sekretariat jenderal tahun 2018 -...

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2018. Capaian kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2018.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.

Visi Sekretariat Jenderal adalah Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administratif Kementerian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional. Dengan ditetapkannnya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan

Sasaran Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2018 menetapkan 2 Sasaran Program dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Sasaran Program yang dimaksud adalah: (1)Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal dengan IKSP nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai


iii

kewenangan Sekretariat Jenderal dengan target 69,26%; dan (2) Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan dengan IKSP tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang diberikan Sekretariat Jenderal dengan target 3,10%. Dari 2 (dua) IKSP tersebut, pada tahun 2018 ada 1 (satu) IKSP yang berhasil mencapai target, yaitu tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan capaian kinerja 100,32% (Sangat Berhasil), dan untuk 1 (satu) indikator lainnya yaitu nilai Reformasi Rirokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal, sampai dengan laporan ini di susun, KementerianPAN RB sebagai instansi yang berwenang melakukan evaluasi belum mengeluarkan hasil evaluasi atas Nilai RB Kementerian Pertanian tersebut.

Pada tahun 2018, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp1.730.087.799.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.657.130.061.432,- atau 95,78%. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal sebanyak Rp1.209.704.065.000,- (69,92%) dipergunakan untuk alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp1.657.130.061.432,- (95,78%).

Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vii

I. PENDAHULUAN.. ......................................................................................... 1

A Latar Belakang ...................................................................................... 1

B Organisasi dan Fungsi ........................................................................... 2

C Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal ........................................... 7

D Tantangan dan Permasalahan............................................................... 7

E Dukungan Anggaran ..................................................................... 8

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................... 9

A Rencana Strategis ................................................................................ 9

B Perjanjian Kinerja .................................................................................. 11

III. AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

PERTANIAN ............................................................................................... 14

A Kriteria Ukuran Keberhasilan ................................................................ 14

B Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ........................................................... 15

C Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .............................................................. 17

1. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Sesuai Kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%) ....................................

17

2. Indikator Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon I Terhadap Layanan

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian....................................

33

D Akuntabilitas Keuangan ............................................................................ 48

E Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya ........................................... 49

F Capaian Kinerja Lainnya ........................................................................... 52

G Rencana Aksi Perbaikan .......................................................................... 56

IV. PENUTUP ................................................................................................... 59

LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Setjen Kementan 2015 – 2019 ................... 9

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 ................................. 12

Tabel 3. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal kementerian Pertanian Tahun 2018 ......................................................................................................

15

Tabel 4. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Kewenanagan Sekretariat Jenderal ................................................................................

19

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian .............................................................

35

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementan Tahun 2018 ................................................................................................................

48


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Gambar 2.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian............................................................ .....................................

Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga.....................................

3 18

Gambar 3. capaian nilai IKM Kementan Tahun 2013-2018 ............................... 21

Gambar 4. Nilai RB sesuai Kewenangan Setjen tahun 2015-2017 ........................... 21

Gambar 5. FGD dalam rangka Reviu Perencamnaan Jangka Panjang .................... 27

Gambar 6 Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu (PADU-SATU) ................................. 33

Gambar 7. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon I Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2018. ..............

36

Gambar 8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah Timur dan Wilayah Barat. ........................................................................................

37

Gambar 9. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupukdan Pestisida. .... 39

Gambar 10. Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman .............. 40

Gambar 11. Seminar Varietas Lokal Indonesia ........................................................ 40

Gambar 12. FGD Pemanfaatan Varietas Lokal ........................................................ 41

Gambar 13. Alur Pelaporan Pokja UPSUS Melalui SMS Center .. ........................... 44

Gambar 14. Aplikasi Simpertan ................................................................................ 45

Gambar 15 Repositori Publikasi .............................................................................. 46

Gambar 16. Aplikasi AgroPedia .................................................................................. 46

Gambar 17. Aplikasi TNDE ....................................................................................... . 47

Gambar 18. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir. ............................ 49

Gambar 19. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Sekretariat Jenderal Kementan 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017...................................................................................................

50

Gambar 20. Penerimaan Penghargaan TOP IT dan TELCO 2018 yang diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian............................................

52

Gambar 21. Penyerahan Penghargaan Bhumandala Ariti Tahun 2018....................... 53

Gambar 22. Penyerahan Anugrah Pelayanan Publik................................................... 54

Gambar 23. Kementerian Pertanian Memperoleh Peringkat 5 Terkait Pengelolaan Arsip..........................................................................................................

55

Gambar 24. Kementerian Pertanian Memperoleh Penghargaan Sebagai Instansi

terbaik dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan

Barang/Jasa..............................................................................................

56


vii


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi

pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Tahun 2018 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan

fungsi selama tahun 2018, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi

organisasi. Di samping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai

wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian menuju terwujudnya good governance dan clean

governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit

organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan/umpan balik bagi

perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: (a) mempersiapkan

dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, dan

sasaran strategis untuk mencapai tujuan; (b) menyusun Rencana Kinerja

Tahunan; (c) menyusun Perjanjian Kinerja; (d) merumuskan Indikator Kinerja

Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program

pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan

fundamental, isu-isu aktual, dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin

timbul; (e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

secara seksama; (f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja

dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan

membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; serta g) melakukan

evaluasi secara keseluruhan.


2

Penerapan SAKIP tahun 2018 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun

sebelumnya dan merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan

pertanian berdasarkan Renstra periode tahun 2015-2019. Penerapan SAKIP ini

diharapkan berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu

instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah untuk

mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh

karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari

para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal di dalam

mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa

jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan permasalahan serta upaya

pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, yang pada gilirannya dapat

menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang

merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam

melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

fungsi-fungsi strategis yang tertuang dalam Pasal 7 pada Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 antara lain:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian

Pertanian;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;

4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum;

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan

barang/jasa pemerintah; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


3

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh

7 (tujuh) Biro dan 4 (empat) Pusat. Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, tugas dan fungsi masing-masing

Biro/Pusat sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah

pertanian; b. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program

pembangunan pertanian; c. Penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan

pertanian; d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program

pembangunan pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam


4

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta

pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja; b. Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi

reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;

c. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;

d. Pelaksanaan mutasi pegawai; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan

Kepegawaian.

3. Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP); b. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pertanian; d. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan

pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di

bidang pertanian; b. Pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi

hukum pertanian; c. Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi

hukum; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

5. Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan; b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; e. Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan

Pengadaan.


5

6. Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama

bilateral di bidang pertanian; b. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama

regional di bidang pertanian; c. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama

multilateral di bidang pertanian; d. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; e. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar

Negeri.

7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (Humas dan IP) menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat; b. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian; c. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan

Masyarakat dan Informasi Publik.

8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, anggaran; b. Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian; c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan

informasi komoditas pertanian; d. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan

informasi non komoditas pertanian; e. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi

Kementerian Pertanian; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan

Sistem Informasi Pertanian.

9. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran; b. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi; c. Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan

perizinan pertanian;


6

d. Pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman; e. Pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman; f. Pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak

perlindungan varietas tanaman; g. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas

hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;

h. Penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

10.Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan

penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian

Pertanian; d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui

tatakelola teknologi informasi dan promosi; f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka;

dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perpustakaan

dan penyebaran teknologi pertanian.

11.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan

pertanian; c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; d. Pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian; e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan

pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial

ekonomi dan kebijakan pertanian; dan g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi

dan Kebijakan Pertanian.


7

C. Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2018

berjumlah 1.278 , terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 2 orang, golongan II

sebanyak 124 orang, golongan III sebanyak 935 orang dan golongan IV

sebanyak 217 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai berpendidikan

SD-SLTA sebanyak 336, D1-D4 sebanyak 86 orang, S1 sebanyak 528 orang,

S2 sebanyak 280 orang, dan S3 sebanyak 48 orang. Jumlah pegawai tersebut

tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, dengan rincian Biro

Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 97 orang, Biro Organisasi dan

Kepegawaian sebanyak 192 orang, Biro Hukum sebanyak 47 orang, Biro

Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 111 orang, Biro Umum dan Pengadaan

sebanyak 271 orang, Biro Humas dan IP sebanyak 90 orang, Biro Kerjasama

Luar Negeri sebanyak 74 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak

111 orang, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

sebanyak 83 orang, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebanyak

129 orang, serta Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

sebanyak 71 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro

Lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Lampiran 5.

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2018

mengalami penurunan sebanyak 42 orang (3,18%) dibandingkan dengan tahun

2017 yang berjumlah 1.320 orang. Pengurangan ini disebabkan karena pada

tahun 2018 banyak pegawai yang memasuki masa pensiun.

D. Permasalahan dan Tantangan

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi

di lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dihadapkan berbagai

tantangan dan permasalahan, namun tantangan dan permasalahan tersebut

harus dianggap sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal antara lain: 1) koordinasi

dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian yang belum

efektif dan efisien; 2) penerbitan peraturan perundangan-undangan di

Kementerian Pertanian yang belum terimplementasi secara optimal; 3) kualitas

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian yang belum optimal; 4)

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang belum tepat guna dan tepat

sasaran; 5) pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih kurang baik; 6)

pemanfaatan jaringan data dan informasi pertanian dan 7) kualitas Sumber

daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi Sekretariat Jenderal dalam menjalankan

fungsinya datang dari implementasi paradigma baru pembangunan pertanian

bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Peran Sekretariat

Jenderal menjadi lebih berat terutama dalam menata ulang proses birokrasi

dari eselon tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan


8

langkah-langkah bertahap, konkret, realistis dan sungguh-sungguh. Konkretnya

Sekretariat Jenderal dihadapkan sejumlah tantangan yaitu: 1) Reformasi

Birokrasi yang belum terlaksana dengan baik; 2) meninjau kembali regulasi

yang memayungi kegiatan pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah

yang selama ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi

kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian; 3) penataan pejabat

sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 4) perubahan struktur organisasi

Kementerian Pertanian; 5) mensinergikan hubungan pejabat struktural dengan

fungsional yang merupakan bagian dari amanah Undang-Undang ASN; 6)

alokasi anggaran pembangunan pertanian di daerah yang belum

mengakomodir pemerataan alokasi anggaran; dan 7) hal lain yang mendukung

kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian umumnya.

E. Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2018 senilai

Rp1.492.092.430.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami

kenaikan menjadi senilai Rp1.730.087.799.000,-. Kenaikan jumlah anggaran

disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada Biro Keuangan dan

Perlengkapan untuk tambahan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di

lingkungan Kementerian Pertanian yang meningkat dari besaran 70% menjadi

80% sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang tunjangan

kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Realisasi pembayaran

kenaikan tunjangan tersebut dilakukan mulai bulan Mei 2018. Selain itu pada

tahun 2018 juga terjadi pergeseran anggaran antar program Sekretariat

Jenderal ke Badan Karantina Pertanian untuk pembayaran gaji dan adanya

luncuran hibah di PSEKP sebesar Rp584 juta.


9

BAB I I

PERENCANAAN DAN PERJ ANJI AN KINERJ A

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah

Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan

Dukungan Administratif Kementerian.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah:

a. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola

pemerintahan yang baik. Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang

bertugas memberikan dukungan administratif kepada unit kerja lain

haruslah mampu menciptakan organisasi yang berorientasi kepada kerja

yang efektif, efisien dan akuntabel.

b. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional.

ASN dituntut untuk memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan

berintegras tinggi dalam bekerja sehingga Sekretariat Jenderal perlu

mengembangkan SDM-nya agar terwujud good government dan clean

governance.

3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan Sekretariat

Jenderal periode tahun 2015-2019 adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi

serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup

Kementerian Pertanian. Ukuran Keberhasilan tujuan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian adalah tercapainya indikator-indikator berikut ini:

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian 2015 – 2019

No. Tujuan Indikator Satuan Target

2018 2019

1. Terwujudnya reformasi

birokrasi di lingkungan


sesuai kewenangan

Sekretariat Jenderal

Nilai reformasi birokrasi


sesuai kewenangan


(79,6%)

% 69,26 70,05

2. Meningkatnya kepuasan

unit kerja eselon I terhadap

layanan Kesekretariatan

yang diberikan Sekretariat

Jenderal

Tingkat kepuasan unit

kerja eselon I terhadap

layanan Sekretariat

Jenderal Kementerian

Pertanian

Skala

likert 1-

4

3,10 3,15


10

4. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, perlu ditetapkan Sasaran

Program. Sasaran Program Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan

dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian.

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan, kebijakan yang

ditempuh Sekretariat Jenderal adalah: membangun dan mengembangkan

organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian

yang efektif dan efisien melalui penerapan asas “clean government and

good governance”. Pada intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan

yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

Terdapat beberapa kata kunci dalam membangun kebijakan tersebut, yaitu:

kedisiplinan ASN, konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan

dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang

didukung oleh struktur organisasi yang tepat. Isu-isu strategis yang perlu

mendapatkan penanganan prioritas selama periode 2015-2019 antara lain:

a. Efektivitas sistem perencanaan nasional dalam mendukung pencapaian

sasaran pembangunan yang terlalu berorientasi pendekatan sub sektor

dan komoditas;

b. Komitmen terhadap reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian yang

bersih, akuntabel, efektif, efisien menuju pelayanan berkualitas yang

didukung dengan sistem rekruitmen pejabat dan pegawai melalui seleksi

ketat untuk memperoleh pegawai dan pejabat yang berkualitas dan

kompeten. Di samping itu, penilaian kinerja pegawai tidak lagi didasarkan

pada Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) namun didasarkan pada

Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

c. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, memerlukan

penanganan, solusi dan kebijakan maupun legislasi yang dapat

memberikan iklim yang kondusif dalam bekerja. Untuk itu, regulasi yang

berkualitas sangat dibutuhkan untuk melahirkan komitmen kuat dalam

pembangunan pertanian;

d. Keberadaan kelembagaan disesuaikan kebutuhan organisasi lingkup

Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan kebutuhan di

lapangan;

e. Kualitas SDM yang perlu dikelola dan ditingkatkan untuk mengisi

organisasi dengan personel yang handal dalam menguasai teknologi

informasi dan inovasi;


11

f. Keragaan dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan terhadap

pembangunan pertanian di pusat dan daerah;

g. Akuntabilitas kinerja terkait dengan pengembangan menajemen

pembangunan pertanian;

h. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi output

berkualitas.

6. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah

kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi

semua pemangku kepentingan pusat dan daerah;

b. Meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik

dan kepegawaian dalam agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa dan

manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip

tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan;

d. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas

kerja;

e. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian;

f. Meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan bantuan hukum;

g. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat,

pengelolaan informasi publik, hubungan antar lembaga, serta

keprotokolan di bidang pertanian;

h. Pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan

data yang akurat, terbarui dan tepat waktu;

i. Peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum

bilateral, regional dan multilateral;

j. Peningkatan kualitas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian;

k. Peningkatan ketersediaan berbagai informasi Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh

pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis

teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda


12

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

PK adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan

Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu

instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi

kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada

tahun 2018. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan

organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir tahun 2018.

Mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 revisi ke-2,

Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 disusun untuk

melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Pertanian. Pada tahun 2018, Sekretariat Jenderal

menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan 2 (dua) indikator kinerja

sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya Reformasi

Birokrasi di lingkungan


sesuai kewenangan


Nilai Reformasi Birokrasi


sesuai kewenangan

Sekretariat Jenderal (79,6%)

69,26%

2.

Meningkatnya kepuasan

unit kerja eselon I

terhadap layanan

kesekretariatan yang

diberikan Sekretariat

Jenderal

Tingkat kepuasan unit kerja

eselon I terhadap layanan



3,10%

Sumber. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Perjanjian Kinerja tersebut telah ditandatangani pada bulan Januari tahun 2018

satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 pada bulan Maret dan bulan

Desember tahun 2018 dikarenakan adanya pergantian pejabat dan perubahan

anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Revisi PK di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, khususnya lampiran I

mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.


13

Menurut lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi

Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2) perubahan

dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan 3) perubahan

prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan dalam proses pencapaian tujuan

dan sasaran.


14

BAB I I I

AKUNTABIL ITAS KINERJ A

SEKRETARI AT JENDERAL

KEMENTERI AN PERTANI AN

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 dapat diketahui dari hasil

pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan

membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2018 tersebut, maka digunakan

metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori

kinerja, yaitu :

1. Skala 1 : Kinerja sangat berhasil, untuk capaian kinerja lebih besar

dari 100%.

2. Skala 2 : Kinerja berhasil, untuk capaian kinerja antara 80% sampai

dengan 100%.

3. Skala 3 : Kinerja cukup berhasil, untuk capaian kinerja antara 60%

sampai 79,99%.

