KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer)

Isi Buku ke empat KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) di bawah ini merupakan kepunyaan dari BURGELIJK WETBOEK dalam terbitan PERMATA PRESS, yang saya ketik ulang di blog saya @sivasilvana.wordpress.com. semoga dapat menambah wawasan para pembaca yang budiman.

BUKU KE EMPATTENTANG PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA

BAB KESATU

Tentang Pembuktian Pada Umumnya

1865. setiap orang yang mengendalikan bahwa ia memiliki sesuatu hak,atau,guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain ,menunjuk pada suatu peristiwa , diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

1866. Alat – Alat Bukti Terdiri Atas :Bukti tulisanBukti dengan saksi-saksiPersangkaan-Persangkaan pengakuan ;Sumpah.Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam

bab-bab berikut

BAB KEDUATentang pembuktian dengan Tulisan

1867. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan

1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuat.

1869. Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

1870. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya

1871. Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang ddituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai pemulaan membuktikan dengan tulisan.

1872. Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu , maka pelaksanaanya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan reglamen Acara Perdata.

1873. Perjanjian perjanjian lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti diantara pihakyang turut serta,dan para ahli warisnya atau orang orang yang mendapat hak dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga.

1874. Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, regester-regester, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peran-peran seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lan yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana , ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut di bubuhkan di hadapan pegawai tadi.pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

1874a. jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang , dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan,dan

bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.

1875. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang tehadap siapa tulisan hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut u dang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari para mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

1876. Barang siapa, yang terhadapnya di majukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tanganya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

1877. Jika seorang memunkiri atau tanda tanganya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenarandari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

1878. Perikatan-perikatan utang sepihak di bawah tanda tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus sepenuhnya di tulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau paling sedikit, selain tanda tangan, harus ditulis dengan tangan sipemuda tangan sendiri suatu perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang, jika ini tidak di indahkan , maka, apabila perikatan dipungkiri , akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu uang obligasi begitu pula tidak berlaku terhadap perikatn-perikatan utang yang di buat oleh si berutang di dalam menjalankan perusahaanya, dan demikianpun tidak pelaku terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ke dua pasal 1874 dan dalam pasal 1874a.

1879. Jika jumlah yang disebutkan di dalam aktanya sendiri , berseliisih dengan jumlah yang dinyatakan dalam perjanjianya, maka dianggaplah bahwa perikatan telah dibuat untuk jumlah yang paling sedikit, dan demikian itu biarpun akta beserta perjanjian seluruhnya telah ditulis sendiri dengan tanganya orang yang mengikatkan diri; kecuali apabila dapat dibuktikan dalam bagian yang mana dari keduanya itu telah terjadi kekeliruan.

1880. Akta-akta dibawah tangan , sekedar tidak dibubuhi,suatu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua dalam pasal 1874 dan dalam pasal 1874a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga , mengenai tanggalnya, selain sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukanya menurut antara-antara yang diadakan oleh undang-undang; atau semenjak hari meninggalnya si penanda tangannya maupun salah seorang dari penanda

tanganya; atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta dibawah tangan itu akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum , atau pula sejak hari di akuinya akta-akta dibawah tangan itu secara trtulis oleh oraang-orang pihak ketiga terhadap siapa akta-akta itu dipergunakan.

1881. Regester-regester dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatannya;adalah regester-regester dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya :

1e. didalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;

2e. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan . Dalam segala hal lainya, Hakim akan memperhatikannya, sebagaimana di anggapnya perlu.

1882. Dihapuskan.

1883. Catatan-catatan yang oleh seseorang berpiutang di bubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya harus dipercayai, biarpun tidak ditanda tangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang harus di tulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang. Demikianpun hanya dengan catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibutuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau suatu tanda pembayaran, asal sja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam pemegangan si berutang.

1884. Si pemilik suatu alas hak dapat menuntut diperbaharuinya alas hak itu, apabila tulisanya, karena lamanya atau suatu alasan lain, tidak dapat di baca lagi.

1885. Jika suatu alas hak menjadi kepunyaannya bersama antara berbagai orang, maka masing-masing dari mereka adalah berhak untuk menuntut supaya alas hak itu disimpan di suatu tempat ketiga,begitu pula untuk menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya.

