rachman 2013 ralat politik hukum agraria oleh mahkamah konstitusi republik indonesia

5/28/2018 Rachman 2013 Ralat Politik Hukum Agraria Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1/34

Sajogyo Institutes Working Paper

No. 5 | 2013

RALAT POLITIK HUKUM AGRARIA OLEH

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Masyarakat Hukum Adat adalah Bukan Penyandang Hak, dan

Bukan Subjek Hukum atas Wilayah Adatnya

Oleh

Noer Fauzi Rachman

SAJOGYO INSTITUTEJl. Malabar No. 22, Bogor,

Jawa Barat 16151


2/34


3/34

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Sajogyo Institute adalah lembaga

yang bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan

perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia melalui penelitian,

pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan, dengan tujuan untuk membangun massakritis dalam gerakan menegakkan keadilan agraria dan membangun kemandirian desa. Prof.

Sajogyo merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl.

Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, dengan keseluruhan bangunan rumah dan perpustakaan

beserta isinya.

Sajogyo Institutes Working PaperNo. 5 | 2013

2013 Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan

pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka:

Rachman, Noer Fauzi. 2013. Ralat Politik Hukum Agraria Telah Dilakukan Oleh Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia: Masyarakat Hukum Adat adalah Bukan Penyandang Hak, dan

Bukan Subjek Hukum atas Wilayah Adatnya. Sajogyo Institutes Working Paper No. 5/2013.

Bogor: Sajogyo Institute.

ISSN Digital : -

ISSN Cetak : -

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan

kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi

Working Paper ini.

Sajogyo Institute

Jl. Malabar No. 22, Bogor,

Jawa Barat 16151Telepon/Fax : (0251) 8374048

Email: [email protected]

Situs maya: http://www.sajogyo-institute.or.id


4/34

RALAT POLITIK HUKUM AGRARIA OLEH

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Masyarakat Hukum Adat adalah Bukan Penyandang Hak, dan Bukan Subjek

Hukum atas Wilayah Adatnya

Abstrak

Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara

yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi hutan adat

adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian dalam perkara nomor 35/PUU-

X/2012, berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN) bersama dua anggotanya, yakni kesatuan masyarakat hukum adat

Kenegerian Kuntu, dan kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu.

Naskah ini bermaksud mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia itu yang menegaskan norma konstitusional tertinggi bagi

perundang-undangan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No.

35/PUU-X/2012 meralat kekeliruan dari pasal 1.6, dan beberapa pasal terkait

lainnya, dalam Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dengan

menegaskan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan

subjek hukum atas tanah-wilayah adatnya itu. Naskah ini juga menunjukkan

sejumlah indikasi adanya kemelut yang belum terbukti bisa membuat status

masyarakat hukum adat yang telah ditegaskan itu bisa mewujud dalam

kenyataan.

Kata-kata Kunci: Indonesia, masyarakat adat, konflik agraria, penyandang

hak.


5/34

Daftar Isi

Abstrak ii

Pengantar 1

Ringkasan Isi Putusan MK 35 1

Makna Putusan MK 35 5

Perjuangan Hak Kewarganegaraan Bermula dari Perjuangan

Perubahan Kategori

12

Pengakuan atau Penyangkalan? 16

Kesimpulan dan Penutup 21

Ucapan Terimakasih 23

Lampiran 24

Daftar Pustaka 26

Daftar Tabel

Tabel 1. Konstruksi Penguasaan Negara atas Sumber Daya 12


6/34

Sajogyo Institutes Working Paper No. 5, 2013 | 1

jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

menjadi tugas negara bagaimana pengusahaan sumberdaya

alam yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat (secara adil dan merata). Hal itu tidak dapat dicapaidengan menegakkan hukum semata karena ternyata hukum

yang berkenaan dengan sumberdaya alam mengandung

cacat yang, jika ditegakkan, justru akan menimbulkan

ketidakadilan sosial. Penegakan hukum sumberdaya alam

yang tidak adil akan mengancam eksistensi masyarakat

hukum adat yang sangat rentan penggusuran oleh mereka

yang mengatasnamakan atau izin dari negara

(Ahmad Sodiki, 2012)

Pengantar

Naskah ini bermaksud mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi

atas perkara nomor 35/PUU-X/2012.1 Bagian awal naskah akan mengurai

terlebih dahulu isi secara ringkas isi Putusan itu, lalu akan disajikan makna

penegasan norma konstiusional itu, terutama berkenaan dengan perjuangan

agraria yang dilansir oleh AMAN (Aliansi masyarakat Adat Nusantara).

Selanjutnya akan disajikan bagaimana berbagai tanggapan awal dari berbagai

pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, Kemenhut, dan AMAN sendiri

beserta para pendukungnya. Di bagian penutup, akan disajikan sejumlah

catatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Ringkasan Isi Putusan MK 35

Putusan MK itu meralat kekeliruan praktek kelembagaan Kementerian

Kehutanan dengan menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni

pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan

subjek hukum atas tanah-wilayah adatnya itu. Sebagai penjaga norma

konstitusi (constitutional guardian) dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, MK telah menegaskan bahwa selama ini Undang-undang No. 41

1Nomor ini adalah nomor pendafaran perkara. 35 adalah nomor urut perkara; PUU merupakan singkatan

dari Pengujian Undang-undang. Angka X menandai tahun ke-sepuluh Mahkamah Konstitusi, dan tahun 2012

menunjukkan tahun ketika perkara itu didaftarkan.


7/34

2 | RALAT POLITIK HUKUM AGRARIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA:Masyarakat Hukum Adat adalah Bukan Penyandang Hak, dan Bukan Subjek Hukum atas

Wilayah Adatnya

tentang Kehutanan telah salah secara konstitusional memasukkan hutan

adat ke dalam kategori hutan negara. Kategorisasi itu, yang telahdipekerjakan sedemikian rupa lamanya oleh praktek-praktek kelembagaan

pemerintah, adalah bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang berlaku,

termasuk pasal 18B yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

dalam undang-undang. Menurut MK,

(D)alam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal pentingdan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting danfundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara

konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang

dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengandemikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai

subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara makamasyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana

subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama

mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan(Mahkamah Konstitusi 2012:168).

Beberapa istilah kunci dalam kalimat di atas itu perlu penjelasan.

Sebagaimana diterangkan oleh Wignyosoebroto (2012) Istilah masyarakat

hukum adat sebaiknya dipahami dari dipahami dalam padanan bahasa

Belanda rechtsgemeenschap, dan dasar pembentukan katanya, yakni

masyarakat hukum dan adat, dan bukan masyarakat dan hukum adat.

