INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Kepahiang dilakukan sesuai dengan dan
berpedoman kepada surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA
tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyususnan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada
dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada
pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan
laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan
kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40 %), terutama yang termasuk
jalur pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah ± 66.500 Ha yang saat ini
terdiri dari 8 Kecamatan; Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6% dari total
luas Kabupaten Kepahiang), Kecamatan Ujan Mas seluas 9,308 Ha (13,99% ),
Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Kepahiang seluas
7.192 Ha (10,81%), Kec. Muara Kemumu seluas 9.308 Ha (14,30%), Kecamatan
Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%), Kecamatan Kabawetan seluas 6.331 Ha
(,52%) dan Kecamatan Merigi seluas 2.418 Ha (3,6%); dan 105 Desa serta 12
Kelurahan dengan batas wilayah administratif Kabupaten sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi
dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang
Propinsi Sumatra Selatan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu
Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH
Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55’19” sampai
dengan 103°01’29” Bujur Timur (BT) dan 02°43’07” 03°46’48” Lintang Selatan (LS)
yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara
500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), memiliki relief
tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan
curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan,
berbukit seluas 19.030 Ha (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065
Ha (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 Ha (31,10%).
Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga
beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan 24,7°C
dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2014.
Sumber daya air di Kabupaten Kepahiang terdiri dari sumber daya air permukaan
berupa air sungai serta sumber air tanah berupa sumber air tanah dangkal dan air
tanah dalam. Sumber air tanah permukaan diantaranya adalah Sungai Musi yang
secara umum sumber air tanah permukaan merupakan sumber potensial sebagai
sumber air baku, air bersih, irigasi pertanian dan pembangkit energi. Sedangkan
sumber daya air tanah sangat potensial bagi keperluan pertanian, industri dan
pemukiman tersebar diseluruh Kabupaten Kepahiang.
Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu dengan luas wilayah ± 66.500 Ha yang saat ini terdiri dari 8 Kecamatan;
Kec. Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6% dari total luas Kabupaten Kepahiang), Kec.
Ujan Mas seluas 9,308 Ha (13,99% ), Kec. Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%),
Kec. Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%), Kec. Muara Kemumu seluas 9.308 Ha
(14,30%), Kec. Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%), Kec. Kabawetan seluas
6.331 Ha (,52%) dan Kec. Merigi seluas 2.418 Ha (3,6%); dan 105 Desa serta 12
Kelurahan dengan batas wilayah administratif Kabupaten sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi
dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang
Propinsi Sumatra Selatan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu
Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 berjumlah 151.019 jiwa
dengan penduduk laki-laki sebanyak 78.006 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 73.013 jiwa. Masyarakat Kabupaten Kepahiang mayoritas bekerja dibidang
pertanian dan perkebunan yang mayoritas merupakan petani tradisional
(Subsistem). Sementara lebih dari 99,13 persen penduduk di Kabupaten Kepahiang
beragama Islam, Katholik 0,17 %, Kristen lainnya 0,24 %, Hindu hampir 0,23 %,
Budha hanya sekitar 0,22% dan Konghocu 0.01 %.
E. KONDISI EKONOMI
a. Potensi dan Unggulan Daerah
Potensi sektor unggulan di Kabupaten Kepahiang:
1. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Palawija
2. Perkebunan
3. Perternakan
4. Pariwisata
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Kepahiang dalam 5 (lima)
tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode
RPJMD Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam
tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun
2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan
berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.
1. VISI
Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 -
2021 adalah:”TERWUJUDNYA KABUPATEN KEPAHIANG YANG MAJU, MANDIRI
DAN SEJAHTERA”
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
A. Maju
Kabupaten Kepahiang yang maju adalah Kondisi terwujudnya akselerasi
pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan.
B. Mandiri
Kabupaten Kepahiang yang Mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten
Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang
berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
C. Masyarakat Sejahtera
Kepahiang Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi
dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta
hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Kepahiang yang dinamis, saling
menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia
prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik,
transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.