4. Skala 4 : Kinerja kurang berhasil, untuk capaian kinerja kurang dari

60%.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead

indicator dan lag indicator. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya

di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator

proses atau indikator aktifitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang

pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan

istilah indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 tentang

Perubahan atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah

outcome/impact (lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

eselon I harus menggunakan jenis indikator outcome/output, sedangkan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis

indikator output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja

(PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan lag indicator. Pada PK

Sekretaris Jenderal tahun 2018, dari 2 (dua) indikator kinerja, keduanya

merupakan lag indicator.


15

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Sekretariat Jenderal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran

program, indikator kinerja sasaran program serta target yang ingin dicapai

tahun 2018. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja

jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Renstra Kementerian

Pertanian Tahun 2015 - 2019 yang selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta Nawa Cita.

Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

kepada Menteri Pertanian atas target kinerja Sekretaris Jenderal dalam

mendukung pencapaian kinerja Menteri Pertanian tahun 2018.

Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya

menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun

secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja

yang belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan

pencapaian kinerja lainnya (cross-section) serta membandingkan pencapaian

kinerja tahun 2018 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini

dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara

berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. Pencapaian

kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 dapat

dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun

2018

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARG

ET REALISASI % KATEGORI

Terwujudnya

Reformasi Birokrasi di

lingkungan


sesuai kewenangan


1. Nilai Reformasi

Birokrasi kementerian

Pertanian sesuai

kewenangan Sekretariat

jenderal (79,6%)

69,26

% - *) - -

Meningkatnya

kepuasan unit kerja

eselon I terhadap

layanan

kesekretariatan yang

diberikan Sekretariat

Jenderal

2. Tingkat kepuasan unit

kerja eselon I terhadap

layanan Sekretariat

Jenderal Kementerian

Pertanian

3,10 3,11 100,32 SANGAT

BERHASIL

Sumber: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian, 2018

*) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir Januari

2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.


16

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 2 (dua) sasaran program

dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja

tahun 2018. Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja sasaran

program tersebut, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

merencanakan 11 (sebelas) kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan

pada tahun 2018, yaitu:

1. Kegiatan pembinaan hukum bidang pertanian, dengan pagu anggaran

senilai Rp16.954.702.000,-

2. Kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan

pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, dengan pagu

anggaran senilai Rp25.889.895.000,-

3. Kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Kementerian Pertanian,

dengan pagu anggaran senilai Rp1.244.668.424.000,-

4. Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

kepegawaian, dengan pagu anggaran senilai Rp22.948.888.000,-

5. Kegiatan koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian,

dengan pagu anggaran senilai Rp40.007.305.000,-

6. Kegiatan pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian,

dengan pagu anggaran senilai Rp54.896.478.000,-

7. Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan

pagu anggaran senilai Rp38.000.949.000,-

8. Kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian,

kerumahtanggaan, dan layanan pengadaan barang dan jasa, dengan pagu

anggaran senilai Rp161.043.822.000,-

9. Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan

hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik bidang

pertanian, dengan anggaran senilai Rp59.385.000.000,-

10.Kegiatan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan

Pembangunan Pertanian, dengan anggaran senilai Rp31.827.660.000,-

11.Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,

dengan anggaran senilai Rp34.464.676.000,-

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2018

tersebut senilai Rp1.730.087.799.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat

Jenderal tahun 2018 senilai Rp1.657.130.061.432,- atau 95,78%. Dapat

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 95,78%. Jika

dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sampai dengan

pertengahan Februari, hanya 1 (satu) indikator yang sudah diketahui nilainya,

sedangkan 1 (satu) indikator lainnya sampai dengan pertengahan Februari

belum dikeluarkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB. Detail


17

pencapaian masing-masing IKSP serta detail serapan anggaran akan dibahas

pada sub bab berikutnya.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan

dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan

realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk

setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2018

dengan kinerja tahun 2017 serta beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran

kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti

tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 serta

membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran

program yang memiliki standar nasional. Selain itu, evaluasi akuntabilitas

kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja

menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan

yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018. Hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat

dijabarkan pada sub bab berikut ini:

1. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Sesuai

Kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%)

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang

dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah

yang baik dan bersih. RB Kementerian Pertanian merupakan rangkaian

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun

2005 hingga tahun 2025. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan

gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi

Reformasi Birokrasi yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan

Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai Reformasi

Birokrasi Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 5 (lima) tahun

terakhir, yaitu tahun 2014-2018. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria,

yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai

40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat

dijabarkan sebagai berikut:


18

Kapasitasdanakuntabilitas

organisasi(20%)

PemerintahanyangbersihdanbebasKKN(10%)

Kualitaspelayananpublik(10%)

Kriteriahasil(40%)

Manajemenperubahan(5%)

Penataanperaturanperundang-

undangan(5%)

Penguatanpengawasan(12%)

Penataantatalaksana

(5%)

PenataansistemmanajemenSDM

(15%)

Penguatanakuntabilitas

(6%)

Penataandanpenguatan

organisasi(6%)

Peningkatankualitaslayananpublik(6%)

Kriteriapengungkit(60%)

Gambar 2. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang

merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian

Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen

penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki

bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen

penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta

peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing

sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar

dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem

manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk

kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu komponen kapasitas dan

akuntabilitas organisasi dengan bobot 20% (terbagi menjadi komponen nilai

akuntabilitas kinerja 14% dan Survei Internal Integritas Organisasi 6%),

komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar

10% (terbagi menjadi komponen Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7% dan

komponen Opini BPK 3%) serta kualitas pelayanan publik dengan bobot

sebesar 10%.

Untuk kriteria pengungkit, yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal

sebanyak 7 (tujuh) komponen dari total 8 (delapan) komponen, sedangkan

satu komponen sisanya merupakan kewenangan Inspektorat Jenderal yaitu

komponen penguatan pengawasan.

Untuk kriteria hasil, yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal adalah

komponen nilai akuntabilitas kinerja dengan bobot sebesar 12,6% dari total

bobot 14% dimana bobot sisanya sebesar 1,4% merupakan kewenangan

Inspektorat Jenderal, komponen survei internal integritas organisasi,

komponen opini BPK dan komponen kualitas pelayanan publik. Selain

komponen nilai akuntabilitas kinerja sebesar 1,4% ada satu komponen lagi

yang juga merupakan kewenangan Inspektorat Jenderal yaitu komponen


19

survei eksternal persepsi korupsi. Dari total nilai 100%, yang menjadi

kewenangan Sekretariat Jenderal sebesar 79,6% dan sisanya sebesar

20,4% menjadi kewenangan Insprektorat Jenderal. Rincian komponen nilai

RB yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Kewenanagan


No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal

I Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00

4 Penataan Tatalaksana 5,00

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00

7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00

Total Komponen Pengungkit (A) 48,00

II Komponen Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 12,6

2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00

3 Opini BPK 3,00

4 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00

Total Komponen Hasil (B) 31,6

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 79,60

Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

tahun 2018 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

dari tanggal 26 November 2018, namun sampai saat ini belum dilaksanakan

exit meeting. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;

a. Survei reformasi birokrasi

b. Evaluasi reformasi birokrasi

c. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB

d. Tindak lanjut evaluasi RB

e. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan

f. Mistery Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan, dan

g. Desk evaluasi

Hingga akhir Januari tahun 2019, Tim Evaluasi RB Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum


20

mengeluarkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian

Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal Tahun 2018, sehingga

pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ini belum menyajikan

hasil penilaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tersebut. Apabila

Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan hasil penilaiannya, maka

akan dilakukan revisi terhadap Laporan Kinerja ini.

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 dalam upaya

peningkatan nilai RB dari tahun 2017 antara lain:1) Melakukan revisi

Permentan Nomor 43 tahun 2015; 2) Penguatan Proses Bisnis Kementerian

Pertanian; 3) Implementasi Permentan Nomor 43/Permentan/RC.020/11/

2017; dan 4) Penerbitan Permentan 45/Permentan/OT.210/11/2018.

Nilai RB sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal tahun 2018 belum

diketahui capaiannya, namun ada 2 (dua) komponen yang sudah dapat

diketahui capaiannya, yaitu komponen opini BPK dan komponen Survei

Eksternal Pelayanan Publik. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian Pertanian

tahun 2017 yang diperiksa pada tahun 2018, BPK memberikan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga Survei Eksternal Pelayanan Publik

berupa nilai IKM Kementerian Pertanian, capaian pada tahun 2018 sebesar

82,91 atau capaian kinerja 99,89%.

Opini WTP tersebut telah didapatkan Kementerian Pertanian selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Diharapkan

pula pada tahun 2019 akan didapatkan predikat WTP. Guna

mempertahankan Opini WTP tersebut, Sekretariat Jenderal telah

menetapkan rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

a. Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) non regulasi;

b. Melakukan Tindak Lanjut (TL) dan monitoring evaluasi BMN hasil

revaluasi;

c. Penghapusan BMN henti guna;

d. Elektronisasi usulan pengelola BMN;

e. Elektronisasi pengelolaan rumah tangga;

f. Advokasi BMN yang berpotensi masalah;

g. Penyusunan Permentan tentang penyimpanan dokumen kepemilikan

BMN;

h. Penyimpanan sertifikat tanah/bangunan terpusat di penggunan

barang/pengelola barang;

i. Mengembangkan aplikasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tingkat

satuan kerja, eselon I dan Kementerian Pertanian;

j. Melakukan pelatihan tingkat satuan kerja;

k. Workshop perencanaan, penerapan dan reviu Pengendalian Intern atas

Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diikuti oleh seluruh eselon I dan

perwakilan Itjen Kementan;


21

l. Melakukan penilaian PIPK tingkat eselon I.

Survei Eksternal Pelayanan Publik yang dalam hal ini adalah nilai IKM

Kementerian Pertanian dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami

peningkatan capaian kinerja, namun terjadi penurunan pada tahun 2017 dan

2018. Penurunan capaian kinerja Nilai IKM Kementan ini dikarenakan

adanya peningkatan target yang semula tetap pada tahun 2013-2016 yaitu

sebesar 80 menjadi 82 pada tahun 2017 dan 83 pada tahun 2018. Berikut

tren capaian nilai IKM dalam 6 (enam) tahun terkahir:

Gambar 3. Tren capaian nilai IKM Kementan Tahun 2013-2018

Sebagai informasi, NIlai Reformasi Birokrasi sesuai kewenangan Sekretariat

Jenderal pada tahun 2017 sebesar 75,80%. Nilai tersebut naik apabila

dibandingkan dengan nilai tahun-tahun sebelumnya. Berikut capaian

indikator Reformasi Birokrasi sesuai Kewenangan Sekretariat Jenderal

tahun 2015-2017:

Gambar 4. Nilai RB sesuai Kewenangan Sekretariat Jenderal tahun 2015-2017


22

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 oleh Tim

Evaluasi Kementerian PAN dan RB, ada beberapa catatan yang perlu

segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kedepan:

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dapat dipastikan telah berhasil

menjangkau ke seluruh unit-unit kerja sampai unit kerja paling bawah

dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja organisasi;

b. Struktur organisasi yang ada dinilai masih belum sesuai dengan kinerja

yang dihasilkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian;

c. Pemanfaatan proses bisnis dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan

kinerja antar unit masih belum optimal, sehingga masih berpotensi

menimbulkan silo antar unit yang dapat menghambat perwujudan

organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja;

d. Manajemen kinerja individu belum diterapkan dengan baik dalam

mendukung untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan karir

pegawai sebagai prasyarat dalam mewujudkan manajemen SDM yang

berbasis merit;

e. Kualitas penerapan manajemen kinerja unit dalam meningkatkan

akuntabilitas instansi masih belum berjalan secara optimal di seluruh unit

kerja, sehingga dapat berpotensi menghambat pencapaian kinerja

Kementerian;

Dari catatan tersebut, Kementerian PAN dan RB memberikan rekomendasi

sebagai berikut:

a. Agar secara intensif melakukan internalisasi pelaksanaan reformasi

birokrasi ke seluruh unit kerja sampai ke individu agar pelaksanaannya

memperoleh dukungan dari semua pihak dalam organisasi kementerian

sehingga dapat diwujudkan sasaran reformasi birokrasi di Kementerian

Pertanian;

b. Melakukan reviu terhadap organisasi Kementerian yang ada saat ini untuk

menyelaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana

tertuang dalam Renstra;

c. Memanfaatkan peta proses bisnis yang ada untuk meningkatkan

koordinasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kinerja kementerian

dengan lebih baik;

d. Menerapkan manajeman kinerja individu dan memanfaatkan hasilnya

untuk pengelolaan kompetensi, pembinaan karier pegawai serta untuk

pemberian reward dan punishment dalam mendukung terlaksananya

manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas

ASN;


23

e. Agar meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kinerja organisasi

dengan memperbaiki indikator keberhasilan dan menurunkan ke setiap

level jabatan secara berjenjang dan menyelaraskannya dengan program

dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian

dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan catatan dan rekomendasi yang diberikan, pada tahun 2018

Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

a. Melakukan revisi Permentan Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk

menyelaraskan organisasi Kementerian yang ada saat ini dengan kinerja

yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Renstra;

b. Penguatan Proses Bisnis Kementerian Pertanian melalui Monitoring dan

Evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dan SOP Lingkup Kementerian

Pertanian dimana menghasilkan beberapa perubahan pada peta proses

bisnis Kementerian Pertanian;

c. Implementasi Permentan Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang

Perubahan atas Permentan Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016

tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian

Tahun 2015-2019 dalam penyusunan dokumen SAKIP di lingkungan

Kementerian Pertanian (PK, RKT/Renja, Pemantauan Kinerja, dan

Laporan Kinerja);

d. Penerbitan Permentan 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar

Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian yang

merupakan acuan bagi unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam

menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi.

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung Reformasi

Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal

tahun 2018 sebagai berikut:

a. Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian

dengan penyusunan :

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan.SM.200/1/2018

tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

2) Rancangan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.

3) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Unit Kementerian Pertanian.

b. Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

dengan penyusunan:

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.


24

2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018

tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.

3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/OT.020/11/2018

tentang Uraian Tugas Unit Kerja Eselon IV Politeknik Pembangunan

Pertanian.

4) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata

Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

5) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian.

6) Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Mandat Penelitian

pada Balai Penelitian Lingkup Pusat Peneitian dan Pengembangan

Perkebunan.

7) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi Uraian

Tugas Pekerjaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian.

8) Rancangan Naskah Akademik Penataan UPT Lingkup Badan Litbang

Pertanian.

9) Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi Kebun Percobaan Menjadi

Instalasi Penelitian dan Penerapan Teknologi Pertanian.

c. Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur

Kementerian Pertanian melalui:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KP.010/11/2018

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Organisasi Lingkup

Kementerian Pertanian.

b. Konten website Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur

Kementerian Pertanian on line.

c. Bimtek dengan peserta perwakilan eselon I lingkup Kementerian

Pertanian.

d. Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP


Proses monitoring diarahkan untuk membandingkan dan memastikan

kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum

dalam Asisten Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP AP),

mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan

cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan

tambahan untuk semua pelaksana. Monitoring SOP dilaksanakan dengan

cara observasi dan pengarahan dalam pelaksanaan oleh masing-masing

pengelola tata laksana pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian

Pertanian

Evaluasi SOP dilakukan untuk membangun sebuah organisasi agar lebih

efektif dan kohesif. Evaluasi SOP merupakan sebuah analisis sistematis


25

terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah dibakukan

dalam sebuah SOP. Tujuan utama dilakukan evaluasi adalah agar

seluruh pengelola tata laksana lingkup Kementerian Pertanian dapat

mengetahui tingkat keakuratan dan ketepatan atas SOP yang telah

disusun.

e. Mengintegrasikan SOP di lingkup Kementerian Pertanian ke dalam

proses bisnis

Proses integrasi dan revitalisasi SOP Mikro tersebut dilakukan melalui

pembahasan dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik pengelola tata

laksana maupun pemilik substansi proses bisnis. Salah satu pembahasan

yang difasilitasi Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam

Penyelenggaraan kegiatan Integrasi SOP Mikro ke dalam SOP Makro

dilaksanakan pada tanggal 23-24 Agustus 2018 di Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perkebunan, Bogor, dengan peserta yang hadir

berjumlah 86 orang. Peserta terdiri atas seluruh pengelola tata laksana

lingkup Kementerian Pertanian. Agenda pembahasan adalah pemaparan

hasil pemilahan SOP Mikro dari masing-masing unit kerja, kemudian

mengintegrasikan ke dalam SOP Makro.

f. Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan

efisien di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan hasil kegiatan

sebagai berikut:

1) Perancangan dan pengembangan sistem prosedur strategis berbasis

teknologi informasi, yang meliputi: (tadi belum justify)

a) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai Berbasis

Teknologi Informasi (eKinerja) Tahun 2017 dan 2018;

b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kehadiran Pegawai Berbasis

Teknologi Informasi (eKehadiran);

c) Perancangan Sistem Pengelolaan Proses Bisnis dan Standar

Operasional Prosedur Berbasis Teknologi Informasi (eProbis)

g. Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di

Lingkungan Kementerian Pertanian melalui Media Online untuk

Setiap Tahapan;

Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan

pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di kalangan PNS secara

terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi,

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan

integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklajuti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilaksanakan

metode baru yang dikenal dengan seleksi terbuka dan kompetitif. Melalui

mekanisme tersebut diharapkan menjadi terobosan baru dalam birokrasi

Indonesia yang oleh berbagai kalangan dinilai bermasalah, apalagi jika


26

menggunakan sistem promosi “politik kasta”, yaitu penunjukan pejabat

untuk menduduki suatu jabatan oleh pejabat yang lebih tinggi yang rawan

KKN-, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang betul-betul kompeten

dalam menjalankan jabatannya, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN), dan berprestasi dalam proses pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan

Tinggi di Instansi Pemerintah diatur lebih jelas dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada

tanggal 7 April 2017.

h. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;

Selama tahun 2018, Kementerian Pertanian telah melaksanakan

penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil

khususnya untuk seluruh jabatan struktural baik jabatan pimpinan tinggi

maupun jabatan administrasi.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi manajerial

jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan

penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural di Lingkungan

Kementerian Pertanian yang disusun dengan pendekatan unit kerja

eselon I.

i. Pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pemberi

Layanan;

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Prima di lingkungan Kementerian

Pertanian diselenggarakan agar seluruh para petugas fond desk atau

front office atau sekretaris pimpinan dan petugas pengamanan dapat

meningkatkan Pelayanan Prima. Hasil yang diharapkan dari bimbingan

teknis pelayanan prima adalah :

1) Meningkatnya kinerja organisasi dalam pelayanan publik;

2) Menurunnya tingkat penyimpangan dalam pemberian layanan publik;

3) Meningkatnya profesionalisme ASN di bidang pelayanan publik;

4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Unit Kerja

Pelayanan Publik (UKPP) Kementerian Pertanian.

Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Prima adalah dari :

1) Unit Kerja Eselon I dan Biro/Pusat yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan dan/atau memiliki tugas kehumasan dan pelayanan publik;

2) Unit Kerja Pelayanan Publik di wilayah Jabodetabek.

j. Reviu dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka

panjang

Pada tahun 2018 kegiatan reviu perencanaan pembangunan pertanian

jangka panjang dilakukan salah satunya dengan kegiatan Focus Group


27

Discussion (FGD) yang dilaksanakan bulan Agustus-Desember 2018,

dengan mengundang Eselon I dan II terkait, Bappenas, K/L terkait,

Praktisi, Akademisi, Dinas Daerah, dan Asosiasi.

Hasil FGD ini bisa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kebijakan dan

semua pihak yang berkepentingan yang terkait dengan usaha

pengembangan komoditas strategis dalam mencapai target Indonesia

sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. FGD dilakukan untuk mendukung

Kebijakan Pembangunan Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia

2045, meliputi:

1) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Komoditas Padi, Jagung

dan Kedelai

2) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Cabai, Bawang Merah,

dan Bawang Putih

3) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Gula/Tebu dan

Komoditas Perkebunan Lainnya (Kelapa, Kopi, Karet, Kakao, Lada dan

Pala)

4) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Protein Hewani

(Sapi/Kerbau, Ayam, dan Telur)

5) FGD Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH)

6) FGD Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian di Era Industri 4.0

7) FGD Rancang Bangun Inovasi, dan Teknologi Pertanian di Era Industri

4.0

Gambar 5. FGD dalam rangka Reviu Perencamnaan Jangka Panjang

k. Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka

menengah

Pelaksanaan Rapat Penyusunan dan Telaah Renstra Berbasis

Elektronik, dan Penyusunan Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi

dilakukan pada bulan Mei-November 2018. Rapat penyusunan ini

mengundang perwakilan pejabat perencanaan dan evaluasi di Eselon I,

III, dan UPT Mandiri lingkup Kementerian Pertanian. Hasil pelaksanaan

reviu dan penyusunan perencanaan jangka menengah ini, antara lain:


28

1) Terciptanya aplikasi e-Renstra yang mengakomodir seluruh proses

telaah dan penyusunan renstra;

2) Tersusunnya panduan telaah dan penyusunan renstra berbasis

elektronik;

3) Eselon I, II, dan UPT mandiri segera mengisi seluruh komponen menu

yang ada di dalam e-Renstra untuk memudahkan dalam

penyusunanan dokumen perencanaan pada periode 2020-2024;

4) Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

45/Permentan/OT.210/11/2018 Tentang Standar Pengelolaan Kinerja

Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;

5) Buku Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian

Pertanian;

6) Eselon I, II, dan UPT mandiri segera mensosialisasikan Standar

pengelolaan kinerja sebagai panduan dalam pengelolaan dan

pengukuran kinerja organisasi;

7) Standar penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi

dan pencapaian kinerja organisasi dapat digunakan secara maksimal

guna menuju Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang berbasis

kinerja atau Performance Based Organization, maka implementasi

secara penuh standar pengelolaan kinerja organisasi menjadi hal yang

perlu dilaksanakan dari semua tingkat eselon yang ada di Kementerian

Pertanian.

l. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018;

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi

pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar

penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mulai tahun 2017 penyusunan PK lingkup Kementerian Pertanian disusun

mulai dari level Menteri hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan

dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi

pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian

tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi

anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2018

terjadi beberapa kali revisi PK lingkup Kementerian Pertanian yang


29

disebabkan terjadinya pergantian/mutasi dan perubahan/relokasi

anggaran antar eselon I.

Biro Perencanaan pada tahun 2017, telah menyusun Aplikasi PK

Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan

PK, memantau perkembangan penyusunan PK yang dilakukan oleh

seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, serta mendigitalisasikan

dan mempublikasikan dokumen PK secara elektronik dan pada tahun

2018 dilakukan perbaikan/penyempurnaan aplikasi ePK untuk

mengakomodir hasil penyusunan/cascading IKU Kementerian Pertanian.

m.Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2019

1) Trilateral Meeting

Dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L, dilakukanlah

pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan dan

K/L. Pertemuan tiga pihak merupakan forum untuk mensinergikan dan

mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan

dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L

yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L

dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan Renja 2019 dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) kali terdiri dari: 1). Trilateral Meeting Pembahasan

Pagu Indikatif; 2). Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Anggaran; dan

3). Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran. Hasil dari

konsolidasi tiga Kementerian tersebut dijadikan sebagai panduan

dalam penyusunan perencanaan kerja dan target dari masing-masing

unit kerja yang ada di lingkup Kementerian Pertanian.

2) Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan

ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN

dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L).


30

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L dituangkan dalam dokumen

perencanaan Rencana Kerja (Renja) K/L. Renja K/L adalah dokumen

perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) K/L dan disusun mengacu pada prioritas

pembangunan nasional, serta memuat kebijakan, program dan

kegiatan. Mulai tahun 2017 untuk perencanaan tahun 2018, Renja

dituangkan dalam bentuk aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan

Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), yang berisi tentang prioritas

nasional, program/kegiatan, sasaran, indikator, target dan alokasi.

Penyusunan Renja dilakukan bersama dengan Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian terutama terkait dengan penetapan target dan

alokasi anggaran.

n. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementan Tahun 2019

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian mengusulkan 86 Standar Biaya

Keluaran (SBK), yang terdiri dari: Sekretariat Jenderal sebanyak 1 SBK,

Inspektorat Jenderal sebanyak 17 SBK, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan sebanyak 4 SBK, Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 9

SBK, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 9

SBK, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebanyak 2 SBK,

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian 43 SBK

dan Badan Karantina Pertanian sebanyak 1 SBK.

o. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian

Pertanian

Pada tahun 2018, pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja

Sekretaraiat Jenderal dilakukan melalui aplikasi eSAKIP. Pemantauan

dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan biro/pusat yang mendukung

keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Sekretariat Jenderal tahun 2018.

p. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Lakin di susun

untuk lakin Sekretariat Jenderal dan Lakin biro/pusat lingkup Sekretariat

Jenderal dan lakin Kementerian.

q. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan);

Pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum telah

melakukan kegiatan:

1) Melakukan koordinasi/pertemuan Prolegtan pada 26 - 28 November

2018 di Yogyakarta, yang dihadiri wakil dari seluruh unit kerja Eselon I

lingkup Kementerian Pertanian dan Biro/Pusat Lingkup Sekretariat

Jenderal, yang menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang

Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, Tenaga Ahli Bidang Hukum Kementerian

Pertanian, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dan

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN Kementerian

Hukum dan HAM.


31

2) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bidang Pertanian Tahun 2018 yang bertujuan membantu meningkatkan

kompetensi aparatur pemerintah dalam hal ini di Lingkungan

Kementerian Pertanian, agar dapat meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di

bidang pertanian, dan dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3) Evaluasi Pencapaian Program Legislasi Pertanian yang merupakan

pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional. Selain itu juga sebagai tindaklanjut Strategi

Nasional Reformasi Regulasi yang merupakan direktif Presiden

Republik Indonesia dan upaya peningkatan kualitas peraturan

perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian dalam reformasi

birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang

merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

r. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-

undangan Bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian

Maksud dari pertemuan ini adalah dalam rangka pemantauan dan dan

evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang

Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,

dengan tujuan pemantauan dan evaluasi yaitu menginventarisasi

permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan

bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

sebagai bahan masukan untuk perbaikan.

s. Pertimbangan dan Litigasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di

bidang pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum berupa

perkara Perdata di Pengadilan Negeri, perkara Tata Usaha Negara di

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengujian materiil peraturan

perundang-undangan bidang pertanian di Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara di pengadilan antara lain

penyelesaian barang milik negara berupa tanah, rumah negara, tender,

perizinan, dan kepegawaian yang apabila tidak ditangani dengan baik

akan mengakibatkan kerugian negara baik dari materiil maupun imateriil.

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian perkara maupun permasalahan-


32

permasalahan hukum dimaksud diperlukan penanganan yang sistematis

dan terkoordinasi dengan baik di lingkup Kementerian Pertanian, Biro

Hukum melalui Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum perlu

melaksanakan koordinasi penanganan perkara serta melakukan

inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang berpotensi

menjadi permasalahan hukum pada tiap-tiap unit kerja eselon I


t. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Lingkup Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai

Lingkup Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 dilakukan oleh beberapa

Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini sebagai sarana

pengelolaan manajemen pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai

yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etik Aparatur Sipil

Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Pertemuan ini menitikberatkan pada kedisiplinan,

etos kerja, kerjasama dan komunikasi yang efektif dan efisien.

u. Pertemuan Kehumasan Lingkup Kementerian/Lembaga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui

kegiatan sosialisasi dan edukasi di bidang komunikasi dan kehumasan

lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, maupun

menyertakan SDM dalam kegiatan pelatihan yang sesuai dengan bidang

kerja khususnya bidang komunikasi dan kehumasan.

v. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian (Padu Satu)

Dengan mengusung tema kemudahan berusaha yang mengacu pada

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Kementerian Pertanian

menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian

Secara Elektronik. Berangkat dari Peraturan tersebut, Pusat PVTPP

sebagai salah satu unit kerja pelayanan publik berkomitmen untuk terus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dengan

memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. Untuk mewujudkan

pelayanan prima dengan memberikan kemudahan dalam berusaha maka

Kementerian Pertanian membangun ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Padu Satu).

Fungsi Padu Satu diantaranya memberikan pelayanan perizinan online,

yang dikembangkan sejalan dengan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) secara nasional. Hal

utama yang membedakan Padu Satu dengan layanan perizinan

sebelumnya adalah prinsip Trust yang dikedepankan kepada pengguna

layanan, sehingga pengguna layanan tidak dituntut dengan beragam

persyaratan yang memberatkan untuk memulai usaha tentunya juga

memberikan kepastian penyelesaian kepada pengguna layanan dalam


33

satuan waktu yang lebih pasti serta kemudahan proses perizinan dengan

melakukan satu kali aplikasi untuk beragam proses yang melibatkan lintas

kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Saat ini Padu Satu memiliki 15 layanan yang dapat diajukan tentunya

dengan proses yang lebih sederhana. Petugas layanan yang berada pada

Padu Satu bertugas sebagai verifikator administrasi maupun Liaison

Officer (LO) dari masing-masing Ditjen Teknis. Padu satu memiliki

beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna layanan yaitu

ruang tunggu yang nyaman dan bersih dilengkapi dengan wifi serta

tersedianya kudapan berupa snack dan minum, bagi ibu menyusui dapat

juga menggunakan ruang laktasi. Namun bagi pengguna layanan juga

dapat melakukan pengaduan dengan memanfaatkan ruang pengaduan.

Gambar 6. Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu (PADU-SATU)

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai Reformasi Birokrasi Sesuai

Kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini memiliki pagu

anggaran senilai Rp176.417.623.000,- dengan serapan anggaran sampai

dengan 31 Desember 2018 senilai Rp161.038.691.168,- atau 91,28%.

2. Indikator Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon I terhadap Layanan

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal mempunyai

tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melakukan tugasnya tersebut, Sekretariat Jenderal melakukan

koordinasi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang

meliputi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;


34

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

Kementerian Pertanian;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum;

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan

barang/jasa pemerintah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam melakukan fungsi koordinasi tersebut, Sekretariat Jenderal perlu

melakukan evaluasi guna mengukur tingkat kepuasan unit eselon I terhadap

layanan Sekretariat Jenderal dimana hasil pengukuran tersebut dapat

digunakan dalam meningkatkan kualitas koordinasi/layanan.

Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

unit eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit eselon I

dalam memperoleh pelayanan Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.

Tingkat kepuasan diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis

dengan menggunakan skala likert dan dilakukan minimal satu tahun sekali.

Indikator ini merupakan indikator baru dan pengukurannya pun baru

dilakukan pada tahun 2018, sehingga capaian tahun 2018 ini belum dapat

dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya.

Nilai tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal

merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan

Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Pada akhir tahun 2018, setiap

Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal melakukan survei kepuasan layanan

dengan responden adalah pejabat struktural, pejabat fungsional khusus dan

pejabat fungsional umum yang ada di unit eselon I lingkup Kementerian

Pertanian. Capaian kinerja tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan

Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:


35

Tabel 5.Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian

No Biro/Pusat Target Realisasi1 Tingkat Kepuasan unit Kerja eselon I terhadap layanan

Biro perencanaan3,10 3,08

2 Tingkat Kepuasan unit Kerja eselon I terhadap layanan

Biro Organisasi dan Kepegawaian3,00 3,19


Biro Hukum3,20 3,51


Biro Keuangan dan Perlengkapan3,10 3,16


Biro Umum dan Pengadaan3,00 3,10


Biro Kerjasama Luar Negeri3,00 2,93


Biro Humas dan Informasi Publik3,15 2,99


Pusat PVTPP 3,00 2,95


Pustaka 2,70 2,85


Pusdatin 3,02 3,22


PSEKP 3,20 3,22

3,10 3,11

Tingkat Kepuasan unit Kerja eselon I terhadap layanan

Sekretariat Jenderal Tahun 2018

(rata-rata nilai Biro/Pusat)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator tingkat kepuasan unit

eselon I terhadap layanan Sekreratiat Jenderal tahun 2018 mencapai 3,11

dari target 3,10. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut mencapai

100,32% atau masuk kategori “SANGAT BERHASIL”. Bila dibandingkan

dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2019 yaitu 3,15, maka

capaian pada tahun 2017 sudah mencapai kinerja 98,73%.

Jika dilihat capaian per Biro/Pusat, sebagian besar dapat mencapai target

yang telah ditentukan, kecuali capaian tingkat kepuasan unit eselon I

terhadap layanan Biro Perencanaan, yaitu sebesar 3,08 dari target 3,10

atau capaian kinerja 99,35%. Begitu pula capaian tingkat kepuasan eselon I

terhadap layanan Biro kerjasama Luar Negeri yaitu sebesar 2,93 dari target

3,00 atau capaian kinerja 97,67%, capaian tingkat kepuasan eselon I

terhadap layanan Biro Humas dan Informasi Publik yaitu sebesar 2,99 dari

target 3,15 atau capaian kinerja 94,92% dan capaian tingkat kepuasan unit

eselon I terhadap layanan Pusat PVTPP yaitu sebesar 2,95 dari target 3,00


36

atau capaian kinerja 98,33%. Walaupun tidak mencapai target, namun

capaian tersebut masih termasuk kategori “BERHASIL”.

Gambar 7. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Unit Kerja

Eselon I Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Beberapa masukan yang perlu segera ditindaklanjuti pada tahun 2019

sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pada tahun berikutnya

adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu dalam pelayanan pada Pusat PVTPP perlu ditingkatkan.

Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem perizinan terkait

diberlakukannya sistem Online Singgle Submission (OSS) sehingga

menyebabkan terjadinya beberapa perubahan seperti perubahan

peraturan, perubahan kewenangan, perubahan waktu pelayanan dan

perubahan prosedur layanan;

b. Dalam memberikan informasi pertanian dirasa belum maksimal. Hal ini

terkendala pemahaman tentang daftar informasi publik yang dikuasai oleh

PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

c. Dalam pelaksanaan rapat/pertemuan/sosialisasi/workshop agar

dipersiapkan dengan lebih matang (mencakup: informasi pelaksanaan,

peserta, kapasitas ruang rapat, persiapan bahan, dan waktu (ketepatan,

rentang, kecukupan));

d. Aplikasi yang dibuat oleh Biro Perencanaan bertujuan agar membuat

pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga diharapkan agar

aplikasi tersebut lebih praktis (user friendly). Selain itu, untuk aplikasi

yang sudah ada, seperti Aplikasi DAK, perlu dilakukan pengembangan

agar lebih informatif;

e. Dalam penyusunan suatu kebijakan, agar diperhatikan kemungkinan

pelaksanaannya sampai kepada level terbawah (khususnya yang terkait

dengan proses pertanggungjawaban keuangan di lapangan);

f. Mengingat perubahan kebijakan yang sangat dinamis di lingkup

Kementerian Pertanian, perlu diikuti dengan pola komunikasi yang


37

memadai sehingga setiap perubahan dapat direspon secara cepat dan

terarah;

g. Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian agar perencanaan kebijakan dan program,

perencanaan wilayah, perencanaan anggaran, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan dapat meningkat kualitasnya;

h. Kegiatan dan kunjungan kerja pimpinan Kementerian Pertanian yang

dinamis dan seringkali berubah sehingga berdampak pada pelaksanaan

kegiatan pendampingan di Biro Humas dan IP dan berkaitan juga dengan

kualitas Koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dengan Eselon I/II lingkup


Selama tahun 2018, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya

mendukung keberhasilan pencapaian nilai indikator Tingkat Kepuasan Unit

Eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

tahun 2018 antara lain:

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik

Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 yang terbagi dalam 3

(tiga) wilayah ini adalah untuk memberikan pelayanan prima di seluruh

Unit Kerja di Kementerian Pertanian sehingga pemohon dan pengguna

informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum,

kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum

dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Gambar 8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah

Timur dan Wilayah Barat

b. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman

1) Pembangunan Aplikasi Online Pendaftaran Varietas Hortikultura

Pendaftaran varietas tanaman secara online merupakan bentuk

fasilitas dari Pusat PVTPP dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pengembangan aplikasi pendaftaran varietas hortikultura


38

berupa pengintegrasian aplikasi online Pusat PVTPP dengan Ditjen

Hortikultura. Simulasi/uji coba integrasi aplikasi online pendaftaran

varietas hortikultura sudah dilaksanakan di Pusat Data dan Informasi

Pertanian. Diharapkan kedepan dengan adanya simulasi ini, pelayanan

pendaftaran varietas hortikultura dapat dilakukan secara online

sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan dan pemohon

dapat melihat progres pendaftaran varietas.

2) Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online

Untuk sosialisasi aplikasi pendaftaran varietas hortikultura telah

dilaksanakan Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online

pada tanggal 22-23 Oktober 2018 bertempat di Hotel Royal Bogor yang

dihadiri oleh instansi terkait dan perusahaan benih. Workshop ini

menekankan pada peningkatan pelayanan publik pada instansi

pemerintah dan bagaimana alur proses aplikasi pendaftaran varietas

hortikultura secara online. Diharapkan kedepan dengan adanya

koordinasi ini, sistem pelayanan publik untuk pendaftaran varietas

mejadi lebih baik, cepat dan terintegrasi.

c. Fasilitasi Pelayanan Perizinan

1) Koordinasi dan Optimalisasi Perizinan Teritegrasi Online Single

Submission (OSS)

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan OSS di lingkup

Kementerian Pertanian, mereviu integrasi izin usaha dan izin komersial

pada aplikasi Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL), dan

menunjang kelancaran pelaksanaan OSS, Pusat PVTPP

menyelenggarakan :

a) Workshop Perizinan Pertanian Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

tanggal 31 Juli 2018 di Hotel Salak The Heritage. Sebanyak 70

peserta dari Eselon I lingkup Kementan menghadiri workshop ini,

untuk memastikan terintegrasinya aplikasi perizinan pertanian

melalui SIMPEL ke sistem aplikasi OSS Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, mensosialisasikan tata cara integrasi ke

sistem aplikasi OSS, dan menyamakan persepsi integrasi OSS di


b) Koordinasi dan optimalisasi perizinan pertanian terintegrasi/OSS

pada tanggal 24 Agustus 2018 di Hotel Royal Bogor dihadiri peserta

dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai fungsi

pelayanan perizinan.

2) Workshop Apresiasi Petugas Pengambilan Contoh (PPC) Pupuk

Sesuai dengan Permentan Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang

Pendaftaran Pupuk An-Organik Pasal 15 bahwa pengujian mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standarisasi.


39

Untuk memenuhi standar pengujian mutu tersebut, maka pengambilan

contoh untuk produk yang diuji harus dilakukan oleh seorang Petugas

Pengambil Contoh (PPC). Workshop Apresiasi PPC Pupuk

dilaksanakan di The Sahira Hotel, Bogor pada tanggal 18 – 21 April

2018

3) Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Untuk memastikan peredaran

pupuk yang terdaftar, maka

diperlukan pengawasan secara

intensif. Untuk itu, Pusat PVTPP

bekerja sama dengan Direktorat

Pupuk dan Pestisida melakukan

sosialisasi tentang pupuk

bersubsidi dan non subsidi serta

pestisida yang dibutuhkan oleh

petani. Pertemuan Koordinasi

Optimalisasi Pelayanan

Perizinan Pertanian Secara

Online dan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan, tanggal 29 September 2018.

OSS merupakan platform eletronik untuk kemudahan berusaha yang

disediakan oleh Pemerintah, yang saat ini dalam proses integrasi

dengan SIMPEL. Kementerian Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah sangat memperhatikan layanan perizinan yang baik

dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017

tentang Percepatan Berusaha.

d. Koordinasi Kegiatan Tematik

Koordinasi kegiatan-kegiatan tematik ditujukan untuk koordinasi isu-isu

pembangunan yang terkait dengan adanya dampak perubahan iklim dan

pengarusutamaan gender. Kegiatan-kegiatan tersebut diintegrasikan

dengan kegiatan yang ada di setiap Eselon I dengan melakukan tagging

kegiatan pendukung pada perencanaan kegiatan dan anggaran (RKA-

K/L). Untuk kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan mitigasi gas

rumah kaca, Kementerian Pertanian selalu berkoordinasi dengan

Kementerian LHK dan Bappenas sebagai perwakilan Indonesia di dunia

internasional. Kementerian Pertanian turut aktif mendukung kegiatan-

kegiatan adaptasi dan mitigasi gas rumah kaca. Selain kegiatan adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim, Kementerian Pertanian juga berkoordinasi

untuk isu pengarusutamaan gender. Kementerian Pertanian terus

menjaga komitmennya dalam pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

Gambar 9. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan

Pestisida


40

e. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman

Kegiatan edukasi, pembinaan, pemasyarakatan, komunikasi di bidang

perlindungan varietas tanaman tahun 2018 antara lain:

1) Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal

Sebagai upaya khusus dalam meningkatkan jumlah pendaftaran

varietas lokal, Pusat PVTPP melanjutkan pola Kerjasama Pendaftaran

Varietas Lokal yang telah dilakukan pada tahun 2017. Tahun 2018

Pusat PVTPP memperluas target pendaftaran varietas lokal dengan

pilot project pelaksanaan kerjasama melalui MoU antara Pusat PVTPP

dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian (BBP2TP) sebagai koordinator BPTP di seluruh Indonesia,

dengan target sebanyak 323 varietas lokal.

2) Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman

Kegiatan pelatihan ini merupakan

langkah awal untuk membekali

daerah dalam melakukan

rangkaian pendaftaran varietas

tanaman. Pelatihan Petugas

Pendeskripsi Varietas Tanaman

dilaksanakan pada tanggal 16-20

Juli 2018 di Stasiun Uji BUSS

Manoko Lembang. Peserta

pelatihan lebih beragam yaitu

dengan jumlah peserta sebanyak

34 peserta berasal dari beberapa instansi lingkup Kementerian

Pertanian (BPTP, Balai Penelitian Tanaman Sayuran), Pemerintah

Daerah (BPSB, Dinas Kehutanan DKI Jakarta), dan Perguruan Tinggi.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah menciptakan petugas

Sumber daya Genetik (SDG) di daerah yang kompeten dalam

melakukan karakterisasi dan menyusun deskripsi varietas tanaman.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meminimalisir

kesalahan dalam penyusunan deskripsi varietas sebagai syarat

pendaftaran varietas tanaman. Selain itu pelatihan ini juga memberikan

pemahaman pentingnya pendaftaran varietas tanaman sebagai upaya

pelestarian plasma nutfah.

3) Seminar Varietas Lokal Indonesia

Seminar dilaksanakan pada tanggal 24

Oktober 2018 bertempat di Auditorium

Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh

200 peserta yang terdiri dari perwakilan

unit eselon I dan II lingkup Kementerian

Pertanian, Kementerian Dalam Negeri,

Gambar 10. Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi

Varietas Tanaman

Gambar 11. Seminar Varietas Lokal Indonesia


41

Kementerian Hukum dan HAM, LIPI, perguruan tinggi dan perusahaan

swasta. Dengan misi penyelamatan plasma nutfah, seminar ini

menekankan pentingnya peran pemerintah dalam upaya pelestarian

dan pengelolaan plasma nutfah Indonesia. Semangat penyelamatan

plasma nutfah ini disampaikan oleh Prof. Dr. Emil Salim mantan

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus pemerhati Lingkungan sebagai

salah satu narasumber. Pelestarian plasma nutfah dapat terwujud

secara optimal jika melibatkan pihak-pihak terkait secara luas tidak

hanya lingkup pemerintahan.

4) Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Varietas Lokal

Kegiatan FGD ini bertujuan

merumuskan pola-pola pemanfaatan

varietas lokal. FGD ini melibatkan

pihak-pihak terkait dalam upaya

perlindungan dan pemanfaatan

sumber daya genetik. Narasumber

dalam FGD ini berasal dari

Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Hukum dan HAM, LIPI,

Komisi Nasional Sumber Daya

Genetik, Yayasan KEHATI, dan PT. Sampoerna Agro. Dari paparan

beberapa narasumber diketahui bahwa telah dilakukan pemanfaatan

varietas lokal sagu di Provinsi Riau oleh PT. Sampoerna Agro dan

pendampingan dalam pemberdayaan komunitas dalam upaya

pelestarian tanaman lokal komoditas pala, sagu kelapa, cengkeh, dan

sorgum di wilayah Nusa Tenggara Timur oleh Yayasan KEHATI. FGD

Pemanfaatan Varietas Lokal merupakan langkah awal Pusat PVTPP

dalam menyusun Road Map Pemanfaatan Varietas Lokal.

f. Kesekretariatan Jabatan Fungsional

Beberapa pelaksanaan kesekretariatan fungsional berada di Sekretariat

Jenderal, antara lain sekretariat fungsional perencana, fungsional

statistisi, fungsional pranata komputer, pranata humas, dan lain-lain.

g. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PVTPP)

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik tahun 2018 Pusat

PVTPP mengupgrade Sistem Manajemen Mutu dari ISO 9001:2008

menjadi ISO 9001 : 2015 dari PT. Tafa Sertifikasi Internasional. Sistem

Manajemen Mutu ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku dan

cara kerja menjadi lebih baik, sistematis dan memberikan pelayanan yang

berstandar internasional.

h. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT

Kegiatan optimalisasi pelayanan permohonan hak PVT dilakukan melalui:

Gambar 12. FGD Pemanfaatan Varietas Lokal


42

1) Workshop Permohonan Hak PVT Secara Online;

2) Koordinasi Teknis Permohonan Hak PVT di Lembang;

3) Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman;

4) Pelatihan Perlindungan Varietas Tanaman di Stasiun Pengujian BUSS

Lembang;

5) Sosialisasi Aplikasi PNBP On-Line melalui Aplikasi Pembayaran

Layanan PVT (APPLY PVT) di Bogor.

i. Pengadaan Infrastruktur Jaringan Komputer

Penyediaan kapasitas bandwith internet lingkup Kantor Pusat Kementan

per Januari tahun 2018 telah ditingkatkan menjadi 1.000 Mbps dari

sebelumnya 850 Mbps atau meningkat sebesar 18% dibanding tahun

2017. Dengan peningkatan kapasitas tersebut dapat mendukung aktivitas

kegiatan dan operasional unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian

yang membutuhkan akses internet yang cepat untuk kelancaran

komunikasi data antar kementerian/ lembaga/daerah di pusat dan daerah.

j. Layanan Statistik Data Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

yang meliputi:

1) Percepatan data tanaman pangan dengan output yang dihasilkan

adalah data padi dan palawija nasional di 17 provinsi sentra secara

periodik bulanan dalam bentuk buletin di Kementerian Pertanian yang

diterima dari pelaksana, sehingga dapat dianalisis dan bermanfaat bagi

pengambil kebijakan dalam menentukan perencanaan kebutuhan

pangan nasional.

2) Percepatan data cabai dan bawang merah

3) Data produksi tanaman cabai dan bawang saat ini dikumpulkan

dengan kerjasama antara BPS dan Dinas Pertanian di daerah.

Pengumpulan data cabai dan bawang dilakukan setiap bulan oleh

Dinas Pertanian dan Ditjen Hortikultura serta dilaporkan oleh BPS

secara berjenjang dari tingkat kecamatan-kabupaten-provinsi-pusat.

Selanjutnya data tersebut diolah dan ditetapkan menjadi data yang

dipublikasikan tahunan dan dimanfaatkan dalam perencanaan dan

monitoring kebijakan hortikultura nasional

4) Pengelolaan data tanaman pangan dan hortikultura

5) Penyusunan metode ubinan padi jajar legowo/JARWO

k. Layanan Statistik Data Peternakan dan Perkebunan yang meliputi:

1) Pengelolaan data pemotongan ternak di RPH;

2) Percepatan data SIWAB;

3) Pengelolaan data tebu nasional secara online;

4) Pengelolaan data peternakan dan perkebunan;

5) Outlook komoditas peternakan dan perkebunan.


43

l. Layanan Statistik Data Sosial Prasarana dan Sarana Pertanian

Layanan ini meliputi:

1) Pengelolaan Data Iklim, OPT dan DPI

2) Pengelolaan Data Sarana dan Prasarana Pertanian

3) Pengelolaan Data SDM Pertanian, Kelembagaan Petani dan Alamat

Kantor Lingkup Pertanian

4) Pengelolaan Data Tenaga Kerja Sektor Pertanian

5) Pengelolaan Data Lahan Pertanian

6) Pengelolaan Data Kemiskinan Sektor Pertanian

7) Pengelolaan dan Penyempurnaan Aplikasi SIMOTANDI

m. Layanan Sistem Jaringan Komputer

Layanan yang diberikan meliputi:

1) Layanan Data Center yang merupakan upaya meningkatkan layanan

Data Center Kementerian Pertanian meliputi pengelolaan server,

storage dan perangkat pendukung Data Center serta sistem

keamanannya

2) Layanan Komunikasi dan Kolaborasi

Layanan komunikasi dan kolaborasi adalah fasilitas yang disediakan

untuk digunakan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian

sebagai alat bantu komunikasi data dalam menjalankan tugas dan

fungsinya melalui TIK. Layanan komunikasi dan kolaborasi banyak

dimanfaatkan untuk operasional kegiatan unit organisasi lingkup

Kementerian Pertanian. Peran surat biasa yang masih memerlukan

waktu bebarapa hari untuk tiba ke tujuan, mulai secara paralel

menggunakan surat elektronik (surel) atau email @pertanian.go.id.

Komunikasi dan Kolaborasi yang kedepan akan diintegrasikan melalui

sistem Single Sign On (SSO) mulai digunakan pada sistem website

dan aplikasi yang ada maupun yang sedang dikembangkan

3) Layanan Tata Kelola TIK

Sebagai tindak lanjut Permentan Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan TIK di lingkup Kementerian Pertanian, tahun 2018

telah dibentuk Tim TIK Kementan melalui Kepmen Nomor 218 Tahun

2018. Dengan terbentuknya Tim TIK Kementerian Pertanian tersebut

unit organisasi lingkup Kementan perencanaan dan penyelenggaraan

TIK dapat berjalan dan bersinergi serta berkesinambungan dalam

membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian

Pertanian.

n. Layanan Aplikasi Sistem Informasi

1) Pengembangan Aplikasi Administrasi

Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan operasional kantor sehari-hari guna menunjang penerapan e-government di lingkup Kementerian Pertanian. Melalui


44

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, transparansi serta aksesibilitas publik terhadap data/informasi, dimana sebagian besar diarahkan menggunakan teknologi berbasis website sehingga pengembangan, pengelolaan dan operasionalnya diharapkan dapat lebih mudah dan cepat.

