deputi bidang koordinasi ekonomi kreatif, · kata pengantar daftar isi ilustrasi-ilustrasi...

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ILUSTRASI-ILUSTRASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.3. Aspek Strategis

1.4. Isu Strategis

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

2.2. Rencana Kerja 2017

2.3. Perjanjian Kinerja

2.4. Pengukuran Kinerja

2.5. Penajaman Rencana Strategis

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran dan Analisa Kinerja Harapan Masyarakat/Stakeholder

3.2. Pengukuran dan Analisa Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan

3.3. Hambatan dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja

3.4. Realisasi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya

I

10

11

14

15

II

17

19

21

22

23

III

26

29

57

69


3


4


5


6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (Deputi IV) pada tahun 2017 memiliki program utama perspektif

internal process, yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dengan sasaran

strategis yaitu : (1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (2) Terwujudnya pengendalian

pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

Strategi dalam merealisasikan program kerja tersebut dijalankan dengan sumber daya

yang dimiliki sebagai kapasitas organisasi, sehingga memberikan kontribusi terhadap

keberhasilan capaian indikator nasional. Capaian indikator nasional merupakan agregat dari

kerja bersama K/L untuk memenuhi harapan masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi

tersebut adalah :


7

Implementasi Program kerja dalam proses aktivitas/kegiatan agar dapat memberikan

kontribusi capaian nasional harapan stakeholder atau outcome yang ingin dicapai diukur

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Persentase rekomendasi/ rancangan

kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan

Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang

ditidaklanjuti, (2) Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan

Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil

dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti. Capaian Indikator Kinerja tersebut

dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu: koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

yang mencakup lima kegiatan, yaitu Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan

Kewirausahaan, Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM,Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kawasan, dan Ketenagakerjaan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja 2017 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, menunjukan program koordinasi kebijakan bidang

perekonomian di lingkungan Deputi IV dapat memenuhi target sesuai rencana, sebagaimana

tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja kegiatan di bawah ini.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

1

2

Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti

Persentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun K/L mitra

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

1 Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%


8

Strategi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan, dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM memberikan

kontribusi positif menciptakan kondisi harapan masyarakat dan K/L dalam koordinasi. Kondisi

tersebut dapat terlihat dari keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Deputi IV pada

Perspektif Stakeholder atau Outcome Strategis, yaitu :

Sasaran outcome Indikator Keberhasilan/IKU Capaian

1. Meningkatnya Daya Saing KUKM

a. Persentase peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB

b. Jumlah Peningkatan KUKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk lebih besar dari tahun lalu

a. 62,57% dari target 57,84 (tahun lalu). Meningkat 8,2%.

b. 2.083 dari target 1.352 (tahun lalu). Meningkat 731

2. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB

d. Persentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

c. 7,44% dari target 7,38%. d. 16,91 jt dari target tahun

sebelumnya 15,9 jt. Meningkat 5,9 %

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Kesempatan Wirausaha

e. Persentase Pengangguran Terbuka

f. Jumlah peningkatan kesempatan kerja lebih besar dari tahun lalu

g. Jumlah peningkatan wirausaha baru lebih besar dari tahun lalu

e. 5,50% dari target 5,61% (tahun sebelumnya). -0,11%

f. 2,8 jt dari target 2,4jt (tahun lalu). Meningkat 0,2 jt

g. 3,1% dari sebelumnya 1,56%.

Meningkat 1,54%

4. Meningkatnya daya saing ekonomi kawasan di daerah berbasis kreativitas, inovasi, teknologi

h. Persentase Kawasan yang melakukan inovasi tata kelola pengambangan potensi ekonomi kawasan

h. Target 5 , terealisasi 5 yaitu: Kawasan Ekonomi Kerakyatan di Kuningan, Pati, Bandung, Prabumulih, Semarang

Sumberdaya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak strategi Deputi IV

dilakukan dengan tata kelola organisasi yang baik. Unsur sumberdaya yang dimiliki dan

digunakan adalah : Profesionalitas SDM melalui peningkatan kapasitas dan kedisiplinan dalam


9

lingkup pembinaan Bagian SDM, Layanan Informasi yang lancar dalam binaan Biro

Perencanaan, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi secara terus-menerus dipantau oleh

Inspektorat, dan ketersediaan anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran menunjukan realisasi anggaran sebesar Rp.20,893,865,932,-

dari pagu anggaran total sebesar Rp.23,362,040,000,- atau sebesar 89.44%. Terdapat beberapa

hambatan yang terkait capain kinerja pada tahun 2017, diantaranya adalah:

- Kurangnya Komitmen dari K/L terkait dalam mendukung dan melakukan pembahasan

Peraturan atau Program yang akan dibahas.

Tindak lanjut : melakukan pembahasan secara intensif dengan K/L terkait untuk

memperdalam substansi peraturan dan komitmen bersama.

- Adanya perbedaan pemahaman dan kemampuan antar instansi Pemerintah, sehingga

diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi dan merubah pola pikir pengambil

kebijakan.

- Adanya kendala terkait infrastruktur, talent, pendanaan, dan lainnya untuk melaksanakan

program.

Tindak lanjut : Perumusan kebijakan isu-isu penting terkait ekonomi digital, meliputi level

of playing field, transaksi crossborder, pengembangan UMKM, perlindungan data.

- Terkendalanya dokumen pendukung dalam proses perencanaan program yang akan

dilaksanakan.

Tindak lanjut : penyusunan dokumen pendukung berdasarkan output kegiatan.

- Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait program yang sudah direncanakan.

Tindak lanjut : peningkatan sosialisai dan promosi terkait program kepada K/L atau

masyarakat.

- Perubahan peraturan oleh K/L terkait mengenai program yang direncanakan.

Tindak lanjut : melakukan koordinasi dengan K/L terkait .

Hambatan dan tindaklanjut tersebut menjadi pijakan bagi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dalam memperbaiki kinerja organisasi di tahun

mendatang.


10

BAB I PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang


UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi

kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah, (Permenko

Nomor 5 Tahun 2015). Sejalan dengan ditetapkannya paket-paket kebijakan di bidang

perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM, telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

tahun 2017.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian,

telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai

pengganti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UKM Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 termasuk

kinerja deputi terkait Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi yang

dilaksanakan sebelum diterbitkannya Permenko Nomor 5 Tahun 2015. Keberhasilan

pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak

dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian atas pelaksanaan

progam dan kegiatan bersama Kementerian/Lembaga terkait.


11

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Deputi IV memiliki nomenklatur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-5/M.EKON/10/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan

tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan

Usaha Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan, kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan

dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan Usaha Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM.

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha

baru berbasis teknologi.

d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri

kreatif.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja

dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh.

f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.


12

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dibantu oleh :

1. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

2. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

3. Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

4. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

5. Asisten Deputi Ketenagakerjaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, struktur

organisasi profil Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan

Daya Saing Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Asisten Deputi

Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan

Asisten Deputi

Pengembangan

Kewirausahaan

Asisten Deputi

Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM

Asisten Deputi

Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya

Kepala Bidang Ekonomi

Kreatif Berbasis Media,

Desain dan Iptek

Kepala Bidang Program

dan Tata Kelola

Kepala Bidang

Kemudahan Wirausaha

Kepala Bidang

Penempaan dan

Penciptaan Wirausaha

Kepala Bidang Peningkatan

Daya Saing Koperasi

Kepala Bidang Peningkatan

Daya Saing UMKM

Kepala Bidang Harmonisasi

Hubungan Industrial

Kepala Bidang Penciptaan

dan Pengembangan

Kapasitas Tenaga Kerja

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

Kepala Bidang

Pengembangan dan

Optimalisasi Sarasan

Pendukung Ekonomi

Kawasan

Kepala Bidang

Pengembangan Potensi

dan Komoditas Ekonomi

Kawasan


13

Profil Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan Daya Saing

Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :


14

Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKM tahun 2017 adalah 86 orang, dengan rincian per unit kerja sebagai berikut:

No Unit Kerja Jumlah

1 Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif 38

2 Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 10

3 Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan 10

4 Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dam UMKM 12

5 Asisten Deputi Ketenagakerjaan 13

TOTAL 86

1.3. Aspek Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM memiliki

peran strategis dalam mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui

koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan serta pengendalian kebijakan terkait ekonomi

kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM. Dengan peran tersebut diharapkan dapat

mendukung kinerja pembangunan nasional bidang ekonomi kreatif, UMKM, Ekonomi Kawasan

berbasis kreatifitas, inovasi, dan teknologi, dan tenaga kerja sebagaimana yang telah tercantum

dalam RPJMN 2015 – 2019. Peran Strategis Deputi IV menuju pada terciptanya misi

kementerian, yaitu : misi pertumbuhan, dan misi pemerataan. Pemenuhan harapan masyarakat

yang menjadi sasaran outcome Deputi IV adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing KUKM ;

2. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif ;

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Kesempatan Wirausaha;

4. Meningkatnya daya saing ekonomi kawasan di daerah berbasis kreativitas, inovasi,

teknologi.

Outcome-outcome tersebut akan diukur dengan indikator kinerja yang secara agregat K/L

merupakan capaian nasional. Kontribusi Deputi IV terhadap capaian nasional tersebut adalah

melalui strategi kegiatan organisasi dengan sasaran yaitu :


15

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan

Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan

Ketenagakerjaan.

2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis

Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan

Ketenagakerjaan.

1.4. Isu Strategis

Isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2017 oleh Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, antara lain:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Induk Pengembangan Ekonomi

Kreatif (Rperpres Rindekraf),

b. Penyusunan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Pengembangan e-commerce),

c. Koordinasi/Pembahasan Tingkat Eselon II terkait Pembiayaan Ekonomi Kreatif

(Pembiayaan Industri Kreatif dan Ekonomi Digital),

d. Konsolidasi data industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan perekonomian

nasional

e. Penyusunan Rekomendasi terkait Strategi Pendidikan dan Pengembangan

Percepatan Pertumbuhan Perdagangan Berbasis elektronik (Kajian Tenaga Ahli)

f. Tata Kelola organisasi melalui Layanan Penyusunan Rencana Kerja Deputi IV, Revisi

Dokumen Anggaran, Monitoring Realisasi Anggaran, tata persuratan Deputi, laporan

kinerja bulanan, absensi, dan implementasi reformasi birokrasi.

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

a. Rekomendasi Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan

b. Rekomendasi Pengembangan Kota Kreatif,

c. Peraturan Presiden No. 106/2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi

3. Pengembangan Kewirausahaan:

a. Rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa,


16

b. Rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan,

4. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

a. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM Go Online

b. Rekomendasi kebijakan peningkatan Pemasaran Produk UMKM dalam Platform e-

Commerce di Indonesia

c. Rekomendasi kebijakan Pengembangan Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi

Syariah

d. Konsep pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

(Peraturan Presiden No. 98/2014)

e. Konsep pengendalian pelaksanaan kebijakan Koperasi sebagai Penyalur Kredit

UsahaRakyat (KUR)

f. Konsep pengendalian pelaksanaan kebijakan Koperasi sebagai Penyalur

PembiayaanUltra Mikro (UMI)

5. Ketenagakerjaan :

a. Rekomendasi kebijakan penyusunan struktur biaya penempatan TKI

b. Rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

c. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan pengupahan

d. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi 2015 -2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya

Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomi Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Srategis Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dengan uraian visi, misi, tujuan dan

sasaran staregis sebagai berikut.

1. Visi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKM telah menetapkan visi sebagai berikut:

Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM:

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di

bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi;

kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan

berkelanjutan”.

Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing Koperasi dan UKM, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian kebijakan terhadap kementerian terkait untuk melaksanakan program dan

kegiatan di bidang perekonomian, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh

dalam menghadapi era globalisasi.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai

dengan tugas dan fungsi, adapun misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM adalah :


18

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis

KIT, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, dan Ketenagakerjaan”

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang

ekonomi, dan perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun internasional dalam

kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, menetapkan tujuan yang

akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya peningkatan daya saing nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN melalui peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta

KUMKM, yang didukung oleh upaya penciptaan tenaga kerja terampil dan kreatif

serta pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi dan teknologi”

4. Sasaran Program

Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM Tahun 2015 – 2019, tujuan dalam 5 (lima) tahun di atas dijabarkan ke dalam 2

(dua) sasaran strategis program, yaitu:

a. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan

Menengah dan Ketenagakerjaan

b. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis

Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan

Ketenagakerjaan.


19

2.2. Rencana Kerja 2017


UKM telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana pedoman dan petunjuk

penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output Target/ Volume

2017

Alokasi 2017 (Juta)

Program Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

2.300,0

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

85% 1.100,0

2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif

2. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif

85% 800,0

3. Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Program dan Tata Kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang optimal

3. Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

12 400,0

5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

2.000

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1. Persentase (%) rekomendasikoordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

85% 1.200

2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

2. Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

85% 800


20

Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output Target/ Volume

2017

Alokasi 2017 (Juta)

5227 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

2.000

01 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewiraus.

1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

85% 1.200

02. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan

2. Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan

85% 800

2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM

2.000

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan PeningkatanDaya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan

85% 1.200

1. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

85% 800

2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

1.500

01 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

1. Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti

85% 1.000

02Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

2. Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

85% 500

5229 Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan

2.000

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan

1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan

85% 1.200

2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Ketenagakerjaan

2. Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Ketenagakerjaan

800


21

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam perspektif proses

kegiatan organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKM Tahun 2017

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target

2017

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

1. Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti

2. Persentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun K/L mitra

100%

100%


3. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

100%

IKU yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu :

1. IKU 1: Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang

Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha

Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti


22

2. IKU 2 : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang disusun K/L mitra.

3. IKU 3 : Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan

Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Tahun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM tahun anggaran 2017 dilakukan sesuai panduan untuk

menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Cara perhitungan capaian kinerja untuk setiap

indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017

dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan

menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data

target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO. Formula penghitungan Kinerja adalah sebagai

berikut :

Nilai Kinerja = Realisasi

× 100% Target

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai Kinerja,

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi

Hijau Kuning Merah

X ≥ 100

(memenuhi ekspektasi)

80 ≤ X < 100

(belum memenuhi ekspektasi)

X < 80%

(tidak memenuhi ekspektasi)


23

2.5. Penajaman Rencana Strategis

Dalam mengadaptasi perubahan isu, dan tantangan, serta adanya penugasan baru yang

merupakan prioritas nasional menuntut Deputi IV melakukan perubahan strategi dengan 3

pendekatan yaitu :

1. Upaya mewujudkan harapan masyarakat dan stakeholder lainnya, melalui;

2. Implementasi program kerja prioritas nasional dan prioritas bidang, dengan dukungan;

3. Kapasitas organisasi yang terkelola dengan baik.

Penajaman strategi Deputi IV diarahkan untuk mewujudkan misi pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan melalui ekonomi kreatif yang makin berkembang, peningkatan

kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) dan kesempatan wirausaha, dan peningkatan

kemampuan bersaing ekonomi pada kawasan-kawasan di daerah dengan basis kreatifitas,

inovasi, dan teknologi. Sehingga berujung pada kemampuan KUKM Indonesia yang makin

bertambah dan berdaya saing. Peta Strategi penajaman Renstra Deputi IV, adalah sebagai

berikut:


24

Pada gambar tersebut terlihat kolaborasi dan keterkaitan antara outcome, program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta Sumberdaya yang dimiliki

sebagai penggerak kinerja Deputi IV. Selain kolaborasi dan kerjasama secara internal, Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM

melakukan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai

Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan isu yang

dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM yaitu: Kementerian Perindustrian, Kemristek Dikti, Kementerian Pertanian,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemnaker, Badan

Ekonomi Kreatif, LIPI, dan BPPT. Namun selain berkoordinasi dengan K/L yang memiliki

keterkaitan langsung, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UKM juga berkoordinasi dengan K/L lain yang memiliki keterkaitan tidak

langsung yaitu dalam konteks pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT,

Kewirausahaan, KUKM, serta ketenagakerjaan, misalnya Kementerian PU dan Kementerian

Perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas.


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dan dalam rangka mendukung misi

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, menyasar pada harapan

masyarakat/stakeholder, yaitu (i) meningkatnya daya saing KUKM ; (ii) terwujudnya

pengembangan ekonomi kreatif ; (iii) terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan kesempatan

Wirausaha; (iv) meningkatnya daya saing ekonomi kawasan di daerah berbasis kreativitas,

inovasi, teknologi. Alat ukur keberhasilan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran outcome

tersebut adalah :

Agar Sasaran Strategis outcome tersebut dapat dicapai maka sasaran program Deputi IV

adalah sebagai berikut : (1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (2) Terwujudnya

pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi

dan UKM.

• Persentase peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB

• Jumlah Peningkatan KUKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk lebih besar dari tahun lalu

Meningkatnya Daya Saing KUKM

• Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB

• Persentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

•Persentase Pengangguran Terbuka

•Jumlah peningkatan kesempatan kerja lebih besar dari tahun lalu

•Jumlah peningkatan wirausaha baru lebih besar dari tahun lalu

Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Kesempatan Wirausaha

• Persentase Kawasan yang melakukan inovasi tata kelola pengambangan potensi ekonomi kawasan

Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Kawasan Di Daerah Berbasis Kreativitas, Inovasi, Teknologi


26

Alat Ukur Keberhasilan sasaran program tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang terdiri dari :

1) Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket deregulasi di bidang ekonomi kreatif ,

kawasan berbasis kreativitas dan inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan Ketenagakerjaan

yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya

Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif nasional yang

terimplementasikan.

2) Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundang-

undangan yang diusulkan K/L mitra

3) Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah

dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

3.1 Pengukuran dan Analisa Kinerja Harapan Masyarakat/Stakeholder

Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

melalui pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan KUMKM. Pelaku-pelaku usaha

skala mikro, kecil dan menengah, termasuk pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, menempati

bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Indonesia juga akan

mengalami bonus demografi hingga tahun 2035, dimana hingga tahun 2030 jumlah penduduk

usia produktif diperkirakan diatas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan

rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha

dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi,

sosial dan budaya baik di perkotaan maupun perdesaan. Peluang tersebut ditunjang pula

dengan masih banyaknya wilayah dan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya yang besar.

Potensi informasi dan teknologi juga turut mendukung peningkatan UMKM di Indonesia, yaitu :

penetrasi selular Indonesia sebesar 141,7%, dan pengguna internet di Indonesia 54,7%.

Pelaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang merupakan

proses internal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing

KUKM tentu bermuara pada tercapainya harapan masyarakat yang tercermin dari angka-angka

capaian target pembangunan nasional yang merupakan capaian agregat semua sektor yang


27

membidangi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Deputi IV memberikan andil dan

kontribusi positif terhadap capaian IKU harapan masyarakat/stakeholder. Capaian kinerja

harapan masyarakat/stakeholder Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Daya Saing KUKM

a. Persentase peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB

Capaian : 62,57% dari target 57,84 (tahun lalu). Meningkat 8,2%.

b. Jumlah Peningkatan KUKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk

lebih besar dari tahun lalu

Capaian : 2.083 dari target 1.352 (tahun lalu). Meningkat 731

2. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB

Capaian : 7,44% dari target 7,38%

57,84%

62,57%

target

realisasi

1352

2083

target

realisasi

15,90

16,91

target

realisasi


28

d. Persentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Capaian : 16,91 juta dari target tahun sebelumnya 15,9 juta. Meningkat 5,9 %

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Kesempatan Wirausaha

e. Persentase Pengangguran Terbuka

Capaian: 5,50% dari target 5,61% (tahun sebelumnya). -0,11%

f. Jumlah peningkatan kesempatan kerja lebih besar dari tahun lalu

Capaian : 2,8 juta dari target 2,4 juta (tahun lalu). Meningkat 0,2 jt

15,90

16,91

target

realisasi

5,61%

5,50%

target

realisasi

2,4

2,8

target

realisasi


29

g. Jumlah peningkatan wirausaha baru lebih besar dari tahun lalu

Capaian : 3,1% dari sebelumnya 1,56%. Meningkat 1,54%

4. Meningkatnya daya saing ekonomi kawasan di daerah berbasis kreativitas, inovasi, teknologi

h. Persentase Kawasan yang melakukan inovasi tata kelola pengambangan potensi ekonomi

kawasan

Capaian : 100% (5 daerah)

Kawasan Ekonomi Kerakyatan di Kuningan (Ponpes Nurul Huda), Pati (Ponpes Mislakhul

Huda, Bandung (Ponpes Al Ittifaq), Prabumulih (Ponpes Al Furqon), Semarang (Ponpes

Sunan Gunung Jati).

3.2 Pengukuran dan Analisa Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan

Internal proses adalah bagaimana proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

dilakukan untuk memberikan hasil positif terhadap apa telah dicapai di atas. Pengukuran

capaian kinerja dihitung berdasarkan capaian realisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM,

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran -Renja dan PK- Tahun 2017,

sebagai berikut :

1,56%

3,10%

target

realisasi


30

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing

Koperasi dan UKM Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2017

Realisasi 2017

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)


Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti Persentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun K/L mitra

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

Terhadap hasil capaian target kinerja tahun 2017 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan

Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan

Ketenagakerjaan

IKU: Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti

Target capaian IKU “Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan/paket deregulasi di

bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan

Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti” yaitu sebesar 100%.

Target perumusan rancangan peraturan tersebut dicapai melalui adanya tindak lanjut atau

penyelesaian terhadap 100% rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh Deputi (11

rekomendasi).


31

Working Session on Indonesia E-Commerce Hotel Aryaduta Jakarta, 6 Desember 2017

Rapat RPP Reindekrf

20 Oktober 2017

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, rekomendasi kebijakan

yang diusulkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKMdan ditindaklanjuti yaitu sebanyak 11 rekomendasi kebijakan atau sebesar 100%. Adapun

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2017, sebagai berikut :

1. Rekomendasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rperpres Rindekraf)

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif dan kontribusi usaha

ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, rekomendasi terhadap Rperpres Rindekraf

adalah kerangka strategi pengembangan ekonomi kreatif nasional jangka panjang yang

menjadi pedoman bagi pemerintah P/D

secara terintegrasi dan kolaboratif. Keluaran

Rekomendasi, yaitu:

(1) memantapkan pengembangan ekonomi

kreatif dengan menekankan pada akselerasi

penciptaan ekosistem penumbuhkembangan

kreatifitas dan usaha ekonomi kreatif, (2)

mengarusutamaan kreatifitas untuk mewujudkan daya

saing di berbagai sektor pembangunan melalui

pemanfaatan pelaku ekonomi kreatif dan usaha kreatif.

2. Rekomendasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

“Pemaparan Tonny Riduan Simorangkir (Kepala Seksi Multilateral III, Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, Kementerian Keuangan)

tentang Peluang dan Tantangan

Indonesia terkait Kebijakan Bea

Masuk/PDRI Barang Digital dalam

sesi diskusi mengenai Perpajakan,

Working Session on Indonesia E-

Commerce”

Dari Kiri keKanan: Jaffar al Rikabi (World Bank), Frederico Gil Sander (World Bank), Inayati (Tenaga Ahli Senior BidangPerpajakan SPNBE), Tonny Riduan Simorangkir (Kepala Seksi Multilateral III, Direktorat Jenderal Bea danCukai, KementerianKeuangan), Rustam Effendi (Kepala Bidang Kebijakan dan PNBP I BKF, Kementerian Keuangan), dan Erfin Hadi Waluyono (Tenaga Ahli Bidang Perpajakan SPNBE)


32

Pengembangan e-commerce pada Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari proses tindak lanjut/implementasi pelaksanaan (enforcement) amanat

Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

(Peta Jalan e-Commerce) Tahun 2017-2019 (Perpres 74/2017). Beberapa cakupan

rekomendasi yang diterbitkan, antara lain terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuandan Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE);

Materi perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) yang terintegrasi kedalam materi

peningkatan kapasitas untuk para pembuat kebijakan;

Fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik, dan

Edukasi komprehensif untuk ekosistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce)

oleh fasilitator.

