dalam Investasi

Investasi merupakan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pembentukan investasi sangat penting sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi karena investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. UMKM dan koperasi memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, maka investasi di sektor UMKM dan koperasi harus




64

dijamin oleh pemerintah. Tanpa adanya investasi, sektor UMKM dan koperasi akan sulit berkembang dan tak punya daya saing.

Kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi pada tahun 2015 adalah sebesar 61,28% atau sebesar Rp. 1.818.749,0 milyar dari total nilai investasi sebesar Rp. 2.967.989,0 milyar. Secara nilai, kontribusi koperasi dan UMKM dalam investasi mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.655.233,5 milyar, sedangkan secara presentase mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 2,14% menjadi 63,42%.

Tabel III.10. Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Investasi Tahun 2013-2015

Tahun Total Nilai Investasi Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Investasi %

2013 Rp. 2.283.872,9 milyar Rp. 1.250.801,1 milyar 54,77 2014 Rp. 2.609.778,8 milyar Rp. 1.655.233,5 milyar 63,42 2015 Rp. 2.967.989,0 milyar Rp. 1.818.749,0 milyar 61,28

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing

KUMKM yang berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional serta terwujutnya kemitraan dan kerjasama investasi telah dilaksanakan: a. Rapat koordinasi pusat dan daerah untuk dikerjasamakan

investasi KUMKM bilateral/multilateral 100 orang peserta. Tujuannya adalah menemukenali potensi-potensi produk unggulan daerah yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dikerjasamakan investasi KUMKM baik yang bersifat kerjasama bilateral maupun multilateral.

b. Rapat perumusan kebijakan peningkatan kerjasama investasi usaha KUMKM bilateral/ multilateral bagi 80 orang peserta. Tujuannya adalah untuk mendalami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama investasi KUMKM, kemudian mengembangkannya menjadi model dalam pemberdayaan usaha melalui pola kerjasama investasi baik bersifat bilateral maupun multilateral.




65

c. Temu konsultasi KUMKM melalui kemitraan investasi dan rantai nilai/pasok guna terwujudnya kemitraan dan kerjasama investasi antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Jumlah Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai/pasok ini adalah sebanyak 200 koperasi.

d. Bimbingan peningkatan kapasitas perluasan kerjasama investasi usaha KUMKM bilateral/multilateral bagi 360 orang peserta. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan investasi usaha dan langkah-langkah strategis dalam pengadaan pengelolaan dana investasi.

4. Jumlah UMKM dan Koperasi yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi

Fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk dimulai dengan proses Pendampingan Standardisasi dan Mutu Produk, bagi KUMKM sampai dengan mendapat sertifikat ISO 9001:2008. Pada tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM telah menfasilitasi Pendampingan dan Sertifikat ISO 9001:2008, SNI, HACCP sebanyak 40 UKM. Sebelum pelaksanaan Sertifikasi UKM terlebih dahulu diberikan Bimbingan Teknis dan Konsultasi dalam rangka pemberkasan dokumen. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melalui Asdep Standardisasi dan Sertifikasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Konsultasi kepada 400 KUMKM di 8 (delapan) Propinsi yaitu Lampung, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Proses Pendampingan merupakan proses awal untuk dapat memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008, SNI, HACCP. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melalui Asisten Deputi Urusan Standarisasi dan Sertifikasi, memprogramkan




66

kegiatan pendampingan bagi 25 KUKM dan 15 KUKM yang disertifikasi. KUKM yang didamping dan disertifikasi dibebaskan dari Biaya atau Gratis. Pendampingan ini dilaksanakan di 5 (lima) Propinsi yaitu Jawa Barat (4 KUMKM), Jawa Tengah (6 KUMKM), D.I. Yogyakarta (3 KUMKM), Nusa Tenggara Barat (7 KUMKM) dan Bali (5 KUMKM). Kegiatan ini merupakan program bimbingan yang berkesinambungan bagi Koperasi dan UMKM yang berkomitmen untuk dibimbing secara intensif oleh para konsultan/tenaga ahli SNI, ISO 9001:2008, maupun Konsultan HACCP.

Sertifikasi standardisasi mutu (SNI/ISO/HACCP), kegiatan ini dilaksanakan setelah KUMKM menerapkan persyaratan standar yang ada dan selesai menyusun dokumen persyaratan sertifikasi, KUMKM akan didaftarkan ke Lembaga Sertikasi untuk memperoleh sertifikat ISO atau HACCP yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah KUMKM memperoleh sertifikat standar (SNI/ISO/HACCP) mereka harus menyiapkan biaya untuk aktivitas surveilence/audit tahunan dari lembaga sertifikasi. Fasilitasi pemberian Sertifikat ISO 9001:2008, SNI, HACCP tersebut menyebabkan peningkatan omset lebih kurang Rp. 15.000.000,- per/UKM/bulan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 (dua) orang per/UKM/tahun.

Tabel III.11. Capaian Fasilitasi Pendaftaran Standardisasi Mutu dan Sertifikasi

Produk Tahun 2016

No Uraian Kegiatan Jumlah UMKM 1 Sertifikasi SNI, ISO/HACCP 40 2 Sertifikasi Halal 75 3 Sertifikasi Hak Merek 237 4 Sertifikasi Hak Cipta 1.000

Total 1.352

Sasaran strategis dalam perjanjian kinerja turut berkontribusi terhadap sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam




67

meningkatan daya saing UMKM dan Koperasi 2015-2019 dimana jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk secara kumulatif 5 tahun memiliki target 10.000 UMKM, hingga tahun 2016 ini telah tercapai target sebesar 50,06%. Dimana pada tahun 2015 tercapai 3.654 UMKM dan pada tahun 2016 sebanyak 1.325 UMKM yang difasilitasi untuk menerapan HaKI, standardisasi mutu dan kemasan/identitas produk, praktek produksi yang baik, serta sertifikasi produk.

Berdasarkan target /sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016, untuk target pendampingan fasilitasi dalam sertifikasi dan mutu produk, karena pemotongan anggaran maka mengalami penurunan target dari 500 KUMKM menjadi 400 KUMKM. Sedangkan untuk pendampingan fasilitasi dalam merek dan kemasan juga mengalami penurunan menjadi 300 KUMKM yang semula 350 KUMKM. Sedangkan target fasilitasi sertifikasi yang dapat berbentuk Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll dari target awal 1.000 KUMKM yang kemudian direvisi menjadi 1.200 KUMKM dapat mencapai target bahkan lebih hingga terfasilitasi mencapai 1.352 KUMKM. Namun, jumlah tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2.000 UMKM

Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk belum mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu yang seharusnya berjumlah 2.000 UMKM di tahun 2016 hanya mencapai 1.325 UMKM. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang mengharuskan target UMKM yang fasilitasi Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk ikut terpangkas.

a. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Hak Merek)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka




68

mengembangkan bidang desain dan teknologi pelu dilakukan upaya untuk mendorong UMKM memperoleh Sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor: M.HH-12.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor: 07/KB/M.KUKM/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan adanya Nota Kesepahamaan tersebut, maka Fasilitasi Pendampingan dan Pemberian Insentif Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk KUMKM khususnya Hak Cipta dan Hak Merek menjadi lebih disederhanakan khususnya mengenai perizinan, prosedur, waktu dan biaya dalam pemberian Hak Cipta dan Hak Merek produk KUMKM.

Waktu Pendaftaran Hak Cipta yang semula selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berubah menjadi 11 (sebelas) hari, bahkan secara On-Line apabila dokumen lengkap dapat dilakukan 1 (satu) Jam. Biaya Pendaftaran Hak Cipta KUMKM yang semula sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena adanya insentif khusus dalam bentuk pemotongan harga bagi KUMKM.




69

Gambar III.5. Penyerahan Sertifikat Hak Merk dan Hak Cipta

oleh Menteri Koperasi dan UKM

Dalam kaitan itu, fasilitasi yang diberikan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM adalah Mendaftarkan Hak Cipta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi setiap ciptaan UMKM. Dengan demikian pengajuan pendaftaran hak cipta KUMKM melalui fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM tidak dikenakan biaya (Gratis) dan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk Pendaftaran Hak Merek KUMKM memang belum dapat disederhanakan prosesnya sehingga waktu pendaftaran belum dapat diperpendek tapi untuk biaya pendaftaran sudah diberikan insentif khusus dalam bentuk pemotongan harga, yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berubah menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Merek.

Pada Tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 1.000 UKM Penerima Sertifikat Hak Cipta dan 237 UKM untuk Pendaftaran Sertifikat Hak Merek. Fasilitasi pemberian Hak Cipta tersebut menyebabkan peningkatan omset lebih kurang Rp 10.000.000,- per/UKM/bulan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 (dua) orang per/UKM/tahun. Sedangkan Fasilitasi pemberian Hak Merek tersebut menyebabkan peningkatan omset lebih kurang Rp. 19.000.000,- per/UKM/bulan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5 (lima) orang per/UKM/tahun.




70

b. Fasilitasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Globalisasi sistem perdagangan saat ini telah

menyebabkan perubahan dalam segi persaingan maupun perilaku produsen dan konsumen. Tuntutan akan standar mutu produk yang tinggi, jaminan keamanan dan asal usul produk menjadi perhatian masyarakat Internasional termasuk komunitas masyarakat muslim yang meminta akan kehalalan produk yang dikonumsinya. Seiring dengan itu pasar Produk halal berkembang dan menjadi wahana yang menjanjikan keuntungan.

Gambar III.6. Penerima Sertifikasi Halal Produk KUMKM

Sertifikat halal atas produk merupakan pemenuhan hak

konsumen muslim sekaligus pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mendefinisikan bahwa Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jaminan Produk Halal adalah Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, sedangkan Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.




