kementerian koordinator bidang ......perniagaan dan industri 6.1. persentase asn deputi bidang...

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susiwijono

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama, Menteri Koordinator Bidang Plt. Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan Perekonomian dan Industri

Airlangga Hartarto Susiwijono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Perspektif: Stakeholder

1. Terwujudnya Industri Pengolahan Yang Mendukung Transformasi Ekonomi

1.1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor

(2,00)%

2. Terjaganya Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Negeri

2.1. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran (2,0)% – (1,5%)

3. Terwujudnya Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

3.1. Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

40%

4. Terjaganya Kinerja Ekonomi Sisi Eksternal

4.1. Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa (7,7)% – (5,1)%

Perspektif: Internal Business Process

5. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas

5.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian

100%

Perspektif: Learning and Growth

6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

6.1. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi

75%

6.2. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

81

6.3. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

80%

6.4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

90%

Program: Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan Anggaran

1 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri Rp. 860.955.000,- 2 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional Rp. 1.786.724.000,- 3 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Rp. 1.410.355.000,- 4 Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Rp. 818.006.000,- 5 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Rp. 2.337.565.000,-

6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi Rp 1.074.638.000

Rp. 8.288.243.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Jakarta, Oktober 2020 Menteri Koordinator Bidang Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan Perekonomian dan Industri

Airlangga Hartarto Susiwijono

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

No. Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

Target Inisiatif Strategis Rencana Aksi Kinerja

Sep Okt Nov Des Stakeholder Perspektif

1. Terwujudnya Industri Pengolahan Yang Mendukung Transformasi Ekonomi

1.1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor

(2,0)% Penyelesaian permasalahan yang menghambat ekspor industri

a. Monitoring dan evaluasi industri permasalahan kewajiban karantina sesuai Kepmentan 136 bagi industri alas kaki berbahan kulit

b. Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan kemudahan bahan baku industri kain

a. Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Permendag No. 18 Tahun 2019 yang menghambat industri alas kaki

b. Monitoring dan evaluasi industri alas kaki berbahan baku kain yang terdampak permasalahan BMTP

a. Rapat koordinasi progress penyelesaian permasalahan, demand dan akses pasar tekstil dan industri alas kaki

b. FGD pendalaman konsep smiling curve dan global value chain

a. Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan bahan baku (garam dan gula) untuk industri makanan dan minuman

2 Terjaganya Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Negeri

2.1. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

(2,0)% – (1,5) %

Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

a. Rapat Koordinasi Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

a. Rapat Koordinasi Gerakan Belanja di Pasar Rakyat

a. Rapat Koordinasi Revitalisasi Pasar Rakyat

a. Rapat Koordinasi Kemitraan Ritel Modern dengan Toko Eceran dan UMKM

3 Terwujudnya Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

3.1. Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

40% a. Simplikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;

b. Kolaborasi sistem- sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta;

c. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaaan Negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik;

d. Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi

a. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Kolaborasi Sistem Layanan Pengajuan Manifes, Pemberitahuan Keberangkatan dan Pemberitahuan Kedatangan, baik Internasional maupun Domestik, dengan mekanisme Single Submission (SSm) Pengangkut;

b. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pembangunan Platform Kolaborasi yang memungkinkan Pengguna Jasa untuk melakukan pemesanan truk secara online dalam rangka pengangkutan

a. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan SSm Pengangkut.

b. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pelaksanaan Ujicoba Satu Siklus Outbond dalam portal NLE di Pelabuhan Tanjung Priok.

a. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Integrasi Portal NLE dengan salah satu platform pergudangan yaitu dorent,

b. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Integrasi Portal NLE dengan salah satu platform depo penimbunan petikemas.

a. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Penerapan Sistem Manajemen Risiko yang Terintegrasi antar K/L untuk penyederhanaan proses perizinan ekspor dan impor melalui pemanfaatan fitur layanan Single Stakeholder Information oleh salah satu K/L untuk penyederhanaan proses bisnis terkait kegiatan logistik

b. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pembangunan Platform Kolaborasi di Sektor Pelayaran (shipping) yang memungkinkan pengguna jasa untuk mengakses layanan permintaan, pembayaran sampai penyerahan (delivery order/DO) secara online di

No. Sasaran Program



Sep Okt Nov Des barang dalam negeri,

yaitu seperti: i-Truck, Logol, LONTAR dan RADAR DARAD.

c. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Penerapan Satu Siklus Inbound dalam Platform NLE (mulai dari layanan D/O, layanan penyerahan petikemas) di Pelabuhan Tanjung Priok

5 (lima) pelabuhan utama besar.

c. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pembangunan Platform Kolaborasi di sektor pelabuhan yang memungkinkan pengguna jasa untuk mendapatkan layanan penerbitan dokumen penyerahan petikemas dari operator terminal (layanan penyerahan petikemas secara online)

d. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pembangunan Platform yang Mengolaborasikan Layanan Pergudangan

e. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Pembangunan Platform yang Mengolaborasikan Layanan Depo Penimbunan Petikemas.

f. Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan Penerapan Satu Siklus Inbound dalam Platform NLE (mulai dari layanan D/O, layanan penyerahan petikemas) di 5 pelabuhan utama.

