hukum perkawinan

HUKUM HUKUM PERKAWINAPERKAWINA

NNMoh. Saleh Ismail

PERKAWINAN

Definisi (Psl 1 UUP)• Ikatan lahir dan batin•Seorang pria dengan seorang

wanita•Sebagai suami-istri •Dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PINANGAN & PINANGAN & PERKAWINANPERKAWINAN

Apakah sama ?Apakah sama ?

–Akibat hukum–Bebas memutuskan

Asas PerkawinanAsas Perkawinan

• MonogamiMonogamiMonogami Monogami Terbuka (ada syarat-Terbuka (ada syarat-syarat) Psl 3 (2), 4 dan 5 syarat) Psl 3 (2), 4 dan 5 UUP, Psl 55-59 KHI)UUP, Psl 55-59 KHI)

• Kesukarelaan• Persetujuan• Kebebasan memilih

pasangan• Kemitraan suami-istri

Rukun dan SyaratRukun dan SyaratPerkawinanPerkawinan

Rukun Perkawinan (Psl 14 KHI)• Calon suami• Calon istri• Wali Nikah• Saksi• Ijab Kabul

Calon Mempelai;Calon Mempelai;(1)(1)Calon Suami & Calon Suami & (2)(2)Calon IstriCalon Istri

• Umur (Psl 7 UUP, 15 (1) KHI)Umur (Psl 7 UUP, 15 (1) KHI)• Ijin perkawinan (Psl 6 (2-5) UUP, Ijin perkawinan (Psl 6 (2-5) UUP,

15 (2) KHI)15 (2) KHI)• Persetujuan calon mempelai (Psl Persetujuan calon mempelai (Psl

6 (1) UUP, 16 KHI)6 (1) UUP, 16 KHI)• Tidak terdapat halangan Tidak terdapat halangan

larangan perkawinan larangan perkawinan sebagaimana maksud Psl 8 UUP, sebagaimana maksud Psl 8 UUP, 39-44 KHI)39-44 KHI)

(3)(3) Wali NikahWali Nikah

•SyaratnyaSyaratnya Laki-laki Laki-laki Muslim, aqil dan baliq (Psl Muslim, aqil dan baliq (Psl 20 KHI)20 KHI)

•Wali nikah terdiri Wali nikah terdiri 1) Wali nasab dan1) Wali nasab dan 2) Wali hakim2) Wali hakim

–Wali nasab ( Psl 21-22 KHI)Wali nasab ( Psl 21-22 KHI)–Wali hakim ( Psl 23 KHI)Wali hakim ( Psl 23 KHI)

(4) (4) SaksiSaksiKetentunnya (Psl 24-26 KHI)

• Jumlahnya 2 orang saksi•Syaratnya: laki-laki muslim,

adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli

•Harus hadir, menyaksikan dan menandatangi akta nikah (berita acara)

(5) (5) Ijab KabulIjab Kabul

Ketentunnya (Psl 27-29 KHI)Ketentunnya (Psl 27-29 KHI)

Ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

MaharMaharPasal 30-38 KHIPasal 30-38 KHI

• Calon mempelai laki-laki wajib Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon membayar mahar kepada calon mempelai perempuanmempelai perempuan

• Mahar diberikan secara langsung Mahar diberikan secara langsung dan tunai (terutang—jika dan tunai (terutang—jika disepakati calon istri) kepada disepakati calon istri) kepada calon mempelai perempuan dan calon mempelai perempuan dan menjadi hak pribadinyamenjadi hak pribadinya

• Penentuan mahar berdasar asas Penentuan mahar berdasar asas kesederhanaan dan kemudahankesederhanaan dan kemudahan

• Jumlah, bentuk, dan jenisnya Jumlah, bentuk, dan jenisnya atas kesepakatan kedua belah atas kesepakatan kedua belah pihakpihak

• Mahar bukan meruapkan rukun, Mahar bukan meruapkan rukun, sehingga kelalaian sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya tidak menyebabkan batalnya perkawinanperkawinan

Hak dan KewajibanHak dan KewajibanPasal 30-34 UUP, 77-84 KHIPasal 30-34 UUP, 77-84 KHI

• Hak dan kedudukan suami-istri Hak dan kedudukan suami-istri seimbang-sama, sehingga masing-seimbang-sama, sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan masing berhak melakukan perbuatan hukum (Psl 31 (1) dan (2) UUP, Psl 79 hukum (Psl 31 (1) dan (2) UUP, Psl 79 (2) dan (3)(2) dan (3)

• Suami adalah kepala keluarga dan Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tanggaistri sebagai ibu rumah tangga

Kewajiban SuamiKewajiban Suami

Suami wajib Suami wajib melindungi istrinya melindungi istrinya dan memberikan dan memberikan segala sesuatu segala sesuatu keperluan hidup keperluan hidup berumah tangga berumah tangga sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya (Psl kemampuannya (Psl 34 (1) UUP, 80 (2) 34 (1) UUP, 80 (2) KHI)KHI)

Kewajiban IstriKewajiban Istri

• Kewajiban utama bagi seorang istri Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Psl 83 dibenarkan oleh hukum Islam (Psl 83 (1) KHI)(1) KHI)

• Istri wajib mengatur urusan rumah Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Psl 34 (2) tangga sebaik-baiknya (Psl 34 (2) UUP, 84 (2) KHI)UUP, 84 (2) KHI)

Perjanjian PerkawinanPerjanjian Perkawinan

Pasal 29 UUP, 45-52 KHIPasal 29 UUP, 45-52 KHI• DapatDapat mengadakan perjanjian mengadakan perjanjian

perkawinan yang berupa taklik talak perkawinan yang berupa taklik talak dan perjanian lain yang tidak dan perjanian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam (Psl 45 KHI)(Psl 45 KHI)