71

Pada tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM telah menfasilitasi 75 UKM dari 14 Propinsi/DI yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat dari 840 UKM yang diusulkan oleh Daerah. Terbatasnya jumlah yang difasilitasi sertifikasi Halal dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia sebelum dilakukan Sertifikasi labelisasi halal dilaksanakan. Fasilitasi pemberian Labelisasi Halal tersebut menyebabkan peningkatan omset lebih kurang Rp. 12.000.000,- per/UKM/bulan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang per/UKM/tahun.

Biaya Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada setiap Propinsi/DI berbeda jumlahnya sesuai tarif yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI setempat. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal kepada UMKM yang memenuhi peraratan. Dengan demikian UMKM yang mengajukan Sertifikasi dan Labelisasi Halal melalui fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM tidak dikenakan biaya (Gratis).

Sebelum pelaksanaan Sertifikasi UKM terlebih dahulu diberikan Bimbingan Teknis dan Konsultasi dalam rangka pemberkasan dokumen. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melalui Asdep Standardisasi dan Sertifikasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Konsultasi kepada 300 KUMKM di 6 (enam) Propinsi yaitu Banten, Lampung, Kepulauan Riau, Jambi, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.




72

Gambar III.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Sertifikasi Halal

Produk KUMKM

G. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Persentase kontribusi pendapatan anggota (SHU) koperasi dan pelaku UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

0,5% 0,64% 128%

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Semakin besar transaksi (usaha dan




73

modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Tabel III.12. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Indonesia

Tahun 2011-2016

Tahun Anggota (orang)

SHU (Rp. Juta)

2011 30.849.913 6.336.480,97 2012 33.869.439 6.661.925,53 2013 35.258.176 8.110.179,69 2014 36.443.953 14.898.647,12 2015 37.783.160 17.320.663,92 2016 25.547.646 7.766.085,40


Koperasi di Indonesia pada tahun 2015 yang berjumlah 212.135 unit, memiliki jumlah anggota sebanyak 37.783.160 orang dengan total SHU sebesar Rp. 17.320.663,92 juta atau rata-rata SHU sebesar Rp. 458.422,85,- per anggota per tahun. Sedangkan jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 208.165 unit, memiliki jumlah anggota sebanyak 25.547.646 orang dengan total SHU sebesar Rp. 7.766.085,40 juta atau rata-rata SHU sebesar Rp. 303.984,38,- per anggota per tahun. Persentase rata-rata SHU koperasi per anggota tahun 2016 adalah mengalami penurunan sebesar 33,69% dibanding tahun 2015.

Penurunan pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi ini masih merupakan dampak sementara dari reformasi koperasi, yaitu pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak berkualitas melalui pembubaran koperasi agar secara perlahan terseleksi koperasi yang berkualitas saja. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang




74

jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

Berdasarkan data International Monetary Fund World Economic Outlook, pendapatan perkapita Indonesia tahun 2016 adalah sebesar US$ 3.636/tahun atau sebesar Rp. 47.268.000,-/tahun (kurs Rp. 13.000,-). Sedangkan rata-rata SHU koperasi adalah sebesar Rp. 303.984,38,- per anggota per tahun. Kontribusi SHU koperasi terhadap pendapatan perkapita pada tahun 2016 adalah sebesar 0,64%. Nilai tersebut merupakan kontribusi pendapatan SHU koperasi dari individu sebagai anggota koperasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H. Sasaran Strategis 8: Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2016 Realisasi

2016 Capaian

2016 Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM

B BB 100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

B B 100%

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Koperasi dan UKM

3,00 1,13 37,66%

Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM

WTP WTP 100%

1. Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya instansi

pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan




75

pembaharuan serta perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan upaya penataan terhadap sistem penyelanggaraan pemerintah dimana anggaran tidak hanya menjadi efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koperasi dan UKM diperoleh dari Indeks RB dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: a) Organisasi; organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing) b) Tatalaksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance




76

c) SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

d) Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif

e) Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebeas dari KKN

f) Akuntabilitas; meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

g) Pelayanan Publik; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

h) Budaya Kerja Aparatur (culture-set and mind-set); birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Berdasarkan Surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor: B/79/M.RB.06/2017, tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2017, nilai Indeks RB Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 adalah 71,53 dengan kategori “BB”. Nilai ini lebih baik dari nilai Indeks RB tahun 2015 yaitu 66,24 dengan kategori “B”. Berikut ini rincian capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2016:

Tabel III.13. Nilai Reformasi Birokrasi

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2016

Komponen Penilaian 2015 2016 Bobot Nilai Bobot Nilai

A. Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,66 5,00 3,53 2 Penataan Peraturan

Perundang-undangan 5,00 3,13 5,00 3,13

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,84 6,00 2,84

4 Penataan Tata Laksana 5,00 3,21 5,00 3,21 5 Penataan Sistem Manajemen

SDM 15,00 8,41 15,00 12,61

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 6,00 4,35 7 Penguatan Pengawasan 12,00 8,59 12,00 8,22




77

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,59 6,00 3,01

Total Komponen Pengungkit 60,00 38,79 60,00 40,69 B. Komponen Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 7,91 14,00 8,07 2 Survei Internal Integritas

Organisasi 6,00 4,75 6,00 4,89

3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,53 7,00 6,16

4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 3,00 5 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,35 10,00 8,73 Total Komponen Hasil 40,00 27,51 40,00 30,84 Indeks RB 100,00 66,24 100,00 71,53

Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan RB di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, antara lain:

a) Telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Koperasi dan UKM yang tidak harmonis/sinkron berikut dengan status hukumnya;

b) Manajemen SDM telah mulai ditata melalui perencanaan kebituhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen pegawai (CPNS dan JPT) secara terbuka dan kompetitif, dan rencana pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berdasarkan analisa kebutuhan diklat;

c) Penyempurnaan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 sehingga berorientasi hasil;

d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal telah berjalan cukup baik;

e) Inovasi Pelayanan berupa pelayanan Badan Hukum Koperasi secara online untuk meningkatkan transparansi, mempermudah, dan mempercepat akses pelayanan, serta mencegah penyimpangan.

Dalam rangka guna lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkembangkan budaya berkinerja di




78

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu: a) Menyusun dan menyempurnakan rencana kerja masing-

masing Pokja secara rinci disertai ukuran dan target yang jelas sesuai dengan roadmap yang telah disusun, kemudian harus dipantau dan dievaluasi secara berkala;

b) Meningkatkan internalisasi program dan hasil pelaksanaan RB melalui berbagai media komunikasi, seperti website, buletin, reform corner, dan lainnya agar semua komponen di dalam dan di luar instansi mendukung terlaksananya kebijakan RB;

c) Mendorong perwujudan budaya kerja positif dengan mengefektifkan agen perubahan untuk menyusun rencana aksi dan inovasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik;

d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk;

e) Menyelesaikan evaluasi organisasi terhadap unit kerja yang belum dievaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengajukan perubahan organisasi kepada Kementerian PANRB;

f) Menyusun dan menyempurnakan Peta Proses Bisnis antar dan inter unit kerja di semua level dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit guna meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi bisnis proses dan SOP untuk menilai efektivitas dalam pemberian layanan;

g) Menyusun cascading kinerja melalui PK secara berjenjang dari level jabatan yang paling tinggi sampai tingkat individu guna memastikan kontribusi kinerja dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level diatasnya;




79

h) Mengefektifkan penggunaan PK individu sebagai instrumen penilaian kinerja pegawai dengan lemakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, serta perlu diterapkan reward and punishment yang mampu mendorong semangat individu untuk berkinerja;

i) Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di tingkat unit kerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;

j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan pengawasan secara berkala untuk mengukur progres penerapannya dan memperoleh informasi mengenai kendala yang harus diselesaikan;

k) Menetapkan standar pelayanan, SOP, dan Maklumat Layanan pada semua jenis layanan agar pemberian layanan dapat dikelola secara efektif dan efisien;

l) Meningkatkan budaya layanan prima para petugas layanan serta membangun sistem reward and punishment dalam rangka memotivasi petugas/pejabat memberikan layanan prima; dan

m) Melakukan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakholder.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/579/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM oleh pada tahun 2016 mendapatkan kriteria B atau Baik dengan nilai 60,96, hasil ini sesuai dengan target. Hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan penilaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun




80

2015 yang kriterianya CC dengan nilai 57,61. Dengan nilai tersebut Kementerian Koperasi dan UKM telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah menunjukkan adanya perbaikan dan juga kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koperasi dan UKM sudah mulai dibangun, namun masih memerlukan banyak perbaikan lebih lanjut. Berikut ini perkembangan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014-2016:

Tabel III.14. Nilai Akuntabilitas Kinerja


Komponen Penilaian 2014 2015 2016

Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Perencanaan Kinerja 35 21,26 30 17,50 30 20,28 Pengukuran Kinerja 20 10,62 25 15,48 25 15,54 Pelaporan Kinerja 15 9,64 15 9,67 15 9,51 Evaluasi Internal 10 5,81 10 5,83 10 5,54 Capaian Kinerja 20 9,17 20 9,12 20 10,09 Nilai Hasil Evaluasi 100 56,50 100 57,61 100 60,96 Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC B

Uraian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM oleh pada tahun 2016 secara singkat meliputi: a. Renstra 2015-2019 dan PK 2016 tingkat Kementerian dan unit

kerja telah disusun selaras dengan RPJMN, namun belum sepenuhnya berorientasi pada hasil;

b. IKU telah ditetapkan secara formal, namun masih terdapat ketidakselarasan antara indikator yang ada di dalam IKU dengan indikator di dalam Renstra dan PK, serta IKU belum sepenuhnya merupakan core business dan berorientasi outcome;




81

c. Cascading kinerja berjenjang dari Eselon I hingga Eselon IV belum disusun sehingga belum terlihat kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang terhadap pencapaian kinerja level diatasnya;

d. Proses pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi, sehingga pelaksanaan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi belum efektif dan efisien;

e. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi akuntabilitas pencapaian kinerja dan keuangan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja;

f. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Aparat Pengawas Internal perlu ditingkatkan agar juga mampu memberikan rekomendasi perbaikan penerapan manajemen kinerja sesuai kondisi masing-masing unit.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM mencakup: a. Perencanaan program dan kegiatan

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 telah direvisi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

IKU Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016-2019 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/Kep/M.KUKM/VII/2016 tentang Indikator Kinerja Utama




82

Tahun 2016-2019 di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Telah disusun Perjanjian Kinerja dari Unit Kerja Eselon I/Satker BLU yang mencakup program kegiatan, indikator kinerja, dan target.

b. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Unit Kerja Eselon I/Satker BLU melalui

analasis capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

Pengukuran kinerja individu pegawai melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian Koperasi dan UKM.

c. Pelaporan Kinerja Menyajikan analisa dan evaluasi capaian kinerja dengan

membandingkan antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan target tahun berjalan, target sampai akhir RPJMN/Rencana Strategis dan prestasi tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Kinerja Pada tahun 2016 telah dilaksanakan monitoring dan

evaluasi kinerja yang menjangkau program/kegiatan strategis setiap Unit Kerja Eselon I/Satker BLU di daerah.