2) Pengembangan Aplikasi Spesifik

Memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan terkait data pertanian

secara spesifik. Beberapa yang telah dihasilkan: pengawalan aplikasi

database

3) Integrasi Sistem Informasi Geospasial

Kegiatan Integrasi Sistem Informasi Geospasial menerapkan teknik

pengintegrasian data tekstual dalam bentuk tabular dan data spasial.

Data dalam bentuk tabular bersumber dari data Bidang Non Komoditas

dikombinasikan dengan data yang berasal dari Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan negara (ATR/BPN) serta dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya data tersebut digabungkan dengan data spasial yang bersumber dari : LAPAN, NOAA dan IRRI.

4) Monitoring Data Harian Upsus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) Hasil dari Pengelolaan monitoring SMS Center UPSUS adalah pengelolaan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan laporan perkembangan luas tambah tanam padi, jagung, kedelai di wilayah kerjanya (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) secara harian antara lain:

Menerima SMS yang dikirim penanggung jawab LTT di daerah;

Aplikasi Monitoring hasil pengiriman SMS;

Rekapitulasi bulanan per wilayah dan rekap harian;

Daftar pegirim laporan;

Daftar kode wilayah

Gambar 13. Alur Pelaporan Pokja UPSUS Melalui SMS Center


45

o. Perpustakaan Digital

Untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0, Pusat Perpustakan

dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) memberikan sejumlah

layanan perpustakaan dalam bentuk digital. Perpustakaan digital dirintis

sejak tahun 2006 dan saat ini terdapat sejumlah aplikasi dan website

yang dilayankan kepada para pengguna untuk mengakses berbagai

informasi pertanian, diantaranya:

1) Website Pustaka

Layanan informasi berbasis website disediakan dalam

http://pustaka.setjen.pertanian.go.id. Pada website tersebut pengguna

dapat mencari informasi tentang Pustaka, publikasi yang telah

diterbitkan oleh Pustaka, berbagai layanan perpustakaan, koleksi

Agritek, serta berita dan artikel tentang kepustakawanan melalui forum

Pustakawan.

2) Simpertan

Simpertan merupakan aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis web

yang diharapkan mampu mengintegrasi pengelolaan perpustakaan

secara digital UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian.

3) Repositori Kementerian Pertanian

Repositori Kementerian Pertanian merupakan kumpulan koleksi digital

dari publikasi terbitan lingkup Kementerian Pertanian. Publikasi terdiri

dari terbitan berkala ilmiah (scientific journal, scientific periodical),

berkala semi ilmiah (semi populer jurnal), dan tidak berkala. Repositori

bertujuan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi ilmiah

sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik Kementerian Pertanian

dalam penyediaan informasi pertanian.

Gambar 14. Aplikasi Simpertan

http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/


46

4) IndoAgroPedia

IndoAgroPedia merupakan aplikasi yang memuat informasi istilah-

istilah pertanian Indonesia yang dilengkapi dengan gambar dan

ilustrasi terkait teknis budidaya, program dan kebijakan pertanian

Indonesia.

p.Pengelolaan Database Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian

Layanan data dan pengolahannya disediakan oleh Pusat Sosial Ekonomi

dan Kebijakan Pertanian dengan tujuan mempermudah

peneliti PSEKP maupun pihak lain (eksternal) untuk menunjang

kebutuhan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Secara garis besar, berdasarkan sumbernya, layanan data dapat

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer

diperoleh secara langsung dari hasil penelitian atau pengamatan di

lapang. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk

Gambar 16. Aplikasi AgroPedia

Gambar 15. Repositori Publikasi

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/




47

pengumpulan data primer, antara lain observasi, wawancara, diskusi

terfokus (Focus Grup Discussion/FGD) dan penyebaran kuesioner.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari

buku, jurnal atau publikasi lainnya dari berbagai sumber/instansi/lembaga,

baik dalam maupun luar negeri. Data primer dan data sekunder

disediakan dalam bentuk data mentah dan olahan, serta tersedia dalam

format hard print ataupun soft print.

q. Pengembangan Aplikasi TNDE

Dalam rangka pengembangan e-Government dan sesuai dengan

Permentan Nomor: 21/PERMENTAN/TU.120/05/2018 tentang Tata

Naskah Dinas Kementerian Pertanian maka pada tahun 2018 Sekretariat

Jenderal mengembangkan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

untuk lingkup Kementerian Pertanian yang telah diluncurkan pada tanggal

25 Oktober 2018. Aplikasi TNDE merupakan aplikasi yang berinduk

kepada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SKID), yang sudah

dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan di Kementerian

Pertanian, yang dalam perjalanan penggunaannya di awal masih sebatas

lingkup alur surat masuk saja dan dikembangkan menjadi surat masuk

dan surat keluar. Aplikasi TNDE telah dipayungi dengan dasar hukum

Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor :

41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang

Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian. Serta dapat

diakses melalui : http://tnde.pertanian.go.id. Pada aplikasi tersebut

masing-masing unit kerja Eselon I, II dan UPT dapat mengakses dan

mengoperasionalkan dengan menggunakan Username dan Password

yang sudah diberikan.

Dalam pelaksanaannya indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap

Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini memiliki pagu

Gambar 17. Aplikasi TNDE

http://tnde.pertanian.go.id/


48

anggaran senilai Rp1.518.397.934.000,- dengan serapan anggaran sampai

dengan 31 Desember 2018 senilai Rp1.437.393.126.152,- atau 94,67%.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2018 pada awal penetapan pagu

adalah senilai Rp1.492.092.430.000,-. Dalam perkembangannya, pagu

tersebut mengalami kenaikan menjadi senilai Rp1.730.087.799.000,-. Kenaikan

pagu anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran pada Biro

Keuangan dan Perlengkapan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai di

lingkungan Kementerian Pertanian yang semula 70% menjadi 80% sesuai

Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai

di Lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu pada tahun 2018 terjadi

pergeseran anggaran antar program Sekretariat Jenderal ke Badan Karantina

sebesar Rp14 M yang digunakan untuk pembayaran gaji. Apabila dibandingkan

dengan perolehan pagu anggaran tahun 2017 dimana pagu anggaran

Sekretariat Jenderal senilai Rp1.446.100.068.000,- maka pada tahun 2018 ini

pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Jenderal mengalami kenaikan senilai

Rp283.987.731.000,- atau naik sebesar 19,64%. Serapan anggaran Sekretariat

Jenderal pada Tahun 2018 senilai Rp1.657.130.061.432,- atau sebesar

95,78%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, penyerapan anggaran pada

tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, serapan anggaran

Sekretariat Jenderal adalah senilai Rp1.381.232.201.312,- atau sebesar

95,51%. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Sekretariat

Jenderal selama kurun waktu 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel. 6 dibawah

ini:

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian Tahun 2018

NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2014 1.103.062.672.000 1.015.530.613.578 92,06

2 2015 1.357.552.008.000 1.305.461.980.520 96,16

3 2016 1.563.096.836.000 1.364.639.731.286 87.30

4 2017 1.446.100.068.000 1.381.232.201.312 95.51

5 2018 1.730.087.799.000 1.657.130.061.432 95.78

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2018

Tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5

(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:


49

Gambar 18. Grafik Tren Serapan Anggaran 5 (Lima) Tahun Terakhir

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima)

tahun (2014-2018) menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun

2014 sebesar 92,06%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 96,16%. Pada

tahun 2016 tren serapan menurun menjadi 87,30%, hal ini karena adanya

selfblocking pada tahun 2016 senilai Rp157.040.000.000,- atau sebesar

10,05% dari total anggaran tahun 2016 yang berakibat penyerapan anggaran

menjadi tidak optimal. Serapan anggaran naik kembali pada tahun 2017

sebesar 95,51% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 95,78%.

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2018 selanjutnya

dialokasikan untuk mendanai 7 Biro, 4 Pusat dan 4 Atase Pertanian di luar

negeri.

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya

adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya

Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal

penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas

dan fungsi unit kerja.

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada

tahun 2018 sebesar 95,78%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi

sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(PMK 214/2017), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan

tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana Gambar 14 berikut:


50

Gambar 19. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Sekretariat Jenderal

Kementan 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran

PMK 214/2017.

Berdasarkan gambar di atas, capaian nilai kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 adalah sebesar 87,94%. Persentase

capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun

2018 tersebut masuk kategori baik, namun belum sesuai yang diharapkan.

Beberapa penyebab kinerja Sekretariat Jenderal belum sesuai yang

diharapkan antara lain:

1. Nilai konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal dan RPD Akhir di

beberapa biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal masih kurang baik. Hal

tersebut mencerminkan bahwa kurang matangnya perencanaan dan kurang

baiknya koordinasi antara SDM perencana, pelaksana, dan pengevaluasi di

Biro Perencanaan.

2. Beberapa Indikator Keluaran kegiatan belum dapat diketahui capaiannya.

Hal ini disebabkan instansi yang melakukan evaluasi kinerja tersebut sampai

dengan akhir Januari belum mengeluarkan hasil evaluasinya, sehingga

mengakibatkan kurang baiknya kinerja untuk masing-masing biro/pusat yang

pada akhirnya membuat nilai rata-rata satker rendah sehingga kinerja

Sekretariat Jenderal pada aplikasi SMART menjadi kurang maksimal.

Persentase capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian tahun 2018 (gambar 19) berdasarkan aplikasi monev kinerja

anggaran PMK 214/2011, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran program adalah

100

2. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 95,78

3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi penyerapan anggaran

terhadap perencanaan adalah 94,53

4. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 4,22


51

5. Persentase capaian kinerja dalam hal capaian sasaran program adalah

98,00

6. Persentase capaian kinerja dalam hal rata-rata nilai satker adalah 81,43

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK

214/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan

menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:

NE = 50% + (E/20 x 50)

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 dalam hal

efisiensi adalah mencapai 0,04, maka penghitungan koefisien Nilai

Efisiensinya adalah :

NE = 50% + (4,22%/20 x 50)

= 0,5 + (0,0422/20 x 50)

= 0,5 + 0.1055

= 0,6055 atau 60,55%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya

anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 adalah 60,55%.

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018, dari anggaran tahun

2018, Sekretariat Jenderal sementara mampu mencapai target 1 (satu) dari 2

(dua) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu Indikator Tingkat

Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2018

dengan capaian kinerja sebesar 100,32%. Untuk indikator Nilai Reformasi

Birokrasi sesuai Kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian,

sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun belum dikeluarkan nilainya oleh

Tim Evaluasi RB dari Kementerian PAN dan RB. Namun demikian, Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian optimis mampu mencapai target nilai RB

tersebut.

* Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.


52

F. Capaian Kinerja Lainnya

1. TOP IT dan TELCO 2018

Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman

kembali mencatat prestasi. Pada ajang TOP IT dan TELCO 2018,

Kementerian Pertanian mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Apresiasi

yang didapatkan Kementerian Pertanian selama dua tahun berturut-turut ini,

tidak hanya ditujukan kepada Kementerian Pertanian sebagai TOP IT

Implementation on Ministry 2018, tapi juga kepada Menteri Pertanian untuk

kategori “Top Leader on IT Leadership 2018”. Tahun 2018 Kementerian

Pertanian juga berhasil menambah satu lagi penghargaan sebagai TOP

Digital Transformation Readiness 2018.

Kementerian Pertanian telah menciptakan sejumlah program terobosan

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan

memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung secara penuh

pengembangan dan implementasi TIK di Kementerian Pertanian.

Penghargaan yang diraih merupakan hasil dari komitmen yang kuat untuk

membangun satu data satu peta dengan menerbitkan regulasi,

membangun infrastruktur TIK secara besar-besaran, peningkatan kapasitas

SDM, perancangan program TIK sampai dengan implementasi dan

evaluasinya.

Penerimaan penghargaan diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Sistem

Informasi Pertanian. Hal ini memacu Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian yang salah satu tugas dan fungsinya pengembangan sistem

informasi pertanian, untuk berupaya lebih keras lagi dalam pengimplentasian

TIK.

Beberapa terobosan telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk

meningkatkan TIK, seperti terus membenahi dan meningkatkan infrastruktur

Gambar 20. Penerimaan Penghargaan TOP IT dan TELCO 2018 yang diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian


53

TIK dengan kecepatan dan kapasitas tiga kali lipat dan bahkan lebih. Selain

itu, Kementerian Pertanian juga melakukan penguatan hardware, software

dan juga brainware.

Menyongsong revolusi industri 4.0, Kementerian Pertanian melalui Pusdatin

juga sedang merancang sistem informasi data dengan memanfaatkan

teknologi Big Data, yang diharapkan rampung pada tahun 2021. Penilaian

dan penentuan pemenang dilakukan secara objektif dan independen oleh

dewan juri. Kegiatan TOP IT dan TELCO 2018 diberikan sebagai bentuk

apresiasi kepada instansi pemerintahan dan perusahaan swasta yang dinilai

berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam program mereka.

2. Penghargaan Bhumandala Ariti

Kementerian Pertanian menerima penghargaan Bhumandala Ariti atas

pencapaian dalam mengembangkan Simpul Jaringan dan meningkatkan

pemanfaatan lnformasi Geospasial yang inspiratif untuk mendukung

pelaksanaan kebijakan satu peta dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus meningkatkan pemanfaatan Informasi

Geospasial dalam mendukung kebijakan satu peta ke depan. Dan telah

pengembangan sistem aplikasi pertanian berbasis lnformasi Geospasial,

seperti pengembangan Sistem lnformasi Monitoring Pertanaman Padi

(SIMOTANDI) dan Pemetaan Lahan Pertanaman Bawang Merah Berbasis

Android.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah mengembangakan aplikasi

Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Sektor Pertanian (Si PERDITAN). Aplikasi ini mampu memberikan data dan

informasi real time untuk antisipasi dini mengurangi dampak perubahan iklim

pada sektor pertanian serta dirancang untuk pembangunan pertanian sesuai

Gambar 21. Penyerahan Penghargaan Bhumandala Ariti Tahun 2018


54

dengan tugas yang diemban oleh Simpul Jaringan Pertanian terkait dengan

KSP yaitu tersedianya lnformasi Geospasial atau peta tanah semidetil dan

gambut pada skala 1:50.000.

Pada aspek teknologi, simpul Jaringan Pertanian Kementerian Pertanian

saat ini juga sedang memperkuat kapasitas Data Center yang direncanakan

sampai pada level Tier 3. Tahap selanjutnya, melakukan pemograman

sertifikasi ISO 9001 dan 27001 atau Data Center sebagai bukti bahwa

pengelolaan Data Center Kementerian Pertanian telah dilakukan secara

profesional.

3. Anugerah Pelayanan Publik

Pada 2017 dan 2018 Kementerian

Pertanian juga memperoleh

“Penghargaan Keterbukaan

Informasi Publik” dari Komisi

Informasi Pusat Republik Indonesia

(KIP-RI). Pada 2017, Kementerian

Pertanian menduduki peringkat 4 dari

10 peringkat yang ada. Pada 2018

Kementerian Pertanian masuk dalam

kategori Badan Publik (BP) menuju

informatif dari lima kategori yang ada

yaitu BP Informatif, BP Menuju Informatif, BP Cukup Informatif dan BP

Kurang Informatif dan BP Tidak Informatif. Penilaian dilakukan terhadap

seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN dan 460 Perguruan Tinggi di

Indonesia. Pengahargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan

diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pemenuhan hak atas

informasi yang dijamin UU Nomor 14 tahun 2008. Dalam Pengelola

Informasi dan Dokumentasi. PPID Kementerian Pertanian telah menyusun

langkah, strategi dan capaian dalam menjamin dan mempromosikan

keterbukaan informasi publik. Saat ini masyarakat dapat datang dan

langsung berhubungan dengan bagian layanan PPID atau cukup melalui

website Kementerian Pertanian. Permohonan informasi meningkat, dan

sampai saat ini Kementerian Pertanian mampu memenuhi harapan

masyarakat, yang makin tinggi terhadap keterbukaan informasi pertanian.

4. Peringkat 5 Terkait Pengelolaan Arsip Kementerian Pertanian

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun

2015 tentang Pengawasan Kearsipan, Unit Kearsipan Kemeterian Pertanian

segera membuat Program Pengawasan Kearsipan Internal Tahunan

Gambar 22. Penyerahan Anugerah Pelayanan Publik oleh Jusuf Kalla

dan diterima oleh Sekretaris Jenderal



55

(PKPKT) Tahun 2018 serta melaksanakan pengawasan internal terhadap

beberapa unit kerja yang masuk sebagai objek pengawasan Tahun 2018.