2. Misi:
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah
dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021, sebagai
berikut:
1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat,
cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan pelayanan kesehatan dan
pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah
sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi
birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang
profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan
kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta
infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan
upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing,
berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan
melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang
menyerap tenaga kerja lokal, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi
perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi Pajak Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggali
semaksimal mungkin potensi-potensi pajak daerah dengan tetap
mempertimbangan kepentingan daerah serta tidak memberatkan masyarakat
umum sebagai wajib pajak.
BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
A. URUSAN KONGKUREN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan
pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan
Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah. Urusan Kongkuren sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan
urusan Pemerintahan pilihan, terdapat 30 urusan yang di konkurenkan kepada
pemerintahan kabupaten yang terdiri dari 24 urusan Wajib dan 6 urusan Pilihan.
Alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018 untuk
penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan adalah sebesar Rp.714.759.230.552,76
dan terealisasi sebesar Rp.673.638.015.987,60.
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan yang berkaitan
dengan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3) Program Pendidikan Non Formal
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pendidikan,
sebagai berikut :
1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 36,95%, yang merupakan
perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak
sebanyak 3.766 orang dengan Jumlah anak usia 0 – 4 tahun sebanyak 10.190
orang.
2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar
8,80% yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-19
tahun yang dapat baca tulis sebanyak 13.720 orang dengan jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas sebanyak 140.828 orang.
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 92,60% yang merupakan
perbandingan antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A
sebanyak 14.149 orang dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
sebanyak 15.279 orang.
4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 83,79% yang
merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang
SMP/MTs/Paket B sebanyak 6.677 orang dengan Jumlah penduduk kelompok
usia 13-15 tahun sebanyak 7.968 orang.
5) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,21% yang merupakan
perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI
sebanyak 31 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang
SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14.149 orang.
6) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,26% yang merupakan
perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs
sebanyak 43 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang
SMP/MTs 6.677 orang.
7) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100% yang merupakan perbandingan
antara Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 2.576 orang dengan
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran
sebelumnya sebanyak 2.576 orang.
8) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 99,86% yang merupakan perbandingan
antara Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.217 orang dengan
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran
sebelumnya sebanyak 2.220 orang.
9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 91,84% yang
merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang
SMP/MTs sebanyak 2.366 orang dengan Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI
tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.576 orang.
10) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93% yang merupakan
perbandingan antara Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.124
orang dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 2.263
orang.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2018 untuk melaksanakan Urusan pendidikan yang
dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Alokasi Anggaran sejumlah Rp.
154.981.529.529.00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 131.759.080.78544
(85,02%).
2. URUSAN KESEHATAN
a. Program Kegiatan
Urusan Kesehatan di Kabupaten Kepahiang dilaksankan oleh 2 OPD yaitu Dinas
Kesehatan dan RSUD dengan Program dan Kegiatan urusan sebagai berikut:
Dinas Kesehatan Kabuapten Kepahiang:
1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
11) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
12) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
14) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
15) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kesehatan
Jiwa dan Napza
16) Program Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
17) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
18) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
19) Program Kesehatan Matra
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kesehatan,
sebagai berikut :
1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100% yang
merupakan perbandingan antara jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat
penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
sebanyak 414 dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 414.
2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan sebesar 99,01% yang merupakan perbandingan
jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.211 dengan jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
sebanyak 2.233.
3) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 90,6%
yang merupakan perbandingan antara jumlah Desa / Kelurahan UCI
sebanyak 106 desa/kelurahan dengan jumlah Seluruh Desa/Kelurahan
sebanyak 117 desa/kelurahan.
4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%, yang
merupakan perbandingan antara Jumlah balita gizi buruk mendapat
perawatan disarana Pelayanan Kesehatan Dasar di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu sebanyak 8 balita gizi buruk dengan Jumlah seluruh
balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu
yang sama sebanyak 8 balita gizi buruk.
5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar
100% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita baru TBC BTA
(+) yang Ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 tahun
sebanyak 297 dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam
Kurun waktu yang sama sebanyak 297.
6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100
% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang
ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 tahun sebanyak 85
dengan Jumlah penderita DBD yang ditemuk 85.
7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 123%
yang merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat
miskin di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 74.711 dengan Jumlah
seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang sebanyak 60.718.
