PEMBAHASAN KERANGKA PANDUAN UMUM PELAKSANAAN

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

MATERI PEMBAHASAN

MATERI PEMBAHASAN RAPAT:

LATAR BELAKANG

POKOK DISKUSI

PERBANDINGAN KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN

BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERMEN 3/2012

TUJUAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN

BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DISKUSI DAN TANYA JAWAB

2

LATAR BELAKANG

3

Latar Belakang Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 maka Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengadakan rapat pembahasan ini untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

POKOK DISKUSI

Dalam rapat pembahasan ini, pokok diskusi yang akan dibahas meliputi:

• Pembahasan mengenai Rancangan Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

• Tanggapan dan masukan dari para peserta rapat.

4

KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

5

Permen 3/2012

• Ketentuan umum; • Tujuan panduan umum; • Jenis infrastruktur; • Tahapan proyek kerjasama; • PJPK; • Konsultasi publik; • Daftar Rencana Proyek Infrastruktur; • Prastudi kelayakan; • Dukungan Pemerintah; • Jaminan Pemerintah; • Proyek Prakarsa Badan Usaha; • Perjanjian Kerjasama; • Proyek Kerjasama;

Perbandingan Ketentuan Rancangan Permen • Ketentuan Umum; • Tujuan panduan umum KPBU; • Jenis Infrastruktur • PJPK; • Proyek multi-infrastruktur; • Hybrid financing; • Ruang lingkup KPBU; • Konsultasi Publik; • Penjajakan minta pasar (Market Sounding); • Penganggaran KPBU; • Sumber pendanaan KPBU; • Kategori proyek KPBU; • Studi pendahuluan; • Prastudi kelayakan; • Daftar Rencana Proyek Infrastuktur (DRPI); • Konsultan Penyiapan; • Dukungan Pemerintah; • Jaminan Pemerintah; • Konsultan Penyiapan/Badan Usaha Penyiapan • Studi Kelayakan; • Perolehan pembiayaan (financial close) • Proyek Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) • Simpul KPBU • Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability

Payment);

KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

6

Tujuan Rancangan Peraturan Menteri

Panduan Umum ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk

melaksanakan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

2. Memberikan pedoman bagi Menteri dalam penyusunan panduan pelaksanaan KPBU secara spesifik terkait

secara sektor yang berada dalam kewenanganya.

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

INFRASTRUKTUR KETERANGAN

infrastruktur transportasi Termasuk: pelayanan jasa kebandarudaraan; penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; sarana dan prasarana perkeretaapian; angkutan massal perkotaan dan prasarana lalu lintas; terminal penumpang dan barang; dan/atau sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.

infrastruktur jalan Termasuk: Jalan tol dan jembatan tol

infrastruktur sumber daya air dan irigasi

Termasuk: saluran pembawa air baku; jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, bending, saluran pembuangan air, dan sanitasi.

infrastruktur air minum Termasuk: bangunan pengambilan air baku; jaringan transmisi; jaringan distribusi; dan/atau instalasi pengolahan air minum.

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat

Termasuk: Unit pelayanan; Unit pengumpulan; Unit pengolahan; dan/atau Unit pembuangan akhir.

7

Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

INFRASTRUKTUR KETERANGAN infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat

Termasuk: Unit pengolahan setempat; Unit pengangkutan; Unit pengolahan lumpur tinja; dan/atau Unit pembuangan akhir.

infrastruktur sistem pengelolaan persampahan

Termasuk: pengangkutan; pengolahan; dan/atau pemrosesan akhir sampah

infrastruktur telekomunikasi dan informatika

Termasuk: jaringan telekomunikasi; infrastruktur e-government; dan/atau infrastruktur pasif, seperti menara bersama dan ducting (pipa saluran media transmisi kabel).

infrastruktur energi dan sumber daya mineral

Yakni: infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk: pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/atau instalasi tenaga listrik infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, termasuk: instalasi pengolahan; penyimpanan; pengangkutan; transmisi; dan/atau distribusi. infrastruktur konservasi energi 8

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

INFRASTRUKTUR KETERANGAN infrastruktur fasilitas perkotaan

Termasuk: Penerangan jalan umum saluran utilitas (tunnel); pasar umum.

infrastruktur ekonomi kawasan Termasuk: kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan/atau kawasan industri.

infrastruktur pariwisata Termasuk: pusat informasi pariwisata (tourism information center/TIC); terminal pariwisata (marina); dan/atau kawasan pariwisata dengan luas minimal 100 (seratus) hektar.

infrastruktur fasilitas pendidikan

Termasuk: Sarana pembelajaran, termasuk sekolah sampai dengan tingkat pendidikan tinggi; Laboratorium; Pusat pelatihan; Pusat penelitian/pusat kajian; Inkubator bisnis; Galeri pembelajaran; dan/atau Fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.

infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya

Termasuk: Gedung/stadion olahraga; Gedung kesenian dan budaya.

