ii

JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

YANG BELUM DIDAFTARKAN

Oleh:

SHERLY YOLANDA

D1A.212.406

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

YANG BELUM DIDAFTARKAN

Oleh:

SHERLY YOLANDA

D1A.212.406

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

YANG BELUM DIDAFTARKAN

SHERLY YOLANDA

NIM. D1A 212 406

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendaftaran peralihan hak atas tanah

yang belum didaftarkan di Indonesia dan untuk mengetahui kendala apa saja yang

terjadi dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Indonesia. Jenis

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Proses peralihan hak atas

tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bisa dilakukan

prosesnya dengan cara peralihan hak atas tanah sekaligus dengan pendaftaran

tanahnya baik dengan secara sistematik maupun sporadic. Peralihan hak atas tanah

yang belum didaftarkan, tidak menemui kendala, hanya saja berimbas pada nilai dari

harga jual tanah tersebut, karena tidak memiliki surat-surat tanah berupa sertipikat.

Kata Kunci : pendaftaran, peralihan hak, sistematik, sporadik.

JURIDICAL REVIEW OF TRANSITIONAL LAND RIGHTS NOT YET

REGISTERED

Abstract

This study aims to determine the registration process for the transfer of land rights

that has not been carried out in Indonesia and to find out what has been done in the

process of registering the transfer of land rights in Indonesia. This type of research

uses normative legal research. The process of transferring land rights based on

Government Regulation No. 24 of 1997 can be done both publicly and sporadically.

The transfer of land rights that have not been registered, is not related, only affects

the value of the land price, because it does not have land certificates as certificates.

Keywords: Registration, Rights Transfer, Systematic, Sporadic.

i

I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Nomor 10 tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual beli tanah

harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PejabatPembuat

Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah yang disertai dengan

pembuatan akta untuk bukti bahwa telah melakukan perbuatan hukum mengenai hak

atas tanah kepemilikan. Adanya hal tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat

dijadikan dasar sebagai pendaftaran perubahan data atau untuk pendaftaran tanah

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum1.

Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni: pendaftaran untuk

pertama kali atau biasanya disebut dengan pendaftaran originair, artinya pendaftaran

tanah ini dilakukan terhadap satu bidang tanah yang sama sekali belum pernah

1 Khoirul Anwar, https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/ diakses pada hari senin 2

oktober pukul 13.13 wita

ii

didaftarkan2. Dan Pendaftaran kedua adalah pendaftaran tanah yang dilakukan

apabila terjadi perubahan data, baik fisik maupun yuridis3.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka mendaftarkan hak atas tanah

merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna menjamin

kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan

dengan tanah tersebut.

Di Indonesia sistem pendaftaran tanah masih menimbulkan polemik. Secara

nasional pensertipikatan hak atas tanah belum mencapai hasil yang diharapkan.

Sedangkan besar bidang-bidang tanah yang belum terdaftar tersebut, terdiri dari

tanah-tanah yang berdasarkan hukum adat. Banyak ditemukan di lapangan alas hak

milik tanah-tanah masyarakat masih menggunakan alat bukti seadanya artinya dengan

alat bukti penguasaan secara itikad baik secara terus menerus dianggap telah cukup,

tidak perlu lagi alat bukti lainnya. Mereka belum merasakan pentingnya sebuah

sertipikat dalam lalu lintas hukum, karena mereka pada umumnya beranggapan belum

menjadikan sertipikat sebagai prioritas, keadaan yang dialami sebelumnya dirasakan

cukup memberikan jaminan bagi mereka4.

Dari uraian diatas, maka penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses pendaftaran

2 Eli Wuriana Dewi, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perizinannya, Buku

Pintar, Yogyakarta, hlm. 52. 3 Ibid, hlm. 54. 4 Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Alumni Bandung, 1983, hlm. 73.

iii

peralihan hak atas tanah yang belum didaftarkan? (2). Apakah kendala dalam proses

pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: (a) Untuk

mengetahui proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang belum didaftarkan di

Indonesia dan Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses

pendaftaran peralihan hak atas tanah di Indonesia (b) Manfaat yang diharapkan yaitu

untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu kejadian yang di angkat oleh

penyusun, sehingga dapat membuka peluang untuk lebih menerapkan pengetahuan

tersebut. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan

yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

Penalitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah

atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam

penelitian hukum ini, penyusun memperoleh bahan hukum mengenai Tinjauan

Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan.

iv

II. PEMBAHASAN

Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan penyempurnaan dari ruang

lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(“UUPA”) yang meliputi: pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,

pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak

sebagai alat bukti pembuktian yang kuat5.

