kata pengantar - bpsdm.pu.go.id · kata pengantar segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...

32
i Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon II Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini dapat diselesaikan penyusunannya. Penyusunan LAKIP Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan unit organisasi yang berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Penerapan Kinerja di Lingkungan Kementerian PU. Substansi LAKIP pada dasarnya berisi uraian capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dianalisis berdasarkan Renstra 2015- 2019 tahun berjalan (tahun 2015), data DIPA Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan realisasi dari sembilan indikator kegiatan tahun 2015. Capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2015 termasuk dalam kategori “Memuaskan”. Meskipun demikian tidak seluruh kegiatan mencapai penyerapan 100% dari segi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam aspek teknis maupun non teknis. Pencapaian realisasi fisik untuk Tahun Anggaran 2015 adalah 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,70%. Hal-hal yang dituangkan dalam dokumen LAKIP ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka perbaikan LAKIP. Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya LAKIP Eselon II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini, akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi SDM di bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Bandung, Januari 2016 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dr.Ir. Jawali Marbun, M.Sc. NIP. 195704301987031001

Upload: ledan

Post on 15-Jun-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

berkat-Nya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon

II Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan LAKIP Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah 2015 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan

unit organisasi yang berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor

17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan Penerapan Kinerja di Lingkungan Kementerian PU. Substansi LAKIP

pada dasarnya berisi uraian capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dianalisis berdasarkan Renstra 2015-

2019 tahun berjalan (tahun 2015), data DIPA Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan realisasi dari sembilan indikator kegiatan

tahun 2015. Capaian kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2015 termasuk dalam kategori

“Memuaskan”. Meskipun demikian tidak seluruh kegiatan mencapai penyerapan 100%

dari segi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam aspek teknis

maupun non teknis. Pencapaian realisasi fisik untuk Tahun Anggaran 2015 adalah

100% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,70%.

Hal-hal yang dituangkan dalam dokumen LAKIP ini, tentunya masih terdapat banyak

kekurangan dan memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai

masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka perbaikan LAKIP.

Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya LAKIP Eselon II Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah ini, akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi untuk

menjadi lebih baik di masa mendatang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi

SDM di bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah.

Bandung, Januari 2016 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,

Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dr.Ir. Jawali Marbun, M.Sc.

NIP. 195704301987031001

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL Iii DAFTAR GAMBAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF iv BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tugas dan Fungsi 1 1.3 Struktur Organisasi 2 1.4 Lingkungan Strategis 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 2.1 Uraian Singkat Renstra 9 2.2 Perjanjian Kinerja 10 2.3 Metode Pengukuran 15 2.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW 16

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 17 3.1 Sumber Daya Manusia 17 3.2 Sarana dan Prasarana 17 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 18 BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 19 4.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 19 4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan Tahun 2014 21

4.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019 21 4.4 Keberhasilan 21 4.5 Kegagalan 22 4.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23 4.7 Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau

Kegagalan 23

4.8 Realisasi Anggaran 25 BAB V PENUTUP 28 5.1 Permasalahan 28 5.2 Langkah ke Depan 28

iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Awal (Rp. 82.090.228.000,-)

12

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Revisi Pertama (Rp. 43.002.178.000,-)

13

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 – DIPA Revisi Kedua (Rp. 43.002.178.000,-)

14

Tabel 3.1 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 17 Tabel 3.2 SDM Berdasarkan Golongan/ Ruang 17 Tabel 3.3 Sarana Prasarana yang Merupakan Aset Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW 18

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 20 Tabel 4.2 Progress Keuangan dan Fisik yang Memiliki Perbedaan

Signifikan 22

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun Anggaran 2015

24

Tabel 4.4 Interpretasi Penilaian Kinerja 25 38

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disebut Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II pada unit kerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian PUPR yang memiliki

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan permukiman dan

pengembangan infrastruktur wilayah.

