laporan kinerja deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama 4.pdf · laporan ini disusun dengan...

i

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA Laporan Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan

rahmat-Nya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018

telah dapat diselesaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas

unit kerja.

Laporan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah

berkewajiban melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Laporan ini disusun dengan merujuk pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun

2018 merefleksikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama selama 1 tahun.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, dan

bisa menjadi rujukan untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang

akan datang. Semoga kemudahan dan keberkahan dilimpahkan-Nya bagi kita semua

dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di tahun 2019.

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama

Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2018 Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan pemenuhan atas tuntutan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pembangunan nasional yang diwadahi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan implementasi NAWACITA Presiden Jokowi – JK, yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, yaitu Wajib Belajar 12 Tahun yang didukung oleh Program Indonesia Pintar. Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari implementasi NAWACITA dan pelaksanaan RKP 2018 sehingga meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2018, namun masih banyak tantangan dan hambatan di bidang pendidikan dan agama yang perlu segera dikoordinasikan untuk diselesaikan. Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015 - 2019. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam dokumen Rencana Strategis, Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2018, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan agama yang masih dan perlu segera

iv

dikoordinasikan untuk diselesaikan, antara lain Pembangunan Sumberdaya Manusia yang meliputi: peningkatan pemerataan akses dari PAUD sampai Pendidikan Tinggi, pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama, pelayanan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Terkait isu-isu strategis yang bersifat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berperan dalam menjembatani, memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan di bidang pendidikan dan agama yang tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian teknis. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah dan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Dengan dukungan dari semua pihak, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK dapat menjadi problem solver dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan agama dan dapat melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program pembangunan pendidikan dan agama secara baik dan akuntabel, sehingga visi dan misi Kemenko PMK yang telah ditetapkan dapat tercapai. Capaian kinerja rata-rata serapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 adalah 85,28% dengan total capaian Rp 21.787.897.247,-. Jika dilihat capaian kinerja serapan anggaran per asisten deputi, dapat dirinci sebagai berikut: 1) koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas, dan pendidikan masyarakat sebesar Rp 2.103.838.352,- (87,65%); 2) koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja sebesar Rp 3.648.150.185,- (72,97%); 3) koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan Iptek sebesar Rp 10.239.945.919,- (89,34%); 4) koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama sebesar Rp. 3.873.470.748,- (89,04%); dan 5) koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan sebesar Rp. 1.922.492.043,- (81,80%). Dalam upaya mengatasi masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019, telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan khususnya terkait dengan kinerja serapan anggaran, antara lain: a. Penyediaan uang muka yang memadai sesuai proporsi pagu anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan. b. Percepatan revolving Ganti Uang (GU). c. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus.

********

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................................................. iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................................ vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................................................... vii

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................................... viii

I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................................................................................................... 1

B. Tugas Dan Fungsi ................................................................................................................................................... 2

C. Postur SDM Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama ......................................................... 3

D. Isu Strategis .............................................................................................................................................................. 6

E. Sistematika Penyajian ........................................................................................................................................... 7

II. PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................................................... 8

A. Visi dan Misi .............................................................................................................................................................. 8

B. Tujuan Dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama ..................................... 11

C. Strategi ..................................................................................................................................................................... 11

D. Arah Dan Kebijakan ............................................................................................................................................ 12

E. Program Dan Kegiatan ....................................................................................................................................... 15

F. Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................................ 15

III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................................................. 18

A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................................................................. 18

B. Realisasi Anggaran .............................................................................................................................................. 48

IV. PENUTUP .................................................................................................................................................................... 51

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019 ................... 13

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Pendidikan ..................................................................................... 13

Tabel 3. Perjanjian Kinerja ....................................................................................................................... 16

Tabel 4. Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan ........................................................ 20

Tabel 5 Alokasi anggaran BOS Tahun 2018 ....................................................................................... 26

Tabel 6 Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi dari Tahun 2014-2018 ............................... 28

Tabel 7. Jumlah Guru Bukan PNS pada Sekolah Negeri ................................................................ 30

Tabel 8. Target Penerapan K13 .............................................................................................................. 33

Tabel 9. Implementasi K13 ...................................................................................................................... 33

Tabel 10. Realisasi Anggaran................................................................................................................... 49

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Struktur Organisasi ................................................................................................................ 4

Gambar 2. Human Capital Life Cycle ....................................................................................................... 9

Gambar 3. Rapat Koordinasi Eselon I tentang KIP .......................................................................... 21

Gambar 4. Ibu Menko PMK menyerahkan KIP ................................................................................. 22

Gambar 5. Peluncuran Program Vokasi Industri ............................................................................. 24

Gambar 6. Rapat Koordinasi Penanganan Guru, 26 Maret 2018 .............................................. 29

Gambar 7. Implementasi Pendidikan Karakter Era Disrupsi Teknologi ................................ 32

Gambar 8. Pemberdayaan Zakat: 387 Beasiswa – 19 PTN .......................................................... 36

Gambar 9. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 17 Mei 2018 ..... 41

Gambar 10. Interaksi A-B-G melalui STP ............................................................................................ 42

Gambar 11. Rakornas STP di Batam, tanggal 26 Juli 2018 .......................................................... 44

Gambar 12. Penyerahan RAN PAUD HI ............................................................................................... 47

viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Formasi SDM ................................................................................................................................. 4

Grafik 2. Pengembangan ASN ................................................................................................................... 5

Grafik 3. Perkembangan Jumlah SMK Tahun 2012-2018 ............................................................ 23

Grafik 4. Alokasi BOS per propinsi Tahun 2018 ............................................................................. 26

Grafik 5. Komposisi Jumlah Guru secara Nasional Tahun 2018 ............................................... 30

Grafik 6. Usulan Rekrutmen Guru ......................................................................................................... 31

Grafik 7. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia ......................................................................... 38

Grafik 8. Indeks Kepuasan Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Lokasi .................................... 39

Grafik 9. Jumlah Jamaah Haji Indonesia ............................................................................................. 39

Grafik 10. Realisasi Anggaran ................................................................................................................ 49

Grafik 11. Profil Realisasi Anggaran .................................................................................................... 50

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik

(Good Governance), maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggung-jawabkan

dan menerangkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai

dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan

tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Penyampaian informasi

kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Pendidikan dan Agama selama Tahun 2018, sesuai dengan komitmen yang

telah ditetapkan di awal tahun 2018 dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Komitmen dimaksud

merupakan fokus Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama untuk mencapai

tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. LAKIP Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018 disusun sebagai gambaran tolok

ukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2018.

LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018 adalah

gambaran secara transparan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan upaya-upaya

strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung

pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian

kinerja (Performance Result) Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan Rencana

Kinerja (Performance Plan) yang telah disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2018,

2

sebagai tolok ukur keberhasilan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

selama tahun 2018.

B. Tugas Dan Fungsi

B.1. Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga

Pemerintah. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa dalam hal

kebijakan yang akan diputuskan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis

dan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut disampaikan

secara tertulis kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan pertimbangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memiliki tugas yaitu

“Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang

terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi:

1. Kementerian Agama;

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan

4. Lembaga lain yang dianggap perlu.

B. 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan

Agama menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

3

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu

di bidang pendidikan dan agama;

c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan

pendidikan anak usia dini;

d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah

dan non-formal;

e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan

pelayanan keagamaan;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan, agama, riset,

dan teknologi; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

B. 3. Susunan Organisasi

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dalam menjalankan fungsinya

dibantu oleh 5 (lima) Asisten Deputi yaitu:

a. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja;

b. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan

Masyarakat;

c. Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

d. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama;

e. Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan.

C. Postur SDM Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan

fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Untuk mencapai sasaran

strategis, perlu dibangun standar kompetensi jabatan, membangun perangkat asesmen

kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan. Oleh karena itu, sesuai Permenko

PMK Nomor 1 Tahun 2015 telah dibentuk susunan organisasi dan tata laksana dengan

komposisi seperti pada Gambar 1.