1886. Dalam setiap tingkat suatu perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawanya diperintahkan menyerahkan surat-surat yang menjadi kepunyaan bersama antara kedua belah pihak, mengenai hal yang sedang; dalam persengketaan,dan berada di tangan pihak lawan itu.

1887. Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya,jika dipergunakn antara orang- orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyerahan barang yang dilakukanya atau di terimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.

1888. Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalaah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkanya.

1889. Apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut :

1e. salinan-salinan pertama memberikan pembuktin yang sama dengan akta aslinya;demikianpun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;

2e. salinan-salinan yang tanpa perantara Hakim, atau diluar perjanjian para pihak, dan sesudah pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan salinan-salinan , dapat diterima oleh Hakim sebagai bukti sempurna, apabila akta aslinya telah hilang;

3e. apabila salinan-salinan itu, yang di buat menurut akta aslinya,tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang penggantinya,atau oleh pegawai-pegawai umum yang oleh jabatanya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai pemulaan pembuktian dengan tulisan.

4e. salinan-salinan otentik dari salinan-salinan otentik atau dari akta-akta dibawah tangan, dapat,menurut keadaan, memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan .

1890. Pengutipan suatu akta di dalam regester-regester umum hanyalah dapat memberikan permulaan pembuktian dengan tulisan.

1891. Akta-akta pengakuan membebaskan dari kewajiban untuk mempertunjukkan alas hak yang asli,asal dari akta-akta itu cukup ternyata akan isinya alas hak tersebut.

1892. Suatu akta dengan mana ditetapkan atau dikuatkan suatu perikatan terhadap mana oleh undang-undang diberikan suatu tuntutan untuk pembatalan atau penghapusannya, hanyalah sah apabila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, begitu pula alasan-alasan yang menyebabkan dapat di tuntut pembatalanya, beserta maksudnya untuk memperbaiki cacat yang sedianya menjadi dasar tuntutan tersebut.jika tiada suatu akta penetapan atau penguatan,maka cukuplah apabila perikatan dilaksanakan secara sukarela,setelahnya saat pada mana perikatan itu sedia nya dapat ditetapkan atau dikuatkan dengan suatu cara yang sah.penetapan,penguatan atau pelaksanaan secara sukarela sesuatu perikatan , dalam bentuk dan pada saat yang harus diharuskan oleh undang-undang, di anggap sebagai suatu penglepasan alat-alat serta

tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan akta itu; dengan tidak mengurangi namun itu, hak-hak orang pihk ketiga.

1893. Tak dapatlah seorang penghibah dengan suatu akta penguatan memperbaiki kekurangan-kekurangan sesuatu penghibahan , yang batal didalam bentuk caranya; penghibahan ini, agar sah, harus di ulang didalam bentuk cara yang ditentukan oleh undang-undang.

1894. Penetapan,penguatan atau pemenuhan secara sukarela sesuatu penghibahan,oleh para ahli waris si penghibah atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya,setelah meninggalnya si penghibah, berakibat hilangnya kekuasaan mereka untuk memajukan adanya sesuatu kekurangan dalam bentuk caranya penghibahan itu.

BAB KETIGA

Tentang Pembuktian Dengan Saksi-Saksi

1895. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankn dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

1896. S.d 1901. Dihapuskan.

1902. Dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperhatikan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila pembuktin lain dikecualikan, selain dengan tulisan. Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis,yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan , atau dari orang yang diwakili olehnya,dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang.

1903. Dihapuskan.

1904. Dalam halnya pembuktian dengan saksi-saksi harus diindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut.

1905. Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya.

1906. jika kesaksian- kesaksian berbagai orang yang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubunganya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu , maka terelahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaman dikeendaki oleh keadaan

1907. tiap-tiap kesaksian harrus disertai dengan,alas an-alasan bagaiman diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapatan-pendapatan maupun perkiraan-perkiraan , dengan jalan pikiran-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.

1908. dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian,Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain;pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara;pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu;pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi , dan pada umumnya, dan segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayakan para saksi itu.