8) Cakupan kunjungan bayi sebesar 99,8% yang merupakan perbandingan
antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.223
dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama sebanyak 2.228.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk urusan kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Alokasi
Anggaran sejumlah Rp.109.257.860.306,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah
Rp.102. 341.153.315,00 (93,67 %), dengan rincian sebagai berikut :
Urusan dan Organisasi/SKPD
Anggaran Realisasi %
Kesehatan 109.257.860.306,00 102.341.153.315,00 93,67
Dinas Kesehatan 61.742.708.535,00 57.196.738.576,94
92,64
Rumah Sakit Umum Daerah
47.515.151.771,00 45.144.414.738,71 95,01
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang adalah
sebagai berikut:
1) Program pembangunan jalan dan jembatan
2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
9) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum,
sebagai berikut :
1) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 79,22%, dengan panjang
jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 331,3 km dari panjang seluruh
jalan kabupaten sepanjang 418.17 km.
2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 71,44%, dengan luas
irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.690 Ha dari luas irigasi
kabupaten seluas 3.765 Ha.
3) Rumah Tangga Per Sanitasi sebesar 76,32%, dengan jumlah rumah tangga
ber sanitasi 37.958 RT dari jumlah total rumah tangga 49.732 RT.
4) Kawasan Kumuh sebesar 0,36%, dengan Luas Kawasan Kumuh 244 Ha dari
Luas Wilayah 66.500 Ha.
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Alokasi Anggaran sejumlah Rp.
85.282.555.625,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 78.105.111.342,49
(91,58%) sedangkan Urusan Penataan Ruang yang dilakasankan oleh BAPPEDA
sejumlah Rp.740.480.000,- realisasi 725,585.000,- (97,99).
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA
adalah sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman, sebagai berikut:
1) Rumah tangga pengunana air bersih mencapai 63% dengan perbandingan
jumlah rumah tangga pengguna air bersih 31.392 dan jumlah seluruh rumah
tangga 49.735 RT
2) Luas pemukiman kumuh 0,26 % dari perbandingan luas lingkungan kumuh
171,56 Ha dan luas wilayah 66.500 Ha
3) Rumah layak huni 96,29 % dari perbandingan jumlah rumah layak huni
47.893 dan jumlah seluruh rumah di pemda yang bersangkutan 49.735.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum anggaran dan realisasi urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Alokasi Anggaran sejumlah Rp.14.015.774.800,00 dengan Realisasi Anggaran
sejumlah Rp.12.668.489.462,00 (90,38%). Sedangkan urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan BAPPEDA Alokasi Anggaran sejumlah
Rp. 310.173.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 307.294.686,00
(99,07 %).
5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
a. Program dan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
yang dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:
Satpol PP :
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kantor Kesbang Pol :
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3) Program Pendidikan Politik Masyarakat
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan ketentraman dan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:
1) Kegiatan pembinaan politik di daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018
sebanyak 9 kegiatan
2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP di daerah Kabupaten
Kepahiang tahun 2018 sebanyak 5 kegiatan.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dengan anggaran dan realisasi sebagai
berikut:
Urusan dan OPD Anggaran Realisasi %
Urusan Wajib 1.423.756.657,00 1.134.711.758,00 79,70
Kesbangpol 1.423.756.657,00 1.134.711.758,00 79,70
Urusan Wajib 6.659.638.516,00 5.800.738.497,00 87,10
Satpol PP 6.659.638.516,00 5.800.738.497,00 87,10
6. URUSAN SOSIAL
a. Program dan kegiatan terkait urusan Sosial pada dinas Sosial dan PMD yang
dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:
Dinas Sosial dan PMD :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Prorm Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
5) Program pengembangan wawasan kebangsaan
6) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TGG
BPBD :
1) Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong
2) Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
3) Proram Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelaksanaan pembangunan Urusan Sosial terlihat dari pencapaian indikator-
indikator SPM, sebagai berikut :
1) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang
menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti
rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah terdapat 2 buah
2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 3,35% dari 183 orang
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia dalam tahun 2018, dengan
perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak
potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 5.450 orang.
3) PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebesar 100%, dengan jumlah PMKS
yang diberikan bantuan sebanyak 5.450 dari 5.450 jumlah PMKS yang
seharusnya menerima bantuan.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan PMD dengan anggaran dan
realisasi sebagai berikut:
No Urusan dan OPD Anggaran Reaalisasi %
1 Urusan Sosial 4.333.443.186,00 4.003.007.371,75 92,37
Dinas Sosial dan
PMD
4.333.443.186,00 4.003.007.371,75 92,37
2 Urusan Sosial 7.844.283.352,00 7.207.033.270,00 91,88
BPBD 7.844.283.352,00 7.207.033.270,00 91, 88
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
1. URUSAN KETENAGAKERJAAN
a. Program dan kegiatan
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Ketenagakerjaan, sebagai berikut :
1) Tingkat pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar
19,99 % dimana jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif 14.812 jiwa
dari jumlah pekerja/buruh sebanyak 74.103 jiwa
2) Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 96,19 % dengan jumlah pencari kerja
yang ditempatkan sebanyak 278 dari jumlah pencari kerja yang mendaftar
sebanyak 289
c. Alokasi dan realisasi anggaran
Dalam Tahun 2018 Urusan Tenagakerja mendapat Alokasi Anggaran sejumlah
Rp.76.430.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 75.230.000,00 atau
(98,43 %).
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Program dan Kegiatan
1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Keterampilan Anggota Gabungan Organisasi Wanita
Kabupaten Kepahiang
4) Program Peningkatan Keterampilan Anggota Dharma Wanita di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :
1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5,93% dengan pekerja
perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 1.736 jiwa dengan
perbandingan jumlah pekerja perempuan sebanyak 29.274 jiwa
2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 94,26%. Dengan
jumlah anak perempuan usia 15 tahun yang melek huruf sebanyak 10.271
jiwa dengan perbandingan jumlah anak perempuan usia 15 tahun sebanyak
10.897 jiwa.
3) Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 63,42% dengan jumlah
partisipasi angkatan kerja perempuan 30.442 jiwa dengan perbandingan
jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 48.000 jiwa.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam Tahun 2018 Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
mendapat Anggaran sejumlah Rp.317.654.000,00 dengan Realisasi Anggaran
sejumlah Rp.317.654.000,00 (95,87 %).
3. URUSAN PANGAN
a. Program Kegiatan
1) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
2) Program Kemandirian Pangan
3) Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pangan,
sebagai berikut :
1) Regulasi/kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 diatur
dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 73 Tahun 2017
2) Ketersediaan pangan utama berupa padi, kedelai, jagung sebesar 25,79 kg
dengan Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar 3.895,30
kg/tahun dari jumlah penduduk sebesar 151.019 jiwa.
c. Alokasi dan Realisasi anggaran
Dalam Tahun 2018 Urusan Pangan mendapat anggaran sejumlah Rp.
1.974.461.020,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.920.840.211,00 atau
(97,28%).
4. URUSAN PERTANAHAN
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan
Perencanaan Pengadan Tanah
2) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan Sertifikasi Tanah
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelaksanaan pembangunan Urusan Pertanahan terlihat dari pencapaian indikator-
indikator SPM, sebagai berikut :
1) Luas lahan bersertifikat milik Pemda seluas 700.326 M² sedangkan luas lahan
yang seharusnya bersertifikat 1.100.861 M² atau sebanyak 63,61%
2) Jumlah penyelesaian kasus tanah negara Jumlah kasus yang diselesaikan tidak
ada sedangkan kasus yang terdaftar negara tidak ada
3) Jumlah penyelesaian ijin lokasi sebesar 100% , jumlah ijin lokasi yang
diselesaikan sebanyak 1 ijin sedangkan permohonan ijin lokasi 1
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam Tahun 2018 alokasi dan realisasi anggaran urusan pertanahan yang
dilaksanakan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabuapten
Kepahiang dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 1.144.675.800,00 dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 943.395.112,00 atau (82,42)
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
a. Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu:
1) Penanganan sampah 46,66%, dengan volume sampah yang ditangani
sebanyak 56 m3 dari volume produksi sampah sebanyak 120 m3.
2) Kondisi pasar tradisional Kabupaten Kepahiang 42,85% dimana pasar
tradisonal tergolong baik 3 lokasi dari 7 lokasi pasar tradisional di wilayah
Kabupaten Kepahiang
3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,33 m3 per
1000 penduduk dimana jumlah daya tampung TPS sebesar 50 m3 untuk
jumlah penduduk 151.019 jiwa.