Sebagai salah satu unit kerja baru dibawah badan yang baru juga, Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW harus melaksanakan program-program pengembangan SDM yang

sebelumnya menjadi tugas dan kewenangan unit-unit organisasi lama yaitu di

Sekretariat Jenderal.

Bukan sesuatu yang mudah untuk melaksanakan suatu program kerja peralihan dari

suatu unit-unit organisasi lama ke organisasi baru. Selain masalah keterbatasan

personil (SDM), terdapat perubahan prosedur-prosedur kerja, keterbatasan fasilitas

kerja, dan sebagainya.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian PU, semua satuan kerja Eselon II

wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam segala

keterbatasan Pusdiklat, Jalan, Perkim dan PIW menyajikan LAKIP ini sebagai

bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatannya.

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW memiliki tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman dan

pengembangan infrastruktur wilayah.

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

1.2.2 Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman,

dan pengembangan infrastruktur wilayah;

b. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang

jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur

wilayah;

c. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan

pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah;

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan,

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan,

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha

Pusat.

1.3 Struktur Organisasi

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW terdiri atas :

1. Bagian Anggaran dan Umum

2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan

3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut.

3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BIDANG TEKNIK DAN MATERI

JALAN DAN JEMBATAN

BAGIAN

ANGGARAN DAN EVALUASI

SUBBAGIAN

PROGRAM DAN EVALUASI

SUBBAGIAN

UMUM

SUBBIDANG

TEKNIK PELATIHAN

SUBBIDANG

MATERI PELATIHAN

BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG

EVALUASI

SUBBIDANG

PELAPORAN

SUBBIDANG

TEKNIK PELATIHAN

SUBBIDANG

MATERI PELATIHAN

BIDANGTEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN PERMUKIMAN

DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN

PENGEMBANGAN INF. WILAYAH

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Fungsi dan pembagian internal dari setiap bagian dan bidang di Pusdiklat Jalan,

Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai

berikut.

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan

program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik

negara; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat; dan

b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi

kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga Pusat

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan,

penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan

dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang

jalan dan jembatan.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;

b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan

bidang jalan dan jembatan;

c. penyiapan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan jalan dan jembatan; dan

d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas :

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan

pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik

pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan

dan jembatan.; dan

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta

desiminasi.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan

koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan

standardisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang

perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan

kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah;

b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan

bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah; dan

d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah terdiri atas :

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan

teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta

penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta

desiminasi.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,

evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang

jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

dan

b. penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

a. Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.; dan

b. Subbidang Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja

dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan

jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

1.4 Lingkungan Strategis

Terdapat beberapa kondisi dan isu strategis yang mempengaruhi kebijakan

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

yang menjadai target pembangunan bidang jalan, perumahan, permukiman dan

pengembangan infrastruktur wilayah.

1. Bidang Jalan dan Jembatan :

a) Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km

b) Pembangunan jalan sepanjang 2.650 Km

c) Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km

d) Pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m

e) Penggantian jembatan sepanjang 19.952 m

f) Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km

g) Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan

2. Bidang Permukiman :

a) Target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada

akhir periode perencanaan , akan dicapai melalui strategi :

• Pembangunan SPAM 1.500 l/detik

• Pengembangan SPAM 174 PDAM & 522 kawasan MBR, dan

pengembangan SPAM 50 non PDAM dan 106 kawasan MBR

• Pembinaan penyelenggaraan SPAM / penyehatan

• Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM

• Fasiltasi opsi pembiayaan SPAM (Perbankan)

• Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B to B)

b) Pengentasan permukiman kumuh perkotaan, melalui :

• Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha

• Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman pedesaan 5.238

kawasan

• Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau

kecil terluar di 86 kawasan, seerta pembangunan dan pengembangan

kawasan rawan atau paska bencana di 63 kawasan

c) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada

tingkat kebutuhan dasar, melalui :

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

• Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domistik yaitu

dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12

Kota/Kabupaten, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200

kawasan, penambahan IPA skala kawasan sebanyak 200 kawasan, serta

peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui sampah di IPLT di 222

Kota/Kab.

• Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan IPA di

163 kawasan, fasilitas penyediaan 3R komunal di 850 kawasan, fasilitas

pengolahan sementara sampah di 45 kawasan

• Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan

infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.

d) Peningkatan keamanan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui :

e) Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18

NSPK

f) Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kab/Kota dan pendampingan

penyusunan 22 Ranperda bangunan gedung

g) Penyelenggaraan bangunan gedung pada 115 bangunan gedung dan

penyelenggaraan penataan bangunan di 454 kawasan.

9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

2.1.1 Visi

Visi Kementerian PUPR adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu

unsur organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.

2.1.2 Misi

Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata kelola

sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan

serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat,

dan pengawasan yang ketat, maka misi Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai

unit eselon II BPSDM adalah:

a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan kedinasan

b. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM PUPR Bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah:

1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana pendidikan dan

pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan,

Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi diklat bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara, dan tenaga pengajar,

instruktur, serta fasilitator diklat

5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sedangkan Sasaran Strategis Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW disesuaikan dengan

sasaran strategis BPSDM yaitu “Tersedianya SDM yang kompeten dalam

pembangunan infrastruktur yang handal” dengan indikator sasaran strategis

“Prosentase SDM PUPR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan”

dalam rangka mencapai tujuan strategis.

2.2 Perjanjian Kinerja

Output kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW tertuang pada Renstra 2015-2019

diambil tahun berjalan 2015, dengan DIPA awal sebesar Rp. 82.500.000.000,-

adalah sebagai berikut.

1. Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja output sebanyak 105 Laporan

terdiri dari Laporan Perencanaan Umum Program dan Anggaran, Laporan

Kerjasama, Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum, Laporan Produk

Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM, Laporan Layanan PNBP, Laporan

Pembinaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan

Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi, Laporan Pembinaan Program dan

Penyelenggaraan, Laporan Pemantauan dan Evaluasi, dan Laporan Pasca

Pendidikan.

2. Layanan Pelatihan, dengan indikator kinerja output sebanyak 2.450 orang

3. Layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja output sebanyak 250 orang

4. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum danModul Kediklatan, dengan indikator

kinerja output sebanyak 12 dokumen

5. Peralatan dan perlengkapan sebanyak 30 unit

6. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana, dengan indikator

kinerja output sebesar 500m2 (meter persegi)

11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Pengertian Perjanjian kinerja (sesuai dengan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang berupa dokumen yang memuat pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu.

Pada tahun 2015 DIPA awal Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah Rp.

82.090.228.000,-, kemudian terdapat revisi pertama pada tanggal 3 Juli 2015 dan

revisi kedua pada tanggal 20 Oktober 2015. Sehingga pagu pada DIPA terakhir

menjadi sebesar Rp. 43.002.178.000 dengan rincian perubahan Perjanjian Kinerja

adalah sebagaimana berikut.

12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –

DIPA Awal (Rp. 82.090.228.000,-)

No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1 Dukungan Manajemen

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

2

9,550,000,000

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras

1

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

1

4 Jumlah Laporan KAD 1

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100

2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

2450 36,661,720,000

3 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

2

8,800,000,000

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

10

4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

250 16,166,608,000

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

500 4,628,200,000

6 Peralatan dan Perlengkapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 6,283,700,000

13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –

DIPA Revisi Pertama (Rp. 43.002.178.000,-)

No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1 Dukungan Manajemen

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

2 9.550.000.000

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras

1

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

1

4 Jumlah Laporan KAD 1

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100

2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

2450 4.221.469.000

3 Pengembangan Pola Teknik,

Kurikulum dan Modul Kediklatan

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

2

9.600.000.000

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

10

4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

250 8.257.661.000

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

500 4.628.200.000

6 Peralatan dan Perlengakapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 6.744.848.000

Pada DIPA Revisi kedua Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW nilai nominal beberapa

indikator kinerja ada yang berubah (yang tetap yaitu Layanan Pelatihan dan

Layanan Pendidikan) namun secara keseluruhan total nominal DIPA tetap sebesar

Rp. 43.002.178.000,-.