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: a. Mempertajam IKU unit kerja agar berorientasi pada hasil dan

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta merupakan turunan langsung dari IKU Kementerian;

b. Menyusun cascading kinerja melalui penyusunan PK secara berjenjang mulai dari level Kementerian sampai dengan level Eselon IV guna memastikan kontribusi kinerja dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level diatasnya;




83

c. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang telah disempurnakan;

d. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen PK;

e. Mereviu kembali IKU tingkat Kementerian dan unit kerja untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan adalah indikator kinerja yang merupakan core business dan berorientasi hasil;

f. Mengembangkan sistem aplikasi pengumpulan data kinerja dan anggaran yang sekaligus dapat digunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan dalam pemberian reward and punishment;

g. Menyusun Laporan Kinerja dengan menginformasikan capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK dan akuntabilitas keuangan beserta analisis keberhasilan dan kegagalan; dan

h. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP ditingkat unit kerja dengan meningkatkan kompetensi evaluator agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan professional judgement secara tepat.

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PAN dan RB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta




84

mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mewujudkannya pelayanan publik, Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan publik yang dilakukan terutama dalam hal pelayanan informasi. Pelayanan Informasi di Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui Call Center dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID). Pelayanan informasi penting sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi menjadi tolak ukur keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan good governance. Apabila tingkat kepuasan pelayanan publik tinggi maka pelayanan publik yang dilakukan berhasil dan bila sebaliknya maka pelayanan publik yang dilakukan kurang berhasil.

Tingkat kepuasan pelayanan publik dapat dijadikan masukan dalam peningkatan pelayanan publik kedepannya sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat mewujudkan good governance yang merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk tahun 2016 tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi Kementerian Koperasi mencapai 1,13 dari target 3,00 atau 37,66 %. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 rendah, ini merupakan hasil penilaian dari Ombudsman RI yang tertuang melalui surat Nomor: 1537/ORI-SRT/XI/2016 tanggal 24 November 2016, perihal Hasil Penilian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.




85

4. Opini BPK Prestasi indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan pada penilaian BPK terhadap kinerja keuangan Kementerian Koperasi dan UKM. Hal tersebut meliputi hasil pemeriksaan pada laporan realisasi anggaran sampai akhir tahun, catatan atas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat BPK Nomor 51/S/IV-XV/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk penilaian kewajaran laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 oleh BPK akan dilaksanakan pada awal-awal tahun 2017, sehingga capaian kinerja tahun 2016 belum terlaporkan. Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel III.15. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan


No. Tahun Opini BPK-RI 1 2011 WTP

2 2012 WTP - DPP

3 2013 WDP

4 2014 WTP

5 2015 WTP

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM harus terus




86

diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya agar bisa kembali mendapatkan opini audit WTP.

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Dalam kerangka penganggaran yang berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukanlah merupakan target alokasi anggaran. Perfomance Based Budget lebih memfokuskan pada kinerja daripada penyerapan anggaran itu sendiri. Akan tetapi berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, variabel dominan pendorong pertumbuhan perekonomian adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut.

Kegagalan dalam target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi iddle money. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- dengan nilai realisasi mencapai Rp. 957.651.014.539,- atau 89,88%. Pagu ini mengalami penurunan sebesar 12,70% jika dibandingkan pagu tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.497.929.962.000,- dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 88,15% atau sebanyak Rp. 1.320.429.041.707,-. Dalam rangka pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 107.787.701.461,- (10,12%), yang merupakan




87

penghematan/efisiensi (perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya). Untuk lebih jelasnya disampaikan alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2015-2016 pada Lampiran 7. Sedangkan untuk rekapitulasi realisasi anggaran tahun 2016 per triwulan pada masing-masing unit Eselon I dan satker BLU terlampir pada Lampiran 8 serta rincian realisasi anggaran tahun 2016 dan realisasi kinerja per triwulan per program terlampir pada Lampiran 9.

Tabel III.16.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.) %

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

216.869.063.000 177.896.093.252 82,03

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM

94.859.500.000 90.314.398.589 95,21

3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

515.717.217.000 480.128.639.865 93,10

4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

93.224.678.000 81.694.276.135 87,63

5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

144.768.258.000 127.617.606.698 88,15

JUMLAH 1.065.438.716.000 957.651.014.539 89,88 Sumber: Biro Keuangan per 31 Desember 2016

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:




88

1. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 656.134.658.000-, (61,58%) dengan realisasi sebesar Rp. 579.996.098.344,- (88,40%).

2. Kegiatan BLU sebesar Rp. 207.458.938.000,- (19,48%) dengan realisasi sebesar Rp. 188.935.326.393,- (91,03%).

3. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 98.405.120.000,- (9,24%) dengan realisasi sebesar Rp. 92.623.501.776,- (94,12%).

4. Kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 103.350.000.000,- (9,70%) dengan realisasi sebesar Rp. 96.096.088.026,- (92,98%).

Tabel III.17.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016

NO JENIS BELANJA

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.) %

1 Pegawai 122.604.916.000 91.829.320.990 74,90 2 Barang 807.634.237.000 740.334.610.654 91,67 3 Modal 135.199.563.000 125.487.082.895 92,82

JUMLAH 1.065.438.716.000 957.651.014.539 89,88 Sumber: Biro Keuangan per 31 Desember 2016

Pada tahun anggaran 2016, alokasi pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM per jenis belanja menunjukkan nilai terbesar untuk belanja barang, kemudian untuk belanja modal dan belanja pegawai. Sedangkan realisasi anggaran per jenis belanja paling besar adalah untuk belanja modal sebesar 92,82%, kemudian belanja barang sebesar 91,67% dan belanja pegawai sebesar 74,90%. Untuk lebih jelasnya disampaikan alokasi dan realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2015-2016 pada Lampiran 10.

Belum tercapainya target penyerapan anggaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekhawatiran yang berlebihan dari aparatur terkait dengan penggunaan anggaran; ada indikasi belum adanya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur; dan kurangnya pemahaman dari beberapa aparatur




89

terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya.

Kedepan dapat dilakukan beberapa hal guna meningkatkan realisasi penyerapan anggaran, antara lain meningkatkan peran Inspektorat sebagai pengawasan intern Kementerian Koperasi dan UKM maupun unit terkait dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Satker/BLU, dan meningkatkan kualitas konsep perencanaan dan mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.




90

Dari hasil penilaian dan evaluasi kinerja Kementerian Koperasi dan

UKM sampai dengan akhir tahun 2016 secara umum sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, yakni dengan melihat prestasi indikator-indikator utama Kementerian Koperasi dan UKM. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja utama dengan kinerja keuangan diperoleh hasil yang baik, capaian keduanya mendekati kesetaraan. Hal ini menunjukkan pengelolaan kinerja dan keuangan semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2016 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai 3 tujuan strategis dan 8 indikator kinerja tujuan. Dari 3 tujuan strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016. Dari 18 indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa indikator yang mencapai atau bahkan melebih target serta ada beberapa yang jauh tidak mencapai target. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut telah menjadi masukan dalam menyusun rencana program/kegiatan kedepannya (fungsi umpan balik).

2. Reformasi Koperasi dilaksanakan menggunakan pendekatan Rehabilitasi, Reorientasi, dan Pengembangan. Hal tersebut guna meningkatkan kualitas koperasi aktif, mengurangi koperasi tidak aktif, dan meningkatkan skala usaha koperasi. Dalam rangka reformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasi dan UMKM

BAB IVPENUTUP




91

melalui ODS dengan pemberian NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan, dalam prosesnya memberikan pengaruh terhadap jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, nilai SHU, dan nilai volume usaha koperasi pada tahun 2016. Untuk kedepannya, reformasi koperasi ini akan menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Tidak lagi berorientasi pada kuantitas, akan tetapi kualitas koperasi.

3. Program reformasi koperasi bertujuan untuk menghasilkan koperasi yang jauh lebih baik dan berkualitas sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi terus bertambah. Tercatat pada tahun 2015 nilai kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai Rp. 2.667.412,50 milyar atau 23,12%, yang terdiri dari kontribusi koperasi sebagai lembaga adalah sebesar Rp. 508.580,02 milyar atau 4,41% dan kontribusi koperasi sebagai anggota adalah sebesar Rp. 2.158.832,48 milyar atau 18,71%. Nilai kontribusi terhadap PDB Nasional ini diharapkan akan semakin meningkat seiring keberhasilan program reformasi koperasi yang saat ini terus gencar dilaksanakan.

4. Nilai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 adalah 60,96 atau berpredikat “B” (Baik). Sedangkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 adalah 71,53 dengan kategori “BB”.

5. Capaian kinerja keuangan (per 31 desember 2016) telah mencapai sebesar 89,88% atau sebanyak Rp. 957.651.014.539,- dari total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- dan penilaian BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di hampir seluruh unit kerja sehingga mampu mewujudkan upaya perbaikan manajemen pemerintahan yang lebih baik.




