kajag hukum-agraria (1)

8/12/2019 Kajag Hukum-Agraria (1)

1/22

HUKUM DAN SEJARAH AGRARIAMASA KEMERDEKAAN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://home.austarnet.com.au/db/pictures/indonesia/sulawesi/beach%2520sea%2520boy.jpg&imgrefurl=http://home.austarnet.com.au/db/pages/indonesia.htm&h=1173&w=1772&sz=81&tbnid=h-CtrsGoRTQJ:&tbnh=99&tbnw=149&start=4&prev=/images%3Fq%3Dsea%26imgsz%3Dxxlarge%26hl%3Did%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DGhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.morrice.info/wallpaper/images/autumn_fall/field.jpg&imgrefurl=http://www.morrice.info/wallpaper/autumn_fall.html&h=768&w=1024&sz=109&tbnid=y7kKiKt-vXsJ:&tbnh=112&tbnw=149&start=39&prev=/images%3Fq%3Dfield%26start%3D20%26imgsz%3Dxxlarge%26hl%3Did%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


2/22

Ada Apa dengan Hukum Agraria

Belanda?? Domein verklaring memperkosa hak-hak

rakyat pribumi

Pintu masuk investor asing


3/22

LatarbelakangPembaruan Hukum Agraria

Hukum agraria yang berlaku sebagian tersusunberdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahjajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhiolehnya,

Hukum agraria bersifat dualisme, yaitu denganberlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkanatas hukum barat hal mana selain menimbulkan pelbagai

masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidaksesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa

Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidakmenjamin kepastian hukum


4/22

Pentingnya Pembaruan Hukum Agraria

"Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunankehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya,terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang

angkasa, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa,mempunya iungsi yang amat penting untuk membangunmasyarakat adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlakusekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu

alat yang penting untuk membangun masyarakat yangadil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya,dalam banyak hal justru merupakan penghambatdaripada tercapainya cita-cita di atas.


5/22

Hukum Agraria Pasca Kemerdekaan

Masa pemerintahan Soekarno Iklim kebebasan mendorong pengorganisasian petani dan

mendorong terbukanya kebebasan gerakan bagi organisasimassa petani untuk memperkuat diri

Land reformmenjadi perspektif utama perjuangan dan gerakanpetani

Masa Pemerintahan Soeharto Kebijakan agraria lebih menekankan pada aspek peningkatan

produksi tanpa terlebih dahulu menata struktur agraria dari yangtimpang menjadi lebih adil

Penekanan stabilitas politik dalam pencapaian tujuanpertumbuhan ekonomi tinggi

Masa Reformasi Revitalisasi agraria Semangat Pembaruan agraria


6/22

Masa Pemerintahan Soekarno

Produk Hukum Lahirnya UUPA

Cerminan UU hukum agraria pribumi Konflik akibat pelaksanaan land reform; pendudukan tanah-

tanah perkebunan, pengambilan kembali tanah-tanah objek

land reform, Lahirnya UUPBH

Menciptakan hubungan yang adil antara petani pemilik tanahdan penggarap sehingga tercipta suatu akses yangmenguntungkan bagi penggarap serta tidak terjadieksploitasi di antara keduanya

Lahirnya UU No.56/1960 Penetapan luas maksimum dan minimum penguasan tanah

pertanian (maks 20 ha) Menghindari penguasaan tanah yang berlebihan di tangan

satu orang


7/22

Relasi agraria mengalami perubahan

Berkembangnya konflik tanah menyebabkan

pertentangan tajam antar golongan. Organisasi petani memegang peran penting dalam upaya

land reform

Pemerintah

RakyatTuantanah

Petanitidak

berlahan

PKIBTI

PDINU


8/22

UUPA Merupakan Cerminan HukumAgraria Indonesia

Proses Lahirnya

Panitia

Implementasi di Lapang

Konsekuensi


9/22

Kelengkapan UUPA

UU 56 Prp 1960 (penetapan luas tanahpertanian)

UU Pokok Bagi Hasil


10/22

Masa Pemerintahan Soeharto

Pemerintah memandang bahwa pertumbuhan ekonomiyang tinggi lebih penting dari pada pelaksanaanredistribusi sumber daya agraria melalui program land

reformyang dianut oleh pemerintah sebelumnya. Alasan:

Rata-rata luas penguasaan tanah di Jawa dan Bali yang sangatsempit tidak relevan untuk melakukan strategi pembangunanpedesaan

Program redistribusi dianggap dapat menghambat upayapembangunan ekonomi dalam waktu yang sangat cepat.


11/22

Masa Pemerintahan Soeharto

ORDEBARU

Dana pembangunan dari kreditorasing, modal asing, swasta

UUPMA UPMDN

Mengundang investor asinguntuk melakukan investasi di Indonesia

Modal asing yang masuk ke Indonesia sebagian besarmerupakan perusahaan yang melakukan eksploitasi

sumber daya alam, baik kehutanan maupun

pertambangan.