1909. semua orang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibanya memberikan kesaksian;

1e. siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak ;

2e. siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;

3e. segala siapa yang karena kedudukanya , pekerjaanya atau jabatanya menurut undang-undang , diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuanya dipercayakan kepada sebagai demikian.

1910. dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh dilanggar ialah para angggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian. Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi

1e. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

2e. dalam perkara-perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak sebelum dewasa;

3e. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;

4e. dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan,dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu,maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 dibawah 1e dan 2e tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

1911. tiap-tiap diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpahlah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya.

1912. orang-orang yang belum mencapai usia genap lima belas tahun, begitu pula orang -orang yang ditaruh dibawah pengampunan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun,selama perkara sedang bergantung,atas perntah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan,tidak dapat diterima sebagai saksi. Meskipun demikian, Hakim adalah leluasa untuk mendengar orang-orang belum dewasa itu atau orang-orang terampun yang tempo-tempo dapat berfikir sehat,tanpa penyumpahan , namun keterangan-keterangan dari orang-orang tersebut dapat dianggap sebagai penjelasan.juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang-orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya dihadiri dan dialaminya, biarpun itu semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana ,ereka mengetahuinya, namun Hakin hanya boleh mengggunakan untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peristiwa-peristiwa yang dapat membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang biasa.

1913. 1914. Dihapuskan

BAB KEEMPAT

Tentang Persangkaan-Persangkaan

1915. persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarikny dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu ; persangkaan menurut undang-undang , dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

1916. persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuataan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu adalah di antaranya ;

1e. perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-semata demi sifat dan wujudnya,dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;

2e. hal-hal mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaaan tertentu;

3e. kekuatan yang oleh undan-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuasaan mutlak;

4e. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

1917. kekuatan suatu keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnputusanya.untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

1918. suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suaatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan , kecuali jika daapat dibuktikan sebaliknya.

1919. jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

1920. putusan-putusan Hakim perihal kedudukan hukum orang-orang yang mana putusan-putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berkuasa membantah ,adalah berlaku tiap-tiap orang.

1921. suatu persangkaan menurut undang- undang membebaskan orang yang guna keuntunganya ada persangkaan itu , dari segala pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang tak diperizinkan suatu pembuktian , jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan;kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan, dan demikian tidakk mengurangi apa yang telah ditetapkan mengenai sumpah dimuka Hakim dan pengakuan dii muka Hakim.

1922. persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim , yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-ppersangkaan lain , selain yang penting , teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mmengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukansuatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

BAB KELIMA

Tentang Pengakuan

1923. pengakuan,yang dikemukakan terhadap suatu pihak , ada yang dilakukan di muka Hakim , dan ada yang dilakukan di luar siding pengadilan.

1924. suatu pengakuan tidak boleh di pisahpisah untuk kerugian orang yang melakukanya.namun Hakim adalah leluasa untuk memisah-misah pengakuan itu manakala si berutang didalam melakukanya, guna membebaskan dirinya, telah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu.

1925. pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukanya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus di kuasaka untuk itu.

1926. suatu pengakuan , yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukanya khilaf tentang hal hokum.

1927. suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar siding pengadilan tidak dapat di pakai, selain dalam hal-hal di mana di izinkan pembuktian dengan saksi-saksi.

1928. dalam hal yang terakhir dalam penutupan pasal yang lalu, adalah terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan di berikan kepada suatu pengakuan lisan yang dilakukan diluar siding pengadilan.

BAB KE ENAM

Tentang Sumpah di Muka Hakim

1929. ada dua macan sumpah dimuka Hakim :

1e. sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya: sumpah dinamakan sumpah pemutus;

2e. sumpah yang oleh Hakim, karena jabatanya, diperintahkan kepada salah satu pihak .

1930. sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatiakan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntuta atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.

1931. sumpah itu hanya dapat di perintahkan tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang kepada sumpahnya digantumgkan pemutusan perkara.

1932. barang siapa yang diperintahkan mengangkat sumpah, dan menoak mengangkatnya atau menolak mengembalikanya. Ataupun barang siapa memrintahkan sumpah dan setelah

kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dilakukan dalam tuntutan maupun tangkisanya.

