laporan kinerja kementerian koperasi dan ukm … · 16) meningkatnya dayaguna sistem informasi...

aLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2014

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMTAHUN 2015

b LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

iLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNYA telah tersusun Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas secara periodik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014.

Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap unit kerja, satuan kerja dan K/L sebagai entitas akuntabilitas untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitasnya secara berjenjang dan periodik. Laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi internal sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementeiran Koperasi dan UKM.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM ini memberikan gambaran capaian kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Penetapan Kinerja 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014. Dengan demikian, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan feed back bagi internal organisasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit/satuan kerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Menteri

AAGN. Puspayoga

ii LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Halaman ini sengaja dikosongkan

iiiLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2014.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan serta penajaman dari Rencana Strategis periode tahun 2010-2014. Dengan adanya perubahan Rencana Strategis ini, upaya dalam mendorong dan mengakslerasi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing kiranya dapat berjalan lebih baik lagi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014, yang dicermati dari pencapaian target sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat terdapatnya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM menimbulkan adanya perubahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga diharapkan Laporan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program/kegiatan tahunan Kementerian KUKM dan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya akan menjadi input perbaikan dan penyempurnaan guna pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM menggambarkan reviu dari RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014, dimana di dalamnya terdapat 22 Sasaran Strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat

2) Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian perkoperasian

3) Meningkatnya Daya Saing Koperasi

iv LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

5) Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

7) Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM

8) Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM

9) Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM

10) Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM

11) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM

12) Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk

13) Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR

14) Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha

15) Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi

16) Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian

17) Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah

18) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan

19) Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

20) Sistem Data Base Koperasi Online

21) Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel

22) Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing

Kinerja realisasi keuangan Kementerian KUKM Tahun 2014 sebesar

Rp. 1.169.017.608.454,- atau mencapai 85,06% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.392.248.122.000,- yang mengalami penurunan sebesar 24,98% dari pagu Tahun 2013 sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-.

Secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategisnya selama tahun 2014, yaitu :

vLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

a. Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami Pemblokiran Anggaran, sehingga dilakukan penghematan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2014.

b. Dalam melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja BLU harus berkaitan dengan pihak lembaga lain, seperti program bantuan sosial harus melalui review BPKP dan menunggu surat rekomendasi resmi dari Kementerian Keuangan sebelum dilakukan penetapan calon penerima bansos sehingga menghambat proses realisasi target dan anggaran.

c. Seringkali ditemukan proposal Bantuan Sosial dari pemohon (koperasi) yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM tidak cukup layak untuk ditetapkan sebagai calon penerima bansos.

d. Rencana yang telah disusun seringkali tidak dilaksanakan secara konsisten, karena terdapat kegiatan prioritas lain yang tidak terjadwal yang terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu

Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output dan outcome dari program/kegiatan yang saling bersinergi sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

vi LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM


viiLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

KATA PENGANTAR .............................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................

DAFTAR ISI .................................................................................................

DAFTAR TABEL .................................................................................................

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................

I. Kedudukan ...............................................................................................

II. Maksud dan Tujuan ..................................................................................

III. Tugas dan Fungsi ......................................................................................

IV. Struktur Organisasi ...................................................................................

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ..............................................................................

I. Visi dan Misi .............................................................................................

1. Pernyataan Visi .................................................................................

2. Pernyataan Misi ...............................................................................

II. Tujuan .................................................................................................

III. Sasaran Strategis ......................................................................................

IV. Arah Kebijakan dan Strategi .....................................................................

V. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014

DAFTAR ISI

i

iii

vii

ix

xi

xii

1

2

2

3

4

7

7

7

8

8

9

12

19

viii LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................

I. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 .................................................

II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................................

III. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................

BAB IV PENUTUP .................................................................................................

I. Kesimpulan ...............................................................................................

II. Permasalahan ...........................................................................................

III. Saran dan Tindak Lanjut ...........................................................................

LAMPIRAN .................................................................................................

47

47

47

96

101

101

101

105

110

ixLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM ..........................

Tabel 2 Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 ....

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 .................................................................................................

Tabel 4 Matrik Penyebaran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan...............

Tabel 5 Matrik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha ..

Tabel 6 Rekapitulasi Penilaian Kesehatan per Desember 2014 ....................

Tabel 7 Rekapitulasi Data Transformasi LKM menjadi Koperasi ...................

Tabel 8 Target Dan Realisasi Fasilitasi Promosi Melalui Pameran Internasional Tahun 2014.................................................................

Tabel 9 Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKM dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 2010-2014 .................................................................................................

Tabel 10 Rintisan Pengadaan Pangan dan Agroindustri oleh Koperasi Periode 2011-2014 ........................................................................................

Tabel 11 Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi Periode 2010-2014 ............................................................

Tabel 12 Output Kajian Isu-isu Strategis/Aktual Tentang UMKM (2010-2014) ................................................................................................

Tabel 13 Capaian Realisasi Target Terhadap Kegiatan Penelitian UKM Dalam Mendukung Ekonomi Daerah (Tahun 2010-2014) ...........................

Tabel 14 Kegiatan Pengembangan UKM melalui Kerjasama Antar Daerah ...

Tabel 15 Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM .........................

Tabel 16 Partisipasi Dalam Forum ASEAN dan BIMP-EAGA ............................

Tabel 17 Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com ...............................

Tabel 18 Bimbingan Teknis Aplikasi DSS .........................................................

10

16

19

52

62

65

70

72

80

81

82

82

83

84

86

89

90

60

x LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Tabel 19 Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani ..............

Tabel 20 Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 .......................................................

Tabel 21 Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember 2014) ...............

Tabel 22 Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dari Tahun 2010-2013 ......................................................

95

96

97

98

xiLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2010-2014 ..................

Grafik 2 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2010-2014................

Grafik 3 Pertumbuhan SHU Koperasi Tahun 2010-2014 ................................

Grafik 4 Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha .............

Grafik 5 Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan (Periode Januari - Desember Tahun 2014) .....................................................

Grafik 6 Sebaran Pelaksanaan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula (Periode Januari - Desember 2014) ....................................

Grafik 7 Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran (2010-2014) ................................................................................................

Grafik 8 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2010-2014 .....................

56

58

59

60

66

68

72

94

xii LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 .....................................................................

Lampiran 2 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2012 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011 .......................................

Lampiran 3 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2012-2014 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014 .......................................

Lampiran 4 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 ..........................

111

115

123

130

xiiiLAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

BAB IPENDAHULUAN

xiv LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

1LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN adalah melalui terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Agar tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban institusi pemerintah yang tepat, jelas dan nyata, walaupun sama-sama diketahui dan dirasakan bersama baik secara internal maupun eksternal, jajaran pemerintah atau birokrasi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dan akuntabel.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta (pro environment).

2 LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Keberadaan Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Koperasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koperasi kepada Presiden atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program /kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan megevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun.


Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan yang dapat menjadi salah satu masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi ke depan.

III. TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553, dan 554, yaitu: Kementerian Kopersi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang-undang juga secara eksplisit mengamanatkan Kementerian Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang berkaitan erat dengan bidang Koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004. Fungsi teknis dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUMKM di masyarakat.


IV. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.

Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Koperasi dibantu oleh 13 Eselon I dan Inspektorat, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;

2. Deputi Menteri Bidang Kelembagaan;

3. Deputi Menteri Bidang Produksi;

4. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan;

5. Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;

6. Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

7. Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;

8. Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;

9. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;

10. Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;

11. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional;

12. Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi;

13. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan; dan

14. Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Kementerian meliputi Sekretaris Kementerian yang mengkordinasikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Sub-bagian. Sedangkan unit kerja Deputi meliputi Deputi Menteri yang

mengkordinasikan para Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Sub-bidang.


STRU

KTUR

ORG

ANIS

ASI

KEM

ENTE

RIAN

KO

PERA

SI D

AN U

SAH

A KE

CIL

DAN

MEN

ENG

AH R

EPUB

LIK

IND

ON

ESIA

DEP

UTI B

IDAN

G KE

LEM

BAGA

AN

KOPE

RASI

DAN

UKM

DEP

UTI

BIDA

NG

PEN

GKAJ

IAN

SU

MBE

RDAY

A UK

M

DAN

KO

PERA

SI

DEP

UTI

BIDA

NG

PEN

GEM

BAN

GAN

DAN

RE

STRU

KTUR

ISAS

I US

AHA

ASDE

P UR

USAN

PE

RATU

RAN

PE

R-UU

-AN

ASDE

P UR

USAN

PE

NGEN

DALI

AN &

AK

UNTA

BILI

TAS

ASDE

P UR

USAN

KE

ANGG

OTAA

N KO

PERA

SI

ASDE

P UR

USAN

TA

TALA

KSAN

A KO

PERA

SI &

UKM

ASDE

P UR

USAN

KE

TENA

GALI

STRI

KAN

DAN

ANEK

A US

AHA

ASDE

P UR

USAN

IN

DUST

RI. K

ERAJ

INAN

&

PERT

AMBA

NGAN

ASDE

P UR

USAN

PE

RIKA

NAN

DAN

PETE

RNAK

AN

ASDE

P UR

USAN

PE

MBI

AYAA

N DA

N PE

NJAM

INAN

KRE

DIT

ASDE

P UR

USAN

AS

URAN

SI D

AN

JAS

A KE

UANG

AN

ASDE

P UR

USAN

PE

RMOD

ALAN

ASDE

P UR

USAN

IN

FORM

ASI D

AN

PUBL

IKAS

I BIS

NIS

ASDE

P UR

USAN

KE

MIT

RAAN

DAN

JA

RING

AN U

SAHA

ASDE

P UR

USAN

SA

RANA

&PRA

SARA

NA

PEM

ASAR

AN

ASDE

P UR

USAN

AD

VOKA

SI

ASDE

P UR

USAN

M

ONIT

ORIN

G DA

N EV

ALUA

SI D

IKLA

T KU

KM

ASDE

P UR

USAN

PE

RAN

SERT

A M

ASYA

RAKA

T

ASDE

P UR

USAN

PE

NGEM

B. S

ISTE

M

BISN

IS

ASDE

P UR

USAN

FA

SILI

TASI

INVE

STAS

I UK

MK

ASDE

P UR

USAN

PE

MBE

RDAY

AAN

LEM

B.

PENG

EMB.

BIS

NIS

AS

DEP

URUS

AN

PENG

EMBA

NGAN

PE

RKAD

ERAN

UKM

K

ASDE

P UR

USAN

PE

NELI

TIAN

SUM

BER

DAYA

ASDE

P UR

USAN

OR

GANI

SASI

& B

ADAN

HU

KUM

KOP

ERAS

I

ASDE

P UR

USAN

PE

RTAN

IAN

TANA

MAN

PA

NGAN

&

HOLT

IKUR

TURA

AS

DEP

URUS

AN

KEHU

TANA

N DA

N PE

RKEB

UNAN

ASDE

P UR

USAN

PR

OGRA

M P

ENDA

NAAN

ASDE

P UR

USAN

PE

NGEM

BANG

AN D

AN

PENG

ENDA

LIAN

SP.

ASDE

P UR

USAN

PE

RDAG

ANGA

N DA

LAM

NE

GERI

AS

DEP

URUS

AN

EKSP

OR-I

MPO

R

ASDE

P UR

USAN

PE

NGEM

BANG

AN

KEW

IRAU

SAHA

AN

AS

DEP

URUS

AN

KEBI

JAKA

N PE

NDID

IKAN

KO

PERA

SI

ASDE

P UR

USAN

PR

ODUK

TIVI

TAS

DAN

MUT

U

AS

DEP

URUS

AN

REST

RUKT

URIS

ASI

USAH

A

ASDE

P UR

USAN

PE

NELI

TIAN

KOP

ERAS

I

ASDE

P UR

USAN

PE

NELI

TIAN

UKM

D

EPUT

I BI

DAN

G

PRO

DUK

SI

DEP

UTI

BID

ANG

PA

MAS

ARAN

DAN

JA

RIN

GAN

USA

HA

DEP

UTI

BIDA

NG

PEN

GEM

BAN

GAN

SU

MBE

RDAY

A M

ANUS

IA

D

EPUT

I BI

DAN

G

PEM

BIAY

AAN

M

ENTE

RI K

OPE

RASI

& U

KM

BIRO

PER

ENCA

NAA

N

BIRO

UM

UM

1.

SA. M

ente

ri Bi

dang

Hub

unga

n An

tar L

emba

ga

2.

SA. M

ente

ri Bi

dang

Pen

erap

an N

ilai D

asar

Kop

eras

i 3.

SA

. Men

teri

Bida

ng H

ubun

gan

Inte

rnas

iona

l 4.

SA

. Men

teri

Bida

ng P

eman

faat

an T

ekno

logi

5.

SA

. Men

teri

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Iklim

Usa

ha d

an K

emitr

aan

ST

AF A

HLI

BIRO

KEU

ANG

AN

SEKR

ETAR

IAT

KE

MEN

TERI

AN

INSP

EKTO

RAT


BAB IIPERENCANAAN STRATEGIS


BAB 2

PERENCANAAN STRATEGIS

Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan RPJPN periode 2005-2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan RPJMN periode 2010-2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha.

Penjabaran atas RPJMN tersebut termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi 2010-2014. Dalam perjalanannya, Rencana Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru. Hal ini untuk menyikapi dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan UKM ke depannya. Sehingga, mulai pada tahun anggaran 2013, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM,

Nomor: 06/Per/M.KUKM/XI/2013 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013-2014. Namun penyesuaian dan penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh dengan Rencana Strategis periode 2010-2014.

I. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Mandiri, Sehat dan Kuat”.


2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu: “Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”, melalui:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;

c. melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

II. TUJUAN

Tujuan pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui :

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional.

2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :

a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.


3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM.

5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui :

Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui:

a. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.

b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat.

c. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui:

a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.

b. Menyediakan peraturan per undang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

III. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM,


No. 06/Per/M.KUKM/XI/2012, maka sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

L A P O R A N K I N E R J A TAHUN 2014

K E M E N T E R I A N K O P E R A S I D A N U K M

Page 9

No. 06/Per/M.KUKM/XI/2012, maka sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

No Sasaran Strategis Target Kinerja 2012-2014

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) Jumlah koperasi berkualitas; b) Jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) Jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis

1. Terwujudnya 1.000 koperasi berkualitas; 2. Terlaksananya 4 Event program Gemaskop kepada tokoh

masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi;

3. Terwujudnya 500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;

4. Terwujudnya 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;

5. Tersusunnya 15 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi;

6. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 500 orang di 15 Propinsi;

7. Terwujudnya 300 Koperasi yang direvitalisasi.

2. Peningkatan Sinergitas Program Pemberdayaan KUKM dalam Mewujudkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah serta Daya Saing KUKM di Bidang Produksi

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 339 Koperasi;

2. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 19 Koperasi;

3. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM.

3. Meningkatnya akses pembiayaan dan pemahaman perpajakan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemantapan KSP/KJKS

1. Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui 100 Koperasi;

2. Penilaian Kesehatan Bagi 42 KSP dan 27 KJKS/UJKS Primer Nasional;

3. Transformasi 100 LKM menjadi Badan Hukum Koperasi; 4. Peningkatan Permodalan Bagi 1.320 Koperasi Perdesaan

dan Perkotaan; 5. Bantuan Start-Up Capital bagi 2.000 Wirausaha Pemula; 6. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi

Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;

7. Fasilitasi Terbentuknya 2 (dua) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK.

4. Terfasilitasinya Dukungan Revitaliasi/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, terselenggaranya temu mitra KUMKM dan Terpromosikannya Produk Koperasi dan UKM dan Serta Tertatanya Usaha PKL

1. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 3.670 KUMKM;

2. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.035 KUMKM;

3. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 133 unit;

4. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 12.990 Umi.




Page 10

5. Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM KUMKM, Pemasyarakat-an dan Pengembangan Kewirausahaan, meliputi: a) Peserta Diklat LKM/KSP; b) Peserta Diklat Vocational; c) Peserta Diklat Perkoperasi-an; d) Peserta Diklat Kewira-usahaan; dan e) TPKU

1. Jumlah peserta diklat LKM/KSP 1.200 orang; 2. Jumlah Peserta diklat vocational 3.000 orang; 3. Jumlah peserta perkoperasian 2.700 orang; 4. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 5.800

orang; 5. Jumlah TPKU sebanyak 600 Unit.

6. Perluasan Program KUR, Peningkatan Kualitas Sentra dan Standarisasi Produk UMK serta Pendampingan Bagi UMKM

1. Jumlah Propinsi yang mendapatkan sosialisasi program KUR: 33 Propinsi;

2. Jumlah 110.080 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;

3. Jumlah 2.400 Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk;

4. Jumlah 960 Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya;

5. Jumlah 1.210 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi;

6. Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis;

7. Jumlah 36 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang difasilitasi penguatannya.

7. Tersedianya hasil Kajian/ Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

8. Terciptanya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product

Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui 26 Koperasi

9. Meningkatnya akses pasar produk unggulan KUKM Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani

10. Meningkatnya jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM


IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada dua landasan, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu dalam rangka upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mandat hukum UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya.

Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi sebagai berikut:

1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota).

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan: Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.


2) Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3) Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara :

a) Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong,


mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator.

b) Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.

c) Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.

d) Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.

e) Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.

4) Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM pegelolaan kelembagaan koperasi.

Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan


(developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar.

5) StrategiPeningkatanAksesKepadaSumberDayaProduktif

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis.

Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS


dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP.

2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Secara terinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM dari sasaran strategis di atas, telah disesuaikan dengan dinamika kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga terdapat penyempurnaan pada sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014, yang arahnya untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra dimaksud. Namun penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKMTahun 2014



Page 15

Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP.

2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Secara terinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM dari sasaran strategis di atas, telah disesuaikan dengan dinamika kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga terdapat penyempurnaan pada sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014, yang arahnya untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra dimaksud. Namun penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2014

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat

1. Koperasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengumuman di Berita Negara

5.500 Koperasi

2. Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian

1 RPP

3. Koperasi yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat

300 Koperasi

4. Tersedianya tenaga penyuluh perkoperasian yang profesional

735 Orang

5. Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yg lebih fokus

500 Koperasi



Page 16


2. Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian

6. Prosentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di bidang Produksi

6%

3. Meningkatnya Daya Saing Koperasi

7. Prosentase pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi

3%

8. Prosentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi

2%

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

9. Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi di bidang Produksi

5%

10. Prosentase pertumbuhan SHU koperasi di bidang Produksi

3%

5. Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

11. Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

100 Koperasi

12. Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Primer Nasional

69 KSP

13. Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi 100 LKM

14. Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

1.000 Koperasi

15. Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital

2.040 WP

7. Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM

17. Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing

150 KUKM

8. Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM

18. Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi

170 KUMKM

9. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM

19. Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra 1.300 KUMKM

10. Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM

20. Jumlah KUKM yang mengikuti pameran 850 KUKM

11. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM

21. % Penduduk usia produktif yang mengikuti pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

0,011%

22. % masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap koperasi

0,030%

23. % Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha

7,3%

24. % Ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM 100%




Page 16




6%



3%


2%



5%


3%



100 Koperasi


69 KSP



1.000 Koperasi


2.040 WP



150 KUKM



170 KUMKM







0,011%


0,030%


7,3%




Page 16




6%



3%


2%



5%


3%



100 Koperasi


69 KSP



1.000 Koperasi


2.040 WP



150 KUKM



170 KUMKM







0,011%


0,030%


7,3%





Page 17


25. % Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi

13,63%

12. Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk

26. Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi terbarukan dan pengolahan sabut kelapa, sertifikasi produk dan yang menerapkan standarisasi mutu

100%

13. Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR

27. Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR, dan koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan resi gudang

100%

14. Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha

28. Jumlah Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya, konsultan PLUT yang terseleksi dan Gedung PLUT yang terbangun

80%

15. Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi

29. % Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan

20%

16. Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian

30. % Peningkatan pengguna informasi kajian 15%

17. Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah

31. Jumlah Pengembangan produk unggulan daerah melalui Koperasi dengan pendekatan OVOP

27 Koperasi

18. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan

32. Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik

Semester II TA. 2014

19. Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

33. Jumlah Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

1 Dokumen

20. Sistem Data Base Koperasi Online

34. % Propinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional

100%

21. Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel

35. Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran

Penyaluran dana

bergulir Rp. 2.65T

22. Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing

36. Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani 1.371 KUKM




Page 18

V. RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2014, yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014

No. Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Outcome Output Volume

1 Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi

Terlaksananya peningkatan kualitas perkoperasian dikalangan aparat Pembina dan masyarakat

1 Meningkatnya pemberian badan hukum di tingkat nasional

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi koperasi dan tertib administrasi badan hukum

SK Badan Hukum Koperasi

35 SK

2 Jumlah koperasi tidak aktif yang menjadi sasaran pembenahan

Berkurangnya koperasi tidak aktif di propinsi

Pembenahan koperasi tidak aktif

2.000 Koperasi

3 Jumlah badan hukum koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

Meningkatnya kinerja koperasi dan semakin kuat status legalitas koperasi sebagai badan hukum

Koperasi yang badan hukumnya diumumkan dalam BN

5.500 Koperasi

4 Jumlah propinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skla besar

Mengembangkan organisasi koperasi menuju skala besar

Propinsi pelaksanaan pengemba-ngan organisasi koperasi menuju skala besar

5 Propinsi

5 Jumlah peserta temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah

Terlaksananya kegiatan temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayahnya

Peserta temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah

200 orang

2 Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM

Terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UMKM

1 Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas yang sehat dan mandiri sesuai dengan jati diri

Pelaksanaan Rancangan Peraturan Pemerintah

4 RPP

2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Koperasi dan UKM

Terlaksananya sosialisasi peraturan peraturan perundang-undangan tentang KUKM

Pelaksanaan sosialisasi peraturan Per UU tentang KUMKM

4 Propinsi

3 Jumlah laporan penyelesaian kasus (Ligitasi) dan jumlah laporan opini hukum

Terselesaikannya kasus dan opini hukum

Buletin kumpulan abstraksi peraturan perUU yang berkaitan dengan KUMKM

4 Laporan

V. RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2014, yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014




Page 19


4 Jumlah buletin kumpulan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KUMKM

Tersedianya buletin dan abstraksi peraturan perUU yang berkaitan dengan KUMKM bagi pejabat, pelaku usaha yang membutuhkan

Jumlah buletin kumpulan abstraksi peraturan perUU

6 Buletin

5 Jumlah Perda dan peraturan tingkat pusat yang dievaluasi berkaitan dengan KUMKM

Berkembangnya KUMKM dalam berusaha

Jumlah Perda dan peraturan tingkat pusat yang dievaluasi berkaitan dengan KUMKM

40 Perda

3 Peningkatan kualitas ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM

Meningkatkan kualitas ketata-laksanaan Koperasi agar koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat dengan kinerja yang baik dan mengembang-kan sinergi

1 Jumlah koperasi yang diperingkat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi

Koperasi yang diperingkat

1.000 Koperasi

2 Jumlah koperasi berprestasi dan koperasi penerima award

Meningkatnya peranan koperasi dalam pelayanan kepada anggota

Koperasi berprestasi dan koperasi penerima award

75 koperasi

3 Jumlah Prop/Kab/Kota penggerak koperasi

Meningkatnya Prop/Kab/kota dalam pemberda-yaan koperasi

Prop/Kab/Kota penggerak koperasi

3 Propinsi, 33 Kab/Kota

4 Jumlah peserta forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi

Semakin terarahnya pengembangan koperasi di kalangan wanita dalam mendukung pengembangan usaha

Forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi

200 Orang

5 Jumlah negara tempat diselenggarakannya pertemuan internasional

Terjalinnya kerjasama dan meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Negara tempat dilaksanakan-nya pertemuan

2 Negara

6 Jumlah propinsi pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar

Terwujudnya koperasi berskala besar sesuai dengan jati diri koperasi

Pelaksanaan penataan ketatalaksa-naan koperasi berskala besar

5 Propinsi

7 Jumlah Koperasi yang direvitalisasi

Terwujudnya koperasi yang sehat

Terwujudnya koperasi yang direvitalisasi

300 Koperasi

4 Pengemba-ngan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan koperasi (GEMASKOP)

Menyebar-luaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemakop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi

Tersebarluaskannya pemahaman masyarahat tentang manfaat berkoperasi sebagai solusi pemberdayaan sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat

Sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi

4 Event




Page 20


2 Jumlah lokasi pendampingan dalam rangka percepatan pelaksanaan RAT

Meningkatnya pengawasan aparat Pembina di daerah dalam pelaksanaan RAT Koperasi

Jumlah lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam pelaksanaan RAT

15 Propinsi

3 Jumlah petugas penyuluh koperasi lapangan yang direkrut, dilatih dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian

Tersedianya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 10 Propinsi

Jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian

540 Orang

4 Jumlah pelaksanaan Gelar Kompetensi Koperasi Siswa

terwujudnya kader-kader koperasi di kalangan siswa sebagai generasi penerus bangsa

Terseleng-garanya kegiatan gelar kompetensi koperasi siswa di Jakarta

1 Laporan

5 Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan JamboreKoperasi

terwujudnya kader-kader koperasi di kalangan pemuda dan siswa

Terseleng-garanya kegiatan jambore koperasi di kalangan pemuda dan siswa

1 Kegiatan

5 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi

Meningkatnya kinerja Kelembagaan dibidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

1 Jumlah koperasi yang menerapkan pertanggung-jawaban laporan keuangan

Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat kepada koperasi

Koperasi yang menerapkan pertanggung-jawaban laporan keuangan

450 Koperasi

2 Jumlah peserta bimbingan tekni perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada Pembina/ UMKM/ Koperasi di sektor produktif

Koperasi di sektor produktif yang memiliki kelayakan sehat dan usaha maju

Peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan Kpd Pembina/ UKM/Koperasi

500 Orang

3 Jumlah propinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi

SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas koperasi

Propinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi

33 Propinsi

4 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Tersusunnya program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

1 Laporan




Page 21

5 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan KUMKM

Hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

2 Laporan

6 Jumlah laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM

Hasil laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan KUMKM

3 Laporan

6

Pemberdayan Usaha KUKM dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM bidang pertanian pangan dan hortikultura

Dokumen dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 Dokumen

2 Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Pedoman tehnologi tepat di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 Pedoman

3 Monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 laporan

4 Partisipasi mengikuti sidang ACEDAC,ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF

Penyebaran informasi hasil sidang ACEDAG, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF

Forum sidang internasional

2 Sidang

5 Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang tanaman pangan dan hortikultura

Koperasi penerima bantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

34 Koperasi

7 Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang kehutanan dan perkebunan

1 Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Dokumen program dan kegiatan pemberda-yaan KUKM di bidang kehutanan dan perkebunan

1 Dokumen




Page 22

2 Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pedoman tehnologi tepat di bidang kehutanan dan perkebunan

1 Pedoman

3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang kehutanan dan perkebunan

1 Laporan

4 Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan usaha dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Koperasi penerima bantuan di bidang kehutanan dan perkebunan

7 Koperasi

5 Jumlah Koperasi penerima bantuan dibidang produksi hasil perkebunan di Papua dan Papua Barat

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi dalam produksi hasil perkebunan (kakao/pala)

Jumlah Koperasi penerima bantuan dibidang produksi hasil perkebunan di Papua dan Papua Barat

5 Koperasi

8

Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang perikanan dan peternakan

1 Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Dokumen program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang perikanan dan peternakan

1 Dokumen

2 Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Pedoman tehnologi tepat dibidang perikanan dan peternakan

1 Pedoman

3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi dibidang Perikanan dan Peternakan

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM dibidang ikan dan ternak

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang perikanan dan peternakan

1 laporan

4 Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan Koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang Perikanan dan Peternakan

Koperasi penerima bantuan di bidang perikanan dan peternakan

16 Koperasi




Page 23

9 Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertam-bangan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bid industri, kerajinan dan pertambangan

1 Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM dibidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Dokumen program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang industri kerajinan dan pertambangan

1 Dokumen

2 Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Kerajinan dan Pertambangan

Pedoman tehnologi tepat di bidang industri, kerajinan dan pertambangan

1 Pedoman

3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang industri, kerajinan dan pertambangan