Masyarakat hukum ini dipadankan pula dengan istilah persekutuan hukum(seperti yang dipakai oleh Muhamad Yamin). Istilah ini juga diberi kata

kesatuan didepannya, hingga menjadi kesatuan masyarakat hokum (seperti

pada penjelasan umum angka 9 UU no. 22/1999). Masyarakat hukum adalah

suatu subjek hukum tersendiri, yang dibedakan dengan subjek hukum

lainnya, seperti individu, pemerintah, perusahaan, koperasi, yayasan atau

perkumpulan. Istilah penyandang hak yang ditabalkan pada masyarakat


8/34


hukum itu, dipakai oleh Putusan MK itu dengan maksud tersediri bahwa

masyarakat adat itu memiliki konstitusi yang sudah ada dalam dirinya sendiri

sebagai pihak yang berhak (entitled), dan hak itu bukanlah sesuatu yang

diterimanya sebagai pemberian, melainkan sebagai bawaan. Dalam kontek

kebijakan agraria kehutanan, hal ini memiliki implikasi yang penting untuk

membedakan antara ijin pemanfaatan atas suatu bidang hutan Negara yang

merupakan pemberian dari pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri

Kehutanan), misalnya dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa,

atau Hutan Tanaman Rakyat, dengan Hutan Adat yang dimaksud oleh putusan

Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan negara atas hak yang telah dipunyai

masyarakat hukum adat. Istilah penyandang hak adalah semaksud dengan

istilah pemangku hak, pemilik hak, atau pengampu hak, walau tentu saja

perlu diperhatikan perbedaan arti konotatif dari istilah masing-masing.

Istilah serupa dalam bahasa Inggeris adalah right bearer, right bearing subject

atau right holder.

Putusan MK atas permohononan judicial review itu mengubah

sejumlah pasal dalam Undang-undang no. 41/1999 tentang Kehutanan.2

Pertama, untuk pasal 1 angka 6 yang berbunyi Hutan adat adalah hutan

negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, MK

memutuskan menghapus kata negara dalam kalimat itu, sehingga

rumusannya menjadi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah

masyarakat hukum adat. Kedua, untuk pasal 4 ayat (3) yang berbunyi

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum

adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sertatidak bertentangan dengan kepentingan nasional, MK menghilangkan

kalimat bersayarat itu sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

mengubahknya menjadi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

2Untuk ringkasan lengkap seluruh isi putusan, lihat Arizona et al (2013:2-5).


9/34


Wilayah Adatnya

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam Undang-undang. Ketiga, untuk pasal 5 ayat (1) dan Pasal5 ayat (2), yang berbunyi Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan

negara, dan (b) hutan hak, dan Hutan negara sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat, MK menghilangkan Pasal 5 ayat (2)

itu. Hutan adat dimasukkan ke dalam kategori hutan hak. Sehingga

rumusannya menjadi Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan

negara, dan (b) hutan hak, dan Hutan negara sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat. Keempat, untuk pasal 5 ayat (3)

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya

masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

keberadaannya, dihilangkan kata-kata ayat (2). Sehingga menjadi

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Dan

terakhir, Kelima, MK menghapus seluruh penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang

berbunyi,

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang

diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutanulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan

yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam

pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat padatingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengetian hutan

negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjangkenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukankegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutannegara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan

masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada

pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.


10/34


Makna Putusan MK 35

Putusan MK ini meralat apa yang penulis istilahkan Negara -isasi

Wilayah Adat, yakni bahwa wilayah adat (yang didalamnya terdapat

permukiman, tanah pertanian/perladangan, tanah bera, padang

pengembalaan, wilayah perburuan, hutan yang berisikan tanam tumbuh dan

binatang-binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam di dalam bumi),

dikategorikan oleh pemerintah sebagai tanah negara dan hutan negara,

lalu atas dasar kewenangan berdasarkan perundang-undangan, pejabat

publik memasukan sebagian atau seluruh wilayah adat itu menjadi bagian

dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan daerah

untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumber daya alam,

dan produksi perkebun-an/kehutanan/pertambangan untuk menghasilkan

komoditas global, atau juga badan pemerintah dalam mengelola kawasan

koservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dll.).3Negara-isasi ini adalah

sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya, dan

kriminalisasi rakyat. Para pelajar sejarah agraria dan kehutanan Indonesia

mengetahui bahwa penyangkalan dan kriminalisasi ini merupakan praktik

kelembagaan dari pemerintah kolonial (dan juga kemudian dilanjutkan oleh

pemerintah paska kolonial) yang mengerahkan kuasa negara untuk

menguasai sumber daya hutan. Peluso dan Vandergeest menyebut

karakteristik hutan demikian sebagaipolitical forest(Peluso dan Vandergeest

2001; lebih lanjut untuk sejarah kebijakan agraria dan kehutanan Indonesia,

lihat Peluso 1992, Fauzi 1999, Rachman 2012).

Putusan MK ini merupakan koreksi terharap hal ini, dan memulihkan

status dari masyarakat hukum adat. Penulis menghubungkan apa yang

dilakukan MK ini sebagai perwujudan pesan Mr. Muhammad Yamin untuk

menjaga ... kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus

tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu,

3Mengenai konsep negaraisasi ini lihat Fauzi (1999, 2000).


11/34


Wilayah Adatnya

dapat diperhatikan padasusunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di

Pulau Jawa, 700 Nagari diMinangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya,begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain

sebagainya. Pandangan Muhamad Yamin inilah yang ikut menginspirasikan

rumusan pasal 18 UUD 1945 (lihat Hedar Laujeng 2012).

Wilayah adat itu beragam karakteristiknya di seantero kepulauan

Indonesia: Mulai dari yang menempati wilayah pedesaan, pedalaman, hingga

pesisir; baik di dataran rendah maupun dataran tinggi; dalam lanskap hutan

belantara hingga padang rumput savana. Keragaman wilayah itu juga

mempengaruhi cara hidup mereka berproduksi memenuhi kebutuhan

makanan, mulai dari berburu dan mengumpul hasil hutan, bertani-berladang,

hingga bertani menetap dengan mengerjakan sawah. Perbedaan bentang

alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui

tata produksi-konsumsinya, yang juga terkait secara langsung maupun tidak

dengan sistem pengaturan kepenguasaan atas tanah. Masyarakat hukum adat

memiliki karakteristik khusus sebagai pemilik tanah-wilayah adat. Sering

sekali ditampilkan secara romantik wajah masyarakat adat sebagai satuan

yang homogen, dan direpresentasikan secara idilic dalam suatu gambaran

yang indah dan harmonis dengan alam sekitarnya, dan terpisah dengan dunia

pasar global, politik lokal, dan wacana dan praktek pembangunan. Pada

kenyataannya tidak demikian.

Selain masyarakat adat hidup di lansekap alam yang berbeda-beda,

dan masyarakat adat juga mempunyai perbedaan kelas di dalamnya (Lihat

Sangaji 2012), dan juga perbedaan status dan posisi berdasar jenis kelamin.

