kedudukan anak di luar perkawinan pasca …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047...

16
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SKRIPSI Oleh: Aljuraimy NIM. 07210047 JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2013

Upload: letruc

Post on 08-Jun-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Oleh:

Aljuraimy

NIM. 07210047

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2013

Page 2: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

Aljuraimy

NIM. 07210047

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2013

Page 3: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan

keilmuan,penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau

memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada

penjiplakan, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian,

maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 September 2013

Penulis,

Aljuraimy

NIM 07210047

Page 4: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aljuraimy NIM 0720047

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-

syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2013

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman,M.A

NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,

H. Mujaid Kumkelo, M.H

NIP. 97406192000031001

Page 5: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Aljuraimy, NIM 07210047, mahasiswa Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, dengan judul:

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Dewan Penguji:

1. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI ( )

NIP 197303062006041001 Ketua

2. H. Mujaid Kumkelo, M.H ( )

NIP 197406192000031001 Seketaris

3. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum ( )

NIP. 196512052000031001 Penguji Utama

Malang, 23 September 2013

Dekan,

Dr. Roibin, M.H.I

NIP 196812181999031002

Page 6: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah „Azza wajalla, atas rahmat, hidayah serta inayahnya

yang sangat melimpah ruah kepada seluruh makhluk di semesta alam. Dengan hanya

rahmat serta hidayah-NYA pula penulisan skripsi yang berjudul, KEDUDUKAN

ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA, dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-

Nya tiadahenti. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW

beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berada di jalan-NYA. Semoga

kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa‟at dari Beliau di

akhirat kelak. Amien..

Penulis mengakui bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak

terlepas dari bantuan berbagai pihak., maka dengan segala kerendahan hati penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang serta Pembimbing penulis yang telah memberikan

bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Page 7: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

4. Bapak H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kaliah

di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima

kasih penulis haturkan kepada Beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta

motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak

memberikan arahan dan bimbingan demi terselesainya skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan

ilmunya dengan ikhlas.

7. Segenap Keluarga besar di Peterongan Jombang, yang telah memberikan dukungan

baik secara materil, moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan doanya

kepada peneliti dalam menuntut ilmu.

8. Saudara-saudaraku di UKM UNIOR dan teman-teman fakultas Syariah yang selalu

memberikan warna dalam mengarungi kehidupan di kampus.

Semoga amal mereka diridhoi Allah SWT dan semoga karya yang sederhana

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan

dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan

skripsi ini.

Malang, 9 September 2013

Penulis,

Aljuraimy

07210047

Page 8: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia

(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kebahasa Indonesia. Transliterasi yang

digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

dl = ض Tidak dilambangkan = ا

th = ط B = ب

dh = ظ T = ث

(koma menghadap atas) ' = ع Ts = ث

gh = غ J = ج

f = ف h = ح

q = ق Kh = خ

k = ك D = د

l = ل Dz = ذ

m = م R = ر

n = ن Z = ز

w = و S = س

h = ھ Sy = ش

y = ي Sh = ص

Page 9: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di ataas ( '), berbalik dengan koma ( ' ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang, danDiftong

Setiappenulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan

“a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-

masing ditulis dengancaraberikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadiqâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadiqîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadidûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadiqawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadikhayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka trasliterasikanya

Page 10: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالةللمدرسة maka menjadi al-risalat li al-

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungan dengan kalimat berikutnya, misalnya فىرحمةهللا maka menjadi fi

rahmatillâh.

E. Kata SandangdanLafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal

kaliamt, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada du tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikancontoh-contohberikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriymengatakan ….

2. Al-Bukhâriydalammuqaddimahkitabnyamenjelaskan …..

3. Masyâ‟ Allâhkânawamâ lam yasya‟ lam yakun.

4. Billâh „azzawajalla.

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“….Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin

Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

Page 11: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi, dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui

pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun …”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisannamanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan , untuk

itu tidak ditulis dengancara “Abd al -Rahmân Wahid ,” ”AmînRaîs ,” dan bukan ditulis

dengan “shalât .”