Sebagai bentuk konsistensi terkait pengawasan kearsipan yang

dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan terhadap Kementerian/Lembaga

yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 maka bentuk kelanjutan terkait

Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) terhadap K/L, ANRI melakukan

monitoring pengawasan kearsipan pada tahun 2018. Penyerahan Laporan

Hasil Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 oleh

ANRI pada tanggal 9 Oktober 2018 dilaksanakan di Kementerian

Kesehatan. Ditetapkannya Kementerian Pertanian sebagai pilot project,

berdasarkan prestasi dan peningkatan penyelenggaraan kearsipan di

Kementerian Pertanian dari peringkat 12 pada tahun 2017 menjadi

peringkat 5 pada tahun 2018 dari 34 Kementerian/Lembaga.

Gambar 23. Kementerian Pertanian Memperoleh Peringkat 5 Pengelolaan

Arsip


56

5. Penghargaan Sebagai Instansi Terbaik dalam Pembinaan Jabatan

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa

Kementan meraih Penghargaan Instansi Pembina Terbaik Jabatan

Fungsional Pengelola Barang atau Jasa dari Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dalam acara Rapat

Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa LKPP di Sabuga Centre

Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Selasa 30 Oktober

2018.

Penghargaan National Procurement Awards atau Kepemimpinan dalam

Transformasi Pengadaan Secara Elektronik kategori Komitmen Penerapan

Standar LPSE ini, diberikan pada Kementerian/Lembaga yang dinilai sudah

melakukan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan etika dan prinsip-

prinsip pengadaan bawang/jasa. Sebagaimana diatur ditetapkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

G. Rencana Aksi Perbaikan

Pencapaian kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang

dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2017, karena pada prinsipnya

pengelolaan kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke

waktu (continuous improvement). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja

tahun 2019 maka perlu dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau

kendala yang muncul dalam pengelolaan kinerja tahun 2018. Rekomendasi

upaya perbaikan disusun berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas

permasalahan yang ada, sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak

Gambar 24. Kementerian Pertanian Memperoleh Penghargaan Sebagai

Instansi terbaik dalam Pembinaan Jabatan Fungsional

Pengadaan Barang/Jasa


57

terjadi lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam

bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Rencana Aksi Perbaikan Tahun 2018

No Rekomendasi Perbaikan Waktu

Pelaksanaan

Penanggung

Jawab

Ànggaran yang

Dibutuhkan

(Rp)

Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal

1 Optimalisasi Pelayanan Peredaran Varietas

Jan-Des Pusat PVTPP 303.450.000,-

2 Optimalisasi Layanan Perizinan Pertanian

Jan-Des Pusat PVTPP 250.000.000,-

3 Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Video Jurnalistik

Maret Biro Humas dan

IP 242.880.000,-

4 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik

Jan-Des Biro Humas dan

IP 825.408.000,-

5

Koordinasi Trilateral Meeting, Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan PK,Kebijakan Pembangunan pertanian terpadu dan lintas sektoral dan koordinasi kegiatan tematik Kementerian Pertanian

Jan-Des Biro

Perencanaan

1.704.750.000,

-

6. Fasilitasi Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Jan-Des Biro Kerjasama

Luar Negeri 256.600.000,-

7. Rapat Koordinasi dengan Duta Besar Negara Mitra

Jan-Des Biro Kerjasama

Luar Negeri 213.291.000,-

8.

Rapat Koordinasi terkait penentuan standar untuk tingkat kepuasan dan penentuan responden untuk masing-masing biro/ Pusat.

Sept-Nov

Semua Biro

Pusat Lingkup

setjen

100.000.000,-

Total anggaran yang dibutuhkan

3.896.379.000,-

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 6 di atas sebanyak

8 (delapan) rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi

perbaikan memiliki waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta anggaran

yang dibutuhkan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan

rekomendasi tindak lanjut ini adalah senilai Rp3.896.379.000.,- dan

dialokasikan pada DIPA tahun 2019. Seluruh rencana aksi ini penting untuk

dilakukan mulai dari awal tahun 2019 agar pencapaian kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik dibanding tahun 2018.

Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar permasalahan atas

permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada tahun 2018. Dalam

hal ini, rencana aksi ditujukan untuk indikator kedua yaitu Tingkat Kepuasan

Unit Eselon I terhadap Layanan Sekretariat Jenderal. Walaupun sudah


58

melampaui target yang telah ditentukan, namun ada beberapa aspek kinerja

lingkup Sekretariat Jenderal yang masih harus ditingkatkan. Komitmen dari

pimpinan maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan

rencana aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak

yang ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam

meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019.


59

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2018. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: 1) Terwujudnya

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan

Sekretariat Jenderal dengan indikator kinerja yaitu nilai reformasi birokrasi

Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%) dengan

target 69,26%; dan 2) Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan

Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal dengan indikator kinerja yaitu

tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian dengan target 3,10.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun

2018, dari 2 indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun

2018, terdapat 1 (satu) indikator yang berhasil mencapai target, sedangkan 1

indikator belum dikeluarkan nilainya oleh Tim Evaluasi RB dari Kementerian PAN

dan RB. 1 (satu) Indikator yang telah diketahui nilainya dan telah berhasil mencapai

target adalah indikator Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon I terhadap Layanan

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang berhasil mencapai nilai 3,11 atau

capaian kinerja sebesar 100,32%. Namun demikian ada beberapa hal yang harus di

tingkatkan pada tahun 2019 terutama untuk nilai indikator tingkat kepuasan unit

kerja eselon I terhadap layanan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian, terutama untuk Biro/Pusat yang tidak berhasil mencapai

target indikator yang telah ditentukan.

Dalam usaha mencapai target indikator kinerja pada tahun 2018, beberapa

permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal antara lain:

1. Terkait capaian output (keluaran), ada beberapa masalah yang dihadapi;

a. Sebagian besar output baru dapat diselesaikan di akhir tahun;

b. Beberapa Output masih belum menunjukan keterukuran yang pasti, baik

satuannya maupun volumenya, seperti satuan layanan dan volume yang

hanya menunjukan angka 1 (satu) selama periode tahun anggaran.

Persoalan seperti ini, walau terjadi pula di K/L lainnya, namun menurut

Kementerian Keuangan, sebagaimana disampaikan pada acara optimalisasi

pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran K/L melalui aplikasi SMART pada 16

Januari 2019, masih harus ditinjau kembali dan diupayakan untuk tidak lagi

merencanakan keluaran yang satuan dan volumenya seperti ini;

2. Proses penyusunan RKA-KL belum konsisten karena terjadi perbedaan dengan

aplikasi KRISNA. Aplikasi KRISNA mengikuti tuntutan standar sistem


60

penganggaran berbasis kinerja. Hal ini mengakibatkan kurang siapnya satker-

satker lain dalam penyusunan RKA-KL yang berkualitas dan sesuai standar

karena menunggu aplikasi terbaru dari Kementerian Keuangan yang sering

terlambat sosialisasinya;

3. Besarnya Standar Deviasi IKSS dan IKSP disebabkan oleh penentuan target

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang menyebabkan terjadinya gap yang

tinggi antara target dan realisasi;

4. Kurang disiplinnya petugas dalam mengisi data pada aplikasi-aplikasi yang

dibangun oleh Skretariat Jenderal berakibat pada kurang optimalnya

pemanfaatan aplikasi yang ada;

5. Pelayanan dalam memberikan informasi pertanian dirasa belum maksimal

karena terkendala pemahaman tentang daftar informasi publik yang dikuasai

oleh PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) seiring dengan meningkatnya

tuntutan pimpinan terhadap kegiatan Sekretariat Jenderal;

7. Kompetensi SDM yang belum merata di bidang yang ditangani Sekretariat

Jenderal;

8. Tingkat kepatuhan penayangan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem

informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada satker perlu ditingkatkan;

9. Kemampuan SDM pengelola pengadaan barang/jasa dalam memahami aturan

dan ketentuan perlu ditingkatkan;

10. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pada ULP-UPT;

11. Sebagai penyedia data dan informasi bagi stakeholders (pengambil kebijakan,

dunia usaha dan masyarakat), Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki hubungan struktural dengan daerah

terkait satu data satu pintu. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap

kemampuan untuk menyediakan data yang berkualitas, yaitu akurat, cepat dan

obyektif (tidak bias);

12. Pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Informasi Pertanian (Pustaka) terjadi

keterlambatan waktu penyelesaian pelayanan karena sistem Online Public

Access Catalogue (OPAC) dalam masa pemeliharaan dan adanya

ketidaksesuaian antara database dan beberapa koleksi fisik perpustakaan;

13. Belum semua unit kerja membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja

aparatur untuk dilaksanakan dan di evaluasi.

14. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, terutama perizinan pertanian, Pusat

PVTPP adalah pintu gerbang terkait administrasi perizinan pertanian.

Sedangkan proses teknisnya dilakukan oleh Eselon I teknis terkait;

15. Belum adanya standar dalam pengukuran tingkat kepuasan unit eselon I

terhadap layanan Biro/Pusat lingkup sekretariat Jenderal dan penentuan

responden survei kepuasan yang kurang tepat berakibat pada nilai survei yang

tidak optimal;

16. Adanya perubahan agenda kegiatan luar negeri yang sangat dinamis terutama

untuk pertemuan bilateral dengan negara mitra.


61

Rekomendasi perbaikan ke depan agar kendala yang dihadapi pada tahun 2018

tidak terulang lagi, antara lain:

1. Penyusunan anggaran di Biro Perencanaan harus seiring dengan penyusunan

TOR, RAB dan jadwal rencana pencairan. Jika ini dilakukan akan ada Rencana

Penarikan Dana (RPD) yang sudah terbentuk yang merupakan perencanaan

dari setiap level eselon IV, baru kemudian dimasukkan ke sistem RKAKL

sebelum DIPA operasional;

2. Penyusunan RKA-KL harus mengacu pada Aplikasi KRISNA agar ada

konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan;

3. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dan target yang akan digunakan dalam

perencaan program/kegiatan;

4. Lebih meningkatkan koordinasi agar kedisiplinan petugas dalam pemanfaatan

aplikasi dapat lebih optimal;

5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkup Sekretariat

Jenderal maupun di lingkup Kementerian Pertanian;

6. Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan workshop maupun pelatihan

yang menyertakan SDM lingkup Sekretariat Jenderal

7. Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai lingkup Kementerian

Pertanian sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

8. Melakukan pembinaan penggunaan penggunaan SIRUP versi 2.3 khusus untuk

anggaran Dekon/TP;

9. Melakukan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan

juga melakukan bimbingan teknis terkait aturan dan peraturan sesuai objek yang

akan diadakan kepada agen pengadaan;

10. Melakukan forum komunikasi para pengola pengadaan barang/jasa di UPT

11. Melakukan pemantauan dan pendampingan paket pengadaan kepada UPT;

12. Mewujudkan pengelolaan data terpadu (tekstual dan spasial) ke sistem yang

terintegrasi dan mudah diakses seperti yang akan dilaksanakan yaitu

Pengembangan Big Data;

13. Melakukan kegiatan stock opname, merapikan database dan reshelving koleksi;

14. Diperlukan pelatihan tambahan terhadap pemahaman analisis jabatan dan

analisis beban kerja aparatur secara online;

15. Lebih meningkatkan koordinasi dengan eselon I teknis terkait pelayanan yang

dilakukan oleh Pusat PVTPP;

16. Menyusun standar pengukuran tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan

Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan menyusun panduan dalam

penentuan responden lingkup eselon I untuk survei kepuasan dengan mengacu

pada instansi/organisasi yang berkompeten dalam pengukuran tingkat kepuasan

layanan.

17. Ke depan agar kegiatan koordinasi dengan negara-negara mitra harus lebih

digiatkan lagi, agar perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih

baik.


62

Lampiran

Lampiran I

Lampiran 3.

No. BIRO/PUSAT PAGU REALISASI %

1Biro Humas dan Informasi

Publik59.385.000.000 56.673.040.717 95,43

2Pusat Data dan Sistem

Informasi Pertanian54.896.478.000 53.529.089.673 97,51

3Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian (PSEKP)31.827.660.000 31.294.045.872 98,32

4

Pusat Perpustakaan dan

Penyebaran Teknologi

Pertanian (PUSTAKA)

34.464.676.000 32.552.401.131 94,45

5 Biro Perencanaan 40.007.305.000 39.768.233.697 99,40

6Biro Organisasi dan

Kepegawaian22.948.888.000 22.181.495.737 96,66

7Biro Keuangan dan

Perlengkapan1.244.668.424.000 1.209.424.068.504 97,17

8 Biro Hukum 16.954.702.000 16.474.642.491 97,17

9 Biro Umum dan Pengadaan 161.043.822.000 133.353.278.884 82,81

10 Biro Kerjasama Luar Negeri 20.370.692.000 20.239.521.782 99,36

11

Pusat Perlindungan dan

varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian

38.000.949.000 36.472.003.969 95,98

Sumber: SMART PMK Kemenkeu TA.2018

PAGU DAN SERAPAN ANGGARAN BIRO/PUSAT

LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL TA. 2018

Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%)

1 laporan 1 1 1.439.165.000,00 1.416.145.371,00 98,40

2 laporan 1 1 15.150.000,00 13.141.000,00 86,74

3 laporan 1 1 1.093.487.000,00 990.569.700,00 90,59

4 laporan 1 1

1.155.096.000,00 1.134.794.240,00 98,24

5 laporan 1 1 1.183.587.000,00 1.148.057.090,00 97,00

6 laporan 1 1 654.360.000,00 626.899.150,00 95,80

7 laporan 1 1

828.955.000,00 813.117.118,00 98,09

8 laporan 1 1

729.845.000,00 700.814.078,00 96,02

9 laporan 1 1

1.647.582.000,00 1.614.117.718,00 97,97

10 laporan 1 1 774.150.000,00 759.731.150,00 98,14

11 laporan 1 1

1.087.849.000,00 1.079.013.700,00 99,19

1 laporan 1 1 1.478.652.000 1.475.944.550 99,82

2 laporan 1 1

71.030.000 67.320.000 94,78

3 dokumen 1 1

345.267.000 340.273.050 98,55

4 dokumen 1 1

242.335.000 241.487.500 99,65

5 laporan 1 1 116.798.000 113.610.000 97,27

6 laporan 1 1

77.000.000 76.246.000 99,02

7 laporan 1 1 1.395.736.000 1.390.374.939 99,62

8 dokumen 1 1 279.720.000 278.421.500 99,54

9 Laporan 8 8

159.640.000 158.535.000 99,31

10 buku 2 2 983.211.000 978.230.159 99,49

11 laporan 1 1 995.738.000 995.087.750 99,93

12 laporan 1 1 422.242.000 421.849.242 99,91

13 laporan 1 1

1.262.578.000 1.262.338.500 99,98

Dukungan dan pemantauan Kementerian Pertanian pada program TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

Workshop Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Tahun 2018

Penyusunan Data Teknis DAK Bidang Pertanian TA. 2019

Workshop Penelaahan RKA DAK Sub Bidang Pertanian 2019

Biro Hukum

Biro Perencanaan

Monitoring dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Prasarana Sarana Penelitian

dan Pengembangan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen dan Sumberdaya

Manusia

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian

Penyusunan Peraturan Terkait Rekomendasi Impor dan Tata Niaga Pangan Bidang

Pertanian (Prioritas Nasional)

NO. TARGET REALISASI

OUTPUT

Pertimbangan dan Litigasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian

Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan

RENCANA AKSI

Workshop evaluasi DAK bidang pertanian

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Workshop dan monitoring aplikasi Monev

Penyusunan Laporan Capaian Rencana Aksi Kementan

Pemantauan Sitem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun

2018

Evaluasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dan Pemantauan DAK Bidang

Pertanian Tahun 2018

Pemantauan dan evaluasi subsidi asuransi pertanian dan kredit program pertanian

lampiran 4

%PAGU (Rp) REALISASI (Rp)SATUAN

Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)