4

Gambar 1 . Struktur Organisasi

Grafik 1. Formasi SDM

Berdasarkan grafik diatas dan disandingkan dengan struktur organisasi

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, dapat dilihat bahwa formasi yang

dibutuhkan sebanyak 61 orang PNS sedangkan pada tahun 2018, jumlah PNS yang

menduduki jabatan tersebut sebanyak 36 orang PNS. Banyaknya formasi yang belum

terisi akan mempengaruhi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

Total kekurangan PNS sebanyak 25 orang, dengan komposisi jabatan staf sebanyak 16

orang PNS dan 9 orang pejabat eselon IV. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan

sumberdaya, pada tahun 2018 diadakan tenaga penyedia jasa perorangan (PJP)

1

5

11

22

22

1

5

11

14

6

Deputi

Asdep

Kabid

Kasubid

Staf

Formasi ASN

Terisi

Formasi

5

sebanyak 7 orang, dengan penempatan 2 orang di Asdep PKUB, dan 5 orang di ASdep

DiktipI

Pemenuhan kebutuhan PNS untuk mengisi formasi jabatan yang masih

tersedia, harus pula mempertimbangkan kelengkapan sarana dan prasarana kerja

seperti meja kerja, kursi, dan peralatan komputer. Kebutuhan sarana dan prasarana

kerja tersebut diusulkan bersamaan dengan usulan formasi kebutuhan pegawai.

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa

Aparatur Sipil Negara wajib mengembangkan dirinya sehingga pelaksanaan tugas

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu lainnya

menjadi lebih baik. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memiliki

komitmen kuat dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi kepemimpinan,

ditandai dengan usulan 4 calon peserta Diklatpim II, 7 calon peserta Diklatpim III, dan

12 calon peserta Diklatpim IV. Berdasarkan data dibawah ini, sebagian besar ASN di

lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama belum mengikuti Diklatpim

IV, Diklatpim III, dan Diklatpim II. (Grafik 2).

Grafik 2. Pengembangan ASN

1

4

0

4

7

12

DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV

Pengembangan ASN

SUDAH BELUM

6

D. Isu Strategis

Pada tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

melaksanakan beberapa isu strategis utama, antara lain isu strategis PAUD dan

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Pendidikan Tinggi

dan Ilmu Pengetahuan, Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan,

serta Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama.

Isu strategis PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat meliputi: (1)

Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Pendidikan Dasar, (2) Kebijakan

Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah, (3) Kebijakan

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Non Formal, (4) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Isu strategis Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja meliputi (1)

Kebijakan Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah; (2) Kebijakan

Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja; (3)

Kebijakan Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja.

Di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

terdapat 3 isu utama, yaitu (1) Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi, (2) Kebijakan

Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang, dan (3) Kebijakan

Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi.

Isu Strategis Bidang Koordinasi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama

dan Keagamaan pada tahun 2018 sebagai berikut: (1) Kebijakan Peningkatan Kualitas

Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan, (2) Kebijakan Efektivitas Bantuan bagi Anak

Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Kebijakan

Pembinaan Umat Beragama.

Sedangkan isu di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

meliputi (1) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama, (2)

Kebijakan Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama, dan (3) Kebijakan

Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Selain isu strategis yang ditangani, terdapat dua kegiatan ad hoc untuk

mendukung koordinasi kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu (1)

Koordinasi KKN Tematik, yang melibatkan perguruan tinggi dan (2). Koordinasi Ormas

Keagamaan, yang melibatkan organisasi masyarakat beberapa agama.

7

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi, dan

struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan mengenai RPJMN 2015-2019, Rencana

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Pembangunan, serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018.

III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan mengenai analisis pencapaian kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018.

IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 dan dapat diharapkan

dapat menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sehingga

dapat meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

8

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019

adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui

tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelaksanaan visi pembangunan nasional

Kemenko PMK menuangkan visi “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” pada periode tahun 2015 – 2019.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai

berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan

manusia dan kebudayaan; dan

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan satu proses kontinyu/

berkesinambungan dan 1000 hari pertama kehidupan menjadi perhatian khusus dalam

upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Human Capital Life Cycle

dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, anak usia dini, usia pendidikan dasar dan

9

menengah, pendidikan tinggi, usia angkatan kerja, sampai membentuk keluarga baru.

(Gambar 2).

Gambar 2. Human Capital Life Cycle

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK memiliki

kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmoniskan kebijakan pembangunan

manusia dan kebudayaan, khususnya isu bidang pendidikan dan agama sehingga dapat

menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia

dan kebudayaan Indonesia.

Mengacu pada visi dan misi Kemenko PMK, maka visi Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama 2015-2019 disepakati sebagai berikut: “Menjadi Koordinator

dalam Bidang Pendidikan dan Agama untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”.

10

Visi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama ini tidak terlepas dari

upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-

2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” dan “Mewujudkan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sedangkan misi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 2015-2019

dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan

3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan agama.

Penjelasan Misi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK

tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mensinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pendidikan dan agama. Misi pertama mengandung arti Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK adalah deputi yang

membidangi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pendidikan dan agama. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang

dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama Kemenko PMK diarahkan untuk memanfaatkan dan

mengharmonisasikan alokasi sumber daya termasuk nilai-nilai dalam masyarakat

untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan diartikan sebagai upaya peningkatan mutu,

efisiensi, efektivitas, dan akuntalibitas perencanaan dan anggaran. Disamping itu,

dilakukan upaya memperkuat sistem pengawasan internal.

3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan agama. Misi ketiga mengandung arti

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK sebagai penggerak

11

utama pembangunan pendidikan dan agama harus mampu mendorong perwujudan

kualitas pendidikan dan agama manusia Indonesia yang tinggi dan bermartabat.

Kualifikasi manusia dan kebudayaan berkonsekuensi pada penyiapan pendidikan

dan agama dalam bentuk perumusan strategi yang mampu menghasilkan manusia

berkemampuan adaptasi sekaligus kesanggupan berkompetisi di lingkungan global

yang semakin kompetitif.

B. Tujuan Dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran

terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama Kemenko PMK yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program,

dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam

upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya

hasil (outcome) dari satu atau beberapa program Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama Kemenko PMK. Program Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang

Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK adalah program teknis yang

mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait.

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko

PMK dapat dilihat pada Tabel 3. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar

penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah

kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK.

C. Strategi

Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko

PMK) demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini

12

dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan manusia dan kebudayaan,

tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen

pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan

non fisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat

dan individu, antara kolektivitas waktu lampau, kini, dan masa depan, serta antar

kewilayahan. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama perlu

membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat

berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara

keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, baik lingkungan internal dan

eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam

pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas

(Nawacita), subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan

manusia dan kebudayaan, maupun mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada

Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama mengelompokkan secara garis besar 5 (lima) fokus koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Masyarakat.

2. Koordinasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

3. Koordinasi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan

Pemanfaatan teknologi

4. Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

5. Koordinasi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

D. Arah Dan Kebijakan

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode

2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh

dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang

berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

13

Tabel 1. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019

INDIKATOR 2014 (BASE LINE)

2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pendidikan

Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)

Rata- rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun 94,1% 96,1%

Prodi Perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4% 68,4%

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 84,6%

Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 65,0%

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

Dalam menghadapi kondisi dan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai

tersebut maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019

adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2)

meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang

berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6)

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan, dan (7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Pendidikan

JENJANG/KOMPONEN SATUAN STATUS AWAL

TARGET 2019

I. Pendidikan Dasar

a. SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI % 91,30 94,8

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A % 111,0 114,1

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 79,40 82,0

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 101,6 106,9

II. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 55,30 67,5

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C % 79,20 91,6

14

III. Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi PAUD % 66,80 77,2

IV. Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar PT % 28,50 36,7

Sumber: RPJMN 2015 - 2019

Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, karena

menyentuh langsung pada berbagai upaya untuk pemenuhan hak dasar penduduk. Oleh

karena itu, arah kebijakan yang diambil Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan

Agama adalah mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pengendaliannya terhadap pelaksanaan

kebijakan yang mendukung pembangunan sebagaimana disebutkan di atas.