14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015 –

DIPA Revisi Kedua (Rp. 43.002.178.000,-)

No Sasaran Program/Kegiatan No Indikator Kinerja Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW

1 Dukungan Manajemen

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

2

9.768.805.000

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras

1

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

1

4 Jumlah Laporan KAD 1

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 0

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 100

2 Layanan Pelatihan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

2450 4.221.469.000

3 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

2

8.670.130.000

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

10

4 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

250 8.257.661.000

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

500 4.559.297.000

6 Peralatan dan Perlengakapan 1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 30 7.524.816.000

15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian progress fisik kegiatan

sebesar 40% diambil dari data e-monitoring dan data hasil capaian 60% diambil dari

data survey yang dilakukan terhadap pencapaian kegiatan.

Maka diperoleh penghitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Capaian : (40% x Progress Fisik) x (60% x Hasil)

Hasil pencapaian realisasi keuangan sesuai e-monitoring Pusdiklat Jalan, Perkim

dan PIW dengan realisasi keuangan SPM 85,70 % sedangkan realisasi fisik sebesar

100% (data e-monitoring per 1 Februari 2016).

Hasil pencapaian kinerja fisik Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah sebagai

berikut.

Capaian Kinerja : (40% x 100%) + (60% x 98%)

: 40% + 58,80%

: 98,8%

Berdasarkan kriteria penilaian/ kategori penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN No.

20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Bab III, hal. 11)

maka nilai 98,8% termasuk dalam kategori ”Memuaskan”.

16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

2.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.2 bahwa DIPA Pusdiklat Jalan, Perkim dan

PIW mengalami revisi, dari semula Rp.82.090.228.000,-direvisi sehingga nominal

DIPA revisi terakhir adalah sebesar Rp. 43.002.178.000,-.Rincian target output

setiap indikator kegiatan pada DIPA Revisi dan sesuai dengan Renja atau RKA-KL

adalah sebagai berikut : Dukungan Manajemen 13 dokumen; ASN yang Terdidik

sebanyak 217 orang, ASN yang Terlatih sebanyak 360 orang, Pengembangan Pola,

Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 17 dokumen, Layanan Perkantoran 12

bulan layanan, Kendaraan Bermotor 5 unit, Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi 145 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 179 unit, dan Gedung/

Bangunan 500 m2 (Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker; RKA-KL TA 2015 Nomor

SP DIPA-033.15.1.400837/2015 tanggal 20 Oktober 2015).

17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Gambaran kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang diklasifikasikan

sebagai berikut.

Tabel 3.1 SDM BerdasarkanTingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

ASN Pegawai Harian

Jumlah % Jumlah %

SD 0 - 0 -

SMP 0 - 0 -

SMA 3 13,64 6 27,27

D-III 0 - 4 18,18

S1 4 18,18 12 54,55

S2 14 63,64 0 -

S3 1 4,54 0 -

Jumlah 22 100 22 100

Tabel 3.2SDM Berdasarkan

Golongan/ Ruang

Golongan Jumlah %

II/a 2 9,09

II/b 1 4,55

III/a 2 9,09

III/b 5 22,73

III/c 4 18,18

III/d 3 13,64

IV/a 4 18,18

IV/b 0 -

IV/c 1 4,55

Jumlah 22 100

Dari segi kuantitas ASN, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia apabila

dibandingkan dengan beban kerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW. Untuk itu

dilakukan penambahan SDM melalui perekrutan tenaga honorer/ outsourscing yang

terlibat dalam setiap bagian dan bidang di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah sebagai

berikut.

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 3.3Sarana Prasarana yang Merupakan Aset

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW

No. Sarana dan Prasarana

1 Asrama A

2 Gedung kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Balai Diklat V)

3 Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM

4 Lab. Teknik Lingkungan

5 Lab. Aspal

6 Lab. Beton

7 Lapangan depan gedung kantor utama (lapangan upacara), cicaheum

Hingga kini pembagian aset tersebut diatas belum ditindaklanjuti dengan serah

terima BMN. Beberapa bangunan saat ini antara lain gedung laboratorium

dipergunakan sebagai tempat asrama bagi peserta diklat dan tempat

penyelenggaraan diklat.