Posisi perempuan yang marjinal dalam masyarakatnya, dan secara khusus

visibilitas, representasi dan partisipasinya dalam perjuangan mendorong

sejumlah eksponen di dalam AMAN sendiri mengembangkan kelompok-

kelompok perempuan adat yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan


12/34


jender. Mereka percaya perjuangan keadilan sosial masyarakat adat itu harus

mempertimbangan perbedaan kelas dan berjenis kelamin. Masyarakat adat

bukan hanya satu wajah yang merupakan wajah laki-laki. Mama Aleta Baum

dari wilayah Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT,yang baru-baru ini

meraih penghargaan Goldman Environmental Prize 20134, telah

menunjukkan jalan bagaimana perempuan pemimpin adat secara nyata

memperjuangan keadilan sosial itu.

Kenyataan pahitlah yang lebih banyak dialami oleh kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat Indonesia, termasuk ketika mereka berada di bawah

rezim Orde Baru (1966-1998) hingga masa reformasi (1998-sekarang).

Tidaklah sulit untuk mengetahui bahwa sebagian dari perjuangan yang

diusung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para sekutu

pendukungnya, pada mulanya, adalah upaya mengeraskan suara rakyat

korban perampasan tanah-wilayah adat. Mereka menderita akibat

dimasukkannya seluruh atau sebagian dari tanah/wilayah adat ke kawasan

hutan negara. Dengan mengeluarkan berbagai lisensi konsesi untuk ekstraksi

dan produksi kayu hingga konservasi sumber daya alam dan restorasi

ekosistem, Menteri Kehutanan memberi legalitas melalui ijin-ijin (lisensi)

untuk berbagai bentuk konsesi kehutanan yang menguasai luasan tanah dan

mengusahakan hutan dalam skala besar. Perampasan terjadi ketika

perusahaan-perusahaan raksasa pemegang konsesi-konsesi atau instansi

pemerintah itu mengusir rakyat dari tanah dan wilayah hidupnya, baik

dengan atau tanpa program permukiman kembali (resettlement).

Ketika kelompok-kelompok masyarakat adat itu secara sporadikmemprotes keabsahan dari lisensi-lisensi itu, dan menentang pemegang

lisensi-lisensi itu mengambil alih penguasaan mereka itu, mulailah terbentuk

konflik agraria. Dalam hal ini, konflik agraria dimengerti sebagai

pertentangan klaim yang terbuka mengenai siapa yang berhak atas satu

4Lihat http://www.goldmanprize.org/recipient/aleta-baun(unduh terakhir tanggal 22 Oktober 2013).


13/34


Wilayah Adatnya

bidang tanah/wilayah, antara kelompok rakyat dengan badan-badan

penguasa tanah luas, termasuk perusahaan-perusahaan yang menguasaikonsesi-konsesi kehutanan, dan lainnya; Pihak-pihak yang bertentangan

tersebut kemudian berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak,

menghilangkan klaim pihak lain.

Situasi demikian lah yang pada gilirannya menjadi sumber dari

gerakan sosial yang terkoordinasi secara nasional. Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN), adalah salah satu dari organisasi gerakan sosial yang

terkemuka, dan mengartikulasikan secara jelas tuntutannya dalam moto:

kalau Negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui Negara.

Penulis mengamati perjalanan AMAN semenjak pendiriannya setahun setelah

tumbangnya rejim otoritarian di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto di

tahun 1999, dan memahami bahwa perjuangan yang diusung AMAN adalah

perjuangan tanah-air masyarakat adat yang digerakkan utamanya oleh

perlawanan atas perampasan wilayah adat (Rachman 2012b, 2013a).

Status masyarakat hukum adat sudah demikian lama tidak diakui

sebagai penyandang hak dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Putusan MK itu

menyebutkan bahwa dibandingkan dengan dua subjek hukum lainnya, yakni

pemerintah dan perusahaan pemegang hak atas tanah, masyarakat hukum

adat diperlakukan berbeda dan tidak secara jelas diatur oleh UU No. 41/1999

tentang Kehutanan tentang haknya atas tanah maupun hutan.

(D)engan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat

secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secarafaktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam

untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehinggamasyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkanacapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud

dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang

menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat danpemegang hak (Mahkamah Konstitusi 2013:169).


14/34


Seperti telah disebutkan dimuka, dipandang dari perspektif sejarah,

hal ini pun berlangsung semenjak masa kolonial masa kolonial Hindia

Belanda. Kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah dan

sumber daya hutan bukan hanya merupakan konsekuensi dari pembentukan

kawasan hutan negara, melainkan penguasaan negara atas kawasan hutan

Negara juga dibentuk melalui kriminalisasi demikian itu. Dengan kata lain,

menurut penulis, secara aktual, terdapat hubungan yang saling membentuk

antara penguasaan klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas

akses rakyat terhadap tanah dan hutan yang berada di kawasan hutan negara

itu. Konsep penguasaan negara yang demikian ini pada mulanya adalah

prinsip dalam politik agraria kolonial kemudian dinasionalisasikan

sedemikian rupa sehingga dimuat dalam perundang-undangan Repubik

Indonesia. Undang-undang No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, dan

turunannya, adalah perundang-undangan yang meneruskan kontrol dan

kriminalisasi atas terhadap akses masyarakat hukum adat tanah dan hutan

itu. Hal ini kemudian diteruskan oleh Undang-undang nomor 41/1999

tentang Kehutanan.5

Pasal 5 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan memasukkan hutan adat

dalam kategori hutan Negara. Penjelasan pasal 5 itu menyebutkan

(H)utan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yangdiserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat

(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan

ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutanyang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam

pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat padatingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia (garis bawah, tambahan penulis).

Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat

(1) UU Kehutanan itu adalah sebagai berikut:

Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan,

5Termasuk juga adalah UU nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.


15/34


Wilayah Adatnya

Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwahutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan

hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutanhak, bukan hutan negara; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan

bertentangan dengan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi 2012:168).

Sesungguhnya perbuatan memasukkan tanah-wilayah adat ke dalam

kategori hutan Negara itu apa yang penulis istilahkan sebagai negara-isasi

tanah-wilayah kepunyaan rakyat dan penulis sampaikan dalam keterangan

ahli di dalam sidang Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-

X/2012, (Mahkamah Konstitusi 2013:66-68) adalah suatu bentuk khusus

dari penyangkalan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak

dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Mekanisme lanjut dari penyangkalan itu

adalah penggunaan kewenangan pemerintah pusat, yakni Menteri

Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau pejabat

pemerintah daerah (Bupati dan Gubernur) memberi ijin/hak/lisensi

pemanfaatan sumber daya alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-

perusahaan raksasa untuk usaha kehutanan/perkebunan/ pertambangan.

Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan penyangkalan itu dan

penggunaan alasan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara

untuk perbuatan menyangkal itu.6 Berkenaan dengan penyangkalan itu,

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

(B)erlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan

menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam

kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka,karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang a quomemperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat

hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinyahak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengannegara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya

penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan

6Perspekstif lebih luas menyenai budaya menyangkal ini lihat Fauzi (2000).


16/34


sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Mahkamah Konstitusi 2013:170).

MK mengkritik penggunaan dan penyalahgunaan konsep hakmenguasai Negara yang sangat kuat demikian itu.7 MK menetapkan tidak

boleh terjadi lagi penggunaan dan penyalahgunaan alasan HMN yang sangat

kuat itu yang berakibat penyangkalan status masyarakat hukum adat sebagai

penyandang hak (rights bearer/rights holder), dan sekaligus penyangkalan

masyarakat adat sebagai subjek hukum pemilik atas tanah-wilayah adatnya.

Sejak mula, MK telah menetapkan definisi apa yang dimaksud dengan

konsep menguasai sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 33 ayat 3 UUD

1945. Dalam putusannya atas perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003

mengenai judicial review atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002

tentang Ketenagalistrikan, MK menjelaskan lima bentuk tindakan

penguasaan negara, yaitu pembuatan kebijakan (beleid), tindakan

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan

(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) (Mahkamah

Konstitusi 2004:332-337). Adapun tolok-ukur pencapaian tujuan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, dirumuskan menjadi empat yakni (i)

kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat

sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam

menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap

hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

(lihat tabel 1).8

7Perihal perubahan penggunaan konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) ini dari waktu ke waktu lihat

Fauzi dan Bachriadi (1998). Uraian bagaimana penggunaan konsep HMN yang sangat kuat ini yang berakibat

penciptaan dan pemeliharaan konflik-konflik agraria struktural, lihat Fauzi (2002).

8Lebih lanjut lihat Sodiki (2013), dan juga Arizona (2008, 2011, 2012), yang mengembangkan analisis atas

putusan-putusan MK berkenaan dengan judicial review atas berbagai undang-undang berkait sumberdaya

alam.


17/34


Wilayah Adatnya

Tabel 1.

Konstruksi Penguasaan Negara atas Sumber Daya alam dalam Pasal 33 UUD 1945.Sumber: Arizona (2011:34).

Bentuk Penguasaan

(dikuasai oleh Negara)

Tujuan Peguasaan

(sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)

Pengaturan Kemanfaatan bagi rakyat

Kebijakan Pemerataan manfaan bagi rakyat

Pengelolaan Partisipasi rakyat

Pengurusan Penghormatan hak masyarakat adat

Pengawasan

Perjuangan Hak Kewarganegaraan bermula dari Perjuangan Perubahan

Kategori

Perjuangan mengubah kategorisasi suatu golongan penduduk oleh

negara adalah urusan utama dari perjuangan memerangi ketidakadilan.

Melengkapi argumen dari Alan Hunt, tokoh aliran Studi Hukum Kritis (Critical

Legal Studies), bahwa hak-hak mewujud dan dibentuk dengan dan melalui

perjuangan9 (Hunt 1990:325), penulis mengedepankan pandangan yang

berinspirasi dari Charles Tilly, tokoh sosiologi ternama, bahwa perjuangan

gerakan sosial yang berhasil mengubah ketidakadilan senantiasa dimulai

dengan perubahan kategori yang diberlakukan atas kaum yang

didiskriminasi. Tilly menulis bahwa:

Ketidakadilan yang berkepanjangan antarkategori timbul karenaorang-orang yang mengontrol akses atas sumber daya yang

menghasilkan nilai itu memecahkan masalah-masalah organisasi

melalui kategorisasi. Secara sengaja maupun tidak, orang-orangmenyiapkan sistem-sistem yang melibatkan pelarangan, pengucilan

dan kontrol. Sejumlah pihak tidak semua dari mereka yang kuat,

9Teks aslinya: Rights take shape and are constituted by and through struggle(Hunt 1990:325).


18/34


beberapa dari mereka bahkan korban eksploitasi kemudian

menganut solusi (kategorisasi) ini (Tilly 1998:8).10

Perjuangan utama suatu kelompok gerakan sosial adalah mengubahkategorisasi suatu kelompok yang diperjuangkan itu dari status-status yang

mendiskriminasikan mereka menjadi status baru. Kampanye dan advokasi

kebijakan dari kelompok-kelompok gerakan sosial akan memasuk babak

baru ketika badan-badan pemerintah suatu negara mengubah kategorisasi

atas suatu kelompok warga yang mereka perjuangkan itu.

Jadi, menurut penulis, perpindahan kategori hutan adat itu, dari

hutan Negara menjadi hutan hak, sama sekali bukan soal yang remeh.

Yang relevan dibicarakan disini adalah status kewarganegaraan masyarakat

hukum adat sebagaimana mana secara aktual dibentuk oleh praktek-praktek

kelembagaan badan-badan pemerintah. Menurut Hanna Arendt, (status)

kewarganegaraan (suatu kelompok atau individu) itu adalah kondisi yang

diperlukan untuk semua penyandangan hak (sebagaimana diuraikan oleh

Somers 2008:25).11Kewarganegaraan adalah hak untuk mempunyai hak-hak

(the right to have rights), yakni hak yang paling utama berupa hak atas

pengakuan, masuk-ke-dalam, dan keanggotaan baik dalam masyarakat politik

dan masyarakat sipil.12

Dalam hal ini, penulis mempertentangkan antara status warganegara

yang secara penuh diakui sebagai penyandang hak, dan status sebagai warga

wegara yang didiskriminasi dan disangkal eksistensinya sebagai penyandang

hak. Selama status kewarganegaraan satu kelompok masyarakat secara

aktual tidak diakui oleh praktek kelembagaan badan-badan pemerintah,

maka diskriminasi terhadapnya akan terus berlangsung. Pada konteks

10Durable inequality among categories arises because people who control access to value producing

resources solve organizational problems by means of categorical distinctions. Inadvertently or otherwise,

those people set up systems of social closure, exclusion and control. Multiple parties not all of them

powerful, some of them even victims of exploitation then acquire stakes in these solutions (Tilly 1998:8).11(C)itizenship is the necessary precondition for all right-bearing(Somers 2008:25).12(T)he primary right of recognition, inclusion, and membership both in political and civil society.(Somers,2008: 25)


19/34


Wilayah Adatnya

pembahasan topik naskah ini, perhatian penulis memang pada cara

bagaimana secara aktual masyarakat hukum adat berjuang memperolehpengakuan yang nyata oleh badan-badan pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.13

AMAN dan para sekutu pendukungnya telah bekerja untuk membuat

keberadaan masyarakat adat itu dapat dilihat (visible), termasuk dengan

menguji konstitusionalitas kategorisasi hutan adat ke dalam hutan Negara,

dan syarat-syarat penentuan keberadaan masyarakat adat. Menurut penulis,

selain mengusung perjuangan untuk keadilan sosial, AMAN juga mengusung

perjuangan kewarganegaraan yang inklusif, yakni menuntut pemerintah

Indonesia secara legal dan aktual pemerintah mengakui dan menghormati

status kewarganegaraan masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Rakyat yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum

adat, belum diakui sebagai warganegara sepenuhnya yang statusnya sebagai

penyandang hak, dan subjek hukum atas tanah-wilayah adatnya.