4) Penegakan hukum lingkungan 100 %, dengan jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan Pemda sejumlah 2 kasus dari jumlah kasus lingkungan yang ada
sejumlah 2 kasus.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada Tahun 2018 unrusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sejumlah
Rp.8.049.071.781,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp7.662.624.280,63
atau (95,20).
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
a. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatanatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatana
Sipil Kabupaten Kepahiang program Penataan Administrasi Kependudukan
1) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Kependudukan dan Capil, sebagai berikut :
1) Kepemilikan KTP sebesar 87,47%, dengan jumlah Penduduk yang memiliki
KTP sebanyak 89.842 dari jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau
Pernah/sudah menikah) sebanyak 110.711orang.
2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 273,48
dengan jumlah penduduk memiliki akta kelahiran sebanyak 41.301 dari
jumah penduduk sebanyak 151.019 jiwa
3) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Penerapan KTP
Nasional yang berbasis NIK.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kepahiang dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 4.223.826.205,00 dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp3.604.400.885,00 atau (95,33)
7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender Dalam
Pembangunan
3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
4) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TGG
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM,
sebagai berikut:
1) PKK aktip sebesar 100% dari jumlah PKK di Kabupaten Kepahiang sebanyak
2.250
2) Posyandu di Kabupaten Kepahiang aktip 56,66% dimana posyandu aktip
berjumlah 68 sedangkan total posyandu 120.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
dilaksanakan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi
anggaran sejumlah Rp.926.701.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.
920.675.596,00,- atau (99,35 %).
8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk
dan keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
1) Program Keluarga Berencana
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
4) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
5) Program Bantuan Operasional KB
6) Program Peningkatan Kwalitas SDM PLKB
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, sebagai berikut:
1) Prevalensi peserta KB aktif sebesar 70,19%, dengan jumlah peserta program
KB aktif sebanyak 19.265 dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 27.447
peserta
2) Rasio petugas lapangan KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 8,55%
dengan jumlah petugas KB (PLKB/PKB) 10 orang yang tersebar di 117
desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan P3A dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 4.383.310.890,00,- dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 3.949.023.816,00,- atau (99,09%).
9. URUSAN PERHUBUNGAN
a. Program Kegiatan
1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Perhubungan terlihat dari indikator kinerja kunci angkutan darat sebesar 0,09%
dengan jumlah angkutan darat sebanyak 195 untuk mengangkut jumlah
penumpang angkutan darat sebanyak 210.856
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan perhubungan yang dilaksanakan Dinas
pekerjaan umum dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.530.140.000,00,- dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 514.415.000,00,- atau (97,03%).
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Komunikasi dan
Informatika dilaksanakan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Kepahiang melalui
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :
1) Website pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang yaitu
www.kepahiangkab.go.id
2) Pelaksanaan pameran/expo pada Tahun 2018 sebanyak1 kali.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Komunikasi dan Informatika yang
dilaksanakan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.1.830.661.209,00,- dengan Realisasi
Anggaran sejumlah Rp. 1.795.442.629,00,- atau (98,08%).
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
a. Program dan Kegiatan
1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Koperasi
dan UKM, sebagai berikut :
1) unit dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 96 unit.
2) Usaha Mikro dan Kecil mencapai 100%, dengan jumlah usaha mikro dan kecil
sebanyak 3.208 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 3.208 unit.
c. Alokasi dan realisasi anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
318.365.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 315.290.000,00,- atau
(99,03 %).
12. URUSAN PENANAMAN MODAL
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
4) Program Peningkatan Operasional PTSP
5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Penanaman Modal, sebagai berikut :
1) Kenaikan/penurunan realisasi PMDN sebesar 20,19%, dengan ralisasi PMDN
tahun 2018 di kurang realisasi PMDN 2017 sebesar 93.565.218.005,- dari
realisasi PMDN 2017 sebesar 74.670.077.353,-
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
1.307.054.800,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.303.514.324,00,-
atau (99,73%).