1933. jika perbuatan tentara mana sumpahnya telah diperintahkan bukan perbuatan kedua-duanya pihak, melainkan hanya perbuatan pihak yang kepada sumpahnya di gantungkan pemutusan perkaranya, maka sumpah tidak dapat dikembalikan.

1934. tiada sumpah yang dapat diperintahkan , dikembalika maupun diterima, selain oleh pihak yang berperkara sendiri pribadi atau oleh sorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

1935. siapa yang telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah , tidak dapat menarik kembali perbuatanya itu , jika pihak lawan sudah mengatakan bersedia mengangkatnya.

1936. apabila seseorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkara,sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.

1937. sumpah yang telah diangkat tidak memberikan bukti selain untuk keuntungan atau untuk kerugianorang yang telah memerintahkanya atau mengembalikanya, beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

1938. namun demikian, maka seorang berutang yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung-menanggung,dan mengangkat sumpahnhya,tidaklah dibebaskan untuk jumlah yang lebiih dari pada bagian orang berpiutang tersebut. Sumpah yang diangkat oleh si berutang utama, membebaskan para penanggung utang.

1939. sumpah yang diangkat oleh salah seorang yang berutang utama adalah menguntungkan orang-orang yang turut berutang,sedangkan sumpah yang diangkat oleh si penanggung utang menguntungkan si berutang utama,demikian itu jika dalam kedua-duanya hal sumpahnya telah diperintahkan atau dikembalikan tentang utangnya sendiri, tidak mengenai hal sifatnya tanggung-menanggung perikatanya maupun penanggunganya.

1940. Hakim dapat , karena jabatan , memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu , atau untuk menetapkan jumlajh yang akan dikabulkan.

1941 ia dapat berbuat demikian hanya dalam dua hal :

1e. jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti denga sempurna;

2e. jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti.

1942. sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat oleh Hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lagi untuk menetapkan harga itu. Bahkan dalam hal yang demikian Hakim harus menetapkan hingga jumlah mana si penggugat akan dipercaya atas sumpahnya.

1943. sumpah yang oleh Hakim diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat oleh pihak ini dikembalikan kepada pihak lawannya.

1944. sumpah harus diangkat di hadapan Hakim yang memeriksa perkaranya.jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ini tidak dapat dlaksanakan, Majelis Pengadilan dapat menguasakan salah seorang Hakim anggotanya untuk mengambil sumpahnya, Hakim anggota mana akan pergi kerumah orang yang harus mengangkat sumpah. Jika dalam hal yang demkian itu, rumah atau tempat kediaman itu kiranya kejauhan, atau terletak diluar daerah Hukum Majelis Pengadilan, maka Majelis ini dapat memerintahkan pengembalian sumpah kepada Hakim oleh Kepala Pemerintahan dari rumah atau tempat kediaman orang diwajibkan mengangkat sumpah.

1945. sumpah harus diangkat secara sendiri pribadi.karena alasan-alasan penting Hakin diperbolehkan mengizinkan kepada suatu pihak yang berperkara untuk suruhan mengangkat sumpahnya oleh seorang yang untuk itu khusus dikuasakan dengan suatu akta otentik. Dalam hal yang sedemikian itu surat kuasanya harus di ucapkan. Tiada sumpah yang boleh diambil selain hadirnya pihak lawan , atau setelah pihak lawan ini dipanggil untuk itu secara sah.

BAB KETUJUH

Tentang Daluwarsa

BAGIAN KESATU

Tentang Daluwarsa Umumnya

1946. daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

1947. tak dapat diperkenankanlah seorang melepaskan aluwarsa sebelum tiba waktunya, namun bolehlah ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya.

1948. ada pelepasan daluwarsa yang dilakukan deenagan tegas, da nada pelepasan daluwarsa yang terjadi secara diam-diam . pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan degan bahwa seorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya.

1949. barang siapa tidak diperbolehkan memindah tangankan suatu barang , ia pun tidak di perbolehkan melepaskan suatu daluwarsa yang di perolehnya.

1950. Hakim tidak diperbolehkan karena jabatanya menggunakan upaya daluwarsa.

1951. Dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara dapatlah seorang menunujuk pada daluwarsa, bahkan dalam tingkatan banding.