1 laporan

4 Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan Koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota di bidang Kerajinan dan Pertambangan

Koperasi penerima bantuan di bidang industri, kerajinan dan pertambangan

16 Koperasi

10 Pemberda-yaan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Ketenaga-listrikan dan Aneka Usaha

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sarana Produksi KUKM dibidang ketenagalistri-kan, aneka usaha dan energi terbarukan

1 Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Dokumen program dan kegiatan pemberdayaan KUKM dibidang ketenagalistri-kan dan aneka usaha

1 Dokumen

2 Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan anekausaha

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan konsep model pemberian insentif di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Pedoman tehnologi tepat di bidang ketenaga-listrikan dan aneka usaha

1 Pedoman

3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang Ketenaga-listrikan dan aneka usaha

1 laporan




Page 24

4 Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota di bidang Lisau

Koperasi penerima bantuan dibidang ketenaga-listrikan, aneka usaha dan energi terbarukan

14 Koperasi

5 Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH)

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang energi terbarukan (PLTMH)

Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pengemba-ngan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH)

9 Koperasi

11 Pengemba-ngan dan pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas pendanaan bagi KSP/KJKS dan UMKM

1 Meningkatnya jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha

Tecapainya peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha

Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha

100 KSP/KJKS

2 Meningkatnya jumlah KSP/KJKS yang memperoleh bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB)

Terlaksananya Bimbingan Teknis peningkatan akses pembiayaan kredit KSP/ KJKS kepada lembaga keuangan bukan bank (Bank/ LKBB)

KSP/KJKS yang memperoleh bimbingan teknis peningkatan akses/ pembiayaan kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB)

250 KSP/KJKS

3 Terfasilitasinya pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

Terlaksananya fasilitasi pendayaangunaan skim pendanaan bagi UMK melalui ZIS

Fasiliitas pendaya-gunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

1 Skim

4 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program bidang pembiayaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Bidang Pembiayaan

Laporan monitoring dan evaluasi program bidang Pembiayaan

1 laporan




Page 25

5 Tersusunnya laporan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan

Terlaksananya Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program Pembiayaan

laporan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan

15 laporan

6 Terfasilitasinya pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi

Terbentuknya Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi anggotanya

Pengemba-ngan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi

2 Jaringan 2 Propinsi

7 Meningkatnya jumlah KJKS/KSP yang memperoleh bimbingan teknis pendayagunaan ZIS dan wakaf untuk pendanaan usaha

Terlaksananya Bimbingan teknis optimalisasi pendayagunaan ZIS dan Wakaf bagi KJKS/ KSP

KJKS/KSP yang memper-oleh bimbi-ngan teknis Pendayagu-naan ZIS dan wakaf

100 KJKS/KSP

8 Terlaksananya Penandatangan Naskah Kerjasama (MoU) di Bidang Pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

Naskah Kerjasama Pembiayaan

Naskah kerjasama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

2 MoU

12 Pengembangan, pengen-dalian dan pengawasan KSP/USP-Kop/KJKS/ UJKS-Kop dan LKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP-Kop/KJSK/UJKS-Kop dan LKM

1 Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum

LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai dengan badan hukum koperasi

LKM yang terdaftar dan berbadan hukum

100 LKM

2 Jumlah KSP Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas KSP Primer Nasional

KSP Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

42 Koperasi

3 Jumlah KJKS/UJKS Primer Nasional Koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas KJKS Primer Nasional

KJKS/UJKS Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

27 Koperasi

4 Jumlah nyelenggaraan sosialisasi peraturan pembiayaan mikro

Meningkatnya pemahaman mengenai peraturan pembiayaan

Penyelengga-raan sosialisasi pembiayaan mikro

5 Kali

5 Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS

Tersedianya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS dan LKM

Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS

1 Laporan

13 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi,

Meningkatnya kapasitas layanan dan jangkauan penyediaan modal/ pembiayaan

1 Jumlah UMKM dan koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage program

Meningkatnya UMKM dan koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage program

Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage

500 UMKM




Page 26

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

2 Jumlah koperasi perdesaan dan perkotaan yang menerima bantuan dana

Meningkatnya Koperasi yg menerima dana bantuan

Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana

1.100 Koperasi

3 Jumlah koperasi perdesaan dan perkotaan penerima bantuan dana yang terfasilitasi

Terfasilitasinya pelaksanaan penyaluran dana bantuan

Koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana

1.100 Koperasi

4 Jumlah KKMB yang ditingkatkan kualifikasinya

Meningkatnya kualifikasi kapasitas KKMB

KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya

150 KKMB

5 Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan

Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yg memanfaatkan jasa pendampingan

Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan

50 Koperasi

6 Jumlah laporan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan skim kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatnya permodalan bagi usaha mikro dan kecil

Laporan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran dan peman-faatan skim kredit bagi usaha mikro dan kecil

2 laporan

7 Jumlah kegiatan diseminasi, business matching dan promosi pembiayaan bagi KUMKM.

Terfasilitasi penyampaian informasi dan promosi pembiayaan bg KUKM

Kegiatan diseminasi dan promosi pembiayaan bagi KUMKM

1 Kegiatan

8 Tersalurnya Bantuan dana bagi wirausaha pemula yang mendapat start-up capital

Meningkatnya permodalan Wirausahawan Pemula di berbagai sektor usaha produktif

Tersalurnya Bantuan dana Bagi wirausaha pemula yang mendapat start-up capital

1.291 Wirausaha

Pemula

9 Jumlah wirausaha pemula penerima start-up capital yang difasilitasi

Meningkatnya permodalan Wirausahawan Pemula di berbagai sektor usaha produktif

Tersalurnya Bantuan dana bagi wirausaha pemula yang mendapat start-up capital

1.291 Wirausaha

Pemula

14 Pengemba-ngan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta adminstrasi perpajakan

1 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya akses terhadap fasilitasi kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi dengan melakukan kerjasama antara perbankan, KBPR/BPR dan LKBB

Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

100 LKM




Page 27

2 Terlaksananya workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi Industri Kreatif di 5 Propinsi

Meningkatnya pemahaman 150 UKM industri kreatif untuk dlm memanfaatkan skim/kredit yang ada pada lembaga perbankan dan non bank dan kebijakan

Workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi industri kreatif di 5 propinsi

5 laporan

3 Meningkatnya Jumlah KUKM yang memperoleh manfaat sosialisasi pembiayaan,dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor

Memperluas akses pembiayaan bagi UKMK Pemasok, Perintis dan Pelaku Ekspor yang berasal dari perbankan sehingga dapat menambah kebutuhan investasi dan modal kerja ekspornya

KUKM yang memperoleh manfaat sosialisasi pembiayaan, dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor

1.000 KUMKM

4 Terlaksananya kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman KUMKM tentang pemanfaatan asuransi, jasa keuangan dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan serta pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang baru bagi KUKM

Kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengemba-ngan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan

4 kegiatan

15 Pengemba-ngan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengemba-ngan sektor strategis

Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengemba-ngan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM

1 Tefasilitasinya propinsi untuk memproses pembentukan PPKD

Meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan penjaminan kredit

Terfasilitasinya propinsi untuk memproses pembentukan PPKD

2 Propinsi

2 Terfasilitasinya Propinsi untuk memproses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co- guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional

Terciptanya peluang PPKD yang mengembangan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional

Terfasilitasinya Propinsi untuk memproses pembentukan PPKD untuk mengembang-kan co- guarantee

2 Propinsi/ PPKD

3 Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan modal

Terciptanya peluang bagi koperasi untuk melakukan pemupukan modal

Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan

100 Koperasi




Page 28

4 Meningkatnya jumlah UKM yang mendapat bimbingan kompetensi untuk akses ke pasar modal

Terciptanya peluang bagi KUMKM untuk melakukan Akses pembiayaan pasar modal

Meningkatnya jumlah UKM yang mendapat bimbingan kompetensi untuk akses ke pasar modal

125 KUKM

5 Terseleksinya UMK untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah (SHAT)

Terwujudnya percepatan proses Sertifikasi Hak Atas Tanah

Terseleksinya UMK untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah (SHAT)

20000 UMK

6 Tersusunnya jumlah UMK yang telah memanfaatkan SHAT untuk mengakses pembiayaan

Meningkatnya jumlah UMK yang memanfaatkan SHAT dalam mengakses pembiayaan ke lembaga Keuangan

Tersusunnya jumlah UMK yang telah memanfaatkan SHAT untuk mengakses pembiayaan

1 Laporan

7 Meningkatnya jumlah KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang

Terciptanya peluang pembiayaan bagi KUMKM melalui pola anjak piutang

KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang

60 KUKM

8 Terbentuknya LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

Terciptanya peluang pembiayaan bagi KUMKM melalui pola ventura

LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

1 LMVD

16 Pengem-bangan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM

Berkembang-nya jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM

1 Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pngemba-ngan jaringan bisnis ritel modern

Terevitalisasinya Toko koperasi ritel modern

KUMKM yang difasilitasi toko koperasi ritel modern dan pengemba-ngan jaringan bisnis ritel modern

220 UMKM

2 Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat

Meningkatnya akses pasar dan pangsa pasar usaha mikro

Usaha mikro yang difasilitasi Melalui pasar rakyat

1.000 Umi

3 Jumlah PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha

Terciptanya kepastian lokasi usaha bagi PKL

PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha

4.000 Umi

4 Jumlah pelaksanaan koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha

Terkoordinasinya program pemasaran dan jaringan usaha

Penyusunan program dan Rencana kerja/ Teknis/ Program

5 Dokumen




Page 29

17 Pengemba-ngan dan perluasan pasar ekspor koperasi dan UKM

Berkembang-nya pasar ekspor koperasi dan UMKM

1 Jumlah KUKM mengikuti pameran luar negeri

Terpromosikan dan terpasarkannnya produk KUKM di pasar Internasional

KUKM mengikuti pameran luar negeri

150 KUKM

2 Jumlah KUKM yang difasilitasi peningka-tan daya saing

Meningkatnya daya saing produk KUKM melalui penerapan trend desain dan branding produk Kriya KUKM (handicraft dan fashion)

KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing

100 KUKM

3 Jumlah KUKM Industri kreatif yang didampingi

Meningkatnya pengembangan inovasi produk kreatif KUKM dan pemahaman pentingnya perlindungan hak cipta

KUKM Industri kreatif yang didampingi

185 KUKM

4 Sistem Infromasi Konsolidasi Kargo KUKM ekspor

Tersusunnya konsep pengembangan system konsolidasi kargo

Konsep pengemba-ngan sistem konsolidasi kargo

2 Konsep Uji Coba

18 Pengemba-ngan sarana usaha pemasaran KUMKM

Berkembang-nya sarana usaha pemasaran KUMKM

1 Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi

Tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, kecamatan dan kabupaten daerah perbatasan

Terwujudnya Pembangunan Pasar Tradisional melalui koperasi untuk 25 pasar di Kab/kota pada daerah tertinggal/ perbatasan/ terluar

25 Unit

2 Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui Koperasi

Terserapnya tenaga kerja dilingkungan pasar tradisional yang telah dibangun

Terwujudnya Revitalisasi Pasar Tradisional melalui koperasi t di wilayah Kab/Kota

40 Unit Pasar

3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di tempat Strategis

Terbukanya akses dan sarana promosi bagi pengembangan pemasaran produk UMKM ditempat-tempat Strategis

Terfasilitasi sarana pemasaran produk unggulan KUMKM di daerah

100 UMKM

4 Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan melalui pendaftaran produk

Meningkatkan Daya saing produk usaha mikro makanan dan minuman

terdaftar dan terlaksananya pengemba-ngan produk usaha mikro makanan dan minuman

200 Umi




Page 30

19 Pengemba-ngan kemitraan koperasi dan UMKM

Berkembang-nya kemitraan koperasi dan UMKM

1 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk

Meningkatnya kualitas kemasan dan desain produk KUMKM

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam Kemasan produk

400 UMKM

2 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba

Terjalinnya kemitraan waralaba KUMKM

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba

110 UMKM

3 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang

Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM dengan pola dagang

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang

200 UMKM

4 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak

terjalinnya kemitraan pola subkontrak antara KUMKM dengan usaha besar

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak

100 UMKM

5 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk

Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM dibidang eko produk

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dibidang eko produk

100 UMKM

6 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata

Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM di sektor pariwisata

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata

200 UMKM

7 Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN

Terjalinnya kemitraan KUMKM dengan BUMN

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN

200 UMKM

8 Jumlah KUMKM mitra investasi

Terjalinnya kemitraan investasi KUMKM

KUMKM yang difasilitasi bermitra investasi

200 UMKM

20 Pengemba-ngan promosi produk koperasi dan UKM

Meningkatnya jangkauan promosi produk koperasi dan UKM

1 Jumlah KUKM yang mengikuti pameran Koperasi dan UKM Festival

Bertambah luasnya pangsa pasar produk KUKM

Terselenggaranya Pameran Koperasi dan UKM Festival

450 UMKM

2 Jumlah katalog Produk KUKM yang dicetak

Meningkatnya daya saing produk KUKM

Tercetaknya Katalog Promosi Unggulan KUKM

65.000 Eks

3 Jumlah KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif

Meningkatnya daya jual produk KUKM

Terselenggaranya Pameran Tematik, Partisipasi pada PPKI dan Pameran Dalam Negeri

400 KUKM




Page 31

4 Terlayaninya promosi KUKM melalui Smesco UKM Trading Board

Semakin dikenalnya produk KUKM

Terfasilitasinya Promosi Produk Unggulan KUKM melalui Trading Board (website)

12 Bulan

21 Pemasyara-katan dan pengemba-ngan kewirausa-haan

Meningkatnya motivasi dan budaya ber-wirausaha serta berkem-bangnya kewirausa-haan

1 Jumlah peserta Pemasyarakatan kewirausahaan

Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan

Terfasilitasinya peserta Pemasya-rakatan kewirausahaan

3.000 orang

22 Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyulu-han perkope-rasian

Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

1 Pedoman Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian

Peningkatan Pemahaman Perkoperasian bagi SDM Koperasi

Terselenggaranya peningkatan Pemahaman Perkoperasian

1.200 Orang

23 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Mikro kecil Menengah

Meningkatnya kapasitas SDM KUKM

1 Jumlah Modul Diklat Vocational

Terlatihnya SDM KUKM dibidang Vocational

Terselengara-nya Diklat

2 Diklat

24 Peningkatan peran serta masyarakat dalam SDM KUMKM

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengemba-ngan SDM KUMKM

1 Jumlah Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya

Fasilitasi tempat Praktek keterampi-lan Usaha pada Lembaga Pendidikan

Tersalurnya dana bansos TPKU Pada Lembaga Pendidikan Perdesaan

100 Unit

2 Jumlah TPKU yang dilatih

Jumlah TPKU yang dilatih

Meningkatnya Kapasitas Pengelola TPKU

200 orang

25 Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya koordinasi, monev pengembanga SDM KUMKM

1 Jumlah pelaksanaan koordinasi

Tercapainya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Tersedianya Lap Koord dan Monev Pengemba-ngan SDM KUMKM

33 Propinsi

2 Peningkatan Daya Saing KUMKM

Peningkatan daya Saing SDM Koperasi dan UKM

Jumlah SDM KKUKM yg berpotensi ekspor dan Berbasis

1 Dokumen

26 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/US

Meningkatnya kapasitas dan SDM pengelola LKM/KSP/USP

1 Diklat Pengelola LKM

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta

Terlaksanya Diklat

250 Orang

2 Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat

Profesionalisme Pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP, KJK/KJKS) serta Pengelola LKM

60 Orang




Page 32

3 Jumlah Manajer/Kepala cabang KJK yang diikutkan diklat Kompetensi

90 Orang

27 Revitalisasi dan Pengemba-ngan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KUMKM

Tersedianya sistem dan lembaga Penyelengga-raan diklat KUMKM yang berkualitas

1 Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti Diklat (pusat dan daerah)

Terwujudnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi Diklat

Terlaksananya Pengemba-ngan

21.500 Orang

2 Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada diklat yang dilatih

Tersedianya fasilitator pada lembaga diklat

Terlatihnya tenaga pengelola dan instruktur diklat

3.100 orang

3 Jumlah Kurikulum dan modul diklat

Tersedianya Kurikulum dan modul diklat

Tersedianya Kurikulum dan modul diklat

10 Modul

4 SKKNI Bidang Non KJK dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SKKNI Retail Kop

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SDM KUKM dibidang SKKNI Retail

500 Orang

5 SKKNI Bidang UKM dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SKKNI Eksport

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SDM KUKM dibidang SKKNI Eksport

500 Orang

6 Jumlah propinsi pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi

terkendalinya kegiatan SDM KUMKM secara optimal

Tersedianya data propinsi pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi kualitas diklat

33 Propinsi

28 Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM

Meningkatnya Produktivitas dan Mutu KUMK

1 Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan TTG

Terciptanya pola-pola produksi yang efektif dan efisien dalam pengembangan usaha KUMKM

KUMKM yang memahami dan menerapkan TTG tepat guna

350 KUMKM

2 Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing KUMKM dalam mengakses pasar

KUMKM yang memahami dan menerapkan standarisasi manajemen mutu, HKI dan kehalalan produk

1.000 KUKM

29 Perluasan KUR

Meningkatnya penyaluran KUR

1 Jumlah propinsi yang mendapat sosialisasi program KUR

Meningkatnya informasi dan pemahaman KUMKM berkaitan dengan program KUR di seluruh propinsi

Propinsi yang mendapatkan sosialisasi program KUR

33 Propinsi




Page 33

2 Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR

Meningkatnya jumlah KUMKM dalam mengakses KUR ke Bank Pelaksana

KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR

27.520 KUKM

30 Pengemba-ngan Restruktu-risasi Usaha

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi Meningkatnya koordinasi, penyusunan program pemantauan dan kegiatan di bidang pengemba-ngan dan restrukturisasi usaha

1 Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha

Meningkatnya fasilitasi KUMKM dalam melakukan restrukturisasi manajemen dan usaha

Koperasi dan UKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha

260 KUKM

2 Jumlah pelaksanaan koordinasi, penyusunan program pemantauan dan kegiatan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan bidang pengemba-ngan dan restrukturisasi usaha

evaluasi kegiatan di bidang pengemba-ngan dan restrukturisasi usaha

5 laporan

31 Pemberda-yaan Layanan Pengemba-ngan Bisnis

Meningkatnya kapasitas UMKM dan Wirausaha baru yang mendapatkan pendampingan dalam pengmbangan bisnis Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping Pengemba-ngan Bisnis KUMKM

1 Jumlah UMKM dan Wirausaha baru yang difasilitasi melalui pendampingan

Pendampingan pengembangan UMKM dan Wirausaha Baru

UMKM dan Wirausaha baru yang difasilitasi melalui pendampingan

250 UKM

2 Jumlah Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya

Pemberdayaan Lembaga Pendamping dalam pengembangan bisnis KUMKM

Lembaga Pendamping Pengemba-ngan Bisnis KUMKM yang yang ditingkatkan kapasitasnya

200 pendamping

32 Pengemba-ngan Fasilitasi Investasi UKMK

Meningkatnya Fasilitasi dan Kerjasama Investasi KUKM

1 Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi

Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui kerjasama investasi

KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi

250 UKM

2 Jumlah Inkubator Bisnis yang diperkuat

Meningkatnya kapasitas lembaga inkubator bisnis

Lembaga Inkubator Bisnis yang ditingkatkan kapasitasnya

20 Inkubator

32 Pengemba-ngan Sistem Bisnis

Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Bisnis KUMKM Sentra yang difasilitasi Sistem

1 Jumlah KUMKM Sentra dan Industri Kreatif yang mendapatkan dukungan Sistem Bisnis

Meningkatnya transaksi bisnis bagi UKM industri kreatif/kerajinan

KUMKM Sentra dan industri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis

400 KUMKM

2 Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi Bimbingan dan Konsultasi Pemanfaatan e-commerce dan

Meningkatnya akses KUMKM terhadap pemanfaatan internet

Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi Bimbingan dan Konsultasi

265 KUMKM




Page 34

Aplikasi Sistem Bisnis

Pemanfaatan e-commerce dan Aplikasi Sistem Bisnis

33 Pengemba-ngan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

1 Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu

Meningkatnya daya saing produk KUMKM

Terbangunnya PLUT di beberapa daerah

15 Lokasi

2 Fasilitasi PLUT-KUMKM

Bertambahnya pangsa pasar produk KUMKM

21 Lokasi

3 Jumlah lokasi advokasi pengembangan rintisan PLUT-KUMKM

30 Lokasi

34 Penelitian koperasi dalam mendukung Pengemba-ngan ekonomi daerah

Tersedianya hasil-hasil penelitian koperasi dalam mendukung pengemba-ngan ekonomi daerah

1 Jumlah rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh koperasi

Meningkatnya peran Koperasi dalam pengadaan pangan dan agroindustri

Rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh koperasi

2 Koperasi

2 Jumlah rintisan dan replikasi usaha di bidang agro-ekoturisme oleh koperasi

Meningkatnya usaha koperasi di bidang agro-ekoturisme

Rintisan dan replikasi usaha dibidang agro-ekoturisme oleh koperasi

4 Koperasi

3 Jumlah konsep/ model/pola pemberdayaan KUMKM yang sesuai dengan kebutuhan/ isu strategis KUMKM

Menghimpun berbagai masukan dan tanggapan terhadap berbagai isu strategis/ aktual untuk menunjang pemberdayaan KUMKM

Kajian Isu-isu Strategis/ Aktual tentang KUMKM

8 Koperasi

35 Penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

Tersedianya hasil-hasil penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

1 Jumlah rintisan penerapan model inkubator

Melaksanakan Rintisan Penerapan Model Inkubator

Rintisan penerapan model

1 Laporan

2 Jumlah rintisan model pengembangan PK

Meningkatnya usaha PKL pangan yang aman, tertib, nyaman dan bersih

Rintisan model pengembangan PKL

1 Model

3 Jumlah pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif

Meningkatnya kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif

Peran Triple Helix dalam Pengembangan Industri Kreatif

1 Laporan

36 Penelitian sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan

Tersedianya hasil-hasil penelitian sumber daya koperasi dan UKM dalam mendukung peningkatan ekonomi kawasan

1 Jumlah pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui koperasi

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan OVOP Melalui Koperasi

Pengemba-ngan produk/ komoditas unggulan daerah dengan pendekatan OVOP melalui koperasi

27 Koperasi

2 Jumlah pelaksanaan fasilitasi

Memfasilitasi pengembangan/

Pengemba-ngan/

4 Laporan




Page 35

pengembangan/ penguatan forum sentra/klaster UKM

penguatan forum sentra/klaster UKM

penguatan forum sentra/ klaster UKM

3 Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengkajian

Meningkatkan efektivitas koordinasi program pengkajian

Efektivitas koordinasi program pengkajian

1 Laporan

4 Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC)

Meningkatkan partisipasi aktif dalam forum kerjasama Internasional APEC

Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC)

1 laporan

37

Pengemba-ngan perkaderan UMKM melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

Meningkatnya kader UMKM yang dikembangkan melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

1 Jumlah Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Membangun dan mengembangkan kerjasama antar daerah (KAD) dalam pengembangan UKM

Jumlah Workshop Skenario Pengemba-ngan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengemba-ngan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah

2 Laporan

2 Terpeliharanya 3 server, 52 client, Aplkasi sistem Web smecda.com dan Infrastuktur LAN

Mengembangkan dan operasionalisasi Sistem Database Internet, Intranet, Peta Digital serta infrastruktur LAN SMECDA

Sistem Database Internet, Intranet, Infrastruktur. LAN dan Peta Digital SMECDA

1 Sistem

3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software DSS UMKM

Memfasilitasi KUKM dalam memanfaatkan sistem DSS untuk mendiagnosis perkembangan usahanya

Pemanfaatan Software DSS UMKM

3 Propinsi

4 Pemutakhiran data sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

Mengembangkan aplikasi dan memfasilitasi KUKM dalam pemanfaatan sistem data dasar KUKM terpilih

Pemanfataan Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

1 laporan

5 Jumlah publikasi hasil kajian/ artikel pemberdayaan KUKM

Mempublikasikan hasil kajian dan artikel pemberdayaan KUMKM

Hasil-hasil Pengkajian dan Artikel peberdayaan KUKM

2.000 Eks

6 Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA)

Meningkatkan partisipasi aktif dalam forum kerjasama Internasional ASEAN dan BIMP-EAGA

Partisipasi dalam Forum Kerjasama internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA)

1 Laporan

7 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan

(Up-dating) Kajian Tentang Gap Analisis Iklim Usaha Indonesia Dalam

Rencana Aksi antisipasi KUMKM dalam Masyarakat

1 Laporan




Page 36

rencana aksi antisipasi kesiapan KUMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

Mendukung UMKM untuk Bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015

Ekonomi ASEAN

38 Penyusunan Perencanaan Program/ Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

Tersusunnya program dan kegiatan kementerian Koperasi dan UKM

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

Dokumen Perencanaan Program/ kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

15 Dokumen

2 Dukungan Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka penyusunan RPJMN 2019

Dukungan Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka penyusunan RPJMN 2019

1 Dokumen

3 Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Laporan Koordinasi

5 laporan

4 Jumlah Dokumen Metode Perencanaan Partisipasi Aktif yang Melibatkan Pembina KUKM di Daerah

Metode Perencanaan Melalui Manajemen Partisipatif Aktif Bagi Aparat Pembina

3 Dokumen

5 Dukungan dan Fasilitasi Perencanaan

Dukungan dan Fasilitasi Perencanaan 12 Bulan

12 Bulan

6 Dokumen perencanaan pembangunan KUMKM yang disusun secara komprehensif dalam rangka pemberdayan KUMKM

Dokumen Perencanaan

12 Bulan

39 Monitoring, Evaluasi/ Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Monitoring, evaluasi/ pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri dan Pelaksaaan PUG Bidang KUKM

1 Jumlah laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

Terpantaunya dan tersosialisasikannya hasil evaluasi terhadap pemberdayaan KUKM

Laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

1 Dokumen

2 Jumlah laporan bahan rapat/sidang pimpinan

Tersedianya hasil rapat/sidang pimpinan

Laporan rapat/sidang pimpinan

1 Dokumen

3 Jumlah laporan/ dokumen kerjasama teknik di bidang KUKM

Tersosialisasikannya pelaksanaan kerjasama teknik bidang KUKM

Laporan kerjasama teknik di bidang KUKM

1 Dokumen

4 Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan

Tersedianya referensi dan acuan dalam

Penyeleng-garaan PUG di

1 Dokumen




Page 37

PUG di bidang KUKM

penyusunan program di tahun mendatang

bidang KUKM

Tersedianya data dan informasi peberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional yang kredibel, Valid dan terkini

1 Data dan informasi pemberdayaan koperasi dan UMKM

Tersedianya data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional yang kredibel, Valid dan terkini

Data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM

8 Laporan

2 Pengelolaan Sistem Informasi

Tersedianya sistem informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan koperasi & UKM

Pengelolaan sistem informasi

3 Sistem

3 Meningkatnya kapasitas pengelola data sistem informasi pemberdayaan Koperasi dan UKM Nasional

Meningkatnya kapasitas pengelola data system informasi pemberdayaan Koperasi dan UKM Nasional

Pengelola data 600 orang

4 Perangkat pengolah data dan komunikasi

75 Unit

40 Pelaksanaan, Penatausa-haan dan Pelaporan Anggaran dan BMN

Terwujudnya pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien dan tersajinya Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu

1 Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai

Terlaksananya pembiayaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Layanan Perkantoran

12 Bulan

2 Tersajinya dokumen LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel

informasi keuangan yang akurat dan akuntabel yang dijadikan sebagai bahan pimpinan untuk mengambil keputusan

Laporan Keuangan

4 Laporan

3 Tersajinya dokumen laporan BMN yang transparan dan akuntabel

Laporan Barang Milik Negara

4 Laporan

41 Penyelengga-raan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah terlaksana dengan baik

1 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Pengelolaan Adminis- trasi Satker menjadi lebih tertib dan sesuai dengan peraturan