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Kepemudaan dan
Olahraga dilaksanakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah:
1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Kepemudaan dan
Olahraga, sebagai berikut:
1) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sebesar 0,03 per 1000
penduduk dengan jumlah gelanggang/balai remaja yang ada di Kabupaten
Kepahiang berjumlah 3 gelanggang dari jumlah penduduk sebesar 151.019
jiwa. Lapangan yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu GOR Tebat Monok,
SKB, Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2) Lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Kepahiang sebesar 0,86 per 1000
penduduk dengan jumlah lapangan olah raga berjumlah 131 buah dari
besarnya jumlah penduduk Kepahiang 151.019 jiwa.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yang
dilaksanakan Dinas pariwisata pemuda dan olahraga dengan alokasi anggaran
sejumlah Rp. 708.830.120,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.
708.830.120,00,- atau (100 %).
14. URUSAN KEBUDAYAAN
a. Program dan Kegiatan
1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2) Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Kebudayaan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun 2018 sebanyak 6 kali
2) Sarana penyelenggara seni budaya pada tahun 2018 sebanyak 23 buah
3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 100%
dengan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki
berjumlah 52 dari total yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang
berjumlah 52.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan dengan alokasi anggaran
sejumlah Rp. 567.780.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.
566.355.000,00,- atau (99,75 %).
15. URUSAN PERPUSTAKAAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perpustakaan
dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepahiang, adalah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan
Perpustakaan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:
1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 48,96%
merupakan perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di
perpustakaan daerah sebanyak 5.856 dengan jumlah koleksi jumlah buku
yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.966
2) Pengunjung perpustakaan sebesar 2,91% pertahun dimana jumlah
kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebesar 4.120 orang.
Sedangkan populasi yang harus dilayani 20.828 orang /jiwa.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh
Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi Daerah dengan alokasi anggaran
sejumlah Rp. 182.422.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.
179.938.000,00 atau (98,64%).
16. URUSAN KEARSIPAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Kearsipan dilaksanakan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepahiang melalui Program
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kearsipan
terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:
1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 21,43%, dari jumlah 42
OPD yang menerapkan arsip secara baku 9 OPD.
2) kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2018 tidak ada.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sejumlah
Rp.493.200.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 486.312.458,00atau
(98,60%).
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1. URUSAN PERIKANAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perikanan dilaksanakan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang adalah Program
pengembangan budidaya perikanan.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perikanan,
sebagai berikut :
1) Produksi ikan tercapai 71,06%, yaitu diperoleh dari hasil pembagian antara
jumlah Produksi ikan sebanyak 4.761 Ton dibagi dengan target daerah
sebanyak 6.700 Ton.
2) Jumlah Konsumsi ikan mencapai 37,75%, yaitu diperoleh dari hasil
pembagian antara jumlah konsumsi ikan sebanyak 19,30 Kg dibagi dengan
target daerah sebesar 51,13 Kg dikalikan 100%.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan perikanan yang dilaksanakan oleh
Dinas Ketanahanan Pangan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
1.057.119.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.027.957.355,00
atau (97,24%).
2. URUSAN PERTANIAN
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
0) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
1) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
5) Program peningkatan produksi hasil peternakan
6) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pertanian,
sebagai berikut :
1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, adalah sebagai
berikut :
produksi tanaman padi sebesar 4,61 ton/Ha dari jumlah produksi
tanaman padi 546,977 ton dari luas areal tanaman padi 11.856
hektar.
Produksi luas tanaman jagung sebesar 4,52 ton/ha, dari jumlah
produksi tanaman jagung 11.1180 ton dari luas areal tanaman jagung
2.474 hektar.
Produksi luas tanaman kedelai sebesar 1.70 ton/ha, dari jumlah
produksi tanaman kedelai 2.064 ton dari luas areal tanaman jagung
1.214 hektar.
Produksi luas tanaman kacang tanah sebesar 1,31 ton/ha, dari jumlah
produksi tanaman kacang tanah 326 ton dari luas areal tanaman
jagung 247 hektar.
Produksi luas tanaman Ubi kayu sebesar 18,52 ton/ha, dari jumlah
produksi tanaman Ubi kayu 5.872 ton dari luas areal tanaman ubi
kayu 317 hektar.
Produksi luas tanaman Ubi jalar sebesar 19 ton/ha, dari jumlah
produksi tanaman Ubi jalar 3.856 ton dari luas areal tanaman ubi
kayu 203 hektar.