4 Terjaganya Kinerja Ekonomi Sisi Eksternal

4.1. Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa

(7,7)% – (5,1) %

a. Kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

b. Kebijakan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

a. Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

b. Penerbitan surat keputusan relaksasi Penyampaian Hasil Pengawasan (PHP) DHE-SDA

c. Penerbitan PBI terkait relaksasi

d. Penandatanganan dan pengundangan RPermen-LHK

a. Rapat Koordinasi evaluasi implementasi kebijakan relaksasi PHP DHE-SDA

b. Rapat koordinasi evaluasi Kebijakan SVLK





No. Sasaran Program



Sep Okt Nov Des Internal Business Process Perspektif

5 Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas

5.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian

100% Penyelesaian Daftar Prioritas Investasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi/ Workshop/FGD/ Monitoring dan Evaluasi dengan asosiasi pelaku usaha dalam rangka menanggapi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengaturan Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengaturan Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal

a. Penandatanganan dan pengundangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengaturan Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal

b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengaturan Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden

Learning and Growth

6 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi

75% Rapat Kerja Berkala • Rapat kerja Deputi dengan semua eselon II

• Rapat internal keasdepan

• Rapat kerja Deputi dengan semua eselon II






Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

81 • Melakukan pengisian capaian kinerja di Ekon- Go

• Melakukan pengisisan e-Monev

• Pengumpulan data dukung laporan kinerja



• Melakukan pengisian capaian kinerja di Ekon-Go

• Melakukan pengisisan e- Monev

• Penyusunan laporan Kinerja (LAKIP

Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

80% • Monitoring capaian kinerja individu (SKP bulanan)

• Monitoring capaian kinerja individu (SKP bulanan)



No. Sasaran Program



Sep Okt Nov Des Persentase

Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

90% • Pengelolaan Anggaran dan Administrasi Keuangan

• penyelarasan rencana kerja dan anggaran

• Pengelolaan Anggaran dan Administrasi Keuangan






Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Susiwijono, S.E., M.E.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREONOMIAN

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran

Unit/Pihak Penyedia Data

Pejabat Penanggung Jawab Data

Sumber Data

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas IKU

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan

(X) Indirect (….) Direct

KODE IKU: S.1

(X) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth

SS.1. Terwujudnya Industri Pengolahan Yang Mendukung Transformasi Ekonomi

Sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ekonomi adalah suatu perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas berubah menjadi berbasis industri manufaktur yang mampu memberikan value added. Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan dapat mengubah suatu komoditi unggulan (CPO, mineral logam dan non-logam) setelah melalui proses lebih lanjut berupa pengolahan dan pemurnian berubah menjadi produk yang lebih tinggi nilai tambahnya. Pengembangan industri pengolahan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini mendorong tumbuhnya industri pengolahan lanjutan dan industri hilirisasi komoditi serta mendorong ekspor bagi produk industri yang memiliki daya saing.

IKU.1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor

Definisi

Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor adalah tingkat pertumbuhan rata-rata industri pengolahan berorientasi ekspor sesuai yang diharapkan. Pencapaian pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor tersebut dilakukan dengan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi melalui penyelesaian masalah industri berupa input, proses produksi, regulasi yang menghambat, dan akses pasar. Ruang lingkup IKU ini difokuskan pada industri kimia, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri elektronik dan industri otomotif.

Formula

Pengukuran ketercapaian target dari sasaran indikator Kinerja Program didasarkan pada laju pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor dari TW-2 2020 ke TW-3 2020 dengan baseline data pertumbuhan TW-3 2020. Dengan asumsi ini Industri berorientasi ekspor diprediksi masih terkontraksi sebesar -2,00% di 2020 namun akan pulih dan tumbuh positif sebesar 3,14% di 2021 karena dimulainya program vaksinasi Covid-19 dan dilanjutkannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya, dengan program vaksinasi Covid-19 yang semakin menyeluruh di tahun 2022, industri berorientasi ekspor diprediksi akan kembali tumbuh seperti pada masa pre-Covid19 ke level 4,27% di 2022 dan diharapkan adanya penambahan pertumbuhan sebesar 1% mulai tahun 2022.

