kata pengantar -...

K A TA P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa,yang telah

melimpahkan rahm at dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan 2015-2019.

Pengadilan Negeri Pelalawan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan

sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi

Riau Kabupaten Pelalawan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Pada

undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja

wa jib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

m embantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini.

Semoga berm anfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya

ringan,dan transparan di w ilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan.

Pangkalan Kerinci, 20 Desember 2017PELALAWAN

11

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii

BAB I – PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

1.1 KONDISI UMUM.................................................................................................................... 1

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................................................................ 2

BAB II - VISI,MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..................................................................... 8

2.1 VISI DAN MISI ....................................................................................................................... 8

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....................................................................................... 9

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....................................................................................... 17

3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ............................................................................................. 17

3.2 PENGUKURAN KINERJA ....................................................................................................... 19

3.3 Kerangka Regulasi ............................................................................................................... 21

3.4 Kerangka Kelembagaan ...................................................................................................... 23

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................................................. 33

BAB V – PENUTUP............................................................................................................................. 36

1 RENSTRA Pengadilan Negeri Pelalawan 2015 - 2019

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.Pengadilan Negeri

Pelalawan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Negeri Pelalawan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan. Rencana Strategis ini

dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan

oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, baik

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah

Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan

kehakiman, tentunya peran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan turut menjadi

penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman

(yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana

prasarana. Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai kepanjangan tangan Mahkamah

Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pidana dan perdata tidak lepas


dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai

keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun

dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan

keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur

peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Mahkamah Agung dan

lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai

reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong

pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan

birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

Termasuk pembaharuan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk

mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang

berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi

badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara,

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan

yang baik dan berorentasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga

perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai

stakeholder,

pencari keadilan (justitiabelen).

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis SWOT

(strenghts,weaknesses, oppotuneties, and theats), terhadap kondisi real Pengadilan

Negeri Pelalawan dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia

dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan

rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan kedepan.


Analisis SWOT (strenghts = kekuatan, weaknesses = kelemahan,oppotuneties

= kesempatan, and theats = ancaman), tersebut dibagi dalam bentuk;

Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisipertama, kondisi internal Pengadilan

Negeri Pelalawan yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan

kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan.

Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pelalawan mencakup hal-hal yang memang sudah

diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian,mencakup:

1. Aspek Proses Peradilan

1. Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan

dengan baik melalui Papan pengumuman maupun melalui media

elektronik/internet melalui website : www.pn-pelalawan.go.id

2. Telah ditingkatkan layanan persidangan dengan system “ One Door

Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas meja

informasi.

3. Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang

lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan

Negeri Pelalawan. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan

penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para

pencari keadilan.

4. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional

Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan

telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan

Negeri Pelalawan.

5. Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memperoleh Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan

terakreditasi “A” (Excellent) tentunya ini bukan saja sangat

membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri


Pelalawan dapat mempertahankan penghargaan dengan terus

meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri

Pelalawan dinilai belum mencukupi untuk menangani perkara yang

ada, di mana Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Pelaawan berjumlah 7

Orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah

8 Orang dan Jurusita2 Orang.

2. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan secara

berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh

unsur pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan.

3. Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Pelalawan, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat

bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.

4. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan, sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan

terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan

dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam

bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

1. Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya

dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang

didapat oleh Hakim Pengawas.

2. Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan yang membahas semua

capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta

solusi pemecahannya.

3. Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau

kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap


bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat

diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

1. Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review setiap

tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh

Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-

buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara, serta

pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap

bulannya.

3. Pelaksanaan aplikasi SIPP Versi 3.15-5 dan Direktori Putusan telah

berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.

4. Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah /

panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan pada saat ini

meliputi beberaoa aspek :


Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat diunduh/diakses

dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan; Aspek Sumber Daya

Aparatur Peradilan.

Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan panggilan

delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi dari 5 bulan.

Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya

pelaksanaan sidang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Tidak ada penambahan pegawai baru sehingga jumlah Pegawai

Pengadilan Negeri Pelalawan masih sangat kurang, akibatnya banyak

pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai honorer.


Pengadilan Negeri Pelalawan hanya memiliki 1 orang staff IT, untuk

mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan

Negeri Pelalawan, paling tidak dibutuhkan 2 orang staff IT yang

ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri

Pelalawan.

Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan saat ini hanya

berjumlah 3 Orang yang ditempatkan di 2 bagian kepaniteraan, 1 bagian

kesekretariatan. Pengadilan Negeri Pelalawan memerlukan tambahan

sebanyak 15 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak

ada rangkap jabatan/tugas.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dntuk melakukan perbaikan, sebagai

berikut:


Adanya website Pengadilan Negeri Pelalawan yang memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan

informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi

penelusuran perkara (SIPP).

Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan

informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala

di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Kebijakan Pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai pengawas internal

peradilan.


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Terpenuhinya rencana anggaran pengadaan alat pengolah data

komunikasi dan pendukung SIPP sebagai penunjang kebutuhan kantor

dan pelayanan di Pengadilan Negeri Pelalawan berupa Komputer, Laptop,

Printer, CCTV, Infocus, UPS, Scaner, TV LED, Finger print.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pelalawan yang

dihadapi serta untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang

diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Dengan personil yang sangat minim, masing sering ditemukannya jabatan

yang merangkap di Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan surveillance dari Dirjen Badan Peradilan Umum untuk

mengontrol kinerja dan pelayanan aparat peradilan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

penunjang kinerja serta pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan

kebutuhan.Anggaran yang


BAB II - VISI,MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2015 –2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan –

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Pelalawan. Visi merupakan gambaran mendatang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum

(rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan

yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Pelalawan akan dibawa dan

diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan

needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan,adalah sebagai berikut:


1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah

sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memenuhi butir 1 dan

2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

b. Persentase perkara :

- Perdata

- Pidana yang diselesaikan tepat waktu


c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut:

MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN

STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR

KINERJA UTAMA PENJELASAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: – Perdata – Pidana

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

– Perdata – Pidana

3. Persentase

penurunan sisa perkara: – Perdata

– Pidana

4. Persentase Perkara

yang tidak mengajukan upaya Hukum: – Banding

– Kasasi – PK

5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi

6. Index Responden

1. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

3. Perbandingan sisa

perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa peraka tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

5. Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak


2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

1. Persentase isi

putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

6. Survey index kepuasan pencari keadilan

1. Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan

2. Setiap Pencari

keadilan dapat menjangkau badan peradilan


2. Persentase perkara

yang diselesaikan melalui Mediasi

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan

2. Perbandingan jumlah

perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakuka mediasi


berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK


putusan perkara Tipikor yang diupload di website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.

1. Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaika dengan jumlah perkara prodeo

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung dengan jumla perkara yang diselesaikan di pengadilan


4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

3. Perbandingan antara

jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu


temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dilaporkan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan, perlu

ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan

pokok Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai

berikut :


NO PROGRAM KEGIATAN KEBIJAKAN

1 Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

manajemen

peradilan umum

a. Batas waktu penyelesaian

perkara di Pengadilan

b. Pemberlakuan template

putusan

c. Standar pelayanan peradilan

d. Pemberlakuan SOP Eksekusi

e. Pemberian layanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu

f. Penerapan Sistem informasi

penelusuran perkara

2 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1. Pola promosi Hakim dan

Kepaniteraan di lingkungan

peradilan

2. Pembinaan tenaga teknis dan

non teknis peradilan

3. Pedoman pengawasan di

Lingkungan Peradilan

4. Kepuasan masyarakat pencari

keadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


HUBUNGAN PROGRAM UTAMA, KEGIATAN POKOK, SASARAN, INDIKATOR

PROGRAM

UTAMA

KEGIATAN

POKOK

SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkatan

manajemen

peradilan

umum

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: – Perdata – Pidana

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: – Perdata – Pidana

3. Persentase

penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana

4. Persentase Perkara

yang tidak mengajukan upaya Hukum: – Banding – Kasasi – PK

5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi

6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Pembinaan

Administrasi

dan

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

1. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu.


Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Penyelesaian

Perkara

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

4. Persentase putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus


2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Persentase putusan

perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman

dengan menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta

peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang

kekuasaan kehakiman, karena selain membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan

tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang administrative,

personil dan financial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap”

memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut

untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai

lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Pelalawan adalah bagian dari lingkungan Peradilan

Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga

yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan

(kebijakan “satu atap”) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan

telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,


transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan

peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu

diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah

sebagai berikut :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan

mutasi sesuai dengan kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk

menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,

dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik dan

berkelanjutan.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.

Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima

layanan.

Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan

kepada Masyarakat.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik.


3.2 PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan

dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana stratejik ini

menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh

Pengadilan Negeri Pelalawan di masa mendatang. Sebagai dasar akuntabilitas

(pertanggungjawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi,

manajemen Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan pengukuran kinerja setiap

tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan

membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana

startegis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat

capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk

memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan dilakukan meliputi

capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Pelalawan, capaian kinerja

atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja

setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan

dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

1. Indikator Kinerja Utama

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cibinong

mempunyai 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Evektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut dapat dinilai / di ukur tingkat

keberhasilannya dengan 14 Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan


2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa perkara

4. Persentase perkara yang tidak mengajuka uoaya hukum Bangding,

Kasasi, dan PK

5. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi

6. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

7. Presentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara

lengkap dan tepat waktu

10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam wakktu 1 hari setelah putus


12. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

13. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (POSBAKUM)

14. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

2. Target Kinerja

Target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan dalam formolir Rencana

Strategis sebagaimana terlampir pada dokumen. Metode penetapan target

kinerja utama disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan beberapa metode

seperti metode analisis trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta

penggunaan standar tertentu yang direkomendasikan untuk digunakan.

Pemilihan metode tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi yang

penting metode yang digunakan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.


3. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal,

tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang

dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap

kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan

kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran

kelembagaan. Pada Pengadilan Negeri Pelalawan kerangka regulasi merupakan

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong

dan mengatur perilaku dan penyelenggaran peradilan dalam rangka mencapai

tujuan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2015-2019

adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan pengadilan.

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi.

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja = X 100%

Rencana


Isu Strategis Arah Kebijakan 2015-

2019

Regulasi Tahun 2017

Penanggung Jawab

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

1. Penyederhanaan

proses berperkara.

2. Penguatan akses pada

keadilan.

3. Moderniasasi

manajemen perkara.

4. Penataan ulang

organisasi manajemen

perkara.

1. SK Ketua tentang

penunjukan majelis

hakim.

2. Penunjukan majelis

hakim yang

menangani keberatan

dalam gugaan

sederhana.

3. SK Koordinator

delegasi.

4. SK susunan Hakim

mediator.

5. SK Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

6. SK Ketua Tentang

Petugas Direktori

Putusan.

7. SK Ketua tentang

Penunjukan

protokoler

persidangan.

8. SK tentang Tim

Resume Permohonan

Eksekusi.

9. SK Penunjukan Tim

Reformasi Birokrasi.

10. SK tentang

Penanganan bantuan

delegasi.

1. Hakim

2. Kepaniteraan PN

2. Optimalisasi

Manajemen Peradilan Umum

1. Peningkatan

penyelesaian perkara

2. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan

3. Peningkatan Kualitas

SDM

1. Implementasi SK KMA

tentang percepatan

penyelesaian perkara.

2. Penambahan volume

Penanganan Posbakum

bagi masyarakat kurang

mampu.

3. MOU dengan lembaga

bantuan

Hukum/Advokat.

4. SK Standar Pelayanan

Pengadilan.