Selanjutnya, keseluruhan arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah

substansi kegiatan, diwujudkan melalui:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan

laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia

dini dan pendidikan masyarakat;



laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan keterampilan

bekerja;



laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi;



laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat

beragama;



15

laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan

agama, dan keagamaan; dan

6. koordinasi dan sinkronisasi penguatan administrasi kegiatan dan tata kelola di

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

E. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama dilaksanakan guna mendukung arah kebijakan koordinasi

pendidikan dan agama. Sesuai dengan dokumen dalam APBN, program yang harus

dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 adalah

program Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan. Program tersebut terbagi dalam 5 kegiatan koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Masyarakat.

2. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

3. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan

Pemanfaatan teknologi

4. Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

5. Koordinasi Kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan

Keagamaan

F. Perjanjian Kinerja

Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, kegiatan yang dilakukan Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama adalah melakukan upaya memadukan,

menyerasikan dan menyelaraskan, serta mengendalikan secara seimbang antara

komponen pembangunan di bidang pendidikan dan agama agar upaya pengelolaan

pembangunan lebih terarah pada pembangunan nasional.

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh sasaran

strategis ini diharapkan mampu menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka

panjang yang sifatnya menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Masyarakat dan Kebudayaan.

16

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai kegiatan telah dilaksanakan, sehingga

seluruh target sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Untuk

mempermudah pencapaian target sasaran telah ditempuh langkah-langkah kebijakan

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,

di antaranya memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan, bermitra,

pembentukan kelompok kerja, advokasi, pemberdayaan, dan pendampingan.

Dengan demikian, berbagai kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan

agama dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan juga dengan

tidak mengabaikan faktor-faktor pendukung, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan yang mungkin akan muncul dan harus dihadapi.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Periode / Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan

100%

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

5,08 (Skala 6)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Agama

2

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

5,11 (Skala 6)

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan

2

17

untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

Agama

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong

5,07 (Skala 6)

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama

2

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK

Nilai SAKIP 73,51

Program Anggaran (Rp)

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

25.550.000.000,-

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama melalui koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian kebijakan di bidang pendidikan dan agama, serta dukungan

administratif lainnya.

18

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran koordinasi dan sinkronisasi bidang

pendidikan dan agama, sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4)



100% 100%


5,08 (Skala 6)

5,19


2 2

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

5,11 (Skala 6)

5,22

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan Agama

2 2

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung

5,07 (Skala 6)

5,18

19

pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong

kemantapan gotong royong Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama

2 2


Nilai SAKIP 73,51 n.a

Sasaran Strategis 1


Indikator Kinerja Target

Realisasi (2) (3) (4)


100% 100%


5,08 (Skala 6)

5,19


2 2

INDIKATOR KINERJA A

Target IKU – Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan

dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan sebesar 100% dari

jumlah seluruh K/L di bawah koodinasi Kemenko PMK yang memiliki indikator IPM

bidang pendidikan. Untuk mencapai target pada indikator IPM bidang Pendidikan,

Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L

terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan merujuk pada sasaran

makro pada pendidikan yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.

20

Tabel 4. Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan

NO Indikator 2014

(Base line) 2015

Capaian 2016

Capaian 2017

Capaian

1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)

8,20 8,25 8,50 8,10

2 Rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)

9,41 n.a 12,72 12,85

INDIKATOR KINERJA B

Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terhadap indikator kinerja yang terkait

dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan

Agama selama ini diperoleh nilai sebesar 5,19. Angka ini melampaui target dari

Kementerian sebesar 5,08. Tinggi capaian survei eksternal karena peningkatan

kepercayaan mitra kerja terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang

dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

INDIKATOR KINERJA C

Sedangkan untuk mencapai target rekomendasi kebijakan yang mendukung

kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka dilakukan dua

kegiatan utama yaitu:

1. Program Indonesia Pintar

Wajib Belajar 12 tahun merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan

kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, keberhasilan Wajib Belajar 12 Tahun

tersebut ditentukan oleh keberhasilan Wajib Belajar dijenjang sebelumnya dan bahkan

di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Kesiapan sekolah dari anak usia 5 – 6 tahun yang

mendapat layanan pendidikan anak usia dini akan membawa dampak bagi keberhasilan

Wajar 12 Tahun.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun akan

meningkat apabila layanan pendidikan anak usia dini pra SD dan layanan pendidikan

dasar dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Pelayanan dasar minimum yang bersifat

wajib oleh Kabupaten/Kota kepada anak usia 5 – 6 tahun dan kepada anak usia 7 – 15

tahun telah memiliki kepastian payung hukum dengan diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun

demikian, Pemerintah Pusat tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Masuknya pendidikan anak usia dini pra

21

SD sebagai pelayanan dasar wajib tersebut merupakan inisiatif dan upaya Kemenko

PMK yang sangat memperhatikan pembangunan SDM yang berkualitas sejak dini,

bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak.

Program Indonesia Pintar yang ditandai oleh Kartu Indonesia Pintar merupakan

program yang memastikan anak-anak Indonesia menyelesaikan pendidikannya sampai

lulus pendidikan menengah (SMA/SMK/Paket C/MA). Setiap anak dari keluarga miskin,

(yang orangtuanya menjadi peserta program PKH, memiliki Kartu Keluarga Sejahtera)

akan mendapatkan bantuan pendidikan, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Siswa

SD/Paket A/MI memperoleh bantuan Rp 450.000,- setahun, siswa SMP/Paket B/MTs

memperoleh bantuan Rp 750.000,- setahun, sedangkan siswa SMA/SMK/Paket C/MA

memperoleh bantuan Rp 1.000.000,- setahun. Setiap siswa miskin jenjang pendidikan

dasar dan menengah yang putus sekolah namun memiliki KIP, jika mendaftar di satuan

pendidikan, bisa diterima di sekolah tersebut atau yang terdekat dengan tempat

tinggalnya.

Gambar 3. Rapat Koordinasi Eselon I tentang KIP

Sejak tahun 2017, setiap siswa penerima manfaat PIP akan memiliki rekening

tabungan sendiri dan KIP ATM sehingga siswa mudah untuk mencairkan manfaat KIP

dimana saja. Dana bantuan pendidikan tersebut dapat menjadi tabungan siswa apabila

tidak dipergunakan. Pada tahun 2018, dana Program Indonesia Pintar telah disalurkan

22

kepada 20.444.833 siswa atau sebesar Rp 10.884.207.589.000,-. Manfaat Program

Indonesia Pintar semakin dirasakan dapat membantu biaya personal siswa, karena

pada tahun 2018 penggunaan KIP ATM semakin ditingkatkan dengan diserahkannya

KIP ATM pada saat kunjungan kerja Ibu Menko PMK di berbagai daerah. Para siswa

penerima manfaat PIP semakin giat bersekolah dan mencegah siswa putus sekolah.

Gambar 4. Ibu Menko PMK menyerahkan KIP

2. Revitalisasi Vokasi

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan dan memaksimalkan

pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.

Prioritas pendidikan yang didorong adalah program vokasi yang menyiapkan

lulusannya agar memiliki kompetensi di dunia kerja. Kebutuhan dan tantangan dunia

kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia

harus mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional.

Lulusan program vokasi diarahkan untuk menguasai kemampuan dalam bidang

kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta,

lembaga pemerintahan atau berwiraswasta secara mandiri. Inti pengajaran pada

program pendidikan vokasi lebih mengutamakan keterampilan dan keahlian.

23

Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu

terjun langsung di dunia kerja setelah lulus adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan menyiapkan peserta didik dengan

pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri

sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi. Lulusan SMK

idealnya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan dapat langsung bekerja

di dunia usaha dan industri. Sektor pendidikan – khususnya Pendidikan Kejuruan

(SMK) dan sektor industri harus menjadi mitra yang mampu bekerjasama secara efektif.