OUTPUTRENCANA AKSI %PAGU (Rp) REALISASI (Rp)SATUAN

14 laporan 1 1

66.240.000 65.960.850 99,58

15 laporan 1 1 218.199.000 217.893.350 99,86

16 laporan 1 1 243.880.000 242.574.250 99,46

17 laporan 1 1 82.715.000 82.389.000 99,61

18 laporan 1 1 2.812.724.000 2.811.613.420 99,96

19 laporan 1 1 85.005.000 84.463.250 99,36

20 laporan 1 1 43.135.000 42.993.250 99,67

21 laporan 1 1 277.964.000 277.815.450 99,95

22 laporan 1 1 770.645.000 769.392.500 99,84

23 laporan 1 1 158.356.000 158.355.250 100,00

24 dokumen 1 1 554.610.000 552.570.000 99,63

25 document 1 1

165.820.000 165.194.500 99,62

26 dokumen 1 1 278.540.000 277.840.000 99,75

27 document 1 1 1.143.392.000 1.139.686.840 99,68

28 dokumen 1 1 57.143.000 56.838.000 99,47

29 Dokumen 1 1

461.911.000 458.338.582 99,23

30 Document 1 1

432.594.000 428.703.000 99,10

31 laporan 1 1

1.024.195.000 1.020.992.925 99,69

32 laporan 1 1

567.598.000 562.146.811 99,04

33 laporan 1 1 959.132.000 955.865.900 99,66

34 laporan 1 1 807.250.000 805.069.081 99,73

35 laporan 1 1

550.438.000 546.108.842 99,21

36 laporan 1 1

1.624.164.000 1.618.512.336 99,65

37 laporan 1 1

760.891.000 757.833.100 99,60

38 laporan 1 1

68.815.000 65.628.200 95,37

1 Dokumen 1 1 83.500.000 70.757.400 84,74

2 Dokumen 1 1209.640.000 197.497.000 94,21

3 Dokumen 1 1 49.700.000 49.480.000 99,56

4 Dokumen 1 1 772.550.000 720.293.881 93,24

Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2018

Koordinasi Penyusunan APBN-P Tahun 2018 Lingkup Kementan

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal untuk Perencanaan 2019

Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementan Tahun 2019

RABPN 2019 Lingkup Kementan

Koordinasi Identifikasi Anggaran Subsidi Kredit Program dan Asuransi Pertanian

Kementan

Koordinasi Penelitian RKAKL Kementan

Identifikasi Hasil revisi DIPA dan POK TA.2018

Penyusunan Nota Keuangan

Workshop Penyusunan Anggaran Kementan Berbasis Kinerja TA.2018

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian

Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementan Tahun 2018

Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang

Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka menengah

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Tahun 2019

Koordinasi perencanaan dan implementasi pengembangan peternakan dan pola

integrasi

Koordinasi perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan perkebunan

dan bioindustri

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SPI

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Pada Unit Kerja Pelayanan Publik Kementan

Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian

Penguatan informasi dan pemetaan kawasan perkebunan

Penguatan informasi dan pemetaan kawasan peternakan

Penguatan sistem informasi kawasan pertanian mendukung swasembada pangan

Penguatan informasi dan pemetaan kawasan tanaman pangan dan hortikultura

Koordinasi perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan tanaman

pangan dan hortikultura

Koordinasi kegiatan pembangunan pertanian di daerah tertinggal wilayah khusus

dan perbatasan



5 Dokumen 1 1

161.130.000 148.969.940 92,45

6 Dokumen 1 1 168.550.000 164.276.300 97,46

7 Dokumen 1 1 162.510.000 160.028.000 98,47

8 Dokumen 1 1 591.550.000 574.144.006 97,06

9 Dokumen 1 1

146.550.000 141.255.700 96,39

10 Dokumen 1 1 419.010.000 415.249.300 99,10

11 Dokumen 1 1 465.010.000 459.456.213 98,81

12 Dokumen 1 1

31.050.000 29.054.000 93,57

13 Dokumen 1 1 200.640.000 193.267.700 96,33

14 Dokumen 1 1 113.350.000 106.890.900 94,30

15 Laporan 1 1 203.500.000 201.090.000 98,82

16 Dokumen 1 1 271.200.000 264.060.508 97,37

17 Dokumen 1 1 74.850.000 73.860.000 98,68

18 Dokumen 1 1 308.500.000 281.874.800 91,37

19 Dokumen 1 1 374.950.000 357.926.691 95,46

20 Dokumen 1 1 595.200.000 561.248.750 94,30

21 Dokumen 1 1

129.070.000 128.272.230 99,38

22 Dokumen 1 1 114.730.000 114.538.340 99,83

23 Dokumen 1 1 487.380.000 475.809.900 97,63

24 Dokumen 1 1 70.280.000 69.837.575 99,37

25 Dokumen 1 1 126.400.000 125.297.500 99,13

26 Dokumen 1 1 126.600.000 119.532.700 94,42

27 Dokumen 1 1 267.900.000 261.710.000 97,69

28 Dokumen 1 1 175.180.000 174.660.000 99,70

29 Dokumen 1 1

625.585.000 558.412.700 89,26

30 Dokumen 1 1 149.220.000 145.872.900 97,76

31 Dokumen 1 1 2.535.700.000 2.461.157.041 97,06

32 Dokumen 1 1 376.580.000 354.167.750 94,05

33 Dokumen 1 1

450.435.000 444.951.600 98,78

34 Dokumen 1 1 378.550.000 366.200.100 96,74

35 Dokumen 1 1 83.880.000 77.955.400 92,94

36 Dokumen 1 1 1.891.820.000 1.764.938.210 93,29

37 Dokumen 1 1 376.700.000 368.236.950 97,75

38 laporan 1 1 461.050.000 454.229.000 98,52

Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian

Pertanian

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian

Diseminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building

Evaluasi NSPK dan Tata Hubungan Kerja

Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian dan SOP

Pengelolaan SAPK Lingkup Kementerian Pertanian

Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Kementan

Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian

Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian

Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bidang Pertanian

Kerumahtanggan dan Ketatausahaan

Penyelenggaraan Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai

Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan

Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pensiun dan Mutasi Lainnya

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementan

Fasilitasi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas

Pembinaan Mental Spiritual dan Agama

Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai

Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai

Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

Penyusunan Sistem Prosedur dan Pembakuan Sarana Kerja

Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti

Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementan

Evaluasi Penerapan Etika dan Disiplin ASN

Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Perencanaan Kebutuhan ASN

Pengadaan Calon ASN Kementerian Pertanian

Penyusunan Standar Kompetensi ASN

Pengembangan Kompetensi Tim Penilai JF Bidang Pertanian

Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja ASN Kementan

Pengembangan Karir ASN



39 laporan 1 1 303.700.000 243.939.800 80,32

40 laporan 1 1 327.395.000 303.619.000 92,74

41 laporan 1 1

1.493.745.000 1.442.445.535 96,57

42 Dokumen 1 1 625.550.000 575.796.385 92,05

1 dokumen 1 1 1.602.952.000 1.430.065.207 89,21

2 kegiatan 4 4 52.431.287.000 40.375.238.278 77,01

1 Paket 1 12.782.850.000 2.782.165.500 99,98

2 kegiatan 6 6 618.545.000 615.514.400 99,51

3 kegiatan 3 3

809.710.000 795.439.375 98,24

4 kegiatan 3 3

567.470.000 562.583.811 99,14

1 layanan 12 12 1.299.870.000 1.209.292.000 93,03

2 layanan 12 12 310.630.000 297.914.579 95,91

3 kegiatan 12 12 2.465.850.000 2.117.960.147 85,89

4 layanan 12 12

2.333.610.000 2.270.777.621 97,31

5 layanan 12 12 838.776.000 763.613.138 91,04

6 layanan 12 12 835.877.000 776.276.529 92,87

7 layanan 12 12 762.332.000 686.751.457 90,09

8 dokumen 12 12 6.587.750.000 6.371.555.184 96,72

9 dokumen 12 12 8.999.665.000 8.822.159.192 98,03

10 dokumen 12 12 1.917.400.000 1.864.927.706 97,26

11 dokumen 12 12 7.813.251.000 7.771.147.548 99,46

12 dokumen 12 12 3.292.200.000 3.067.910.200 93,19

1 aplikasi 3 3 467.500.000 450.575.035 96,38

2 aplikasi 3 3 2.258.390.000 2.192.339.649 97,08

3 judul 6 6 1.369.490.000 1.352.213.958 98,74

1 Layanan 1 1 870.000.000 853.829.600 98,14

2 Paket 1 1 10.370.000.000 9.750.503.725 94,03

3 Layanan 1 1 137.550.000 134.469.500 97,76

4 Layanan 1 1 281.750.000 266.698.750 94,66

Biro Umum dan Pengadaan

Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional

Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan

Pengawas

Pemberitaan Media Cetak

Ketatausahaan Keuangan dan Perlengkapan

Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

Gedung dan BangunanPerangkat Pengolah Data Dan Komunikas

Pengembangan Diseminasi Inovasi Pertanian

Pengembanganan Kapasitas SDM SPI Kelembagaan dan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian

Pusat PVTPP

Pengelolaan Pelayanan Publik Dan Informasi Publik Pusat PVTPP

Dukungan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Pertanian Melalui Media TV

Streaming

Penyelenggaraan Pameran

Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan Peragaan dan Display Informasi Agribisnis

Pustaka

Pengembangan Tata Kelola TI

Monitoring dan evaluasi penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Analisis Pendapat Umum

Penerbitan dan Penyebaran Publikasi

Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementan

Pengelolaan Data ASN Kementerian Pertanian

Publikasi Media Cetak

Pemberitaan Media Elektronik

Publikasi Media Elektronik

Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Melalui Multimedia

Monitoring Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pengelolaan Kearsipan

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran



5 Layanan 1 1 1.321.376.000 1.292.273.464 97,80

6 Layanan Surat Izin 175 171 203.950.000 197.459.100 96,82

7 Layanan Surat Izin 75 9694.000.000 86.583.100 92,11


9 Layanan Surat Izin 1090 1182

426.150.000 414.496.556 97,27

10 Layanan Surat Izin 4500 1417 1.314.400.000 1.253.747.300 95,39

11 Layanan Surat Izin 600 10347 1.572.330.000 1.524.512.273 96,96



14 Layanan 1 1 179.700.000 140.305.300 78,08

15 Layanan Rekomendasi 1216 0 17.500.000 14.585.000 83,34




19 Layanan 1 1 131.100.000 129.104.600 98,48

20 Layanan 200 272 224.700.000 221.779.969 98,70

21 Tanda Daftar 200 122 138.750.000 128.225.336 92,41

22 Layanan 180 653 331.785.000 327.532.700 98,72

23 Nama Varietas 440 920 100.465.000 99.813.200 99,35

24 Varietas 40 42 1.007.800.000 955.702.124 94,83

25 Layanan 1 1 1.160.030.000 1.140.489.354 98,32

26 PPU 10 16 432.480.000 416.580.365 96,32

27 Varietas 40 38 1.071.700.000 1.017.129.561 94,91

28 Layanan 45 48 662.990.000 632.801.393 95,45

1 Paket 1 1 206.300.000 204.242.776 99,00

2 Dokumen 1 1 357.400.000 356.738.800 99,81

3 Dokumen 1 1 158.200.000 156.199.000 98,74

4 Dokumen 1 1 254.650.000 252.864.000 99,30

5 Dokumen 1 1 129.090.000 128.453.400 99,51

6 Dokumen 1 1 75.035.000 74.843.750 99,75

7 Dokumen 1 1 555.950.000 555.600.000 99,94

8 Dokumen 1 1 242.700.000 242.415.000 99,88

9 Dokumen 1 1 119.850.000 118.285.000 98,69

10 Dokumen 1 1 190.920.000 190.095.500 99,57

11 Dokumen 1 1 124.200.000 123.573.300 99,50

Penyelenggaraan ASEAN Joint Commitee Meeting ke 25

Kajian Analisa Harga Pangan Dunia

Penjajakan Kerjasama dengan Ormas Asing Bidang Pertanian

Fasilitasi Perundingan Perdaganagan Bidang Pertanian

Biro KerjaSama Luar Negeri

Evaluasi Manfaat bantuan Teknis Afrika dan Pasifik

sosialisasi Potensi Pertanian Indonesia dan Negara Mitra untuk Diplomat

Coordination MeetingDengan Duta Besar Negara Mitra di Indonesia

Kajian Non Tarif Measures(NTMs)

FGD Strategi Komonikasi dan Promosi Program KSST Indonesia

Sosialisasi kerjasama Non ASEAN

Penyelenggaraan Program ASEAN Productivity Organization (APO)

Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT

Fasilitasi Pemeriksaan Substantif

Pengembangan Panduan Pengujian

Pengelolaan Stasiun Uji BUSS

Pemantauan dan Evaluasi

Evaluasi Pelayanan Perizinan Peternakan On Line

Permohonan Pendaftaran Pakan Ternak

Permohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan

Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk

Fasilitasi Pendaftaran Varietas

Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas

Fasilitasi Pendaftaran Peredaran Varietas

Pengelolaan Database Varietas Tanaman

Permohonan RPP Benih/Bibit Ternak Dan Ternak Ruminansia Besar

Permohonan Pemasukan KarkasDagingJeroan Dan Olahannya (KDJO)

Permohonan RPP Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH)

Permohonan RPP Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Fasilitasi Penamaan dan Dokumentasi Varietas Tanaman

Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida

Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan RIPH

Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan

Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman

Sosialisasi PVT Mendukung Swasembada Pangan



12 Dokumen 1 1 203.300.000 198.450.000 97,61

13 Dokumen 1 1 192.000.000 187.035.800 97,41

14 Dokumen 1 1 68.000.000 67.700.000 99,56

15 Dokumen 1 1 248.340.000 246.725.000 99,35

16 Dokumen 1 1 185.016.000 183.632.000 99,25

17 Dokumen 1 1 106.950.000 105.956.400 99,07

18 Dokumen 1 1 635.000.000 633.360.984 99,74

19 Dokumen 1 1 220.050.000 219.725.000 99,85

20 Dokumen 1 1 846.556.000 845.932.600 99,93

Tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

1 laporan 1 1 1.645.126.000,00 1.603.834.967,00 97,49

2 laporan 1 1 11.500.000,00 10.500.000,00 91,30

3 laporan 1 1 210.420.000,00 206.721.600,00 98,24

4 laporan 1 1 367.040.000,00 361.965.000,00 98,62

5 laporan 1 1 264.810.000,00 251.129.540,00 94,83

6 laporan 1 1 427.014.000,00 417.567.030,00 97,79

1 dokumen 1 1 1.042.759.000 1.039.675.890 99,70

2 dokumen 1 1 330.300.000 328.737.089 99,53

3 dokumen 1 1 251.098.000 250.146.638 99,62

4 dokumen 1 1 701.454.000 699.400.200 99,71

5 laporan 1 1 745.000.000 743.433.300 99,79

6 laporan 1 1 517.130.000 516.723.800 99,92

7 laporan 1 1 155.285.000 155.178.000 99,93

8 laporan 1 1 1.274.670.000 1.272.719.361 99,85

9 laporan 1 1 125.712.000 124.847.750 99,31

10 laporan 1 1 264.601.000 264.125.750 99,82

11 laporan 1 1 2.373.181.000 2.371.936.196 99,95

12 Dokumen 1 1 647.325.000 645.526.673 99,72

13 Dokumen 1 1 137.387.000 133.519.300 97,18

14 Dokumen 1 1 655.365.000 651.586.473 99,42

15 Dokumen 1 1 298.468.000 297.160.209 99,56

16 Dokumen 1 1 455.745.000 453.249.500 99,45

REALISASI (Rp) %PAGU (Rp)

Dukungan Administrasi dan Manajemen Kegiatan Bagian Kebijakan Program

Analisis penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian

Pengembangan dan pengelolaan web

Koordinasi Data Pembangunan Pertanian

Koordinasi fasilitasi dan pembinaan program dan kegiatan pembangunan

pertanian 2018

Penyusunan Laporan Bahan Pimpinan Kementan pada Raker Pimpinan Kementan

dengan DPR RI dan DPD RIPenyusunan Bahan Pimpinan Kementan

Pengelolaan Administrasi Keuangan Satker Biro Perencanaan

Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi serta Pengujian dan Penerbitan Surat

Perintah Membayar Satker Biro PerencanaanPenyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan Tahun 2018

Penyusunan dan sosialisasi Juknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian

Penyusunan dan Sosialisasi pedoman bantuan pemerintah

Koordinasi dan Pembinaan Anggaran Tahun 2018

Pengelolaan Ketatausahaan Biro

Penempatan Peraturan Menteri Dalam Berita Negara

Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian

Pengelolaan dan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Biro Perencanaan

Koordinasi Pengelolaan Administrasi Evaluasi dan Pelaporan

Penyiapan Bahan Pimpinan dalam Pelaporan Pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS)

