pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan mendagri no 7 tahun 2008
TRANSCRIPT
OLEH :
H. SAMSUL B. HARAHAP, S.IP, M.Si
( Inspektur Pembantu Wilayah III)
Cikarang, April 2012
1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
2
Personil InspektoratPejabat Eselon II.b : 1 OrangPejabat Eselon III.a : 5 OrangPejabat Eselon IV.a : 15 OrangAuditor : 12 OrangPelaksana : 30 Orang
Dalam proses pembentukan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
3
Dasar HukumUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
DaerahPP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah
Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat kabupaten Bekasi.
4
DEFINISI PENGAWASANPengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 7 tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota
5
BENTUK – BENTUK PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA
1. Kegiatan pemeriksaan 2. Kegiatan Monitoring, dan3. Kegiatan Evaluasi
Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/walikota
6
Rekomendasi & Sanksi Hasil Pemeriksaan kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi
Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perturan perundang-undangan
7
RUANG LINGKUP PENGAWASAN1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan2. Urusan pemerintahan Desa
Pengawasan dilakukan terhadap :1. Kebijakan Desa2. Kelembagaan desa3. Keuangan Desa4. Kekayaan Desa
8
DASAR HUKUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sesuai PP 58 tahun 2005 Pembinaan,
Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bawasda/Inspektorat Kabupaten / Kota
Sesuai Kep Bupati No. 35 Tahun 2004 Bawasda membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi
9
TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Untuk mengetahui apakah pelaksanan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektif
Untuk menilai kehandalan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan
10
11
CLEAN GOVERNMENT danGOOD GOVERNANCE
TRANSPARANSI
TRANSPARANSI
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
PARTISIPASI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS
TUNTU
TAN
MASYARAKAT
???
PENGELOLAAN KEUANGAN DESADasar Hukum :UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan DaerahPP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan DaerahPermendagri 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
12
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESATRANSPARANAKUNTABELPARTISIPATIFTERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s.d. 31 Desember
13
ISTILAH / PENGERTIAN1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dak kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa
3. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa
14
15
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Bendahara Desa
Bendahara Desa
Kepala Desa
Sekdes (sebagai koordinator) &
Perangakat Desa lainnya
KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESAMenetapkan kebijakan tentang
pelaksanaan APBDesaMenetapkan kebijakan tentang
pengelolaan Barang DesaMenetapkan Bendahara DesaMenetapkan petugas pemungutan
penerimaan desaMenetapkan petugas pengelola barang
milik desa
16
TUGAS SEKRETARIS DESA SELAKU KOORDINATOR PTPKDMenyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan APBDesa Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan barang DesaMenyusun Raperdes APBDesa, perubahan
APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa
17
BENDAHARA DESA (ditetapkan dengan Kep. Kepala Desa)
TUGAS :Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjwabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
18
STRUKTUR APBDesaPendapatanBelanjaPembiayaan
19
Pendapatan Desa Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
Meliputi :Pendapatan Asli DesaBagi hasil pajak kabupatenBagian dari retribusi kabupatenAlokasi dana desaBantuan keuangan dari pemprov,pemkab
dan desa lainHibahSumbangan pihak ketiga
20
Belanja Desa Semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desa
Terdiri dari :Belanja langsungBelanja tidak langsung
21
Pembiayaan Desa Semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun berikutnya oleh desa
Terdiri dariPenerimaan pembiayaanPengeluaran Pembiayaan
22
23
STRUKTUR APBDesaSTRUKTUR APBDesa
• PENDAPATANPENDAPATAN Rp. … … …Rp. … … …
• BELANJABELANJA– Belanja Tidak Belanja Tidak
LangsungLangsung– Belanja LangsungBelanja Langsung
Rp. … … …Rp. … … …
Rp. … … …Rp. … … …
Rp. … … …Rp. … … …
(-)(-)
Surplus/(Defisit)Surplus/(Defisit) Rp. … … …Rp. … … …
• PEMBIAYAANPEMBIAYAAN– PenerimaanPenerimaan– PengeluaranPengeluaran
Rp. … … … Rp. … … … Rp… … … (-)Rp… … … (-)
Pembiayaan NetoPembiayaan Neto Rp. … … … (-)Rp. … … … (-)
SILPA Tahun BerjalanSILPA Tahun Berjalan Rp. … … …Rp. … … …
24
PENYUSUNANRAPERDA APBDesa
PEMBAHASAN RAPERDA RAPBDesa
EVALUASI RAPERDAAPBDesa
PENETAPAN RAPERADAAPBDesa
Sekdes
Kepala Desa bersama BPD
Bupati (bagian Pemdes)
Kepala Desa & BPD
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa :Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Pengeluaran
25
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Dokumen penatausahaan penerimaan
menggunakan :- Buku kas umum- Buku kas pembantu perincian objek penerimaan- Buku kas harian pembantu
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
26
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus
disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
Dokumen Pentausahaan penggeluaran :- Buku kas umum- Buku kas pembantu perincian objek Pengeluaran- Buku kas harian pembantu
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Memungut dan meyetorkan Pajak PPN / PPh
27
28
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesaAPBDesa
PENYUSUNAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANAPBDesa& RANCANGAN
KEP. KEPALA DESA TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
PEMBAHASAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa
PENETAPAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa
PENYERAHAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa KEPADA BUPATI
Sekdes
Kepala Desa & BPD
Kepala Desa & BPD
Paling lambat 1
bulan setelah
TA. berakhir
Paling lambat 7
hari setelah
penetapan
29
TERIMA TERIMA KASIHKASIH