Isu perpajakan dan logistik perdagangan basis online

Ketentuan mengenai National Payment Gateway (NPG) yang telah ditetapkan melalui

Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017

Pendanaan e-commerce melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana Universal Service

Obilgation (USO)

Deputi Infrastrukur Badan Ekonomi

Kreatif sedang memberikan paparan

mengenai strategi pengembangan

SDM/Pelaku e-commerce. Melalui

Program Inkubator Nasional dalam

Diskusi Strategi Pendidikan dan

Pengembangan SDM e-commerce,

FGD Strategi Pendidikan dan FGD Strategi Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Rangka PengembanganE-Commerce Indonesia (Sosialisasi

Perpres No 74/2017 Tentang Road Map E-Commerce) Hotel The Haven, Seminyak, Bali, 13 Oktober 2017

Kiri keKanan: I Gusti Agung Gede Aryana (Dosen Program Studi Teknik Informatika, Universitas Udayana), Mira Tayyiba (Asedp Pengembangan Ekonomi Kreatif), Hari Sungkari (Deputi Infrastrukur Badan Ekonomi Kreatif), dan Dibya Pradana (Tenaga Ahli Senior Bidang Inkubator SPNBE)


33

Peningkatan Kapasitas SDM.

3. Rekomendasi Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pembangunan Indonesia masih menghadapi permasalahan ketimpangan ekonomi desa-

kota. Sampai dengan tahun 2016, 61,36% kemiskinan di Indonesia disumbangkan oleh desa,

serta masih terdapat 31,36% desa tertinggal dan 5,17% desa yang sangat tertinggal.

Ketertinggalan pembangunan desa selain berdampak pada rendahnya kesejahteraan

masyarakat juga menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial di perkotaan. UU Desa

memberikan peluang besar untuk mengatasi permasalahan ketimpangan desa-kota melalui

pemanfaatan kewenangan pemerintah desa yang besar untuk membangun ekonomi desa

secara mandiri.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa

adalah dengan mengembangkan “kawasan perdesaan” yaitu perpaduan pembangunan

antar-desa dalam satu kabupaten. Diperlukan sinergitas dan dukungan penerapan inovasi

dan teknologi yang dapat mendorong peningkatan daya saing ekonomi kawasan perdesaan.

Policy paper mengenai strategi peningkatan daya saing ekonomi kawasan perdesaan dalam

perspektif keterkaitan desa-kota, sebagai konsep yang menjadi acuan Asisten Deputi

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan/program dengan K/L terkait. Dampak yang diharapkan adalah sinergitas

pembangunan kawasan perdesaan dengan program-program pengembangan ekonomi lokal,

infrastuktur, kewirausahaan, kelembagaan, dan e-commerce dalam rangka pengembangan

produk unggulan kawasan perdesaan.

4. Rekomendasi strategi pengembangan produk unggulan lokal daerah

“5-8 April 2017

Rapat Permohonan Dukungan Fasilitasi Program berbasis

Pedesaan Di Kabupaten Bandung”


34

Pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan telah dilaksanakan Pemerintah melalui

sejumlah pendekatan diantaranya Kawasan Agropolitan, Sentra Industri Kecil dan

Menengah, Sentra Usaha Kecil dan Menengah, One Village One Product, Sistem Inovasi

Daerah (SIDA), Produk Unggulan Daerah (PUD) dan program-program sejenis lainnya.

Namun dalam implementasinya program-program tersebut belum optimal dan menghadapi

sejumlah permasalahan yang menyebabkan rendahnya keberlanjutan diantaranya:

(1) Program berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik; (2) Pengelolaan yang

berorientasi keproyekan ketimbang berorientasi pada pasar; (3) Pelaksanaannya bersifat

sektoral; serta (4) Minimnya dukungan pendanaan dan kurangnya pemanfaatan sumber-

sumber pendanaan diluar pemerintah. Kelembagaan dan tata kelola dalam pengembangan

produk unggulan lokal daerah belum memperoleh perhatian serius. Diperlukan solusi dan

terobosan pendekatan kelembagaan dalam pengembangan produk unggulan lokal daerah.

Policy paper mengenai model kelembagaan dan tata kelola pengembangan produk

unggulan lokal daerah, sebagai konsep yang menjadi acuan Asisten Deputi Peningkatan

Daya Saing Ekonomi Kawasan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan/program dengan K/L terkait. Dampak yang diharapkan adalah berkembangnya

kelembagaan dan tata kelola inovatif dalam pengembangan produk unggulan lokal di

daerah seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Badan

Usaha Milik Rakyat (BUMR), dan Kemitraan Pemerintah-Masyarakat-Dunia Usaha.

Koordinasi PDSEK berbasis produk unggulan karet

Padang, Sumatera Selatan

25-29 Oktober 2017


35

5. Rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa.

Prioritas menuju kemandirian ekonomi nasional merupakan tujuan dari nawacita. Salah satu

nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak

pada inovasi pengembangan wirausaha dengan memperhatikan dampak bagi rakyat lebih

luas telah menjadi harapan bagi tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap ekonomi

kerakyatan terutama program pengembangan wirausaha desa. Permasalahan dalam

pengembangan wirausaha desa ini adalah :

a. Iklim berusaha yang belum kondusif,

b. Keterbatasan informasi dan akses pasar,

c. Rendahnya produktivitas (teknologi rendah),

d. Keterbatasan permodalan,

e. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan swasta melalui

program Community Development (ComDev). Kolaborasi pengembangan kewirausahaan

desa dimulai dengan pendekatan akademisi. Salah satu universitas yang telah melalukan

konsep ini adalah Univesitas Prasetya Mulya melalui program Community Development.

Tahapan Rencana Pengembangan Kewirausahaan Desa melalui program Community

Development adalah :

a. Pemetaan, dilakukan melalui kolaborasi kegiatan survey, design thinking dan audiensi

dengan Universitas Prasetya Mulya sehingga didapatkan soft prototype. Adapun pilot

project untuk kegiatan pengembangan wirausaha desa adalah di Kab. Cianjur, Jawa

Barat.

b. Strategi, akan dilakukan melalui kolaborasi melalui FGD, Rapat Koordinasi Internal, dan

eksternal (lintas Kementerian/Lembaga – Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan

Tinggi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

dan Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri);


36

c. Pembangunan, kolaborasi melalui pemanfaatan Universitas Prasetiya Mulya sebagai

Pilot Project Percontohan lewat Program ComDev dengan melibatkan K/L terkait dan

Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri;

d. Pemasaran, kolaborasi melalui penyelenggaraan event sosialisasi, publikasi ke

universitas lainnya yang sesuai dengan karakter kebutuhan ComDev;

e. Keterbukaan, kolaborasi melalui penyelenggaraan event sosialisasi, publikasi ke

universitas lainnya yang sesuai dengan karakter kebutuhan ComDev.

Dampak yang diharapkan dalam pengembangan wirausaha desa ini adalah :

a. Iklim berusaha menjadi lebih kondusif,

b. Kemudahan akses informasi dan pasar,

c. Meningkatnya produktivitas desa,

d. Meningkatnya semangat kewirausahaan.

6. Rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan.

Keberadaan Wirausaha berperan dalam membangun, khususnya dalam perluasan

kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan

angka pengangguran (pro-job). Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus untuk

pengembangan kewirausahaan. Dukungan yang dibutuhkan wirausaha adalah kegiatan dan

program advokasi untuk menghilangkan hambatan tumbuhnya wirausaha dan

keterbatasan ruang gerak wirausaha. Kebijakan pengembangan kewirausahaan harusnya

difokuskan melalui : (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan (pendidikan formal dan

pelatihan keterampilan); (2) Akses pendanaan (Modal Ventura, Perbankan, Lembaga

“Rakor Pembuatan

Grand Strategi

Pengembangan

Kewirausahaan”


37

pendanaan); (3 )Peningkatan potensi (Pendampingan, Motivasi, sumber daya); dan (4)

Akses pasar (Perizinan, Promosi, jaringan/koneksi). Sinergi antar pemerintah, akademisi dan

swasta diperlukan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha. Peran akademisi diperlukan

terutama dalam penerapan kurikulum kewirausahaan, akses pendanaan, dan

pendidikan/kurikulum vokasi. Permasalahan kewirausahaan di Indonesia, berdasarkan data

GEI (Global Entrepreneurship Index) Tahun 2017 diantaranya adalah :

a. Rendahnya penyerapan teknologi yang berpengaruh pada kemampuan (abilities)

berwirausaha ynag dapat dilihat dari rendahnya nilai technology absorption,

b. Rendahnya aspirasi (aspirations) untuk tumbuh yang disebabkan rendahnya tingkat

internasionalisasi/ ekspor,

c. Belum optimalnya proses naik kelas/scalling up yang dapat dilihat dari rendahnya nilai

high growth dan nilai internalization,

d. Dinamika dan ukuran pasar Indonesia yang besar namun peluang ini belum ‘tertangkap’

oleh wirausaha.

Permasalahan kewirausahaan perlu diselesaikan dengan memperhatikan proses bisnis

kewirausahaan sehingga bisa disusun strategi nasional pengembangan kewirausahaan

dilakukan dengan memperhatikan ekosistem kewirausahaan.

Ekosistem kewirausahaan adalah seperangkat aktor di luar wirausahawan yang memberikan

peran dalam keberlanjutan/keberhasilan dan kegagalan usaha baru. Ekosistem biasanya

dinilai sebagai pilar yang saling terkait yang memberikan dampak pada kecepatan dan

kemampuan wirausaha untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya secara

berkelanjutan, dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE).

Pilar utama ekosistem kewirausahaan adalah kebijakan dan dukungan pemerintah, norma

sosial dan budaya, program pemerintah, akses pembiayaan. Sedangkan pilar pendukung

ekosistem adalah Sumber daya manusia (SDM), pasar (market place), dan infrastruktur.

Sinergi dengan stakeholders hasil koordinasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Ekonomi Kreatif,

Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,


38

Pemerintah Daerah, Asosiasi Kewirausahaan, dan Dunia Usaha. Dampak yang diharapkan

adalah terciptanya ekosistem kewirausahaan yang kondusif, terbukanya akses keuangan

bagi start-up, akses pasar, dan fasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas dan

penciptaan lapangan pekerjaan baru.

7. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM Go Online

Sesuai visi pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai negara digital ekonomi

terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan fokus penguatan pelaku usaha lokal.

Berdasarkan data 2016, Indonesia memiliki 3.793.558 pelaku UMKM yang telah

memanfaatkan teknologi digital dengan kekuatan 126% penetrasi seluler, 561,8% pengguna

internet dan proyeksi 24,9% penduduk muda. Pelaksanaan program UMKM Go Online agar

dapat disertai dengan pembinaan terhadap pelaku UMKM meliputi: kualitas dan kuantitas

produk, standarisasi produk, kapasitas SDM, pembiayaan, dan lain-lain.