92

7. Pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui SAKIP di Kementerian Koperasi dan UKM yang diukur setiap bulan melalui sistem informasi teknologi, sehingga adanya transparansi data dan informasi kepada publik.

8. Kementerian Koperasi dan UKM telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun sebelumnya, yaitu:

a) Meningkatkan perencanaan kinerja dengan memanfaatkan sasaran dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penetapan target kinerja dalam perjanjian kinerja dan Rencana Aksi organisasi, serta memanfaatkan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja untuk menilai keberhasilan pimpinan unit kerja dibawahnya.

b) Menyempurnakan indikator kinerja agar bersifat outcome dengan merumuskan indikator menjadi lebih spesifik dan terukur.

c) Telah menjabarkan dan menurunkan (cascading) sasaran kinerja secara selaras sesuai yang ada pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

d) Peningkatan kualitas indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ke dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja.




93




94

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 95

Lam

pira

n 2.

Ke

kuat

an P

egaw

ai N

eger

i Sip

il Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Berd

asar

kan

Ting

kat P

endi

dika

n Te

rakh

ir da

n Je

nis

Kela

min

Ta

hun

2016

No

Unit

SD-S

MP

SMA

D II

I/

D IV

S1

S2

S3

To

tal

L P

L P

L P

L P

L P

L P

1 Se

kret

aria

t (da

n St

af A

hli)

10

0 50

9

3 5

63

46

17

5 1

0 20

9 2

Depu

ti Ke

lem

baga

an

2 0

9 3

3 0

23

36

9 4

1 0

90

3 De

puti

Pem

biay

aan

1 1

11

8 2

3 30

19

14

6

0 0

95

4 De

puti

Prod

uksi

dan

Pe

mas

aran

3

0 7

7 1

3 21

34

10

10

0

0 96

5 De

puti

Rest

rukt

uris

asi U

saha

0

0 10

4

2 0

41

19

13

5 0

0 94

6

Depu

ti Pe

ngem

bang

an S

DM

1 0

13

3 1

1 33

27

18

4

3 0

104

7 De

puti

Peng

awas

an

1 0

10

0 1

3 33

21

13

2

1 0

85

8 In

spek

tora

t 0

0 3

0 0

0 11

8

2 1

0 1

26

Tota

l 18

1

113

34

13

15

255

210

96

37

6 1

799



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 96

Lam

pira

n 3.

Tu

juan

, Sas

aran

Str

ateg

is, d

an I

ndik

ator

Kin

erja

Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Tahu

n 20

16

N

o Tu

juan

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Kin

erja

Ta

rget

1 Te

rcip

tany

a Ko

pera

si da

n UM

KM d

alam

per

luas

an

kese

mpa

tan

kerja

ser

ta

pem

erat

aan

pend

apat

an

Men

ingk

atny

a ju

mla

h te

naga

ke

rja y

ang

bera

sal d

ari p

elak

u Ko

pera

si da

n UM

KM

Prop

orsi

Jum

lah

Tena

ga K

erja

Ko

pera

si 7.

5%

Men

ingk

atny

a ju

mla

h, s

kala

da

n ka

pasit

as u

saha

kop

eras

i da

n UM

KM

Prop

orsi

jum

lah

kope

rasi

aktif

11

%

Men

ingk

atny

a pe

ndap

atan

dan

in

com

e m

asya

raka

t dar

i pel

aku

UMKM

Prop

orsi

UMKM

yan

g m

enga

kses

pem

biay

aan

form

al

deng

an ta

rget

seb

esar

25%

5%

2 Te

rwuj

udny

a Ko

pera

si da

n UM

KM d

alam

men

doro

ng

pertu

mbu

han

ekon

omi s

erta

pe

ngen

tasa

n ke

misk

inan

Terw

ujud

nya

tata

kel

ola

Orga

nisa

si da

n Ki

nerja

Ko

pera

si ya

ng p

rofe

siona

l, kr

edib

le d

an a

kunt

abel

Pers

enta

se K

oper

asi

(Ind

uk/n

asio

nal,

Seku

nder

/Pro

pins

i, Pr

imer

ka

b/Ko

ta y

ang

aktif

dan

RAT

)

33%




100

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM

Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

7,5%

2 Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Proporsi jumlah koperasi aktif

11%

3 Meningkatnya pendapatan dan income masyarakat dari pelaku UMKM

Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal dengan target sebesar 25%

5%

4 Terwujudnya tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang profesional, kredible dan akuntabel

Persentase Koperasi (Induk/nasional, Sekunder/Propinsi, Primer kab/Kota) yang aktif dan RAT

33%

Persentase Pertumbuhan rata-rata volume usaha Koperasi (Induk/nasional, Sekunder/Propinsi, Primer kab/Kota)

18%

Persentase Pertumbuhan Rata-rata jumlah anggota Koperasi (Induk/nasional, Sekunder/Propinsi, Primer kab/Kota)

10%

Persentase Koperasi (Induk/nasional, Sekunder/Propinsi, Primer kab/Kota) yang memiliki kategori sehat/berkualitas

10%




101

terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap koperasi

5 Terwujudnya Wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Persentase/Proporsi pertambahan jumlah wirausaha

10.000 Orang

Persentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif

0,35%

6 Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Nasional

Persentase kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB nasional

7,5%

Persentase rata-rata kontribusi UMKM ekspor non-migas

7%

Persentase rata-rata pertambahan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi

10,5%

Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk dengan target sebanyak 10.000 unit

2.000 UMKM

7 Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Persentase kontribusi pendapatan anggota (SHU) koperasi dan pelaku UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

0,5%

8 Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM

B




102

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

B

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Koperasi dan UKM

3,00

Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM

WTP



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 10

3

Lam

pira

n 5.

Ca

paia

n Ki

nerj

a Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Tahu

n 20

16

N

o Sa

sara

n St

rate

gis

No

Indi

kato

r Kin

erja

Ta

rget

Re

alis

asi

Capa

ian

1 M

enin

gkat

nya

jum

lah

tena

ga k

erja

ya

ng b

eras

al d

ari p

elak

u Ko

pera

si da

n UM

KM

1 Pr

opor

si Ju

mla

h Te

naga

Ker

ja

Kope

rasi

7,5%

0,

29%

3,

87%

2 M

enin

gkat

nya

jum

lah,

ska

la d

an

kapa

sitas

usa

ha k

oper

asi d

an

UMKM

2 Pr

opor

si ju

mla

h ko

pera

si ak

tif

11%

72

,44%

65

8,55

%

3 M

enin

gkat

nya

pend

apat

an d

an

inco

me

mas

yara

kat d

ari p

elak

u UM

KM

3 Pr

opor

si UM

KM y

ang

men

gaks

es

pem

biay

aan

form

al d

enga

n ta

rget

seb

esar

25%

5%

0,9%

18

%

4 Te

rwuj

udny

a ta

ta k

elol

a Or

gani

sasi

dan

Kine

rja K

oper

asi

yang

pro

fesio

nal,

kred

ible

dan

ak

unta

bel

4 Pe

rsen

tase

Kop

eras

i (I

nduk

/nas

iona

l, Se

kund

er/P

ropi

nsi,

Prim

er

kab/

Kota

) yan

g ak

tif d

an R

AT

33%

5,

55%

16

,82%

5 Pe

rsen

tase

Per

tum

buha

n ra

ta-

rata

vol

ume

usah

a Ko

pera

si

(Ind

uk/n

asio

nal,

18%

-3

6,59

%

-203

,28%



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 10

4

Seku

nder

/Pro

pins

i, Pr

imer

ka

b/Ko

ta)

6 Pe

rsen

tase

Per

tum

buha

n Ra

ta-

rata

jum

lah

angg

ota

Kope

rasi

(I

nduk

/nas

iona

l, Se

kund

er/P

ropi

nsi,

Prim

er

kab/

Kota

)

10%

-3

0,90

%

-309

%

7 Pe

rsen

tase

Kop

eras

i (I

nduk

/nas

iona

l, Se

kund

er/P

ropi

nsi,

Prim

er

kab/

Kota

) yan

g m

emilik

i ka

tego

ri se

hat/b

erku

alita

s te

rhad

ap ti

ngka

t per

seps

i m

asya

raka

t ter

hada

p ko

pera

si

10%

10

%

100%

5 Te

rwuj

udny

a W

iraus

aha

dari

pela

ku U

MKM

yan

g ta

nggu

h da

n m

andi

ri

8 Pe

rsen

tase

/Pro

pors

i pe

rtam

baha

n ju

mla

h w

iraus

aha

10.0

00

Oran

g 10

.800

Or

ang

108%

9 Pe

rsen

tase

UM

KM y

ang

berp

oten

si tu

mbu

h da

n in

ovat

if 0,

35%

0,

22%

62

,86%



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 10

5

6 M

enin

gkat

nya

UMKM

dal

am

berk

ontri

busi

pada

per

ekon

omia

n Da

erah

dan

Nas

iona

l

10

Pers

enta

se k

ontri

busi

UMKM

da

lam

PDR

B da

n PD

B na

siona

l 7,

5%

1,07

%

14,2

7%

11

Pers

enta

se ra

ta-r

ata

kont

ribus

i UM

KM e

kspo

r non

-mig

as

7%

0,05

%

0,71

%

12

Pers

enta

se ra

ta-r

ata

perta

mba

han

kont

ribus

i UM

KM

dan

Kope

rasi

dala

m in

vest

asi

10,5

%

-2,1

4%

-20,

38%

13

Jum

lah

UMKM

dan

Kop

eras

i ya

ng m

ener

apka

n st

anda

rdisa

si m

utu

dan

serti

fikas

i pro

duk

deng

an ta

rget

seb

anya

k 10

.000

un

it

2.00

0 UM

KM

1.35

2 UM

KM

67,6

%

7 M

enin

gkat

nya

Kope

rasi

dan

UMKM

da

lam

pen

ingk

atan

kes

ejah

tera

an

mas

yara

kat

14

Pers

enta

se k

ontri

busi

pend

apat

an a

nggo

ta (S

HU)

kope

rasi

dan

pela

ku U

MKM

da

lam

pen

ingk

atan

ke

seja

hter

aan

mas

yara

kat

0,5%

0,

64%

12

8%

8 Ka

pasit

as o

rgan

isasi

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

15

In

deks

Ref

orm

asi B

irokr

asi

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

B

BB

100%

16

Nila

i Aku

ntab

ilitas

Kin

erja

Ke

men

teria

n Ko

pera

si da

n UK

M

B B

100%



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 10

6

17

Ting

kat K

epua

san

Mas

yara

kat

terh

adap

pel

ayan

an

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

3,00

1,

13

37,6

6%

18

Opin

i BPK

dan

Pub

lik te

ntan

g La

pora

n at

as K

iner

ja K

euan

gan

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

WTP

W

TP

100%



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesi

a

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

107

Lam

pira

n 6.