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Terdapat dua kali perubahan/ revisi DIPA Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW pada

tahun 2015 sebagaimana dipaparkan pada sub bab 2.2. DIPA Awal 2015 nilai

nominalnya adalah Rp. 82.090.228.000,-, kemudian dilakukan revisi pertama di

Ditjen Keuangan Kementerian Keuangan dan Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan sehingga DIPA 2015 menjadi sebesar Rp. 43.002.178.000,-.

Kemudian kembali dilakukan revisi DIPA 2015 yang kedua dengan nominal DIPA

tetap sebesar Rp. 43.002.178.000,- (perubahan ada pada nominal beberapa

indikator kegiatan saja, namun jumlah anggaran dalam DIPA tetap sama).

19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

memiliki sasaran ouput dan indikator kinerja Tahun 2015 sesuai dengan Renstra

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 2015-2019 adalah sebagai berikut (diambil hanya

target tahun berjalan yaitu tahun 2015) :

• Dukungan Manajemen 105 dokumen mendukung seluruh kegiatan ouput

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Infrastruktur Wilayah;

• ASN yang terlatih 2.450 orang mendukung sasaran lulusan pelatihan program

pengembangan kompetensi

• ASN yang terdidik 250 orang mendukung sasaran lulusan pendidikan hasil

kerjasama dengan pendidikan kedinasan dalam negeri

• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 dokumen

• Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana sebanyak 500

m2

• Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 30 unit

20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET RENSTRA TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2015

PENCA- PAIAN TAHUN

2015 Satuan

2015-2019

2015

(1) (2) (3) (4) (5)

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Layanan Dukungan Manajemen laporan 527 105 13 13

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

laporan 10 2 2 2

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpra

laporan 5 1 4 4

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

laporan 5 1 2 2

Jumlah Laporan KAD laporan 5 1 2 2

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan laporan 2 0 2 2

Jumlah Laporan Monev Pelatihan laporan 500 100 1 1

Layanan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 13.650 2.450 360 307

Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dok. 60 12 17 17

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dok. 10 2 2 2

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dok. 50 10 10 10

Layanan Pendidikan

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 1.700 250 217 217

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 700 500 500 500

Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Unit 70 30 30 30

Terdapat perbedaan antara target menurut Renja/ RKA-KL dengan target menurut

Renstra 2015-2019 diambil tahun berjalan (tahun 2015 saja). Jumlah target dari

dukungan manajemen menurut Renja/ RKA-KL hanya sebanyak 13 dokumen

sedangkan pada target renstra - tahun berjalan 2015 sebanyak 105 dokumen. Hal ini

disebabkan pada saat penyusunan target mencakup target internal Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW beserta target dari balai-balai diklat berupa laporan monev latihan.

21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Adapun realisasi target pada tahun 2015 sesuai dengan target output indikator

kegiatan menurut Renja/ RKA-KL.

4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan Tahun 2014

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

tidak memiliki pencapaian kinerja di tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Pusdiklat

Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

merupakan unit baru yang terbentuk di tahun 2015 maka tidak dapat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

4.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019

Perbandingan kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun berjalan terhadap tahun-tahun lainnya

sesuai dengan renstra belum dapat dilakukan, karena tahun 2015 baru merupakan

tahun pertama dalam Renstra 2015-2019. Analisis perbandingan berupa

peningkatan ataupun penurunan capaian berdasarkan target kinerja 5 tahunan baru

dapat dilakukan setelah lebih dari setahun sesuai tahun Renstra Pusdiklat, Jalan,

Perkim dan PIW 2015-2019.