Pengembangan Pendidikan Kejuruan harus selaras dengan pembangunan dan

kebutuhan industri. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya

bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan

ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun

bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan

sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan dunia usaha/industri.

Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja

sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi, dan daya saing yang tinggi.

Saat ini jumlah SMK di Indonesia telah mencapai 14.217 baik sekolah negeri

maupun swasta. Di bawah ini gambar grafik perkembangan jumlah SMK kurun waktu

tahun 2012 – 2018.

Grafik 3. Perkembangan Jumlah SMK Tahun 2012-2018

Sumber Dapodikdasmen, Agustus 2018

24

Link and match antara industri dan SMK merupakan salah satu bentuk

perwujudan dari upaya meingkatkan kemampuan lulusan SMK melalui pemagangan

dan bantuan peralatan minimal dari industri untuk SMK. Sampai dengan tahun 2018,

Program Pendidikan Vokasi Industri telah diluncurkan di 6 wilayah se Indonesia (Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera Bagian

Utara) melibatkan 1.753 SMK dan 608 industri.

Gambar 5. Peluncuran Program Vokasi Industri

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan SMK telah dilakukan

penyelarasan kurikulum sebanyak 146 kompetensi keahlian dan pengembangan

4 SMK Berbasis Komoditas (Kopi di Sumedang, Coklat di Mamuju, Kelapa Sawit di

Gelumbang Sumsel dan Pasir Penyu Riau).

Untuk peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK saat ini telah terdapat 791 LSP-

P1 SMK yang terlisensi BNSP dan pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi bagi

2.880 guru produktif-kejuruan. Dengan sertifikasi menjadikan lulusan memiliki nilai

lebih karena telah diuji kompetensinya

Dalam rangka meningkatkan Link and Match antara pendidikan tinggi dengan

pasar tenaga kerja dan untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi,

maka Pemerintah telah melakukan penguatan kurikulum pendidikan tinggi. Penguatan

tersebut dilakukan dengan memberikan muatan General Education (GE) dalam mata

kuliah maupun kegiatan ekstra dan ko-kurikuler. GE dimaksudkan untuk memberikan

nilai tambah bagi mahasiswa agar mendapatkan bekal selain kemampuan akademik,

termasuk softskill yang menjadi kunci bagi kesuksesan dalam dunia kerja dan di

masyarakat setelah mereka lulus.

Khusus pada pendidikan di politeknik (vokasi), Pemerintah telah mendorong

keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum maupun dalam proses

25

pembelajaran. Kebijakan ini tertuang dalam program Revitalisasi Vokasi pada jenjang

pendidikan tinggi. Selain itu, seluruh lulusan Politeknik pada 40 Politeknik Negeri

ditargetkan memiliki sertifikat kompetensi. Seluruh politeknik tersebut diharuskan

memiliki mitra industri. Bahkan pada beberapa politeknik, lulusannya juga

mendapatkan sertifikat dari mitra industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, lulusan

politeknik tidak hanya terserap oleh lapangan kerja tetapi juga bisa membuka lapangan

kerja bagi dirinya dan orang lain.

Selain kegiatan tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak terhadap pelayanan dasar

dan pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya:

BOS dan Bidikmisi

Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas

pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.

Tujuan pemberian BOS pada jenjang pendidikan:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan

tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan

dari dana BOS;

b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik

SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau

pemerintah daerah;

c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik

SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu

pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan

tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan

dari dana BOS;

b. meningkatkan angka partisipasi kasar;

c. mengurangi angka putus sekolah;

26

d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta

didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive)

dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di

SMA/SMALB/SMK sekolah;

e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang

orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang

terjangkau dan bermutu; dan/atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran

di sekolah.

Berikut ini merupakan anggaran BOS tahun 2018 dan sudah disalurkan

seluruhnya kepada semua satuan pendidikan.

Tabel 5 Alokasi anggaran BOS Tahun 2018

Sekolah Jumlah Siswa Harga Satuan (Rp) Anggaran (Rp)

SD 25,925,487 800.000 20,740,389,600,000

SMP 10,564,760 1.000.000 10,564,760,000,000

SMA 4,868,654 1.400.000 6,816,115,600,000

SMK 5,209,146 1.400.000 7,292,804,400,000

Diksus 448,587 2.000.000 897,174,000,000

Jumlah 46,311,243,600,000

Sedangkan BOS lingkup Kementerian Agama tahun 2018 sebesar 9.426.833 siswa dengan anggaran Rp. 8.646.588.110.000,-.

Grafik 4. Alokasi BOS per propinsi Tahun 2018

27

Sebagian besar provinsi sudah melaksanakan e-purchasing dalam

membelanjakan dana BOS tersebut. Namun demikian, pelaporan dana BOS masih

memberatkan pekerjaan satuan pendidikan yang tidak memiliki PNS maupun tenaga

honorer untuk melaporkan penggunaan dana BOS. Kadang-kadang Kepala Sekolah

melaksanakan tugas pelaporan dana bos tersebut sehingga menyita waktunya, padahal

tugas kepala satuan pendidikan adalah menjadi manager di satuan pendidikan yang

dipimpinnya.

Kegiatan KSP dilaksanakan untuk memastikan agar laporan tentang penggunaan

dana bos lancar dan tidak menyita waktu serta perhatian Kepala SD. Selama ini

pelaporan penggunaan dana BOS kepada Kemdikbud mengacu pada 8 Standar Mutu

Pendidikan, sedangkan laporan kepada Kemdagri yang memiliki wewenang atas

kabupaten/kota, mengacu pada 3 jenis belanja. Perbedaan dalam format pelaporan

tersebut menghabiskan waktu dan energi Kepala Sekolah . Oleh karena itu, kegiatan KSP

juga mendorong disusunnya laporan penggunaan dana BOS berbasis elektronik.

Kemdikbud telah memiliki program aplikasi penggunaan dana BOS namun aplikasi

tersebut perlu untuk disempurnakan agar betul-betul memudahkan bagi yang

menyusun laporan. Selanjutnya Kemdikbud juga menyiapkan payung hukumnya agar

aplikasi penggunaan dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh satuan pendidikan.

Dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas

SDM, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan bantuan biaya hidup

bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah menyediakan program

Bidikmisi, beasiswa dan program ADik, yaitu program khusus (afirmasi) bagi pelajar

dari daerah Papua dan Daerah 3T untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terpilih di

luar Papua.

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu secara

ekonomi dan memiliki potensi akademik yang bagus untuk menempuh pendidikan di

perguruan tinggi negeri maupun swasta, pada program studi unggulan sampai lulus

tepat waktu. Mekanisme seleksi penerima Bidikmisi sudah diintegrasikan dengan

Program Indonesia Pintar.

Bidikmisi berbeda dengan beasiswa yang berfokus pada memberikan

penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Syarat prestasi

pada bidikmisi ditujukan untuk menjamin bahwa penerima bidikmisi merupakan

28

kandidat yang mempunyai potensi, kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan

pendidikan tinggi.

Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik

yang tidak mampu secara ekonomi namun punya potensi akademik baik;

b. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria

untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat

waktu;

c. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun

ekstra kurikuler;

d. Menimbulkan motivasi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu

meningkatkan prestasi;

e. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga

mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan mendorong

pemberdayaan masyarakat.

Sasaran program Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan

SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun

tersebut atau sudah lulus satu tahun sebelumnya yang tidak mampu secara ekonomi

dan memiliki potensi akademik yang baik. Besaran biaya Bidikmisi mulai tahun 2017

adalah sebesar Rp 6,3 juta per semester per mahasiswa (sebelumnya Rp. 6,0 juta) yang

terdiri atas 2 komponen yaitu: (1) bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP)

yang dikelola perguruan tinggi, maksimal sebesar Rp 2,4 juta; dan (2) bantuan biaya

hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 3,9 juta (ada peningkatan Rp. 300

ribu dari tahun-tahun sebelumnya).