Page 12: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................... v

PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi

ABSTRAK ............................................................................................................ xiii

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 5

C. Tujuan Penulisan ............................................................................. 6

D. Manfaat Penulisan ........................................................................... 6

E. Metode Penelitian ........................................................................... 7

1. Jenis Penelitian .......................................................................... 7

2. Pendekatan Penelitian ................................................................ 8

3. Bahan Hukum ........................................................................... 9

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ......................................... 10

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum ............................................ 11

6. Metode Analisis Bahan Hukum ................................................. 11

F. Penelitian Terdahulu ....................................................................... 12

G. SistematikaPembahasan .................................................................. 15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia.................................... 16

B. Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan ....................................... 19

1. Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ....................................... 19

2. Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ................................................ 25

C. Anak dan Perkawinan...................................................................... 27

1. Kedudukan Anak ........................................................................ 27

2. Hak Anak ................................................................................... 31

3. Pengakuan Terhadap Anak di Luar Perkawinan .......................... 50

D. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya .................................... 53

1. Mahkamah Konstitusi ................................................................. 53

2. Wewenang Hak Uji Mahkamah Konstitusi ................................. 58

BAB III : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA

A. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Nomor : 46/PUU-VIII/2010 ............................................................ 61

Page 13: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

B. Ketentuan Hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Pasca Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari KUH.Perdata ............................... 71

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..................................................................................... 77

B. Saran ............................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 14: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

ABSTRAK

Aljuraimy. 07210047. Kedudukan Anak Di Luar Perkawian Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Anak di luar perkawinan, KUH.Perdata, Mahakamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 mengeluarkan putusan

Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar perkawinan. Putusan ini

adalah terobosan terbaru mengenai kedudukan anak di luar perkawinan, yang mana

anak luar perkawinan yang semula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya saja, dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan

keluarga ayahnya. Putusan ini bermula dari permohonan uji materiil Machica Mochtar

terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974. Dalam permohonannya

pemohon menganggap kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan

ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas dasar bahan hukum di atas, maka rumusan masalah yag diangkat dalam

penelitian ini adalah meneliti dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta meneliti ketentuan

hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 pasca putusan

Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari KUH.Perdata.

Dilihat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk penelitian hukum

normatif atau yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (state

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

46/PUU-VIII/2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam

Putusan Mahakam Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah, hubungan perdata seorang

anak dengan bapak dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara anak dengan

laki-laki tersebut sebagai bapak dan hak seorang anak, tanpa memandang status

perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindangan dan kepastian

hukum.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 hanya mengandung ketentuan tentang

pengakuan terhadap anak luar kawin, sehingga tidak semua kerugian yang diterima oleh

anak luar kawin dapat terlindungi oleh hukum, terutama kerugian soisal-psikologi.

Pembukatian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya melalui tes

DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang telah diatur

oleh Undang-Undang

Page 15: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

مستلخص من PUU-VIII/2010/46مكانة الولد الزنا بعد قرار اجمللس الدستورية رقم . 07210047. اجلرميي

جامعة . كلية الشريعة. قسم األحوال الشخصية. البحث اجلامعي. ناحية كتب قوانني األحكام ادلدين جمائد كمكيلو ادلاجستري: اإلشراف .موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مكانة الولد الزنا، كتب قوانني األحكام ادلدين، اجمللس الدستورية: الكلمة الرئيسية

عن مكانة PUU-VIII/2010/46 اجمللس الدستورية تنفذ القرار رقم 2012 فرباير 17يف التاريخ ىذا القرار يكون طفرة حديثة عن مكانة الولد الزنا، الذي يف البداية الولد الزنا لو عالقة ادلدنية . الولد الزنا

القرار الطلب ادلراجعة القضائية ماجيجا موحرت . لو عالقة ادلدنية بأبيو وعائلة أبيو, بأميو وعائلة أميو فقط . 1974 سنة 1القوانني رقم (1) و اآلية 43( 2) اآلية 2على فصل