4.4 Keberhasilan

Beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah

berhasil disusunnya Kalender Diklat yang merupakan hasil dari kegiatan Identifikasi

Kebutuhan Akan Diklat yang menjadi dasar penting bagi Balai-Balai Diklat Wilayah

di lingkungan BPSDM dalam melaksanakan diklat-diklat di bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di tahun 2016.

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW juga telah berhasil menyusun beberapa kurikulum

dan modul diklat di bidang Jalan, Perkim dan PIW yang merupakan pembaharuan

atas kurikulum dan modul yang sudah ada. Kurikulum dan modul ini di masa

mendatang akan digunakan sebagai substansi penting dari pelaksanaan diklat di

bidang Jalan, Perkim dan PIW baik oleh balai-balai diklat reguler maupun oleh balai

diklat inkubator/ uji coba dalam rangka mencapai peningkatan kompetensi SDM di

22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

lingkungan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan diklat, Pusdiklat Jalan, Perkim

dan PIW pada tahun 2015 ini telah berhasil meluluskan sebanyak 307 orang di diklat

bidang Jalan, Perkim dan PIW. Selain itu pada tahun 2015 ini terdapat 217 orang

karyasiswa on going yang menjalani program pendidikan magister di program studi

terkait jalan, cipta karya dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut diatas, Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW

juga telah melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan diklat dan pasca

pendidikan. Sehingga hasil monitoring evaluasi tersebut bisa dijadikan bahan

pengambilan kebijakan bagi BPSDM dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara

(ASN) Kementerian PUPR.

4.5 Kegagalan

Rata-rata penyerapan anggaran dari 9 (sembilan) indikator pekerjaan adalah

83,32%. Penyerapan anggaran terbesar adalah pada kegiatan peralatan dan

fasilitas perkantoran (95,36%), sedangkan penyerapan anggaran terkecil adalah

pada kegiatan layanan perkantoran (50,47%). Dari 9 (sembilan) indikator pekerjaan

di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW terdapat beberapa rincian kegiatan yang

memiliki progress penyerapan anggaran yang relatif kecil (< 60%) namun realisasi

fisik mencapai 100%, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.2 Progress Keuangan dan Fisik yang Memiliki Perbedaan Signifikan (berdasar data E Monitoring per tanggal 1 Februari 2016)

No. Program/ Kegiatan Progress Keuangan

(%)

Progress Fisik (%)

1 Pembinaan kerjasama pendidikan kedinasan vokasi bidang PUPR 57.40 100.00

2 Penyusunan kurikulum dan modul diklat bidang perumahan permukiman (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)

49.67 100.00

3 Penyusunan pola kediklatan bidang jalan, perkim, bangwil (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)

55.81 100.00

4 Penyusunan profil diklat (bagian dari kegiatan “pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan”)

56.11 100.00

5 Pembayaran gaji dan tunjangan (bagian dari “layanan perkantoran”)

27.76 100.00

6 Perbaikan peralatan kantor (bagian dari “layanan perkantoran”) 12.03 100.00

7 Langganan daya dan jasa (bagian dari “layanan perkantoran”) 30.61 100.00

8 Meja, kursi kerja dan lain-lain (bagian dari “peralatan dan fasilitas perkantoran”)

42.55 100.00

23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Hal ini terjadi karena kegiatan pembinaan kerjasama pendidikan kedinasan vokasi

bidang PUPR baru mulai efektif bekerja sekitar bulan Agustus – September 2015

ketika pejabat Eselon II, III dan IV serta Surat Keputusan tentang personil para

pelaksana yang melaksanakan kegiatan telah ditetapkan (aspek teknis), sedangkan

alokasi anggaran direncanakan untuk kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan

(1 tahun) sehingga alokasi anggaran tidak dapat terserap optimal. Faktor penyebab

lain adalah kurang matangnya perencanaan kegiatan yang disusun oleh Pusdiklat

Jalan, Perkim dan PIW pada tahun 2015 (aspek non teknis). Seharusnya alokasi

anggaran yang disusun pada tahun 2015 dan semula direncanakan untuk kegiatan

12 bulan waktu kerja, dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi

unit kerja yang baru saja terbentuk di bulan Juli 2015.