Ko

ntrib

usi R

ata-

Rata

Eks

por K

UKM

mel

alui

Pam

eran

Lua

r Neg

eri T

ahun

201

6

051015202530

0

200.

000.

000

400.

000.

000

600.

000.

000

800.

000.

000

1.00

0.00

0.00

0

1.20

0.00

0.00

0

1.40

0.00

0.00

0

1.60

0.00

0.00

0

Tran

saks

i Rite

lJu

mla

h UK

M



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesia

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teria

n K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

108

NO

PAM

ERAN

W

AKTU

PE

LAKS

A-NA

AN

KATE

GORI

PR

ODUK

UK

M

STAN

D R

ITEL

O

RDER

O

MZE

T

ORD

ER S

ETEL

AH

PAM

ERAN

(E

KSPO

R)

KONT

RI-

BUSI

UM

KM

PADA

EK

SPOR

20

15

2016

1 M

ALAY

SIA

INTE

RNAT

IONA

L HA

LAL

SHOW

CASE

29

MAR

ET -

2 AP

RIL

PROD

UK H

ALAL

28

14

12

5.57

5.00

0

9.36

6.24

0.00

0

38.7

35.2

46.1

21

39.8

96.7

04.1

56

4.32

6.80

5.38

0

11%

2 VI

ETNA

M L

IFES

TYLE

18

- 21

APR

IL

FASH

ION

& LI

FEST

YLE

16

8 24

5.47

3.87

5

4.18

6.77

1.88

0

20.8

91.2

82.0

00

20.4

53.2

42.0

00

7.45

6.25

0.00

0

36%

3 HO

NG K

ONG

GIFT

S &

PREM

IUM

FAI

R 27

- 30

APR

IL

GIFT

S &

HAND

ICRA

FT

10

6 51

9.57

4.50

0

5.11

2.45

0.00

0

4.50

9.28

9.18

5

4.51

2.00

0.00

0

1.56

9.24

6.72

5

35%

4 IN

TERN

ATIO

NAL

DESI

GN

EXHI

BITI

ON (I

NDEX

) DUB

AI

23 -

26 M

EI

FURN

ITUR

E &

HOM

E DÉ

COR

10

8

1.0

39.5

00.0

00

2.57

8.50

0.00

0

17.4

82.0

65.5

00

19.8

43.2

41.2

24

10.3

45.9

54.2

50

52%

5 IN

DONE

SIA

WEE

KEND

28

- 29

MEI

M

ULTI

PRO

DUK

10

10

409.

860.

000

-

7.

430.

000.

000

8.

080.

000.

000

14

3.00

0.00

0

2%

6 IN

TERN

ATIO

NAL

HIJA

B FA

IR

29 M

EI -

2 JU

NI

FESY

EN M

USLI

M 24

12

61

4.79

0.00

0

248.

490.

000

24

.725

.000

.000

30

.269

.000

.000

61

5.00

0.00

0

2%

7 NY

NOW

21

- 24

AG

USTU

S KE

RAJI

NAN

& HO

ME

DÉCO

R

6 5

99.2

92.5

00

4.29

5.70

0.00

0

2.17

1.10

7.00

0

2.57

1.82

9.00

0

1.19

3.26

0.00

0

46%

8 TO

KYO

INTE

RNAT

IONA

L GI

FT

SHOW

(TIG

S)

7-9

SEPT

EMBE

R GI

FTS

& HA

NDIC

RAFT

8

5 19

7.16

1.86

0

1.73

9.64

0.00

0

4.23

0.00

0.00

0

4.65

0.00

0.00

0

652.

000.

000

14

%

9 CH

INA

INTE

RNAT

IONA

L SM

ALL

AND

MED

IUM

EN

TERP

RISE

FAI

R (C

ISM

EF)

10-1

3 OK

TOBE

R M

ULTI

PRO

DUK

20

20

617.

750.

000

2.

225.

000.

000

37

.943

.600

.000

46

.120

.000

.000

6.

254.

000.

000

14

%

10

MAN

ILA

FAM

E 20

- 22

OK

TOBE

R GI

FTS

& HA

NDIC

RAFT

14

14

1

.345

.950

.000

1.

480.

000.

000

12

.405

.000

.000

12

.650

.000

.000

4.

870.

000.

000

38

%

11

DECO

FAI

R JE

DDAH

7

– 10

NO

VEM

BER

FURN

ITUR

E &

HOM

E DÉ

COR

60

5.00

0.00

0 -

- -

- -

12

HALA

L EX

PO JA

PAN

22 -

23

NOVE

MBE

R HA

LAL

& M

OSLE

M

FASH

ION

6 3

102.

690.

000

27

4.06

2.50

0

- -

- 0%

TOTA

L 15

2 10

5 6.

022.

617.

735

31.5

06.8

54.3

80

25

%



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesia

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

109

Lam

pira

n 7.

Al

okas

i dan

Rea

lisas

i Ang

gara

n

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

Ta

hun

2015

-201

6

No

Unit/

Satk

er

Tahu

n 20

15

Tahu

n 20

16

Pagu

(Rp)

Re

alisa

si (R

p)

%

Pagu

(Rp)

Re

alisa

si (R

p)

%

1 De

puti

Kele

mba

gaan

43

.488

.580

.000

28

.313

.341

.159

65

,11

31.2

56.9

05.0

00

25.9

66.7

74.5

07

83,0

8

2 De

puti

Pem

biay

aan

18

3.39

0.87

0.00

0 17

5.29

7.71

9.88

5 95

,59

59.8

88.3

73.0

00

52.4

60.8

32.4

58

87,6

0

3 De

puti

Prod

uksi

dan

Pem

asar

an

180.

948.

679.

000

171.

860.

915.

284

94,9

8 57

.421

.790

.000

49

.809

.916

.438

86

,74

4 De

puti

Rest

rukt

urisa

si Us

aha

82

.130

.550

.000

68

.934

.204

.725

83

,93

33.0

54.0

33.0

00

28.7

20.3

00.1

71

86,8

9

5 De

puti

Peng

emba

ngan

SDM

13

9.48

0.78

1.00

0 13

3.19

8.56

6.30

0 95

,50

136.

339.

729.

000

132.

558.

056.

225

97

,23

6 De

puti

Peng

awas

an

36.7

68.8

00.0

00

32.0

03.0

98.0

28

87,0

4 31

.755

.549

.000

28

.352

.032

.502

89

,28

7 Se

kret

aria

t 26

5.56

2.66

2.00

0 22

9.21

3.88

9.80

7 86

,31

270.

469.

063.

000

229.

893.

166.

341

85

,00

8 DE

KOPI

N 50

.000

.000

.000

44

.156

.015

.865

88

,31

35.9

49.2

16.0

00

32.2

35.0

19.7

02

89,6

7

9 De

kons

entr

asi

324.

707.

100.

000

269.

986.

445.

142

83,1

5 98

.405

.120

.000

92

.623

.501

.776

94

,12



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesi

a

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

110

10

Tuga

s Pem

bant

uan

3.10

0.00

0.00

0 2.

966.

885.

074

95,7

1 10

3.35

0.00

0.00

0 96

.096

.088

.026

92

,98

11

LPDB

-KUM

KM

115.

365.

000.

000

98.0

57.3

49.6

41

85,0

0 11

5.36

5.00

0.00

0 10

6.42

2.83

0.35

7

92,2

5

12

LLP-

KUKM

72

.986

.940

.000

72

.986

.940

.000

90

,66

92.1

83.9

38.0

00

82.5

12.4

96.0

36

89,5

1

To

tal

1.49

7.92

9.96

2.00

0 1.

320.

429.

041.

707

88,1

5 1.

065.

438.

716.

000

957.

651.

014.

539

89,8

8

Kete

rang

an:

Pa

da T

ahun

201

5, D

eput

i Pro

duks

i dan

Pem

asar

an m

erup

akan

pen

ggab

unga

n da

ri De

puti

Prod

uksi

deng

an D

eput

i Pem

asar

an d

an J

arin

gan

Usah

a

Pada

Tah

un 2

015,

Dep

uti P

enga

was

an m

asih

ber

nam

a De

puti

Peng

kajia

n Su

mbe

rday

a UK

MK



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesi

a

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

111

65,1

1

95,5

9 94

,98

83,9

3 95

,5

87,0

4 86

,31

88,3

1 83

,15

95,7

1 85

90

,66

020406080100

120

0

50.0

00.0

00.0

00

100.

000.

000.

000

150.

000.

000.

000

200.

000.

000.

000

250.

000.

000.

000

300.

000.

000.

000

350.

000.

000.

000

Alok

asi d

an R

ealis

asi A

ngga

ran

Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM T

ahun

201

5

Pagu

201

5Re

alisa

si 20

15%



Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h

Rep

ublik

Indo

nesi

a

La

pora

n K

iner

ja T

ahun

201

6 K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

112

83,0

8

87,6

86

,74

86,8

9

97,2

3

89,2

8

85

89,6

7

94,1

2 92

,98

92,2

5

89,5

1

7580859095100

0

50.0

00.0

00.0

00

100.

000.

000.