Kegiatan pendaftaran Tanah lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu meliputi:1. Kegiatan Pendaftaran

Tanah untuk Pertama Kali (Opzet atau Initial Registration); 2. Kegiatan

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding atau Maintenance)

Gambaran Umum Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan salah satu dari kegiatan lembaga

Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Indonesia dalam rangka terciptanya

administrasi pendaftaran tanah yang merupakan perintah dan pelaksanaan dari

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: a. Untuk

5 Sofie Widyana P, https://www.hukumproperti.com/pertanahan/kegiatan-pendaftaran-tanah/

diakses pada hari senin 2 Oktober pukul 14.15

v

menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah; b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini

meliputi: 1) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 2) Pendaftaran hak-

hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 3) Pemberian surat-surat tanda

bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; c. Pendaftaran

tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat,

keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan,

menurut pertimbangan Menteri Agraria; d. Dalam peraturan Pemerintah diatur

biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1)

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebankan dari

pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam hukum pertanahan dikenal dua sistem pendaftaran tanah, yaitu:

a. Registration of Titles. Registration of titles merupakan sistem pendaftaran

hak. Dalam registration of titles, setiap pencatatan hak harus dibuktikan

dengan suatu akta, tetapi dalam penyelenggaraan pendaftaran bukan aktanya

yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan; b. Registration of Deeds

Regristration of deeds adalah sistem pendaftaran akta.Dalam sistem ini, akta

merupakan data yuridis dan karenanya akta itulah yang didaftar Pejabat

Pendaftaran Tanah (PPT). Pejabat Pendaftar Tanah bersifat pasif dan tidak

melakukan pengujian atas kebenaran data yang disebut dalam akta yang

didaftar.

vi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem

pendaftaran hak. Dalam sistem pendaftaran hak, orang yang tercatat dalam

buku tanah merupakan pemegang hak atas tanah tersebut sampai dapat

dibuktikan sebaliknya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tugas

pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,

kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah atau

perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Pada

saat melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini

dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan6.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah sebagi berikut:

a. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegang hak

diberikan sertipikat.

6 Eli Wuriana Dewi, loc. Cit . hlm. 77-78

vii

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk

melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fisik dan yuridis dari

sebidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar terbuka untuk

umum.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 37 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, permasalahan dalam

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Makna dari bunyi pasal tersebut adalah memberikan keharusan dimana

peralihan hak atas tanah baik yang sudah didaftarkan berbentuk sertipikat atau

belum didaftarkan (belum bersertipikat) harus menggunakan akta otentik yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), orang yang melakukan jual

beli tanpa dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak

dapat memperoleh sertipikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum. Maka

dari itu perolehan akta otentik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

adalah syarat utama untuk selanjutnya melakukan pendaftaran hak atas tanah

ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).hal ini untuk mengurangi risiko

viii

tuntutan dikemudian hari, sehingga kedua pihak penjual dan pembeli

memberikan rasa kepastian hukum.

Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah adat yang belum

didaftarkan ke kantor badan pertanahan negara. Contohnya tanah girik atau

tanah petok-C yang pernah kita dengar di daerah tertentu.

Berikut ini adalah Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang

diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan dua cara

yaitu: a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik; b. Pendaftaran Tanah Secara

Sporadik.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL), pada Pasal

18 yang menjadi obyek PTSL merupakan Tanah bekas Milik Adat maka

kepemilikannya dibuktikan dengan asli Girik, Pipil, Petuk, Verponding

Indonesia, yang merupakan dokumen asli yang diterbitkan sebelum tanggal

24 September 1960, dan bukan hasil fotocopy dan/atau salinan. Jika pada

Girik, Petuk, Verponding Indonesia, bukan atas nama PTSL maka harus

dilengkapi dengan riwayat perolehan tanahnya berupa: a. Bukti perolehan

tanah di bawah tangan, apabila perbuatan hukumnya dilakukan tahun 1997; b.

Akta Peralihan Hak yang dibuktikan dengan Akta PPAT, apabila perbuatan

hukumnya dilakukan setelah Tahun 1997; c. Akta

ix

Pembagian/Fatwa/Keterangan Waris; d. Akta Lelang apabila diperoleh

melalui lelang.

Didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

percepatan pendaftaran tanah sistematik, Pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan

(4) yang bermakna pendaftaran yang berupa hak milik dan yang berasal dari

tanah milik adat tidak lagi membutuhkan surat pernyataan/keterangan dari

lurah atau kepala desa yang berwenang. Hanya menggunakan surat pernyatan

tertulis tentang peguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik, dan

disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat

yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan sebagai pemilik dan yang

menguasai bidang tanah tersebut.

Dalam pendaftaran tanah secara sporadik harus melalui tahapan yaitu

dikantor kelurahan/desa dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dikantor

lurah pemohon harus membuat 3 surat yang menjadi syarat pendaftaran tanah

di kantor Badan Pertanahan. Adapun ketiga surat tersebut adalah, surat

pernyataan tidak adanya sengketa, surat pernyataan riwayat tanah, dan surat

keterangan Sporadik. Jika ketiga surat tersebut telah didapatkan oleh

pemohon, maka ketiga surat tersebut dilampirkan untuk mendaftar ke Kantor

Badan Pertanahan.

Dalam proses peralihan hak atas tanah yang belum didaftarkan, bisa

dilakukan oleh para pihak dengan cara dibawah tangan, namun demikian

x

proses peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 bisa dilakukan prosesnya dengan cara peralihan hak atas tanah

sekaligus dengan pendaftaran tanahnya baik dengan secara sistematik maupun

sporadic.