1952. orang-orang berpiutang dan lain-lain orang yang berkepentingan dapat melawan pelepasan daluwarsa yang dilakukan oleh si berutang dengan maksud mengurangi hak-hak mereka secara curang.

1953. tak dapatlah seorang dengan jalan daluwarsa memperoleh hak milik atas barang yang tidak berada dalam peredaran perdata.

1954. pemerintah,selaku wakil Negara, kepala pemerintahan daerah, yang bertindak dalam jabatanya , dan lembaga-lembaga umum, tunduk kepada daluwarsa-daluwarsa yang sama seperti orang-orang perseorangan , dan mereka dapat mengunakan dengan cara yang sama.

1955. untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus tak tergantung dimuka umum dan secara tegas, sebagai pemilik.

1956. perbuatan-perbuatan berupa paksaan , perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang saja, atau pebuatan-perbuatan yang berupa pembiaran belaka, tidaklah dapat menerbitkan kedudukan berkuasa, yang cukup kuat untuk melahirkan daluwarsa.

1957. seorang yang sekarang menguasai kebendaan , yang membuktikan bahwa ini menguasainya sejak dahulu kala,dianggap juga telah menguasai selang waktu antara dahulu dan sekarang itu , dengan tidak mengurangi pembuktian hal sebaliknya.

1958. untuk memenuhi waktu yang diperlukan daluwarsa. Dapatlah seseorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa, waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa , dari siapa ia telah memperoleh bendanya , tak peduli dengan cara bagaimana ia mengggantikan orang itu , baik dengan Cuma-Cuma maupun atas beban.

1959. mereka yang menguasai suatu kebendaan untuk seorang lain, begitupula para ahli warisnya orang-orang itu , tak sekali-kali dapat memperoleh suatu dengan jalan daliwarsa, meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya. Demikian seorang penyewa, seorang penyimpan , seorang penikmat hasil , dan segala orang lain yang memegang suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan sipemiliknya, tidak dapat memperoleh benda itu dengan jalan daluwarsa.

1960. mereka yang disebutkan dalam pasal yang lalu dapat memperoleh hak milik dengan jalan daluwarsa, jika alas hak penguasaan mereka telah berganti , baik karena suatu sebab yang berasal dari seorang pihak ketiga maupun karena pembatalan yang mereka lakukan terhadap haknya si pemilik.

1961. mereka, kepada siapa orang-orang penyewa , orang-orang penyimpan , dan lain-lain orang yang menguasai suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan pemilinya,

telah menyerahkan bendanya dengan suatu lasan hak yang dapat memindahkan hak milik, dapat memperoleh benda tersebut dengan jalan daluwarsa.

1962. daluwarsa dihitung dengan hari , tidak dengan jam. Daluwarsa itu diperoleh apabila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.

BAGIAN KEDUA

Tentang Daluwarsa, Di Pandang Sebagai Suatu Alat Untuk Memperoleh Sesuatu

1963. siapa yang dengan itikad baik,dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak,suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya , dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasai selama 30 tahun , memperoleh hak mmilik , dengan tidak dapat dipaksakan untuk mempertunjukkan alas hak nya.

1964. suatu alasan hak yang batal, karena,suatu cacat dalam bentuk caranya,tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu daluwarsa selama dua puluh tahun.

1965. itikad baik selamanya harus dianggapa ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk di wajibkan membuktikanya.

1966. adalah cukup bahwa kepada waktu benda atau piutang diperoleh , itikad baik itu ada.

BAGIAN KETIGA

Tentang Daluwarsa dipandang Sebagai Suatu Alasan

Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban

1967. segala tuntutan hokum , baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perseorangan, harus hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun , sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertu jukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk.

1968. tuntutan para guru dan pengajar dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk pelajaran yang mereka berikan untuk tiap-tiap bulan , atau untuk waktu yang lebih pendek.tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan serta makanan;tuntutan para buruh upahnya dalam uang harus dibayar tiap-tiap kali setelah lewatnya waktu yang kurang daripada satu triwulan,untuk mendapat

pembayaran upah mereka, beserta jumlah kenaikan upah itu menurut pasal 1602q; semua itu berdaluwarsa , dengan lewatnya satu tahun.