000

150.

000.

000.

000

200.

000.

000.

000

250.

000.

000.

000

300.

000.

000.

000

Alok

asi d

an R

ealis

asi A

ngga

ran

Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM T

ahun

201

6

Pagu

201

6Re

alisa

si 20

16%



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

3

Lam

pira

n 8.

Re

alis

asi A

ngga

ran

per T

riwul

an

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

Ta

hun

Angg

aran

201

6

No

Unit/

Satk

er

Pagu

(Rp)

Tr

iwul

an I

Triw

ulan

II

Triw

ulan

III

Triw

ulan

IV

Tota

l

Real

isasi

(Rp)

%

Re

alisa

si (R

p)

%

Real

isasi

(Rp)

%

Re

alisa

si (R

p)

%

Real

isasi

(Rp)

%

1 De

puti

Kele

mba

gaan

43

.488

.580

.000

2.

374.

997.

100

5,

82

8.04

1.93

1.75

0

25,7

3 10

.016

.916

.680

24

,54

5.53

2.92

8.97

7

17,7

0 25

.966

.774

.507

83

,08

2 De

puti

Pem

biay

aan

183.

390.

870.

000

4.43

7.33

5.56

9

5,59

18

.313

.213

.171

30

,58

11.3

29.8

17.2

99

14,2

7 18

.380

.466

.419

30

,69

52.4

60.8

32.4

58

87,6

0

3 De

puti

Prod

uksi

dan

Pem

asar

an

180.

948.

679.

000

3.37

2.48

9.22

8

4,46

22

.816

.789

.819

39

,74

12.2

91.4

61.9

26

16,2

4 11

.329

.175

.465

19

,73

49.8

09.9

16.4

38

86,7

4

4 De

puti

Rest

rukt

urisa

si Us

aha

82.1

30.5

50.0

00

3.68

1.30

9.50

0

8,40

12

.618

.043

.451

38

,17

7.54

6.20

7.37

0

17,2

2 4.

874.

739.

850

14

,75

28.7

20.3

00.1

71

86,8

9

5 De

puti

Peng

emba

ngan

SD

M

139.

480.

781.

000

20.9

79.2

59.4

25

11,9

3 68

.298

.615

.950

50

,09

23.6

15.0

00.9

50

13,4

2 19

.665

.179

.900

14

,42

132.

558.

056.

225

97

,23

6 De

puti

Peng

awas

an

36.7

68.8

00.0

00

1.51

2.94

9.10

5

3,54

11

.453

.274

.456

36

,07

7.26

0.32

2.03

5

16,9

8 8.

125.

486.

906

25

,59

28.3

52.0

32.5

02

89,2

8

7 Se

kret

aria

t 26

5.56

2.66

2.00

0 33

.263

.737

.980

11

,63

66.8

31.8

67.7

10

24,7

1 57

.506

.719

.772

20

,10

72.2

90.8

40.8

79

26,7

3 22

9.89

3.16

6.34

1

85,0

0

8 DE

KOPI

N 50

.000

.000

.000

47

2.90

7.50

0

1,00

10

.431

.594

.668

29

,02

9.22

3.76

5.68

4

19,5

7 12

.106

.751

.850

33

,68

32.2

35.0

19.7

02

89,6

7

9 De

kons

entra

si 32

4.70

7.10

0.00

0 9.

282.

667.

183

8,

20

26.2

09.1

51.4

20

26,6

3 21

.718

.677

.938

19

,18

35.4

13.0

05.2

35

35,9

9 92

.623

.501

.776

94

,12

10

Tuga

s Pem

bant

uan

3.10

0.00

0.00

0 -

0

1.34

5.73

3.06

8

1,30

22

.854

.805

.600

22

,11

71.8

95.5

49.3

58

69,5

7 96

.096

.088

.026

92

,98

11

LPDB

-KUM

KM

115.

365.

000.

000

8.52

7.84

5.52

7

7,39

35

.196

.600

.938

30

,51

23.1

15.0

82.6

22

20,0

4 39

.583

.301

.270

34

,31

106.

422.

830.

357

92

,25

12

LLP-

KUKM

72

.986

.940

.000

10

.986

.754

.618

11

,92

31.7

19.0

49.7

42

34,4

1 16

.810

.133

.056

18

,24

22.9

96.5

58.6

20

24,9

5 82

.512

.496

.036

89

,51

To

tal

1.49

7.92

9.96

2.00

0 98

.892

.252

.735

9,

28

313.

275.

866.

143

29,4

0 22

3.28

8.91

0.93

2 20

,96

322.

193.

984.

729

30,2

4 95

7.65

1.01

4.53

9 89

,88



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

4

83,0

8

87,6

86,7

486

,89

97,2

3

89,2

8

85

89,6

7

94,1

292

,98

92,2

5

89,5

1

7580859095100

01020304050607080

Real

isas

i Ang

gara

n pe

r Triw

ulan

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

Ta

hun

Angg

aran

201

6

Real

isasi

TW I

Real

isasi

TW II

Real

isasi

TW II

IRe

alisa

si TW

IVTo

tal R

ealis

asi



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

5

Lam

pira

n 9.

Ri

ncia

n La

pora

n pe

r Triw

ulan

per

Pro

gram

Ke

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Tahu

n 20

16

Triw

ulan

I

No

Nam

a Pr

ogra

m

Pagu

An

ggar

an (R

p)

Kine

rja [I

ndik

ator

Ki

nerja

Keg

iata

n (%

)]

Targ

et

Real

isasi

Ta

rget

Re

alisa

si

1 Pr

ogra

m D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an

Pela

ksan

aan

Tuga

s Tek

nis L

ainn

ya

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

231.

289.

216.

000

37.4

39.7

75.5

77

[16,

19 %

] 33

.411

.151

.676

[1

4,45

%]

25,7

5 25

,56

2 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an S

aran

a da

n Pr

asar

ana

Apar

atur

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

99.0

00.0

00.0

00

22.5

40.0

00.0

00

[22,

77 %

] 23

.054

.400

.015

[2

3,29

%]

22,7

7 17

,64

3 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an D

aya

Sain

g UM

KM d

an K

oper

asi

511.

597.

554.

000

55.9

71.2

92.1

41

[10,

94 %

] 73

.985

.294

.897

[1

4,46

%]

11,3

3

13,0

5

4 Pr

ogra

m P

engu

atan

Kel

emba

gaan

Ko

pera

si 11

1.93

2.39

3.00

0 4.

422.

460.

825

[3

,95

%]

4.79

9.61

0.33

3 [4

,29

%]

4,60

8,

44

5 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an P

engh

idup

an

Berk

elan

juta

n Be

rbas

is Us

aha

Mik

ro

164.

115.

728.

000

4.70

7.91

5.71

4 [2

,87

%]

5.19

9.25

1.62

5 [3

,17

%]

5,29

3,

19

Tota

l 1.

117.

934.

891.

000

125.

081.

444.

256,

50

[11,

19 %

] 14

0.44

9.70

8.54

6,00

[1

2,56

%]

13,7

7 14

,14

Kete

rang

an:

Belu

m a

da P

enye

suai

an A

ngga

ran/

Pem

oton

gan

dan

Pem

blok

iran

Angg

aran

Keg

iata

n te

rhad

ap P

agu

Angg

aran



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

6

Triw

ulan

II

No

Nam

a Pr

ogra

m

Pagu

An

ggar

an (R

p)

Kine

rja [I

ndik

ator

Ki

nerja

Keg

iata

n (%

)]

Targ

et

Real

isasi

Ta

rget

Re

alisa

si

1 Pr

ogra

m D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an

Pela

ksan

aan

Tuga

s Tek

nis L

ainn

ya

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

216.

869.

063.

000

100.

122.

896.

941

[46,

17 %

] 73

.651

.221

.682

[3

3,96

%]

49,6

9 43

,07

2 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an S

aran

a da

n Pr

asar

ana

Apar

atur

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

94.8

59.5

00.0

00

43.3

03.8

00.0

00

[45,

65 %

] 50

.428

.838

.849

[5

3,16

%]

45,7

0 50

,68

3 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an D

aya

Sain

g UM

KM d

an K

oper

asi

517.

330.

512.

000

193.

950.

991.

352

[37,

49 %

] 17

2.98

7.23

0.08

7 [3

3,44

%]

35,9

3 39

,81

4 Pr

ogra

m P

engu

atan

Kel

emba

gaan

Ko

pera

si 84

.221

.654

.000

36

.620

.998

.988

[4

3,48

%]

31.6

08.2

09.9

59

[37,

53 %

] 42

,41

42,9

3

5 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an P

engh

idup

an

Berk

elan

juta

n Be

rbas

is Us

aha

Mik

ro

64.0

18.2

58.0

00

31.4

91.6

59.5

70

[49,

19 %

] 27

.525

.035

.264

[4

3,00

%]

31,3

3 28

,36

Tota

l 97

7.29

8.98

7.00

0 40

5.49

0.34

6.85

1,20

[4

1,49

%]

356.

200.

535.

841,

00

[36,

45 %

] 39

,61

40,0

2

Kete

rang

an:

Terd

apat

Pen

yesu

aian

Ang

gara

n/Pe

mot

onga

n da

n Pe

mbl

okira

n An

ggar

an K

egia

tan

terh

adap

Pag

u An

ggar

an



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

7

Triw

ulan

III

No

Nam

a Pr

ogra

m

Pagu

An

ggar

an (R

p)

Kine

rja [I

ndik

ator

Ki

nerja

Keg

iata

n (%

)]

Targ

et

Real

isasi

Ta

rget

Re

alisa

si

1 Pr

ogra

m D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an

Pela

ksan

aan

Tuga

s Tek

nis L

ainn

ya

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

216.

869.

063.

000

167.

379.

125.