Tabel 6 Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi dari Tahun 2014-2018

Kementerian 2014 2015 2016 2017 2018

Kemristekdikti 199.500 258.015 305.205 339.348 325.423*

Kemenag 70.350 74.150 42.342 29.437 37.300

*) Data realisasi sampai November 2018, target 2018 = 368.961

Selain Bidikmisi, Pemerintah juga menyediakan beasiswa PPA (Peningkatan

Prestasi Akademik) bagi mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi negeri dan swasta.

29

Beasiswa PPA sepenuhnya merupakan bentuk penghargaan atau dukungan dana

terhadap mereka yang berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi mahasiswa.

Beasiswa PPA diterima oleh mahasiswa selama yang bersangkutan masih dapat

mempertahankan prestasinya. Besaran beasiswa adalah Rp. 2,4 juta per semester per

mahasiswa.

Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Guru

Pendidikan merupakan landasan vital pembentuk karakter bangsa yang akan

menentukan wujud masa depan. Untuk itu dibutuhkan manusia yang ’sadar’ akan

haknya sebagai jiwa terdidik dengan moral luhur dalam membentuk kehidupan yang

beradab. Peran guru dalam pendidikan menjadi penting diperhatikan.

Gambar 6. Rapat Koordinasi Penanganan Guru, 26 Maret 2018

Potensi pasar Indonesia yang besar perlu diiringi dengan pembenahan dan tata

kelola SDM yang baik di pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Pendidikan

merupakan sektor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Jika pendidikan tidak

berjalan dengan baik maka pendidikan tidak menghasilkan sumber daya manusia yang

kuat. Pengalaman menunjukan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara

maju adalah karena tersedianya sumberdaya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis

dan tingkat yang memadai. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut merupakan

produk pendidikan. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan

pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka.

Guru memegang peranan penting dalam proses pendidikan seperti yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga

30

secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada Peraturan Pemerintah terdapat

beberapa perubahan aturan tentang guru, antara lain tentang: (1) beban kerja untuk

guru dan kepala sekolah, dan (2) tunjangan profesi. Penyediaan guru menjadi masalah

utama yang harus segera diatasi demi kelanjutan proses pendidikan. Tantangan dalam

penyediaan guru adalah jumlah kekurangan guru yang belum terpenuhi sesuai dengan

kebutuhan.

Grafik 5. Komposisi Jumlah Guru secara Nasional Tahun 2018

Sumber Kemendikbud, 2018

Tabel 7. Jumlah Guru Bukan PNS pada Sekolah Negeri

Belum S1 Sudah S1 Sub-Total Belum S1 Sudah S1 Sub-Total

Negeri 149.467 569.887 719.354 262 16.209 16.471 735.825

Swasta 189.957 406.942 596.899 201.307 201.307 798.206

Grand Total 339.424 976.829 1.316.253 262 217.516 217.778 1.534.031

Sekolah Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi

Grand Total

Sumber : Kemendikbud, 2018

Upaya pemenuhan kekurangan guru terus diupayakan melalui pengangkatan

CPNS, pada tahun 2018 sebanyak 100.000., tetapi jumlah ini pun belum mampu

menutupi kekurangan jumlah guru yang mencapai kurang lebih 707.294. Oleh karena

itu, disiapkan skenario jumlah rekruitmen guru sampai dari tahun 2018 -2024.

Negeri SwastaNegeri dan

SwastaSudah Sertifikasi Belum Sertifikasi

PNS 1,378,940 104,325 1,483,265 1,174,377 308,888

Honorer 735,825 798,206 1,534,031 217,778 1,316,253

PNS Honorer

31

Grafik 6. Usulan Rekrutmen Guru

Sumber: Kemendikbud, 2018

Diharapkan dengan jumlah usulan rekrutmen tersebut, kekurangan guru di

seluruh jenjang pendidikan dapat tercapai. Selain melalui pengangkatan CPNS juga

dilakukan melalui sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang

saat ini sedang disiapkan modelnya. Diharapkan rekrutmen melalui jalur PPPK dapat

diselesaikan pada Maret 2019.

Kurikulum merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Secara harfiah, kurikulum adalah perangkat pembelajaran yang dikeluarkan oleh

sebuah lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah-

sekolah. Berdasarkan catatan sejarahnya, kurikulum telah beberapa kali mengalami

perubahan terakhir adalah Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan istilah K13.

32

K13 ini memang merupakan suatu langkah maju dari pemerintah Indonesia untuk

menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas. Baik dan berkualitas ini ditinjau

dari segi penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan juga dimilikinya

karakter yang mampu memperbaiki citra bangsa Indonesia yang bermartabat.

Kurikulum 2013 diciptakan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam

implementasi kurikulum 2013 ini tentunya guru dituntut untuk lebih meningkatkan

kinerjanya.

Gambar 7. Implementasi Pendidikan Karakter Era Disrupsi Teknologi

K13 merupakan pedoman pengajaran yang terdiri dari 4 aspek penilaian yaitu

pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Beberapa komponen yang ada

didalamnya antara lain: (1) Tujuan; (2) Isi; (3) metode; dan (4) evaluasi. Target

penerapan K13 kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

33

Tabel 8. Target Penerapan K13

Sumber: Kemdikbud, 2017

Sedangkan untuk implementasi K13 di sekolah seluruh jenjang pendidikan dari

kurun waktu tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Implementasi K13 No. Jenjang

Pendidikan 2015 2016 2017 2018 Total

1 SD 9.322 32.133 52.443 54.671 148.659

2 SMP 4.087 6.292 13.806 14.272 38.457

3 SMA 2.173 2.604 4.494 4.048 13.319

4 SMK 1.409 2.302 7.294 3.168 14.173

5 SLB - 2.019 49 - 2.068

TOTAL 16.991 45.350 78.086 76.159 216.586

Sumber: Kemendikbud, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang telah menerapkan

K13 sebanyak 216.586 sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut jauh lebih

besar dari target yang diharapkan. Pada tahun 2019 seluruh sekolah sudah harus

menerapkan K13.

Dalam rangka meningkatkan Link and Match antara pendidikan tinggi dengan

pasar tenaga kerja dan untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi,

34

maka Pemerintah telah melakukan penguatan kurikulum pendidikan tinggi. Penguatan

tersebut dilakukan dengan memberikan muatan General Education (GE) dalam mata

kuliah maupun kegiatan ekstra dan ko-kurikuler. GE dimaksudkan untuk memberikan

nilai tambah bagi mahasiswa agar mendapatkan bekal selain kemampuan akademik,

termasuk softskill yang menjadi kunci bagi kesuksesan dalam dunia kerja dan di

masyarakat setelah mereka lulus.

Khusus pada pendidikan di politeknik (vokasi), Pemerintah telah mendorong

keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum maupun dalam proses

pembelajaran. Kebijakan ini tertuang dalam program Revitalisasi Vokasi pada jenjang

pendidikan tinggi. Selain itu, seluruh lulusan Politeknik pada 40 Politeknik Negeri

ditargetkan memiliki sertifikat kompetensi. Seluruh politeknik tersebut diharuskan

memiliki mitra industri. Bahkan pada beberapa politeknik, lulusannya juga

mendapatkan sertifikat dari mitra industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, lulusan

politeknik tidak hanya terserap oleh lapangan kerja tetapi juga bisa membuka lapangan

kerja bagi dirinya dan orang lain.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

Indikator Kinerja Target Realisasi Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

5,11 (Skala 6)

5,22

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan Agama

2 2

INDIKATOR KINERJA A

Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya

terhadap kebijakan/ program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab koordinasi

Kemenko PMK. Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk indikator kinerja

yang terkait dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilakukan selama ini didapatkan nilai sebesar

35

5,22, meningkat 2,15% dari target 5,11. Dapat diartikan bahwa capaian yang ditetapkan

melalui Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas

efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam

mendukung kemantapan pemberdayaan telah tercapai 102,15%.