Pangan

NO.RENCANA AKSI SATUAN TARGET

REALISASIOU

TPUT

Biro Hukum

Penyusunan Buku Capaian Kinerja Biro KLN 2014-2017

Penyelenggaraan tamu Asing Negara Mitra dan Badan Internasional

Perencanaan Pelaporan dan Pemantauan

Pembinaaan Internal

Kajian Posisi tarif Komoditas Pertanian dalam Kerjasama Internasional

Sosialisasi Publikc Awareness terhadap peraturan perdagangan internas

Fasilitasi Sttering Committee Country Programme Framework FAO thn

Evaluasi Pengelolaan Proyek PHLN

Sinkronisasi Program dan evaluasi Kinerja Atase Pertanian



17 Dokumen 1 1 2.107.780.000 208.664.948 9,90

18 Dokumen 1 1 723.666.000 722.583.800 99,85

19 Dokumen 1 1 1.270.075.000 1.264.104.673 99,53

20 laporan 1 1 852.517.000 849.520.569 99,65

21 layanan 1 1 479.350.000 460.939.794 96,16

22 layanan 1 1 155.650.000 152.502.500 97,98

1 dokumen 2 2 183.140.000 171.902.100 93,86

2 laporan 1 1 719.278.000 687.027.950 95,52

3 laporan 1 1 1.202.385.000 980.465.550 81,54

4 laporan 1 1 99.070.000 91.750.000 92,61

5 laporan 12 12 269.988.000 262.880.002 97,37

6 unit 108 108 1.000.000.000 977.381.640 97,74

7 laporan 1 1 27.660.000 26.678.400 96,45

8 dokumen 1 1 74.167.000 73.621.900 99,27

9 laporan 1 1 366.838.000 363.639.500 99,13

10 laporan 1 1 79.510.000 78.980.500 99,33

11 laporan 1 1 269.780.000 268.866.191 99,66

12 laporan 1 1 1.061.560.000 1.052.770.474 99,17

13 laporan 1 1 1.105.355.000 1.095.924.000 99,15

14 laporan 1 1 534.860.000 533.552.500 99,76

15 laporan 1 1 294.580.000 292.202.500 99,19

16 laporan 1 1 599.630.000 595.027.100 99,23

17 laporan 1 1 571.780.000 564.514.200 98,73

18 laporan 1 1 217.400.000 212.709.400 97,84

19 laporan 1 1 537.820.000 533.128.150 99,13

20 laporan 1 1 150.020.000 147.515.000 98,33

21 laporan 1 1 891.280.000 886.157.000 99,43

22 laporan 12 12 201.518.000 197.297.800 97,91

23 laporan 1 1 115.280.000 109.562.800 95,04

24 laporan 1 1 27.810.000 25.575.200 91,96

25 laporan 1 1 2.190.010.000 2.107.294.400 96,22

26 laporan 1 1 340.840.000 315.517.825 92,57

27 laporan 4 4 143.020.000 57.663.200 40,32

28 laporan 4 4 1.009.980.000 652.209.300 64,58

29 laporan 4 4 4.255.268.000 4.085.700.826 96,02

30 laporan 1 1 1.356.445.000 1.310.027.311 96,58

Verifikasi Dokumen Sumber Laporan Keuangan

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan terkait Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker Biro KP

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Pertanian

Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP

Penatausahaan dan Penyusunan Target PNBP Kementerian Pertanian

Optimalisasi Sumber-Sumber PNBP

Penyusunan Realisasi PNBP dan Hibah Kementerian Pertanian

Tatakelola dan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Sosialisasi/Bimtek terkait Pengelolaan Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Pemrosesan Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Verifikasi dan Monitoring Pertanggungjawaban Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Penyusunan Standar Biaya Keluaran

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian

Pembekalan Pengelola Keuangan Satker Pusat dan UPT Vertikal

Pengelolaan Rekening Pemerintah

Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian

Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengujian dan Penerbitan SPM

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan PNBP

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan terkait PNBP

Perangkat pengolah data dan komunikasi

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Penyusunan dokumen Anggaran

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Biro

Pembinaan Kepegawaian

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengumpulan data perencanaan pembangunan pertanian

Koordinasi Kegiatan Tematik (PUG Kemiskinan Climate CHange dll.)

Koordinasi kebijakan pembangunan pertanian terpadu dan lintas sektoral

Dukungan administrasi dan manajemen kegiatan bagian perencanaan wilayah



31 laporan 1 1 890.500.000 865.250.700 97,16

32 laporan 1 1 66.675.000 51.860.200 77,78

33 laporan 1 1 603.840.000 478.001.000 79,16

34 laporan 1 1 257.710.000 161.545.500 62,68

35 laporan 1 1 188.594.000 158.046.500 83,80

36 laporan 1 1 390.000.000 327.305.000 83,92

37 laporan 1 1 324.120.000 291.585.900 89,96

38 laporan 1 1 507.500.000 479.825.400 94,55

39 laporan 1 1 2.285.950.000 1.918.145.050 83,91

40 laporan 1 1 1.007.130.000 942.282.050 93,56

41 laporan 1 1 339.500.000 298.413.460 87,90

42 laporan 1 1 374.904.000 148.896.000 39,72

43 laporan 4 4 612.280.000 277.115.800 45,26

44 laporan 4 4 262.240.000 188.738.800 71,97

45 laporan 4 4 2.211.740.000 2.149.250.720 97,17

46 laporan 1 1 83.400.000 60.388.000 72,41

47 laporan 1 1 144.000.000 54.118.000 37,58

48 laporan 1 1 389.960.000 299.620.500 76,83

49 laporan 14 14 1.209.704.065.000 1.189.266.650.554 98,31

50 bulan 12 12 4.128.044.000 3.675.484.437 89,04

1 Bulan Layanan 12 12 2.402.088.000 2.400.701.361 99,94

1 dokumen 12 12 6.303.335.000 5.424.454.849 86,06

2 dokumen 12 12 1.290.241.000 1.042.145.533 80,77

3 dokumen 12 12 52.431.287.000 36.895.976.924 70,37

4 dokumen 1 1 1.952.820.000 1.806.303.100 92,50

5 dokumen 1 1 4.503.675.000 3.350.175.191 74,39

6 dokumen 1 1 18.434.900.000 17.867.503.799 96,92

7 dokumen 1 1 6.661.300.000 6.171.396.650 92,65

8 dokumen 1 1 6.927.460.000 5.262.343.120 75,96

9 dokumen 1 1 4.519.600.000 4.219.741.810 93,37

10 dokumen 1 1 1.917.705.000 1.548.835.619 80,77

11 dokumen 1 1 2.108.280.000 1.857.447.814 88,10

12 dokumen 1 1 2.420.910.000 1.841.721.915 76,08

13 dokumen 1 1 1.948.110.000 1.415.156.378 72,64

14 dokumen 1 1 2.572.197.000 1.688.465.465 65,64

Pengelolaan Operasional Pimpinan

Pengelolaan Pengamanan Kantor

Pengelolaan Kesekretariatan Rumah TanggaDukungan Penyelenggaraan UPSUS Swasembada Pangan (Padi Jagung dan

Kedelai)

Penunjang Perencanaan

Pengembangan Kelembagaan

Peningkatan Layanan Manajemen


Biro Umum dan Pengadaan

Layanan Internal Organisasi

Pengelolaan Jabatan Fungsional Kearsipan


Layanan Kesehatan Pegawai Kementerian Pertanian

Pengelolaan Operasional Kerumahtanggaan

Pengelolaan Operasional Pemeliharaan Kantor

Pengelolaan Perawatan Kendaraan Dinas

Penyusunan Laporan BMN Tingkat UAKPA Satker Biro KP

Penyusunan Laporan BMN Tingkat UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal

Penyusunan Laporan BMN Tingkat UAPB Kementerian Pertanian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan

Iventarisasi Rencana Pengadaan BMN

Monitoring Pelaksanaan Pengadaan BMN

Pengelolaan Gaji dan Tunjangan


Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pembinaan SDM Penyusun Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BMN

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan terkait Laporan BMN

Pembinaan Pengelolaan BMN dan Persediaan

Penatausahaan BMN

Pengawasan dan Pengendalian serta Penertiban BMN

Pemanfaatan dan Penghapusan BMN

Sertifikasi BMN Kementerian Pertanian

Pembinaan dan Pengelolaan BMN lingkup Sekretariat Jenderal

Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan

Pengembangan Aplikasi terkait laporan Keuangan

Pembinaan SDM Penyusun Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian



15 dokumen 1 1 6.663.918.000 5.140.320.784 77,14

16 dokumen 1 1 1.085.900.000 975.051.327 89,79

17 dokumen 1 1 787.831.000 756.843.900 96,07

18 dokumen 1 1 9.469.120.000 8.682.970.911 91,70

19 dokumen 1 1 705.782.000 642.114.621 90,98

20 dokumen 1 1 2.451.126.000 2.316.286.916 94,50

21 dokumen 1 1 6.713.342.000 5.403.834.319 80,49

22 Unit 9 9 4.150.000.000 2.897.204.000 69,81

23 Paket/M2 10 10 9.670.280.000 1.961.931.639 20,29

24 unit/paket 145 145 2.543.621.000 2.158.326.380 84,85

25 Unit/Paket 22 22 1.333.130.000 1.210.481.427 90,80

1 kegiatan 3 3 1.398.781.000 1.387.067.362 99,16

2 kegiatan 1 1 282.300.000 281.613.750 99,76

3 Kegiatan 1 1 172.620.000 168.329.375 97,51

4 kegiatan 3 3 1.926.786.000 1.911.483.660 99,21

5 kegiatan 1 1 622.040.000 620.982.375 99,83

6 rekomendasi 12 12 5.098.607.000 4.460.921.293 87,49

7 rekomendasi 10 10 1.616.543.000 1.588.942.526 98,29

1 Layanan 12 12 1.800.609.000 1.551.046.178 86,14

2 Layanan 36 36 2.338.650.000 2.190.736.337 93,68

3 Layanan 32 32 2.401.800.000 2.295.050.094 95,56

4 layanan 32 32 3.347.550.000 3.093.369.604 92,41

5 dokumen 2 2 899.150.000 844.905.113 93,97

6 dokumen 1 1 932.260.000 868.354.800 93,15

7 dokumen 2 2 5.538.370.000 5.342.938.695 96,47

8 dokumen 2 2 3.350.900.000 3.238.951.745 96,66

9 unit 1 1 450.000.000 438.700.000 97,49

10 unit 187 187 643.500.000 608.493.500 94,56

11 unit 9 9 225.000.000 218.247.000 97,00

1 bulan 12 12 350.800.000 246.156.342 70,17

1 Tanda Daftar 180 180 138.750.000 111.515.336 80,37

1 bulan 12 12 8.002.228.000 7.717.776.412 96,45

Pengadaan Meubelair

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Biro Humas dan Informasi Publik

Pustaka

Hari Kunjung Perpustakaan

Pusat PVTPP

Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman

Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian

Gaji dan Tunjangan


Hubungan Antar Lembaga

Keprotokolan Kegiatan Kementerian

Keprotokolan Kunjungan Kerja Menteri

Kesekretariatan Jabatan Fungsional

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Kesekretariatan Biro

Ketatausahaan Biro Humas dan Informasi Publik

Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 4

PSEKP

Diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

Penjalinan kerjasama penelitian dengan instansi lain

Pengelolaan database penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan pertanian

Perencanaaan program dan anggaran kegiatan penelitian /analisis sosial ekonomi

dan kebijakan pertanianPenyediaan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika

pembangunan pertanianPenyediaan Layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual

pembangunan pertanianBiro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Pengelolaan Tata Usaha Menteri

Pengelolaan Ketatausahaan Sekretaris Jenderal Staf Ahli Menteri dan Biro

Kesekretariatan Kearsipan dan Ketatausahaan

Pengelolaan Persuratan

Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan dan Dukungan Operasional Pimpinan

(SAM)Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 dan Roda-4

Gedung dan Bangunan

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pembinaan Teknis AdministrasiPengelolaan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pelayanan Pengadaan Barang

Jasa



2 laporan 1 1 20.450.000 19.696.000 96,31

3 laporan 1 1 108.371.000 88.536.500 81,70

4 laporan 1 1 2.769.660.000 2.749.883.176 99,29

5 layanan 1 1 3.558.976.000 3.542.793.734 99,55

6 sistem 3 3 1.304.000.000 1.279.577.883 98,13

7 sistem 4 4 706.000.000 689.417.753 97,65

8 buku 5 5 1.404.996.000 1.400.890.864 99,71

9 buku 8 8 1.405.000.000 1.397.122.100 99,44

10 buku 3 5 1.276.152.000 1.241.598.645 97,29

11 buku 4 4 588.100.000 571.582.506 97,19

12 paket 1 1 7.689.750.000 7.669.681.500 99,74

13 paket 1 1 247.750.000 243.868.000 98,43

14 analisis 36 36 15.500.000.000 15.307.118.393 98,76

1 layanan 12 12 3.266.000.000 3.209.954.265 98,28

2 dokumen 1 1 202.600.000 202.227.250 99,82

3 dokumen 1 1 1.371.650.000 1.370.970.435 99,95

4 dokumen 1 1 1.333.250.000 1.331.492.126 99,87

5 dokumen 1 1 1.255.450.000 1.255.380.259 99,99

6 dokumen 1 1 296.700.000 294.798.000 99,36

7 dokumen 1 1 459.794.000 458.408.197 99,70

1 dokumen 1 1 648.710.000 644.679.960 99,38

2 dokumen 1 1 794.600.000 793.133.798 99,82

3 dokumen 1 1 292.290.000 290.444.200 99,37

4 dokumen 1 1 226.540.000 225.492.575 99,54

5 dokumen 1 1 301.340.000 299.972.130 99,55

6 dokumen 1 1 174.500.000 174.275.015 99,87

7 dokumen 1 1 1.274.735.000 1.271.929.734 99,78

8 dokumen 1 1 191.650.000 191.240.690 99,79

9 dokumen 1 1 185.750.000 185.309.080 99,76

10 dokumen 1 1 277.900.000 277.572.770 99,88

11 dokumen 1 1 1.340.546.000 1.338.489.717 99,85

12 dokumen 1 1 310.900.000 308.338.500 99,18

13 dokumen 1 1 352.800.000 351.905.100 99,75

14 dokumen 1 1 301.000.000 299.603.100 99,54

15 Paket 1 1 296.000.000 291.476.501 98,47

Kerjasama dengan Lembaga Intra Kawasan

Kerjasama dengan Lembaga Non-ASEAN

Kerjasama dengan lembaga ASEAN

Fasilitasi pertemuan bilateral

Kerjasama dengan negara-negara Afrika dan Timuer Tengah

Kerjasama dengan negara-negara Amerika dan Eropa

Kerjasama dengan negara-negara Asia dan Pasifik

Pengadaan barang

Pengadministrasian Atase Pertanian

Kerjasama dan Penatausahaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia

Fasilitasi Pertemuan Multilateral

Kerjasama dengan Organisasi Internasional Non-Pemerintah

Kerjasama dengan Organisasi Internasional Pemerintah

Kerjasama Perserikatan Bangsa Bangsa

Kerjasama Selatan - Selatan

Fasilitasi Pertemuan Regional

Pengadaan Infrastruktur Jaringan Komputer

Pengadaan Inventaris Kantor

Upaya Percepatan dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Tahun 2018

Biro Kerjasama Luar Negeri


Fasilitasi Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Fasilitasi Pertemuan Dalam dan Luar Negeri

Ketatausahaan

Fasilitasi Pertemuan PHLN dan Atase Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Dukungan Layanan dan Publikasi Data Pertanian

Layanan Dukungan Perencanaan Anggaran Keuangan Kepegawaian dan Rumah

TanggaLayanan Aplikasi Sistem Informasi

Layanan Sistem Jaringan Komputer

Layanan Statistik Data Ekonomi Pertanian

Layanan Statistik Data Sosial Prasarana dan Sarana Pertanian

Layanan Statistik Data Peternakan dan Perkebunan

Layanan Statistik Data Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penggandaan buku statistik pertanian

DISTRIBUSI PEGAWAI LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2018

JENKEL

Gol I Gol II Gol III Gol IV L P S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

1. SEKRETARIAT JENDERAL 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2. BIRO PERENCANAAN 0 3 68 26 97 54 43 97 5 24 49 1 0 2 0 1 14 1 0 97

3. BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1 40 128 23 192 134 58 192 0 30 90 0 0 8 0 0 58 1 5 192

4. BIRO HUKUM 0 1 42 4 47 30 17 47 0 12 31 0 0 0 0 0 4 0 0 47

5. BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 0 6 90 15 111 68 43 111 0 25 48 0 2 5 0 0 30 1 0 111

6. BIRO UMUM DAN PENGADAAN 1 32 219 19 271 170 101 271 0 45 74 0 1 27 0 0 119 3 2 271

7. BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI 0 1 59 14 74 39 35 74 2 26 41 0 0 2 0 0 3 0 0 74

8. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK 0 4 81 5 90 49 41 90 1 15 56 0 1 2 0 0 14 1 0 90

9. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN 0 6 82 23 111 52 59 111 3 24 53 0 0 3 0 0 27 1 0 111

10. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN 0 9 60 14 83 41 42 83 1 30 37 0 0 5 0 1 9 0 0 83

11. PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN 0 11 66 52 129 84 45 129 33 26 23 0 2 5 4 1 32 1 2 129

12. PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN 0 11 40 20 71 37 34 71 3 21 26 0 0 12 1 0 8 0 0 71

2 124 935 217 1278 760 518 1278 48 280 528 1 6 71 5 3 318 9 9 1278

lampiran 5.

GOLONGANJUMLAH Jumlah

PENDIDIKANJUMLAH

TOTAL PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL

NO. UNIT KERJA

sekretariat jenderal tahun 2018 -...

Documents