12/22

Gambaran kondisi agraria di tiap sektor

Kehutanan dan Pertambangan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) pada tahun 1967

merupakan bukti didukungnya upaya mempercepat eksploitasiterhadap subsektor kehutanan

Eksploitasi di bidang pertambangan diawali ketika pemerintahmengeluarkan UU Pokok Pertambangan pada tahun 1967

Banyak investor menanamkan modal, menyebabkan munculsengketa agraria di kehutanan dan pertambangan yang berasaldari pemberian HPH dan Hak Konsesi (Kuasa Pertambangan)

Perkebunan

Tahun 1985, pendapatan dari minyak menurun, sehinggapemerintah melirik sektor perkebunan Kemudahan investasi diberikan melalui HGU dan PIR Mekanisme demikian menjadi akar konflik karena HGU yang

diberikan merupakan tanah rakyat


13/22


14/22

Usulan Revisi Atas UUPA No. 5/1960

Alasan UUPA mencantumkan bahwa kepentingan rakyat

dibawah kepentingan nasional Selama orde baru, negara terlalu dominan mengejar

pertumbuhan ekonomi sehingga rakyat dikorbankan Atas dasar alasan di atas, perlu undang-undang yang

mengedepankan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agrariaperlu perubahan filosofis

Upaya makin meneguhkan visi UUPA yakni

penguasaan, peruntukkan, pemeliharaan, danpemanfaatan SSA dijalankan dalam semangatagrraian reform

Cita-cita yang hendak diwujudkan adalah KEADILANAGRARIA


15/22


16/22

TAP MPR No.IX/2001

Kandungan

Pengaturan pengelolaan sumberdaya alam

Mengisyaratkan pengintegrasian kembalicara pandang sektoralisme terhadappenguasaan dan pemanfaatan SSA

Aspek Lain

Reduksi makna agraria


17/22


18/22

RUU Sumber Daya Agraria

Tujuan Penyempurnaan UUPA

Kenyataan

Mengganti UUPA 1960 Membuka ruang yang lebih besar bagi bekerjanya mesin

investasi Meninggalkan semangat populisme dan keberpihakan

terhadap rakyat kecil terutama petani penggarap, buruh

tani dan kaum miskin lain Meninggalkan prinsip tanah untuk para penggarap (land

to the tiller) Membuka peluang pasar tanah


19/22

Kritik Terhadap RUU SSA

Kritik terhadap proses

Tidak ada keterlibatan seluruh elemen, pakar agraria

Proses terkesan tertutup

Konsultasi publik dilakukan terbatas

Kritik terhadap substansi Uraian positif UUPA tidak tampil dalam RUU

Tidak ada definisi yang jelas tentang agraria

Pengawet semangat sektoralisme dalam pengelolaan SSA

Hanya menjadi sarana dalam rangka efisiensi

Tidak ada bab tentang pengaturan penguasaan tanah

Dualisme tentang perombakan struktur dan penatapan pajakprogresif


20/22

Perpres No. 36/2005

Latarbelakang Infrastruktur summityang menghasilkan kesepakatan

bahwa pembangunan akan menunjang iklim investasi diIndonesia. Kesepakatan ini diimplementasikan dalam

bentuk produk hukum yang memberi kemudahan ijinpembangunan bagi investor

Kepentingan ekonomi, meningkatkan pendapatanNegara dengan cara membuka peluang investasi bagipemodal yang akan mengembangkan usaha di Indonesia

Kepentingan pemerintah dalam hal penyediaan lahanuntuk kepentingan umum.


21/22

Kandungan Penyempurnaan dari Keppres No. 55/1993 Keppres No 55/1993 mengatur soal jenis pembangunan untuk

kepentingan umum dalam 14 jenis. Jenis pembangunan itu harusmemenuhi unsur dimiliki pemerintah, dilaksanakan pemerintah, dantidak digunakan untuk mencari keuntungan.

Kritik Sejumlah pasal yang bertabrakan satu sama lain dan bertentangan

dengan UU.

Ketidakseimbangan posisi hukum antara pihak-pihak yang terkait dalamproses sengketa tanah. Ada sejumlah pasal yang dalam implementasinya di lapangan merugikan

rakyat. Misalnya, pasal-pasal mengenai panitia pengadaan tanah, prosesmusyawarah, ganti rugi, dan pencabutan hak atas tanah. Sampai saatini saja tercatat 1.148 kasus sengketa agraria yang tersebar di seluruhIndonesia. Dan baru 154 kasus yang diselesaikan.

Tidak adanya jaminan bahwa tanah yang sudah ditetapkan sebagailokasi pembangunan untuk kepentingan umum seterusnya akan tetapdigunakan untuk kepentingan umum.

Perpres No 36/2005 mengatur domain yang terlalu besar dan lebihdidominasi pendekatan ekonomi. Karenanya, hanya dengan undang-undang persoalan tanah bisa diatur lebih komprehensif.


22/22

Perpres No. 10/2006

Kandungan

Penyerahan kewenangan mengatur tanah

di tangan BPN pusatPertanyaan:

Bagaimana dengan prinsip desentralisasi??

kajag hukum-agraria (1)

Documents