Hukum Agraria HAK ATAS TANAHOleh: Toyib Sugianto, SH, M.Hum Herlindah, SH, M.Kn

Daftar Isi1. Pengertian 2. Hak Atas Tanah secara historis 3. Hierarki Hak Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional 4. Pembagian Hak Atas Tanah Berdasarkan sifatnya 5. Hak Atas Tanah sebagai Lembaga Hukum

Pengertian Tanah adalah permukaan bumi (the surface of earth) ps.4 ayat (1) UUPA Jadi, Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya, ps.4 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tsb memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dgn batas UUPA dan per-UU lainnya.

2. HAT secara HistorisHak Atas Tanah

Sebelum UUPA 1. Tanah-tanah Hak Barat 2. Tanah-tanah Hak Indonesia

Setelah UUPA Yaitu HAT yang diatur di dalam UUPA*

* Akan menjadi titik poin pembahasan

HAT sebelum UUPA1. Tanah-tanah Hak Barat a. Hak Eigendom (HE) b. Hak Erfacht (HErf) c. Hak Opstal (HO) 2. Tanah-tanah Hak Indonesia a. Tanah-tanah dengan Hak Adat b. Tanah-tanah dengan Hak ciptaan Pemerintah HB

Hak Eigendom (HE)Adalah hak untuk dengan leluasa: menikmati kegunaan suatu benda, dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan UU dan PerUUan lainnya yang ditetapkan oleh Penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hakhak pihak lain; semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum, dgn pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan per-UUan yg berlaku. (ps.570 BW)

.Eigendom (HE)HE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. HE menurut ps.570 BW, (luasnya 10 bau) 2. HE dengan hak-hak penguasa (luasnya >10 bau) yang disebut dengan tanah partikelir* (particulaire landerijn), Tuan tanah mempunyai: a. Hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa b. Hak memperkerjakan pddk laki-laki (rodi) untuk sehari dalam seminggu dgn hanya diberi makan c. Hak untuk memungut cukai (sebagian dari dari hasil panen) d. Hak atas sewa kebun, sewa tanah dan pajak atas pemeliharaan ikan* Telah dihapus dengan UU No.1 tahun 1958 ttg Penghapusan Tanah-tanah Pertikelir

Hak Erfacht (HErf) Hak kebendaan (zakelijk Recht) untuk mendapatkan kenikmatan sepenuhnya (volle genot hebben) dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar pacht-sejumlah uang tunai atau hasil bumi-setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain. Ps.720 BW

Hak Opstal (HO) Hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Ps.711 BW Bila berakhir, dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya sedangkan erfpachter tidak.

Tanah-tanah hak IndonesiaHak-hak atas tanah Adat Hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Hindia Belanda Hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Swapraja

Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikking srecht)

Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): Perseorangan dan komunal

Hak Agrarisch Eigendom (AE)

Landerijen Bezitrecht (LB)

Grant Sultan 2. Grant Control eur 3. Grant Deli Maatsc happij 4. Hak konsesi1.

3. Hierarki Hak Atas Tanah di Indonesia1. Hak Bangsa (Pasal 1); 2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 ayat (1)); 3. Hak Ulayat (Pasal 2 ayat (4)); 4. Hak-hak perorangan* (Pasal 16); terdiri dari :a. Hak Milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai, e. Hak Sewa, f. Hak Membuka Tanah, g. Hak Memungut Hasil Hutan, h. Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifat sementara sesuai Pasal 53.* Orang dan Badan Hukum

Hak Bangsa (ps.1 UUPA) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Ayat (1) bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ayat (2) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. ayat (3)

Hak Menguasai dari Negara (Ps.2 ayat (1)) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak Ulayat (Ps.2 ayat (4)) pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

4. Hak Atas Tanah berdasarkan Sifatnya

TETAP

SEMENTARA

DITENTUKAN KEMUDIAN

Hak Atas Tanah bersifat Tetap Hak Milik (ps. 20-27) Hak Guna Usaha (ps.28-34) Hak Guna Bangunan (ps.35-40) Hak Pakai (ps.41-43) Hak Sewa Bangunan (ps.44-45) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil (ps.46) Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (ps.47) Hak Guna Ruang Angkasa (ps.48) Hak untuk Keagamaan dan Sosial (ps.49)

Hak Atas Tanah bersifat Sementara Hak Gadai Hak Bagi Hasil Tanah Pertanian Hak Sewa Tanah Pertanian Hak Menumpang

