paparan deputi bidang pug bidang polsoskum tentang percepatan pelaksanaan pug

39
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, 2 April 2014

Upload: liora

Post on 06-Feb-2016

291 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG. Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang , 2 April 2014. PENGARUSUTAMAAN GENDER. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG

POLSOSKUM TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG Provinsi

Nusa Tenggara TimurKupang, 2 April 2014

Page 2: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PENGARUSUTAMAAN GENDER Strategi yang dilakukan secara rasional

dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda / difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah

Page 3: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEBIJAKAN PROGRAMKEGIATANSASARANINDIKATOR

KEBIJAKAN PROGRAMKEGIATANSASARANINDIKATORYG RESPONSIFGENDER

PUG

Page 4: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PUG DILAKUKAN MELALUI 3 (TIGA) ISU PEMBANGUNAN :

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan terutama di bidang:

- kesehatan, - pendidikan, - ekonomi termasuk akses terhadap sumberdaya dan - politik melalui harmonisasi peraturan per-UU-an dan

peraturan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

Page 5: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN PUG

a) Kebijakan/program/kegiatan pembangunan (nasional dan daerah) dari netral dan bias gender menjadi responsif gender.

b) Indikator kinerja (output/outcome) menunjukkan adanya penurunan kesenjangan gender.

c) Kesenjangan gender (gender gap) yang terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum mengecil/hilang.

Page 6: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

DASAR PELAKSANAAN Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW).

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.

Page 7: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

Page 8: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

AKSELERASI PELAKSANAAN PUGNASIONAL DAN DAERAH

Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA, Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA / 11/2012) tentang STRANAS PPRG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Page 9: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

TUJUAN

Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota);

Menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan oleh Bappenas, Kemendagri dan KPP dan PA.

Page 10: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

MENGAPA PPRG ?1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif,

efisien, dan adil (lebih tepat sasaran);2. Mengurangi kesenjangan gender (gender

gap);3. Menunjukkan komitmen pemerintah

terhadap penerapan PUG;4. Mengoptimalkan penerima manfaat

pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.

Page 11: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PUG dalam RPJMD Provinsi NTTVisi :

Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Artinya : Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan, peluang kepada masyarakat laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, baik sebagai pelaku dan penikmat pembangunan

Page 12: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Misi : Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu

pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui

pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan potensi

kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal

Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang

dan lingkungan hidup Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan

perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di semua bidang pembangunan

Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan

pengembangan kawasan perbatasan

Page 13: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak disemua bidang pembangunanAgenda Pembangunan Daerah NTT :1. Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan

keolahragaan.2. Pembangunan kesehatan.3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan

pengembangan pariwisata.4. Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah.5. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata

ruang dan lingkungan hidup.6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.7. Pembangunan perikanan dan kelautan.8. khusus: (a). Percepatan penanggulangan kemiskinan,

(b) Penanggulangan bencana, (c) Pembangunan daerah perbatasan

Page 14: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

SITUASI KONDISI PEREMPUAN Bidang Kesehatan : Angka Kematian Ibu tingkat provinsi sebesar 171

orang dari 100.000 Persalinan Hidup Angka Perempuan terinveksi HIV provinsi 1.453 orang Kasus Hidup dengan AIDS provinsi 400 orang Pada tahun 2012 kasus kematian bayi sebanyak 1.450

kematian atau 15,1 per 1000 Kelahiran Hidup

Bidang Pendidikan :

Tidak ada data terpilah

Page 15: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Angkatan Kerja

Sektor Pertanian dan Perkebunan masih merupakan sektor utama yang menyerap banyak tenaga kerja yakni 61,62%, kemudian berturut-turut disusul oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan 12,61%, Sektor Industri Pengolahan 7,56%, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan jasa akomodasi 7,35%

Page 16: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Pekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2012

Page 17: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator pembangunan kesehatan: ketersediaan prasarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu. Sampai Tahun 2012 terdapat 43 RS di Provinsi NTT, terdiri dari 20 RS Pemerintah, 13 RS Swasta, 5 RS TNI/Polri dan 4 RS Khusus. RS Pemerintah bertambah 1 di Kab. Manggarai Barat, RS TNI mengalami peningkatan sebanyak 2 RS.