1969. tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan , untuk kunjungan mereka, perawatan dan obat-obatan;tuntutan para juru sita, untuk upah mereka untuk memberitahukan akta-akta dan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka;tuntutan para penguasa sekolah bersama , untuk uang makan dan pengajaran bagi murid-muridnya, begitu pula tuntutan lain-lain pengajar untuk upah pengajaranya yang diberikan oleh mereka; tuntutan para buruh denga kekecualian mereka yang dimaksud dalam pasal 1968. untuk pembayaran upah mereka , beserta jumlah kenaikan upah menurut pasal 1602q;semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun

1970. tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka, tuntutan para pengacara, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun , terhitung sejak hari diputusnya perkara, atau terciptanya perdamaian antara para pihak yang berperkara, atau di tariknya kembali kuasa kepada pengacara itu. Dalam halnya perkara-perkara yang tidak baik selesai tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot-persekot dan jasa-jasa yang telah menunggak lebih dari pada sepuluh tahun. Tuntutan para notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mreka, dan berdaluwarsa juga dengan lewatnya waktu dua tahun , terhitung saat hari dibuatnya akta-akta.

1971. tuntutan-tuntutan;tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu dan lain-lain tukang untuk pembayaran bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka; penguasa-penguasa toko untuk pembayaran barang-barang yang telah mereka serahkan , sekedar tuntutan-tuntutan ini mengenai pekerjaan-pekerjaan dan penyerahan-penyerahan yang tidak untuk pekerjaan si berutang yang tetap;semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu lima tahun.

1972. Daluwarsa yang disebutkan dalam keempat pasal yang lalu,terjadi, meskipun telah meneruskan melakukan penyerahan-penyerahan jasa-jasa dan pekerjaan.Daluwarsa itu hanya berhenti berjalan, apabila dibuatnya suatu pengakuan tertulis , atau apabila Daluwarsa dicegah menurut pasal 1979.

1973. namun demikian orang-orang kepada siapa diajukan daluwarsa yang disebut dalam pasal 1968,1969,1970,dan 1971 dapat menurut dari mereka yangmenggunakan daluwarsa itu supaya mereka bersumpah bahwa utang mereka sungguh-sungguh telah terbayar. Kepada para janda atau para ahli waris, atau jika mereka yang dimaksud diatas itu orang-orang belum dewasa . kepada orang-orang yang belum menjadi wali mereka , dapat diperintahkan sumpah untuk menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada utang yang demikian itu.

1974. para Hakim dan pengacara tidak lagi bertanggung jawab untuk penyerahan surat-surat setelah lewatnya waktu lima tahun, setelah pemutusan perkaranya. begitu pula para juru sita dibebaskaan dari pertanggung jawaban hal itu setelah lewatnya waktu dua tahun, setelah lewatnya waktu sejak pelaksanaan kuasa atau pemberitahuan akta-akta yang ditugaskan kepada mereka.

1975. Bunga, atas bunga abadi atau bunga cagak hidup;bunga atas tunjangan tahunan guna pemeliharaan, harga sewa rumah dan tanah ; bunga atas uang-uang pinjaman, dan pada umumnya , segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek; semua itu berdaluwarsa setelah lewatnya waktu lima tahun.

1976. Daluwarsa-daluwarsa yang diatur dalam pasal 1968 dan selanjutnya dari bab ini , berjalan terhadap orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan; dengan tak mengurangi penuntutan ganti rugi mereka terhadap wali-wali atau penampun-pengampun mereka.

1977. terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus di bayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguaisai dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangantau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau di curinya barang itu, dapat lah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau di curi itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya , dengan mengurangi hak si yang terebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kenapa orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 582.

BAGIAN KEEMPAT

Tentang Sebab-Sebab yang Mencegah Daluwarsa

1978. Daluwarsa tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari satu tahun, direbut dari tangan si berkuasa,baik yang merebut itu pemilik lama , maupun yang merebut itu pihak ketiga.