Bagaimana Putusan MK itu secara nyata berpengaruh pada posisi

komunitas masyarakat hukum adat yang beragam-ragam nama, bentuk dan

susunan di berbagai wilayah kepulauan yang berbeda-beda? Setelah Putusan

MK 35 itu dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013, segera AMAN dan para

pendukungnya melancarkan gerakan plangisasi yang menunjukkan klaim-

klaim atas wilayah adat secara terbuka pada wilayah-wilayah adat yang

berada dalam kawasan hutan Negara, baik yang berada di kawasan hutan

produksi maupun konservasi. Plangisasi adalah membuat plang-plang yang

menunjukkan tanda klaim kepunyaan. Misalnya, seperti yang dipasang oleh

warga Padumaan dan Sipituhuta di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara:

13 Lebih dari itu, penulis juga peduli dengan status kaum perempuan yang sering kali tidak terlihat, atau

diterbelakangkan, baik dalam perjuangan untuk pengakuan atas status masyarakat hukum adat itu, maupun

dalam upaya membuat pengakuan itu berwujud dalam kenyataan. Topik ini memerlukan pembahasan

tersendiri.


20/34


Pengumuman: Hutan Adat Padumaan dan Sipituhuta Bukan Lagi Hutan

Negara Sesuai Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Selain itu, AMAN memprakarsai pula Deklarasi Masyarakat Sipil untuk

Hutan Adat (27/5/13).14Isi Deklarasi tersebut adalah

Kami menyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor

35/PUU-X/2012 Yang telah mengabulkan sebagian permohonan uji

materi terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Keputusan

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa"hutan Adat adalah hutan

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Keputusan

tersebut memberikan kepastian hak kepada masyarakat adat atas

lebih dari 40 juta hektare hutan adat. Oleh sebab itu, kami, kelompok

masyarakat sipil yang selama ini terlibat aktif dalam memperjuangkan

hak masyarakat adat atas hutan dan wilayah adat, menyatakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakanKeputusan mahkamah konstitusi diantaranya penyelesaian

konflik-konflik terkait hutan adat dan sumberdaya alam di

wilayah-wilayah masyarakat adat;

2. Mendesak Presiden untuk memberikan amnesti kepada anggota-

14

http://www.aman.or.id/2013/05/27/deklarasi -masyarakat-sipil-pemerintah-diminta-segera-tindak-lanjuti-

keputusan-mk-tentang-hutan-adat/#.UmN0BeBCd0A (akses terakhir, 20 oktober 2013).


21/34


Wilayah Adatnya

anggota masyarakat adat yang sedang menjalani proses hukum

maupun yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan undang-

Undang nomor 41/1999 tentang kehutanan;

3. Mendesak pengesahan Undang-Undang tentang Pengakuan danperlindungan hak-hak masyarakat adat (PPHMA).

Kami masyarakat sipil akan bekerjasama dengan AMAN dan

Pemerintah Republik indonesia untuk memastikan pemenuhan hak-

hak masyarakat adat atas hutan adat di Indonesia.

AMAN dan para aktivis masyarakat sipil pendukung gerakan

masyarakat adat menggencarkan kampaye dan asistensi di berbagai daerah,

seperti di Kabupaten Malinau di Kalimantan Timur, dan Kabupaten

Bulukumba di Kabupaten Sulawesi Selatan, agar dibuat peraturan-peraturan

daerah kabupaten atau surat-surat keputusan Bupati tentang pengakuan

keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, termasuk hak atas wilayah

adatnya.

Pengakuan atau Penyangkalan?

Tantangan terbesar saat ini adalah menemukan cara yang manjur

untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan dan praktik kelembagaan pemerintah

yang menyangkal status masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek

hukum atas wilayah adatnya. Mahkamah Konstitusi telah memulai

menegaskan norma konstitusi untuk ralat itu. Mahkamah Konstitusi telah

memukul gong dan membuat pengumuman deklaratif meralat

penyangkalan itu. Agenda berikutnya yang menarik untuk disaksikantentunya adalah bagaimana badan-badan pemerintah menindaklanjuti

Putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Yang perlu diperiksa tentunya apakah para pejabat di badan-badan

pemerintah dan DPR/DPRD, menyadari kekeliruan konstitusional

sebagaimana MK telah menunjukkannya. Tanpa kesadaran akan kesalahan


22/34


konstitusional itu, tidak mungkin ralat itu menjadi kekuatan pengubah

praktek kelembagaan Kementerian Kehutanan. Surat Edaran Menteri

Kehutanan, SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.

35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 (Selanjutnya disebut Surat Edaran)

adalah menarik diteliti isi dan implikasinya. Surat edaran itu membedakan

status hutan sebagai tiga kelompok (hutan negara, hutan hak, dan hutan adat,

yang berbeda dengan kategorisasi yang dibuat Putusan MK itu. Tidak ada

penjelasan mengapa hal itu mereka lakukan. Perlu penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, berdasar pada pasal 4 ayat (3) yang telah diperbaharui,

bahwa (p)enguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam undang-undang, maka Menteri Kehutanan telah

menetapkan bahwa penguasaan negara (baca: Kementerian Kehutanan) atas

wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan negara tetap sah berlaku dan

tidak perlu dianggap keliru. Surat Edaran itu menunjukkan bahwa (P)asal 4

ayat (3), diberlakukan terhadap masyarakat hukum adat yang keberadaannya

belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Surat Edaran ini menyebutkan bahwa berdasar pada Pasal 5 ayat (3),

maka Menteri Kehutanan lah yang menetapkan status hutan adat.

(Y)ang menetapkan status Hutan Adat adalah Menteri Kehutanan,

sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkandengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian

oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasanpasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004.