Pada 2012 jumlah dokter yang melayani kesehatan 976 orang, perawat dan bidan 9.385 orang, apoteker 750 orang, paramedis non perawat 2.340 orang. Setiap tahunnya Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan tenaga pelayan kesehatan, terutama untuk tenaga dokter, perawat dan bidan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan terisolir.

Page 18: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTT (2012) 172 kasus; kematian bayi 1.350 kasus; persentase kualitas lingkungan (rumah sehat) sebesar 50,00%; persentase balita kurang gizi 6,60%; persentase balita gizi buruk 1,00%, peserta KB aktif 48,30%. Untuk itu, upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat dengan melibatkan LSM dan masyarakat serta pihak terkait dalam bidang kesehatan.

Capaian pada 2012 sesuai daya dukung pembangunan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan promotif dan preventif, maka pencapaian indikator penurunan masalah kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan dicapai berkisar rata-rata 5 – 10 %.

Page 19: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Terdapat 2.534 unit koperasi (2012), terdiri dari Koperasi Aktif 2.222 unit dan Koperasi Tidak Aktif 312 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 212 unit, Koperasi Aktif mengalami peningkatan 208 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 318 menjadi 312 unit. Jumlah tenaga kerja koperasi 6.338 orang yang terdiri dari Manager 1.033 orang dan karyawan 5.335 orang, telah memberikan pelayanan kepada 581.975 orang (meningkat 54.186 orang anggota pada tahun 2012) anggota koperasi yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan dari segi keuangan, koperasi telah memiliki modal sendiri sebesar Rp. 660.025.225.000,- atau meningkat sebesar Rp.30.059.752.388,- (4,83%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan modal luar sebesar Rp. 261.455.202.000,- (27,97%). Sisa Hasil Usaha (SHU) - tahun 2012 sebesar Rp. 145.554.721.800,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.505.559.796,- (18,29%).

Page 20: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

Usaha kecil menengah (UKM) berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Program Desa Mandiri Anggur Merah periode 2011-2013 telah terbentuk 9.423 kelompok, usaha ekonomi produktif dengan anggota 91.713 orang. Jenis usaha yang dikembangkan: peternakan 6.267 kelompok, perdagangan dan jasa 1.158 kelompok, industri 692 kelompok, tanaman pangan 534 kelompok, perikanan 450 kelompok, simpan pinjam 199 kelompok, perkebunan 45 kelompok dan pembentukan koperasi 169 unit. Unit usaha kecil menengah juga tumbuh dari pembinaan melalui PNPM Mandiri dan program

Page 21: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PROFIL KESETARAAN GENDER PROVINSI NTT

Angka Harapan Hidup: L = 65,83% ; P = 69,80%Angka melek huruf : L = 91,03% ; P = 87,00% Rata-rata lama sekolah: L = 7,34% ; P = 6,86%Sumbangan pendapatan: L = 59,71% ; P = 40,28%Keterlibatan perempuan di parlemen: 7,27%Perempuan sebagai tenaga professional : 47,22%

Jumlah Penduduk (2012) : 4 ,899, 260 jiwa 2,465,797 (50,33%) perempuan 2,433,462 (49,67%) laki-laki

Page 22: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Pembangunan Manusia Berbasis Gender Prov. NTTIndex Provinsi NTT Nasional

  2011 2012 2011 2012

IPM 67,75 68,28 72,77 73,29

IPG 65,33 65,99 67,80 68,52

IDG 58,90 59,55 69,14 70,07

Page 23: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan ...

Hubungan IPM dan IPGNTT tergolong sebagai provinsi yang dalam pembangunan manusia memiliki kesetaraan gender yang baik karena selisih IPM dan IPG relatif rendah. Namun walaupun kesetaraan gender sebagai termasuk yang terbaik tetapi capaian pembangunan manusia justru termasuk yang rendahHubungan IPM dan IDGNTT perlu bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial.Hubungan IPG dan IDGNTT masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dan pengambilan keputusan politik perempuan, dan dalam kegiatan ekonomi sosial.