Hak Atas Tanah bersifat Ditentukan kemudian Hak Pengelolaan

5. Hak Atas Tanah sebagai Lembaga Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak pengelolaan

Hak Milik (ps.20-27 UUPA) Sifat: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yg dapat dipunyai orang atas tanah. Subjek: Hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik hanya badan-badan hukum tertentu.* Objek: tanah negara, tanah ulayat ataupun tanah yang berupa hak milik adat. Terjadinya: krn hukum adat, penetapan pemerintah dan karena UU *1.Bank-bank yg didirikan oleh negara 2.Perkumpulan-perkumpulan organisasi pertanian 3.Badan-badan keagamaan yg ditunjuk BPN (gereja HKBP, Gereja Roma Katolik, Gereja Pantekosta dan Perserikatan Muhammadiyah) 4.Badan-badan sosial yg ditunjuk BPN

.Hak Milik Peralihan Hak: oleh/dari WNA, boleh melalui (1) perwarisan tanpa wasiat dan (2) percampuran harta perkawinan dgn syarat dalam 1 tahun harus dialihkan, jika tidak akan hapus karena hukum Pembebanan hak lain: HGB, HP, HS, HT---HGU tidak boleh, karena harus di atas tanah negara Hapusnya: -musnah -pencabutan hak -penyerahan sukarela -ditelantarkan -melanggar prinsip nasionalitas

Hak Guna Usaha (ps.28-34) Subjek: WNI dan badan hukum Objek: tanah negara (dengan catatan) Cara terjadinya: dengan permohonan=ketetapan a. Hanya di atas tanah Pemerintah negara b. Digunakan untuk Peralihan: dapat dengan perbuatan dan peristiwa pertanian, perikanan hukum dan peternakan. c. Jangka waktu ttt Jangka waktu: 25 th, untuk perusahaan 35 th dpt diperpanjang 25 th. Sifat: hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai langsung oleh negara

..HGU Pembebanan: hak tanggungan Hapusnya: -jangka waktu berakhir -berhenti sebelum jangka waktu -dilepaskan sebelum jangka waktu -dicabut untuk kepentingan umum -ditelantarkan -tanahnya musnah -subjeknya tidak lagi memenuhi syarat HGU

HGB (ps.35-40) Sifat: hak untuk Objek: tanah negara, mendirikan dan tanah hak bangunan-bangunan pengelolaan dan atas tanah yang tanah hak milik. bukan miliknya sendiri Jangka waktu: 30 dgn jk.wkt paling lama tahun dan dapat 30 tahun. diperpanjang 20 Subjek: WNI dan tahun. badan hukum Pembebanan: Hak Indonesia Tanggungan

.HGB Cara terjadinya: (1) penetapan pemerintah (2) perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan antara pemilik tanah dgn pihak yg akan memperoleh HGB. Peralihannya: perbuatan dan peristiwa hukum Hapusnya: -tanahnya musnah -jk.wktu berakhir -dilepaskan sukarela -kepentingan umum -diterlantarkan

Hak Pakai (ps. 41-43) Sifat: hak untuk Subjek: WNI, WNA, menggunakan atau badan hukum memungut hasil dari (didirikan di Indonesia tanah orang lain, yaitu dan yang mempunyai milik orang lain atau perwakilan di tanah negara, yg indonesia), bukan perjanjian perwakilan negara sewa-menyewa dan asing dan organisasi pula pengolahan internasional. tanah.

Hak Pakai Objek: Tanah negara, tanah hak pengelolaan dan Hak milik. Jangka waktu: ada yang ditentukan (maks.25 th dan diperpanjang 20 th) dan tidaktanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu Cara terjadinya: (1)pemberian hak di atas tanah negara dan pemberian atas usul pemegang hak pengelolaan (2) pendirian/pembebana n hak baru di atas HM. Hapusnya: idem

Hak Pengelolaan Sifat: pengertian HP, secara eksplisit tidak ada di UUPA tapi ada di dalam penjelasan. Hak ini mengacu kpd hak menguasai negara untuk memberikan hak penglolaan Ps.1 PP No.40 Tahun 1996 HP adalah hak menguasai dari negara yg kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegang haknya. Subjek: orang atau badan penguasa (departemen, jawatan atau Daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Objek: tanah negara Cara terjadinya: dengan permohonan. Peraturan kaBPN No 9 th 99 ttg cara pemberian dan pembatalan HAT negara dan Hak Pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA1. Chomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004 2. Harsono, Boedi. Hukum Agraria di Indonesia, 1999 3. Sitorus, Oloan dan H.M. Zaki Sierrad. Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Imlplementasi, Mitra Kebijakan Tanah di Indonesia, 2006

Thank You! You may download these slides at www.herlindahpetir.multiply.com