Karena pasal 5 ayat (3) memberi dasar kewenangan bagi untuk

menetapkan status hutan adat ini, maka Menteri akan menggunakan

kewenangannya ini sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian


23/34


Wilayah Adatnya

oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan pasal 67

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Jadi, dapat disimpulkan Kementerian Kehutanan bersifat patuh dan

pasif menunggu. Dalam pernyataan suatu wawancara, Menteri Kehutanan

menyebutkan bahwa negara mengakui keberadaan hutan adat yang

merupakan hak adat dan ulayat, namun terlebih dahulu harus ada peraturan

daerah (Perda) yang mengaturnya; dan kementerian berposisi menunggu,

sebaliknya pemerintah kabupatan atau kota yang harus aktif mengajukan

Perda tersebut mengingat yang mengetahui kawasan hutan adat adalah

pemerintah daerah (Perda harus tetapkan hutan adat, Antara News, 18 Mei

2013). Menteri Kehutanan lah yang menetapkan pengeluarkan suatu wilayah

adat dari kawasan hutan negara, dan Menteri Kehutanan juga lah yang

menetapkan suatu wilayah sebagai hutan adat. Keduanya hal ini, hanya bisa

dilakukan setelah Menteri Kehutanan mendapatkan permintaan dari

pemerintah daerah dan/atau bersama masyarakat adatnya atas dasar

Peraturan Daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta

hak-hak atas wilayah adatnya yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut penulis, berbagai praktek kelembagaan dari Kementerian

Kehutanan paska Putusan MK 35 ini, termasuk dengan mengeluarkan Surat

Edaran berbagai penyataan publik dari Menteri Kehutanan dan Sekjen

Kementerian Kehutanan, telah berhasil dengan cepat meredam dan

menormalkan kembali guncangan yang (telah, sedang dan mungkin akan)

timbul sebagai akibat dari Putusan MK 35 itu, dan berbagai tekanan eksternal

yang mengiringinya. Kemampuan meredam ini telah mereka telah tunjukkan

pula ketika menghadapi berbagai tuntutan dari luar sehubungan Putusan MK

atas perkara nomor 45/PUU-IX/2011, yang menguji Pasal 1 butir 3 UU No.

41/1999 tentang Kehutanan, yang meralat definisi kawasan hutan menjadi:


24/34


Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

MK berpendapat bahwa keberadaan frasa ditunjuk dan atau dalam Pasal 1

butir 3 UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan jaminan

kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum (Mahkamah Konstitusi, 2012:157-161).15 Kementerian

Kehutanan berhasil membuat tenang seluruh jajaran Kementerian

Kehutanan dengan argumen yang mampu meredamkan gejolak, yakni bahwa

Putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga status kawasan hutan Negara

yang telah mereka tunjuk tetap berlaku.

Bagaimana dengan sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

merupakan kelembagaan pemerintah pusat yang berwenang menjalankan

pendaftaran tanah? Kepala BPN, Hendarman Supandji, dalam suatu

wawancara mengemukakan sikap normatif bahwa lembaganya adalah

berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah, termasuk untuk wilayah-

wilayah adat. Ia menegaskan komitmen kelembagaannya yang belum pernah

dijalankan untuk menjalankan pendaftaran tanah untuk wilayah adat yang

berada dalam kawasan hutan negara (Wawancara dengan Kepala BPN,

Hendarman Supandji sebagaimana dalam Film Hutan Adat Paska Putusan

MK 35/2012, Huma 2013). Pandangan-pandangan Pejabat BPN senantiasa

mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat, yang pada dasarnya bersikukuh bahwa keberadaan

masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah (perda),

dengan kondisionalitas bahwa masyarakat hukum adat itu dinyatakan ada

apabila:

15Lebih lanjut mengenai putusan ini bisa pelajari Arizona, dkk (2012).


25/34


Wilayah Adatnya

o terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam

kehidupannya sehari-hari;

o terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hiduppara warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

o terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan

ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. (Pasal 2)

(Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan

Nasional, 2013)

Perda itu dibuat atas dasar penelitian mengenai masih ada/tidaknya

hak ulayat, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada

di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-

instansi yang mengelola sumber daya alam antara lain instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, kehutanan,

pertambangan dan lain sebagainya (Pasal 5 ayat (1)).

Selanjutnya, dalam rangka pendaftaran tanah, Pusat Hukum dan

Hubungan Masyarakat, BPN (2013) mengemukakan bahwa mekanisme

administrasi terhadap wilayah adat dijalankan dengan memastikan bahwa

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada tersebut

dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu

tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-

batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Lebih lanjut, tata cara

pengukuran dan pemetaan batas wilayah masyarakat hukum adat ke dalam

peta dasar pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997.


26/34


Bagaimana tanggapan Presiden? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menyampaikan pidato di International Workshop on Tropical Forest, di

Jakarta, Kamis, 27 Juni 2013, yang secara khusus menyampaikan komitmen

pribadinya (!) untuk menindaklanjuti Putusan MK itu.

(R)ecently the Indonesian Constitutional Court has decided thatcustomary forest, or hutan adat, is not part of the state forest zone.

This decision marks an important step towards a full recognition of

land and resources rights of adat community and forest-dependentcommunities. This will also enable Indonesias shift toward

sustainable growth with equity in its forests and peatlands sector. I

am personally committed to initiating a process that registers andrecognizes the collective ownership of adat territories in Indonesia.

This is a critical first step in the implementation process of theConstitutional Courts decision. (Speech at the Opening ofInternational Workshop on Tropical Forest, Jakarta, Kamis, 27 Juni

2013).

Menarik dicatat bahwa tanggapan Presiden ini adalah satu-satunya

yang ia berikan mengenai Putusan MK 35 itu secara publik, dan ia berikan

pada forum internasional dengan teks berbahasa Inggeris. Adalah menarik

untuk para peneliti untuk terus menelusuri lebih lanjut bagaimana komitmen

pribadinya itu berhasil atau gagal menjadi kebijakan baru.

Kesimpulan dan Penutup

Apakah gerakan yang hendak ditunjukkan oleh Putusan MK 35 ini?

Penulis berargumen bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara

nomor 35/PUU-X/2012 ini meralat politik hukum agraria kolonial (yang

terus dilanjutkan oleh pemerintah paska kolonial) bahwa masyarakat hukum

adat adalah bukan penyandang hak, dan bukan subjek hukum atas wilayah

adatnya. Hal ini menantang mekanisme negaraisasi wilayah adat, yang

memasukkan wilayah adat dimasukkan dalam kategori tanah negara, hutan

negara dan sejenisnya. Kemudian atas dasar kewenangan legalnya, pejabat

publik mengeluarkan lisensi konsesi kehutanan untuk perusahaan-


27/34


Wilayah Adatnya

perusahaan, atau badan pemerintah, yang memasukan tanah/wilayah

kepunyaan rakyat itu ke dalam konsesi-konsesi perusahaan-perusahaan atauinstansi pemerintah untuk usaha-usaha ekstraksi sumber daya alam dan

produksi komoditas global, maupun konservasi sumber daya alam. Inilah

mekanisme dasar dari apa yang dirasakan dan atau diekspresikan mereka

sebagai sebagai perampasan tanah, perampokan sumber daya alam,

penggusuran tempat tinggal, maupun penyempitan ruang kelola. Ketika suatu

kelompok rakyat itu, dan para pembelanya, menentang legitimasi dari proses

ini melalui tindakan langsung dan terus-menerus, terbentuklah kasus konflik

agraria. Konflik agraria yang bersifat struktural ini menjadi kronis dan

meluas karena penanganannya sama sekali tidak adekuat (Rachman 2013b).