Tujuan

Memastikan tercapainya pertumbuhan rata-rata industri pengolahan berorientasi ekspor sesuai yang direncanakan.

% (Persen)

Badan Pusat Statistik

Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi V

Badan Pusat Statistik

(…..) High (X) Moderate (…..) Low

(…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity

(…..) Sum (X) Average (…..) Take Last Known Value

(X) Cascading Peta (….) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading

(X) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize

(....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Target Realisasi Target

TAHUNAN (2,0)%

s.d. Triwulan I -

s.d. Triwulan II -

s.d. Triwulan III -

s.d. Triwulan IV -




Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan



(X) Maximize (.......) Minimize (.......) Stabilize


(…..) Sum (X) Average (…..) Take Last Known Value



Laporan Statistik Ekonomi


Badan Pusat Statistik (BPS)

% (Persen)

IKU.2. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabillisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.

SS.2. Terjaganya Sektor Perdagangan Dalam Negeri


KODE IKU: S.2

Definisi

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Formula

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡 − 1 𝑥 = × 100%

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡 − 1

Tujuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan transaksi perdagangan besar dan eceran, dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri sehingga dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.



TAHUNAN N/A 4,97% N/A 4,81% (2,0)% - (1,5)%

s.d. Triwulan I N/A 4,98% N/A 5,63% 1,71%

s.d. Triwulan II N/A 5,21% N/A 4,91% (2,51)%

s.d. Triwulan III N/A 5,26% N/A 4,49% (1,97)%

s.d. Triwulan IV N/A 4,41% N/A 4,26% (0,92)%




Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan



TAHUNAN 40%

s.d. Triwulan I -

s.d. Triwulan II -


KODE IKU: S.3


SS.3. Terwujudnya Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Mewujudkan Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen ekspor/impor mulai dari kedatangan kapal atau pesawat di pelabuhan/bandara sampai barang tiba di gudang, dengan simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi.

IKU.3. Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Definisi

Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui: 1) Program simplifikasi proses bisnis layanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan, perizinan,

serta pemeriksaan barang; 2) Program pengembangan kolaborasi platform layanan transportasi, pelayaran, kepelabuhan,

pergudangan dan depo peti kemas; 3) Program Integrasi Platform pembayaran transaksi layanan logistik; Program Penataan Ruang kepelabuhan, jaringan transportasi/distribusi, dan sarana/prasarana penunjang aktivitas logistik.

Formula

Dengan menghitung Realisasi Capaian Implementasi Rencana Aksi yang tercantum dalam Lampiran Inpres 5 tahun 2020 Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional (X)

Tujuan

Implementasi NLE dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

𝑋 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑝𝑟𝑒𝑠 5/2020 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑝𝑟𝑒𝑠 5/2020 𝑥 100%

% (Persen)

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Sekretariat Kabinet


Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi dan Laporan Implementasi



(X) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value

(X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading



s.d. Triwulan III -

s.d. Triwulan IV -

Tah un 2018 Tahun 2019 Tahun 2020




Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan




TAHUNAN N/A 6,55% N/A (0,87)% (7,7)% – (5,1)%

s.d. Triwulan I N/A 5,84% N/A (1,58)% -

s.d. Triwulan II N/A 6,65% N/A (1,66)% -

s.d. Triwulan III N/A 7,24% N/A (1,04)% -

s.d. Triwulan IV N/A 6,55% N/A (0,87)% -


KODE IKU: S.4


SS.4. Terjaganya Kinerja Ekonomi Sisi Eksternal

Kinerja ekonomi Indonesia tidak dapat terlepas dari faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global. Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eskternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yaitu konsumsi rumah tanga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kinerja ekspor. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri perlu melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kinerja ekspor barang dan jasa agar tetap tumbuh selaras dengan kondisi perekonomian global.

IKU.4. Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa

Definisi

IKU menggambarkan pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada periode tertentu. Sesuai perhitungan BPS, ekspor barang dinilai menurut harga Free on Board (FOB). Sedangkan ekspor jasa mencakup 12 jenis jasa yaitu Jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain, Jasa pemeliharaan dan perbaikan; Jasa transportasi; Jasa perjalanan; Jasa konstruksi; Jasa asuransi dan dana pensiun; Jasa keuangan; Biaya penggunaan kekayaan intelektual; Jasa telekomunikasi, komputer dan informasi; Jasa bisnis lainnya; Jasa personal, kultural, dan rekreasi; dan Jasa pemerintah. Formula