Output/hasil koordinasi:

a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta untuk mengkoordinasikan

program UMKM Go Online pada seluruh Kementerian/Lembaga agar bersinergi,

sehingga pelaksanaan program lebih optimal dan tidak terjadi overlapping lokasi dan

sasaran end user yang sama;

b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirim surat kepada

Kementerian/Lembaga terkait untuk identifikasi dan inventarisasi program/kegiatan

UMKM Go Online serta penunjukan person in charge (PIC) masing-masing

Kementerian/Lembaga;

c. Kementerian Komunikasi dan Informasi akan melakukan identifikasi dan inventarisasi

program/kegiatan UMKM Go Online pada marketplace dan juga melalui penelaahan

RKAKL yang akan disampaikan oleh Bappenas.

Outcome / Dampak yang diharapkan:

Pelaksanaan program UMKM Go Online pada seluruh Kementerian/Lembaga yang

bersinergi, sehingga pelaksanaan program lebih optimal dan tidak terjadi overlapping lokasi

dan sasaran end user yang sama.


39

8. Rekomendasi kebijakan peningkatan rekomendasi kebijakan Peningkatan Skala UMKM melalui Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Dalam upaya peningkatan daya saing UMKM masih menghadapi beberapa kendala,

diantaranya terbatasnya akses pembiayaan kredit perbankan dikarenakan minimnya

kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan. Pada bulan Oktober 2016, Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil

dan Menengah (SAK-EMKM) yang merupakan standar sederhana untuk mengatur transaksi

umum dengan memperhatikan kemudahan dan kebutuhan informasi pengguna laporan

keuangan EMKM.


Sebagai inisiasi penerapan SAK-EMKM, kami telah melaksanakan workshop “Peningkatan

Skala UMKM melalui Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan” di beberapa daerah antara

lain:

a. Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 23 Februari 2017;

b. Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017;

c. Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2017;

d. Sentul, Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 2017.


Para pelaku UMKM menyadari sense of urgency melakukan pemisahan antara keuangan

pribadi dan keuangan usahanya, serta melakukan pencatatan (penjualan, pembelian dan

arus kas) dan penyusunan laporan keuangan sederhana

9. Rumusan konsep rekomendasi kebijakan Pengembangan Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah Koperasi merupakan bentuk badan hukum suatu lembaga usaha yang memposisikan semua

pihak di dalamnya, yaitu pengurus dan anggota dalam posisi yang setara. Dengan bentuk

koperasi yang berasas kekeluargaan, setiap pihak memiliki rasa yang besar. Apalagi semua

pihak akan mendapatkan manfaat berdasarkan kontribusi dan partisipasinya. Koperasi yang

dicita-citakan ini belum terwujud, karena dalam praktiknya hanya menjadi pelengkap

ekonomi kerakyatan secara simbolis, sampai akhirnya lahir koperasi syariah. Dalam

penyusunan RUU Perkoperasian yang baru, telah mengakomodir koperasi berdasarkan


40

prinsip ekonomi syariah pada Pasal 51 ayat (4) dan (5) sehingga akan memperkuat

legitimasi Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Untuk mendorong perkembangan

koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, Pemerintah perlu mempersiapkan peraturan

pelaksana sebagai sebagai turunan dari RUU Perkoperasian agar memperkuat dan

menumbuhkembangkan Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah di masyarakat.


Telah telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan pembahasan

Pengembangan Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah dengan hasil sebagai berikut:

a. Pokja Ekosistem dan Perizinan UMKM, bertugas untuk melakukan identifikasi bidang

usaha dan pelaku UMKM yang berpotensi untuk berkembang guna menjadi peserta

pelatihan dan menghilangkan semua hambatan perizinan UMKM;

b. OJK mendorong supaya perbankan syariah melayani lembaga/nasabah mikro yang

merupakan keterbatasan bank-bank umum. Sehingga OJK mendorong sinergi antara

bank umum, BPRS, dan PBMT baik melalui jalur executing maupun channeling.

c. Salah satu perbedaan lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah adanya

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika diatur dalam RUU Perkoperasian, hal ini akan

memberatkan lembaga keuangan mikro syariah karena untuk merekrut DPS akan

menambah biaya.

d. Prinsip utama RUU Perkoperasian adalah sebagai payung hukum untuk

mengakomodasi secara riil dengan dituangkannya di pasal 51 ayat (4) bahwa koperasi

dapat menjalankan usahanya dengan prinsip konvensional dan ekonomi syariah.

e. Pada Permen 16/2015, mengatur bahwa Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

(USPPS) tidak dapat dibentuk oleh koperasi Simpan Pinjam (KSP), padahal banyak KSP

yang tertarik dan mampu untuk membentuk USPPS.

f. Program KUR yang ditujukan untuk mempermudah UMKM mengakses pembiayaan dari

lembaga keuangan, namun program KUR sudah mulai menimbulkan masalah bagi

koperasi. Sejak Februari 2016 Pemerintah telah mengumumkan bahwa Kospin Jasa

dapat menyalurkan KUR, namun sampai Akhir Mei 2017 penyaluran KUR masih belum


41

dapat dilakukan karena Kospin jasa belum dapat mengakses data Sistem Informasi

Debitur (SDI) dari Bank Indonesia.


a. Permasalahan Koperasi sebagai penyalur KUR akan disampaikan pada rapat pleno

Komite Kebijakan KUR;

b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi akan ditelaah lebih lanjut dalam

pembahasan peraturan pelaksanaan RUU Perkoperasian yang baru;

c. Akan diadakan kembali FGD lanjutan untuk mendalami permasalahan terkait koperasi

berdasarkan prinsip ekonomi syariah terutama dalam masalah sertifikasi DPS dan

manajer Koperasi Syariah/BMT.

10. Rekomendasi kebijakan penyusunan struktur biaya penempatan TKI

Penempatan TKI memerlukan biaya, antara lain biaya transportasi ke negara tujuan

penempatan, pengurusan dokumen (paspor, visa, medical check up, pemeriksaan psikologi,

asuransi, uji komptensi), serta jasa pihak yang memfasilitasi penempatan. Besarnya biaya

penempatan TKI bervariasi bergantung pada berbagai faktor seperti perbedaan harga tiket

ke negara tujuan, biaya pelatihan, dan jenis pekerjaan. Kondisi Cost Structure TKI Saat Ini,

(1) Biaya penempatan TKI dirasakan cukup tinggi dan dalam banyak kasus yang dirugikan

adalah calon TKI; (2) Struktur biaya saat ini sudah tidak relevan, misal biaya alat dan bahan-

bahan pelatihan kerja; (3) Belum di keluarkannya Peraturan Menteri baru terkait penetapan

Cost Structure TKI yang baru.

Permasalahan Cost Structure TKI, antara lain (i) Besaran biaya cost structure sudah tidak

relevan dengan kondisi saat ini, namun Kemnaker masih belum mengeluarkan ketentuan

baru terkait penetapan biaya cost structure; (ii) Penyusunan cost stucture melibatkan

banyak K/L terkait sehingga banyak aturan yang perlu dilakukan harmonisasi; (iii)

Penyusunan cost structure juga terhambat oleh adanya aturan terkait tenaga kerja di negara

tujuan penempatan yang berbeda-beda; (iv) Indonesia menghadapi persaingan global

dengan negara lain penyuplai tenaga kerja, seperti filipina dan india; dan (v) Kebijakan

terkait TKI saat ini belum berpihak kepada TKI yang sering kali lebih dilihat sebagai objek

dan bukan subjek, sehingga cost structure menjadi tinggi yang merugikan TKI. Diperlukan


42

kebijakan untuk mempercepat penyusunan cost structure TKI yang baru, untuk memberikan

kepastian biaya penempatan TKI yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Output/Hasil Koordinasi :

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan peraturan menteri baru

terkait penetapan struktur biaya penempatan TKI.

Outcome/Dampak yang Diharapkan :

Dengan ditetapkannya struktur biaya penempatan TKI yang baru, diharapkan dapat menjadi

pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan penyalur TKI dan Calon TKI.

Penetapan ini diharapkan akan mengurangi calon TKI yang memilih jalur informal dalam

usaha untuk bekerja di luar negeri karena kejelasan biaya penempatan yang ditetapkan oleh

Pemerintah dapat menghindari adanya praktek percaloan yang akan merugikan calon TKI.

Demikian juga dengan struktur biaya baru, Pemerintah dapat menentukan besaran biaya

kredit usaha rakyat untuk penempatan TKI yang lebih relevan, sehingga menjadi pilihan bagi

calon TKI dibandingkan mengambil kredit dengan bunga yang lebih tinggi.

11. Rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

Link and Match atau kesesuaian antara kebutuhan tenaga terampil pada dunia kerja,

dengan apa yang dihasilkan oleh bidang pendidikan merupakan salah satu faktor penting

untuk mendorong terwujudnya peningkatan produktifitas. Berdasarkan data SAKERNAS

2016, terdapat sekitar 50% dari suplai tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja, yang tidak

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa

persoalan link and match merupakan hambatan besar di Indonesia dalam upaya untuk

meningkatkan produktifitas. Untuk itu, perlu ada faktor yang dapat menjembatani

persoalan tidak terdapatnya link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga

kerja pada dunia usaha. Salah satu caranya adalah diperlukannya kerjasama yang kuat

antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dunia usaha harus dapat memberikan informasi

kebutuhan apa yang dibutuhkan perusahaan, demikian pula sebaliknya, dunia pendidikan

juga harus menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia

usaha.


43

Telah banyak upaya peningkatan link and match yang telah dilakukan, namun upaya

tersebut dirasakan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari masih cukup besar

pengangguran yang berasal dari lulusan vokasi khususnya SMK. Berdasarkan data

SAKERNAS 2016, pengangguran yang berasal dari lulusan SMK sekitar 19%. Untuk itu

diperlukan kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar

pendidikan dan pelatihan vokasi dapat dilakukan secara masif dan dapat meningkatkan

daya saing SDM Indonesia.

Output/Hasil Koordinasi :

Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017-2025.


Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017 – 2025 ini dapat menjadi masukan

dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pendidikan

dan pelatihan vokasi di Indonesia. Buku berisikan rekomendasi yang dapat menjadi

pedoman bagi upaya upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan vokasi di Indonesia secara optimal dan komprehensif; selanjutnya kebijakan

kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Launching Buku Vokasi


44

Working Sesion Indonesia e-commerce

6 Desember 2018

IKU: Persentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun K/L mitra.

1. Rapat Koordinasi/Pembahasan Tingkat Eselon II terkait Peraturan Pembiayaan Ekonomi Kreatif (Pembiayaan Industri Kreatif dan Ekonomi Digital) Koordinasi dilakukan baik atas inisiatif K/L maupun Asisten Deputi Pengembangan

Ekonomi Kreatif. Persoalan yang cukup klasik dari pengembangan ekonomi kreatif

dan start-up adalah kebutuhan

modal. Pembiayaan kepada

sektor ekonomi kreatif

dan start-up belum maksimal

dari lembaga keuangan, baik

yang bersumber dari bank dan

lembaga keuangan non bank

(LKNB). Padahal, pembiayaan

merupakan aspek yang sangat

penting dalam pengembangan

industri kreatif, baik yang sifatnya usaha rintisan (start up) maupun usaha yang sudah

mapan. Beberapa skema pendanaan adalah pertama, skema penyertaan modal (equity

participation) melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV). Sebab hanya PMV yang

secara nature dan diizinkan oleh OJK melakukan penyertaan modal. Kedua, skema

crowd funding. Publik berpotensi besar diikutkan dalam memberikan pendanaan,

ketiga, skema hibah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi industri kreatif dan start up bisa

menjadi salah satu solusi pendanaan. Sumber hibah bisa berasal dari dana CSR BUMN,

PKBL BUMN dan LPDB (danabergulir). Sementara itu, skema KUR bisa menjadi

terobosan bagi perbankan dalam membiayai ekonomi kreatif dan start up.