673

[77,

18 %

] 12

3.37

3.26

3.18

0 [5

6,89

%]

75,8

6 76

,88

2 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an S

aran

a da

n Pr

asar

ana

Apar

atur

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

94.8

59.5

00.0

00

76.4

60.0

00.0

00

[80,

60 %

] 61

.988

.051

.565

[6

5,35

%]

77,1

7 71

,98

3 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an D

aya

Sain

g UM

KM d

an K

oper

asi

515.

717.

217.

000

353.

536.

730.

808

[68,

55 %

] 34

5.59

4.31

8.80

3 [6

7,01

%]

78,3

3 69

,51

4 Pr

ogra

m P

engu

atan

Kel

emba

gaan

Ko

pera

si 93

.224

.678

.000

68

.518

.699

.688

[7

3,50

%]

51.1

23.4

94.1

92

[54,

84 %

] 73

,03

67,0

6

5 Pr

ogra

m P

enin

gkat

an P

engh

idup

an

Berk

elan

juta

n Be

rbas

is Us

aha

Mik

ro

144.

768.

258.

000

132.

024.

880.

910

[91,

20 %

] 53

.377

.902

.070

[3

6,87

%]

72,6

7 65

,17

Tota

l 1.

065.

438.

716.

000

797.

919.

437.

078,

30

[74,

89 %

] 63

5.45

7.02

9.81

0,00

[5

9,64

%]

76,4

8 70

,44

Kete

rang

an:

Blok

ir te

rhad

ap A

ngga

ran

Kegi

atan

tela

h di

buka

.



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

8

Triw

ulan

IV

No

Nam

a Pr

ogra

m

Pagu

An

ggar

an (R

p)

Kine

rja [I

ndik

ator

Ki

nerja

Keg

iata

n (%

)]

Kine

rja [I

ndik

ator

Ou

tcom

e (%

)]

Targ

et

Real

isasi

Ta

rget

Re

alisa

si

Targ

et

Real

isasi

1 Pr

ogra

m

Duku

ngan

M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n Tu

gas T

ekni

s La

inny

a Ke

men

teria

n Ko

pera

si da

n UK

M

216.

869.

063.

000

226.

156.

783.

500

[104

,28

%]

177.

447.

171.

195

[81,

82 %

] 10

0,00

98

,64

100,

00

98.7

5

2 Pr

ogra

m

Peni

ngka

tan

Sara

na d

an

Pras

aran

a Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

94.8

59.5

00.0

00

99.0

00.0

00.0

00

[104

,36

%]

90.3

14.3

98.5

89

[95,

21 %

] 10

0,00

98

,13

100,

00

100.

00

3 Pr

ogra

m

Peni

ngka

tan

Daya

Sai

ng

515.

717.

217.

000

451.

561.

935.

000

[87,

56 %

] 47

9.87

5.32

9.16

9 [9

3,05

%]

100,

00

97,0

1 10

0,00

98

.93



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 11

9

UMKM

dan

Ko

pera

si

4 Pr

ogra

m

Peng

uata

n Ke

lem

baga

an

Kope

rasi

93.2

24.6

78.0

00

93.2

24.6

78.0

00

[100

,00

%]

81.5

67.7

26.1

35

[87,

50 %

] 10

0,00

96

,70

100,

00

96.7

0

5 Pr

ogra

m

Peni

ngka

tan

Peng

hidu

pan

Berk

elan

juta

n Be

rbas

is Us

aha

Mik

ro

144.

768.

258.

000

152.

715.

592.

000

[105

,49

%]

127.

578.

605.

398

[88,

13 %

] 10

0,00

97

,24

100,

00

100.

00

Tota

l 1.

065.

438.

716.

000

1.02

2.65

8.98

8.50

0,00

[9

5,98

%]

956.

783.

230.

486,

00

[89,

80 %

] 99

.99

97,4

5 99

,99

98,9

3



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

0

Lam

pira

n 10

. Al

okas

i dan

Rea

lisas

i Ang

gara

n pe

r Jen

is B

elan

ja

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

Ta

hun

2015

-201

6

No

Jeni

s Be

lanj

a Ta

hun

2015

Ta

hun

2016

Pa

gu (

Rp)

Real

isas

i (Rp

) %

Pa

gu (

Rp)

Real

isas

i (Rp

) %

1 Pe

gaw

ai

148.

164.

225.

000

92

.318

.013

.018

62

,31

122.

604.

916.

000

91

.829

.320

.990

74

,90

2 Ba

rang

1.

174.

531.

680.

000

92

4.39

5.01

8.57

9

78,7

0 80

7.63

4.23

7.00

0

740.

334.

610.

654

91

,67

3 M

odal

38

.353

.903

.000

35

.337

.245

.433

92

,13

135.

199.

563.

000

12

5.48

7.08

2.89

5

92,8

2

4 Ba

ntua

n So

sial

316.

119.

617.

000

26

6.27

2.16

4.05

0

84,2

3 -

- -

Tota

l 1.

677.

169.

425.

000

1.31

8.32

2.44

1.08

0 78

,60

1.06

5.43

8.71

6.00

0

957.

651.

014.

539

89

,88

Kete

rang

an:

Pada

Tah

un A

ngga

ran

2016

tida

k te

rdap

at a

ngga

ran

bela

nja

Bant

uan

Sosia

l



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

1

148.

164.

225.

000

1.17

4.53

1.68

0.00

0

38.3

53.9

03.0

00

316.

119.

617.

000

122.

604.

916.

000

807.

634.

237.

000

135.

199.

563.

000

0

-17,

25%

-31,

24%

252,

51%

-100

,00%

-150

,00%

-100

,00%

-50,

00%

0,00

%

50,0

0%

100,

00%

150,

00%

200,

00%

250,

00%

300,

00%

0

200.

000.

000.

000

400.

000.

000.

000

600.

000.

000.

000

800.

000.

000.

000

1.00

0.00

0.00

0.00

0

1.20

0.00

0.00

0.00

0

1.40

0.00

0.00

0.00

0

Pega

wai

Bara

ngM

odal

Bant

uan

Sosia

l

Alok

asi P

agu

Angg

aran

per

Jen

is B

elan

jaKe

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Tahu

n 20

15-2

016

Pagu

tahu

n 20

15 (R

p)Pa

gu ta

hun

2016

(Rp)

% P

erub

ahan



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

2

92.3

18.0

13.0

18

924.

395.

018.

579

35.3

37.2

45.4

33

266.

272.

164.

050

91.8

29.3

20.9

90

740.

334.

610.

654

125.

487.

082.

895

0

-0,5

3%-1

9,91

%

255,

11%

-100

,00%

-150

,00%

-100

,00%

-50,

00%

0,00

%

50,0

0%

100,

00%

150,

00%

200,

00%

250,

00%

300,

00%

0

100.

000.

000.

000

200.

000.

000.

000

300.

000.

000.

000

400.

000.

000.

000

500.

000.

000.

000

600.

000.

000.

000

700.

000.

000.

000

800.

000.

000.

000

900.

000.

000.

000

1.00

0.00

0.00

0.00

0

Pega

wai

Bara

ngM

odal

Bant

uan

Sosia

l

Real

isas

i Ang

gara

n pe

r Jen

is B

elan

jaKe

men

teria

n Ko

pera

si d

an U

KM

Tahu

n 20

15-2

016

Real

isasi

tahu

n 20

15 (R

p)Re

alisa

si ta

hun

2016

(Rp)

% P

erub

ahan



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

3

Lam

pira

n 11

. Ju

mla

h Us

aha

Mik

ro, K

ecil,

Men

enga

h, d

an B

esar

Ta

hun

2009

-201

3

NO

INDI

KATO

R SA

TUAN

TA

HUN

2009

TA

HUN

2010

TA

HUN

2011

TA

HUN

2012

TA

HUN

2013

JUM

LAH

(%)

JUM

LAH

(%)

JUM

LAH

(%)

JUM

LAH

(%)

JUM

LAH

(%)

1 UN

IT U

SAHA

(A+B

) (U

nit)

52.7

69.4

26

54

.119

.971

55.2

11.3

96

56

.539

.560

57.9

00.7

87

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Uni

t) 52

.764

.750

99

,99

54.1

14.8

21

99,9

9 55

.206

.444

99

,99

56.5

34.5

92

99,9

9 57

.895

.721

99

,99

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Uni

t) 52

.176

.771

98

,88

53.5

04.4

16

98,8

6 54

.559

.969

98

,82

55.8

56.1

76

98,7

9 57

.189

.393

98

,77

- Us

aha

Kecil

(UK)

(U

nit)

546.

643

1,04

56

8.39

7 1,

05

602.

195

1,09

62

9.41

8 1,

11

654.

222

1,13

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (U

nit)

41.3

36

0,08

42

.008

0,

08

44,2

8 0,

08

48.9

97

0,09

52

.106

0,

09

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(U

nit)

4.67

6 0,

01

5,15

0,

01

4.95

2 0,

01

4.96

8 0,

01

5.06

6 0,

01

2 TE

NAGA

KER

JA (A

+B)

(Ora

ng)

98.8

85.9

97

10

0.99

1.96

2

104.

613.

681

11

0.80

8.15

4

117.

681.

244

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Ora

ng)

96.1

93.6

23

97,2

8 98

.238

.913

97

,27

101.

722.

458

97,2

4 10

7.65

7.50

9 97

,16

114.

144.

082

96,9

9

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Ora

ng)

89.9

60.6

95

90,9

7 91

.729

.384

90

,83

94.9

57.7

97

90,7

7 99

.859

.517

90

,12

104.

624.

466

88,9

- Us

aha

Kecil

(UK)

(O

rang

) 3.

520.

497

3,56

3.

768.

885

3,73

3.

919.

992

3,75

4.

535.

970

4,09

5.

570.

231

4,73

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (O

rang

) 2.

712.

431

2,74

2.

740.

644

2,71

2.

844.

669

2,72

3.

262.

023

2,94

3.

949.

385

3,36

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(O

rang

) 2.

692.

374

2,72

2.

753.

049

2,73

2.

891.

224

2,76

3.

150.

645

2,84

3.

537.

