3/9/2010

1

Level Kompetensi 1Level Kompetensi 1

KARAKTERISTIK HUKUM KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA PERDATA

INTERNASIONALINTERNASIONAL

11

KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONALINTERNASIONAL

� Pengertian, istilah, sumber, isi, ruang lingkup Hukum Perdata Internasional

� Persoalan-persoalan Hukum Perdata Internasional.

� Kaitan Hukum Perdata Internasional dengan cabang-cabang hukum yang lain..

22

PENGERTIAN HPIPENGERTIAN HPI�� PRIVATE INTERNATIONAL LAWPRIVATE INTERNATIONAL LAW�� INTERNATIONALES PRIVATRECHTINTERNATIONALES PRIVATRECHT

�� DROIT INTERNATIONAL PRIVEDROIT INTERNATIONAL PRIVE

�� HUKUM PERDATA INTERNASIONAL HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA :INDONESIA :

�� Contradictio in terminis Contradictio in terminis (pertentangan di (pertentangan di dalam istilah itu sendiri) ?dalam istilah itu sendiri) ?

33

HUKUM PERDATA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL :INTERNASIONAL :

Mochtar Kusumaatmadja :Mochtar Kusumaatmadja :

��Keseluruhan kaidah dan asas hukum Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negaramelintasi batas negara

��Mengatur hubungan hukum perdata Mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang antara para pelaku hukum yang masingmasing--masing tunduk pada hukum masing tunduk pada hukum nasional yang berlainannasional yang berlainan

44

PENTING :PENTING :�� “Internasional” dalam HPI bukan berarti “Internasional” dalam HPI bukan berarti

sumber hukum HPI adalah internasional.sumber hukum HPI adalah internasional.�� SUMBER HPI adalah NASIONAL belakaSUMBER HPI adalah NASIONAL belaka�� HPI merupakan bagian dari HUKUM HPI merupakan bagian dari HUKUM

NASIONALNASIONAL�� TiapTiap--tiap negara yg merdeka & berdaulat tiap negara yg merdeka & berdaulat

mempunyai sistem HPImempunyai sistem HPI--nya sendirinya sendiri

�� HPI Indonesia = sistem hk nasional HPI Indonesia = sistem hk nasional IndonesiaIndonesia

55

Schnitzer :Schnitzer :

�� Bukan hukumnya yang internasionalBukan hukumnya yang internasional�� Tetapi materi, faktanya yang internasionalTetapi materi, faktanya yang internasional

66

3/9/2010

2

Meijers :Meijers :

�� HPI adalah hukum perdata untuk HPI adalah hukum perdata untuk hubunganhubungan--hubungan internasional. Yang hubungan internasional. Yang internasional adalah hubunganinternasional adalah hubungan--hubungannyahubungannya

�� Tapi kaidahTapi kaidah--kaidah HPIkaidah HPI--nya adalah nya adalah Hukum Perdata Nasional Hukum Perdata Nasional belakabelaka

77

JADI :JADI :�� “Internasional” tidak menunjuk pada sumber “Internasional” tidak menunjuk pada sumber

hukumnya, tapi pada hukumnya, tapi pada faktafakta--fakta, materi, fakta, materi, casus positiecasus positie, yg bersifat Internasional, yg bersifat Internasional

�� Ada unsurAda unsur--unsur dari luar negerinya unsur dari luar negerinya (foreign (foreign elements) elements) yg membuat hubungan tersebut yg membuat hubungan tersebut menjadi internasionalmenjadi internasional

�� Internationale gevallen Internationale gevallen (peristiwa(peristiwa--peristiwa peristiwa internasional) = peristiwanya yg internasional) = peristiwanya yg internasional, tapi sumbernya tidak internasional, tapi sumbernya tidak internasionalinternasional

88

APA YANG MENJADI SUMBER APA YANG MENJADI SUMBER HPI INDONESIA ?HPI INDONESIA ?

Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (?):Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (?):�� Segala aturan yangSegala aturan yang

�� Belum dicabutBelum dicabut�� Belum digantiBelum diganti�� Belum ada aturan yg mengaturBelum ada aturan yg mengatur

�� Masih berlakuMasih berlaku

99

BERARTI :BERARTI :

�� Pasal 16Pasal 16�� Pasal 17Pasal 17

�� Pasal 18Pasal 18Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No. 23 hingga kini masih berlakuNo. 23 hingga kini masih berlaku

1010

PASAL 16 ABPASAL 16 AB

�� Untuk mengatur status personalUntuk mengatur status personal�� “Ketentuan“Ketentuan--ketentuan perundangketentuan perundang--

undangan mengenai status & wewenang undangan mengenai status & wewenang orangorang--orang tetap mengikat untuk kaulaorang tetap mengikat untuk kaula--kaula negara Belanda (kini baca : WNI) kaula negara Belanda (kini baca : WNI) jikalau mereka berada di luar negeri.”jikalau mereka berada di luar negeri.”

�� Status personal = status, hak & wewenang Status personal = status, hak & wewenang seseorang menurut Ps 16 ABseseorang menurut Ps 16 AB

1111

PASAL 17 ABPASAL 17 AB

�� Untuk hukum tentang benda tidak Untuk hukum tentang benda tidak bergerakbergerak

�� “Mengenai benda“Mengenai benda--benda yang tidak benda yang tidak bergerak, berlaku hukum dari tempat, bergerak, berlaku hukum dari tempat, dimana bendadimana benda--benda itu terletak.”benda itu terletak.”

�� Lex rei sitae = Lex situsLex rei sitae = Lex situs

1212

3/9/2010

3

PASAL 18 ayat (1) ABPASAL 18 ayat (1) AB

�� Untuk mengatur bentuk formil dari Untuk mengatur bentuk formil dari perbuatan hukumperbuatan hukum

�� “Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan “Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat, menurut hukum dari negara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan.”dimana perbuatan itu dilakukan.”

�� Locus regit actumLocus regit actum

1313

Jadi, SUMBER HPI INDONESIA :Jadi, SUMBER HPI INDONESIA :

�� Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) ABAB

�� Yurisprudensi atau putusanYurisprudensi atau putusan--putusan putusan pengadilan (Pengadilan Indonesia, pengadilan (Pengadilan Indonesia, Belanda, lainnya)Belanda, lainnya)

�� Ajaran Sarjana HPI atau doktrinAjaran Sarjana HPI atau doktrin--doktrin doktrin ((renvoi, renvoi, ketertiban umum, hakketertiban umum, hak--hak yang hak yang telah diperoleh, dst)telah diperoleh, dst)

1414