Laporan hasil audit pelaksanaan anggaran di Pusat dan daerah

44 Laporan

42 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang mampu mengontrol kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dan

1 Terciptanya SDM Aparatur yang berkompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilam dalam pelaksanaan tugas dan perannya sebagai pelayanan

Menciptakan SDM Aparatur yang berkompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan perannya sebagai pelayan

Pendidikan dan Pelatihan Struktural

4 Kegiatan




Page 38

administrasi Kepegawaian

masyarakat serta tumbuhnya sikap dan semangat pegabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat

masyarakat

2 Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulasi pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan- pendekatan baru memecahkan permasalahan pekerjaan

Membentuk SDM Aparatur yang yang mampu memahami dan menemukan inner valuenya Masing-masing seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kreatifitas, disiplin sehingga dapat terwujud pemerintahan bersih dan berkualitas

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi SDM Aparatur

20 Kegiatan

3 Penyelesaian proses administrasi dan pengelolaan data pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai

Terselesaikannya proses administrasi dan pengajuan usulan data pribadi pegawai sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

Layanan Administrasi Kepegawaian

12 Bulan

4 Pemberian penghargaan kepada pejabat dan tokoh yang telah berperan aktif dalam keberpihakannya mengembangkan Koperasi dan UKM

Meningkatnya peran serta masyarakat, khususnya pemerintah daerah dalam mengembangkan KUKM dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mendukung Koperasi dan UKM

Tanda Jasa/ Penghargaan Kehormatan

1 Laporan

5 Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik

Menciptakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

Reformasi Birokrasi

1 Laporan

6 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi

Memberikan pemahaman berbagai macam kebijakan dan perubahannya

Penyuluhan dan penyebaran informasi kepegawaian

4 Laporan




Page 39

dibidang Koperasi dan UKM bagi personil/pejabat dinas

7 Pemenuhan kebutuhan pegawai berkualitas dan profesional sebagai bentuk kaderisasi untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan nasional yang menjunjung tinggi negara dan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pegawai berkualitas dan profesional sebagai bentuk kaderisasi untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan nasional yang menjunjung tinggi negara dan masyarakat

Pelaksanaan Penerimaan CPNS

1 Laporan

8 Terselengaranya Operasional perkantoran dan layanan pimpinan

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan terciptanya pelayanan prima terhadap pimpinan dalam penyelenggaraan negara

Operasional perkantoran dan layanan pimpinan

12 Bulan

9 Terfasilitasinya kebutuhan penyelenggaraan operasional kegiatan, tugas pokok dan fungsi

Terfasilitasinya kebutuhan penyelenggaraan operasional kegiatan, tugas pokok dan fungsi

Perangkat Pengolah data dan komunikasi

31 Unit

10 Rekomendasi kebijakan pemberdayaan KUMKM

Dokumen Isu-Isu Strategis

5 Dokumen

43 Penyeleng-garaan Kehumasan dalam rangka Penyeleng-garaan Sosialisasi/ Publikasi/ Visualisasi dan Pelayanan Informasi

Meningkatnya kualitas Kehumasan dalam rangka Penyeleng-garaan Sosialisasi/ Publikasi/ Visualisasi dan Pelayanan Informasi program/ kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

1 Diterbitkannya Tabloid/Jurnal KUKM

Terbitan Tabloid/Jurnal

Tabloid Jurnal KUKM

9 Terbit

2 Terpublikasikannya Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM melalui surat kabar/ majalah dan media cetak lainnya

Publikasi melalui Media Cetak

Advetorial Melalui Surat Kabar dan Majalah, Display, kerjasama Media, Leaflet, Buku KUKM, Spanduk dan Billboard

7 Media

3 Tervisualisasikannya Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Televisi

Visualisasi KUKM melalui Televisi

Kisah Sukses KUKM melalui Televisi, Profile Koperasi Berpretasi melalui TV, Iklan Layanan Masyarakat Kemenkop dan UKM melalui TV , SMESCO News, Liputan Khusus

41 Tema




Page 40

Kegiatan Kementerian koperasi dan UKM melalui TV

4 Terselenggaranya kegiatan Pelayanan Informasi Online Kementerian Koperasi dan UKM melalui Media Center

Layanan Media Center KUKM

Web Site Media Center, Perpustakaan Kementerian KUKM, Call Center KUKM

12 Bulan

5 Tersedianya Dokumentasi kegiatan Kunker Menkop dan UKM serta Kegiatan-kegiatan Kemenkop dan UKM lainnya

Dokumentasi kegiatan Kemenkop dan UKM

Dokumentasi Foto dan Video Kunker dan Kegiatan Kemenkop dan UKM, Dokumentasi dalam bentuk Laporan Kehumasan

12 Bulan

44 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kemente-rian Koperasi dan UKM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor di Kementerian Koperasi dan UKM

1 Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

12 Bulan

2 Perawatan kendaraan Bermotor

Perawatan kendaraan Bermotor

Perawatan kendaraan Bermotor

186 Unit

3 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

982 Unit

4 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

45 Unit

5 Gedung/Bangunan Gedung/Bangunan Gedung/ Bangunan

78.641 m2

45 Pengelolaan Dana Bergulir

Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel

1 Terfasilitasinya pemberian pinjaman /pembiayaan dana bergulir sebesar Rp. 3,650 triliun kepada 991 Mitra Koperasi dan 535 Mitra Non Koperasi yang melibatkan 288,904 UMKM (end user)

Terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi 991 Mitra Koperasi dan 535 Mitra Non Koperasi yang melibatkan 288,904 UMKM (end user)

Tersusunnya Rencana Program Kerja dan Anggaran

8 Dokumen

Jumlah Peraturan dan Ketentuan yang diterbitkan /disempurna-kan

5 Dokumen

Terselengga-ranya Sosialisasi peraturan/ petunjuk teknis

10 kali

Terselengga-ranya Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi

12 Bulan

Terlaksananya Analisa

1.984 Dokumen




Page 41

Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan

Tersedianya Laporan Keuangan

6 Laporan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

12 laporan

Tersusunnya Pedoman Organisasi & kepegawaian dengan baik

6 Dokumen

Tersedianya layanan perkantoran

12 Bulan

Jumlah Pegawai Baru

65 Orang

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

265 Orang

Tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi

1 Unit

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

12 Laporan

Tersedianya Laporan Hasil Pengalihan Dana Bergulir

12 Laporan

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4

3 Unit

46 Layanan Pemasaran bagi KUKM

Meningkatnya jumlah KUKM terlayani

1 Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional

Meningkatnya kualitas SDM

Layanan Perkantoran

12 Bulan

Meningkatnya akses pasar produk kukm unggulan

2 Terwujudnya pembayaran biaya langganan daya dan jasa

Terlaksananya pembayaran daya dan jasa

Layanan Perkantoran

12 Bulan

Meningkatnya produk berdaya saing

3 Meningkatnya peran LLP-KUKM

Meningkatnya peran LLP-KUKM sebagai Lembaga Layanan Pemasaran

Pameran 2 pameran

4 Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya

Terbitnya dokumen perencanaan dan keuangan

Dokumen perencanaan dan Keuangan

6 Dokumen

5 Terbitnya iklan/pengumuman/ pemberitahuan

Meningkatnya akses pasar produk KUKM unggulan

Pengemba-ngan Layanan Pemasaran

12 Bulan




Page 42

6 Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

Meningkatnya koordinasi, sosialiasi monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait

koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

25 Laporan

7 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Rekrutmen

Meningkatnya kualitas SDM

koordinasi, sosialisasi , monitoring, evaluasi dan rekutmen karyawan

35 Orang

8 Terpeliharanya sarana dan prasarana SME Tower

Terciptanya Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung SMESCO UKM

Peralatan dan fasilitas perkantoran

1 Tahun

9 Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran

Meningkatnya akses pasar produk KUKM unggulan

Promosi 9 Promosi

10 Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

Laporan Pengelolaan Keuangan

6 Laporan


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

I. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 dari masing-masing unit/satuan kerja dengan capaian (realisasi) atas target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014 sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 1, 2,3, dan 4.

II. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing pencapaian strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk, menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian pelaksanaan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan sasarn yang telah ditetapkan dan Renstra. Hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, indikator kinerjanya adalah:

1) Koperasi yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Pengumuman di Berita Negara

Dalam rangka penguatan status Badan Hukum Koperasi, Pengesahan status Badan Hukum Koperasi melalui pengumuman berita Negara merupakan salah satu upaya untuk memenuhi azas publisitas dan salah satu syarat Badan Hukum Koperasi dimana pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi harus diumumkan melalui lembar berita Negara RI. Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (pasal 19).


Pada tahun 2014, pada Renstra Kementerian KUKM 2012-2014 telah ditetapkan target 7.500 Koperasi untuk pengesahan status Badan Hukum Koperasi yang diumumkan pada lembaran Berita Negara RI. Namun dalam perkembangannya terdapat perubahan target tahun 2014 menjadi 5.500 Koperasi dan telah terealisasi sebanyak 4.686 (85,2%) Koperasi yang telah diumumkan pada lembaran Berita Negara RI.

Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan pengumuman pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar Koperasi dipengaruhi oleh keaktifan dari gerakan Koperasi untuk melaporkan dan menyerahkan dokumen akte serta pengesahannnya melalui SKPD yang membidangi KUKM tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Namun Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong kepada stakeholders melalui surat edaran maupun rapat-rapat koordinasi untuk mendorong agar Koperasi yang belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara agar segera disampaikan untuk proses lebih lanjut. Dampak dari indikator kinerja ini adalah Koperasi memiliki status dan legalitas dalam menjalankan lembaga dan bisnisnya.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 316.601.340 (79%) terdapat sisa untuk efisiensi sebesar Rp. 83.398.660,- (21%) merupakan efisiensi.

Bila dibandingkan dengan target Renstra Kementerian KUKM 2012-2014 sampai dengan tahun 2014 telah tercapai 4.686 Koperasi (85,2%) dari yang ditargetkan. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

2) Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian

Indikator ini dimaknai sebagai hasil kegiatan dalam menyusun rancangan naskah akademis peraturan perundang-undangan di bidang Perkoperasian/UKM.

Pada tahun 2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun rancangan naskah akademis untuk bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan No. 28/PUU-XI/2013,


dimana untuk sementara kembali ke Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sampai terbentuk Undang-Undang baru.

Dengan demikian, dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 telah tercapai sesuai target yaitu 1 RPP. Capaian perbandingan jumlah jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian dalam kurun waktu renstra 2010-2014 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), telah terealisasi sebesar Rp. 945.310.100,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus rupiah) atau sebesar 47,26%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.054.689.900,- (satu miliar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) atau sebesar 52.74% merupakan efisiensi.

3) Koperasi Yang Memiliki Kelembagaan Kuat Dan Usaha Yang Sehat

Revitalisasi Koperasi mencangkup pembenahan lembaga koperasi oleh koperasi sendiri yang didukung dan dikawal oleh Pemerintah (pusat, wilayah dan daerah) serta stakeholdernya. Fokusnya membuat koperasi agar mampu berfungsi, beridentitas khas dan kompeten melayani kebutuhan ekonomi anggotanya.

Pada tahun 2014, telah ditetapkan target 300 Koperasi yang diharapkan memiliki kelembagaan koperasi yang kuat dan usaha sehat, mandiri dan mampu berdaya saing (revitalisasi koperasi). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

a. Identifikasi Potensi Pengembangan 300 Koperasi Sektor Riil di 14 Propinsi dalam rangka Revitalisasi Koperasi.

b. Pengembangan 300 Koperasi di 14 Propinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

c. Revitilasi peran Koperasi terkait distribusi pupuk bersubsidi dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan. Hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.


Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014, telah tercapai 300 Koperasi yang memiliki kelembagaan koperasi yang kuat dan usaha yang sehat diindikasikan dengan adanya legalitas badan hukum koperasi dan adanya pembenahan dalam manajemen usaha dan SDM koperasi berdasarkan prinsip dasar koperasi.

Dampak hasil dari capaian sasaran strategis ini adalah: meningkatnya peran koperasi berdasarkan prinsip dasar koperasi dalam pengelolaan lembaga dan peningkatan layanan bagi anggota dan masyarakat.

Pencapaian ini secara kualitatif juga merupakan hasil sinergi dengan unit Deputi/BLU Kementerian KUKM terkait yang mendukung dalam hal seperti: peningkatan SDM melalui pelatihan manajerial bagi pengurus Koperasi, pendampingan oleh tenaga penyuluh koperasi, akses pembiayaan dan promosi/pemasaran teknologi informasi serta sumber daya produktif lainnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.328.754.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp 5.181.872.140,- (lima miliyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) atau sebesar 97% dan sisa sebesar Rp 146.811.860 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 3% merupakan efisiensi.

4) Tersedianya Tenaga Penyuluh Perkoperasian Yang Profesional

Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang bertujuan untuk: a) meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan penyuluh, konsultasi, bimbingan dan supervisi kepada masyarakat dan gerakan koperasi; b) mendorong pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi; c) membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan pada koperasi wilayahnya.

Pada tahun 2014, target tenaga penyuluh perkoperasian sebanyak 735 orang dan telah tercapai sesuai dengan target yaitu 735 orang.


Secara keseluruhan jumlah PPKL sampai dengan saat ini berjumlah 735 orang tersebar di 34 Propinsi. Dampak manfaat output dari keberadaan PPKL adalah: a) Kemudahan dalam menginvertarisir permasalahan yang ada di lapangan ; b) Membantu SKPD dalam memberikan pembinaan dan konsultasi kepada masyarakat dan gerakan koperasi.

Dalam pencapaian indikator ini, didukung pula dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a) perpanjangan masa kerja bagi 735 orang tenaga PPKL yang tersebar di 34 Propinsi dan 514 Kab/Kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; b) rekruitmen dan seleksi PPKL Angkatan III Tahun 2014 sebanyak 200 orang yang tersebar di 23 Propinsi; c) bimbingan teknis Perkoperasian bagi PPKL Angkatan III Tahun 2014 untuk memberikan pembekalan tentang perkoperasian kepada PPKL dalam menjalankan tugas penyuluhan; d) Temu Konsultasi PPKL dalam rangka penyamaan persepsi atas kebijakan perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPKL untuk mengevaluasi kinerja PPKL dalam melaksanakan tugasnya.

Progres capaian target secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran senilai Rp. 9.891.911.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.565.198.100,- (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sebesar 87%. Sementara sisanya sebesar Rp. 1.326.712.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 12% merupakan efisiensi.


Tabel 4. Matrik Penyebaran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

L A P O R A N K I N E R J A

TAHUN 2014


Page | 47

Tabel 4. Matrik Penyebaran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

NO PROPINSI JUMLAH Kab/Kota

REKRUITMEN PPKL JUMLAH PPKL TAHUN 2013 TAHUN 2014

Prop Org Kab/Kota Org Org 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sumatera Barat 19 - - - - - 2 Bengkulu 10 - - - - - 3 Sumatera Selatan 17 - - - - - 4 Jawa Barat 27 - - - - - 5 Jawa Tengah 35 - - - - - 6 Jawa Timur 38 - - - - - 7 Bali 9 - - - - - 8 Nusa Tenggara Barat 10 - - - - - 9 Kalimantan Selatan 13 - - - - - 10 Sulawesi Selatan 24 - - - - - 11 Aceh 23 1 5 4 13 18 12 Sumatera Utara 33 1 5 5 15 20 13 Riau 12 1 5 0 0 5 14 Kepulauan Riau 7 1 5 3 8 13 15 Jambi 11 1 5 4 12 17 16 Bangka Belitung 7 1 5 0 0 5 17 Lampung 15 1 5 4 13 18 18 Banten 8 1 5 4 12 17 19 DKI Jakarta 6 1 5 0 0 5 20 D.I. Yogyakarta 5 1 5 3 9 14 21 Nusa Tenggara Timur 22 1 5 3 9 14 22 Kalimantan Barat 14 1 5 4 12 17 23 Kalimantan Tengah 14 1 5 3 9 14 24 Kalimantan Timur 10 1 5 4 14 19 25 Sulawesi Tengah 13 1 5 3 9 14 26 Sulawesi Tenggara 17 1 5 4 12 17 27 Sulawesi Utara 15 1 5 4 12 17 28 Gorontalo 6 1 5 2 7 12 29 Sulawesi Barat 6 1 5 2 6 11 30 Maluku 11 1 5 4 12 17 31 Maluku Utara 10 1 5 2 6 11 32 Papua 29 1 5 2 5 10 33 Papua Barat 13 1 5 0 0 0 34 Kalimantan Utara 5 2 5 5 Jumlah 514 23 110 66 200 735


5) Koperasi dapat Mewujudkan Core Bisnisnya Secara Jelas Sesuai Bidang Usahanya yang Lebih Fokus

Pada Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014, terdapat koreksi indikator kinerja pada sasaran strategis ini, yaitu menjadi koperasi dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian dan akuntabilitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang mampu melaksankaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengendalian dalam pengelolaan lembaga dan usahanya.

Tahun 2014, telah ditargetkan 500 Koperasi dan telah tercapai sesuai target (100%). Salah satu usaha pemerintah saat ini untuk mendukung perkembangan koperasi adalah dengan terus menggulirkan program terpadu guna memperluas peluang usaha Koperasi dan UKM, serta memaksimalkan percepatan dan perluasan usaha.

Dampak manfaatnya yang dirasakan dari indikator ini adalah adanya perencanaan bisnis/usaha yang membuat manajemen koperasi, anggota, investor dan karyawan koperasi memeiliki kemampuan tentang akuntabilitas dan sistem pengendalian bisnis koperasi.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian, indikator kinerjanya adalah: Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di bidang Produksi.

Program dan kegiatan bantuan sosial ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Beberapa koperasi yang telah menerima program pada tahun 2010-2014 telah menyerap tenaga kerja sekitar 5-10%, misalnya:

a. Kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, yaitu Koperasi Tani Mulyo Propinsi Jateng penerima bansos tahun 2011, menyerap tenaga kerja 3 orang; Sedangkan KSU Denas 66, Kab. Pinrang Prop. Sulsel penerima bansos tahun 2012 menyerap tenaga kerja 5 orang.

b. Kegiatan hortikultura, yaitu Koperasi Muntea, kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan penerima bansos tahun 2011 telah melibatkan tenaga kerja 70 untuk budidaya dan penanganan kentang; Sedangkan Koperasi Hikmah, Propinsi Jambi penerima bansos tahun 2012 telah melibatkan tenaga kerja 18 orang untuk budidaya dan penanganan komoditas kentang.


c. Kegiatan Jasa Penggilingan Padi (RMU), yaitu KUD Bina Raharja, Propinsi Jawa Tengah (tahun 2011) menyerap tenaga kerja 5 orang; Sedangkan KUD Usra, Propinsi Gorontalo (tahun 2012) menyerap tenaga kerja 4 orang.

d. Kegiatan usaha industri gula merah Koperasi Bintang Buana, Prop. Jawa Timur (tahun 2013) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang;

e. Kegiatan kerajinan batik di Koperasi Wanita Kembang Asih, Propinsi Jawa timur (Tahun 2013) telah menyerap tenaga kerja 20 orang. Sedangkan Koperasi Wanita Suka Maju, Propinsi DI Yogyakarta (tahun 2013) 180 UKM yang menjadi anggota koperasi telah melibatkan masing-masing 2 orang atau total melibatkan 260 orang untuk memproduksi batik.

f. Kegiatan sarana pengolahan kakao, KSU Madani Propinsi Sulsel penerima bansos tahun 2011, menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 10 orang (60%). Sedangkan KSU Rimbun Propinsi Aceh, tahun 2012 menyerap tenaga kerja dari 10 orang menjadi 15 orang (50%), dan KSU Padang Manik Sakato Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumbar, tahun 2013 menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang (66%).

g. Kegiatan pengolahan kopi, KSU Famasa, Kab. Ngada Propinsi NTT penerima bansos tahun 2011, telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 10 org (60%) dan Kop Tani Manik Sedana Kab. Bangli Propinsi Bali, menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 7 orang 130%). Sedangkan Koperasi Sumber Merta Buana Kab. Badung Propinsi Bali, menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 12 orang (300%).

h. Kegiatan bantuan pengolahan mete, KSU Tani Nubun Tawa Kab. Flores Timur Propinsi NTT, penerima bansos tahun 2013, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 4 orang menjadi 20 orang (400%).


i. Kegiatan bantuan sarana pengolahan gambir pada KSU Bersama Kab. Phak Phak Barat Propinsi Sumut tahun 2013, terdapat peningkatan tenaga kerja dari 4 orang menjadi 8 orang (100%).

j. Kegiatan bantuan pengolahan karet kepada Koptan Karet Yudistira tahun 2013, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang (66%).

k. KUD TANDAN MAS JAYA, Kab. Siak, Propinsi Riau menerima dana bansos senilai Rp. 136.750.000,- pada tahun 2013. Pelaksanaan penanaman dimulai pada bulan Maret 2014 pada lahan seluas 0,5 hektar di lahan pekarangan melibatkan petani anggota sebanyak 50 orang. Tanaman salak akan dapat dipanen buahnya setelah 3 tahun, selanjutnya dapat dilakukan panen secara rutin setiap bulan.

l. KSU Amanekat Kab. Kupang, Prop. NTT menerima bansos tahun 2011 Rp. 1.200.000.000 sudah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik PLTMH dengan kapasitas 30 kW. Tenaga kerja yang terserap 5 orang dan usaha produktif yang dikelola adalah penggilingan padi.

m. Kop. PHT Mitra Petani Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat menerima bansos tahun 2011, untuk membangun digester sebanyak 10 unit (20 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 10m³ dan dimanfaatkan untuk penerangan, penjualan pupuk dan gas rumah tangga, dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 3 orang. Sedangkan Kop. Lalung Jaya Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah menerima bansos tahun 2012 telah memanfaatkan dana untuk pembangunan digester sebanyak 5 unit (untuk 8 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 9 m³ digunakan untuk usaha pembuatan tempe dan tahu serta peternakan ayam, dengan pendapatan rata-rata per bulan masing-masing adalah ± Rp. 70.000,- dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 8 orang.

n. Koperasi Kultura Kalamansi kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu penerima bansos 2012 untuk pembelian alat-alat pengolahan minuman yang terbuat dari jeruk kalamansi yang merupakan salah satu produk pengembangan OVOP telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3 orang.

Sedangkan pada kegiatan bansos tahun 2014, yaitu KSU Masyarakat Sejahtera Kab. Wajo Propinsi Sulsel, yang mengelola minyak atsiri telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 12 orang (100%).


Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 6%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan tenaga kerja koperasi dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 208.677 orang (36,77%), dari sebanyak 358.768 orang menjadi sebanyak 567.445 orang.

Grafik1.PertumbuhanTenagaKerjaKoperasiTahun2010-2014

Dampak dari pertumbuhan tenaga kerja koperasi adalah terciptanya

lapangan kerja baru yang memberikan konstribusi dalam menurunkan angka tingkat pengangguran serta pendapatan bagi KUKM.

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya daya saing koperasi, indikator kinerjanya adalah:

1) PersentasepertumbuhanproduktivitaskoperasidibidangProduksi

Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3%. Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pemberian bantuan sosial di bidang pertanian, tanaman pangan, dan holtikultura kepada 24 Koperasi dengan total bantuan sebesar Rp. 3,5 Milyar yang tersebar di 22 Kabupaten; b) pemberian bantuan sosial di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan kepada 16 Koperasi dengan total bantuan sebesar Rp. 2,8 Milyar; c) pemberian bantuan sosial di bidang perikanan yang disalurkan dari tahun 2011-2014 kepada 18 Koperasi di 5 Propinsi dengan alokasi total bantuan sebesar Rp. 3 Milyar.

Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaku koperasi dan UMKM dapat meningkatkan volume produksi serta pendapatan usahanya


TAHUN 2014


Page | 50

dengan kapasitas 30 kW. Tenaga kerja yang terserap 5 orang dan usaha produktif yang dikelola adalah penggilingan padi.

m. Kop. PHT Mitra Petani Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat menerima bansos tahun 2011, untuk membangun digester sebanyak 10 unit (20 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 10m³ dan dimanfaatkan untuk penerangan, penjualan pupuk dan gas rumah tangga, dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 3 orang. Sedangkan Kop. Lalung Jaya Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah menerima bansos tahun 2012 telah memanfaatkan dana untuk pembangunan digester sebanyak 5 unit (untuk 8 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 9 m³ digunakan untuk usaha pembuatan tempe dan tahu serta peternakan ayam, dengan pendapatan rata-rata per bulan masing-masing adalah ± Rp. 70.000,- dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 8 orang.

n. Koperasi Kultura Kalamansi kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu penerima bansos 2012 untuk pembelian alat-alat pengolahan minuman yang terbuat dari jeruk kalamansi yang merupakan salah satu produk pengembangan OVOP telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3 orang.

Sedangkan pada kegiatan bansos tahun 2014, yaitu KSU Masyarakat Sejahtera Kab. Wajo Propinsi Sulsel, yang mengelola minyak atsiri telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 12 orang (100%).

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 6%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan tenaga kerja koperasi dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 208.677 orang (36,77%), dari sebanyak 358.768 orang menjadi sebanyak 567.445 orang.

Grafik 1. Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2010-2014

Dampak dari pertumbuhan tenaga kerja koperasi adalah terciptanya lapangan kerja baru yang memberikan konstribusi dalam menurunkan angka tingkat pengangguran serta pendapatan bagi KUKM.

358678 377238429678 473604

567445

0

200000

400000

600000

2010 2011 2012 2013 2014

Tenaga Kerja (orang)

Tenaga Kerja …


2) Persentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi

Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2%. Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan:

a) pemberian bantuan perkuatan usaha koperasi dalam industri pengolahan kelapa terpadu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,1 Milyar yang diberikan kepada 4 Koperasi; b) pengembangan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,5 Milyar kepada 9 Koperasi yang tersebar pada 6 kabupaten; c) pengembangan usaha produktif berbasis pada energi alternatif (biogas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- diberikan kepada 3 Koperasi; d) pengembangan usaha produktif melalui pengolahan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- diberikan kepada 5 Koperasi.

Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan penerapan teknologi baru pada koperasi tersebut dapat menghasilkan beragam produk baru, serta proses produksi yang lebih cepat.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, indikator kinerjanya adalah:

1) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Bidang Produksi

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 5%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan volume usaha koperasi dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113 Milyar (59,78%), dari Rp. 76 Milyar menjadi sebesar Rp. 189 Milyar.


Grafik2.PertumbuhanVolumeUsahaKoperasiTahun2010-2014

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan:

a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Dampak dari peningkatan volume usaha mempermudah koperasi mendapatkan akses pembiayaan.

2) Persentase Pertumbuhan SHU Koperasi di Bidang Produksi

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar sebesar 3%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan SHU koperasi dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,7 Milyar (45,27%) dari sebesar Rp. 8,1 Milyar menjadi sebesar Rp. 14,8 Milyar.

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan:

a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.


TAHUN 2014


Page | 52

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, indikator kinerjanya adalah:

1) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Bidang Produksi

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 5%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan volume usaha koperasi dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113 Milyar (59,78%), dari Rp. 76 Milyar menjadi sebesar Rp. 189 Milyar.

Grafik 2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2010-2014

76 95

119 125

189

020406080

100120140160180200

2010 2011 2012 2013 2014

Volume Usaha (Rp. Milyar)

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Dampak dari peningkatan volume usaha mempermudah koperasi mendapatkan akses pembiayaan.

2) Persentase Pertumbuhan SHU Koperasi di Bidang Produksi

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar sebesar 3%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan SHU koperasi dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,7 Milyar (45,27%) dari sebesar Rp. 8,1 Milyar menjadi sebesar Rp. 14,8 Milyar.


Grafik3.PertumbuhanSHUKoperasiTahun2010-2014

Dampak dari peningkatan SHU ini adalah meningkatnya pendapatan bagi anggota koperasi.