2. Peraturan Presiden No. 106/2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi

Dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri

kecil menengah berbasis inovasi, pemerintah memandang perlu menyediakan layanan

bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan wahana yang akan


45

memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya

saing.

Output/hasil koordinasi

Peraturan Presiden No.106/2017 tentang Kawsan Sains dan Teknologi

Outcome/Dampak yang diharapkan

Sebagai wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula

berbasis teknologi.

3. Rumusan konsep pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Peraturan Presiden No. 98/2014) Guna memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro

dan kecil (UMK) dalam mengembangkan usahanya, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

(IUMK). Pada awal dirintisnya IUMK, pemerintah sangat berharap hal ini dapat menjadi

kabar baik bagi UMK Indonesia karena pemberian IUMK dapat dilakukan secara

menyeluruh di wilayah Indonesia melalui Camat/Lurah sesuai domisili pelaku usaha. Hal

ini juga merupakan salah satu upaya untuk memangkas birokrasi dan memberikan

kemudahan memulai usaha bagi para pelaku UMK.


Dari hasil koordinasi dan monitoring hingga Desember 2017, Kabupaten/Kota yang telah

menerbitkan Perbup/Perwali tentang Pendelegasian Kewenangan IUMK dari Bupati

/Walikota kepada Camat sebanyak 311 Kabupaten/Kota atau 60,5% dari total 514

Kabupaten/Kota di Indonesia. Provinsi yang realisasi Perbup/Perwali-nya telah mencapai

100% yaitu Bali, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka

Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan

provinsi yang realisasinya masih nol yakni Papua Barat. Realisasi penerbitan IUMK baru

mencapai 268.561 lembar atau 52,8% hingga Desember 2017 dari yang ditargetkan

508.500 lembar di tahun 2015. Sedangkan jumlah kartu IUMK yang terbitkan baru


46

mencapai 25.670 kartu. Provinsi yang realisasi penerbitan IUMK-nya masih nol adalah

Bengkulu, Jambi, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.


Dalam Rapat Koordinasi terkait IUMK yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 terdapat

beberapa poin penting mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak

terkait, yaitu:

a. Kementerian Koperasi dan UMK harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (i)

Penegasan tugas dan komitmen Nota Kesepahaman 3 Menteri (Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Koperasi dan UMK dan Kementerian Perdagangan) dalam

merealisasikan IUMK; (ii) Lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi IUMK dan

memberikan pemahaman pentingnya IUMK layaknya KTP yaitu sebagai identitas para

pelaku UMK; (iii) Menanamkan kembali semangat dan keaktifan para pelaku UMK untuk

bersama menyukseskan capaian IUMK; (iv) Evaluasi secara periodik dan melaporkannya

terkait hambatan/kendala pelaksanaan capaian IUMK.

b. Kementerian Dalam Negeri harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (i)

Penegasan tugas dan komitmen Nota Kesepahaman 3 Menteri (Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Koperasi dan UMK dan Kementerian Perdagangan) dalam

merealisasikan IUMK; (ii) Mendorong PATEN di seluruh Indonesia untuk melayani

penerbitan IUMK; (iii) Inventarisasi capaian penerbitan Peraturan Bupati/Walikota

mengenai pendelegasian wewenang IUMK; (iv) Mendorong seluruh Bupati/Walikota

dalam pendelegasian wewenang IUMK dan menegur Bupati/Walikota yang sudah

mengeluarkan Perbub/Perwali namun belum ada realisasi IUMK; (v) Melakukan evaluasi

dan langkah-langkah penyelesaian terkait keterbatasan sarana, prasarana, kualitas SDM

dan anggaran dalam pelaksanaan IUMK;

c. Kementerian Perdagangan harus secara tegas menyatakan bahwa IUMK sama dengan

SIUP sehingga para pelaku UMK tidak merasa kerepotan untuk memenuhi kedua

perizinan tersebut dan dapat lebih merasakan manfaat IUMK.


47

d. Bank BRI selaku Bank yang menerbitkan kartu IUMK harus berkomitmen penuh dalam

mengakomodir penerbitan IUMK mengingat realisasi hingga bulan Desember 2017

masih rendah yakni 25.670 kartu dari 268.561 IUMK yang telah terbit;

e. Diharapkan adanya perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

mengingat bahwa Perpres tersebut masih terdapat tumpeng tindih terhadap peraturan

lainnya dan dari hasil implementasi selama kurang lebih 3 tahun masih belum ada hasil

yang signifikan;

f. Adanya gagasan untuk menerapkan online system guna mempermudah para pelaku

UMK.


IKU : Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, rekomendasi kebijakan

yang diusulkan sebagai pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam koordinasi Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKMdan ditindaklanjuti yaitu

sebanyak 8 rekomendasi pengendalian atau sebesar 100% dari rencana. Adapun rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2017, sebagai berikut :

1. Rekomendasi terkait konsolidasi data industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi KreatifNomor 10

Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pendanaan Awal Rintisan

Usaha Bisnis (start-up) dan menyusun skema KUR Ekonomi Kreatif sebagai salah satu

alternatif pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu

dimonitor efektifitasnya sehingga skema tersebut benar-benar sesuai dengan

kebutuhan usaha ekonomi kreatif.

2. Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan


48

a. Monev Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan masih menghadapi permasalahan dalam

aspek implementasi kebijakan dan program di lapangan. Pembangunan ekonomi desa

dan kawasan perdesaan belum banyak diarahkan pada upaya penciptaan nilai tambah

potensi dan komoditas lokal desa. Selain itu pola pendampingan yang dilaksanakan pada

umumnya masih bersifat administratif.


Teridentifikasinya pendekatan inovatif dalam implementasi program pendampingan

dan penciptaan nilai tambah potensi dan komoditas lokal perdesaan berbasis best

pratices lapangan:

Pengolahan komoditas berbasis BUMDes Bersama (best practices Desa Margaluyu,

Pangalengan, Kabupaten Bandung)

Pengembangan kemitraan BUMDes Bersama-Industri (best practices BUMDes

Bersama Leles, Kabupaten Garut)

Pendampingan wirausaha desa (best practices dari pola pemberdayaan Pasar

Papringan oleh Spedagi Movement, Kabupaten Temanggung)


Berkembangnya pendekatan inovatif dalam proses perencanaan partisipatif dan

pendampingan masyarakat desa serta tersedianya referensi pengelolaan dan nilai

tambah potensi dan komoditas lokal desa.

b. Monev Kota Kreatif Solo

Masih sangat beragamnya definisi kota kreatif, baik karena keterbatasan referensi

maupun visi, sehingga kota Solo belum menemukan format yang ideal. Belum adanya

panduan dan arahan yang jelas untuk mendefinisikan kebutuhan pencitraan (branding)

kota yang dapat digunakan secara operasional sebagai rujukan dalam pengembangan

kota.


- Surat Rekomendasi Kota Surakarta sebagai nominasi jejaring Kota Kreatif Dunia

UNESCO

- Laporan Monev


49


Masuknya Solo sebagai bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO.

c. Monev STP/ Technopark Banyumulek, NTB

Konsep kelembagaan Technopark yang belum jelas, membuat keberadaan

Agroeduwisata Technopark Banyumulek seperti jalan ditempat. Perlu segera ditetapkan

konsep master plan agar tata kelola kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan

kewenangannya. Masih terdapat perbedaan pandangan di lapangan mengenai arah

pengembangan kawasan Agroeduwisata dan Technopark. Satu sisi, pengembangan

Agroeduwisata masuk dalam Technopark, dan disatu sisi pengembangan Technopark

masuk dalam Agroeduwisata.


Teridentifikasinya hambatan utama dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan

Agroeduwisata dan Technopark Banyumulek, meliputi:

• Skema kelembagaan pengelola kawasan yang belum jelas;

• Lemahnya sinergi pemerintah daerah dengan K/L, akademisi, dan industri/asosiasi;

• Minimnya stimulus pendanaan dalam pengembangan kawasan (sangat tergantung

pada APBN dan APBD).


Pengembangan kawasan Technopark Banyumulek diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya

saing melalui inovasi teknologi. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah,

khususnya BAPPEDA dalam menentukan arah kebijakan master plan dalam

pembentukan tata kelola kelembagaan Agroeduwisata Technopark Banyumulek yang

kuat dan independen.

3. Rekomendasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti.

Pengendalian kebijakaan pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan monitoring

atas regulasi terkait inkubator wirausaha. Pada tahun 2016 telah dilakukan pendataan

dan pemetaan jenis inkubator wirausaha. Berdasarkan data awal dari AIBI (Asosiasi


50

Inkubator Bisnis Indonesia) yang telah diolah, pada Oktober 2016 terdapat 94 inkubator

wirausaha, baik yang ada dikelola oleh Kampus, Pemerintah Daerah,

Kementerian/Lembaga, maupun Swasta.

Dalam proses pengendalian kebijakan inkubator wirausaha sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, sudah

dilakukan beberapa kunjungan lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan inkubator

wirausaha dan tempat (place) kegiatannya.

Dari hasil kunjungan lapangan tersebut didapatkan beberapa permasalahan

diantaranya:

Belum adanya standarisasi inkubator wirausaha,

Belum adanya rekomendasi informasi inkubator wirausaha dari pemerintah untuk

meningkatkan kepercayaan tenant.

Kelembagaan inkubator wirausaha masih banyak yang belum bagus.

Output/ Hasil Koordinasi:

Hasil pengendalian kebijakan melalui koordinasi, diantaranya adalah kunjungan

lapangan dan monev yang telah dilakukan adalah di Universitas Airlangga, ITB, UNS,

Universitas Udayana, termasuk audiensi

dengan Tenaga Ahli Inkubator Wirausaha.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut,

diperlukan pemeringkatan inkubator

wirausaha. Hal ini diharapkan dapat

dikoordinasikan dengan Badan Ekonomi

Kreatif. Pengendalian kebijakan Inkubator

Wirausaha terkait usulan mekanisme pemeringkatan/akreditasi inkubator wirausaha di

Indonesia adalah :

Updating pendataan dan pemetaan inkubator wirausaha;

Pembahasan pemeringkatan Inkubator wirausaha dengan stakeholders (Kemenkop

UKM, BPPT, Kemenristek Dikti, Perwakilan Perguruan Tingg yang mempunyai

inkubator wirausaha dan AIBI);


51

Penyusunan regulasi/kebijakan pemeringkatan inkubator;

Pembentukan unit Pemeringkat Inkubator.

Outcome/Dampak yang diharapkan:

Dampak yang diharapkan dari Pengendalian pelaksanaan kebijakan adalah implementasi

kebijakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha dapat

berjalan dengan baik, dan diharapkan derivatif dari regulasi tersebut dapat

menghasilkan peraturan terkait pemeringkatan inkubator wirausaha, sehingga

kedepannya inkubator wirausaha dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam

penciptaan wirausaha baru.

4. Rekomendasi kebijakan peningkatan Pemasaran Produk UMKM dalam Platform e-Commerce di Indonesia Melihat besarnya pengguna internet di Indonesia, banyak pengusaha yang

menyebarkan usahanya menggunakan media sosial ataupun platform perdagangan

dunia maya (e-commerce). Namun demikian, diindikasi sebagian besar dari pelaku e-

commerce di Indonesia adalah perantara (trader).

Pelaku UMKM yang bergabung dengan platform e-commerce di Indonesia masih di

bawah 8% dari total pasar e-commerce dimana sisanya adalah pengepul barang atau

trader yang menjual barang yang bahkan berasal dari produsen besar di luar negeri

seperti RRT yang memang dikenal memiliki bermacam produk dengan kualitas dan

harga yang kompetitif. Hal tersebut tentu saja akan lebih menguntungkan negara yang

memproduksi barang tersebut, dan sangat disayangkan apabila pasar e-commerce di

Indonesia lebih banyak didominasi oleh pihak luar mengingat sekitar 99% pelaku usaha

di Indonesia berada pada tingkat usaha mikro, kecil dan menengah.


a. Menambahkan pilar terkait produk IKM lokal pada Road Map e-Commerce 2017-

2018, serta mendorong keberpihakan platform/online marketplace untuk

memberikan ruang bagi produk UMKM lokal serta mengedukasi UMKM untuk Go

Online.

b. Standarisasi dan klasifikasi produk-produk IKM diharapkan dapat digunakan oleh K/L

lain sehingga dalam penyusunan kebijakan terkait produk IKM saling bersinergi.