4.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2015 ini terdapat beberapa efisiensi penggunaan sumber daya dalam

hal ini anggaran yang dilakukan oleh Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW. Efisiensi

terbesar terdapat pada kegiatan Layanan Perkantoran dimana masih tersisa

anggaran sebesar Rp. 2.575.311.000,- (atau terdapat penghematan sebesar 50%

dari total anggaran kegiatan tersebut). Selain itu efisiensi anggaran terdapat pula

pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor dengan efisiensi sebesar Rp.

146.331.000,- (atau terdapat penghematan sebesar sekitar 20% dari total anggaran

pengadaan kendaraan bermotor.

4.7 Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW melakukan penilaian kinerja secara periodik yaitu

setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahun 2015 dengan mengacu pada Perjanjian

Kinerja yang telah disepakati dan menyusun rencana aksi dan tindak lanjut yang

dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja di triwulan selanjutnya.

Berdasarkan kriteria penilaian/ketegori penilaian (Tabel 4.4) dengan tingkat capaian

kinerja sesuai Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (Bab III, halaman 5), maka capaian kinerja Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW setiap triwulan adalah sebagai berikut.

24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun 2015

Berdasarkan : - Data E-Monitoring per tanggal 1 Februari 2016 - Data RN (Rencana) dan RL (Realisasi) Keuangan berdasarkan Form P4 E-Monitoring - Data RN (Rencana) berdasarkan Rencana Fisik per triwulan E-Monitoring online, dan RL (Realisasi) Fisik berdasarkan Realisasi Fisik per triwulan Form P1 E-Monitoring

25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

Tabel 4.4 Interpretasi Penilaian Kinerja

WARNA NILAI

ANGKA INTERPRETASI

0 – 30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

31 – 50 Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

51 – 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan

76 – 85 Sangat baik

86 - 100 Memuaskan

4.8 Realisasi Anggaran

Pada akhir bulan Desember tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran oleh

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW adalah Rp. 36.851.091.000,- dari total nominal

DIPA revisi sebesar Rp. 43.002.178.000,-, atau sebesar 85,70% dari total anggaran

DIPA tahun 2015 (data E-Monitoring per 1 Februari 2016). Penyerapan anggaran

sebesar 85,70% ini termasuk kategori “Sangat Baik”.

Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja Anggaran dan Fisik Per Output Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun Anggaran 2015

(berdasar data E Monitoring per tanggal 1 Februari 2016)

NO. OUTPUT

% PENCAPAIAN

KINERJA ANGGARAN

% PENCAPAIAN

KINERJA FISIK

1 Dukungan Manajemen 83,48 100

2 Layanan Pendidikan/ ASN yang Terdidik 89,66 100

3 Layanan Pelatihan/ ASN yang Terlatih 89,06 100

4 Pengembangan Pola, teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

86,56 100

5 Layanan Perkantoran 59,16 100

6 Kendaraan Bermotor 80,98 100

7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 82,25 100

8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 95,36 100

9 Gedung/ Bangunan 95,31 100

TOTAL 85,70 100

Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW Tahun

Anggaran 2015 dimulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai

berikut:

26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

• Triwulan I Tahun 2015 (Januari-Maret)

Tidak ada kegiatan yang dilakukan di triwulan I yakni pada bulan Januari – Maret

2015 dikarenakan nomenklatur BPSDM dan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW belum

terbentuk.

Permasalahan yang ada di Triwulan I adalah :

1. Pada Triwulan I belum ada kegiatan yang teralisasikan sehingga penyerapan

masih 0%, hal ini disebabkan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja (Satker)

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW baru ditetapkan pada tanggal 31 Maret

2015.

2. Belum adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) tentang organisasi di Pusdiklat.

3. Belum diterapkannya Surat Keputusan tentang personil para pelaksana yang

melaksanakan kegiatan.

• Triwulan II Tahun 2015 (April-Juni)

Kegiatan belum dikerjakan dengan sepenuhnya karena baru dilaksanakan

pergantian pejabat Kesatkeran di lingkungan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.