1. Hakim

2. Kepaniteraan PN


5. Penunjukan TIM

Pemilihan Role Model.

3. Peningkatan

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi, peningkatan

kualitas sumber daya

manunisa

1. SK Ketua tentang Tim

Pelaksana SIPP.

2. Penunjukan Admin dan

Operator SIPP.

3. Penunjukan Pengelola

SIKEP.

4. Tim Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi.

1. Kesekretariatan PN

4. Sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan

prasarana pendukung

kinerja aparatur

peradilan.

SK Ketua tentang

pemberlakuan baner,papan

fisual,papan pengumuman

dan media informasi

lainnya yang dipajang di

area gedung Pengadilan.

1. Kesekretariatan PN

2. Optimalisasi pengawasan

1. Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

2. Peningkatan kualitas

pengawasan

1. SK TIM Audit Internal

sistem Akreditasi

Penjamin Mutu.

2. Penunjukan Hakim

Pengawas Mediasi

3. Penunjukan Hakim

Pengawas Eksekusi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.”

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan

tersebut, makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan

fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan.Sesuai dengan

Peraturan MahkamahAgung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Tugas dan Fungsinya :


Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan

mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan

kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta

tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, PejabatFungsional

serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun

Honorer secara berkala.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan

seksama.

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh

Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

.

Wakil Ketua

Tugas dan fungsinya :

Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai secara

internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu

lintas.

Majelis Hakim

Tugas dan Fungsinya :

Menetapkan hari sidang.

Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri

terdakwa jika dipandang perlu.

Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

berlaku.


Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan dan menandatanganinya.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan.

Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah putus.

Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang

ditugaskan kepadanya.

Panitera

Tugas dan Fungsi :

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan

administrasi perkara khusus;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,dan

transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Pelaksanaan mediasi;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Wakil Panitera

Tugas dan Fungsi :

Membantu Panitera melaksanakan tugas Kepaniteraan seperti pembinaan,

meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara .

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

Melaksanakan Tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.


Panitera Muda Perdata

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan administrasi perkara perdata.

Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara

yang diterima dikepaniteraan perdata.

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.

Membuat penetapan-penetapan perkara.

Membuat berta acara sidang.

Pengetikan putusan.

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

Minutasi Perkara.

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan

telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

Tugas Panitera Muda Pidana

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan administrasi perkara Pidana.

Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara

yang diterima dikepaniteraan Perdata.

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.

Membuat penetapan-penetapan perkara.

Membuat berta acara sidang.

Pengetikan putusan.

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

Minutasi Perkara.

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan

telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.


Tugas Panitera Muda Hukum

Tugas dan Fungsi :

Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.

Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan,semester dan Tahunan.

Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.

Menyimpan arsip berkas perkara .

Sekretaris

Tugas dan Fungsi :

Menyusan dan membuat Program rencana kerja Tahunan.

Mengelola Anggaran Tahun berjalan.

Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang keseketariatan.

Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di

lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan.

Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.

Mendatangani Surat Perintah Membayar.

Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.

Membuat Laporan-laporan keuangan.

Mengelola Aplikasi Keuangan.

Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha,

pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang

inventaris.

Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.

Membuat laporan urusan umum.

Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.


Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian

di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Meneliti surat-surat masuk.

Menyiapkan bahan laporan dan bahan- bahan rapat.

Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.

Penataan organisasi dan tata laksana.

Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II


Dari keterangan tupoksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh

seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis

dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kerangka kelembagaan yang

ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif

dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan

pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait

dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan

Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019

adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan

berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah

makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata kerja

kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian administrasi

perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim dalam proses

persidangan,sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan

efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di kepaniteraan. Mulai proses

pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan

eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi

perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini

mengandung konsekwensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus

dipertanggung jawabkan langsung kepada ketua Pengadilan.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat difahami bahwa

fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan

Pengadilan Negeri Pelalawan pada dasarnya melakukan salah satu proses percepatan

penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan

dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan pengadilan

Negeri Pelalawan. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan


sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab atas terselenggaranya

administrasi umum pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi

kepegawaian, finansial, dan perlengkapan.

Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan

tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat

yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan

pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang

teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencaan yang matang sehingga

kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan

keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan

secara komprehensif.

Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa

pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah mendukung

terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan

masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan

secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadi lan secara

prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas

dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan

perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan

kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan

bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan

pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan

formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah

lengkap kebagian Kepaniteraan, apa tidak lebih efektif dan efisien apabila tugas

pemberkasan tersebut dilakukan oleh pejabat dilingkungan Kepaniteraan karena

terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan

merupakan tugas dukungan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka


pelaksanaan tugas core business Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya

pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya.


BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri

Pelalawan memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

PROGRAM

UTAMA

KEGIATAN

POKOK

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1. Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan,

dan Akuntabel

a.

b.

c.

d.

e.

Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan:

-Perdata

- Pidana

Persentase

perkara:

- Perdata

- Pidana

yang

diselesaikan

tepat waktu

Persentase

penurunan

sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

100%

100%

60%

90%

5%

5%

50%

50%

90%

100%

100%

60%

90%

5%

5%

50%

50%

90%

100%

100%

60%

90%

5%

5%

50%

50%

90%

100%

100%

70%

95%

6%

6%

55%

55%

90%

100%

100%

70%

95%

6%

6%

60%

60%

90%


f.

- PK

Persentase

Perkara Pidana

Anak yang

diselesaikan

dengan Diversi

Index

responden

pencari

keadilan yang

puas terhadap

layanan

peradilan

10%

80%

10%

80%

10%

80%

20%

90%

20%

90%

2. Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administrasi

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a.

b.

c.

d.

Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui

mediasi

Persentase

berkas perkara

yang diajukan

Banding,

Kasasi, dan PK

secara lengkap

dan tepat

waktu

Persentase

Putusan

perkara yang

100%

1%

100%

100%

100%

1%

100%

100%

100%

1%

100%

100%

100%

1%

100%

100%

100%

1%

100%

100%


menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah

diputus

3. Meningkatnya

Akses

Peradilan bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

b. Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu yang

mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

a. Persentase

putusan

perkara

perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

10% 10% 10% 10% 10%

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan

terlampir.

»•

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWANNomor : W 4-U 11 /3 1 17 /O T 01.2 /X II/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

M embaca

M enimbang

M engingat

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentangPermintaan Kelengkapan Data Dukung (LkjlP) Tahun 2017

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah dan Rencana Pembangunan jangka panjang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

5. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

M enetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Menunjuk tim keija untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;Tim Penyusunan Rencana Strategis melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan; Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan agar melaporkan hasil penyusunan rencana strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan; (Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari tem yata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci Pada Tanggal 20 Desember 2017

2

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri PelalawanNomor : W4.U11 /3 1 17/OT01.2/XII/2017 Tanggal : 20 Desember 2017_____________

TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No. Nama Jabatan Jabatan dalam SK Ket

1 2 3 4 S

1. NELSON ANGKAT,SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Pembina

2. I.DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.,MH

Wakil Ketua Ketua

3. ERI SOFYAN, SH Panitera KordinatorKepaniteraan

4. HENDRI MULYADI, SE,SH,Ak Sekretaris KordinatorKesekretariatan

5. EVI DAME ROTUA SITOHANG,S.IP Kasub Bag Perencanaan,TI dan

Pelaporan

Sekretaris

6.USMAN, SH Panitera Muda Hukum Anggota

7. Hj. MANIDAR, SH.MH Panitera Muda Perdata Anggota

8.ALILUDIN, SH Panitera Muda Pidana

Anggota

9.RONNY SUBRATA,S.IP, M.Si

Kasub Bag Umum dan Keuangan

Anggota

10.SANDRA LESTARINA,S.Sos

Kasub Bag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

kata pengantar -...

Documents