52

c. Pembatasan produk impor pada platform/online marketplace akan sulit dilakukan

oleh pemerintah, utamanya hal ini berkaitan dengan negara mitra FTA.

FGD PeningkatanPemasaranProduk UMKM dalam Platform e-Commerce di Indonesia Bali, 16 Nopember 2017

5. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Koperasi sebagai Penyalur Kredit

UsahaRakyat (KUR)

Peningkatan daya saing koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha

yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun

diluar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dukungan kemudahan

untuk memperoleh permodalan. Kerjasama antar koperasi, dan antara koperasi dengan

BUMN dan usaha swasta lainnya sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata

untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang

dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan

kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan.


Dalam rangka memonitor perkembangan koperasi di daerah, khususnya koperasi

sebagai penyalur KUR, maka kami telah Rapat Koordinasi terkait hal tersebut, dengan

pihak-pihak terkait di daerah utamanya dengan Kospin Jasa, Pekalongan, dan bersama

ini kami sampaikan laporannya sebagai berikut:


53

Sejauh ini Kospin Jasa baru dapat menyalurkan KUR kepada 3 nasabah saja padahal

peminatnya cukup banyak, itupun dianggap sebagai pilot project, karena dalam

menyalurkan KUR, Kospin Jasa perlu membangun dan memperkuat sistem. Sistem

Informasi SIKP dan SID yang terintegrasi dengan BI terlebih dahulu. Untuk itu,

diperlukan kehati-hatian dan persiapan yang matang terlebih dahulu.

Salah satu anggota Kospin Jasa yang telah menerima KUR sebesar Rp 15 juta,

menyatakan bahwa, kredit tersebut sangat bermanfaat untuk dijadikan modal dalam

meningkatkan usahanya di bisnis batik.

Adapun hambatan Kospin Jasa dalam menyalurkan KUR utamanya adalah karena

perlunya koperasi membangun online system yang terintegrasi dengan BI, dimana

biayanya cukup mahal. Sedangkan beberapa hambatan lainnya dalam

pengembangan koperasi secara umum antara lain menyangkut: (i) daya saing

utamanya terhadap bank; (ii) belum adanya LPS yang menjamin simpanan anggota;

(iii) adanya perbedaan perlakuan dari pemerintah antara koperasi dan bank.

Terkait dengan koperasi syariah, saat ini masih terdapat koperasi konvensional yang

juga menjalankan koperasi syariah dalam satu naungan sebagaimana halnya bank,

padahal berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian KUKM tidak

diperbolehkan dengan alasan aset yang dipinjamkan juga berasal dari usaha

konvensional dimana secara hukum syariah diharamkan.

Terkait dengan pengawasan koperasi, sejauh ini nampak masih lemah, hal tersebut

dibuktikan dengan cukup banyaknya koperasi yang non aktif, tidak

menyelenggarakan RAT sebagaimana yang dipersyaratkan, dan penipuan yang

berkedok koperasi.


Mendorong peningkatan SDM koperasi untuk diberikan sertifikasi yang bukan hanya

untuk kepala cabang namun untuk seluruh pegawai koperasi, dan mendorong akses

permodalan koperasi kepada lembaga pembiayaan non bank, misalnya LPDB.

KUR hendaknya diperuntukkan pula bagi pengembangan koperasi-koperasi

pedesaan (KUD) dan koperasi pertanian.


54

Perlu diwujudkan segera Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi setelah

disahkannya RUU Perkoperasian.

Perlu adanya subsidi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (online system)

yang terintegrasi dengan BI, utamanya bagi koperasi penyalur KUR;

Sistem pengawasan koperasi harus ditingkatkan, Kementerian Koperasi dan UKM perlu

melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pengawasan.

6. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Koperasi sebagai Penyalur PembiayaanUltra Mikro (UMI) Pembiayaan UMI merupakan kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan yang kami anggap perlu dibantu untuk diinformasikan kepada masyarakat

utamanya kepada koperasi dan pelaku UMK, yang mungkin belum banyak diketahui.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk Koperasi yang merasa kesulitan

sebagai penyalur KUR dapat mencoba menjadi penyalur pembiayaan UMI.Pembiayaan

UMI dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha Mikro untuk mendapatkan kredit dengan

persyaratan yang tidak terlalu memberatkan.


Pembiayaan UMI bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah

bagi usaha mikro sehingga dapat menambah jumlah wirausahawan baru yang

terfasilitasi kredit program dan meningkatkan nilai keekonomian debitur (PMK Nomor

22/PMK.05/2017). Program pembiayaan UMI adalah komplementer dari program KUR

dengan skema pembiayaan seperti Grameen Bank. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

bertindak sebagai Coordinated Fund dan menyalurkan pembiayaan UMI kepada debitur

melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui lembaga linkage. Plafond pembiayaan UMI s.d. Rp 10 Juta dengan

profil end user adalah Group Lending bagi usaha pemula (start up) sedangkan Individual

Lending bagi usaha mikro yang memiliki potensi bisa berkembang. Terdapat

pendampingan dan pemberdayaan nasabah (usaha mikro) oleh LKBB dan Pemerintah

Daerah.



55

Sumber dana pembiayaan UMI berasal dari APBN dengan lembaga penyalur adalah

LKBB (Executing) dan Channeling With Recourse melalui Lembaga Linkage meliputi LKM,

lembaga perkreditan yang diakui hukum adat, dan Koperasi. Nilai pembiayaan UMI

untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.5 Triliun dan pada tahun 2018 direncanakan

meningkat menjadi Rp 15 Triliun. Adapun sistem pembiayaan UMI akan diintegrasikan

dengan data KUR agar tidak terjadi tumpang tindih nasabah/end user.

7. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan pengupahan

Diterbitkannya PP 78/2015 tentang pengupahan merupakan bukti kehadiran negara

dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum

dengan sistem formula. Hal ini disatu sisi meningkatkan kesejahteraan buruh, dan disisi

lain akan memberikan kepastian kepada pengusaha dalam berusaha. Alasan penting

lainnya yang mendorong kebijakan soal pengupahan adalah untuk menjamin kepastian

dan perlindungan terhadap sistem pengupahan yang menyeluruh. Penetapan UMP

Tahun 2017, dari 34 Provinsi yang menetapkan UMP tersebut, sebanyak 29 Provinsi

menetapkan UMP sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan

sejak ditetapkannya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Kementerian

Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan 5 peraturan, (1) Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya Keagamaan bagi

Pekerja/Buruh di Perusahaan; (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 tahun 2016

tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel; (3) Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan No 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi

Administratif Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

(4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup

Layak dan (5) Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Untuk itu

diperlukan rekomendasi pengendalian terhadap implementasi kebijakan pengupahan

agar seluruh provinsi dapat menetapkan UMP sesuai dengan PP 78/2015 dan

mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan segera merampungkan 1 Permenaker

turunan dari PP No.78 Tahun 2015 yang belum dikeluarkan yaitu terkait Upah Minimum

Sektoral.


56

Output/Hasil Pengendalian:

Rekomendasi pengendalian untuk mendorong Pemerintah Provinsi dapat menetapkan

UMP sesuai PP 78/2015 dan mempercepat koordinasi dengan stakeholder, terkait

adanya perbedaan besaran KHL di setiap Kabupaten/Kota yang menjadi isu penting

dalam penyusunan aturan terkait Upah Minimum Sektoral.


Dengan seluruh provinsi telah menetapkan UMP sesuai dengan PP Nomor 78 tahun

2015 tentang Pengupaha, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi buruh di

seluruh Indonesia dan memberikan kepastian berusaha bagi para pengusaha. Demikian

juga dengan mempercepat penyelesaian Upah Minimum Sektoral, dapat segera

mendorong percepatan investasi dan industri di kawasan kawasan tertentu yang

menjadi prioritas program pemerintah.

Rapat Pengupahan

8. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menurut riset Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Skills

and Training in The Automotive Industry : Towards Improved Productivity And Greater

Fairness (2017), pertumbuhan industri yang lamban di Indonesia kemungkinan

disebabkan oleh pendekatan pemerintah yang rigid terhadap penyebaran teknisi asing

(TKA). Dibandingkan dengan negara Thailand konsultan asing mempunyai peran penting

dalam membantu mengadaptasi teknologi Jepang pada industri otomotif Thailand. Hal


57

ini disebabkan karena kebijakan Thailand dalam pekerjaan orang asing di perusahaan

sudah lebih liberal. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan peraturan baru

yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 16/2015 tentang tata cara penggunaan tenaga

kerja asing dan telah melakukan revisi terhadap peraturan tersebut dengan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan 35/2015 dengan melakukan beberapa perbaikan yang

menghambat masuknya TKA ke Indonesia, namun dilapangan masih banyak ditemukan

oleh calon TKA atau perusahaan Pengguna TKA mengeluhkan ridgidnya urusan perizinan

untuk mendapatkan RPTKA dan IMTA. Untuk itu diperlukan rekomendasi hasil

pengendalian penyederhanaan perizinan penggunaan TKA, khususnya untuk

mendudkung program program strategis pemerintah seperti, pemenuhan talent-talent

digital untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Output/Hasil Pengendalian:

Rekomendasi penyederhanaan perizinan bagi TKA untuk masuk bekerja di Indonesia,

khususnya untuk mendukung program prioritas Pemerintah seperti pemenuhan talent

talent Ekonomi Digital.


Dengan kebijakan kemudahan perizinan bagi TKA ini diharapkan dapat menjadi stimulus

bagi percepatan perkembangan industri di Indonesia, khususnya terkait program

prioritas seperti untuk mendorong perkembangan Ekonomi Digital. Tumbuhnya industri

dan ekonomi digital pada akhirnya diharapkan akan mendorong investasi dan

terbukanya lapangan pekerjaan baru.

3.3 Hambatan dan Tindaklanjut Capaian Kinerja

Dengan mengacu capaian kinerja Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM yang dilihat dari ketercapaian indikator kinerja utama. Deputi Bidang

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM telah berhasil mengkoordinasikan dan

melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi yang mendukung

pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selama tahun

2017 terdapat beberapa kegiatan yang dikoordinasikan belum dapat diselesaikan, karena


58

terdapat beberapa kendala. Sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun yang

akan datang, disampaikan kendala atau permasalahan dan tindak lanjut yang perlu

dilaksanakan.

3.3.1 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. Rekomendasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (RPerpres Rindekraf) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Induk Pengembangan

Ekonomi Kreatif (RPerpres Rindekraf), terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- RPerpres Rindekraf telah disampaikan ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi.

Namun, masih diperlukan komitmen dari K/L terkait dalam mendukung dan

melakukan pembahasan RPerpres tersebut, terutama K/L teknis seperti Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, dan lainnya.

- Substansi RPerpres Rindekraf masih perlu dibahas lebih lanjut, terutama beberapa

hal yang terdapat dalam lampiran RPerpres, yang berisi strategi.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam merumuskan rekomendasi RPerpres

Rindekraf, yaitu melakukan pembahasan secara intensif dengan K/L terkait untuk

memperdalam substansi Perpres dan komitmen bersama.

2. Rekomendasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map

e-Commerce) Dalam penyusunan rekomendasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik (Road Map e-Commerce), terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- Pemahaman dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital

dan e-commerce antar instansi Pemerintah tidak sama, sehingga diperlukan upaya

untuk menyamakan persepsi dan merubah pola pikir pengambil kebijakan, dari

sebelumnya regulator menjadi sebagai developer/enabler bagi berkembangnya

ekonomi digital di Indonesia.

- Belum terdapat strategi besar dalam pengembangan e-commerce dan ekonomi

digital.


59

- Ekosistem ekonomi digital Indonesia masih perlu dibangun, seperti masih terdapat

beberapa kendala terkait infrastruktur, talent, pendanaan, dan lainnya.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah mempercepat kelembagaan Pokja melalui

surat keputusan Ketua Dewan Pengarah Peta Jalan SPNBE, sehingga K/L yang terkait

segera menindaklanjuti apa yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Rapat Koordinasi/Pembahasan Tingkat Eselon II terkait Pembiayaan Ekonomi Kreatif (Pembiayaan Industri Kreatif dan Ekonomi Digital) Dalam penyusunan rekomendasi Skema Pembiayaan Ekonomi Kreatif, terdapat

beberapa kendala sebagai berikut:

- Penyaluran KUR bekerjasama dengan platform/marketplace masih perlu dibahas.

- Perbankan tidak sepenuhnya dapat membiayai pengembangan binsis industri

kreatif dan digital, karena karakteristiknya yang unbankable. Pengembangan

financial technology dapat menjadi peluang dalam memberikan pembiayaan bagi

industri yang unbankable.

- Pembahasan insentif bagi Perusahaan Modal Ventrua dan angel investor yang

mendanai start-up hingga saat ini masih dalam pembahasan di Kemenkeu.

Terdapat diskusi terkait ruang lingkup dan skema yang akan diberikan.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam upaya merumuskan kebijakan terkait

skema pembiayaan bagi industri kreatif dan ekonomi digital, yaitu :

- Pembahasan dan perumusan skema KUR : Penyusunan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan dan Pengawasan KUR di sektor ekonomi kreatif dan digital dengan

mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang

Pedoman Pelaksanaan KUR;

- Pembahasan dan perumusan skema insentif perpajakan bagi Modal Ventura:

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan terkait Insentif bagi Perusahaan Modal

Ventura yang memberikan modal kepada start-up;

Pembahasan dan perumusan skema Intellectual Property Right Financing dengan

Bekraf dan OJK.


60

3.3.2 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1. Rekomendasi Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan

Dalam proses penyusunan Rekomendasi Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kawasan Perdesaan dihadapi kendala sebagai berikut:

Masih minimnya pelibatan Kemenko Perekonomian dan K/L dibawah koordinasi

Kemenko Perekonomian sehingga upaya pengembangan Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional (KPPN) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, belum optimal.

Belum tuntasnya seluruh dokumen perencanaan pembangunan Kawasan perdesaan

(RPKP) yang menjadi prioritas nasional menyebabkan percepatan pembangunan

Kawasan perdesaan terkendala.

Tindak Lanjut

Mendorong dukungan dan sinergi K/L terkaitdan dunia usaha dalam pembangunan

Kawasan perdesaan mengacu kepada rekomendasi strategi peningkatan daya saing

ekonomi kawasan perdesaan yang telah disusun.

Mendorong rekomendasi strategi peningkatan daya saing ekonomi kawasan

perdesaan dalam proses penyelesaian dokumen RPKP

2. Rekomendasi strategi pengembangan produk unggulan lokal daerah

Dalam proses penyusunan Rekomendasi Strategi pengembangan produk unggulan lokal

daerah Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan dihadapi kendala sebagai

berikut:

Pengembangan model dan tata kelola BUMP/BUMR melalui pengembangan

korporasi petani pada umumnya masih dalam skala pilot project.

Belum optimalnya sinergi dengan K/L terkait dalam pengembangan model dan tata

kelola pengembangan BUMDes

Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan K/L terkait dalam perumusan model

kelembagaan dan tata kelola pengembangan BUMR/BUMP/BUMDes


61

3. Rekomendasi Pengembangan Kota Kreatif

Belum teridentifikasinya konsep ideal yang menjadi konsolidasi berbagi pihak,

beberapa K/L memerlukan payung kebijakan sebagai dasar untuk penganggaran

program kegiatan terkait Kota Kreatif.

Perlu stakeholder mapping yang “mengunci” pembagian peran minimum dalam

mainstreaming pengembangan Kota Kreatif sebagai bagian dalam upaya

perwujudan pembangunan kota yang berkelanjutan, termasuk penguatan amanat

pengembangan kota kreatif sebagai bagian utama pilar pengembangan perkotaan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode

berikutnya.

Tindak Lanjut

Perlu dibentuk adanya Tim Koordinasi Teknis yang dapat secara intensif melakukan

identifikasi pembagian peran termasuk melakukan evaluasi serta memastikan masing-

masing pilar pengembangan kota kreatif berjalan dengan ideal dan sejalan dengan

agenda pembangunan perkotaan secara luas.

4. Peraturan Presiden No. 106/2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi

Minimnya pelibatan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menyebabkan terjadinya gap dalam substansi Perpres termasuk rendahnya pelibatan

K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya memberikan masukan, dan

tidak berperan sebagai Koordinator penyusunan Perpres No 106/2017 tentang KST,

sehingga aspek-aspek terkait pengembangan daya saing ekonomi belum

terakomodasi secara optimal.

Tindak Lanjut

Dalam implementasi Perpres perlu pelibatan peran Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian terutama dalam konteks peningkatan daya saing ekonomi kawasan

melalui peran KST.


62

3.3.3 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Secara Umum, dalam pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

memiliki kendala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergi program pemerintah, perguruantinggi, swasta, serta semua

stakeholders dalam mengembangkan wirausaha, yaitu belum saling mendukung dan

sustainable;

2. Keterbatasan anggaran karena adanya pemotongan anggaran;

3. Pending matters beberapa isu diantaranya RUU Kewirausahaan Nasional dimana

draft masih akan dibahas di DPR;

4. Belum adanya peta sebaran potensi lokal dan pengembangan wirausaha

berdasarkan sektor dan wilayah;

5. Kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup inkubator wirausaha dan kapabilitas

serta kapasitas pengelolaan inkubator wirausaha yang masih rendah;

6. Belum adanya database kewirausahaan nasional dan inkubator wirausaha yang

saling terintegrasi;

7. Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait pengembangan kewirausahaan;

8. Belum adanya landasan hukum dan kebijakan dalam pengembangan kewirausahaan.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, perguruan tinggi,

swasta, serta semua stakeholders dalam mengembangkan wirausaha, yaitu belum

saling mendukung dan sustainable;

2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran;

3. Monitoring progres RUU Kewirausahaan Nasionaldimana draft masih akan dibahas

di DPR;

4. Penyusunan peta sebaran potensi lokal dan pengembangan wirausaha berdasarkan

sektor dan wilayah;

5. Peningkatan kapabilitas serta kapasitas pengelolaan inkubator wirausaha;

6. Penyusunan database kewirausahaan nasional dan inkubator wirausaha yang saling

terintegrasi;


63

7. Peningkatan sosialisasi dan promosi terkait pengembangan kewirausahaan;

Penyusunan kebijakan dalam pengembangan kewirausahaan yang mendukung

ekosistem kewirausahaan.

Output Kendala (Eksternal)

Tindak Lanjut (Rencana Aksi)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa.

Iklim berusaha yang belum kondusif,

Keterbatasan informasi dan akses pasar,

Rendahnya produktivitas (teknologi rendah),

Keterbatasan permodalan,

Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan swasta melalui program Community Development (ComDev.).

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan

Rendahnya penyerapan teknologi yang berpengaruh pada kemampuan (abilities) berwirausaha ynag dapat dilihat dari rendahnya nilai technology absorption,

Rendahnya aspirasi (aspirations) untuk tumbuh yang disebabkan rendahnya tingkat internasionalisasi/ ekspor,

Belum optimalnya proses naik kelas/scalling up yang dapat dilihat dari rendahnya nilai high growth dan nilai internalization,

Dinamika dan ukuran pasar Indonesia yang besar namun peluang ini belum ‘tertangkap’ oleh wirausaha.

Menyusun strategi nasional pengembangan kewirausahaan dengan memperhatikan proses bisnis kewirausahaan dan ekosistem kewirausahaan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan

Belum adanya standarisasi inkubator wirausaha,

Belum adanya rekomendasi informasi inkubator wirausaha dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan tenant.

Kelembagaan inkubator wirausaha masih banyak yang belum bagus.

Updating pendataan dan pemetaan inkubator wirausaha;

Pembahasan pemeringkatan Inkubator wirausaha dengan stakeholders (Kemenkop UKM, BPPT, Kemenristek Dikti, Perwakilan Perguruan Tinggi yang mempunyai inkubator wirausaha dan AIBI);

Penyusunan regulasi/kebijakan pemeringkatan inkubator;

Pembentukan unit Pemeringkat Inkubator.


64

3.3.4 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Secara Umum, dalam pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM memiliki kendala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergi program pemerintah, perguruan tinggi, swasta, serta semua

stakeholders dalam mengembangkan koperasi dan UMKM, yaitu belum saling

mendukung dan sustainable;

2. Keterbatasan anggaran karena adanya pemotongan anggaran;

3. Pending matters beberapa isu diantaranya Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK),

Sinergitas Program K/L UMKM Go Online, Peningkatan Daya Saing UMKM pada

platform e-commerce, Pengembangan Bisnis Agregator Konsolidator bagi UMKM

dan Pengembangan Koperasi;

4. Belum adanya peta sebaran komoditas lokal yang potensial untuk bertranformasi

menjadi UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian tiap wilayah di Indonesia;

5. Belum adanya database sejumlah dan sebaran UMKM dan Koperasi di Indonesia

yang tervalidasi;

6. Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait pengembangan Koperasi dan UMKM;

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, perguruan tinggi,

swasta, serta semua stakeholders dalam mengembangkan koperasi dan UMKM

untuk saling mendukung, berintergerasi dan berkelanjutan;

2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran;

3. Perencanaan strategi dan monitoring progres beberapa isu diantaranya Perizinan

Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Sinergitas Program K/L UMKM Go Online,

Peningkatan Daya Saing UMKM pada platform e-commerce, Pengembangan Bisnis

Agregator Konsolidator bagi UMKM dan Pengembangan Koperasi;

4. Penyusunan peta sebaran komoditas lokal yang potensial untuk bertransformasi

menjadi UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian tiap wilayah di Indonesia;


65

5. Penyusunan database jumlah dan sebaran UMKM dan Koperasi di Indonesia yang

tervalidasi;

6. Peningkatan sosialisasi dan promosi terkait pengembangan koperasi dan UMKM;

Output Kendala Tindak Lanjut (Rencana Aksi)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis Teknologi

Overlapping lokasi dan sasaran program UMKM Go Online pada Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan program UMKM Go Online belum disertai dengan pembinaan terhadap pelaku UMKM

Melaksanakan rapat koordinasi teknis sinergi program UMKM Go Online antar PIC Kementerian/Lembaga

Melaksanakan pemetaan kegiatan pelaksanaan program UMKM Go Online Kementerian/Lembaga agar tidak overlapping

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan UKM berbasis Teknologi

Produk-produk IKM/UMKM belum terstandarisasi dan terklasifikasi secara baku

Rendahnya keterlibatan pemasaran produk UMKM pada platform e-Commerce di Indonesia

Pembahasan standarisasi dan klasifikasi produk-produk IKM yang dapat digunakan oleh K/L lain sehingga dalam penyusunan kebijakan terkait produk IKM saling bersinergi

Mendorong keberpihakan platform/online marketplace untuk memberikan ruang bagi produk UMKM lokal serta mengedukasi UMKM untuk Go Online.