ما ىي : انطالقا من مواد األحكام ادلوجودة قدم الباحث يف ىذا البحث مشكلة البحث فيما يلي، وكيف كان PUU-VIII/2010/46االعتبار األساسي جملس القضاة يف تنفيذ اجمللس الدستورية رقم

-PUU/46 بعد تنفيذ اجمللس الدستورية رقم 1974 سنة 1القوانني رقم (1) اآلية 43احلكم يف فصل

VIII/2010من ناحية كتب قوانني األحكام . يشمل ىذا البحث دراسة القضائية القانونية أو ادلعيارية وانطالقا من مشكلة البحث ادلوجودة،

من خالل مراجعة . (احلايلادلنهج )هنج احلالة مو ( القانوينهنجامل)هنج الدولة م و، وهينباستخدام منهج احملكمة تنفيذوادلواد القانونية األساسية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي. ادلواد القانونية كمصدر للبيانات

.وكتب قوانني األحكام ادلدين ومواد األحكام ادلتعلقة بادلناقشة PUU-VIII/2010/46رقم الدستورية PUU-VIII/2010/46القرار رقم أن االعتبارات القانونية يف وقد مت احلصول على نتائج االستنتاج

حقوق الطفل جيب ان حتصل علي اجلماية . ىو عالقة ادلدنية بني الولد الزنا و أبيو التكاء على عالقة الدم .القانونية

، حبيث ال لولد الزنا ا عنعلى أحكام بشأن االعرتاف 1/1974القوانني رقم (1) اآلية 43فصل االجتماعية، وخاصة فقدانينانو أن تكون حممية من قبل القولد من الزنا اليت يتلقاه الاخلسرانمجيع .يةالنفس

Page 16: KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA …etheses.uin-malang.ac.id/123/1/07210047 Pendahuluan.pdfkedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010

ABSTRACT

Aljuraimy. 07210047. Child Outside Marriage Position After the Constitutional Court

Decision No. 46/PUU-VIII/2010 In Review From the Indonesian Civil Code. Thesis.

Department: Al-ahwal al-Syakhshiyah. Faculty: Sharia. State Islamic University of

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Mujaid Kumkelo, M.H.

Keywords: Child Outside of Marriage, KUH.Perdata, The Constitutional Court

Constitutional Court on February 17, 2012 issued Decision Number: 46/PUU-

VIII/2010 about the position of children outside of marriage. This ruling is the latest

breakthrough regarding the position of the child outside of marriage, which at first had a

child outside of marriage is only a civil relationship with her mother and her mother's

family alone, can have a civil relationship with his father and his father's family. This

decision stems from the judicial review request Machica Mochtar to Article 2 paragraph

(2) and Article 43 paragraph (1) of Law no. 1/1974. In the applicant's request, the two

articles are considered contrary to Article 28B paragraph (1) and paragraph (2) and

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution

Based on the the material law above, then the formulation of the issues raised in

this study is to examine the legal considerations in the decision of the judges of the

Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010. As well as examine the legal provisions in

Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 post of 1974 Constitutional Court decision

Number: 46/PUU-VIII/2010 terms of Indonesian Civil Code.

Judging from the formulation of the problem, this research includes the study of

normative legal, using the approach of the legislation (state approach) and the approach

to the case (case approach). Primary legal materials used in this study is the

Constitutional Court Decision Nomber: 46/PUU-VIII/2010 and Indonesian Civil Code.

From the results it is concluded that the consideration of the law in the

Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 is a civil relation between

father and son may be based on blood relation, and the rights of a child, regardless of

marital status of the parents, should receive protection and law certainty.

Article 43 paragraph (1) of Law no. 1/1974 contains provisions on the

recognition of illegitimate children, so that not all damages received by children outside

of marriage can be protected by law, especially the loss soisal-psychology. Proof of the

relationship between the child outside marriage with the biological father through DNA

testing, can be equipped or can be proved by other evidence which has been regulated

by the Law