162

3,01

3 PD

B AT

AS D

ASAR

HAR

GA B

ERLA

KU (A

+B)

(Rp.

Mily

ar)

5.28

5.29

0,4

6.06

8.76

2,8

7.44

5.34

4,6

8.24

1.86

4,3

9.01

4.95

1,2

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Rp.

Mily

ar)

2.96

9.34

6,2

56

,18

3.41

1.57

4,7

56

,22

4.32

1.83

0,0

58

,05

4.86

9.56

8,1

59

,08

5.44

0.00

7,9

60

,34

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Rp.

Mily

ar)

1.74

7.33

9,0

33

,06

2.01

1.54

4,2

33

,15

2.57

9.38

8,4

34

,64

2.95

1.12

0,6

35

,81

3.32

6.56

4,8

36

,9

- Us

aha

Kecil

(UK)

(R

p. M

ilyar

) 51

7.91

9,7

9,

8 59

6.88

4,4

9,

84

740.

271,

3

9,94

79

8.12

2,2

9,

68

876.

385,

3

9,72

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (R

p. M

ilyar

) 70

4.08

7,5

13

,32

803.

146,

0

13,2

3 1.

002.

170,

3

13,4

6 1.

120.

325,

3

13,5

9 1.

237.

057,

8

13,7

2

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(R

p. M

ilyar

) 2.

315.

944,

2

43,8

2 2.

657.

188,

1

43,7

8 3.

123.

514,

6

41,9

5 3.

372.

296,

1

40,9

2 3.

574.

943,

3

39,6

6



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

4

4 PD

B AT

AS D

ASAR

HAR

GA K

ONST

AN 2

000

(A+B

) (R

p. M

ilyar

) 2.

089.

058,

5

2.

217.

947,

0

2.

377.

110,

0

2.

525.

120,

4

2.

670.

314,

8

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Rp.

Mily

ar)

1.21

2.59

9,3

58

,05

1.28

2.57

1,8

57

,83

1.36

9.32

6,0

57

,6

1.45

1.46

0,2

57

,48

1.53

6.91

8,8

57

,56

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Rp.

Mily

ar)

682.

259,

8

32,6

6 71

9.07

0,2

32

,42

761.

228,

8

32,0

2 79

0.82

5,6

31

,32

807.

804,

5

30,2

5

- Us

aha

Keci

l (UK

) (R

p. M

ilyar

) 22

4.31

1,0

10

,74

239.

111,

4

10,7

8 26

1.31

5,8

10

,99

294.

260,

7

11,6

5 34

2.57

9,2

12

,83

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (R

p. M

ilyar

) 30

6.02

8,5

14

,65

324.

390,

2

14,6

3 34

6.78

1,4

14

,59

366.

373,

9

14,5

1 38

6.53

5,1

14

,48

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(R

p. M

ilyar

) 87

6.45

9,2

41

,95

935.

375,

2

42,1

7 1.

007.

784,

0

42,4

1.

073.

660,

1

42,5

2 1.

133.

396,

1

42,4

4

5 TO

TAL E

KSPO

R NO

N M

IGAS

(A+B

) (R

p. M

ilyar

) 95

3.08

9,9

1.

112.

719,

9

1.

140.

451,

1

1.

185.

391,

0

1.

161.

327,

5

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Rp.

Mily

ar)

162.

254,

5

17,0

2 17

5.89

4,9

15

,81

187.

441,

8

16,4

4 16

6.62

6,5

14

,06

182.

112,

7

15,6

8

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Rp.

Mily

ar)

14.3

75,3

1,

51

16.6

87,5

1,

5 17

.249

,3

1,51

15

.235

,2

1,29

15

.989

,5

1,38

- Us

aha

Keci

l (UK

) (R

p. M

ilyar

) 36

.839

,7

3,87

38

.001

,0

3,42

39

.311

,7

3,45

32

.508

,8

2,74

32

.051

,8

2,76

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (R

p. M

ilyar

) 11

1.03

9,6

11

,65

121.

206,

4

10,8

9 13

0.88

0,8

11

,48

118.

882,

4

10,0

3 13

4.07

1,4

11

,54

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(R

p. M

ilyar

) 79

0.83

5,3

82

,98

936.

825,

0

84,1

9 95

3.00

9,3

83

,56

1.01

8.76

4,5

85

,94

979.

214,

8

84,3

2

6 IN

VEST

ASI A

TAS

DASA

R HA

RGA

BERL

AKU

(A+B

) (R

p. M

ilyar

) 1.

588.

502,

8

1.

923.

437,

2

1.

982.

721,

2

2.

283.

872,

9

2.

609.

778,

8

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Rp.

Mily

ar)

781.

357,

0

49,1

9 92

7.11

7,5

48

,2

992.

205,

2

50,0

4 1.

250.

801,

1

54,7

7 1.

655.

233,

5

63,4

2

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Rp.

Mily

ar)

123.

896,

2

7,8

150.

784,

4

7,84

15

5.18

2,6

7,

83

175.

529,

1

7,69

18

5.71

7,2

7,

12

- Us

aha

Keci

l (UK

) (R

p. M

ilyar

) 28

8.32

8,5

18

,15

343.

048,

9

17,8

4 35

5.30

5,9

17

,92

452.

790,

0

19,8

3 62

0.21

6,0

23

,77

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (R

p. M

ilyar

) 36

9.13

2,3

23

,24

433.

284,

2

22,5

3 48

1.71

6,7

24

,3

622.

482,

0

27,2

6 84

9.30

0,3

32

,54

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(R

p. M

ilyar

) 80

7.14

5,9

50

,81

996.

319,

7

51,8

99

0.51

6,0

49

,96

1.03

3.07

1,9

45

,23

954.

545,

2

36,5

8

7 IN

VEST

ASI A

TAS

DASA

R HA

RGA

KONS

TAN

2000

(A

+B)

(Rp.

Mily

ar)

453.

582,

7

511.

248,

0

531.

342,

6

583.

426,

4

607.

879,

3

A.

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM)

(Rp.

Mily

ar)

224.

008,

7

49,3

9 24

7.13

9,5

48

,34

260.

934,

8

49,1

1 30

0.17

5,7

51

,45

341.

341,

6

56,1

5

- Us

aha

Mik

ro (U

Mi)

(Rp.

Mily

ar)

37.1

44,9

8,

19

42.2

40,1

8,

26

42.3

51,3

7,

97

44.7

11,3

7,

66

42.0

53,3

6,

92

- Us

aha

Keci

l (UK

) (R

p. M

ilyar

) 85

.714

,9

18,9

93

.856

,6

18,3

6 94

.779

,4

17,8

4 10

4.72

6,4

17

,95

111.

652,

8

18,3

7

- Us

aha

Men

enga

h(UM

) (R

p. M

ilyar

) 10

1.14

9,0

22

,3

111.

042,

8

21,7

2 12

3.80

4,1

23

,3

150.

738,

0

25,8

4 18

7.63

5,5

30

,87

B.

Usa

ha B

esar

(UB)

(R

p. M

ilyar

) 22

9.57

3,9

50

,61

264.

108,

5

51,6

6 27

0.40

7,9

50

,89

283.

250,

7

48,5

5 26

6.53

7,7

43

,85

Sum

ber:

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM



La

pora

n Ki

nerja

Tah

un 2

016

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

Usa

ha K

ecil

dan

Men

enga

h 12

5

Lam

pira

n 12

. Ju

mla

h Ko

pera

si d

i Ind

ones

ia

Tahu

n 20

10-2

016

Tahu

n

Kope

rasi

(uni

t) An

ggot

a (o

rang

) RA

T

(U

nit)

Man

ajer

(o

rang

) Ka

ryaw

an

(ora

ng)

Mod

al Se

ndiri

(R

p. Ju

ta)

Mod

al Lu

ar

(Rp.

Juta

) Vo

lum

e Us

aha

(Rp.

Juta

) SH

U (R

p. Ju

ta)

Jum

lah

Aktif

Ti

dak

Aktif

Ju

mla

h

2010

17

7.48

2 12

4.85

5 52

.627

30

.461

.121

55

.818

32

.050

32

6.71

8 30

.102

.013

,90

34.6

86.7

12,6

7 76

.822

.082

,40

5.62

2.16

4,24

2011

18

8.18

1 13

3.66

6 54

.515

30

.849

.913

58

.004

34

.342

34

2.89

6 35

.794

.284

,64

39.6

89.9

52,5

1 95

.062

.402

,21

6.33

6.48

0,97

2012

19

4.29

5 13

9.32

1 54

.974

33

.869

.439

65

.986

36

.237

39

5.26

9 51

.422

.621

,07

51.4

03.5

37,2

0 11

9.18

2.69

0,08

6.

661.

925,

53

2013

20

3.70

1 14

3.11

7 60

.584

35

.258

.176

67

.672

35

.063

43

8.54

1 89

.536

.290

,61

80.8

40.5

72,4

8 12

5.58

4.97

6,19

8.

110.

179,

69

2014

20

9.48

8 14

7.24

9 62

.239

36

.443

.953

80

.008

36

.615

53

0.83

0 10

5.80

0.82

9,73

94

.861

.986

,91

189.

858.

671,

87

14.8

98.6

47,1

2

2015

21

2.13

5 15

0.22

3 61

.912

37

.783

.160

58

.107

37

.217

53

7.23

4 14

2.65

0.99

2,83

99

.794

.403

,06

266.

134.

619,

42

17.3

20.6

63,9

2

2016

*)

208.

165

150.

789

57.3

76

25.5

47.6

46

11.5

63

22.0

58

317.

322

66.5

93.3

31,3

9 75

.846

.061

,68

165.

596.

981,

49

7.76

6.08

5,40

*) H

asil

Reka

p Da

ta K

oper

asi T

ingk

at N

asio

nal 2

016

Sum

ber:

Kem

ente

rian

Kope

rasi

dan

UKM

laporan kinerja kementerian koperasi dan ... kukm...aporan kinera taun 2016 a keenterian koperasi an...

Documents