Page 24: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

PUG harus masuk ke 8 prioritas bidang;

Penguatan Kelembagaan PUG :1. Adanya kebijakan2. Penguatan SDM3. Metode Analisis4. Anggaran untuk PUG5. Data terpilah6. Peranserta Masyarakat7. Pengawasan/Monev

Page 25: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Prasyarat Pelaksanaan PUG

Komitmen Kelembagaan

Alat Analisis

Kebijakan

Data dan Informasi Terpilah

7 PRASYARAT PELAKSANAAN PUG Komitmen politik dan kepemimpinan

Dari lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif

Adanya kerangka kebijakan sbg. wujud Komitmen yg ditujukan bagi perwujudan

KKG di berbagai Bid. pembangunan

Struktur dan mekanismePemerintah yg mendukung

Pelaksanaan PUG

Sumber-sumber dayayang memadai

Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin

Adanya alat analisis untukperencanaan, penganggaran, Monev

Dorongan masyarakat madanikepada pemerintah

25

Peran serta masyarakat

Sumberdaya (dana & SDM)

Page 26: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Kegiatan : Pembuatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan Penyusunan Data terpilah Monitoring dan evaluasi Untuk SKPD adanya PPRG disemua sektor

pembangunan

Page 27: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Metode Kegiatan

Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pelatihan teknis Pendampingan Affirmasi

Page 28: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Strategi Percepatan1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat

nasional dan daerah;2. Penguatan komitmen tentang pelaksanaan

PPRG;3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi

penanggung jawab PPRG;4. Penetapan pelaksana dan mekanisme

penyusunan PPRG di setiap SKPD5. Re-orientasi fungsi pokja PUG sebagai

pendukung internalisasi pemahaman gender; dan

6. Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di Pemda.

Page 29: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

LANGKAH IMPLEMENTASI PUG

Memperkuat Pokja PUG Memperkuat Focal Point PUG Memperkuat Tim Teknis PUG Penetapan Tim Penggerak PPRG Membentuk Sekretariat

Bersama PPRG

Page 30: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Pokja PUG Dalam upaya percepatan pelembagaan

pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG provinsi.

Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.

Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/ pimpinan SKPD.

Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Page 31: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Tugas Pokja PUG 1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG

kepada masing-masing SKPD; 2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi

PUG kepada pemerintah kabupaten/kota; 3. Menyusun program kerja setiap tahun; 4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender;5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap

tahun;

Page 32: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

6. Bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;

7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;

8. Menyusun Profil Gender Provinsi;9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di

masing-masing instansi; 10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan

analisis terhadap anggaran daerah; 11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA)

PUG di provinsi; dan 12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan

penetapan focal point di masing-masing SKPD.

Page 33: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Tugas Focal Point 1. Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari

pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

2. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

3. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;

4. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;

Page 34: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

5. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;

6. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

7. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD

8. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

Page 35: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Tim Teknis PUG 1. Anggota Tim Teknis adalah aparatur yang

memahami analisis anggaran yang responsif gender.

2. Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat: a. PUG dalam peraturan perundang-

undangan di daerah;b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;c. penguatan kelembagaan PUG di daerah;

dand. penguatan peran serta masyarakat di

daerah.

Page 36: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Penetapan Tim Penggerak PPRG 1. Bappeda 2. Badan PP dan PA3. Badan Keuangan Daerah4. Inspektorat +5. Badan Administrasi

Pembangunan6. Ortala

Page 37: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

KESIMPULAN BAPPEDA: Bertanggung jawab untuk

Perencanaan dan Penganggaran yang reponsif gender di daerahnya berupa RPJMD dan RKPD

Badan PP-PA: Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam pelaksanaan PPRG.

SKPD: Analisis gender pada bidang masing-masing untuk Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Dalam percepatan PPRG di Prov. NTT agar dapat memasukkan Badan PP-PA sebagai salah satu Tim TAPD

Page 38: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

Lanjutan …

Perlu peningkatan kapasitas SDM Pokja PUG, focal point dan tim teknis dalam pprg

Perlu Penetapan Pilot SKPD untuk penerapan ARG melalui GBS

Perlu adanya dukungan operasional Pokja PUG melalui dukungan dana manajemen

Revitalisasi Pokja PUG, dengan menyusun Rencana kerja dan mekanisme kerja Pokja PUG

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan PPRG oleh Inspektorat

Page 39: PAPARAN  DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM  TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

TERIMA KASIH

Website : menegpp.go.id