Definisi:

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memper-hatikan pembagian risiko antara para pihak.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi:

Mencukupi kebutuhan pen-danaan penyediaan infrastruk-tur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta.

Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu

Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usa-ha dalam penyediaan infrastruktur.

Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Mengapa KPBU?

PRINSIP KPBUKEMITRAAN BERSAING EFEKTIF

KEMANFAATAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN

RISIKOEFISIEN

vi

Kesalahpahaman Terhadap KPBU

• KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada swasta;

• Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik;

• KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik;

• KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum;

• KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada swasta.

vii

Subjek dalam KPBU berdasarkan Perpres 38/2015

Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) • Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk

bertindak mewakili Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/BUMD.

• Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (bundling) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menan-datangani nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK.

• BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah

Badan hukum asingBadan Usaha Swasta

berbentuk Perseroan Terbatas

Koperasi

viii

Jenis Infrastruktur Berdasarkan Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU

ix

Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) : • Terintegrasi secara teknis dengan

rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

• Layak secara ekonomi dan finansial; dan

• Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Perubahan pada Perpres 38/2015 ada-lah menghapus salah satu kriteria yang tercantum pada Perpres sebelumnya: “Tidak termasuk dalam rencana in-duk pada sektor yang bersangkutan”

Jenis Kompensasi: (1) Pemberian tambahan

nilai sebesar 10%; (2) Right to match; atau (3) Pembelian prakarsa.

Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) dapat diberikan Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perun-dang-undangan

Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project)

• PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU.

• Penyediaan Infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU.

• Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres.

x

Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Apabila PJPK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah ber-sumber dari anggaran BUMN/BUMD atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan BUMN/BUMD yang bersangkutan.

Apabila KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian / seluruh biaya pengadaan tanah.

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU.

xi

Pengadaan Badan Usaha• Mekanisme pengadaan badan usaha:

1. Pelelangan; atau2. Penunjukan langsung

• Pelelangan atau penunjukan dilakukan melalui prakualifikasi.

• Penunjukkan langsung dilakukan dengan kondisi tertentu, yaitu:

1. Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;

2. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikan-nya hanya satu-satunya; atau

3. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.

Penganggaran KPBU & Penyiapan KPBU dengan Bantuan Badan UsahaPenganggaran KPBU Penyiapan KPBU dengan

Bantuan Badan UsahaMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Biaya penyiapan dapat dibebankan kepada pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya, yang meliputi:• Biaya Penyiapan Prastudi

Kelayakan;• Biaya Transaksi;• Imbalan terhadap Badan Usaha

dan lembaga/institusi/organisa-si internasional pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU (success fee);

• Biaya lain yang sah

xiii

Perolehan Pembiayaan dan Pengembalian InvestasiPerolehan Pembiayaan

(Financial Close)Pengembalian

Investasi

• Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanan.

• Perolehan pembiayaan telah terlaksana bila:a. telah ditandatanganinya

perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU, dan

b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

• Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

1. Pembayaran oleh pengguna (user charge); dan/atau

2. Pembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment)

Simpul KPBU

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai Simpul KPBU

Sebagai unit yang akan melaksanakan tugas berkaitan dengan KPBU dalam Kementeri-an/Lembaga/Daerah tersebut.

Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU

FUNGSI TUGAS

xiv