9

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

INFRASTRUKTUR KETERANGAN infrastruktur sosial kawasan Termasuk:

kawasan siap bangun; dan lingkungan siap bangun.

infrastruktur kesehatan Termasuk: rumah sakit antara lain bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; pusat kesehatan masyarakat, antara lain bangunan puskesmas, prasarana puskemas dan peralatan medis; dan/atau laboratorium kesehatan, antara lain bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.

infrastruktur lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan

infrastruktur perumahan rakyat Termasuk: perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau rumah susun sederhana sewa.

10

TAHAPAN KEGIATAN KPBU

11

PERENCANAAN

Identifikasi + Penyusunan Usulan

Rencana KPBU

(Termasuk untuk gabungan 2 atau

lebih PJPK)

Keputusan

lanjut/tidak

Penetapan

Dasar Usulan

KPBU

Penganggaran

Dana KPBU

Studi

Pendahuluan

Konsultasi

Publik

Daftar Rencana

KPBU

RKP/RKPD

Renja

Pusat/Renja

Daerah

PENYIAPAN

Penyiapan Kajian

KPBU LARAP

Pengajuan

Penetapan

Lokasi

Pengajuan

Dukungan

Pemerintah

Pengajuan

Jaminan

Pemerintah

OBC

FBC

TRANSAKSI

Pengadaan

KPBU

Penandatanganan

Perjanjian KPBU

Financial

Close

Monitoring

Perjanjian

Kegiatan Lain

Laporan

Berkala KPBU

Dukungan

Pemerintah

Jaminan

Pemerintah

SOLICITED

BU

PreFS

(OBC+FBC)

dan Usulan

Kompensasi

BU

Persetujuan

PJPK atas

PreFS dan

Persetujuan

Kompensasi

Feasibility Study

Persetujuan

PJPK dan

Penetapan

Kompensasi

Nota Kesepahaman untuk gabungan 2

atau lebih PJPK

Manajemen

Pelaksanaaan

Perjanjian

Kerjasama

Diatur dengan Peraturan

Kepala LKPP

Penganggaran Tahap

Transaksi

Penganggaran Tahap

Penyiapan

Penganggaran Tahap

Perencanaan

UNSOLICITED

KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

12

BAB KETENTUAN

I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup lampiran; Pengertian umum; Peraturan perundang-undangan terkait.

II Tahap Perencanaan KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum, Penganggaran dana KPBU, Identifikasi dan penetapan KPBU, Proyek multi-infrastruktur, Hybrid financing Pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU, Daftar rencana proyek KPBU, Pengkatogerian proyek KPBU, Kegiatan pendukung selama tahap perencanaan KPBU Dokumen-dokumen pada tahap perencanaan: kerangka acuan pangadaan konsultan dan dokumen studi pendahuluan

III Tahap Penyiapan KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum; Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan (OBC & FBC) Konsultasi Publik Kegiatan pendukung selama tahap penyiapan Dokumen-dokumen pada tahap penyiapan: dokumen prastudi kelayakan (OBC&FBC)

IV Tahap Transaksi KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum Penjajakan minat pasar (market sounding) Penetapan lokasi proyek KPBU Pengadaan Badan usaha pelaksana proyek KPBU Penandatanganan perjanjian KPBU Perolehan pembiayaan (financial close) Kegiatan-kegiatan lain selama tahap transaksi Dokumen-dokumen pada tahap transaksi: dok. Perjanjian KPBU, dok Pelelangan umum, dok persetujuan prinsip dukungan kelayakan, dok perjanjian penjaminan, dan dok perjanjian regres.

V Proyek atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project), yang terdiri dari: ketentuan umum, tahapan proses persetujuan usulan, pelaksanaan pelelangan, dokumen-dokumen yang diperlukan

TERIMAKASIH

13