5. Sasaran Strategis V: Penyediaan akses pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, indikator kinerjanya adalah:

1) Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk edukasi Penyusunan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS yang diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan untuk menyediakan pembiayaan usaha KSP/KJKS telah dilakukan di 5 (lima) Propinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. Jumlah peserta dimasing-masing Propinsi sebanyak 20 orang pengurus/pengelola koperasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 100 KSP/KJKS telah direalisasikan pencapaiannya, dan untuk mendukung pencapaian target tersebut juga telah dilakukan bimbingan teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian target indikator kinerja ini dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:


TAHUN 2014


Page | 53

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Grafik 3. Pertumbuhan SHU Koperasi Tahun 2010-2014

Dampak dari peningkatan SHU ini adalah meningkatnya pendapatan bagi anggota koperasi.

5. Sasaran Strategis V: Penyediaan akses pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, indikator kinerjanya adalah:

1) Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk edukasi Penyusunan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS yang diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan untuk menyediakan pembiayaan usaha KSP/KJKS telah dilakukan di 5 (lima) Propinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. Jumlah peserta dimasing-masing Propinsi sebanyak 20 orang pengurus/pengelola koperasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 100 KSP/KJKS telah direalisasikan pencapaiannya, dan untuk mendukung pencapaian target tersebut juga telah dilakukan bimbingan teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.6 6.3 6.6

8.1

14.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014

SHU (Rp. Milyar)


Tabel 5. Matrik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Pendanaan Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (KSP/KJKS) dalam Rangka Memperluas

Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha

Grafik4.CapaianTargetdanRealisasiPeningkatankapasitaspendanaanbagilembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan

layanan untuk pembiayaan usaha

Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan Kapasitas dan Jangkauan Layanannya untuk Menyediakan Pembiayaan Usaha ini secara umum telah memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia dalam pengelolaan koperasi.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat.

2) Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Primer Nasional

Sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan, sehingga tidak menghapus


TAHUN 2014


Page | 54


Tabel 5. Matrik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Pendanaan Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (KSP/KJKS) dalam Rangka Memperluas Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha

Grafik 4. Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

0

100

200

300

400

500

TargetRealisasi

Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan Kapasitas dan Jangkauan Layanannya untuk Menyediakan Pembiayaan Usaha ini secara umum telah memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia dalam pengelolaan koperasi. Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat.


Sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan, sehingga tidak menghapus amanat pengawasan terhadap koperasi karena hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemertintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

IKU: Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

Target (Koperasi) Realisasi (Koperasi) Capaian (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

- - 100 100 100 - - 425 120 100 - - 425 120 100


TAHUN 2014


Page | 54


Tabel 5. Matrik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Pendanaan Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (KSP/KJKS) dalam Rangka Memperluas Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha

Grafik 4. Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

0

100

200

300

400

500

TargetRealisasi

Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan Kapasitas dan Jangkauan Layanannya untuk Menyediakan Pembiayaan Usaha ini secara umum telah memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia dalam pengelolaan koperasi. Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat.


Sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan, sehingga tidak menghapus amanat pengawasan terhadap koperasi karena hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemertintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

IKU: Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

Target (Koperasi) Realisasi (Koperasi) Capaian (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

- - 100 100 100 - - 425 120 100 - - 425 120 100


amanat pengawasan terhadap koperasi karena hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemertintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan usaha simpan pinjam yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh diperlukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Koperasi Kredit (Kopdit).

Pengawasan tentang simpan pinjam diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi No. 21 Tahun 2008 tentang Pengawasan Simpan Pinjam. Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam sebagai bagian dari pengawasan merupakan cara mengukur kinerja dan kondisi koperasi agar terwujud pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh sesuai jati diri dan nilai-nilai koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi yang telah dilaksanakan selama ini terdiri dari:

a. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer dan sekunder propinsi dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan propinsi.

c. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer dan sekunder nasional dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan Deputi Bidang Pembiayaan.

Hasil pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi di seluruh Indonesia dilakukan oleh satuan tugas pengawas KSP/KJKS yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Koperasi dan UKM No. 98/M.KUKM/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pengawasan KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS Koperasi dan Koperasi Kredit. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan KSP telah dikirimkan surat dari Deputi Bidang Pembiayaan No. 147/Dep.3/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang pembinaan dan pengawasan KSP yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.


Dari 109.044 unit KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta Kopdit di seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan penilaian kesehatan Tahun Buku 2013 per 31 Desember 2014 sebanyak 46.010 unit atau sebesar 41,75%. Sebagaimana tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Kesehatan per Desember 2014


TAHUN 2014


Page | 56

Dari 109.044 unit KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta Kopdit di seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan penilaian kesehatan Tahun Buku 2013 per 31 Desember 2014 sebanyak 46.010 unit atau sebesar 41,75%. Sebagaimana tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Kesehatan per Desember 2014

Berdasarkan kegiatan tersebut dari target yang telah ditetapkan tercapai 100% (69 KSP/USP KOperasi dan Kopdit). Rendahnya pelaksanaan penilai kesehatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan laporan dari daerah, keterbatasan anggaran serta SDM Penilai Kesehatan Koperasi di masing-masing SKPD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota serta rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

KSP / KJKS USP / UJKS KSP/USP dan KJKS/UJKS Sehat Cukup

SehatKurang Sehat

Tidak Sehat

Sangat Tidak Sehat

Jumlah

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit1 ACEH 142 2,248 2,390 403 61 263 25 - - 349 1,9872 SUMUT 332 3,795 4,127 559 152 274 31 - - 457 3,5683 SUMBAR 333 2,472 2,805 1,019 237 598 92 - - 927 1,7864 RIAU 92 4,348 4,440 150 18 82 22 - - 122 4,2905 KEP. RIAU 9 1,309 1,318 43 7 27 4 - - 38 1,2756 JAMBI 92 1,151 1,243 543 32 428 18 - - 478 7007 SUMSEL 301 1,079 1,380 744 173 365 92 13 - 643 6368 KEP. BABEL 30 626 656 163 38 76 29 - - 143 4939 BENGKULU 82 1,498 1,580 307 76 150 41 - - 267 1,273

10 LAMPUNG 346 704 1,050 621 59 340 109 - - 508 42911 DKI JAKARTA 603 4,380 4,983 911 146 521 83 - - 750 4,07212 JABAR 859 4,044 4,903 1,123 126 714 90 - - 930 3,78013 BANTEN 332 1,266 1,598 857 81 572 95 - - 748 74114 DIY 313 2,076 2,389 1,232 158 867 63 - - 1,088 1,15715 JATENG 1,416 18,991 20,407 16,556 3,056 9,931 2,041 - - 15,028 3,85116 JATIM 3,621 21,474 25,095 18,059 1,296 12,275 2,705 - - 16,276 7,03617 BALI 581 4,145 4,726 2,381 184 1,885 47 - - 2,116 2,34518 NTB 153 2,105 2,258 689 110 455 34 4 - 603 1,56919 NTT 432 1,130 1,562 886 129 534 88 - - 751 67620 KALBAR 408 2,024 2,432 283 40 166 30 2 - 238 2,14921 KALTENG 76 1,409 1,485 498 19 230 20 3 - 272 98722 KALSEL 63 1,064 1,127 615 105 361 81 - - 547 51223 KALTIM 100 2,234 2,334 488 43 344 42 - - 429 1,84624 SULSEL 244 2,496 2,740 812 110 359 151 82 - 702 1,92825 SULBAR 39 203 242 52 6 31 5 - - 42 19026 SULTENG 64 603 667 287 100 120 32 - - 252 38027 SULTRA 116 1,528 1,644 387 14 248 74 - - 336 1,25728 SULUT 202 2,806 3,008 486 68 280 65 - - 413 2,52229 GORONTALO 126 840 966 206 38 111 25 - - 174 76030 MALUKU 99 1,596 1,695 98 14 52 8 - - 74 1,59731 MALUKU UTARA 46 366 412 74 21 33 8 - - 62 33832 PAPUA 177 806 983 175 29 89 17 - - 135 80833 IRJA BARAT 48 280 328 53 16 26 1 - - 43 27534 PRIMER & SEKUNDER NASIONAL 131 1,085 1,216 113 16 43 8 2 - 69 1,103

TOTAL 12,008 98,181 110,189 51,873 6,778 32,850 6,276 106 - 46,010 58,316

*) Angka sementara

Jumlah

RAT

Telah dinilai oleh Dinas Tidak Dapat Dinilai Keterangan

REKAPITULASI PENILAIAN KESEHATANKOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

SELURUH INDONESIA *)TAHUN BUKU 2013

PER DESEMBER 2014

NO PROVINSI KSP / KJKS USP / UJKS KSP/USP dan KJKS/UJKS Sehat Cukup

SehatKurang Sehat

Tidak Sehat

Sangat Tidak Sehat

Jumlah

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit1 ACEH 142 2,248 2,390 403 61 263 25 - - 349 1,9872 SUMUT 332 3,795 4,127 559 152 274 31 - - 457 3,5683 SUMBAR 333 2,472 2,805 1,019 237 598 92 - - 927 1,7864 RIAU 92 4,348 4,440 150 18 82 22 - - 122 4,2905 KEP. RIAU 9 1,309 1,318 43 7 27 4 - - 38 1,2756 JAMBI 92 1,151 1,243 543 32 428 18 - - 478 7007 SUMSEL 301 1,079 1,380 744 173 365 92 13 - 643 6368 KEP. BABEL 30 626 656 163 38 76 29 - - 143 4939 BENGKULU 82 1,498 1,580 307 76 150 41 - - 267 1,273

10 LAMPUNG 346 704 1,050 621 59 340 109 - - 508 42911 DKI JAKARTA 603 4,380 4,983 911 146 521 83 - - 750 4,07212 JABAR 859 4,044 4,903 1,123 126 714 90 - - 930 3,78013 BANTEN 332 1,266 1,598 857 81 572 95 - - 748 74114 DIY 313 2,076 2,389 1,232 158 867 63 - - 1,088 1,15715 JATENG 1,416 18,991 20,407 16,556 3,056 9,931 2,041 - - 15,028 3,85116 JATIM 3,621 21,474 25,095 18,059 1,296 12,275 2,705 - - 16,276 7,03617 BALI 581 4,145 4,726 2,381 184 1,885 47 - - 2,116 2,34518 NTB 153 2,105 2,258 689 110 455 34 4 - 603 1,56919 NTT 432 1,130 1,562 886 129 534 88 - - 751 67620 KALBAR 408 2,024 2,432 283 40 166 30 2 - 238 2,14921 KALTENG 76 1,409 1,485 498 19 230 20 3 - 272 98722 KALSEL 63 1,064 1,127 615 105 361 81 - - 547 51223 KALTIM 100 2,234 2,334 488 43 344 42 - - 429 1,84624 SULSEL 244 2,496 2,740 812 110 359 151 82 - 702 1,92825 SULBAR 39 203 242 52 6 31 5 - - 42 19026 SULTENG 64 603 667 287 100 120 32 - - 252 38027 SULTRA 116 1,528 1,644 387 14 248 74 - - 336 1,25728 SULUT 202 2,806 3,008 486 68 280 65 - - 413 2,52229 GORONTALO 126 840 966 206 38 111 25 - - 174 76030 MALUKU 99 1,596 1,695 98 14 52 8 - - 74 1,59731 MALUKU UTARA 46 366 412 74 21 33 8 - - 62 33832 PAPUA 177 806 983 175 29 89 17 - - 135 80833 IRJA BARAT 48 280 328 53 16 26 1 - - 43 27534 PRIMER & SEKUNDER NASIONAL 131 1,085 1,216 113 16 43 8 2 - 69 1,103

TOTAL 12,008 98,181 110,189 51,873 6,778 32,850 6,276 106 - 46,010 58,316

*) Angka sementara

Jumlah

RAT

Telah dinilai oleh Dinas Tidak Dapat Dinilai Keterangan

REKAPITULASI PENILAIAN KESEHATANKOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

SELURUH INDONESIA *)TAHUN BUKU 2013

PER DESEMBER 2014

NO PROVINSI


Berdasarkan kegiatan tersebut dari target yang telah ditetapkan tercapai 100% (69 KSP/USP KOperasi dan Kopdit). Rendahnya pelaksanaan penilai kesehatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan laporan dari daerah, keterbatasan anggaran serta SDM Penilai Kesehatan Koperasi di masing-masing SKPD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota serta rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

3) Transformasi LKM menjadi Badan Hukum Koperasi

Kegiatan ini adalah menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya Pasal 28 dan Pasal 40 yang menyatakan :

a. Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. Dalam melakukan pembinaan, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri;

c. OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum;

d. Inventarisasi LKM harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM;

e. Dalam melakukan inventarisasi LKM OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

Dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM telah ditandatangani MoU dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang LKM dengan nomor: PRJ-28/D.01/2014; 900/3479A/SJ; 04/KB/M.KUKM/11/2014. Di dalam MoU ini Kementerian Koperasi dan UKM melakukan:

a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;


b. Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga yang mempunyai program terkait dengan pengembangan KUMKM;

c. Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum;

d. Pembinaan dan pengawasan usaha mikro, kecil, emnengah dan koperasi;

e. Pengesahan Badan Hukum Koperasi bagi LKM yang memenuhi persyaratan menjadi koperasi.

Koordinasi ketiga Instansi yang menandatangani MoU, diharapkan dapat mempercepat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum sehingga memiliki legalitas dalam hal mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan persyaratan pinjaman mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sejatinya pencapaian ini bisa ditingkatkan lagi namun terbentur oleh beberapa kendala yang dihadapi seperti:

a. Kurangnya kesiapan LKM menjadi lembaga yang memiliki legalitas.

b. Kurangnya sumberdaya pegawai yang menangani untuk melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum koperasi dan yang sudah berbadan hukum koperasi.

c. Pengelola LKM belum memahami tentang pentingnya legalitas kelembagaan

Pada tahun 2014 target inventarisasi LKM yang bertransformasi menjadi badan hukum koperasi telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 200 Koperasi.

Hasil rekapitulasi LKM yang telah bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 7. Rekapitulasi Data Transformasi LKM menjadi Koperasi

4) Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan merupakan dana yang bersifat stimulan melalui koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010.

Adapun tujuan Bantuan Dana tersebut adalah: untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam upaya memacu pertumbuhan koperasi guna mendukung program Pemerintah dalam hal perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pada Tahun anggaran 2014, melalui Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan telah disalurkan dana bagi 1000 unit koperasi dengan total nilai bantuan nilai Rp. 50 Milyar (Rp. 50 Juta per Koperasi) yang tersebar di 34 Propinsi, 363 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (Grafik 5).


TAHUN 2014


Page | 58

a. Kurangnya kesiapan LKM menjadi lembaga yang memiliki legalitas. b. Kurangnya sumberdaya pegawai yang menangani untuk melakukan

inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum koperasi dan yang sudah berbadan hukum koperasi.

c. Pengelola LKM belum memahami tentang pentingnya legalitas kelembagaan Pada tahun 2014 target inventarisasi LKM yang bertransformasi menjadi badan hukum koperasi telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 200 Koperasi.

Hasil rekapitulasi LKM yang telah bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Rekapitulasi Data Transformasi LKM menjadi Koperasi

No Propinsi Jumlah LKM Transformasi Menjadi Koperasi

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh - - - - 4 2 Sumatera Utara - - - - 5 3 Riau - - - - 4 4 Kepulauan Riau - - - - 35 5 Bangka Belitung - - - - 2 6 Lampung - - - - 6 7 Sumatera Selatan - - - - 12 8 Jawa Barat - - - - 49 9 Jawa Tengah - - - - 31 10 Jawa Timur - - - - 2 11 Bali - - - - 21 12 NTT - - - - 4 13 Kalimantan Selatan - - - - 5 14 Kalimantan Timur - - - - 2 15 Sulawesi Selatan - - - - 18 Jumlah 200 200

4) Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan merupakan dana yang bersifat stimulan melalui koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010.

Adapun tujuan Bantuan Dana tersebut adalah: untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam


Grafik5.SebaranKoperasiPesertaProgramBantuanDanaBagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

(PeriodeJanuari-DesemberTahun2014)

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: rata – rata setiap koperasi menyalurkan dana bantuan kepada 20 (dua puluh) usaha mikro dan kecil anggotanya, dengan demikian program ini telah membantu 20.000 UMKM untuk pengembangan usahanya. Apabila 1 (satu) UMKM mempunyai tenaga kerja minimal 2 (dua) orang, maka telah terserap sebanyak 40.000 tenaga kerja. Hal ini mendorong pertumbuhan koperasi dan mendukung upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.


TAHUN 2014


Page | 59

upaya memacu pertumbuhan koperasi guna mendukung program Pemerintah dalam hal perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pada Tahun anggaran 2014, melalui Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan telah disalurkan dana bagi 1000 unit koperasi dengan total nilai bantuan nilai Rp. 50 Milyar (Rp. 50 Juta per Koperasi) yang tersebar di 34 Propinsi, 363 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (Grafik 5).

Grafik 5. Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

(Periode Januari - Desember Tahun 2014)

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: rata – rata setiap koperasi menyalurkan dana bantuan kepada 20 (dua puluh) usaha mikro dan kecil anggotanya, dengan demikian program ini telah membantu 20.000 UMKM untuk pengembangan usahanya. Apabila 1 (satu) UMKM mempunyai tenaga kerja minimal 2 (dua) orang, maka telah terserap sebanyak 40.000 tenaga kerja. Hal ini mendorong pertumbuhan koperasi dan mendukung upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

5) Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital

Upaya untuk menekan jumlah pengangguran dan penduduk miskin, perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Salah satunya melalui program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula, baik yang berasal dari


5) Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapatstart-upcapital

Upaya untuk menekan jumlah pengangguran dan penduduk miskin, perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Salah satunya melalui program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula, baik yang berasal dari kalangan terdidik atau sarjana baru maupun juga dari komunitas yang non terdidik atau non sarjana tetapi memiliki potensi untuk menjadi wirausaha pemula. Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: para wirausaha pemula mendapat pengetahuan baru dalam hal berwirausaha, khususnya informasi mengenai teknik pengelolaan dana serta teknik mengembangkan bisnis, dan tersedianya forum bagi para wirausaha untuk bertukar pengalaman dan informasi.

Demi mendukung berkembangnya para pelaku usaha, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dalam bentuk Bantuan modal awal (seed capital) yang diberikan secara selektif dan bervariasi antara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta dan program ini bersinergi dengan kegiatan pelatihan dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan.

Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2014 semula ditargetkan kepada 2500 wirausaha pemula dengan nilai anggaran Rp. 62,5 Milyar. Dari hasil review BPKP, anggaran bantuan dana menjadi Rp. 51,5 Milyar dengan target 2.060 Wirausaha Pemula. Dari alokasi tersebut, telah disalurkan bantuan dana kepada 4326 Wirausaha Pemula Peserta Program (210%), dengan nilai Rp. 49.108.450.000,- yang tersebar di 32 Propinsi.


Grafik6.SebaranPelaksanaanProgramBantuanDanabagiWirausahaPemula(PeriodeJanuari-Desember2014)

6. Sasaran Strategis VI: Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pendampingan bisnis ritel modern.

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan program berkelanjutan dalam penataan toko ritel koperasi dalam kemasan ritel modern, yang diberi nama UKM Mart dengan tag line Koperasi Kita. Program ini sebenarnya telah diinisiasi melalui model ”pencangkokan” dengan ritel-ritel modern seperti Alfamart, YoMart, Kmart dan sebagainya dalam bentuk kerjasama kemitraan. Model yang dikembangkan saat ini (UKM Mart) lebih menonjolkan pemberdayaan koperasi secara komprehensif, yang dikembangkan melalui pola kemandirian dengan tetap menekankan pada aspek profesionalitas dan identitas khas toko ritel koperasi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing toko koperasi dilakukan pemberdayaan kepada toko ritel koperasi melalui 3 pendekatan yaitu: 1) Penataan Sarana Usaha, 2) Pelatihan dan Pendampingan sebanyak 220 KUMKM, 3) Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Bisnis.

Mayoritas toko ritel milik koperasi dalam kondisi keterbatasan, baik dari luasan toko, sisi varian barang dagangan, manajemen usaha, kompetensi SDM, dan kapasitas kelembagaannya maka dalam tahap awal, koperasi


TAHUN 2014


Page | 60

kalangan terdidik atau sarjana baru maupun juga dari komunitas yang non terdidik atau non sarjana tetapi memiliki potensi untuk menjadi wirausaha pemula. Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: para wirausaha pemula mendapat pengetahuan baru dalam hal berwirausaha, khususnya informasi mengenai teknik pengelolaan dana serta teknik mengembangkan bisnis, dan tersedianya forum bagi para wirausaha untuk bertukar pengalaman dan informasi.

Demi mendukung berkembangnya para pelaku usaha, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dalam bentuk Bantuan modal awal (seed capital) yang diberikan secara selektif dan bervariasi antara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta dan program ini bersinergi dengan kegiatan pelatihan dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan.

Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2014 semula ditargetkan kepada 2500 wirausaha pemula dengan nilai anggaran Rp. 62,5 Milyar. Dari hasil review BPKP, anggaran bantuan dana menjadi Rp. 51,5 Milyar dengan target 2.060 Wirausaha Pemula. Dari alokasi tersebut, telah disalurkan bantuan dana kepada 4326 Wirausaha Pemula Peserta Program (210%), dengan nilai Rp. 49.108.450.000,- yang tersebar di 32 Propinsi.

Grafik 6. Sebaran Pelaksanaan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula (Periode Januari - Desember 2014)


yang memiliki toko ritel dan terpilih sebagai bagian dari program tersebut diberikan stimulus Bantuan Sosial yang masing-masing sebesar Rp 65 Juta, guna melakukan penataan infastruktur atau sarana usaha, seperti penatan layout dan desain toko, pengadaan rak, dukungan Informasi Teknologi untuk memperlancar proses transaksi atau proses bisnis. Sampai saat ini telah diberikan bantuan stimulus kepada 108 toko ritel koperasi “UKM Mart”, yang diberikan pada tahun 2011 kepada 84 toko, tahun 2012 sebanyak 24 toko, dan tahun 2013 sebanyak 260 toko, serta tahun 2014 sebanyak 20 toko ritel koperasi.

Capaian indikator kegiatan ini pada tahun 2014 mencapai 220 KUKM (100%) dari target yang telah ditetapkan.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah 1) meningkatnya pelayanan koperasi terkait dengan penyediaan kebutuhan kepada anggota dan masyarakat; 2) manajemen koperasi retail lebih modern dan efektif.

7. Sasaran Strategis VII: Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing.

Indikator kegiatan ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan pasar ekspor bagi KUKM melalui fasilitsi promosi pameran berskala internasional.

Pada tahun 2014, sesuai target telah difasilitasi 150 KUKM (tercapai 100%) mengikuti pameran berskala internasional yakni 11 event pameran luar negeri di 9 Negara (Jerman, Amerika, Spanyol, China, Dubai, Hongkong, Vietnam, dan Malaysia) dan 3 event pameran dalam negeri berskala internasional. Kegiatan fasilitasi promosi pameran berskala internasional yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2014 berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:


Tabel 8. Target Dan Realisasi Fasilitasi Promosi Melalui Pameran Internasional Tahun 2014


TAHUN 2014


Page | 62

Pada tahun 2014, sesuai target telah difasilitasi 150 KUKM (tercapai 100%) mengikuti pameran berskala internasional yakni 11 event pameran luar negeri di 9 Negara (Jerman, Amerika, Spanyol, China, Dubai, Hongkong, Vietnam, dan Malaysia) dan 3 event pameran dalam negeri berskala internasional. Kegiatan fasilitasi promosi pameran berskala internasional yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2014 berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 8. Target Dan Realisasi Fasilitasi Promosi Melalui Pameran Internasional Tahun 2014

No. Negara Event Target Realisasi % Hasil bagi KUKM 1. Jerman Pameran

Ambiente Frankfurt

7 KUKM 7 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 1.166.952.000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 69.950.000 dan order sebesar Rp. 1.097.002.000)

2. Malaysia Malaysia International Halal Showcase (Mihas)

20 KUKM

20 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 19,287,327,400 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 108,357,400 dan order sebesar Rp. 19,179,000,000)

3. Vietnam Vietnam Lifestyle Expo

10 KUKM


4. Hongkong Hong Kong Gifts And Premium Fair

8 KUKM 8 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 3,596,686,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 367,084,000 dan order sebesar Rp. 3,229,602,000)

5. Dubai International Design Exhibition (Index) Dubai

8 KUKM 8 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 3,642,602,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 456,759,000 dan order sebesar Rp. 3,185,843,000)

6. Jepang Fukuoka International Gift Show

10 KUKM

10 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 1,192,543,372 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 826,569,704 dan order sebesar Rp. 355,973,668)

7. Amerika Serikat

NY Now New York

6 KUKM 6 KUKM 100 Total transaksi ritel Rp.3.108.600.000


TAHUN 2014


Page | 63

8. Malaysia Halal Fiesta (HALFES) Malaysia

10 KUKM


9. Spanyol Intergift Madrid Spanyol

10 KUKM

10 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 6,440,775,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 188,325,000 dan order sebesar Rp. Rp. 6,252,450,000)

10. China China International Small And Medium Enterprises Fair (CISMEF)

10 KUKM

10 KUKM 100 transaksi retail sejumlah Rp. 156.000.000

11. Makau Macau Investment Fair (MIF)

4 KUKM 4 KUKM 100

12. Indonesia Indonesia International Furniture Expo (IFEX)

21 KUKM

21 KUKM 100 Total transaksi yang sebesar Rp.2.455.996.800 (transaksi ritel sebesar Rp. 95.833.400,- dan transaksi order sebesar Rp. 2.360.163.400

13. Indonesia international furniture and craft fair indonesia (IFFINA)

16 KUKM

16 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp.1.543.450.000,- (transaksi ritel sebesar Rp. 125.937.000,- dan prospek order sebesar Rp. 1.417.513.000,-)

14. Indonesia Trade Expo Indonesia (TEI)

10 KUKM

10 KUKM 100

Manfaat kegiatan bagi KUKM Indonesia, atara lain: a) menambah wawasan KUKM Indonesia dalam bidang trend desain, success story bisnis di pasar internasional, dan mengembangkan net working bisnis; b) Indonesia menjadi aacuan serta promosi keunggulan produk halal UKM Indonesia di Asia dan di dunia; c) ajang promosi produk KUKM Indonesia di dunia internasional.

8. Sasaran Strategis VIII: Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi.

Pada tahun 2014 telah ditetapkan target sebesar 170 UKM yang mendapat dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi. Untuk memenuhi target capaian kinerja tersebut maka didukung dengan kegiatan:

1) Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi dan Jumlah Dukungan Sarana Usaha Pemasaran Revitalisasi Pasar melalui Koperasi, telah difasilitasi sebanyak 26 Propinsi yang tersebar di


Manfaat kegiatan bagi KUKM Indonesia, atara lain: a) menambah wawasan KUKM Indonesia dalam bidang trend desain, success story bisnis di pasar internasional, dan mengembangkan net working bisnis; b) Indonesia menjadi acuan serta promosi keunggulan produk halal UKM Indonesia di Asia dan di dunia; c) ajang promosi produk KUKM Indonesia di dunia internasional.



1) Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi dan Jumlah Dukungan Sarana Usaha Pemasaran Revitalisasi Pasar melalui Koperasi, telah difasilitasi sebanyak 26 Propinsi yang tersebar di 59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).