• Pada waktu atau sebelum perkawinan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dilangsungkan, kedua belah pihak dapat dapat mengadakan perjanjian mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Psl 29, 47 harta dalam perkawinan (Psl 29, 47 (1) KHI)(1) KHI)

•Dapat Dapat mengadakan perjanjian mengadakan perjanjian berupa: (Psl 47 (2) KHI)berupa: (Psl 47 (2) KHI)

-- Percampuran harta pribadiPercampuran harta pribadi

-- Pemisahan harta percarian Pemisahan harta percarian masing-masing- masing sepanjang tidak masing sepanjang tidak bertentangan bertentangan dengan hukum dengan hukum Islam Islam

Harta Kekayaan Dalam Harta Kekayaan Dalam PerkawainanPerkawainan

Pasal 35-37 UUP, 85-97 KHIPasal 35-37 UUP, 85-97 KHI

• Harta benda yang diperoleh Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi selama perkawinan menjadi harta bersama (Psl 35 (1) UUP), harta bersama (Psl 35 (1) UUP),

• kecuali kedua belah pihak kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam menentukan lain dalam perjanjian (Psl 36 (1) UUP) yaitu perjanjian (Psl 36 (1) UUP) yaitu pisah harta.pisah harta.

Pasal 86 (1) KHI menyatakan Pasal 86 (1) KHI menyatakan bahwabahwa

““pada dasarnya tidak pada dasarnya tidak ada percampuran ada percampuran antara harta suami antara harta suami dan harta istri karena dan harta istri karena perkawinan”perkawinan”

• Harta bawaan dari masing-masing Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing (baik diperoleh masing-masing (baik hadiah, warisan) menjadi penguasaan hadiah, warisan) menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Psl 35 (2) tidak menentukan lain (Psl 35 (2) UUP),UUP),

• Sehingga masing-masing berhak Sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Psl 36 (2) UUP)bendanya (Psl 36 (2) UUP)

BATALNYA BATALNYA PERKAWINANPERKAWINAN


Perkawinan dapat dibatalkan, apabila Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan syarat untuk melangsungkan perkawinanperkawinan

Pengajuan pembatalan oleh: Pengajuan pembatalan oleh: •Para keluarga dalam garus lurus Para keluarga dalam garus lurus

keatas dari suami/istrikeatas dari suami/istri•Suami atau istriSuami atau istri•Pejabat yang berwenangPejabat yang berwenang

Alasan PembatalanAlasan PembatalanDalam UUPDalam UUP

• Salah satu atau keduanya masih terikat Salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang laindalam perkawinan dengan orang lain

• Perkawinan dimuka pegawai yang tidak Perkawinan dimuka pegawai yang tidak berwenang, berwenang, apabila suami-istri hidup apabila suami-istri hidup brsama dan dapat menunjukkan akta brsama dan dapat menunjukkan akta pekawinan maka perkawinan dapat pekawinan maka perkawinan dapat diperbarui diperbarui

• Wali nikah yang tidak sah/tidak Wali nikah yang tidak sah/tidak berwenangberwenang

• Tidak dihaadiri 2 orang saksiTidak dihaadiri 2 orang saksi• Perkawinan dilakukan di bawah ancamanPerkawinan dilakukan di bawah ancaman

Alasan Pembatalan dalam KHIAlasan Pembatalan dalam KHI

• Poligami tanpa ijin PAPoligami tanpa ijin PA• Perempuan yang dinikahi diketahui Perempuan yang dinikahi diketahui

masih menjadi istri pria lainmasih menjadi istri pria lain• Perempuan yang dinikahi ternyata Perempuan yang dinikahi ternyata

masih dalam masa iddah dari suami masih dalam masa iddah dari suami lainlain

• Perkawinan yang melanggar batas Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinanumur perkawinan

• Perkawinan tanpa wali/ awali yang Perkawinan tanpa wali/ awali yang tidak berhaktidak berhak

• Perkawinana yang dilaksanakan Perkawinana yang dilaksanakan dengan paksaandengan paksaan

PUTUSNYA PERKAWINANPUTUSNYA PERKAWINAN


Perkawinan putus karena:Perkawinan putus karena:

1.1. KematianKematian

2.2.PerceraianPerceraian3.3. Atas putusan pengadilanAtas putusan pengadilan

PerceraianPerceraianPerceraian terjadi karena:Perceraian terjadi karena:

1.1. Talak Talak permohonan dari suami permohonan dari suami

2.2. Cerai gugat Cerai gugat gugatan dari istri gugatan dari istri

Perceraian hanya dapat Perceraian hanya dapat dilakukan dilakukan

di depan PA setelah di depan PA setelah upaya perdamaian tidak upaya perdamaian tidak tercapaitercapai

Alasan PerceraianAlasan PerceraianPasal 19 PP 9/1975, 116 KHIPasal 19 PP 9/1975, 116 KHI

1.1. Salah satu pihak berbuat zina atau Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkandsb yang sukar untuk disembuhkan

2.2. Salah satu pihak meninggalkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa lasan yang sahdan tanpa lasan yang sah

3.3. Salah satu pihak mendapat Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsungperkawinan berlangsung

1.1. Salah satu pihak melakukan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainyang membahayakan pihak lain

2.2. Salah satu pihak mendapat cacat Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istrisebagai suami/istri

3.3. Antara suami-istri terus menerus Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggatangga

4.4. Suami melanggar ta’lik-talakSuami melanggar ta’lik-talak5.5. Peralihan agamaPeralihan agamamenyebabkan menyebabkan

ketidakrukunan dlm rumah tanggaketidakrukunan dlm rumah tangga

hukum perkawinan

Documents