2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 41,49% jumlah kontribusi
PDRB dari sektor pertanian 1.510.012.000,03,- dari jumlah total PDRB
sebesar 3.639.333.000,66,-
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 13.541.834.912,00 dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 13.278.773.285,00 atau (95,06%).
3. URUSAN PARIWISATA
a. Program dan Kegiatan
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata
2) Program pengembangan destinasi pariwisata
3) Program pengembangan Kemitraan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pariwisata
terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:
1) Kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 120.850 orang.
2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,48 % dimana kontribusi
sektor ini sebesar 17.700.000,- dari total PDRB sebesar 3.639.333.000,66,-
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
13.017.877.052,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 12.768.619.574,00
atau (98,06%).
4. URUSAN INDUSTRI
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perindustrian yang
dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
3) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Industri,
sebagai berikut:
1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017
sebesar 7,63% dengan kontribusi PDRB sektor industri Rp. 277.700.000,49
dari total PDRB Rp. 3.639.333.000,66.
2) Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018
dibandingkan Tahun 2017 sebesar 7,60% dimana jumlah industri tahun
2018 sebanyak 490, dan jumlah industri tahun 2017 sebanyak 435.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata dan Pemuda Olahraga dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
1.469.094.998,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.277.637.941,00
atau (86,96%).
5. URUSAN PERDAGANGAN
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan urusan Perdagangan
dilaksanakan Dinas Perdangangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:
1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Perdagangan,
sebagai berikut:
a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun
2018 sebesar 9,09% dimana kontribusi sektor perdagangan sebesar Rp.
331.078.000,60 total PDRB Kabupaten Kepahiang Rp. 3.639.333.000,60.
b. Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kepahiang belum ada.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
308.365.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.305.290.000,00 atau
(99,00%).
B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI
PENUNJANG LAINNYA)
1. URUSAN PERENCANAAN
a. Program dan Kegiatan
1) Program pengembangan data/informasi
2) Program Kerjasama Pembangunan
3) Program Perencanaan Tata Ruang
4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
6) Program perencanaan pembangunan daerah
7) Program perencanaan pembangunan ekonomi
8) Program perencanaan sosial dan budaya
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh
Badan perencanaan Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
5.160.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.4.914.575.884,00 atau
(95,24%).
2. KEUANGAN
a. Program dan Kegiatan
Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kepahiang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:
1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3) Program perencanaan pembangunan daerah
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh
Badan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
10.579.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 10.192.946.540,00
atau (96,35%).
3. URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
a. Program dan Kegiatan
Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kepahiang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:
1) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.
2.564.816.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 2.364.108.036,00
atau (92,17%).
4. INSPEKTORAT
a. Program dan Kegiatan
Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Program
dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:
1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh
Inspektorat dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.279.603.380,00 dengan
Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 2.241.686.222,00 atau (98,38%).
5. DPRD
a. Program dan Kegiatan
Urusan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Program
dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan DPRD yang dilaksanakan oleh Badan
Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 23.562.818.000,00
dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 22.205.314.680,00 atau (94,34%).
6. SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN KEPAHIANG
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3) Program pengembangan industri kecil dan menengah
4) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
8) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
9) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
11) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
12) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
13) Program Peningkatan Optimalisasi Kegiatan Humas dan Protokoler
14) Program pengembangan wawasan kebangsaan
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.29.335.605.700,00
dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 27.898.115.542,00 atau (95,10%).
7. Penyelenggaraan Kecamatan (8 Kecamatan)
a. Program dan Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Pemberdayaan Masyarakat
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
No Kecamatan Anggaran Realisasi %
1. Kepahiang 580.106.000,00 545.714.698,00 94,04
2. Ujan Mas 245.350.000,00 219.789.754,00 89,58
3. Kabawetan 201.990.600,00 177.695.864,00 87,97
4. Bermani Ilir 230.100.000,00 220.181.539,00 95,69
5. Muara Kemumu 175.450.000,00 170.003.906,00 96,90
6. Seberang Musi 164.530.000,00 159.975.680,00 97,23
7. Merigi 255.230.600,00 240.995.583,00 94,42
8. Tebat Karai 232.582.000,00 141.275.890,00 60,74
Jumlah 2.085.339.200,00 141.275.890,00 89,94
7. Sekretariat Korpri
a. Program dan Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Sekretariat Korpri yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Korpri dengan alokasi anggaran sejumlah 455.000.000,00
dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.450.120.000,00 atau (98,93%).