TAHUN 2014


Page | 63

8. Malaysia Halal Fiesta (HALFES) Malaysia

10 KUKM


9. Spanyol Intergift Madrid Spanyol

10 KUKM

10 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp. 6,440,775,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 188,325,000 dan order sebesar Rp. Rp. 6,252,450,000)

10. China China International Small And Medium Enterprises Fair (CISMEF)

10 KUKM

10 KUKM 100 transaksi retail sejumlah Rp. 156.000.000

11. Makau Macau Investment Fair (MIF)

4 KUKM 4 KUKM 100

12. Indonesia Indonesia International Furniture Expo (IFEX)

21 KUKM

21 KUKM 100 Total transaksi yang sebesar Rp.2.455.996.800 (transaksi ritel sebesar Rp. 95.833.400,- dan transaksi order sebesar Rp. 2.360.163.400

13. Indonesia international furniture and craft fair indonesia (IFFINA)

16 KUKM

16 KUKM 100 Total transaksi sebesar Rp.1.543.450.000,- (transaksi ritel sebesar Rp. 125.937.000,- dan prospek order sebesar Rp. 1.417.513.000,-)

14. Indonesia Trade Expo Indonesia (TEI)

10 KUKM

10 KUKM 100

Manfaat kegiatan bagi KUKM Indonesia, atara lain: a) menambah wawasan KUKM Indonesia dalam bidang trend desain, success story bisnis di pasar internasional, dan mengembangkan net working bisnis; b) Indonesia menjadi aacuan serta promosi keunggulan produk halal UKM Indonesia di Asia dan di dunia; c) ajang promosi produk KUKM Indonesia di dunia internasional.



1) Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi dan Jumlah Dukungan Sarana Usaha Pemasaran Revitalisasi Pasar melalui Koperasi, telah difasilitasi sebanyak 26 Propinsi yang tersebar di


Tabel 9. Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKM dalam Fasilitasi PengembanganRevitalisasiPasarTradisionalDariTahun2010-2014

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, perkembangan dukungan revitalisasi sarana pemasaran dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Grafik7.PerkembanganDukunganRevitalisasiSaranaPemasaran(2010-2014)

2) Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat strategis, melalui kegiatan tersebut telah direalisasikan pertemuan teknis di 4 Propinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta dengan 100 UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 826.800.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dari penjelasan tersebut telah tercapai target sasaran strategis sebesar 170 UKM (100%).

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: a) adanya kepastian tempat usaha yang menjadi jaminan untuk meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha; b) adanya kemudahan akses dan tempat yang difasilitasi untuk mempromosikan produk bagi para KUKM.


TAHUN 2014


Page | 64

59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).

Tabel 9. Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKM dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 2010-2014

Catatan : *) terdapat Propinsi dan Kabupaten yang berulang


Grafik 7. Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran (2010-2014)

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

jumlah pasar



No. Tahun Jumlah Propinsi

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Pasar

Jumlah Dana Bantuan

1 2010 20 33 34 31.750.000.000 2 2011 28 36 36 28.400.000.000 3 2012 18 19 19 14.750.000.000 4 2013 33 195 207 186.300.000.000 5 2014 26 59 60 54.000.000.000

Total 33* 342* 698 501.188.966.000


TAHUN 2014


Page | 64

59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).

Tabel 9. Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKM dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 2010-2014

Catatan : *) terdapat Propinsi dan Kabupaten yang berulang


Grafik 7. Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran (2010-2014)

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

jumlah pasar



No. Tahun Jumlah Propinsi

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Pasar

Jumlah Dana Bantuan

1 2010 20 33 34 31.750.000.000 2 2011 28 36 36 28.400.000.000 3 2012 18 19 19 14.750.000.000 4 2013 33 195 207 186.300.000.000 5 2014 26 59 60 54.000.000.000

Total 33* 342* 698 501.188.966.000


9. Sasaran Strategis IX: Pengembangan Kemitraan Koperasi dan, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra.

Pada tahun 2014 indikator kinerja ini dicapai dengan kegiatan: Temu Mitra dalam kemasan produk yang memfasilitasi 400 KUMKM, Temu Mitra Pola Waralaba yang memfasilitasi 50 KUMKM, Temu Mitra dengan Pola Dagang Umum yang memfasilitasi 200 KUMKM, Temu Mitra dengan Pola Subkontrak yang memfasilitasi 100 KUMKM, Temu Mitra di bidang Eko Produk yang memfasilitasi 100 KUMKM, Temu Mitra di Sektor Pariwisata yang memfasilitasi 200 KUMKM, Temu Mitra BUMN yang memfasilitasi 200 KUMKM, dan fasilitasi KUMKM menjadi Mitra Investasi sebanyak 240 KUMKM. Sehingga total KUMKM yang telah difasilitasi dalam pencapaian indikator ini sebanyak 1.300 KUMKM dengan total realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Manfaat dari capaian indikator tersebut antara lain: 1) memperluas akses dan jaringan pemasaran produk KUMKM; 2) meningkatkan pemahaman pelaku KUMKM terhadap produk tertentu, seperti eko produk; 3) meningkatkan daya saing produk KUMKM didalam dan diluar negeri.

10. Sasaran Strategis X: Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM, indikator kinerjanya adalah Jumlah KUKM yang mengikuti pameran, dengan target pada tahun 2014, sebanyak 850 KUKM dan telah terealisasi sebesar 100%.

Target tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pameran Koperasi dan UKM Festival ke-12. Pameran ini diikuti oleh 450 KUKM dengan rincian 384 KUKM merupakan binaan SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kabupaten/Kota, 6 unit stand pendukung untuk Klinik Konsultasi yaitu Klinik Standardisasi (BSN), BPOM, Klinik HaKI, Klinik LLP, Klinik Pembiayaan (LPDB-KUKM), dan Klinik Media Seputar UKM, 5 unit stand Internasional seperti KOTRA-Korea, ICDF-Taiwan, Netherland-GKSI, HKTDC, VECO Indonesia, 27 unit stand yang menampilkan produk-produk Haritage Indonesia, 5 unit stand Mitra seperti Cita Tenun Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional & Yayasan Sulam Indonesia (YSI), Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB), Koperasi Mitra Malabar dan 29 peserta individu.

2) Pameran Tematik SMESCO Food and Packaging Expo 2014. Pameran ini diikuti oleh 300 peserta KUKM. Selain itu, pameran ini juga melibatkan stakeholder yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia), Ikatan Perancang Busana Muslim (IPBM), PT. Trans Retail


Indonesia (Carrefour), 7-Eleven, Wardah Cosmetics, Zoya, Majalah Noor dan klinik konsultasi pembiayaan dan kemasan.

3) Partisipasi pada berbagai event Pameran Dalam Negeri. Pada tahun 2014 jumlah KUKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah 116 KUKM terdiri dari 105 stand pada 18 event baik pameran di daerah maupun di Pusat, dengan total transaksi Rp. 3,36 Miliar terdiri dari transaksi ritel Rp. 2 Miliar dan Transaksi order Rp. 1,35 Miliar.

4) Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). PPKI 2014 diikuti oleh 520 KUMKM. PPKI didukung oleh 18 Kementerian/lembaga yang menampilkan 15 sub sektor ekonomi kreatif (periklanan, arsitektur, seni rupa, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, IT, televisi dan radio, riset dan pengembangan, dan kuliner.

Manfaat dari kegiatan tersebut adalah KUKM Peserta mendapat penawaran kerja sama dan pesanan dari pengunjung pameran, antara lain UKM Danau Biru dari Kab. Purwakarta dengan produk Miniatur Kapal mendapat order dari Singapura, UKM Rifasti dari Kabupaten Surakarta, mendapat order pesanan batik dari Malaysia dan UKM Indomarco dengan kerajinan Kerang Keramik mendapat order pesanan dari Prancis.

Selain itu terdapat kegiatan dukungan dalam rangka pencapaian target pada indikator ini, yaitu promosi KUKM melalui SMESCO UKM Trading Board. Trading Board merupakan media promosi dan pemasaran produk-produk KUMKM melalui web (www.indonesian-products.biz). Selama kurun waktu 2010-2014, jumlah pengunjung trading board meningkat sebanyak 90.955 pengunjung atau 13.454,8%. Pada tahun 2013-2014 jumlah pengunjung meningkat sebanyak 28.406 orang atau 44,9%.

11. Sasaran Strategis XI: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah:

1) Persentase penduduk usia produktif yang mengikutipemasyarakatandanpelatihankewirausahaan.

Pencapaian indikator kerja ini dilakukan melalui beberapa kegiatan:

a. Pemasyarakatan kewirausahaan yang melibatkan 3.000 peserta yang berasal dari perguruan tinggi, koperasi mahasiswa, dan


kelompok masyarakat dari kalangan pemuda, selain itu kegiatan ini juga didukung dengan workshop menggali ide bisnis yang melibatkan 300 peserta dan ekspo kewirausahaan yang diikuti 40 orang/stand;

b. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, kelompok strategis dan pelau usaha yang melibatkan 1.600 peserta

c. Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di bidang Kewirausahaan yang dilakukan dengan kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan dan motivasi kepada mahasiswa sarjana, pemuda dan masyarakat calon wirausaha untuk dapat berwirausaha yang melibatkan 3.360 peserta, serta pelatihan kewirausahaan jarak jauh bagi kelompok masyarakat yang dilakukan menggunakan media massa khususnya media televisi sebanyak 300 tayangan di 6 stasiun TV.

Capaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 481,18% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 0,011% dan terpenuhi 0,046%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah: a) Semakin berkembangnya iklim kewirausahaan; b) Tumbuhnya berbagai kegiatan bisnis mulai dari aktivitas wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.

2) Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap koperasi.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a) Pemahaman perkoperasian melalui kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian bagi kelompok pemuda dan mahasiswa yang diikuti oleh 1.200 peserta.

b) Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di Bidang Perkoperasian yang melalui pelatihan perkoperasian bagi koperasi dilingkungan lembaga pendidikan formal, pelatihan perkoperasian bagi kelompok strategis, pelatihan perkoperasian bagi Koperasi dan UKM, Pemberian beasiswa S-1 di IKOPIN bagi calon kader koperasi, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Pelatihan


perkoperasian bagi PPKL dan Diklat dasar perkoperasian bagi kelompok masyarakat yang diikuti 34.360 peserta.

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 196,67% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 0,030% dan terpenuhi 0,059%.

Manfaaat dari indikator kinerja ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam mengelola usaha koperasi.

3) Persentase Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)

Pencapaian indikator kinerja ini dengan melaksanakan kegiatan Fasilitasi program TPKU pada Lembaga Pendidikan Pedesaan, dimana tahun 2014 telah difasilitasi TPKU sebanyak 130 unit. Selain itu pencapaian target didukung pula dengan kegiatan: Temu Konsultasi TPKU, Diklat Pengelola TPKU, Gelar Produk TPKU dan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di bidang Vocational

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 97% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 7,3% dan terpenuhi 7,027%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah membantu lembaga pendidikan pedesaan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para siswa ataupun masyarakat setempat sehingga mampu membuka usaha sesuai keterampilan yang dimiliki

4) Persentase ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 100% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 100% dan terpenuhi 100%.

Manfaat dari indikator ini adalah untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan SDM KUMKM, yang dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan dibidang pengembangan SDM KUMKM.


5) Persentase Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasisertifikasiprofesi

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM yang diikuti oleh 250 peserta, Pelatihan kompetensi SKKNI SDM KUMKM yang diikuti oleh 900 peserta, Pelatihan manajer ritel koperasi dan UKM ekspor yang diikuti oleh 300 peserta, Pengembangan SDM KUMKM melalui LDP yang diikuti oleh 300 peserta, Diklat kompetensi SDM KSP yang diikuti oleh 30 orang, Pelatihan uji kompetensi yang diikuti oleh 600 peserta, Temu konsultasi fasilitator-assesor yang diikuti oleh 90 peserta dan Diklat managerial yang diikuti oleh 210 peserta.

Capaian dari inikator kinerja ini sebesar 173,99% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 13,63% dan terpenuhi 23,72%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah a) meningkatkan kualitas manajer koperasi; b) meningkatkan kualitas SDM KUMKM; c) meningkatkan profesionalisme bagi SDM pengelola KSP/USP.

12. Sasaran Strategis XII: Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk, indikator kinerjanya antara lain: KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energy terbaru dan pengolahan sabut kelapa, dengan target di tahun 2014 adalah sebanyak 250 KUMKM dan telah terealisasi sebesar 100%. Target tersebut dicapai melalui kegiatan Bantuan Sosial Teknologi Tepat Sabut Kelapa yang akan ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan sosial aplikasi penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan sabut kelapa.

Dalam rangka pencapaian target tersebut dilakukan pula beberapa kegiatan pendukung dalam indikator ini, diantaranya adalah:

1) Peningkatan daya saing KUKM melalui Penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008) dan Standar Sistem Keamanan Pangan (HACP). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu bersaing di pasar lokal dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dengan mengikutsertakan 720 KUKM.


2) Pendampingan Penerapan Standar Mutu (SNI ISO 9001/HACCP) bagi KUKM kepada 12 Koperasi, dengan tujuan untuk membimbing dan menyiapkan KUKM agar mampu memenuhi persyaratan proses Sertifikasi standar mutu (SNI/ISO/HACCP).

3) Peningkatan Daya Saing KUKM melalui Penerapan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi, Pendampingan serta Pendaftaran Sertifikat HKI terutama untuk Merek, Desain Industri, Paten, dan Hak Cipta bagi 350 UKM dan 350 UKM tersebut telah mendapatkan fasilitasi Pendaftaran Merek.

Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Penerapan Kehalalan Produk Bagi KUMKM, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada KUMKM pentingnya sertifikasi Halal bagi produk-produk makanan, minuman, obat-obatan tradisional dan kosmetika. UKM yang telah mendapat fasilitasi tersebut adalah sebanyak 420 UKM dan juga telah mendapatkan akses untuk Pendaftaran Sertifikat Halal.

13. Sasaran Strategis XIII: Terfasilitasinya Penyebarluasan Informasi Program KUR, indikator kinerjanya adalah: UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR. Target pada indikator ini adalah sebanyak 100% KUKM yang didampingi untuk mengakses KUR. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan target tersebut telah tercapai 100%.

Pada tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong perluasan program KUR melalui :

1) Menyiapkan dan menyusun kebijakan KUR melalui koordinasi dengan instansi teknis/Lembaga penandatanganan MoU (Instansi terkait, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin).

2) Mendorong masing-masing bank pelaksana KUR dan Pemerintah Derah melalui kunjungan kerja langsung Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran KUR.

3) Sosialisasi program KUR ke 33 propinsi.

4) Memonitor penyaluran KUR khususnya 26 BPD dan 7 bank BUMN, sebagai bank pelaksana KUR.

5) Memberikan layanan konsultasi KUR terhadap koperasi dan UKM yang berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.


6) Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program KUR yang dilaksanakan oleh Koperasi kepada UMKM. Pendampingan dilaksanakan di 33 Propinsi pada 430 Koperasi dengan total jumlah masing-masing bantuan untuk satu koperasi pendamping sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

7) Perkembangan Penyaluran KUR :

a. Realisasi KUR secara kumulatif sejak pertama kali diluncurkan hingga 30 November 2014 telah mencapai Rp 175,16 triliun kepada 12.346.057 debitur UMKMK (Rincian Realisasi oleh Bank Pelaksana KUR dapat dilihat pada Tabel).

b. Khusus tahun 2014 target penyaluran KUR adalah sebesar Rp 37 triliun. Realisasi KUR s/d 30 Nopember 2014 mencapai Rp 36,62 triliun atau 98,9% dari Target tahun 2014 sebesar Rp 37 Triliun.

c. Pencapaian target realisasi yang ditetapkan tahun 2014 ini merupakan upaya keras Pemerintah dan Bank Pelaksana KUR yang memiliki komitmen penuh dalam memberhasilkan program KUR.

14. Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha, indikator kinerjanya adalah: Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya. Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan Target yang telah ditetapkan, yaitu 80%.

Kegiatan peningkatan standar kompetensi konsultan pendamping LPB/BD-P telah dilaksanakan dan mendapatkan apresiasi yang cukup positif dari lembaga pendamping seperti, ABDSI, KKMB, P3UKM, LSM dll.

Kegiatan Peningkatan Standar Kompetensi ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 kegiatan Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping KUMKM LPB/BDS-P Tingkat Lanjut telah kami laksanakan di 4 (empat) propinsi yaitu : Surabaya (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah), Batam (Kepualuan Riau), Pontianak (Kalimantan Barat) dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 300 pendamping dari Selindo.

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas konsultan pendamping KUMKM. Dari hasil pre test dan post test yang


dilakukan, 98% konsultan pendamping KUKM mengalami peningkatan pengetahuannya. Dan diharapkan dapat diimplementasikan kepada KUMKM dalam meningkatkan bisnisnya.

15. Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi. Indikator kinerjanya adalah: Persentase Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan. Capaian kinerja atas indikator ini telah sesuai dengan target, yaitu 20% hasil rekomendasi digunakan dalam penetapan kebijakan.

Target indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) PenelitianKoperasidalamMendukungEkonomiDaerah.

Penelitian koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah pada umumnya bersifat multiyears, kecuali pada tahun 2010 indikator kinerja model jaringan LKM/KSP hanya dilakukan selama satu tahun. Target dan capaian setiap tahun 100 persen. Kajian dan software model jaringan LKM/KSP tersebut bertujuan untuk menjembatani kekurangan dan kelebihan liquiditas dengan cara interlending antar KSP.

a. Rintisan Pengadaan Pangan dan Agroindustri oleh Koperasi

Kegiatan ini untuk mendukung peran aktif koperasi dalam pengadaan pangan. Dilaksanakan selama periode tahun 2011-2014. Kegiatan ini setiap tahunnya ditargetkan 2 (dua) koperasi, hingga tahun 2014 telah ada 8 (delapan) koperasi yang menerima bantuan sosial. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel10.RintisanPengadaanPangandanAgroindustriolehKoperasiPeriode2011-2014


TAHUN 2014


Page | 71

Dan diharapkan dapat diimplementasikan kepada KUMKM dalam meningkatkan bisnisnya.

15. Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi. Indikator kinerjanya adalah: Persentase Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan. Capaian kinerja atas indikator ini telah sesuai dengan target, yaitu 20% hasil rekomendasi digunakan dalam penetapan kebijakan.

Target indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Penelitian Koperasi dalam Mendukung Ekonomi Daerah.

Penelitian koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah pada umumnya bersifat multiyears, kecuali pada tahun 2010 indikator kinerja model jaringan LKM/KSP hanya dilakukan selama satu tahun. Target dan capaian setiap tahun 100 persen. Kajian dan software model jaringan LKM/KSP tersebut bertujuan untuk menjembatani kekurangan dan kelebihan liquiditas dengan cara interlending antar KSP.

a. Rintisan Pengadaan Pangan dan Agroindustri oleh Koperasi

Kegiatan ini untuk mendukung peran aktif koperasi dalam pengadaan pangan. Dilaksanakan selama periode tahun 2011-2014. Kegiatan ini setiap tahunnya ditargetkan 2 (dua) koperasi, hingga tahun 2014 telah ada 8 (delapan) koperasi yang menerima bantuan sosial. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 10. Rintisan Pengadaan Pangan dan Agroindustri oleh Koperasi Periode 2011-2014

Tahun Unit Koperasi Lokasi

2011 2 KUD Maccini Baji KUD Bina Warga

Sulsel Jabar

2012 2 KUD Bina Karya KSU Bersinar

NTB Sumut

2013 2 KUD Tani Sepakat KUD Setya Mulya Lampasi

Kalsel Sumbar

2014 2 KUD Gedeg KUD Dwi Mulyo

Jatim Jateng

b. Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi

Pengembangan agroekoturisme merupakan peluang usaha bagi koperasi untuk mengembangkan usaha di sektor pariwisata, namun berdasarkan data tahun 2011 dari 188.181.000 unit koperasi belum ada koperasi yang secara spesifik mengelola agroekoturisme padahal sektor pariwisata pada tahun 2011


b. Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi

Pengembangan agroekoturisme merupakan peluang usaha bagi koperasi untuk mengembangkan usaha di sektor pariwisata, namun berdasarkan data tahun 2011 dari 188.181.000 unit koperasi belum ada koperasi yang secara spesifik mengelola agroekoturisme padahal sektor pariwisata pada tahun 2011 menyumbang produk domestik bruto sebanyak 4,7%. Kegiatan ini setiap tahun ditargetkan 4 koperasi (2 koperasi rintisan, 2 koperasi monitoring), hingga tahun 2014. Realisasi sesuai target (100%), yaitu 10 koperasi.

Tabel11.RintisandanReplikasiUsahaDibidangAgroekoturismemelaluiKoperasiPeriode2010-2014

c. Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang Koperasi dan UMKM

Kajian isu–isu strategis/aktual tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan bersifat multiyears. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika dan permasalahan yang muncul di seputar KUMKM yang membutuhkan respons konstruktif yang bersifat mendesak. Selama tahun 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 38 Kajian terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM.


Tabel12.OutputKajianIsu-isuStrategis/AktualTentangUMKM(2010-2014)

Dampak outputnya dapat menjadi bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan penyusunan program/kegiatan Pemberdayaan KUMKM.

2) PenelitianUKMdalamMendukungEkonomiDaerah

Tabel di bawah ini menunjukkan capaian realisasi target terhadap kegiatan penelitian UKM dalam mendukung ekonomi daerah.

Tabel13.CapaianRealisasiTargetTerhadapKegiatanPenelitianUKMDalamMendukungEkonomiDaerah(Tahun2010-2014)


TAHUN 2014


Page | 72

menyumbang produk domestik bruto sebanyak 4,7%. Kegiatan ini setiap tahun ditargetkan 4 koperasi (2 koperasi rintisan, 2 koperasi monitoring), hingga tahun 2014. Realisasi sesuai target (100%), yaitu 10 koperasi.

Tabel 11. Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi Periode 2010-2014

Tahun Unit

Koperasi Lokasi

2010 2 Koptan Bumi Aji KUD Sulahan

Jatim Bali

2011 2 KSU Partamas KSU Karya Bersama

Jateng Sulut

2012 2 KSU Bina Warga Polibu KPRI Sylva Bina Lestari

Sulteng Kaltim

2013 2 Koperasi Hortikultura 45 Koperasi Sri Merta Sujati

Sulsel Bali

2014 2 Koperasi Wisata Bina Bahari Koperasi Hijau Lokapurna

DIY Jabar

c. Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang Koperasi dan UMKM

Kajian isu–isu strategis/aktual tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan bersifat multiyears. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika dan permasalahan yang muncul di seputar KUMKM yang membutuhkan respons konstruktif yang bersifat mendesak. Selama tahun 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 38 Kajian terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM.

Tabel 12. Output Kajian isu-Isu Strategis/Aktual Tentang UMKM (2010-2014)

No. Tahun Capaian Realisasi Target (jumlah output)

1 2010 7 kajian 2 2011 7 kajian 3 2012 8 kajian 4 2013 8 kajian 5 2014 8 kajian

Dampak outputnya dapat menjadi bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan penyusunan program/kegiatan Pemberdayaan KUMKM.


TAHUN 2014


Page | 73

2) Penelitian UKM dalam Mendukung Ekonomi Daerah

Tabel di bawah ini menunjukkan capaian realisasi target terhadap kegiatan penelitian UKM dalam mendukung ekonomi daerah.

Tabel 13. Capaian Realisasi Target Terhadap Kegiatan Penelitian UKM Dalam Mendukung Ekonomi Daerah (Tahun 2010-2014)

3) Pengembangan Perkaderan UMKM Melalui Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dan Jaringan

a. Pengembangan UKM Melalui Pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pemberdayaan Koperasi melalui model pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya karena dukungan secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah mencakup: (i) penumbuhan iklim usaha kondusif secara regional; (ii) pengelolaan pemasaran bersama; (iii) peningkatan akses pada pembiayaan dan; (iv) peningkatan akses informasi dan teknologi bagi Koperasi dan UKM. Beberapa kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui model pendekatan kerjasama antardaerah tahun 2010– 2014.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kualitatif Tahun Target dan Capaian Lokasi Tersedianya hasil penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

Jumlah Model Inkubator untuk menumbuhkan kewirausahaan dan daya saing bagi UKM

2010 2011 2012 2013

2014

1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.

1 Lap.

- 4 Inkubator 4 Inkubator 4 Inkubator 6 Inkubator

- Jabar, Jatim Jabar, Jatim Jabar, Jatim, Sumut dan Sulsel Jabar, Jatim, Sumsel, Sulsel, NTB dan Kepri

Jumlah Model Pengembangan PKL

2010 2011 2012 2013 2014

1 Lap. 1 Model 1 Model 1 Model 1 Model

- 2 Koperasi, 87 PKL 2 Koperasi, 87 PKL 3 Koperasi, 98 PKL 3 Koperasi, 155 PKL

- Jabar Jabar Jabar, Jatim Jabar, Sumbar dan Kalsel

Jumlah peran triple helix dalam pengembangan industri kreatif

2010 2011 2012 2013 2014

1 Lap. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

- 180 Stakeholder 240 Stakeholder 250 Stakeholder 300 Stakeholder

- DIY, Jatim dan Bali DIY, Jatim, Bali dan Kalbar DIY, Jatim, Bali dan Kalbar DIY, Jatim, Bali, Aceh dan Sulteng


3) Pengembangan Perkaderan UMKM Melalui Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dan Jaringan

a. Pengembangan UKM Melalui Pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pemberdayaan Koperasi melalui model pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya karena dukungan secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah mencakup: (i) penumbuhan iklim usaha kondusif secara regional; (ii) pengelolaan pemasaran bersama; (iii) peningkatan akses pada pembiayaan dan; (iv) peningkatan akses informasi dan teknologi bagi Koperasi dan UKM. Beberapa kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui model pendekatan kerjasama antardaerah tahun 2010– 2014.

Tabel 14. Kegiatan Pengembangan UKM melalui Kerjasama Antar Daerah


TAHUN 2014


Page | 74

Tabel 14. Kegiatan Pengembangan UKM melalui Kerjasama Antar Daerah

No. Tahun Kegiatan Propinsi Peserta

1 2010 a. TOT (Jateng) Purwokerto b. Workshop Kelembagaan

Jateng NTB

25 Orang 20 Orang

2 2011 a. Workshop Pengembangan

KUKM b. Pelatihan Kemasan

Purwokerto

Bengkulu dan Sumut Jateng

50 Orang 30 Orang

3

2012

a. Workshop Pengembangan KUKM

b. Pendampingan c. Pelatihan

Kalbar dan Sulsel Bengkulu dan Sumut Kalbar, Sulsel, Jateng,Bengkulu, Sumut dan NTB

50 Orang 60 Orang 210 Orang

4

2013


b. Peningkatan Kapasitas KUKM

c. Temu Solusi (Gula Kelapa) Purwokerto

Jateng dan Sulsel Kalbar dan Sulsel Jateng (Purwokerto) dan Sulsel (Maminasata)


5 2014


b. Peningkatan Kapasitas KUKM

c. Temu Solusi

Kalbar dan Banten Sulsel dan Jateng Banten


Jumlah 770 orang b. Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan KUKM dilakukan melalui media ilmiah Infokop dan Jurnal Pengkajian KUKM baik melalui cetakan maupun online. Tujuan dari kegiatan publikasi ini adalah agar program pemberdayaan KUMKM dan hasil penelitiannya dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM pada Tahun 2010 s.d Tahun 2014, digambarkan pada tabel 15.


b. PublikasiHasilKajiandanArtikelPemberdayaanKoperasidanUKM.

Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan KUKM dilakukan melalui media ilmiah Infokop dan Jurnal Pengkajian KUKM baik melalui cetakan maupun online. Tujuan dari kegiatan publikasi ini adalah agar program pemberdayaan KUMKM dan hasil penelitiannya dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM pada Tahun 2010 s.d Tahun 2014, digambarkan pada tabel 15.