INDIKATOR KINERJA B

Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilakukan

Kemenko PMK untuk mendukung tercapainya target IKU yang telah ditetapkan untuk

sasaran strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan, diantaranya:

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat, Bank Wakaf Mikro, dan Jaminan Produk Halal

Pengumpulan zakat merupakan salah satu program yang terus diupayakan

setiap tahun. Hal ini dikarenakan potensi zakat yang meningkat dari tahun ke tahun

sementara jumlah prosentase pengumpulan masih sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan

berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat. Beberapa cara yang telah

ditempuh adalah penguatan regulasi zakat dan implementasinya, peningkatan kapasitas

dan kualitas amil zakat, penguatan lembaga BAZNAS hingga ke daerah sebagai badan

resmi pemerintah penghimpun zakat, serta penguatan koordinasi antara BAZNAS

dengan LAZ.

Dalam rangka menyikapi isu terkait Perpres Zakat, Kemenko PMK mendorong

Kementerian Agama dan BAZNAS untuk segera menyikapi dengan baik dan hati-hati

dalam memberikan publikasi kepada masyarakat, termasuk permohonan BAZNAS

kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk segera mendukung diterbitkannya

peraturan presiden tentang pengumpulan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),

Pegawai BUMN, Pegawai Pemerintah Daerah.

Terkait kebijakan tersebut, BAZNAS akan bekerjasama dengan Kementerian

Keuangan, pemotongan zakat melalui sistem payroll. Bagi setiap ASN akan dipotong

2,5% dari gaji dan tunjangan kinerja dan jika ada pegawai yang keberatan, dapat

mengajukan keberatan.

36

Gambar 8. Pemberdayaan Zakat: 387 Beasiswa – 19 PTN

Pembahasan rancangan peraturan presiden ini adalah tindak lanjut dari

pembahasan rancangan peraturan presidan yang sudah dibahas di Sentul, Bogor pada

bulan November 2017 yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan mengundang K/L terkait.

Kemenko PMK memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya optimalisasi

pengumpulan zakat tidak harus dengan pendekatan perundang-undangan, tetapi

dengan strategi yang lain, serta diperlukan suatu analisis dan kajian akademiknya

secara komprehensif, sehingga benar-benar layak untuk diajukan sebagai Perpres.

Bank Wakaf Mikro dibentuk sejak tahun 2017 dalam rangka mendukung

pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan tarf

hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Ijin Bank

Wakaf Mikro dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas akses

keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil. Sampai saat ini

OJK telah memberikan ijin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan pilot

project dimana telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai

sebesar Rp. 2,4 milyar. Bank Wakaf Mikro tersebut tersebar di lingkungan pondok

pesantren di wilayah Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap,

Kudus, Klaten, Yogjakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri. Skema pembiayaan melalui

37

bank wakaf mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksinal Rp 3 juta

dan margin bagi hasil setara 3%.

Seiring dengan waktu, kesadaran warga negara Indonesia yang mayoritas

beragama Islam untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin

kehalalannya semakin meningkat. Amanah Undang-undang Dasar Negara (UUD) 1945,

pasal 28 dan 29 UUD 1945 berkonsekuensi bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban

memberikan jaminan halal dan menjamin tersedianya makanan halal bagi warga

negaranya.

Di era globalisasi perdagangan saat ini dimana berbagai produk olahan dari luar

negeri begitu mudah masuk ke Indonesia, maka adanya jaminan kehalalan produk

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, maupun barang gunaan lainnya menjadi

sangat penting bagi umat Islam. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan instrumen hukum yang memberikan

perlindungan dan menjamin masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan

Produk Halal, serta dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia.

UU No 33 Tahun 2014 menyatakan pemerintah bertanggungjawab dalam

menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH). Untuk itulah dibentuk Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri

Agama. BPJPH antara lain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,

menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut

sertifikat halal pada produk luar negeri, serta meregistrasi sertifikat halal pada produk

luar negeri.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan

kementerian atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. Peraturan

pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal saat ini sudah diajukan kepada

Presiden untuk ditetapkan. Tujuan Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

adalah: 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan

produk, dan 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan

menjual produk halal.

Dalam proses percepatan pelaksanaan UU JPH, Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus mendorong BPJPH untuk membentuk

38

Lembaga Pemeriksa Halal serta penyediaan tenaga auditor halal maupun penyelia halal

dengan menggandeng kementerian/lembaga dan perguruan tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Badan Pusat Statistik melakukan survei penyelenggaraan ibadah haji untuk

mengetahui dan mengukur kepuasan Jemaah haji, membuat kajian analisis, serta

melakukan tindak lanjut perbaikan terhdap aspek-aspek pelayanan yang diberikan

selama penyelenggaraan Haji di Arab Saudi. Survei dilakukan dimulai pada tahun 2010

dan menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2014.

Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengungkapkan bahwa Indeks

Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin di bandingkan

tahun sebelumnya. IKJH tahun 2018 mencapai 85,23 dan telah memenuhi kriteria

memuaskan dan terus membaik, dibandingkan tahun 2017 sekitar 84,85 dan tahun

2016 mencapai 83,83.

Grafik 7. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia

Menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan

transportasi bus antarkota, yaitu sebesar 88,25. Kemudian berturut-turut adalah

pelayanan bus sholawat (87,72), pelayanan petugas (87,38), pelayanan ibadah (87,12),

pelayanan katering non-Armina (86,91). Lalu pelayanan akomodasi hotel (86,02),

pelayanan lain-lain (85,61), pelayanan katering di Armina (84,38), pelayanan

transportasi bus Armina (81,09), dan pelayanan tenda di Armina (77,59).

39

Grafik 8. Indeks Kepuasan Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Lokasi

Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, indeks kepuasan jemaah tertinggi

terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara, yaitu sebesar 89,01.

Berikutnya secara berturut-turut pelayanan di Makkah (87,34), pelayanan di Madinah

(85,73), dan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (82,60). Selain itu, jumlah kuota

jamaah haji Indonesia juga mengalami peningkatan yang significant, sebagaimana yang

terlihat pada Grafik 9.

Grafik 9. Jumlah Jamaah Haji Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama menyampaikan beberapa

rekomendasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji, antara lain:

1. Peningkatan kesiapan pihak hotel terhadap penerimaan 70.000 jamaah fast track

untuk menghindari penumpukan jamaah haji. Tahun 2019, pemerintah akan

memperluas fasilitas fast track dari 2 bandara embarkasi menjadi 13 embarkasi haji.

2016 2017 2018

168.800

JAMAAH

211.000

JAMAAH

221.000

JAMAAH

40

Selain itu, akan dilakukan penataan nomor kursi di pesawat dan bus sehingga alur

pergerakan jamaah haji menjadi lebih lancar. Semantara itu, untuk plotting jamaah di

Arafah dan Mina, tenda jamaah Indonesia akan diberi nomor dan pengisian jamaah

akan menggunakan baseline tahun 2018.

2. Untuk pemesanan hotel di Madinah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

memadukan sistem blocking time (sewa untuk waktu tertentu saja) dan sistem full

musim, sehingga pelaksanan ibadah tahun tahun 2019 diusahakan sistem full musim,

sehingga ketika terjadi percepatan pergerakan akibat sistem fast track tidak akan

menjadikan masalah baru di pihak hotel.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan jamaah haji di Mina merupakan hal krusial yang

harus mendapatkan perhatian. Serangan panas (heat stroke) dan kelelahan setelah

melakukan berbagai prosesi ibadah haji menjadi salah satu penyebab jamaah haji

mengalami tumbang saat pelaksanaan lontar jumrah. Panitia Penyelenggara Ibadah

Haji (PPIH) Arab Saudi membentuk tim Mobile Crisis Rescue (MCR). Tim mobile krisis

terdiri dari Tim Pertolongan Pertama pada Jemaah (P3JH) Kementerian Agama,

Perlindungan Jemaah (Linjam), Tim Gerak Cepat (TGC) Kementerian Kesehatan, Tim

Promotif Preventif (TPP), tim Daker dan juga Media Center Haji (MCH) dan unsur-

unsur petugas haji lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif

kepada seluruh jamaah

4. Terkait perkiraan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019, Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji akan mempercepat penyelesaian laporan keuangan

penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018. Pemerintah akan meminta DPR agar

pembahasan laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 bisa dilakukan

bersamaan secara paralel dengan pembahasan Prognosa BPIH 2019. Apabila ini bisa

dilaksanakan maka penetapan BPIH 2019 oleh DPR RI bisa dilakukan pada akhir

Desember 2018 dan Januari 2019 BPIH bisa ditetapkan oleh Pemerintah melalui

Keppres. Sehingga Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan

persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2019 termasuk didalamnya lelang pengadaan

hotel, catering, transportasi dan pendukung lainnya.