Soetandyo Wignyosoebroto (1998) dalam suatu kesempatan

menyatakan bahwa

(P)engakuan oleh negara atas hak-hak atas tanah masyarakat adatpada hakekatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban

kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang

otonom, dan kemudian dari pada itu juga untuk mengakui hak-hakmasyarakat adat itu atas tanah dan segenap sumber daya alam yang

ada di atas dan/atau di dalamnya -- yang bernilai vital untuk

menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat tersebut.

Hal ini benar adanya. MK adalah bagian dari pengemban kekuasaan

Negara, yang dengan sepenuhnya menyadari posisinya sebagai penentu

norma konstitusional tertinggi. Bagi penulis, putusan MK 35 itu yang

menetapkan perubahan status hutan adat dari kategori hutan negara ke

hutan adat adalah putusan yang istimewa karena bagian dari perjuangan hak

kewarganegaraan dari satu golongan penduduk dalam Republik Indonesia,

yang mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat. Ini adalah suatu

perjuangan tanah-air, perjuangan dari suatu golongan masyarakat dalam

Republik Indonesia yang hak kewarganegaraannya belum ter(di)pulihkan.

***)


28/34


Ucapan Terima Kasih

Naskah ini merupakan pengembangan dari argumen-argumen dan penjelasan lebihlanjut dari artikel yang penulis sajikan Perjuangan Masyarakat Adat, Kompas, 29

Mei, 2013; dan sajian penulis yang disampaikan pada berbagai acara: (i) Suatu panelpada the Conference of Property and Citizenship in Developing Societies,

University of Copenhagen, 31 May 2013; (ii) Suatu panel pada the Conference

Policies against Hunger, Land Ahead! Applying the Voluntary Guidelines on the

Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of

National Food Security: From paper to practice, the German Federal Ministry ofFood, Agriculture and Consumer Protection (BMELV) Berlin, 11 June 2013; (iii)

Suatu diskusi di Leiden Southeast Asia Seminar, dengan tema Adat Communitiesand Agrarian Conflicts in Indonesia, 13 June. Leiden: KITLV, Leiden University; (iii)

Seminar on Political Economy of Indonesian Agrarian Reform, the Hague,

International Institute of Social Studies, 14 June 2013; (iv) Pertemuan Nasional

Sosialisasi dan Fasilitasi Proses Implementasi Mekanisme Dana Hibah Khusus dari

Program Investasi Kehutanan di Indonesia, Dewan Kehutanan Nasional - KamarMasyarakat, Bogor 27 Juni 2013; (v) Workshop Presidium Dewan Kehutanan

Nasional Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional,

Yogyakarta, 17-18 Juli 2013; (vi) pada Rapat Kordinasi Penyelesaian Permasalahan

Tenurial Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Barat, dan Maluku tahun 2013, Makasar 1-2 September 2013; (vii) Diskusi Pakar

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-X/2012, Kementerian Kordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta 09 Oktober 2013; (viii)

Lokakarya Penyusunan Strategi Percepatan Pengakuan Hutan Adat Pasca PutusanMK No 35/PUU-X/2012, Kemitraan, Partnership for Governance Reform in

Indonesia, Bogor, 20 Oktober 2013; dan (ix) Diskusi terfokus Penyusunan DIM

RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Huum Adat, Kementrian Kehutanan,12 Desember 2013. Penulis berterima kasih pada semua yang telah menyumbangtanggapan apresiasi, kritik, maupun pertanyaan dalam forum-forum itu. Secara

khusus penulis berterima kasih pada Mia Siscawati, Ph.D., yang bersama -sama

penulis mengerjakan asesmentforest tenure reforms di Indonesia, suatu proyek yang

kami kerjakan atas permintaan Samdhana Institute. Tanggungjawab bagi kesalahanyang terjadi di tulisan ini berada pada pundak penulis.


29/34


Wilayah Adatnya

Lampiran

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Gubernur di seluruh Indonesia;

2. Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;

3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten / Kota yang membidangi kehutanan

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.1 / Menhut-II/2013

TENTANG

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 35 /PUU-X/2012 TANGGAL 16 MEI 2013Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 TANGGAL 16

MEI 2013 terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1),

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dengan ini disampaikan hal -hal sebagai

berikut:

I. Memperhatikan:

1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan Pasal 1 angka 6 menjadi: Hutan adat

adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.b. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai

penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai Hutan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf

a, tidak termasuk hutan adat.

d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

e. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

f. Prasa dan ayat (2) dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi Pemerintah menetapkan status

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang

menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

keberadaanya.

2. Pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi:

a. Terhadap frasa dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya, frasa dimaksud

sudah tepat dan sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945.


30/34


b. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada

lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan status

hutan adat pun beralih menjadi hutan negara.

c. Sepanjang Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar1945 belum terbentuk, dalam mengisi kekosongan hukum, maka pengukuhan dan

hapusannya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dapatdibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan berkeadilan.

II. Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yaitu:

a. Pasal 1 angka 6 menjadi: Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah

masyarakat hukum adat.

b. Pasal 4 ayat (3) menjadi: Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hakmasyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang.

Dengan demikian Pasal 4 ayat (3), diberlakukan terhadap masyarakat hukum adat yang

keberadaannya belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

c. Pasal 5 ayat (1), menjadi: Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan negara;

b. hutan adat; dan

c. hutan hak.

d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) alinea kesatu dan kedua dihapus

e. Pasal 5 ayat (2) dihapus

f. Pasal 5 ayat (3), menjadi: Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya.

Dalam hal ini yang menetapkan status Hutan Adat adalah Menteri Kehutanan, sepanjang

keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)

berdasarkan hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan

Penjelasan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

2. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,

maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat

beralih menjadi hutan negara.

3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2013.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juli 2013

MENTERI KEHUTANAN,

Tebusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Jaksa Agung;

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional


31/34


Wilayah Adatnya

Daftar Pustaka

Arizona, Yance. 2011.Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negaraatas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal

Konstitusi 8(3):1-43.

_____. 2012. Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara atas Agraria danPelaksanaannya. Tesis untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta.

Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati dan Grahat Nagara. 2012. Anotasi

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian

Konstitusionalitas Kawasan Hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41

tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta: Perkumpulan HuMa.Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi. 2013.Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat. Anotasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenaiPengujian Undang-Undang Kehutanan. Jakarta: Epistema Institute,Perkumpulan HuMa, dan AMAN.

Fauzi, Noer dan Dianto Bachriadi. 1998. Hak Menguasai dari Negara:

Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan, dalam Usulan Revisi

Undang-undang Pokok Agraria; Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat

Atas Sumber-sumber Agraria. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum

Nasional dan Konsorsium Pembaharuan Agraria.

Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik AgrariaIndonesia. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Konsorsium

Pembaruan Agraria.

_____. 2000. Mensiasati Budaya Menyangkal : Konsep dan Praktek PolitikHukum yang Menyangkal kenyataan Hak-hak Masyarakat Adat Atas

Tanah, dalam Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam,

Kumpulan Tulisan dan Diskusi tentang Hak-hak Masyarakat Adat

Indonesia. Diskusi diselenggarakan bersama oleh ICRAF dan

JAPHAMA, Cisarua, 27-28 Mei 2000. Halaman 44-53. Tersedia di

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0

025-04.PDF(last accessed on Aug 15, 2013)

_____. 2002. Konflik Tenurial: Yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan.Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung.

Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (Eds). Yogyakarta: Insist Press,Jurnal Antropologi, dan KARSA. Halaman 337-390.

Gellert, Paul K. 2010. Extractive Regimes: Toward a Better Understanding ofIndonesian Development. Rural Sociology 75. (1): 28-57.

Hall, Stuart. 2007. Epilogue: through the Prism of an Intellectual Life. in

Culture, Politics, Race, and Diaspora: The Thought of Stuart Hall, ed.

Brian Meeks. Kingston, Jamaica: Randle. Pp. 269-291.


32/34


Hunt, Alan. 1990. Rights and Social Movements: Counter-hegemonic

Strategies.Journal of Law and Society 17(3):309-328.

Laujeng, Hedar. 2010. Hukum Kolonial di Negara Merdeka. Naskah belumditerbitkan.

_____. 2012. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Makalah pada SimposiumMasyarakat Adat: Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adatsebagai Subjek Hukum. HuMa, Perkumpulan Pembaruan Hukum

berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 27-28 Juni 2012.

Mahkamah Konstitusi. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-

telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf (Unduh terakhir 22Oktober 2013)

Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-

IX/2011

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_45%20PUU%202011-TELAH%20BACA.pdf (Unduh terakhir 22 Oktober

2013)

Mahkamah Konstitusi. 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf (Unduh terakhir 22 Oktober 2013)

Peluso, Nancy Lee. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control andResistance in Java. Berkeley, CA: University of California Press.

Peluso, Nancy Lee, and Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the PoliticalForest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand.Journal of Asian Studies, 60, (2001) 761812.

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional,

Republik Indonesia, 2013. Penyusunan Strategi PercepatanPengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, bahansajian pada acara Lokakarya Penyusunan Strategi Percepatan

Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012,

Kemitraan, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Bogor,

20 Oktober 2013

Rachman, Noer Fauzi. 2012a. Land Reform dari Masa ke Masa. Yogyakarta:Penerbit Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

_____. 2012b. Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya. Pidato pada

acara Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-4, 19 April2012, Tobelo, Halmahera Utara.

http://www.kongres4.aman.or.id/2012/05/masyarakat-adat-dan-

perjuangan-tanah-airnya.asp(last accessed on May 27, 2013)

_____. 2012c. Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya. Kompas, 11

Juni, 2012._____. 2013a. Perjuangan Masyarakat Adat. Kompas, 29 Mei, 2013.


33/34


Wilayah Adatnya

_____. 2013b. Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus DiSana Sini? Sajogyo Institutes Working Paper No. 1/2013. Bogor:

Sajogyo Institute. http://sajogyo-institute.or.id/publication/view/21 (last accessed 29 Juni 2013).

Robison, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Sydney:Allen & Unwin.

Sangaji, Arianto. 2012. Masyarakat Adat, Kelas dan Kuasa Eksklusi KompasKamis, 21 Juni 2012.

Sodiki, Ahmad. 2012. Konstitusionalitas Masyarakat Adat dalam Konstitusi.

Makalah pada Simposium Masyarakat Adat: MempersoalkanKeberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum. HuMa,

Perkumpulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis.

Jakarta, 27-28 Juni 2012.

Tilly, Charles. 1998. Durable Inequality. Berkeley: University of CaliforniaPress.

Somers, Margaret R. 2008. Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness,

and the Right to have Rights. New York: Cambridge University Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1998. Kebijakan Negara untuk Mengakui danTak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak atas Tanahnya,dalam Jurnal Masyarakat Adat, No. 01 Tahun 1998, Bandung:

Konsorsium Pembaruan Agraria.

_____. 2012. Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum. Makalah padaSimposium Masyarakat Adat: Mempersoalkan Keberadaan

Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum. HuMa, Perkumpulan

Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 27-28Juni 2012.


34/34


Noer Fauzi Rachman, Ph.D., yang dalam karya-karyanya terdahulu

menggunakan nama Noer Fauzi saja, memperoleh Ph.D. dalam bidang

Environmental Science, Policy and Management dari University of California,

Berkeley, pada tahun 2011. Sejak 2012 ia menjabat sebagai Direktur

Eksekutif Sajogyo Institute.

Sebelum bergabung ke dalam program doktoral di UC Berkeley pada tahun

2005, ia mulai aktif bekerja dalam organisasi non-pemerintah di tingkat

nasional sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Badan Pelaksana Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA) Periode 1995-1998. Selanjutnya, selain

melanjutkan kepemimpinan secara kolektif (bersama dua orang ketua

lainnya) di KPA untuk periode 1998-2002, dia juga aktif sebagai anggota,

pelatih, fasilitator, peneliti, dan penulis, di antaranya, pada Perhimpunan

Lingkar Belajar untuk Pembaruan Agraria dan Desa (KARSA), Indonesian

Society for Social Transformation (INSIST), dan perkumpulan untukPembaruan Hukum dan Masyarakat (HuMa). Sepanjang masa lebih dari dua

puluh tahun sebagai scholar activist dia sangat produktif menghasilkan karya

tulis berupa buku, panduan latihan, bab dalam buku, maupun artikel dalam

jurnal, yang mencakup tema politik dan gerakan agraria, kebijakan dan

hukum pertanahan dan kehutanan, pengelolaan sumber daya alam, gerakan

sosial pedesaan, desentralisasi demokratik, dan pemberdayaan rakyat,

pendidikan popular dan advokasi kebijakan. Buku utamanya yang terbit lebih

dari sepuluh tahun yang lalu, dan juga telah menjadi bahan rujukan bagi

banyak kalangan di dunia akademik, adalah Petani dan Penguasa, Dinamika

Perjalanan Politik Agraria Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja

sama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 1999), Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Yogyakarta: Insist Press,

2005). Buku terakhirnya adalah Land Reform Dari Masa ke Masa(Yogyakarta:

Tanah Air Beta dan KPA, 2012). Edisi kedua buku ini diterbitkan oleh Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional (2013). Penulis dapat dihubungi via e-mail:

[email protected].

rachman 2013 ralat politik hukum agraria oleh mahkamah konstitusi republik indonesia

Documents