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 × 100%

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

Tujuan

IKU bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebagai indikator terjaganya ekonomi dari sisi eksternal

% (Persen)

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan


Badan Pusat Statistik (BPS)



(…..) Sum (…..) Average (X) Take Last Known Value






Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan

(X) Indirect (…..) Direct

KODE IKU: IB.1

(…) Stakeholder (…) Customer (X) Internal Business Process (…) Learning & Growth

SS.5. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas

Kebijakan bidang perniagaan dan industri adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan kepemimpinan dan pekerjaan dalam bidang koordinasi perniagaan dan industri. Terwujudnya kebijakan bidang perniagaan dan industri yang berkualitas ini mencakup fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, yaitu: 1) koordinasi terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri; dan 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. SS ini menunjukkan hasil dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang perniagaan dan industri. SS ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan bidang perniagaan dan industri dengan mutu yang baik.

IKU.5. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian

Definisi

Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah jumlah rekomendasi kebijakan penyelesaian bidang perniagaan dan industri berupa nota dinas dan/atau bahan tayang yang diterima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Formula

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑜

𝑥 = × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝐼𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

Tujuan

Mendorong terwujudnya rekomendasi kebijakan bidang koordinasi perniagaan dan industri yang memiliki mutu baik.

% (Persen)

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri, Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Perlindungan Konsumen, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia.


1. Nota Dinas terkait isu bidang perniagaan dan industri 2. Laporan hasil rapat koordinasi dan pertemuan bidang perniagaan dan industri 3. Bahan rapat koordinasi terkait isu perniagaan dan industri 4. Butir wicara Menko Perekonomian terkait isu perniagaan dan industri



(X) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value

(X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading


(....) Bulanan (…) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 100%

s.d. Triwulan I N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan II N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan III N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan IV N/A N/A N/A N/A -




Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan


Target Target Target

TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 75





(….) Indirect (X) Direct

KODE IKU: LG.1

(…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (X) Learning & Growth

SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur tingkatan capaian kinerja pada prespektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)

IKU.6. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi

Definisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator (kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN) dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun rumus tersebut berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tujuan

Mengukur Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Nilai

Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi / Sekretaris Deputi

Data yang terhimpun pada unit pengelola SDM dan Pegawai ASN bersangkutan – Biro Umum (SDM) – Pegawai ASN bersangkutan

(….) High (X) Moderate (…..) Low

(….) Exact (X) Proxy (…..) Activity

(….) Sum (…..) Average (X) Take Last Known Value

(X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading

(X) Maximize (.......) Minimize (......) Stabilize

(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan


DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan

KODE IKU: LG.2

(…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process ( X) Learning & Growth

SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Baik


IKU.7. Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiaan

Definisi

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang

Formula

Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh KeMENPAN dan RB, sedangkan nilai evaluasi AKIP Eselon I dinilai oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan

untuk mengukur sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Indeks

Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB

(….) High (X) Moderate (….) Low

(….) Exact (X) Proxy (….) Activity

(....) Sum (….) Average (X) Take Last Known Value

(X) Cascading Peta (….) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading

(X) Direct (….) Indirect

(X) Maximize (....) Minimize ( ... ) Stabilize

(....) Bulanan (….) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 81








Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan


KODE IKU: LG.3

(…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (...) Learning & Growth



IKU.8. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Kerja Eselon I

Definisi

Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Formula

Perbandingan antara Target dan Nilai Maksimal yang dapat diperoleh Unit Kerja pada Komponen Pengungkit dikali 100%

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon I Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Nilai

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


Keluaran aplikasi pmprb.menpan.go.id dan Laporan PMPRB Inspektorat.


(X) Exact (…..) Proxy (…..) Activity




(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran ( X ) Tahunan


DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS


Perspektif

Sasaran Strategis



Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran



Sumber Data

Tingkat Kendali IKU



Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan


KODE IKU: LG.4

(…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (x) Learning & Growth



IKU.9. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Definisi

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.

Formula

Rumus Pengukuran persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 50%) + (% pencapaian keluaran x 50%)

- % Penyerapan anggaran= (realisasi penyerapan belanja : pagu belanja) x 100% - % Pencapaian keluaran= (realisasi keluaran : target keluaran) x 100%

Tujuan

Mengukur Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Persentase



- Data penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA, yang didasarkan pada hasil realisasi SP2D dalam

aplikasi OM SPAN; - Capaian output yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan

output yang ditargetkan.


(….) Exact (X) Proxy (…..) Activity




(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

kementerian koordinator bidang ......perniagaan dan industri 6.1. persentase asn deputi bidang...

Documents