Kegiatan yang berjalan dan memiliki kemajuan progress capaian kegiatan adalah

Layanan Pendidikan (capaian kinerja 25.02%), Layanan Perkantoran (capaian

kinerja 0,39%), Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (capaian kinerja 2%),

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (capaian kinerja 0,40%), serta Gedung/

Bangunan (capaian kinerja 0,15%).

Target perencanaan penyerapan pada Triwulan II sebesar 25,41% namun

realisasinya 4,36%, hal ini disebabkan karena permasalahan sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II baru ditetapkan pada bulan Juni 2015

2. Masih terjadi kekosongan tempat pada pejabat Eselon 3 dan 4

3. Belum diterapkannya Surat Keputusan tentang personil para pelaksana yang

melaksanakan kegiatan.

27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

• Triwulan III Tahun 2015 (Juli-September)

Pada triwulan ketiga ini progress capaian kegiatan masih tergolong minim dengan

rata-rata kinerja3,3% untuk seluruh kegiatan di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW.

Progress kinerja yang paling besar adalah kegiatan Layanan Pendidikan sebesar

4,96% dan yang progress kinerjanya paling kecil adalah Gedung/ Bangunan sebesar

1,05%.

Target perencanaan penyerapan pada Triwulan III sebesar 52,94% namun

realisasinya hanya 25,90%, hal ini disebabkan karena permasalahan yang sama

dengan permasalahan pada Triwulan II, kecuali bahwa pejabat Eselon 3 dan 4 baru

dilantik pada bulan Juli 2015.

• Triwulan IV Tahun 2015 (Oktober-Desember)

Pada Triwulan IV target penyerapan sebesar 86,84% namun realisasinya 85,70%.

Pada triwulan ini sumber daya manusia pada struktur organisasi Pusdiklat Jalan,

Perkim dan PIW sudah lengkap namun kegiatan hanya efektif berlangsung selama

4-5 bulan. Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai unit organisasi yang baru

terbentuk pada tahun 2015 ini masih membutuhkan masa adaptasi dari transisi

perubahan unit organisasi baik dari segi tugas maupun fungsi kelembagaan.

28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

BAB V PENUTUP

5.1 Permasalahan

Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW sebagai unit organisasi Eselon II yang baru

dibentuk pada tahun 2015 mengalami dua kali perubahan DIPA, sehingga

dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam upaya pencapaian target kegiatan.

Selain itu sebagai unit organisasi, operasional pekerjaan baru berlangsung efektif

pada sekitar bulan Agustus hingga selesai di bulan Desember 2015. Singkatnya

waktu yang yang tersedia (hanya sekitar 4 - 5 bulan) dengan beban pekerjaan utuh

1 tahun dan masih terbatasnya ketersediaan SDM di internal Pusdiklat Jalan, Perkim

dan PIW menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat tercapai optimal.

5.2 Langkah ke Depan

Kinerja kegiatan Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW meraih skor relatif tinggi yaitu

sebesar 98,8% atau dengan predikat “Memuaskan” di akhir tahun 2015, namun

masih ada beberapa rincian kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 60%.

Perbaikan-perbaikan berupa efsiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan

SDM di Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW secara optimal di tahun-tahun berikutnya

serta perencanaan kegiatan yang lebih matang diharapkan dapat meningkatkan Nilai

Kinerja Kegiatan dengan penyerapan anggaran yang optimal di masa mendatang,

sehingga target-target dalam Renstra Pusdiklat Jalan, Perkim dan PIW 2015-2019

dapat tercapai.

A

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPSDM Kementerian PUPR 2015

LAMPIRAN

1. Lampiran Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja (bertandatangan

pejabat terkait)

2. Perjanjian Kinerja (Formulir PK, bertandatangan pejabat terkait)

3. Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT,

bertandatangan pejabat terkait)

4. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja

5. Lampiran Visualisasi Foto dan Keterangan Foto Pelaksanaan Kegiatan