41

Gambar 9. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 17 Mei 2018

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong Indikator Kinerja Target Realisasi Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong

5,07 (Skala 6)

5,18

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama

2 2

INDIKATOR KINERJA A

Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk indikator kinerja yang terkait

dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian yang telah dilakukan selama ini didapatkan nilai sebesar 5,18 melampaui

dari yang telah ditargetkan sebesar 5,07. Atau capaian hasil survei eksternal Indeks

kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan

42

sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan gotong royong

sebesar 102,17%.

INDIKATOR KINERJA B

Untuk mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan

Agama, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama telah menghasilkan dua

rekomendasi kebijakan yang diperoleh melalui beberapa kegiatan Koordinasi,

Sinkronisasi dan Pengendalian, sebagaimana uraian berikut:

1. Science and Techno Park (STP)

Program Pembangunan Science and Techno Park (STP) bertujuan untuk

merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di Universitas, lembaga

litbang, dan industri yang berada di lingkungannya; memfasilitasi penciptaan dan

pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses spin-off,

dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang

dan fasilitas berkualitas tinggi pendukung. Sebagai sebuah lembaga intermediasi, pada

dasarnya STP memfasilitasi interaksi aktor-aktor inovasi di dalamnya. Oleh karena itu

unsur-unsur utama utama yang harus terlibat dalam sebuah STP adalah aktor-aktor

inovasi itu sendiri yang terdiri dari perguruan tinggi/lembaga litbang (Academician, A)

pelaku usaha (Business, B) dan Pemerintah (Government, G) dalam sinergi triple helix.

Interaksi A-B-G melalui STP.

Gambar 10. Interaksi A-B-G melalui STP

43

Dalam rangka mendukung pengumpulan data dan identifikasi, telah dilakukan

monitoring dan evaluasi Cimahi Techno Park pada akhir bulan Maret 2018. Hasil

Kunjungan Kerja tersebut diperoleh informasi antara lain pemenuhan syarat yang

berlaku pada STP Cimahi (Perpres 106 Tahun 2017), dan evaluasi kegiatan yang

berjalan di STP Cimahi mengenai Inkubasi, daftar Tenant dan juga ide produk yang

tercipta dari proses inkubasi pada Cimahi Techno Park.

Selain itu, dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Pembangunan STP

tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta, melibatkan pegiat dan pengelola STP dari 8 K/L, 10

STP dan 7 Pemerintah Daerah. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi

permasalahan, perkembangan dan rencana tindak lanjut proses pembangunan STP di

semua K/L dan Pemerintah Daerah. Adapun hasil Rakornas dimaksud sebagai berikut:

Rakornas menampilkan narasumber dari Kemristekdikti, Bappenas, LIPI,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Cimahi. LIPI, Pemprov Jawa

Tengah dan Pemkot Cimahi menyampaikan pengelolaan STP yang menjadi

tanggung jawabnya sesuai fokus masing–masing. Kemristekdikti sebagai

penanggungjawab teknis pembangunan STP di Indonesia menyampaikan strategi

bagaimana membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasi

pembangunan STP sesuai dengan Perpres No. 106 Tahun 2017 tentang

Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi. Bappenas menyampaikan pengarus-

utamaan program pembangunan STP ke dalam program K/L dan Pemda untuk

mencapai target RPJMN 2015 – 2019.

Pelaksanaan Rakornas ini sebagai sarana berbagi pengalaman diantara pengelola

STP, khususnya yang sudah mapan seperti STP Cibinong dan STP Cimahi. STP

Cibinong memiliki 7 tenant, 5 lisensi, 10 teknologi pemanfaatan dan 150

masyarakat/UMKM terlatih. STP Cimahi memiliki produk animasi dengan 5 tenant,

37 tenaga kerja dan omset 400-500 juta/tenant/tahun. Rakornas juga mendorong

Pemerintah Daerah untuk saling bertukar informasi terkait dengan dukungan

Pemda dalam proses pembangunan STP ini.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh para pengelola

dan pegiat STP dapat disampaikan bahwa pendampingan terhadap STP perlu terus

dilakukan, terutama untuk STP yang belum mature (mapan). Selain itu, Pemda

berharap STP tetap menjadi program prioritas nasional sampai dengan tahun 2024

sehingga Pemda juga dapat memasukkan program tersebut ke dalam RPJMD.

44

Sehinga kedepan, diharapkan insentif akan diberikan kepada STP yang baik dengan

kriteria yang akan ditetapkan kemudian melalui pemeringkatan.

Sasaran kebijakan pada Program STP sebagaimana tercantum pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dipandang kurang

realistis. Pada RPJMN ditargetkan terbangunnya 100 STP. Akan tetapi, hal tersebut

sangat sulit tercapai, mengingat STP yang dibangun di negara-negara maju

membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk dapat berfungsi dan berdaya guna

secara optimal sesuai dengan tujuan didirikannya STP.

Strategi kebijakan yang dilakukan adalah menetapkan 22 STP yang menjadi

target agar pembangunan STP dapat berjalan sesuai rencana pada tahun 2019.

Pemilihan 22 STP oleh K/L terkait didasarkan pada besarnya potensi pembangunan

(kematangan perencanaan, visi dan misi kelembagaan), serta sumber daya anggaran

dan tenaga yang telah tersedia. Selain itu pemerintah daerah didorong untuk

berkomitmen dalam membangun STP di daerahnya.

Gambar 11. Rakornas STP di Batam, tanggal 26 Juli 2018

STP dibangun sebagai wahana hilirisasi IPTEK untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka

pemerataan antar wilayah. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan

Sains dan Teknologi Materi yang diatur adalah Penyelenggaraan Kawasan Sains dan

45

Teknologi, Penerima Layanan KST, Penjaminan Mutu, Pelaporan, Pemantauan, dan

Evaluasi serta Pendanaan.

Program Pembangunan & Pengembangan STP Kemenristekdikti ada 18 yaitu:

Papua Barat Science Park, Sumbawa Science Park, Kalimantan Utara Science Park, Solo

Techno Park, MSTP Jepara, Sragen Techno Park, Palembang Techno Park, Riau Techno

Park, Kaur Techno Park, ITS Science Park, UGM Science Park, ITB Science Park, IPB

Science Park, Unpad Science Park, UI Science Park, STP Kopi dan Kakao Jember, Unand

Science Park, dan PPKS Science Park.

Sedangkan STP yang sudah mature di Kementerian/Lembaga adalah: Pemda

(Solo Technopark), Universitas (MSTP Jepara, ITS Science Park, UGM Science Park, ITB

Science Park, IPB Science Park, ITS Science Park, UI Science Park), Litbang (STP Kopi dan

Kako Jember, STP PPKS Medan). Sementara itu, K/L yang sudah memiliki STP mature

diantaranya Kementan (STP Sukamandi), Kemenperin (Bandung Technopark dan Batam

Technopark), BPPT (Puspitek Serpong, Cimahi Technopark, Bantaeng Technopark).

BATAN (STP Pasar Jumat), LIPI (STP Cibinong). Sebagai perbandingan, jumlah total STP

mature yang dibangun oleh K/L tahun 2017 sebanyak 16 STP sedangkan jumlah STP

mature tahun 2018 sebanyak 18 STP.

Target pembangunan 22 STP ideal sampai dengan 2019 dirasa lebih realistis

dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor lainnya. Namun demikian apabila

terdapat terobosan baru dalam pembangunan STP maka hal tersebut sangat

dimungkinkan, terlebih dengan peran aktif dari pemerintah daerah dan perguruan

tinggi. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran menjadi penentu salah satu faktor

keberhasilan suatu program atau kebijakan. Selain itu, komitmen seluruh pemangku

kepentingan sangat diperlukan agar dapat mengantarkan program STP pada puncak

kesuksesan.

Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

merekomendasikan agar K/L melakukan sinergi pembangunan STP dan hilirisasi

produk risetnya, serta penyampaian laporan output dan impact pelaksanaan STP

kepada Menko PMK. Sinergi antar K/L dalam membangun suatu STP diharapkan dapat

mempercepat sebuah STP mencapai tahap mature atau ideal.

2. PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

Pembangunan manusia Indonesia sejatinya dimulai sejak anak usia dini melalui

pemenuhan kebutuhan perkembangannya, baik fisik maupun psikhisnya. Stimulasi

46

pendidikan bagi anak usia dini merupakan investasi yang besar bagi hidupnya

dikemudian hari, karena anak-anak yang memperoleh layanan PAUD akan lebih

produktif. Pemerintah dalam RPJMN 2015 - 2019 menargetkan peningkatan APK PAUD

setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 sebesar 77,2 %. APK PAUD tersebut

semakin mendekati target nya karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini mencapai

72%.

Dari total 19 juta anak usia dini di Indonesia, baru sekitar 12 juta anak yang

sudah mendapatkan layanan PAUD. Selanjutnya, Pemerintah optimis bahwa target

PAUD tersebut cepat mencapai angka 100 persen dengan adanya Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) untuk PAUD dan dana desa yang disiapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sekarang seluruh lembaga PAUD

sudah memperoleh BOP. Anggaran BOP tersebut semakin meningkat. Tahun 2017 ada

3,5 trilyun (rupiah), dan tahun 2018 sebesar 4 trilyun. Setiap anak di lembaga PAUD

memperoleh bantuan sebesar 600-ribuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal, maka pemerintah kabupaten/kota sudah menganggarkan di tahun

29018 untuk anak usia 5 – 6 tahun agar mereka bisa mendapatkan layanan PAUD agar

mereka siap untuk bersekolah di SD.

SDM Indonesia harus dapat bersaing di tingkat internasional, oleh karena itu

pemerintah telah mengadopsi target SDG’s di bidang pendidikan, termasuk pemastian

bahwa setiap anak usia 5 – 6 tahun lah yang wajib mengikuti PAUD sebagai kesiapan

masuk SD.

47

Gambar 12. Penyerahan RAN PAUD HI

Pembangunan SDM sejak usia dini dilaksanakan melalui optimalisasi tumbuh

kembangnya yang terintegrasi dan secara holistik melalui kesehatan, pendidikan, dan

perlindungan terhadap anak itu sendiri. Implementasi Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan

Integratif telah ditunggu oleh semua pemangku kebijakan yang berkaitan dengan PAUD

HI itu sendiri karena pentingnya SDM yang berkualitas sejak usia dini. Perpres ini

bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh

meliputi pendidikan, kesehatan dan perlindungan, sehingga anak dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umurnya. Perpres tersebut

memandatkan dibentuknya Sub Gugus Tugas PAUD HI. Ijin Prinsip kepada Ibu Menko

terkait revisi Peraturan Menko Kesra menjadi Peraturan Menko PMK sebagai payung

hukum Sub Gugus Tugas PAUD HI. Selanjutnya, Sekretariat pendukung Gugus Tugas

PAUD HI juga telah dibahas dibeberapa rakor teknis yang menyarankan agar

Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI dibentuk dibawah Unit Kerja di Kemenko PMK dalam

hal ini dibawah Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

48

Sasaran Strategis 4


Indikator Kinerja Target Realisasi

Nilai SAKIP 73,51 n.a

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah bahwa Tim Evaluator Kementerian PANRB melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja pada Kemenko PMK yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas

atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam

rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented

government).

Hasil evaluasi tahun 2017 yang disampaikan KemenPAN-RB menunjukkan

bahwa nilai SAKIP Kemenko PMK adalah 70,18 atau predikat BB. Sementara itu, nilai

SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama sebesar 77,80. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas

birokrasi, efektivitas dan efisiensi keuangan sudah menunjukkan hasil yang baik.

Perencanaan Kinerja, telah dihasilkan empat dokumen perencanaan kinerja,

yaitu dokumen revisi Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aagama 2015-

2019, dokumen Penyusunan RKT tahun 2018, dokumen POK Tahun 2018, dan dokumen

Perjanjian Kinerja 2018. Pengukuran Kinerja, telah disusun pelaporan kinerja Triwulan

I – IV tahun 2018, dimulai dari Eselon I sampai Eselon IV, dan di upload dalam Sistem

Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP), maupun Sistem Informasi Kinerja

Pegawai (SIPK).

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sampai

dengan Desember 2018, diperlihatkan sebagai mana tabel 10.

49

Tabel 10. Realisasi Anggaran

No Kegiatan/Sub Kegiatan/Detail

Kegiatan

Anggaran (Rp) (.000,-) Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa

Anggaran Capaian

(%)

1 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

4.350.000 4.350.000 3.873.470 476.530 89,04

2 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan dan Agama

2.350.000 2.350.000 1.922.492 427.508 81,80

3 Koordinasi Kebijakan PAUD, Dikdas, dan Pendidikan Masyarakat

2.400.000 2.400.000 2.103.838 296.162 87,65

4. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

5.000.000 5.000.000 3.648.150 1.351.850 72,96

5. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK

11.450.000 11.450.000 10.239.945 1.210.055 89,34

TOTAL 25.550.000 25.550.000 21.787.895 3.762.105 85,28

Grafik 10 menjelaskan profil realisasi serapan anggaran masing-masing Asisten

Deputi selama periode tahun 2018. Serapan anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan

koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sementara itu, Grafik 11 menjelaskan tren serapan anggaran sejak tahun

2015 – 2018.

Grafik 10. Realisasi Anggaran

PDD

DIKMEN & KB

DIKTI & PI

PKUB

PUBPAK

0 20 40 60 80 100

Realisasi Anggaran (%)

PDD

DIKMEN & KB

DIKTI & PI

PKUB

PUBPAK

50

Grafik 11. Profil Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 85,28% sedangkan serapan tahun 2017

sebesar 90,74% atau menurun sebesar 5,42%. Tetapi secara nomimal, jumlah serapan

tahun 2018 sebesar Rp. 21,78 milyar, sedangkan jumlah serapan tahun 2017 hanya

sebesar Rp. 8,13 milyar. Artinya terjadi peningkatan jumlah serapan anggaran sebesar

sebesar 167,90%. Sehingga persentase penurunan tersebut tidak signifikan

dibandingkan dengan masuknya anggaran kegiatan adhoc yang dilaksanakan tahun

2018. Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya kinerja

serapan yang disebabkan oleh beberapa hal:

1. Penyediaan uang muka yang tidak memadai dan tidak sesuai proporsi pagu anggaran

untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Tidak ada Percepatan revolving Ganti Uang (GU).

3. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka penyerapan anggaran di tahun

mendatang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan uang muka yang memadai sesuai proporsi pagu anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan.

2. Percepatan revolving Ganti Uang (GU).

3. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus.

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018

Profil Realisasi Anggaran

2015

2016

2017

2018

67.83%

94.11% 90.74% 85.28%

51

IV. PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama telah melaksanakan berbagai

program strategis melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya

meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta penguatan karakter

manusia Indonesia, selama kurun waktu tahun 2018.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama memberikan kontribusi kinerja serapan anggaran Kemenko

PMK.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama terus meningkatkan kinerjanya

melalui peningkatan KSP, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan

dasar, perberdayaan, dan semangat gotong royong.

Diharapkan, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

tahun 2018 dapat menjadi umpan balik dalam proses penyusunan rencana program dan

kegiatan di masa mendatang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam

pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.

52

LAMPIRAN CAPAIAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA

TAHUN 2018

laporan kinerja deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama 4.pdf · laporan ini disusun dengan...

Documents