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pelaku UMKM belum menyadari sense of urgency melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya, serta melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sederhana

Belum sadarnya pelaku UMKM pada pentingnya standarisasi produk untuk dapat meningkatkan daya saing

Keterbatasan kemampuan UMKM untuk mendapatkan pasar dan memenuhi kuantitas produksi serta konsistensi standarisasi

Bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan Skala UMKM melalui Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan

Membuat skema rantai nilai UMKM disertai dengan peran K/L yang bertanggungjawab

Pengembangan bisnis agregator yang diharapkan dapat meningkatkan akses pasar UMKM

FGD lanjutan untuk mendalami permasalahan


66

Output Kendala Tindak Lanjut (Rencana Aksi)

produk

RUU Perkoperasian yang baru, mengakomodir koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjutnya serta belum adanya pemahaman permasalahan yang akan dihadapi terkait penerapan prinsip ekonomi syariah tersebut

terkait koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah terutama dalam masalah sertifikasi DPS dan manajer Koperasi Syariah/BMT.

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rendahnya capaian Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Rendahnya keterlibatan Koperasi sebagai penyalur KUR dan rendahnya sistem pengawasannya

Masyarakat belum mengetahui secara luas mengenai program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Usulan revisi IUMK dan rencana menerapkan online system guna mempermudah para pelaku UMK.

Meningkatkan system pengawasan koperasi.

Mendorong Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk melakukan sosialisai secara luas.

3.3.5 Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan

1. Rekomendasi kebijakan penyusunan struktur biaya penempatan TKI

Kendala dan Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan struktur biaya penempatan TKI

adalah antara lain sebagai berikut:

Pengaturan Komponen Pelatihan Kerja, Pasport, dan Check-Up Kesehatan dalam

RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibebankan CTKI dan TKI

Luar Negeri sudah dihapus dan diserahkan kepada ketetapan K/L terkait;

Peran regulator dan operator yang belum jelas didalam penanganan TKI di Luar

Negeri termasuk Pengawasan kepada PPTKIS di lapangan; dan

Masih banyak terjadi penempatan TKI perorangan, walaupun telah ada Permenaker

No.260/2015 tentang penghentian penempatan TKI ke 19 negara tujuan Timur

Tengah.


67

TindakLanjut:

Tindaklanjut yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian

Ketenagakerjaan terkait percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Permenaker

turunan UU 18/2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia

2. Rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan

pendidikan dan pelatihan vokasi adalah tidak terdapat Link And Match antara

kebutuhan dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang meliputi:

51,5% under-qualified; 40% well-qualified matched; dan 8,5% over-qualified;

Kurikulum/Materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri;

Masih banyak terdapat peralatan praktek yang tidak layak di SMK dan BLK;

Masih rendahnya kualitas guru dan instruktur;

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi;

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut yang akan dilakukakan adalah antara lain sebagai berikut:

Menciptakan sekolah pilot project implementasi kebijakan buku vokasi pada SMK

dengan jurusan yang sejalan dengan 5 fokus sektor pengerak perekonomian;

Menyusun guideline bagi K/L&Swasta untuk menjalankan kebijakan pengembangan

vokasi di Indonesia; dan

Membuat Online Job Platform untuk memberikan informasi jenis pekerjaan yang

dibutuhkan.

3. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan pengupahan


Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum ditetapkan 1 turunan Permenaker

dari turunan PP No.78 Tahun 2015 mengenai Upah Minimum Sektoral (UMS). Terkait hal

ini, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih melakukan koordinasi dengan


68

stakeholder, hal ini mengingat jumlah KHL yang berbeda-beda di setiap

Kabupaten/Kota berbeda-beda.

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut terkait permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Melakukan koordinasi untuk mempercepat 1 Permenaker yang belum diterbitkan;

Koordinasi pelaksanaan UMP 2018; dan

Telah dilaksanakan FGD PP 78/2015 tentang pengupahan terhadap implementasi

dan kendalanya di Tangerang –Banten.

4. Rekomendasi pengendalian implementasi kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing

Kendala dan Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian implementasi kebijakan

penggunaan Tenaga Kerja Asing terutama tentang pengawasan izin Tenaga Kerja

Asing (IMTA dan KITAS) adalah sebagai berikut:

Masih ditemukan kesulitan/kendala IMTA dan KITAS dilapangan;

Diduga banyak TKA Tiongkok bekerja Ilegal dengan Visa Izin Tinggal Kunjungan;

Pelaksanaan Pengawasan TKA di lapangan yang masih lemah;

Persyaratan yang terlalu banyak yaitu antara lain (i) Untuk persyaratan TKA baru

yang akan bekerja di Indonesia perlu ada memenuhi 4 prosedur dengan 35

persyaratan; dan (ii) Untuk persyaratan TKA yang akan memperpanjang izin bekerja

di Indonesia perlu ada memenuhi 4 prosedur dengan 38 persyaratan; dan

TKA tidak dapat diperkenankan bekerja pada 2 atau lebih jabatan.

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut terkait permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Melakukan penguatan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen

Imigrasi dalam rangka penguatan online system;

Memperketat pengawasan dalam penerbitan IMTA & KITAS;

Menyederhanaan persyaratan dengan mengurangi menjadi hanya 20 persyaratan;


69

Melakukan revisi Permenaker 16/2015 Pasal 41 dengan menambahkan aturan

memperbolehkan TKA merangkap jabatan;

Melakukan revisi terhadap aturan rekomendasi teknis di K/L teknis agar sejalan

dengan Permenaker 16/2015.

3.4. Realisasi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UKM, Koordinator Bidang Perekonomian mendapat Pagu Anggaran sebesar

Rp. 23,362,040,000,- dan realisasi sebesar Rp.20,893,865,932,- atau terserap sebesar 89.44%.

Realisasi Anggaran secara selektif dan efisien telah dapat mendukung pelaksanakan tugas dan

fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang ditargetkan, dan indikator

kinerja yang terukur telah dapat diwujudkan dengan baik. Bila dirinci per kegiatan yang

mendukung pencapaian output, realisasi anggaran tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Program Pagu

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) %

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM)

23,362,040,000 20,893,865,932

89,44

Jenis Kegiatan Sasaran Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional

2,350,000,000 2,290,234,633 97.46%

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan

1,950,000,000 1,914,781,327 98.19%

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha

1,900,000,000 1,820,665,196 95.82%


70

Program Pagu

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) %

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2,095,000,000 2,061,337,801 98.39%

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi

1,255,000,000 1,237,624,562 98.62%

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan

3,962,040,000 3,911,616,835 98.73%

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016, mengalami penurunan dalam hal

penyerapan anggaran dimana pada tahun 2016, penyerapan anggaran Deputi IV adalah sebesar

99.38%, dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 89.44%. Perbandingan

lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dengan Tahun Anggaran 2016

Program Realisasi Anggaran

2017 2016

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM)

89.44 99.38

Jenis Kegiatan Sasaran Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional

97.46% 81.1%

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan

98.19% 71.1%

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha

95.82% 78.1%

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 98.39% 77.9%

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi

98.62% 66.6%

Tambahan Dana SPNBE Terwujudnya koordinasi ekonomi digital

77.74% -


71

Penurunan realisasi anggaran dibanding tahun 2016 dipengaruhi oleh adanya tambahan dana

untuk mendukung tugas tambahan implementasi Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2017.

Pagu tambahan yang datang pada Bulan Agustus 2017 tidak dapat secara maksimal

direalisasikan kerena keterbatasan waktu.

Selain sumber daya anggaran, kapasitas organisasi sebagai penggerak kinerja Deputi IV

adalah profesionalitas pegawai yang selalu dipantau oleh Bagian SDM melalui program

pelatihan, laporan kinerja, kedisplinan, dan pengembangan karir. Sistem informasi yang

bertumpu pada kesiapan jaringan dan kecepatan internet, serta aplikasi berbasis web selalu

disediakan dan dipantau jikalau terdapat keluhan. Reformasi Birokrasi yang merupakan

program nasional tanpa henti, menjadi unsur penguat dan perekat motivasi berkinerja agar

terus menerus akuntabel dan transparan. Melalui survei internal dan pleno PMPRB (Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) menjadi ukuran tata kelola yang baik pada Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM.


72

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing KUKM Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertangungjawaban dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Renstra

Tahun 2015-2019, dan Renja Tahunan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan

eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan

kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM.

Capaian Kinerja Tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing Koperasi dan UKM merupakan barometer keberhasilan menterjemahkan peta

strategis organisasi yang terdiri dari indikator-indikator kinerja utama pada tiap pendekatan,

yaitu : pendekatan harapan masyarakat/stakeholder, diraih dengan pendekatan internal proses

atau pelaksanaan kegiatan, dan digerakkan oleh kapasitas organisasi yang dimiliki.

Hasil Analisa dan evaluasi pengukuran IKU menunjukan bahwa semua target IKU pada

semua pendekatan peta strategis menunjukkan hasil kinerja yang Baik, semua target dapat

dicapai 100% bahkan lebih. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan merupakan

komitmen dari pimpinan dan seluruh staf serta Stakeholders. Oleh karena itu, tetap diperlukan

kerja keras dan kerjasama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Progam dan Kegiatan

pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil Kinerja Tahun 2017diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, sehingga dapat meningkatkan peran Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam upaya

mendukung misi pertumbuhan dan pemeratan pembangunan Nasional.


73

Lampiran-Lampiran

1. Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

3. Indikator Kinerja Utama (Target, Realisasi, dan Pengukuran kinerja) Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah

Lampiran 2017 Kinerja Laporan

Lampiran 2017 Kinerja laporan

Target Realisasi Kinerja

Persentase peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB 57,84% 62,50% 108%

Jumlah Peningkatan KUKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk lebih besar dari tahun lalu

1.352 2.083 154%

Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB 7,38% 7,44% 101%

Persentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 15,9 Juta 16,91 Juta 106%

Persentase Pengangguran Terbuka 5,61% 5,50% 111%

Jumlah peningkatan kesempatan kerja lebih besar dari tahun lalu

2,4 Juta 2,8 Juta 117%

Jumlah peningkatan wirausaha baru lebih besar dari tahun lalu

1,56% 3,10% 199%

Meningkatnya daya saing ekonomi kawasan di daerah berbasis kreativitas, inovasi, teknologi

Persentase Kawasan yang melakukan inovasi tata kelola pengambangan potensi ekonomi kawasan

100% 100% 100%

Target 5 Kawasan (Kawasan Ekonomi Kerakyatan di Kuningan, Pati, Bandung, Prabumulih, Semarang)

Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang ditidaklanjuti

100% 100% 100% Target 11 Rekomendasi

Persentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun K/L mitra

100% 100% 100% Target 3 Kebijakan Per-UU-an


Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, dan Inovasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaanyang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% Target 8 Rekomendasi

Indeks Profesionalitas ASN Deputi IV 80 80 100%

Persentase Layanan Informasi, Hukum dan Humas 100% 100%100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja DIV > 80 84,2 100%

Persentase penyerapan anggaran DIV99,38% 89,44%

90%terdapat tambahan anggaran di periode akhir Tahun Anggaran)


Perspektif : Kapasitas Organisasi (Penggunaan Sumber Daya Organisasi)

Terwujudnya Tata Kelola Organisasiyang Baik di Deputi IV

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMADeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Tahun 2017

Keterangan

Meningkatnya Daya Saing KUKM

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Kesempatan Wirausaha

Perspektif : Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan (Internal Process)

PengukuranSasaran Startegis Indikator Kinerja Utama

Perspektif : Pemenuhan Harapan Masyarakat/Stakeholder (Strategic Outcome)

deputi bidang koordinasi ekonomi kreatif, · kata pengantar daftar isi ilustrasi-ilustrasi...

Documents