Kendala Dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa faktor–faktor

yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah disebabkan

oleh beberapa faktor, yaitu: 1.Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap

pentingnya memperoleh sertipikat hak milik atas tanah; 2. Adanya kesalahan

informasi yang diberikan oleh pihak pemohon; 3. Adanya

sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah

(ajudikasi) berlangsung; 4. Pemohon menggunakan jasa orang lain; 5. Jangka

waktu pembuatan sertipikat tergolong memakan waktu yang lama; 6. Faktor

Masalah Biaya Pendaftaran Tanah yang relatif mahal; 7. Masih banyak

masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara mendaftarkan hak

kepemilikannya atas tanah agar dapat mendapatkan sertipikat; 8. Fasilitas

yang belum memadai; 9. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual

beli atau peralihan hak atas tanah secara dibawah tangan; 10. Pemohon

pendaftaran tanah tidak mempunyai atau melengkapi surat pemberitahuan

pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB), oleh karena si

pemohon beranggapan NJOP tanah yang dimohonkan dirasakan terlalu mahal;

xi

11. Adanya gangguan teknis dalam program komputer (sering error atau

mengalami kemacetan) yang disebabkan oleh suplay arus listrik tidak

mencukupi (voltage turun atau naik turun) dan jaringan internet sehingga

menghambat waktu penyelesaian; 12. Permasalah peta pendaftaran yang tidak

dimanfaatkan secara baik oleh petugas Badan Pertanahan Nasional di masa

lampau merupakan salah satu faktor timbulnya sertipikat ganda dimasa

sekarang. Kecenderungan timbulnya sertipikat ganda disebabkan system

pemetaan dan komputerisasi pada zaman orde lama yang kurang modern yang

mengakibatkan adanya sertipikat ganda serta ketidak jujuran aparat

desa/kelurahan juga merupakan faktor timbulnya sertipikat ganda.

Sedangkan terhadap peralihan hak atas tanah yang belum di daftarkan, tidak

menemui kendala, hanya saja berimbas pada nilai dari harga jual tanah tersebut,

karena tidak memiliki surat-surat tanah berupa sertipikat.

Dengan adanya faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah

seperti yang dijabarkan diatas, maka pendaftaran tanah secara sistematik lebih

diutamakan, karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-

bidang tanah yang akan didaftarakan dan masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan

prosedur yang pendaftaran tanah yang berbelit-belit7.

7 Cipta Anantara, Penerapan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum UNRAM, Penelitian Hukum, Tahun 2014, hlm. 87-88

xii

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun tulis dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut: (1) Proses Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang belum

didaftarkan, dapat melalui pendaftaran tanah secara Sistematik dan secara

Sporadik,dimana dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali tersebut harus

memiliki alas hak yang jelas antara pemohon terhadap objek tanah yang akan

didaftarkan. Untuk pendaftaran tanah secara sistematik pemohon harus ke kantor

kelurahan setempat untuk proses mendapatkan surat keterangan tidak ada sengketa,

surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan penguasaan tanah (sporadik),

Setelah kelengkapan tiga surat tersebut selesai, maka proses selanjutnya pemohon

bisa mengajukan permohonan proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan

Nasional. Namun menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah

Sistematis tidak lagi memerlukan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa.

(2) Kendala dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena:

adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah

(ajudikasi) berlangsung, biaya pendaftaran tanah yang relatif mahal, masih banyak

masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara mendaftarkan hak kepemilikan atas

tanahnya, dan masih banyak masyarakat melakukan jual beli atau peralihan hak atas

tanah secara dibawah tangan yakni hanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah.

xiii

Saran

Penyusun menyarankan: (1) Instansi-instansi yang terkait perlu melakukan

sosialisasi hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah baik melalui media

elektronik maupun media cetak untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah.

Sehingga masyarakat memahami tentang pentingnya peralihan hak atas tanah yang

dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan masyarakat tidak lagi melakukan

perjanjian jual beli tanah dibawah tangan dan menganggap bukti pembayaran pajak,

kwitansi jual beli sebagai alat bukti kepemilikan yang memberikan jaminan kepastian

hukum. (2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan

mengenai pertanahan, maka pemerintah sebaiknya melakukan audit sumber daya

manusia dan melakukan perekrutan kembali Sumber Daya Manusia yang professional

sesuai dengan pos-pos fungsi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria,Alumni Bandung, 1983

Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Wuriana Eli Dewi, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah & Segala Perizinannya, Buku Pintar,

Yogyakarta, 2014

Harsono Boedi, Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan pelaksanaannya”, jilid 1, Penerbit Djambatan, 2003

.

Internet dan Lainnya

https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/ diakses pada hari senin 2 oktober pukul 13.13

wita.

https://www.hukumproperti.com/pertanahan/kegiatan-pendaftaran-tanah/ diakses pada hari

senin 2 Oktober pukul 14.15