Tabel15.PublikasiHasilKajianArtikelPemberdayaanKUKM


TAHUN 2014


Page | 75

Tabel 15. Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM

Tahun Infokop Dan Jurnal Pengkajian Kukm Jumlah Cetakan

(Eksemplar)

2010

1 Infokop Volume 18 Juli 2010 dengan tema: “ACFTA dan UMKM

1.000

2 Jurnal Pengkajian KUKM Volume 5-Agustus 2010 1.000

2011

1 Infokop Volume 19 Juli 2011 dengan tema: “Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Daya Saing UKM”

1.000

2 Jurnal Pengkajian KUKM Volume 6 September 2011

1.000

2012

1 Infokop Volume 20 Juni 2012 dengan tema: “Revitalisasi Koperasi Memperkuat Ekonomi Lokal”

500

2 Infokop Volume 21 Oktober 2012 dengan tema: “KUKM Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”

500

3 Jurnal Pengkajian KUKM Volume 7- Oktober 2012

1.000

2013

1 InfokopVolume 22 Juni 2013 dengan tema: “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012: Harapan dan Tantangan”

500

2 Infokop Volume 23 Oktober 2014 dengan tema: “Harapan dan Tantangan Koperasi Indonesia Menuju Global Coop”

500

3 Jurnal Pengkajian KUKM Volume 8-Oktober 2013 1.000

2014 1 Infokop Volume 24 No.2–Oktober 2014 dengan

tema: “Strategi Pengembangan Koperasi di Sektor Keuangan : Relevansinya dengan Regulasi Terkini”

500

2 Infokop Volume 24 No.2–Desember 2014 dengan tema: “Pengembangan Koperasi si Sektor Rill”

500

3 Jurnal Pengkajian KUKM Voume 9-Desember 2014

1.000

Pencapaian strategis untuk meningkatnya daya guna hasil-hasil kajian juga didukung melalaui informasi hasil kajian tersebu dapat menjadi bahan masukan terkait dengan isu/topik pemberdayaan KUMKM di forum internasional. Partispasi di forum internasional sebagai berikut:

1) Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional APEC.

Partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dalam forum tersebut diwujudkan dalam implementasi best practices pengembangan UKM dari ekonomi APEC lainnya dan turut serta dalam menyusun rumusan kesepakatan bersama untuk pengembangan UKM di kawasan APEC.


Pencapaian strategis untuk meningkatnya daya guna hasil-hasil kajian juga didukung melalaui informasi hasil kajian tersebu dapat menjadi bahan masukan terkait dengan isu/topik pemberdayaan KUMKM di forum internasional. Partispasi di forum internasional sebagai berikut:

1) Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional APEC.

Partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dalam forum tersebut diwujudkan dalam implementasi best practices pengembangan UKM dari ekonomi APEC lainnya dan turut serta dalam menyusun rumusan kesepakatan bersama untuk pengembangan UKM di kawasan APEC.

Rangkaian kegiatan partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam forum ekonomi kawasan APEC tahun 2014 adalah:

a. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-38 di Taichung, Chinese Taipei;

b. APEC High Level Policy Dialogue on Resilient SMEs for Better Supply Chains, di Taichung, Chinese Taipei;

c. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-39 dan The 21st SME Ministerial Meeting (SMEMM), Propinsi Jiangsu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT);

d. Tuan rumah dan dukungan bagi penyelenggaraan forum internasional dan nasional, antara lain: (i) SME Cross Border Trade (CBT) in APEC Region, di Bali; (ii) Business Continuity Plan bagi UKM bekerjasama dengan APEC Secretariat, dan Regional Development Research Center, Taiwan Institute of Economic Research dan Ministry of Economic Affairs, Chinese Taipei, di Jakarta; (iii) Sosialisasi Konsep Green Technology Network (GTN) di Kawasan APEC pada UKM yang Ramah Lingkungan di Denpasar Bali; (iv) Workshop UKM dan Perdagangan Lintas Batas, di Batam.

2) Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional ASEAN dan BIMP-EAGA

Kerjasama Internasional seperti ASEAN dan BIMP-EAGA diharapkan ada proses berbagi pengalaman untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UKM di masing-


masing lembaga internasional tersebut di atas. Tujuan peran serta dimaksud adalah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan bisnis UKM di Indonesia dengan mitra UKM di luar negeri.

Dari tahun 2012 sampai 2014 telah melakukan kegiatan dan berpatisipasi dalam forum kerjasama Internasional yang diantaranya:

Tabel16.PartisipasiDalamForumASEANdanBIMP-EAGA


TAHUN 2014


Page | 76

Rangkaian kegiatan partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam forum ekonomi kawasan APEC tahun 2014 adalah:

a. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-38 di Taichung, Chinese Taipei;

b. APEC High Level Policy Dialogue on Resilient SMEs for Better Supply Chains, di Taichung, Chinese Taipei;

c. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-39 dan The 21st SME Ministerial Meeting (SMEMM), Propinsi Jiangsu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT);

d. Tuan rumah dan dukungan bagi penyelenggaraan forum internasional dan nasional, antara lain: (i) SME Cross Border Trade (CBT) in APEC Region, di Bali; (ii) Business Continuity Plan bagi UKM bekerjasama dengan APEC Secretariat, dan Regional Development Research Center, Taiwan Institute of Economic Research dan Ministry of Economic Affairs, Chinese Taipei, di Jakarta; (iii) Sosialisasi Konsep Green Technology Network (GTN) di Kawasan APEC pada UKM yang Ramah Lingkungan di Denpasar Bali; (iv) Workshop UKM dan Perdagangan Lintas Batas, di Batam.

2) Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional ASEAN dan BIMP-EAGA

Kerjasama Internasional seperti ASEAN dan BIMP-EAGA diharapkan ada proses berbagi pengalaman untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UKM di masing-masing lembaga internasional tersebut di atas. Tujuan peran serta dimaksud adalah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan bisnis UKM di Indonesia dengan mitra UKM di luar negeri.

Dari tahun 2012 sampai 2014 telah melakukan kegiatan dan berpatisipasi dalam forum kerjasama Internasional yang diantaranya:

Tabel 16. Partisipasi Dalam Forum ASEAN dan BIMP-EAGA

Tahun Jumlah Forum Kegiatan

2012 9 a. Forum kerjasama ASEAN: (i) The 30th ASEAN SMEWG di Malaysia; (ii) Preparatory Meeting of ASEAN Senior Economic Officials dan ASEAN Economic Community (AEC) Council ke-7 di Phnom Penh, Cambodia; (iii) ASEAN-INDIA SME Conference 2012 di Malaysia; (iv) The 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion di Jakarta; (v) Project ASEAN tentang 1) Improving the Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement. 2) Strengthening SME Business and Technology Incubator; (vi) The 31st ASEAN SMEWG Meeting & Related Meetings.


TAHUN 2014


Page | 77

b. Forum kerjsama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA SME Development Cluster ke-12 di Pontianak; (ii) Discussion on the Cluster Terms of Reference (TOR) and the BIMP- EAGA Implementation Blueprint 2012-2016 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia; (iii) The 13th BIMP-EAGA SMED Cluster Meeting di Davao City, Filipina.

2013 6 a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Jakarta; (ii) The 32nd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting, di Vientiane, Laos; (iii) The 33rd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting pada di Myanmar.

b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (BIMP-EAGA SPM) – Pertemuan Rencana Strategis BIMP-EAGA di Kota Kinabalu, Malaysia; (ii) The 1st BIMP-EAGA SMEDWG Meeting di Kuching, Sarawak, Malaysia; (iii) The 1st BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) Meeting di Denpasar, Bali, Indonesia.

2014 6 a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Nusa Tenggara Barat; (ii) The 34 th ASEAN SME Agency Working Group and Related Activities di Manila, Filipina; (iii) The 35th ASEAN SMEWG di Siem Reap, Kamboja.

b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting, di Davao City, Mindanao, Filipina; (ii) The 2nd BIMP-EAGA SME Development Working Group Meeting, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam; (iii) The 2nd BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation (TIF) Cluster Meeting di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

3) Rencana Aksi Antisipasi KUMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) TAhun 2015

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi KUMKM dan kesiapan mereka menghadapi




Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi KUMKM dan kesiapan mereka menghadapi MEA 2015 dan untuk menyusun langkah bersama lintas sektor untuk mendukung KUMKM dalam meningkatkan daya saing menghadapi MEA 2015. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan instansi terkait/stakeholder di pusat dan di 5 Propinsi (Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau) dengan peserta yang terdiri dari dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UMKM, perbankan, perguruan tinggi, assosiasi dan pelaku Koperasi dan UMKM, adapun pelaksanaanya yaitu Sinkronisasi merupakan integrasi antara kebijakan di daerah dengan rencana aksi yang sudah dilakukan di pusat. Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 dilakukan di 5 Propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Nusa Tenggara


TAHUN 2014


Page | 77

b. Forum kerjsama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA SME Development Cluster ke-12 di Pontianak; (ii) Discussion on the Cluster Terms of Reference (TOR) and the BIMP- EAGA Implementation Blueprint 2012-2016 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia; (iii) The 13th BIMP-EAGA SMED Cluster Meeting di Davao City, Filipina.

2013 6 a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Jakarta; (ii) The 32nd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting, di Vientiane, Laos; (iii) The 33rd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting pada di Myanmar.

b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (BIMP-EAGA SPM) – Pertemuan Rencana Strategis BIMP-EAGA di Kota Kinabalu, Malaysia; (ii) The 1st BIMP-EAGA SMEDWG Meeting di Kuching, Sarawak, Malaysia; (iii) The 1st BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) Meeting di Denpasar, Bali, Indonesia.

2014 6 a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Nusa Tenggara Barat; (ii) The 34 th ASEAN SME Agency Working Group and Related Activities di Manila, Filipina; (iii) The 35th ASEAN SMEWG di Siem Reap, Kamboja.

b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting, di Davao City, Mindanao, Filipina; (ii) The 2nd BIMP-EAGA SME Development Working Group Meeting, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam; (iii) The 2nd BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation (TIF) Cluster Meeting di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.



Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi KUMKM dan kesiapan mereka menghadapi


Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 dilakukan di 3 Propinsi yaitu Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan evaluasi antisipasi KUMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 di beberapa lokasi (Sulawesi selatan, NTB, Kepulauan Riau) dapat dilihat bahwa masih ada gap yang cukup signifikan antara standar pemenuhan penguatan aspek pendukung KUMKM (SDM, Produksi, Pemasaran, Keuangan, Kelembagaan) yang harus dipenuhi yaitu:

1. Aspek Sumber Daya Manusia : Pelatihan e-commerce, pelatihan desain, pemasaran, teknik finishing, dan manajerial, magang;

2. Aspek Produksi : Inovasi, R&D;

3. Aspek Pemasaran : Pembangunan pasar spesifik, temu usaha, etalase online, promosi;

4. Aspek Keuangan : Perluasan akses pembiayaan;

5. Aspek Kelembagaan : Legalitas, Merk, Sertifikasi, HAKI, Training Center

b. Pemilihan UKM Inovatif dalam kerangka Kerjasama ASEAN

Sejak tahun 2012 s.d 2014 Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Pemilihan UKM Inovatif dalam kerangka Kerjasama ASEAN Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Hasil kegiatan tersebut adalah terpilihnya 10 UKM Inovatif terbaik yang di ajukan sebagai kandidat UKM Inovatif tingkat ASEAN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat diindikasikan bahwa sasaran strategis telah tercapai sesuai target indikator kinerja. Indikasinya adalah pemanfaatan hasil kajian untuk penetapan penyusunan kebijakan/program pemberdayaan KUKM, seperti rintisan OVOP yang telah direplikasi sebagai program/kegiatan


yang berkelanjutan dengan jangkauan sasaran yang lebih luas.

16. Sasaran Strategis XVI : Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian, indikator kinerjanya adalah: Persentase Peningkatan pengguna informasi kajian. Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%. Pencapaian target indikator tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Sistem Informasi Database Internet, Intranet, dan Infrastruktur LAN

a. Operasionalisasi dan Pengembangan Program Aplikasi, Sistem Database Intranet & Internet Smecda.com

Sistem informasi smecda telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan data statistik dari penyedia server smecda.com, trend pengunjung website www.smecda.com dari tahun 2010 s.d 2014

Tabel 17. Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com

Total jumlah pengunjung selama lima tahun dari tahun 2011 s.d 2014 sebanyak 4.552.456 pengunjung. Sedangkan lima negara teratas yang membuka website smecda.com sampai tahun 2014 yaitu: Indonesia (42,08%), USA (15,59%), Australia (6,72%), Canada (2,72%), Germany (2,49%) dan negara lainnya (30,4%) Informasi yang banyak dibuka adalah data koperasi, undang-undang koperasi dan UKM, peraturan mengenai koperasi dan UKM, berita KUKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), makalah koperasi, hasil kajian, dan jurnal.


TAHUN 2014


Page | 79

pemanfaatan hasil kajian untuk penetapan penyusunan kebijakan/program pemberdayaan KUKM, seperti rintisan OVOP yang telah direplikasi sebagai program/kegiatan yang berkelanjutan dengan jangkauan sasaran yang lebih luas.

16. Sasaran Strategis XVI : Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian, indikator kinerjanya adalah: Persentase Peningkatan pengguna informasi kajian. Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%. Pencapaian target indikator tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Sistem Informasi Database Internet, Intranet, dan Infrastruktur LAN

a. Operasionalisasi dan Pengembangan Program Aplikasi, Sistem Database Intranet & Internet Smecda.com

Sistem informasi smecda telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan data statistik dari penyedia server smecda.com, trend pengunjung website www.smecda.com dari tahun 2010 s.d 2014

Tabel 17. Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com

Total jumlah pengunjung selama lima tahun dari tahun 2011 s.d 2014 sebanyak 4.552.456 pengunjung. Sedangkan lima negara teratas yang membuka website smecda.com sampai tahun 2014 yaitu: Indonesia (42,08%), USA (15,59%), Australia (6,72%), Canada (2,72%), Germany (2,49%) dan negara lainnya (30,4%) Informasi yang banyak dibuka adalah data koperasi, undang-undang koperasi dan UKM, peraturan mengenai koperasi dan UKM, berita KUKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), makalah koperasi, hasil kajian, dan jurnal.

Tahun Jumlah Pengunjung

Halaman Yang Dilihat

2011 1.176.586 3,978,665

2012 1.385.182 2,343,290

2013 963.574 1,570,579

2014 1.027.114 1,564,116

Total 4.552.456 9.456.650

Rata-rata 1.138.114 2.364.163


b. Operasionalisasi dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Infrastruktur Local Area Network (LAN)

Sistem informasi jaringan komunikasi data atau disebut Local Area Network (LAN) smecda digunakan untuk keperluan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM khususnya Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM diJl. MT Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang dapat diakses oleh kurang lebih 50 komputer sebagai client/user. Selain itu, infrastruktur LAN yang tersedia pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dapat mendukung sistem database dan sistem aplikasi Web serta Intranet dan sistem internet www.smecda.com.

2) Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Decision Support System (DSS) KUMKM

Decision Support System (DSS) merupakan salah satu sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu mengambil keputusan. Hasil analisis akan ditampilkan dalam image angka skor (indeks), angka kelayakan keuangan (Cash Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI).

Tabel 18. Bimbingan Teknis Aplikasi DSS

3) Pemanfaatan Sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UMKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

Sistem Informasi Data Dasar KUMKM Terpilih (SIDD-KUMKMT) merupakan aplikasi berbasis web yang mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan, proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan dini terkait dengan dampak aplikasi kebijakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM. Output


TAHUN 2014


Page | 80

b. Operasionalisasi dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Infrastruktur Local Area Network (LAN)

Sistem informasi jaringan komunikasi data atau disebut Local Area Network (LAN) smecda digunakan untuk keperluan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM khususnya Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM diJl. MT Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang dapat diakses oleh kurang lebih 50 komputer sebagai client/user. Selain itu, infrastruktur LAN yang tersedia pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dapat mendukung sistem database dan sistem aplikasi Web serta Intranet dan sistem internet www.smecda.com.

2) Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Decision Support System (DSS) KUMKM

Decision Support System (DSS) merupakan salah satu sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu mengambil keputusan. Hasil analisis akan ditampilkan dalam image angka skor (indeks), angka kelayakan keuangan (Cash Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI).

Tabel 18. Bimbingan Teknis Aplikasi DSS

TAHUN PROPINSI JUMLAH PESERTA

2012 Makassar, Sulsel 20 org Pekanbaru, Riau 20 org Jayapura, Papua 20 org

2013 Mataram, NTB 25 org Denpasar, Bali 25 org Yogyakarta 25 org

2014 Banjarmasin, Kalsel 30 org Labuan Bajo,NTT 30 org Palembang, Sumsel 30 org

3) Pemanfaatan Sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UMKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

Sistem Informasi Data Dasar KUMKM Terpilih (SIDD-KUMKMT) merupakan aplikasi berbasis web yang mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan, proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan dini terkait dengan dampak aplikasi kebijakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM. Output sistem ini berupa data keragaan koperasi (daftar rekap dan detail koperasi per-propinsi, jenis koperasi, berupa label dan grafik) yang dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor koperasi dan UMKM.

Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dilaksanakan 2 periode untuk menganalisis perbedaan (Gap Analisis) yang disebabkan oleh moment tertentu dan dilaksanakan di 10 Propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jawa Barat, Jawa


sistem ini berupa data keragaan koperasi (daftar rekap dan detail koperasi per-propinsi, jenis koperasi, berupa label dan grafik) yang dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor koperasi dan UMKM.

Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dilaksanakan 2 periode untuk menganalisis perbedaan (Gap Analisis) yang disebabkan oleh moment tertentu dan dilaksanakan di 10 Propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan). Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dapat menganalisis tentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan bahan baku lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah tersebut yang kemungkinan terjadi bagi koperasi dan UKM dan mengetahui perkembangan koperasi dan UKM.

17. Sasaran Strategis XVII: Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Koperasi dengan Pendekatan OVOP. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan peluang pasar produk UMKM melalui peningkatan efektivitas pengembangan klaster/sentra industri kecil, menengah melalui pendekatan OVOP sebagai penjabaran kebijakan pemerintah sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007.

Target di tahun 2014 adalah sebanyak 27 Koperasi dan telah terealisasi sebesar 100% sesuai target. Target rintisan Produk OVOP yang akan dikembangkan hingga Tahun 2014 adalah 100 OVOP yang dikelola oleh koperasi dan mendapatkan fasilitasi serta pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pencapaian sesuai target, yaitu: tahun 2011 (19 OVOP); tahun 2012 (26 OVOP); tahun 2013 (27 OVOP); tahun 2014 (28 OVOP).

Manfaat yang dirasakan bagi Koperasi adalah produk-produk unggulan yang memiliki kualitas tinggi dan berpotensi untuk dipasarkan akan difasilitasi pemasarannya melalu online qoo10.co.id maupun jaringan lottemart.


18. Sasaran Strategis XVIII: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan. Indikator kinerjanya adalah: Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik.

Adanya tuntutan peningkatan terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM, keinginan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus melaksanakan amanat undang-undang mengharuskan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui perubahan internal untuk membangun organisasi yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan mewujudkan pemenuhan tugas dan fungsi secara lebih berkualitas melalui Program Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM mencakup 8 (delapan) area perubahan/penataan yang mencerminkan target/ kondisi/sasaran yang diharapkan dari segi organisasi, yaitu: 1) penataan organisasi; 2) penataan tatalaksana; 3) penataan peraturan perundang-undangan; 4) penataan SDM aparatur; 5) penguatan pengawasan; 6) penguatan akuntabilitas; 7) peningkatan pelayanan publik; 8) perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu dengan pencapaian target kinerja untuk indikator melalui penyempurnaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur. Dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas yang sudah dimulai dari 2012 mendapat persetujuan pada semester 2 tahun 2014, sehingga target kinerja untuk indikator telah tercapai 100%.

Dampak dari Pelaksanaan RB di Kementerian Koperasi dan UKM adalah peningkatan perilaku RB, diindikasikan dengan adanya: a) kebijakan kedispilinan dan tunjangan kinerja sehingga budaya disiplin kerja pegawai meningkat; b) penataan manajemen pegawai meningkat, diindikasikan dengan sistem rekrutmen pegawai lebih transparan dengan adanya pengembangan database kepegawaian untuk kemudahan di bidang kepegawaian; c) menigkatnya pelayanan publik yakni memudahkan stakeholder dan masyarakat dalam mengakses berbagai info di bidang KUKM.


19. Sasaran Strategis XIX : Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019, indikator kinerjanya adalah: Jumlah Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019.

Kegiatan penyusunan Grand Design (Master Plan Koperasi dan UKM) dimulai pada tahun 2013 dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2014, tujuan dari pengembangan masterplan ini adalah mengidentifikasi kebijakan untuk meningkatkan Produktivitas UMKM dan Pertumbuhan UMKM.

Bila dibandingkan dengan target dan realisasi sesuai renstra tahun 2012-2014, maka capaiannya sebanyak 1 Dokumen tercapai semuanya baik target dan realisasi pada tahun 2013 dan 2014.

Dengan demikian, dampak dengan telah tersusunnya Master Plan Koperasi dan UKM adalah bisa digunakan untuk masukan RPJMN tahun 2015-2019 serta dokumen pemberdayaan koperasi dan UKM.

20. Sasaran Strategis XX : Sistem Data Base Koperasi Online. Indikator kinerjanya adalah: Persentase Propinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional.

Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek mengenai sitem informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik. Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. Sistem Informasi Kementerian KUKM

b. Pengelolaan website www.depkop.go.id

Dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas pada tahun 2014, telah dihasilkan 2 (dua) sistem, dengan realisasi sebesar 100%. Untuk capaian indikator dari tahun 2010-2014 di Unit kerja Biro Perencanaan semua telah tercapai 100%.

Dampaknya: (a) Stakeholders/pemangku kepentingan, pelaku KUKM di masyarakat dapat dengan mudah mengakses info terkait bidang KUKM; (b) Koneksi online terhubung antara Kementerian KUKM dengan SKPD yang membidangi KUKM untuk pendataan Koperasi.


21. Sasaran Strategis XXI : Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel. Indikator kinerjanya adalah: Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/ pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran.

Dalam mendukung capaian sasaran strategis Kementerian KUKM terkait akses pembiayaan bagi KUKM, melalui LPDB-KUMKM berdasarkan Rencana Strategi Bisnis merealisasikan penyaluran dana bergulir dari tahun 2010 sampai 2014. Capaian realisasi penyalurannya melebihi Rencana Strategis Bisnis Tahun 2010-2014. Total realisasi penyaluran dana bergulir tahun 2010-2014 sebesar Rp. 5.037.954.586.545 dengan persentase 169,17% melebihi Rencana Strategi Bisnis tahun 2010-2014 sebesar Rp. 2.978.000.000.000.

Grafik8.RealisasiPenyaluranDanaBergulirTahun2010-2014

Dalam penyaluran dana bergulir ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya ialah keterbatasan SDM dan serta tidak adanya unit/cabang LPDB KUMKM di daerah sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Tindak lanjutnya adalah LPDB berupaya meningkatkan jumlah SDM berkualitas yang sesuai dengan kompetensi serta dengan membuat Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dana bergulir di daerah bekerjasama dengan pihak SKPD yang membidangi KUKM dan Perguruan tinggi.


TAHUN 2014


Page | 83

a. Sistem Informasi Kementerian KUKM b. Pengelolaan website www.depkop.go.id Dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas pada tahun 2014, telah dihasilkan 2 (dua) sistem, dengan realisasi sebesar 100%. Untuk capaian indikator dari tahun 2010-2014 di Unit kerja Biro Perencanaan semua telah tercapai 100%.

Dampaknya: (a) Stakeholders/pemangku kepentingan, pelaku KUKM di masyarakat dapat dengan mudah mengakses info terkait bidang KUKM; (b) Koneksi online terhubung antara Kementerian KUKM dengan SKPD yang membidangi KUKM untuk pendataan Koperasi.

21. Sasaran Strategis XXI : Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel. Indikator kinerjanya adalah: Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/ pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran.

Dalam mendukung capaian sasaran strategis Kementerian KUKM terkait akses pembiayaan bagi KUKM, melalui LPDB-KUMKM berdasarkan Rencana Strategi Bisnis merealisasikan penyaluran dana bergulir dari tahun 2010 sampai 2014. Capaian realisasi penyalurannya melebihi Rencana Strategis Bisnis Tahun 2010-2014. Total realisasi penyaluran dana bergulir tahun 2010-2014 sebesar Rp. 5.037.954.586.545 dengan persentase 169,17% melebihi Rencana Strategi Bisnis tahun 2010-2014 sebesar Rp. 2.978.000.000.000.

Grafik 8. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2010-2014

Dalam penyaluran dana bergulir ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya ialah keterbatasan SDM dan serta tidak adanya unit/cabang LPDB KUMKM di daerah sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Tindak lanjutnya adalah LPDB berupaya meningkatkan jumlah SDM


Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari telah tersalurkannya dana bergulir ini ialah semakin banyak pelaku usaha KUMKM yang mendapat bantuan.

22. Sasaran Strategis XXII : Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing. Indikator kinerjanya adalah: Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan daya saing KUKM, sejak awal tahun 2010 telah dilakukan upaya peningkatan layanan pemasaran KUKM dengan mendayagunakan SME Tower sebagai pintu gerbang utama dalam promosi dan pemasaran produk KUKM dari seluruh wilayah Indonesia, yang dikelola LLP-KUKM.

Implementasinya, telah disediakan Paviliun Propinsi sebagai representasi dari promosi produk KUKM Unggulan dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menampilkan keunggulan produk yang berbasis etnis dan budaya daerah sebagai kekuatan yang mendukung peningkatan daya saing produk KUKM di pasar lokal maupun global.

Capaian realisasi targetnya, total jumlah KUKM yang terlayani sejak tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, secara akumulasi LLP-KUKM melebihi target yang direncanakan sebanyak 5.903 KUKM menjadi sebesar 6.114 UKM, secara rinci disampaikan pada tabel 19.

Tabel 19. Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka LLP-KUKM melaksanakan beberapa program kegiatan, diantaranya: Program Pengembangan Pengembangan UKM Gallery, Ekspose Produk KUKM Unggulan Daerah Di SME Tower (Paviliun Propinsi), Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Duta Smesco, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Jurnal, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Media Iklan, Pengembangan Akses Pasar Melalui Pusat Perbelanjaan dan Dunia Pendidikan dan Pameran Luar Negeri.


TAHUN 2014


Page | 84

berkualitas yang sesuai dengan kompetensi serta dengan membuat Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dana bergulir di daerah bekerjasama dengan pihak SKPD yang membidangi KUKM dan Perguruan tinggi.

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari telah tersalurkannya dana bergulir ini ialah semakin banyak pelaku usaha KUMKM yang mendapat bantuan.

22. Sasaran Strategis XXII : Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing. Indikator kinerjanya adalah: Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan daya saing KUKM, sejak awal tahun 2010 telah dilakukan upaya peningkatan layanan pemasaran KUKM dengan mendayagunakan SME Tower sebagai pintu gerbang utama dalam promosi dan pemasaran produk KUKM dari seluruh wilayah Indonesia, yang dikelola LLP-KUKM.

Implementasinya, telah disediakan Paviliun Propinsi sebagai representasi dari promosi produk KUKM Unggulan dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menampilkan keunggulan produk yang berbasis etnis dan budaya daerah sebagai kekuatan yang mendukung peningkatan daya saing produk KUKM di pasar lokal maupun global.

Capaian realisasi targetnya, total jumlah KUKM yang terlayani sejak tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, secara akumulasi LLP-KUKM melebihi target yang direncanakan sebanyak 5.903 KUKM menjadi sebesar 6.114 UKM, secara rinci disampaikan pada tabel 19.

Tabel 19. Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka LLP-KUKM melaksanakan beberapa program kegiatan, diantaranya: Program Pengembangan Pengembangan UKM Gallery, Ekspose Produk KUKM Unggulan Daerah Di SME Tower (Paviliun Propinsi), Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Duta Smesco, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Jurnal, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Media Iklan, Pengembangan Akses Pasar Melalui Pusat Perbelanjaan dan Dunia Pendidikan dan Pameran Luar Negeri.

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014800 1133 1200 1303 1467 5903 827 1133 1272 1371 1511 6114 3.57

Target Realisasi KUKM terlayani%Total Total


Dampak dari Indikator KUKM yang terlayani ialah terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang besar, meningkatnya akses pasar KUKM tersebut, meningkatnya daya saing dan kualitas produk KUKM.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.420.448.122.000,-. Pagu ini mengalami penurunan sebesar 18,36% jika dibandingkan pagu tahun 2013 yang sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2014 mencapai sebesar 87,94% atau sebanyak Rp. 1.248.897.322.793,-.

Alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program ditunjukkan pada tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014

Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.036.703.488.000-, dengan realisasi sebesar Rp. 898.928.431.957,- (88,17%);


TAHUN 2014


Page | 85

Dampak dari Indikator KUKM yang terlayani ialah terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang besar, meningkatnya akses pasar KUKM tersebut, meningkatnya daya saing dan kualitas produk KUKM.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.420.448.122.000,-. Pagu ini mengalami penurunan sebesar 18,36% jika dibandingkan pagu tahun 2013 yang sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2014 mencapai sebesar 87,94% atau sebanyak Rp. 1.248.897.322.793,-.

Alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program ditunjukkan pada tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014

PROGRAM KEGIATAN PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.) % SISA

1 2 3 4 5 6

044.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

216.720.935.000 183.326.109.833 89,59 33.394.825.167

044.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM

59.950.220.000 53.231.121.776 88,79 6.719.098.224

044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

1.143.776.967.000 1.012.340.091.184 88,50 131.436.875.816

JUMLAH 1.420.448.122.000 1.248.897.322.793 87,94 171.550.799.207 Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.036.703.488.000-, dengan realisasi sebesar Rp. 895.481.909.043,- (86,38%);

2. Kegiatan BLU sebesar Rp. 158.872.681.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.434.460.441,- (90,28%);


2. Kegiatan BLU sebesar Rp. 158.872.681.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.434.460.441,- (90,28%);

3. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 149.226.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.797.744.221,- (93,01%);

4. Kegiatan Tugas Pembantuan (PLUT) sebesar Rp. 75.645.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.736.686.174,- (90,32%)

Tabel 21. Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember 2014)


TAHUN 2014


Page | 86

3. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 149.226.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.990.498.571,- (95,19%);

4. Kegiatan Tugas Pembantuan (PLUT) sebesar Rp. 75.645.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.990.454.738,- (89,88%)

Tabel 21. Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember 2014)

Pagu Anggaran(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7 8I Pusat1 Deputi Bidang Kelembagaan 48.593.158.000 43.037.009.150 88,57 5.556.148.850 11,43

DEPUTI 1a. Fasilitasi 48.593.158.000 43.037.009.150 88,57 5.556.148.850 11,43 2 Deputi Bidang Produksi 47.782.940.000 42.641.035.194 89,24 5.141.904.806 10,76

DEPUTI 2a. Fasilitasi 11.368.591.000 10.227.835.194 89,97 1.140.755.806 10,03 DEPUTI 2b. Perkuatan 36.414.349.000 32.413.200.000 89,01 4.001.149.000 10,99

3 Deputi Bidang Pembiayaan 164.750.960.000 140.869.471.468 85,50 19.934.358.532 12,10 14.947.130.000DEPUTI 3a. Fasilitasi 63.250.960.000 41.761.021.468 66,02 17.542.808.532 27,74 3.947.130.000DEPUTI 3b. Perkuatan 101.500.000.000 99.108.450.000 97,64 2.391.550.000 2,36 11.000.000.000

4 Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha 126.346.971.000 111.213.987.979 88,02 15.132.983.021 11,98 DEPUTI 4a. Fasilitasi 40.846.971.000 37.723.987.979 92,35 3.122.983.021 7,65 DEPUTI 4b. Perkuatan 85.500.000.000 73.490.000.000 85,95 12.010.000.000 14,05

5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 263.202.053.000 224.450.438.475 85,28 25.498.744.525 9,69 13.252.870.000DEPUTI 5a. Fasilitasi 250.202.053.000 211.450.438.475 84,51 25.498.744.525 10,19 13.252.870.000DEPUTI 5b. Perkuatan 13.000.000.000 13.000.000.000 100,00 0 -

6 Deputi Bidang Pengemb. & Restrukturisasi Usaha 54.830.500.000 47.423.816.509 86,49 7.406.683.491 13,51 DEPUTI 6a. Fasilitasi 43.970.500.000 39.089.816.509 88,90 4.880.683.491 11,10 DEPUTI 6b. Perkuatan 10.860.000.000 8.334.000.000 76,74 2.526.000.000 23,26

7 Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK 19.525.751.000 16.553.434.409 84,78 2.972.316.591 15,22 DEPUTI 7a. Fasilitasi 17.125.751.000 15.153.434.409 88,48 1.972.316.591 11,52 DEPUTI 7b. Perkuatan 2.400.000.000 1.400.000.000 58,33 1.000.000.000 41,67

8 Sekretariat 276.671.155.000 239.945.604.623 86,73 36.725.550.377 13,27 SESMENa. Fasilitasi 276.671.155.000 239.945.604.623 86,73 36.725.550.377 13,27

9 Dekopin 35.000.000.000 32.793.634.150 93,70 2.206.365.850 6,30 DEKOPINa. Fasilitasi 35.000.000.000 32.793.634.150 93,70 2.206.365.850 6,30

a. Jumlah Fasilitasi 787.029.139.000 671.182.781.957 85,28 115.846.357.043 14,72 b. Jumlah Perkuatan 249.674.349.000 227.745.650.000 91,22 21.928.699.000 8,78

I 1.036.703.488.000 898.928.431.957 86,71 137.775.056.043 13,29 II Dekonsentrasi 149.226.953.000 138.797.744.221 93,01 10.429.208.779 6,99 III Tugas Pembantuan (PLUT) 75.000.000.000 67.736.686.174 90,32 7.263.313.826 9,68 IV Balatkop 645.000.000 - 645.000.000 100,00 V BLU 158.872.681.000 143.434.460.441 90,28 15.438.220.559 9,72

LLP-KUKM 59.096.915.000 56.044.995.996 94,84 3.051.919.004 5,16 - APBN (RM) 23.348.540.000 22.854.668.851 97,88 493.871.149 2,12 - PNBP 35.748.375.000 33.190.327.145 92,84 2.558.047.855 7,16

LPDB-UMKM 99.775.766.000 87.389.464.445 87,59 12.386.301.555 12,41 - APBN (RM) 7.483.323.000 6.800.196.662 90,87 683.126.338 9,13 - PNBP 92.292.443.000 80.589.267.783 87,32 12.460.746.816 13,50

Catatan Blokir

Jumlah I + II +III+IV+V 1.420.448.122.000

Unit Kerja Realisasi Sisa

12,081.248.897.322.793 87,92 171.550.799.207

2

Jumlah I (a + b)

28.200.000.000


Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 171.550.799.202,- (12,08%). Sisa anggaran tersebut meliputi:

• Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 143.350.799.207,- (10,09%);

• Blokir anggaran sebesar Rp. 28.200.000.000,- (1,99%).

Berdasarkan opini BPK-RI, hasil capaian penilaian Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam kurun waktu 2010-2013, terdeskripsikan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel22.OpiniBPK-RITerhadapLaporanKeuanganKementerianKoperasidanUKMdariTahun2010-2013

Kementerian Koperasi dan UKM akan menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, dan melakukan upaya-upaya perbaikan, terkait akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran, sehingga ke depan capaian opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dapat meningkat kembali yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


TAHUN 2014


Page | 87

Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 205.385.513.546,- (14,94%). Sisa anggaran tersebut meliputi:

Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 188.185.513.546,- (13,52%);

Blokir anggaran sebesar Rp. 17.200.000.000,- (1,24%).

Berdasarkan opini BPK-RI, hasil capaian penilaian Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam kurun waktu 2010-2013, terdeskripsikan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 22. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dari Tahun 2010-2013

No. Tahun Opini BPK-RI

1 2010 WTP 2 2011 WTP 3 2012 WTP - DPP 4 2013 WDP

Kementerian Koperasi dan UKM akan menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, dan melakukan upaya-upaya perbaikan, terkait akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran, sehingga ke depan capaian opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dapat meningkat kembali yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


BAB IVPENUTUP


BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Kualitas dokumen perencanaan yang selaras dan konsisten dari mulai perencanaan dan penetapan sasaran strategis, indikator kinerja untuk implementasi SAKIP serta pelaksanaan penganggaran perlu ditingkatkan baik pada tataran Kementerian maupun Unit Kerja/Satuan Kerja;

2. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas maupun kuantitas;

3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang terintegrasi antar unit kerja/satuan kerja perlu dibangun untuk efektifitas dan efisiensi pelaporan kinerja;

4. Penetapan indikator sasaran strategis perlu dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga pengukuran capaian kinerja indikator dapat terukur;

5. Ketercapaian sasaran strategis secara keseluruhan sangat tergantung dari dukungan seluruh unit kerja/satuan kerja serta institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut optimal atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif baik secara internal maupun dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

II. PERMASALAHAN

Meskipun secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategisnya selama tahun 2014, secara umum yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, permasalahannya adalah:

1) Pada Indikator Koperasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengumuman di Berita Negara:

a. Kurangnya Dinas Propinsi dan Kab/Kota untuk menyampaikan akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh Dinas serta perubahan anggaran dasar, dan pembentukkan koperasi untuk dilaporankan


kepada Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM untuk diumumkan kedalam lembar berita negara.

b. Hasil Pengumuman Berita Negara yang sudah dikirimkan ke Dinas Koperasi Tingkat Propinsi Kab/Kota dimana koperasi tersebut berdomisili, kadangkala tidak diterima oleh dinas yang bersangkutan.

c. Dari output 5.500 Koperasi yang rencananya akan diumumkan, hanya tercapai 4.686 Koperasi.

2) Pada Indikator Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian:

a. Naskah akademis dan rancangan Undang-Undang Koperasi yang terdiri dari 126 Pasal telah disempurnakan menjadi 72 Pasal sehingga jadwal pembahasan RUU Koperasi antar Kementerian terpaksa berubah, hal ini merupakan kebijakan dari pimpinan dengan alasan bahwa RUU Koperasi mengatur hal-hal yang pokok saja sedangkan hal-hal yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri sesuai amanat dari Undang-Undang.

b. Pelaksanaan rapat antar Kementerian dan harmonisasi tergantung hasil penyempurnaan RUU Koperasi oleh pejabat eselon 1 Kementerian Koperasi dan UKM.

c. Pengajuan pembahasan RUU Koperasi bergantung pada terselesainya harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini belum bisa terwujud dan diperkirakan mendekati akhir tahun 2015 harmonisasi selesai langsung diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya diselesaikan kepada Komisi VI-DPR untuk pembahasan Panja.

3) Pada Indikator Koperasi yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat:

a. Kurangnya koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota sehingga pengumpulan masukan dalam pembahasan draft Peraturan Menteri agak terhambat.

b. Kriteria koperasi sektor riil belum dipahami secara optimal oleh para Pembina, baik di pusat maupun daerah.

c. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas-dinas setempat berkaitan dengan upaya revitalisasi koperasi.


4) Pada indikator tersedianya tenaga penyuluh perkoperasian yang profesional:

a. Adanya salah satu persyaratan yang di minta berupa nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dianggap terlalu tinggi untuk menjadi seorang tenaga PPKL, sehingga masyarakat yang mendaftar untuk menjadi PPKL agak berkurang.

b. Kurangnya informasi tentang penerimaan menjadi tenaga petugas penyuluh koperasi lapangan, walaupun Kementerian Koperasi dan UKM sudah memasang iklan di surat kabar setempat dan papan pengumuman di Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Prop/Kab/Kota.

c. Kurangnya pemahaman perkoperasian bagi para calon peserta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

d. Kurangnya koordinasi dengan SKPD dalam rangka memberdayakan keberadaan para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.

5) Pada indikator Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yang lebih fokus:

a. Pada umumnya koperasi belum dapat menyusun perencanaan bisnis sendiri dikarenakan kompetensi dan pengalaman karyawan yang belum mampu untuk menyusun proposal bisnis.

2. Sasaran Strategis : Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, permasalahannya:

1) Pada indikator tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan adalah alokasi anggaran yang tersedia belum dapat menampung seluruh usulan koperasi calon peserta program dan situasi politik tahun 2014 yang mengakibatkan waktu pelaksanaan mengalami keterlambatan yang dimulai pada Triwulan ke-3. Keterlambatan tersebut dikarenakan antara lain:

a. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-106/01-15/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Himbauan untuk tidak menggunakan anggaran program sosial/ publikasi, iklan/ promosi dan kampanye di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/ kelompok.


b. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 199/BAWASLU/II/2014 Tanggal 27 Pebruari 2014 perihal pengawasan Fasilitas Pemerintah Dalam Kegiatan politik Praktis Menjelang Pemilu 2014.

c. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-219/MK.02/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 Perihal Review Angaran Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian /Lembaga Tahun 2014.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku sementara sampai dibentuk Undang-Undang baru.

2) Pada Indikator tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital, di tahun 2014 mengalami keterlambatan karena beberapa kendala, sehingga penyaluran dana bantuan mulai efektif dilakukan pada triwulan ke-3 dan kegiatan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

a. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-106/01-15/01/2014, tanggal 17 Januari 2014, perihal Himbauan untuk tidak Menggunakan Anggaran Program Sosial/Publikasi, Iklan/Promoso dan Kampanye di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi/Kelompok.

b. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 199/BAWASLU/II/2014, tanggal 27 Februari 2014, perihal Pengawasan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Menjelang Pemilu 2014;

c. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-219/MK.02/IV/2014, tanggal 10 April 2014, perihal Review Angaran Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Tahun 2014;

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang


Perkoperasian berlaku sementara sampai dibentuk Undang-Undang baru.

III. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun mendatang beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, tindak lanjutnya yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota mengenai penyampaian Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum untuk pengesahan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara;

b. Menyelesaikan pembahasan RUU Koperasi secara internal dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pembahasan dan harmonisasi naska akademis dan RUU Koperasi;

c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman terkait peraturan Menteri mengenai Revitalisasi Koperasi terutama aspek kriteria dan metode;

d. Melakukan sosialisasi secara intensif untuk perekrutan PPKL melalui berbagai media dan juga koordinasi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota;

e. Persyaratan dan seleksi PPKL disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan daerah (aspek SDM dan geografi);

f. Tindak lanjut kebijakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas PPKL di bidang perkoperasian;

g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan PPKL terkait pelaksanaan tugasnya;

h. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk melakukan research asistensi dalam penyusunan perencanaan bisnis kepada Koperasi.


2. Sasaran Strategis: Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, tindak lanjutnya yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimtek dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas Koperasi, serta monitoring dan evaluasi program terkait pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan dana oleh Koperasi ke UMKM;

b. Melaksanakan pelatihan/bimtek yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan wirausaha pemula terkait pengelolaan bantuan dana untuk pengembangan usaha yang optimal;

c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan: pendampingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan dana oleh wirausaha pemula peserta program.

3. Sasaran Strategis: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang sesuai kebutuhan, tindak lanjutnya yaitu:

a. Merencanakan untuk menyusun dokumen perencanaan RB yang lebih terpadu antara basis program (road map) dengan basis kriteria berdasarkan PMPRB untuk meningkatkan kualitas dan kematangan manajemen dalam implementasi program RB;

b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan monitoring-evaluasi yang tertuang dalam road map RB Kementerian Koperasi dan UKM sesuai amanat dalam PMPRB.

4. Sasaran Strategis: Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019, tindak lanjutnya yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi secara internal dan dengan K/L atau stakeholders terkait dalam penyusunan grand desain pemberdayaan KUKM/rencana strategis Kementerian KUKM;

b. Melakukan penajaman, focusing dan penyelarasan dalam seluruh dokumen perencanaan Kementerian KUKM dalam kurun waktu lima tahun mendatang dengan RPJMN, serta menjaga konsistensi dalam implementasinya sehingga implementasi SAKIP dapat lebih meningkat;


c. Melengkapi dokumen perencanaan yang telah disusun baik pada tataran Kementerian KUKM maupun unit/satuan kerja dengan penetapan kebijakan Pimpinan Kementerian/Unit dan Satuan Kerja (Permen/Perdep).

5. Sasaran Strategis: Sistem Data Base Koperasi Online, tindak lanjutnya yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM terkait konsistensi pelaporan pendataan KUKM;

b. Menjaga konektivitas on line data system secara internal maupun dengan SKPD yang membidangi KUKM, mengingat perkembangan data dan informasi serta sistem informasi yang dikembangkan dalam lingkup Kementerian KUKM akan terus bertambah.


LAMPIRAN


LAMPIRAN

Lampiran 1

Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014.

Lampiran 2

Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2011 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011.

Lampiran 3

Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014.

Lampiran 4

Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014.


96

Lampiran 1. Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2014

No. IKU Target 2014 Realisasi Capaian (%)

Sasaran Strategis I: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat

1. Koperasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengumuman di Berita Negara

5.500 Koperasi

4.686 Koperasi

85,2

2. Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian

1 RPP 1 RPP 100

3. Koperasi yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat

300 Koperasi 300 Koperasi 100

4. Tersedianya tenaga penyuluh perkoperasian yang profesional

735 Orang 735 Orang 100

5. Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yang lebih fokus (koreksi: Koperasi dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian dan akuntabilitas)

500 Koperasi 500 Koperasi 100

Sasaran Strategis II: Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian perkoperasian


6% 6% 100

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Daya Saing Koperasi


3% 3% 100


2% 2% 100

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi


5% 5% 100


3% 3% 100

Sasaran Strategis V: Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah


100 KSP/KJKS

100 KSP/KJKS

100


69 KSP/USP Koperasi dan

Kopdit

69 KSP/USP Koperasi dan

Kopdit

100


97


13. Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi

100 LKM 200 LKM 200


1.000 Koperasi

1.000 Koperasi

100


2.060 WP 4.326 WP 210

Sasaran Strategis VI: Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

16. Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pendampingan bisnis ritel modern

220 KUMKM/ 20 Koperasi

220 KUKM/ 20 Koperasi

100

Sasaran Strategis VII: Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM


100 KUKM 116 KUKM 116

Sasaran Strategis VIII: Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM


170 KUMKM 170 KUMKM 100

Sasaran Strategis IX: Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM


1.300 KUMKM

100

Sasaran Strategis X: Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM

20. Jumlah KUKM yang mengikuti pameran 850 KUKM 866 KUKM 101,88

Sasaran Strategis XI : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM


0,011% 0,046% 418,19


0,030% 0,059% 196,67


7,3% 7,027% 96,26

24. % Ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM

100% 100% 100

25. % Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi

13,63% 27,72% 203,37

113LAPORAN KINERJA TAHUN 2014KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 98


Sasaran Strategis XII: Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk

26. KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi terbaru dan pengolahan sabut kelapa

450 UMK 450 UMK 100

Sasaran Strategis XIII: Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR

27. UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR 27.520 KUKM

27.520 KUKM

100

Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha

28. Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya

60 Pendam ping

60 Pendam ping

100

29. Jumlah Inkubator Wirasuasaha yang difasilitasi 20 inkubator 20 inkubator 100

30. Jumlah KUMKM sentra dan indutri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis dan kerjasama usaha serta KUMKM sentra yang memanfaatkan e-commerce dan aplikasi bisnis

880 KUMKM 880 KUMKM 100

Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi

31. % Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan

20% 20% 100

Sasaran Strategis XVI: Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian

32. % Peningkatan pengguna informasi kajian 15% 15% 100

Sasaran Strategis XVII: Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah

33. Jumlah Pengembangan produk unggulan daerah melalui Koperasi dengan pendekatan OVOP

27 Koperasi 27 koperasi 100

Sasaran Strategis XVIII: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan

34. Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik

Semester II T.A 2014

Semester II T.A 2014

100

Sasaran Strategis XIX: Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

35. Jumlah Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Sasaran Strategis XX: Sistem Data Base Koperasi Online

36. % Provinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional

100% 100% 100


99


Sasaran Strategis XXI: Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel

37. Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran

Penyalu- ran dana bergulir

Rp. 2.15T

Rp. 2.166 T 100,74

Sasaran Strategis XXII: Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing

38. Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani 1.467 KUKM Mitra

1.511 KUKM Mitra

103


100

La

mpi

ran

2. S

asar

an S

trat

egis

dan

Pen

capa

ian

Kin

erja

Kem

ente

rian

KU

KM

Tah

un 2

010-

2011

be

rdas

arka

n R

enca

na S

trat

egis

Kem

ente

rian

Kop

eras

i dan

UK

M T

ahun

201

0-20

11

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tot

al

2010

-20

11

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

1.

Men

ingk

atny

a ju

mla

h da

n pe

ran

KUM

KM

dala

m

Pere

kono

mia

n Na

siona

l

Men

ingk

atka

n ko

pera

si be

rkua

litas

%

2 %

1,

85 %

2

%

1,85

%

- -

- -

- -

92,5

Tum

buhn

ya

jum

lah

kope

rasi

seca

ra N

asio

nal

%

1 %

6,

02 %

1

%

6,02

%

- -

- -

- -

60,2

Men

ingk

atny

a ju

mla

h ko

pera

si ya

ng

mel

aksa

naka

n RA

T

%

50 %

50

%

50 %

50

%

- -

- -

- -

100

Men

ingk

atny

a ra

ta-r

ata

jum

lah

peny

erap

an

tena

ga k

erja

Ko

pera

si da

n UM

KM

%

5 %

5,

15 %

5

%

5,15

%

- -

- -

- -

103

Men

ingk

atny

a ra

ta-r

ata

nila

i in

vest

asi

Kope

rasi

dan

UMKM

%

10 %

16

,50

%

10 %

16

,50

%

- -

- -

- -

165


101

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

2.

Peni

ngka

tan

daya

sai

ng

prod

uk

Kope

rasi

dan

UMKM

Jum

lah

UMKM

ya

ng

mem

aham

i dan

m

ener

apka

n Ha

k Ke

kaya

an

Inte

lekt

ual

(HKI

), la

belis

asi

hala

l dan

mut

u

UMKM

40

0 KU

KM

500

KUKM

40

0 KU

KM

500

KUKM

-

- -

- -

- 12

5

Jum

lah

lem

baga

pe

ndam

ping

ya

ng

ditin

gkat

kan

kapa

sitas

nya

dala

m

peng

emba

ngan

us

aha

KUM

KM

Pend

am

ping

80

pe

ndam

ping

80

pend

am

ping

80

pend

ampi

ng

80

Pend

am

ping

- -

- -

- -

100

Jum

lah

UMK

yang

m

emah

ami d

an

men

gaks

es

sum

ber-

sum

ber

inve

stas

i

UMK

500

(424

) UM

K

424

UMK

500

(424

) UM

K

424

UMK

- -

- -

- -

100

3.

Peni

ngka

tan

jum

lah

dan

Kual

itas

Sara

na d

an

Pras

aran

a Pr

oduk

si KU

MKM

Men

ingk

atny

a ju

mla

h da

n ku

alita

s sa

rana

pr

oduk

si KU

KM

Kope

rasi

56 k

op

80 k

op

56 k

op

80 k

op

- -

- -

- -

142,

85


102

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Men

ingk

atny

a ju

mla

h ko

pera

si da

lam

pe

ngem

bang

an

ener

gi

terb

aruk

an

Kope

rasi

10 k

op

10 k

op

10 k

op

10 k

op

- -

- -

- -

100

Ters

usun

nya

kons

ep m

odel

pe

mbe

rian

inse

ntif

dala

m

rang

ka

peni

ngka

tan

kual

itas

prod

uksi

KUM

KM

Kons

ep

Mod

el

5 m

odel

5

mod

el

5 m

odel

5

mod

el

- -

- -

- -

100

4.

Peni

ngka

tan

pem

asar

an

prod

uk

Kope

rasi

dan

KUKM

Jum

lah

KUKM

ya

ng

berp

amer

an

KUKM

3.

615

(2.7

45)

2.74

5 3.

615

(2.7

45)

2.74

5 -

- -

- -

- 10

0

Jum

lah

KUKM

ya

ng d

ifasil

itasi

berm

itra

KUKM

1.

650

1.85

0 1.

650

1.85

0 -

- -

- -

- 11

2

Jum

lah

sara

na

pras

aran

a ya

ng

diba

ngun

Unit

36

36

36

36

- -

- -

- -

100

Jum

lah

usah

a m

ikro

yan

g di

fasil

itasi

dala

m

peni

ngka

tan

kapa

sitas

pas

ar

UMi

1.80

0 27

.250

1.

800

27.2

50

- -

- -

- -

1.51

3,88


103

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

5.

Peny

edia

an

akse

s pe

mbi

ayaa

n KU

MKM

Men

ingk

atny

a ju

mla

h ko

pera

si ya

ng d

apat

m

enga

kses

kr

edit/

pe

mbi

ayaa

n ba

nk m

elal

ui

lingk

age

prog

ram

Kope

rasi

100

kop

500

kop

100

kop

500

kop

- -

- -

- -

500

Ters

alur

kann

ya

bant

uan

sosia

l ke

pada

7.9

00

kelo

mpo

k pe

laku

usa

ha

mik

ro/ k

oper

asi

Kelo

mpo

k 1.

200

Kel/K

op

1370

Ke

l/Kop

1.

200

Kel/K

op

1370

Ke

l/Kop

-

- -

- -

- 11

4,16

Terfa

silita

sinya

pe

ngem

bang

an

penj

amin

an

kred

it da

erah

m

elal

ui p

ola

co-

guaa

rant

ee

deng

an

lem

baga

pe

njam

inan

na

siona

l pe

mbe

ntuk

an

peru

saha

an

penj

amin

kre

dit

daer

ah (P

PKD)

Prov

insi

13 p

rov

13 p

rov

13 p

rov

13 p

rov

- -

- -

- -

100

Terfa

silita

sinya

pe

mbe

ntuk

an

peru

saha

an

penj

amin

kre

dit

daer

ah (P

PKD)

PPKD

2

PPKD

2

PPKD

2

PPKD

2

PPKD

-

- -

- -

- 10

0


104

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Terw

ujud

nya

fasil

itasi

peng

emba

ngan

as

uran

si, ja

sa

keua

ngan

dan

im

plem

enta

si ke

bija

kan

perp

ajak

an

LKM

20

0 LK

M

200

LKM

20

0 LK

M

200

LKM

-

- -

- -

- 10

0

Men

ingk

atny

a ju

mla

h KS

P/KJ

KS

seba

gai

Lem

baga

Ke

uang

an M

ikro

(L

KM) y

ang

seha

t, ku

at d

an

dipe

rcay

a

KSP/

KJKS

10

0 10

0 10

0 10

0 -

- -

- -

- 10

0

Men

ingk

atka

n ka

pasit

as

Kons

ulta

n Ke

uang

an M

itra

Bank

sel

aku

tena

ga

pend

ampi

ng

KUM

KM d

alam

m

enje

mba

tani

KU

MKM

dal

am

men

gaks

es

kred

it ke

pada

Le

mba

ga

Keua

ngan

Pe

rban

kan.

KKM

B 10

0 10

0 10

0 10

0 -

- -

- -

- 10

0

Seba

ran

UMKM

K ya

ng

mem

aham

i dan

m

enga

kses

pr

ogra

m K

UR

Prov

insi

33

33

33

33

- -

- -

- -

100


105

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

6.

Peng

emba

- ng

an

wira

usah

a KU

KM b

aru

Terc

ipta

nya

calo

n w

iraus

aha

baru

Ora

ng

1.00

0 1.

148

1.00

0 1.

148

- -

- -

- -

114,

8

Ters

edia

nya

pedo

man

dan

m

odal

ke

wira

usah

aan

bagi

sar

jana

ca

lon

wira

usah

a

Mod

ul

2

2

2

2

- -

- -

- -

100

Pela

tihan

ke

wira

usah

aan

Ora

ng

400

407

400

407

- -

- -

- -

101,

75

Men

ingk

atny

a ju

mla

h te

mpa

t pr

akte

k ke

tera

mpi

lan

usah

a pa

da

lem

baga

pe

ndid

ikan

pe

desa

an

Unit

100

95

10

0

95

- -

- -

- -

95

Men

ingk

atny

a ju

mla

h SD

M

KUM

KM y

ang

men

giku

ti DI

KLAT

Ora

ng

3.42

0

4.91

8 3.

420

4.

