konsep koperasi

1

POKOK-POKOK PERBEDAAN

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992

TENTANG PERKOPERASIAN DAN


TENTANG PERKOPERASIAN

2

POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO.

17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Bab I, Pasal 1)

Koperasi adalah badan

hukum yang didirikan oleh

orang perseorangan atau

badan hukum Koperasi,

dengan pemisahan kekayaan

para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan

usaha, yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi,

sosial, dan budaya sesuai

dengan nilai dan prinsip

Koperasi.

(Pasal 1 angka 1)

3

Mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang disesuaikan dengan keputusan kongres ICA tahun 1995 di Manchester.

Prinsip-

Prinsip

Koperasi

Pengaturan mengenai Prinsip koperasi belum sesuai dengan keputusan kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris (Bab III, Pasal 4 s/d Pasal 5)

POKOK

PENGATURAN

UNDANG-UNDANG

NO. 25 TAHUN 1992


UNDANG-UNDANG NO.

17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

4

a. Akta Pendirian koperasi tidak menggunakan akta otentik;

b. Jangka waktu pengesahan palinglama 3 bulan sejak tanggal permintaan.

c. Tidak diatur mengenai penamaan koperasi;

d. Tidak diatur mengenai jangka waktu berdirinya koperasi

e. Tidak diatur mengenai larangan dilakukannya perubahan anggaran dasar pada saat koperasi dinyatakan pailit.

(Bab IV, Pasal 6 s/d Pasal 16)

a. Pendirian koperasi dilakukan dengan akte oleh Notaris/Camat dan status Badan Hukumnya disahkan oleh Menteri;

b. Pengesahan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan.

c. Mengatur tentang pemakaian nama Koperasi;

d. Jangka waktu berdirinya koperasi wajib diatur dalam Anggaran Dasar;

e. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat koperasi dinyatakan pailit, kecuali dengan persetujuan pengadilan.

Pembentukan

Koperasi

POKOK PENGATURAN





5

Keanggotaan

Koperasi

Syarat Anggota Koperasi

dalam AD:

1. WNI,

2. Persamaan

kepentingan ekonomi

(Bab V Pasal 17 s/d 20)

Ketentuan Syarat untuk menjadi anggota : 1. Mampu melakukan tindakan hukum 2. Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi 3. Bersedia menggunakan jasa koperasi 4. Bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan 5. Memenuhi syarat keanggotaan yang ditentukan dalam AD Tidak mengatur Anggota Luar Biasa

POKOK PENGATURAN



6

Perangkat

Organisasi

Dalam organisasi koperasi digunakan istilah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas yang mempunyai kedudukan sejajar.

(Bab VI, Pasal 21 s/d Pasal 40)

1. Rapat Anggota diatur lebih teknis. 2. Diperkenalkan istilah Pengawas yang diangkat dari anggota dan bertugas mengawasi Pengurus. 3. Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas

POKOK PENGATURAN



7

Dalam modal koperasi diatur mengenai simpanan anggota yang dapat diambil kembali oleh anggota jika keluar dari koperasinya. (Bab VII, Pasal 41 dan Pasal 42)

Modal

1. Diperkenalkan istilah modal koperasi yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal

koperasi (SMK). 2. SMK tersebut tidak dapat diambil kembali oleh anggota tetapi dapat dialihkan kepada anggota lain. 3. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan

kepada Menteri.

POKOK PENGATURAN



8

a. Belum mengatur jenis koperasi

b. Tidak diatur tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

(Bab VIII, Pasal 43)

a. Setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasi dalam Anggaran Dasar.

b. Jenis Koperasi terdiri dari Koperasi

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

c. Tingkatan dan penggunaan nama

Koperasi sekunder diatur oleh Koperasi yang bersangkutan

d. Koperasi dapat menjalankan usaha

atas dasar prinsip ekonomi syariah;

POKOK PENGATURAN



9

a. Koperasi dapat menjalankan usaha simpan pinjam untuk menghimpun dana dan menyalurkan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan anggotanya.

b. Tidak mengatur ijin usaha Simpan Pinjam.

(Bab VIII, Pasal 44)

KSP wajib memperoleh ijin usaha dari

Menteri Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. menghimpun dana dari Anggota; b. memberikan Pinjaman kepada

Anggota; dan c. menempatkan dana pada Koperasi

Simpan Pinjam sekundernya. Dalam ketentuan ini diatur juga

tentang: 1) KSP dapat membuka jaringan

pelayanan simpan pinjam terdiri : Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas. (Ps. 84)

2) Pembinaan, Pemeriksaan dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri;

(Ps. 90 ayat (1) - Dibentuk LPS KSP dan Lembaga

Pengawas KSP - KSP wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian

SIMPAN

PINJAM

POKOK PENGATURAN



10

Selisih Hasil

Usaha

dan

Dana

Cadangan

Pendapatan bersih koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan kepada anggota tanpa membedakan SHU tersebut berasal transaksi dari angggota atau bukan anggota. (Bab IX, Pasal 45)

a. Memperkenalkan istilah Selisih Hasil Usaha

sebagai pengganti istilah Sisa Hasil Usaha;

b. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota tidak boleh dibagikan kepada anggota dan wajib digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan peningkatan layanan keanggota.

c. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian SHU.

POKOK PENGATURAN



11

Tidak rinci mengatur penggabungan dan peleburan koperasi

(Pasal 12 ayat (2)

Mengatur mengenai pengabungan dan peleburan dan akibat hukum penggabungan dan peleburan koperasi secara lebih rinci.

POKOK PENGATURAN



12

Pembubaran Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, Keputusan Menteri.

Cara pembubaran,

Penyelesaian

dan hapusnya Badan Hukum

POKOK

PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO.

17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

13

a. Mengatur mengenai peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi sesuai otonomi daerah.

b. memberikan atribusi kepada Menteri untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi

POKOK PENGATURAN



14

Sanksi

Tidak

mengatur

sanksi

POKOK

PENGATURAN

UNDANG-UNDANG NO.

17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

konsep koperasi

Documents