1979. Daluwarsa itu tercegah pula dari suatu peringatan , suatu gugatan, serta oleh tiap , perbuatan yang berupa tuntutan hokum,satu dan lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak di cegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa.

1980. juga penggugatan di muka Hakim yang tidak berkuasa, mencegah daluwarsa.

1981. Namun daluwarsa tidaklah tercegah, apabila peringatan atau gugatan menggurukan tuntutanya , maupun tuntutan itu ditolak oleh Hakim,maupun pula gugatan itu diyatakan gugur karena lewatnya waktu.

1982. pengakuan akan haknya orang terhadap siapa daluwarsa berjalan , yang dilakukan dengan kata-kata atau dengan perbuatan-perbuatan oleh si berkuasa atau si berutang, mencegah pula daluwarsa.

1983. Pemberitahuan, mmenurut pasal 1979, kepada salah seorang yang berutang secara tanggung-menanggung,atau pengakuan orang tersebut, mencegah daluwarsa terhadap orang-orang berutang yang lainnya, bukan pula terhadap ahli waris-ahli waris mereka. Pemberitahuan yang dilakukan kepada salah seorag ahli waris seseorang berutang secara tanggung-menanggung , atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah

daluwarsa terhadap ahli waris- ahli waris yang lainya, bahkan tidak dalam halnya suatu utang hipootik;terkecuali apabila perikatanya tak dapat dibagi-bagi. Dengan pemberitahuan atau pengakkuan ini daluwarsa terhadap orang-orang yang berutang lainya , tidaklah di cegah lebih lanjut selain untuk bagian ahli waris tersebut. Untuk mencegah daluwarsa seluruh utangnya terhadap orang-orang yang turut berutang lainya, diperlukan suatu pemberitahuan kepada segenap ahli waris tersebut atau suatu pengakuannyang dilakukan oleh segenap ahli waris itu.

1984. pemberitahuan yang dilakukan kepada si brutang utama atau pngakuan orang ini, mencegah daluwarsa terhadp si penanggung utang.

1985. pencegahan daluwarsa yang dilakukan oleh salah seorang berpiutng dalam suatu perikatan tanggung- menanggung berlaku untuk segenap orang yang turut berpiutang.

BAGIAN KELIMA

Tentang Sebab-Sebab yang Menangguhkan Berjalanya Daluwarsa

1986. Daluwarsa berjalan terhadap setiap orang , kecuali yang bagi keuntunganya diadakan pengecualian oleh undang-undang.

1987. Daluwarsa tidaklah dapat brmulai maupun berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasadan orang-orang terampun,kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

1988. Daluwarsa; tidaklah terjadi dalam suami-istri.

1989. Daluwarsaa tidaklah berjalan terhadap suami-istri selama perkawinanya;

1e. apabila tuntutan si istri tidaka akan dapat diteruskan, melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan suatu persatuan;

2e. apabila si suami , karena ia telah menjual benda pribadi si istri, harus menanggung penjualan itu , dan dimana tuntutan si istri akhirnya hrus ditunjukkan kepada suaminya.

1990. Daluwarsa tidaklah berjalan; terhadap suatu piutang yang bergantung pada suatu syarat; selama syarat ini tidak dipenuhi;dalam halnya suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan,selama bulan ada putusan untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat di tagih pada suatu tertentu; selama hari itu belum tiba.

1991. Daluwarsa tidaklah berjalan terhadap seorang waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, mengenai piutang-

piutangnya terhadap harta peninggalan. Daluwarsa, berjalan terhadap suatu warisan yang tak terurus , meskipun warisan itu tidak ada pengampunanya.

1992. daluwarsa itu berjalan pula selama ahli warisan sedang dalam waktu memikir.

Ketentuan penutupan

1993. Daluwarsa-daluwarsa yang sudah mulai berjalan sebelum kitab undang-undang ini diundangkan, akan di atur menurut undang-undang yang pada saat itu berlaku di Indonesia. Namun demikian daluwarsa-daluwarsa yang sudah mulai berlaku ecara demikian, yang menurut perundang-undangan lama masih membutuhkan waktu selama lebih dari tiga puluh tahun, terhitung sejak saat diundangkan Kitab Undang-Undang ini akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun ini.