918

- -

- -

- -

143,

8

Men

ingk

atny

a m

anaj

er/ k

epal

a ca

bang

kop

eras

i ja

sa k

euan

gan

yang

mem

iliki

se

rtifi

kat

kom

pete

nsi

Ora

ng

360

36

0

360

36

0

- -

- -

- -

100


106

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

7.

Terfa

silita

sinya

pe

nyeb

arlu

asan

in

form

asi

prog

ram

KUR

Terta

tany

a pe

ratu

ran

Peru

ndan

g-un

dang

an

terk

ait d

enga

n pe

rkop

eras

ian

dan

LKM

RUU/

RPP

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

- -

- -

- -

100

Peni

njau

an d

an

peng

hapu

san

berb

agai

pu

ngut

an d

an

regu

lasi

yang

m

erug

ikan

KUM

KM b

aik

yang

sekt

oral

m

aupu

n sp

esifi

k da

erah

Perd

a 6

(1 R

UU

dan

5 RP

P)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

- -

- -

- -

100

Ters

edia

nya

kajia

n da

sar,

kebi

jaka

n da

n te

rapa

n ya

ng

pros

pekt

if da

lam

pe

mbe

rday

aan

kope

rasi

dan

UMKM

Kajia

n 40

40

40

40

-

- -

- -

- 10

0

Ters

edia

nya

mod

el-m

odel

te

rbai

k (b

est

prac

tice)

in

tern

asio

nal

bagi

pe

mbe

rday

aan

kope

rasi

dan

UMKM

Mod

el

4 7

4 7

- -

- -

- -

175


107

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

tota

l 20

10-

2011

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

8.

Duku

ngan

M

anaj

emen

da

n Pe

laks

anaa

n Tu

gas

Tekn

is La

inny

a di

Bi

dang

Ko

pera

si da

n UK

M

Pela

ksan

aan

angg

aran

dan

pe

nata

usah

aan

dan

inve

ntar

isasi

BMN

%

1 1

1 1

- -

- -

- -

100

Pere

ncan

aan

peny

uluh

an

prog

ram

dan

ko

ordi

nasi

Pake

t 12

12

12

12

-

- -

- -

- 10

0


108

Lam

pira

n 3.

Sas

aran

Str

ateg

is d

an P

enca

paia

n K

iner

ja K

emen

teri

an K

UK

M T

ahun

201

0-20

14

berd

asar

kan

Ren

cana

Str

ateg

is K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

KM

Tah

un 2

012-

2014

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

1.

Men

ingk

atny

a ku

alita

s ke

lem

baga

an

KUM

KM d

an

pem

aham

an

perk

oper

asia

n di

kala

ngan

ap

arat

pe

mbi

na d

an

mas

yara

kat,

beru

pa

a) J

umla

h ko

pera

si be

rkua

litas

; b)

Jum

lah

mas

yara

kat

pese

rta

peny

uluh

an

perk

oper

asia

n;

c) J

umla

h ap

arat

pe

mbi

na

pese

rta

bim

bing

an

tekn

is

Terw

ujud

nya

kope

rasi

berk

ualit

as

Kope

rasi

- -

- -

1.00

0 87

3 1.

000

1.00

0 1.

000

1.00

0 95

,77

Terla

ksan

anya

Ev

ent p

rogr

am

Gem

asko

p ke

pada

toko

h m

asya

raka

t/ ke

lom

pok

stra

tegi

s,

kelo

mpo

k ek

onom

i pr

oduk

tif d

an

gera

kan

kope

rasi

Even

t -

- -

- 3

3 4

2 4

2 63

,63

Jum

lah

pese

rta

bim

bing

an te

knis

perk

oper

asia

n da

n ta

ta k

elol

a pe

rusa

haan

ke

pada

pem

bina

/UM

KM/

kope

rasi

di

sekt

or ri

il

Ora

ng

- -

- -

400

400

500

500

500

500

100

Terw

ujud

nya

Bada

n Hu

kum

Ko

pera

si ya

ng

dium

umka

n da

lam

Ber

ita

Nega

ra R

I

Kope

rasi

- -

- -

5.50

0 4.

686

5.50

0 5.

500

5.50

0 4.

686

90,1

3


109

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

Ters

usun

nya

Ranc

anga

n Pe

ratu

ran

Pela

ksan

aan

UU

tent

ang

Kope

rasi

RPP

- -

- -

- -

5 5

1 1

100

Terw

ujud

nya

Tena

ga P

enyu

luh

yang

Ter

ekru

t da

n Te

rlatih

Ora

ng

- -

- -

425

425

500

540

500

514

103,

78

Terw

ujud

nya

Kope

rasi

yang

di

revi

talis

asi

Kope

rasi

- -

- -

300

300

300

300

300

300

100

2.

Peni

ngka

tan

Sine

rgita

s Pr

ogra

m

Pem

berd

ayaa

n KU

KM d

alam

M

ewuj

udka

n Pr

oduk

si,

Prod

uktiv

itas

dan

Nila

i Ta

mba

h se

rta

Daya

Sai

ng

KUKM

di

Bida

ng

Prod

uksi

Men

ingk

atny

a ju

mla

h da

n ku

alita

s sa

rana

pr

oduk

si KU

KM

Kope

rasi

- -

- -

123

153

162

162

- -

110,

52

Men

ingk

atny

a ju

mla

h ko

pera

si da

lam

pe

ngem

bang

an

ener

gi

terb

aruk

an

Kope

rasi

- -

- -

3 3

10

10

30

10

53,4

8

Ters

usun

nya

kons

ep m

odel

pe

mbe

rian

inse

ntif

dala

m

rang

ka

peni

ngka

tan

kual

itas

prod

uksi

KUM

KM

pedo

man

-

- -

- 5

5 5

5 5

5 10

0


110

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

3.

Men

ingk

atny

a ak

ses

pe

mbi

ayaa

n da

n pe

mah

aman

pe

rpaj

akan

ba

gi K

oper

asi

dan

Usah

a M

ikro

, Kec

il da

n M

enen

gah

(UM

KM) s

erta

pe

man

tapa

n KS

P/KJ

KS

Peni

ngka

tan

Akse

s Pe

ndan

aan

Bagi

Usa

ha M

ikro

da

n Ke

cil m

elal

ui

100

Kope

rasi

Kope

rasi

- -

- -

100

100

100

100

100

100

100

Peni

laia

n Ke

seha

tan

Bagi

42

KSP

dan

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Nas

iona

l

Kope

rasi

- -

- -

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

na

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

na

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

42 K

SP

dan

27

KJKS

/ UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

100

Tran

sfor

mas

i 100

LK

M m

enja

di

Bada

n Hu

kum

Ko

pera

si

LKM

-

- -

- 10

0 20

0 22

3 22

3 20

0 20

0 11

9,12

Peni

ngka

tan

Perm

odal

an B

agi

1.32

0 Ko

pera

si Pe

rdes

aan

dan

Perk

otaa

n

Kope

rasi

- -

- -

1.25

0 1.

250

1.32

0 1.

320

1.00

0 1.

000

100

Ters

alur

nya

Bant

uan

dana

ba

gi w

iraus

aha

pem

ula

yang

m

enda

pat S

tart-

Up C

apita

l

Wira

usah

a -

- -

- 16

8 25

6 2.

160

3.86

0 2.

000

4.32

6 19

5,05

Pela

ksan

aan

Kegi

atan

Ed

ukas

i, So

sialis

asi d

an

Fasil

itasi

Peng

emba

ngan

As

uran

si, J

asa

Keua

ngan

dan

Pe

rpaj

akan

bag

i 1.

000

KUM

KM

Kegi

atan

-

- -

- 3

3 7

7 5

5 10

0


111

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

Fasil

itasi

Terb

entu

knya

Le

mba

ga

Penj

amin

Kre

dit

Daer

ah b

agi

KUM

K

Prov

insi/

PP

KD

- -

- -

2 2

2 2

2 2

100

4.

Terfa

silita

sinya

Du

kung

an

Revi

talia

si /

Peng

em-

bang

an

Sara

na d

an

Pras

aran

a Pa

sar

Trad

ision

al,

Ters

elen

ggar

a-ny

a te

mu

mitr

a KU

MKM

da

n Te

rpro

mos

ikan

nya

Prod

uk

Kope

rasi

dan

UKM

dan

Ser

ta

Terta

tany

a Us

aha

PKL

Jum

lah

KUM

KM

yang

difa

silita

si pa

mer

an d

alam

da

n lu

ar n

eger

i

KUM

KM

- -

- -

1.16

0 1.

387

1.17

0 1.

170

850

866

107,

64

Jum

lah

KUM

KM

yang

difa

silita

si m

elal

ui te

mu

mitr

a

KUM

KM

- -

- -

1.50

0 1.

670

1.72

0 1.

720

1.30

0 1.

300

103,

76

Jum

lah

Duku

ngan

Re

vita

lisas

i sa

rana

dan

pr

asar

ana

pem

asar

an

mel

alui

kop

eras

i

Kope

rasi

- -

- -

19

19

207

207

170

170

100

Jum

lah

PKL

yang

di

fasil

itasi

kepa

stia

n te

mpa

t us

aha

Umi

- -

- -

4.36

0 4.

360

4.62

5 4.

625

4.90

6 1.

730

77,1

3

Jum

lah

Pese

rta

dikl

at v

ocat

iona

l O

rang

-

- -

- 45

0 45

0 51

0 51

0 54

0 54

0 10

0

Jum

lah

pese

rta

perk

oper

asia

n

Ora

ng

- -

- -

60

60

200

200

250

250

100

Jum

lah

pese

rta

dikl

at

kew

iraus

ahaa

n se

bany

ak

Ora

ng

- -

- -

1.40

0 1.

400

1.70

0 1.

700

1.70

0 1.

700

100

Jum

lah

TPKU

se

bany

ak 6

00

Unit

Unit

- -

- -

100

100

100

100

100

100

100


112

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

5.

Perlu

asan

Pr

ogra

m K

UR,

Peni

ngka

tan

Kual

itas

Sent

ra

dan

Stan

daris

asi

Prod

uk U

MK

serta

Pe

ndam

ping

an

Bagi

UM

KM

Jum

lah

Prov

insi

yang

m

enda

patk

an

sosia

lisas

i pr

ogra

m K

UR

Prov

insi

- -

- -

33

33

33

33

33

33

100

Jum

lah

KUM

KM

yang

did

ampi

ngi

untu

k m

enga

kses

KUR

KUM

KM

- -

- -

33 P

rov

33 P

rov

27.5

20

27.5

20

27.5

20

27.5

20

100

Jum

lah

KUM

KM

yang

m

enda

patk

an

sosia

lisas

i dan

m

ener

apka

n st

anda

risas

i IS

O/S

NI/H

ACCP

, HK

I dan

ke

hala

lan

prod

uk

KUM

KM

- -

- -

500

500

1.10

0 1.

100

1.48

5 1.

485

100

Jum

lah

Pend

ampi

ng

Lem

baga

Pe

ngem

bang

an

Bisn

is KU

MKM

ya

ng

ditin

gkat

kan

kapa

sitas

nya

Pend

ampi

ng

- -

- -

380

380

380

380

380

380

100

Jum

lah

KUKM

ya

ng

men

dapa

tkan

fa

silita

si ke

rjasa

ma

inve

stas

i

KUM

KM

- -

- -

670

670

424

424

424

424

100

Jum

lah

KUKM

ya

ng

men

dapa

tkan

fa

silita

si ke

rjasa

ma

inve

stas

i

KUM

KM

- -

- -

670

670

424

424

424

424

100


113

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

Jum

lah

KUKM

ya

ng

men

dapa

tkan

fa

silita

si ke

rjasa

ma

inve

stas

i

KUM

KM

- -

- -

670

670

424

424

424

424

100

Jum

lah

KUM

KM

Sent

ra y

ang

difa

silita

si bi

mbi

ngan

dan

ko

nsul

tasi

pem

anfa

atan

e-co

mm

erce

dan

ap

likas

i sist

em

bisn

is

KUM

KM

- -

- -

265

265

265

265

265

265

100

Jum

lah

Pusa

t La

yana

n Us

aha

Terp

adu

(PLU

T)

KUM

KM y

ang

difa

silita

si pe

ngua

tann

ya

Unit

- -

- -

- -

21

21

21

21

100

6.

Ters

edia

nya

hasil

Kaj

ian/

Ri

ntisa

n/

Repl

ikas

i /

Publ

ikas

i, Pe

ngem

- ba

ngan

Te

knol

ogi

Info

rmas

i Pe

ngka

jian

dan

Part

isipa

si pa

da F

orum

Ke

rjasa

ma

Inte

rnas

iona

l da

lam

Pe

mbe

rday

aan

KU

MKM

Terla

ksan

anya

Ka

jian/

Rint

isan

/Re

plik

asi/

Publ

ikas

i, Pe

ngem

bang

an

Tekn

olog

i In

form

asi

Peng

kajia

n da

n Pa

rtisi

pasi

pada

Fo

rum

Ke

rjasa

ma

Inte

rnas

iona

l da

lam

Pe

mbe

rday

aan

KUM

KM

Kajia

n -

- -

- 4

4 1

1 1

1 10

0


114

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r Ki

nerj

a U

tam

a (I

KU)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2012

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

7.

Terc

ipta

nya

Peng

em-

bang

an P

rodu

k Un

ggul

an

Daer

ah

deng

an

Pend

ekat

an

One

Villa

ge

One

Pro

duct

(O

VOP)

Peng

emba

ngan

pr

oduk

/ ko

mod

itas

ungg

ulan

dae

rah

deng

an

pend

ekat

an

OVO

P

Kope

rasi

- -

- -

30

26

27

27

28

28

95,2

9

8.

Men

ingk

atny

a KU

MKM

yan

g m

emah

ami d

an

men

erap

kan

tekn

olog

i tep

at

guna

, st

anda

risas

i m

utu,

sist

em

HKI,

dan

keha

lalan

pr

oduk

Jum

lah K

UMKM

ya

ng

men

dapa

tkan

so

sialis

asi

dan

men

erap

kan

tekn

olog

i tep

at

guna

dala

m

peng

emba

ngan

en

ergi

terb

aruk

an

dan

peng

olaha

n sa

but k

elap

a,

serti

fikas

i pro

duk

dan

yang

m

ener

apka

n st

anda

risas

i mut

u

KUM

KM

- -

- -

500

500

1.10

0 1.

100

1.48

5 1.

485

100

9.

Men

ingk

atny

a ju

mla

h KU

MKM

pe

nerim

a pi

njam

an/

pem

biay

aan

dana

ber

gulir

Ters

alur

kann

ya

pinj

aman

/pem

bia

yaan

dan

a be

rgul

ir

KUM

KM

- -

- -

105.

516

105.

516

92.5

35

160.

401

600.

369

629.

369

112.

13


115

Lam

pira

n 4.

Sas

aran

Str

ateg

is d

an P

enca

paia

n K

iner

ja K

emen

teri

an K

UK

M T

ahun

201

0-20

14

berd

asar

kan

Pene

tapa

n K

iner

ja K

emen

teri

an K

oper

asi d

an U

KM

Tah

un 2

014

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

1.

Men

ingk

atka

n ku

alita

s ke

lem

baga

an

Kope

rasi

dan

UKM

dan

pe

mah

aman

pe

rkop

eras

ian

di k

alan

gan

apar

at

Pem

bina

dan

M

asya

raka

t

Kope

rasi

yang

m

empu

nyai

ke

kuat

an

huku

m te

tap

mel

alui

pe

ngum

uman

di

Ber

ita

Nega

ra

Kope

rasi

5.

000

5.00

0 5.

000

5.00

0 5.

500

5.50

0 5.

000

5.00

0 5.

500

4.68

6 96

,86

Jum

lah

Pera

tura

n Pe

mer

inta

h te

ntan

g Pe

rkop

eras

ian

RPP

6

(1 R

UU

dan

5 RP

P)

6 (1

RUU

dan

5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

6 (1

RUU

da

n 5

RPP)

- -

5 5

1 1

100

Kope

rasi

yang

m

emili

ki

kele

mba

gaan

ku

at d

an u

saha

ya

ng s

ehat

Kope

rasi

- -

- -

1.00

0 1.

011

1.00

0 1.

000

300

300

100,

47

Ters

edia

nya

tena

ga

peny

uluh

pe

rkop

eras

ian

yang

pr

ofes

iona

l

Kope

rasi

- -

- -

425

425

540

540

735

735

100

Kope

rasi

dapa

t m

ewuj

udka

n co

re b

isnisn

ya

seca

ra je

las

sesu

ai b

idan

g us

ahan

ya y

g le

bih

foku

s

Ora

ng

- -

- -

- -

- -

500

500

100


116

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

2.

Men

ingk

atny

a ko

ntrib

usi

kope

rasi

dala

m

pere

kono

mia

n

Pers

enta

se

pertu

mbu

han

tena

ga k

erja

ko

pera

si di

bi

dang

Pro

duks

i

%

- -

- -

- -

- -

6 6

100

3.

Men

ingk

atny

a Da

ya S

aing

Ko

pera

si

Pers

enta

se

pertu

mbu

han

prod

uktiv

itas

kope

rasi

di

bida

ng P

rodu

ksi

%

- -

- -

- -

- -

3 3

100

Pers

enta

se

peni

ngka

tan

kope

rasi

yang

m

ener

apka

n te

knol

ogi d

i bi

dang

pro

duks

i

%

- -

- -

- -

- -

2 2

100

4.

Men

ingk

atny

a ta

ta k

elol

a da

n da

ya sa

ing

kope

rasi

Pers

enta

se

pertu

mbu

han

volu

me

usah

a ko

pera

si di

bi

dang

Pro

duks

i

%

- -

- -

- -

- -

5 5

100

Pers

enta

se

pertu

mbu

han

SHU

kop

eras

i di

bid

ang

Prod

uksi

%

- -

- -

- -

- -

3 3

100

5.

Peny

edia

an

Akse

s Pe

mbi

ayaa

n Ko

pera

si Us

aha

Mikr

o Ke

cil d

an

Men

enga

h

Peni

ngka

tan

kapa

sitas

pe

ndan

aan

bagi

le

mba

ga

keua

ngan

bu

kan

bank

(K

SP/K

JKS)

da

lam ra

ngka

m

empe

rluas

ja

ngka

uan

laya

nan

untu

k pe

mbi

ayaa

n us

aha

Kope

rasi

(KSP

/ KJ

KS)

- -

- -

100

425

100

120

100

100

215


117

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

2011

2012

2013

2014

%

Rea

lisas

i da

ri

tota

l 20

10-

2014

Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Peni

laian

ke

seha

tan

bagi

69

KSP

/USP

Ko

pera

si da

n KJ

KS/U

JKS

Prim

er N

asio

nal

KSP

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJ

KS

Prim

er

Nasio

- na

l

42 K

SP d

an

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Na

siona

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJ

KS

Prim

er

Nasio

- na

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Na

siona

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJ

KS

Prim

er

Nasio

-na

l

42 K

SP d

an

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Na

siona

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

42 K

SP d

an

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Na

siona

l

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJ

KS

Prim

er

Nasio

nal

42 K

SP

dan

27

KJKS

/UJK

S Pr

imer

Na

siona

l

100

Tran

sfor

mas

i LK

M m

enja

di

bada

n hu

kum

ko

pera

si

LKM

20

0 20

0 20

0 20

0 10

0 20

0 22

3 22

3 20

0 20

0 11

0,

83

Ters

alurk

anny

a Ba

ntua

n Da

na

Bagi

Pe

ngem

bang

an

Kope

rasi

Wan

ita/

PERK

ASSA

serta

Ko

pera

si Pe

rkod

es

Kope

rasi

1.20

0 1.

200

1.20

0 1.

370

1.25

0 1.

250

1.32

0 1.

320

1.00

0 1.

000

102,

84

Ters

alurk

anny

a ba

ntua

n da

na

bagi

Wira

usah

a Pe

mul

a ya

ng

men

dapa

t sta

rt-up

capi

tal

KUKM

WP

- -

- -

168

256

2.16

0 3.

860

2.00

0 4.

326

195,

05

6.

Peng

emba

ngan

Ja

ringa

n Pe

mas

aran

Pr

oduk

Ko

pera

si da

n UM

KM

Jum

lah K

UMKM

ya

ng d

ifasil

itasi

dalam

pe

ndam

ping

an

bisn

is rit

el

mod

ern

KUKM

50

50

58

58

21

0 21

0 22

0 22

0 22

0 22

0 10

0


118

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

7.

Peng

emba

-ng

an d

an

Perlu

asan

Pa

sar E

kspo

r Ko

pera

si da

n UM

KM

Jum

lah K

UKM

ya

ng d

ifasil

itasi

peni

ngka

tan

daya

sain

g

KUKM

-

- -

- -

- -

- 10

0 11

6 11

6

8.

Peng

emba

ngan

Sa

rana

Usa

ha

Pem

asar

an

KUM

KM

Jum

lah

duku

ngan

re

vital

isasi

sara

na

pem

asar

an

mela

lui K

oper

asi

KUM

KM

- -

- -

19

19

207

207

170

170

100

9.

Peng

emba

ngan

Ke

mitr

aan

Kope

rasi

dan

UMKM

Jum

lah K

UMKM

ya

ng d

ifasil

itasi

tem

u m

itra

Ora

ng

- -

- -

1.50

0 1.

670

1.72

0 1.

720

1.30

0 1.

300

103,

76

10.

Peng

emba

ngan

Pr

omos

i Pro

duk

Kope

rasi

dan

UKM

Jum

lah K

UKM

ya

ng m

engi

kuti

pam

eran

Unit

2.74

5 2.

745

2.74

5 2.

745

1.16

0 1.

378

1.17

0 1.

170

850

866

102,

69

11.

Men

ingk

atny

a ka

pasit

as d

an

kom

pete

nsi

SDM

KUM

KM

mela

lui

peng

emba

ngan

w

iraus

aha,

ko

pera

si da

n UM

KM

% P

endu

duk

usia

pro

dukt

if ya

ng m

engi

kuti

pem

asya

raka

- ta

n da

n pe

latih

an

kew

iraus

ahaa

n

%

- -

- -

- -

- -

0,01

1 0,

046

418,

18


119

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

% m

asya

raka

t ya

ng m

emilik

i pe

mah

aman

te

rhad

ap

kope

rasi

%

- -

- -

- -

- -

0,03

0 0,

059

196,

66

% Ju

mla

h Le

mba

ga D

iklat

ya

ng d

ifasil

itasi

TPKU

%

- -

- -

- -

- -

7,3

7,02

7 97

% K

eter

sedi

aan

data

pe

ngem

bang

an

SDM

KUM

KM

%

- -

- -

- -

- -

100

100

100

% S

umbe

r Da

ya M

anus

ia

KUM

KM y

ang

mem

anfa

atka

n fa

silita

si se

rtifik

asi

prof

esi

%

- -

- -

- -

- -

13,6

3 27

,72

173,

99

12.

Men

ingk

atny

a KU

MKM

yan

g m

emah

ami d

an

men

erap

kan

tekn

olog

i tep

at

guna

, st

anda

risas

i m

utu,

sist

em

HKI,

dan

keha

lalan

pr

oduk

Jum

lah K

UMKM

ya

ng

men

dapa

tkan

so

sialis

asi d

an

men

erap

kan

tekn

olog

i tep

at

guna

dala

m

peng

emba

ngan

en

ergi

te

rbar

ukan

dan

pe

ngola

han

sabu

t kel

apa,

se

rtifik

asi

prod

uk d

an

yang

men

erap

-ka

n st

anda

risas

i m

utu

%

500

500

350

350

350

350

350

350

450

UMK

450

UM

K 10

0


120

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

13.

Terfa

silita

sinya

pe

nyeb

arlu

asan

in

form

asi

prog

ram

KUR

Jum

lah U

MKM

ya

ng

dida

mpi

ngi

untu

k m

enga

kses

KU

R, d

an

kope

rasi

yang

m

enda

patk

an

fasil

itasi

peng

emba

ngan

re

si gu

dang

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14.

Men

ingk

atny

a ka

pasit

as

Lem

baga

Pe

ndam

ping

da

lam

peng

emba

ngan

us

aha

Lem

baga

Pe

ndam

ping

Pe

ngem

ba-

ngan

Bisn

is KU

MKM

yan

g di

tingk

atka

n ka

pasit

asny

a

Pend

am

ping

-

- 80

80

-

- 38

0 38

0 20

0 20

0 10

0

Jum

lah

Inku

bato

r Wira

us

aha

yang

di

fasli

tasi

inku

bato

r -

- -

- 20

20

20

20

20

20

10

0

Jum

lah

KUM

KM s

entra

da

n in

dutr

i kr

eatif

yan

g m

enda

patk

an

duku

ngan

sis

tem

bisn

is da

n ke

rjasa

ma

usah

a se

rta

KUM

KM s

entra

ya

ng

mem

anfa

atka

n e-

com

mer

ce

dan

aplik

asi

bisn

is

KUM

KM

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

100


121

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

15.

Men

ingk

atny

a da

yagu

na h

asil

kajia

n/rin

tisan

/ re

plika

si

% R

ekom

enda

si ya

ng d

igun

akan

da

lam

pene

tapa

n ke

bija

kan

%

- -

- -

- 20

20

20

20

20

10

0

16.

Men

ingk

atny

a da

yagu

na

siste

m

Info

rmas

i kaj

ian

% P

enin

gkat

an

peng

guna

in

form

asi

kajia

n

%

15%

15

%

15%

15

%

15%

15

%

15%

15

%

15%

15

%

100

17.

Men

ingk

atny

a pe

ran

OVOP

da

lam

peng

emba

ngan

pr

oduk

un

ggul

an

daer

ah

Jum

lah

Peng

emba

ngan

pr

oduk

un

ggul

an

daer

ah m

elalu

i Ko

pera

si de

ngan

pe

ndek

atan

OV

OP

Kope

rasi

- -

19

19

30

26

27

27

28

28

100

18.

Terw

ujud

nya

Refo

rmas

i Bi

rokr

asi y

ang

sesu

ai

kebu

tuha

n

Pena

taan

or

gani

sasi

yang

di

sesu

aika

n de

ngan

ke

butu

han

mas

yara

kat d

an

dina

mika

ad

min

istra

si pu

blik

Ora

ng

- -

- -

864

864

850

850

864

864

100

19.

Terw

ujud

nya

Gr

and

Desig

n Pe

mbe

rday

aan

Kope

rasi

dan

UMKM

Tah

un

2015

-201

9

Jum

lah G

rand

De

sign

Pem

berd

ayaa

n Ko

pera

si da

n UM

KM T

ahun

20

15-2

019

Doku

men

- -

- -

- -

1 1

1 1

100


122

No.

Sa

sara

n St

rate

gis

Indi

kato

r K

iner

ja

Uta

ma

(IK

U)

Satu

an

2010

20

11

2012

20

13

2014

%

R

ealis

asi

dari

to

tal

2010

-20

14

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i Ta

rget

R

ealis

asi

Targ

et

Rea

lisas

i

20.

Sist

em D

ata

Base

Kop

eras

i On

line

% P

rovin

si ya

ng

terh

ubun

g ke

da

lam S

istem

Da

ta B

ase

Onlin

e Ko

pera

si Na

siona

l

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

21.

Terk

elol

anya

da

na b

ergu

lir

deng

an b

aik

dan

akun

tabe

l

Tere

alisa

sinya

pr

opos

al y

ang

suda

h di

setu

jui

kom

ite

pinj

aman

/ pe

mbi

ayaa

n m

inim

al 8

0%

dari

targ

et

peny

alur

an

Rp

725

M

410,

3 M

49

2 M

97

5.01

53

9 M

1.07

T

587

M

1.42

T

635

M

1.15

T

172,

21

22.

Men

ingk

atny

a Pr

oduk

KUK

M

Berd

aya

Sain

g

Men

ingk

atny

a Ju

mlah

KUK

M

Terla

yani

KUKM

80

0 82

7 1.

133

1.13

3 1.

200

1.27

2 1.

303

1.37

1 1.

467

1.51

1 10

3,

57

laporan kinerja kementerian koperasi dan ukm … · 16) meningkatnya dayaguna sistem informasi...

Documents