i

LAPORAN TRIWULAN I

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2018

ii

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulanan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang

bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan

program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

rencana strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Triwulanan

sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No. Kep/84/Sesjen/XII/2013 tentang

pedoman penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di lingkungan Setjen Wantannas.

Pada dasarnya, Laporan Triwulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada

tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode yakni Triwulan I, II, dan

III yang selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP pada Triwulan terakhir. Sebagai

penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat

dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka

pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan

nasional Indonesia. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, 16 April 2018

Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo

Letnan Jenderal TNI

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulanan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahan Nasional (Setjen

Wantannas) merupakan sarana pemantauan kinerja secara periodik

berdasarkan dari realisasi indikator-indikator kontrak kinerja selama 3 (tiga)

bulan tahun berjalan. Pada tahun 2018 sesuai dengan apa yang tercantum

di dalam target Kinerja Setjen Wantanans yang terdiri dari 2 sasaran

strategis yaitu:

1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin

keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari ancaman

kedaulatan, persatuan dan kesatuan.

2. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan

efisien.

Atas sasaran strategs tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks

ketahanan nasional dan indeks kesehatan organisasi. Untuk mencapai

sasaran startegis tersebut, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan

dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja

bersangkutan agar diakhir tahun anggaran dapat sesuai target.

TABEL 1 TARGET KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sasaran Indikator Kinerja Target

Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam

rangka menjamin keselamatan, kelangsungan

hidup bangsa dan negara dari ancaman

kedaulatan, persatuan dan kesatuan

Indeks ketahanan

nasional

84

Terwujudnya organisasi kelembagaan

Wantannas yang efektif dan efisien

Indeks kesehatan

organisasi

84

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1

B. Tugas dan Fungsi ............................................................................................. 2

C. Struktur Organisasi ........................................................................................... 2

D. Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 4

E. Dasar Hukum.................................................................................................... 4

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 6

A. Capaian Kinerja ................................................................................................ 6

Sasaran Strategi 1 : “Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka

menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman

kedaulatan, persatuan dan kesatuan” ...................................................................... 6

Sasaran Strategi 2 : “Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif

dan efisien” .............................................................................................................. 8

B. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................. 10

BAB III PENUTUP........................................................................................................ 11

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan

Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan

bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)

merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau yang saat ini

dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan

Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan

dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk

menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam

pelaksanaannya, Setjen Wantannas mengkoordinasikan dan menyiapkan

rekomendasi sebagai saran kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan

di bidang keamanan nasional pada khususnya, dan Ketahanan Nasional pada

umumnya.

Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis

sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan ketahanan nasional,

yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perumus kebijakan

ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan dan strategi

nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin

pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui serangkaian

kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan.

2

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan

Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan

strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin

pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan

Ketahanan Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas mempunyai

fungsi :

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam

rangka pembinaan ketahanan nasional;

2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam

rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap

kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;

3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam

kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi

nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur

organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderl Dewan

Ketahanan Nasional Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis

besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:

3

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 4 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputian

Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan;

Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; dan Kedeputian Bidang Pengembangan;

serta terdiri dari 5 staf ahli yang dalam arsitektur kinerja Setjen Wantannas

dirumuskan menjadi 1 unit kerja eselon I, yaitu terdiri dari Staf Ahli Bidang Sosial

Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf

Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri

dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan

Keuangan; dan Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal.

SEKRETARIS

JENDERAL

STAF

AHLI

BIDANG

EKONOMI

STAF

AHLI

BIDANG

SOSBUD

STAF

AHLI

BIDANG

HANKAM

STAF

AHLI

BIDANG

HUKUM

STAF

AHLI

BIDANG

IPTEK

BIRO UMUM BIRO POK BIRO PSP

DESISNAS DEJIANDRA DEPOLSTRA DEBANG

STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS

4

D. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila

dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsí Setjen Wantannas.

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2018, kekuatan

sumber daya manusia Setjen Wantannas sebanyak 180 orang, terdiri atas 68

orang PNS Organik, 9 orang PNS Perbantuan, 5 orang Polri Perbantuan, 48 TNI

Perbantuan, dan 48 orang Non Pegawai Negeri. Dari 182 orang, 5 orang (2,78%)

di antaranya berpendidikan S3; 36 orang (20%) S2; 36 orang (20%) S1; 8 orang

(4,44%) sarjana muda/D3, 95 orang (52,78%) SLTA, SLTP dan SD sebagaimana

Gambar 2 dan Tabel 1.

GAMBAR 2 GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

2.78%

20.00%

20.00%

4.44%

52.78%

S3

S2

S1

D3

Lain-lain

5

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999

tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000

tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun

2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015 – 2019; (Revisi I)

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-186

Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018;

12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-

052.01.1.427975/2018 tanggal 05 Desember 2017.

6

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Setjen Wantannas pada Triwulan I Tahun

2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari

masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari

perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Sasaran Strategi 1 : “Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka

menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari

ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan”

TABEL 2 CAPAIAN KELUARAN SASARAN STRATEGI 1

Indikator Kinerja

2018 Capaian

(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi

TW I TW II TW III TW IV

Indikator Ketahanan Nasional 84 Persen 25 - - - 29,76

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2018, Setjen Wantannas melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional, telah

menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional yang berfokus pada

bidang defence, security, crisis prevention and resolution secara komprehensif

sebagai masukan kepada Ketua Wantannas (Presiden RI). Naskah saran tindak

kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis,

dinamis, dan perkiraan cepat.

Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis dihasilkan melalui suatu tahapan

atau proses perumusan yang dimulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat

7

Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat

Perumusan Materi (Ramusmat) serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu, kajian

yang bersifat perkiraan cepat dilakukan melalui pandangan terhadap terjadinya

dinamika kehidupan nasional yang memerlukan penanganan segera berupa

saran tindak kepada Ketua Wantannas (yaitu Presiden R.I.) atau turun langsung

kelapangan, baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah (Kajida)

maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu), serta dan

Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar

dibidangnya.

Pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional,

diukur dengan indikator sebagai berikut:

1) Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang

kebijakan ketahanan nasional; dan

2) Persentase respon Presiden R.I. terhadap saran tindak Setjen Wantannas

yang disampaikan kepada Presiden R.I.

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I, Indeks Ketahanan

Nasional sebesar 25% dari 84% yang ditargetkan. Hal ini berarti, bahwa sampai

dengan Triwulan I telah terealisasi 24 naskah kajian dari 97 naskah kajian yang

ditargetkan pada tahun 2018. Dua puluh empat (24) naskah kajian tersebut

terdiri dari 1 naskah kajian siklis, 7 naskah kajian dinamis, dan 16 naskah kajian

kirpat. Dengan capaian keluaran tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategi

1 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan Triwulan I

sebesar 29,76%.

Dari 24 naskah kajian yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional pada Triwulan I telah disampaikan kepada Presiden R.I dan

telah mendapat respon Presiden RI berupa disposisi kepada K/L terkait atau

sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan

kenegaraan. Sehingga dengan demikian, indikator pencapaian sasaran program

pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal.

8

Sasaran Strategi 2 : “Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas

yang efektif dan efisien”

TABEL 3

CAPAIAN KELUARAN SASARAN STRATEGI 2

Indikator Kinerja

2018 Capaian

(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi

TW I TW II TW III TW IV

Indikator Kesehatan Organisasi 84 Persen 25 - - - 29,76

Setjen Wantannas sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang

dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat

techno structure atau teknis semata, namun juga melaksanakan fungsi

pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan

(empowering) masih memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.

Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis

yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya organisasi kelembagaan

Wantannas yang efektif dan efisien dapat dilihat dari pencapaian sasaran

program sebagaimana tercantum dalam table 4 di bawah.

TABEL 4 CAPAIAN KELUARAN SASARAN PROGRAM

Sasaran Program

2018 Capaian

(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi

TW I TW II TW III TW IV

Terkelolanya anggaran Setjen

Wantannas secara optimal dan

akuntabel

100 Persen 19 - - - 19%

Terwujudnya birokrasi Setjen 4 Skala - - - - -

9

Wantannas yang efektif dan

efisien

Tersedianya informasi yang

valid, andal dan mudah diakses

di Setjen Wantannas

4 Skala - - - - -

Terkelolanya anggaran Setjen Wantannas secara optimal dan akuntabel dapat

dilihat dari persentase penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar

untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan

pencairan dana Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen

pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Persentase penyerapan DIPA

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada Triwulan I sebesar

18,86%. Hal ini berarti, pada Triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp

8.418.797.078 dari total anggaran Rp 44.629.547.000.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tercipta birokrasi yang efektif dan

efisien, Setjen Wantannas mengukur dari 2 (dua) aspek, yaitu tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja Wantannas dan nilai penerapan RB Setjen Wantannas.

Pengukuran kualitas akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat

akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil atau result oriented government serta memberikan

saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi atas Akuntanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi belum diketahui, sehingga capaian sasaran program

sebesar 0%.

10

Informasi merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan

dalam suatu organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik.

Sehingga dibutuhkan informasi yang berkualitas agar keputusan yang diambil

baik dan tepat guna. Indikator informasi yang berkualitas adalah informasi yang

valid, andal dan mudah diakses. Informasi yang valid adalah informasi memuat

ketepatan antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan.

Sedangkan informasi yang andal adalah informasi yang dapat dipercaya

keabsahannya. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mengukur

ketersedianya informasi yang valid, andal dan mudah diakses dengan

menggunakan 2 (dua) indicator yaitu persepsi user terhadap kemudahan akses

dan tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi dengan skala

pengukuran masing – masing 4 skala dan dilakukan di akhir tahun, sehingga

capaian sasaran program sebesar 0%.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2018, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menerima

pagu anggaran sebesar Rp 44.629.547.000. Selama Triwulan I, anggaran yang

telah direalisasikan sebesar Rp 8.418.797.078 atau 18,86%. Realisasi anggaran

Periode Januari – Maret ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

TABEL 5

REALISASI ANGGARAN JANUARI – MARET

Satuan Kerja

(Satker) Pagu Anggaran

Realisasi 2018

Januari % Februari % Maret %

Setjen Wantannas 44.629.547.000 790.742.328 1,77 3.021.035.193 6,77 4.607.019.557 10,32

11

BAB III

PENUTUP

Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional pada Triwulan I Tahun 2018 telah sesuai dengan yang

ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa target yang belum tercapai secara

optimal baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala

teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi selama Triwulan

adalah sebagai berikut:

1) Prosedur administrasi pencairan anggaran yang terkendala oleh kurang

lengkapnya dokumen administrasi;

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional, sehingga berdampak pada pelaksanaan

Rencana Aksi; dan

3) Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Rencana Aksi Bulanan, namun dapat

terselesaikan dalam Triwulan I.

Adapun rekomendasi atas kendala yang dihadapi dalam Triwulan I, agar menjadi

perbaikan di periode selanjutnya :

1) Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Anggaran dan

disosialisasikan secara internal;

2) Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas,

yaitu dengan Pendidikan dan Pelatihan, maupun kuantitas yaitu recruitment

SDM baik ASN maupun honorer.

12

Kerjasama antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan

kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai – nilai organisasi

yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulanan I ini disusun

sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan

baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.

Jakarta, 16 April 2018

Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo

Letnan Jenderal TNI