C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)
1. KESBANGPOL
a. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3) Program Pendidikan Politik Masyarakat
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Umum yang
dilaksanakan oleh Kesbangpol dengan alokasi anggaran sejumlah
544.498.830,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 455.281.316,00 atau
(93,61%).
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
1. Tataran Pengambil Kebijakan
Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan yaitu capaian atas kinerja Bupati
Kepahiang dan DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018, tataran pengambil
kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati Kepahiang dan DPRD Kabupaten
Kepahiang meliputi 13 aspek yang terdiri dari:
Hasil Capaian kinerja pada Tataran Pengambil Kebijakan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018, sebagai berikut :
I. Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah
Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah mencakup 5 fokus, yaitu :
1) Peraturan tentang ketertiban penataan ruang, dengan kondisi sebagai
berikut :
a) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait
dengan IMB, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03
Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.
b) Rasio Rumah ber-IMB sebesar 3,72% dimana jumlah rumah yang
telah memiliki IMB sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 1.853
rumah dari jumlah rumah seluruhnya sebanyak 49.732 rumah.
c) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait
dengan RTRW, yaitu PERDA No. 8 Tahun 2012.
2) Peraturan tentang kependudukan, yang meliputi:
a) Jumlah penduduk yang telah terekam dalam E-KTP 89,44% 96.406
jiwa dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP tahun 2018 sejumlah
107.785 jiwa.
b) Biaya pembuatan KTP tidak ada karena sudah menerapkan E-KTP dan
telah melaksanakan surat edaran menteri dalam negeri
No.470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 hal perubahan dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum), yang
tercermin dari rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk sebesar
0,01 personil/100 penduduk, dimana jumlah personil Satpol PP sebanyak
26 orang dengan perbandingan jumlah penduduk 151.019 jiwa.
4) Kebijakan bidang PSK dan PKL ditunjukkan dengan adanya PERDA tentang
PSK dan PKL, yaitu PERDA No. 2 Tahun 2017.
5) Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten ditunjukkan dengan adanya
PERDA tentang Kebersihan dan Ketertiban dalam Kabupaten, yaitu PERDA
No. 21 Tahun 2005.
II. Aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan
Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan
otonomi daerah
Fokus yang terkait sebagai berikut :
1) Penyampaian laporan kepada pemerintah berupa Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 Tepat Waktu disampaikan pada
tanggal 28 Maret 2019 Surat Pengantar Nomor 100/29/Bag.1/2019
2) Penyampaian laporan keuangan Tahun 2018 disampaikan tepat waktu
pada tanggal 25 Maret 2019 Berita Acara
3) Laporan Kinerja Tahun 2018 disampaikan tanggal 25 Maret 2019 surat
Pengantar Nomor 800/173/Bag.8/2019
4) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sudah diatur dalam Surat
Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 426 Tahun 2010 tanggal 08 Desember
2010 dan belum diwujudkan dalam PERDA/PERBUP hanya diatur melalui
SK Bupati Kepahiang meliputi 8 urusan.
5) Hubungan antar daerah, ditunjukkan dengan adanya 5 MOU kerjasama
dengan daerah lain yaitu sebagai berikut:
1. MOU dengan Pemerintah Daerah dengan kejaksaan Negeri Kepahiang
dan Kepolisian Resor Kepahiang tentang Koordinasi APIP dengan APH
dalam penanganan laporan atau pengaduan yang berindikasi tindak
pidana korupsi pada penyelenggaran pemerintahan daerah;
2. MOU Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kepahiang tentang
kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019;
3. MOU Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kepahiang tentang
Prioritas dan Plapon Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019;
4. MOU Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Kepahiang tentang
penangana masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. MOU Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah
Daerah Lebong, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong,
Pemerintah Daerah Kabupaten Benteng tentang Peningkatan
Konektivitas Antar Kabupaten melalui Pengembangan Ruas Jalan Baru
Lintas Tengah di Provinsi Bengkulu.
III. Aspek keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan
Pemerintah;
Fokus yang terkait dengan aspek ini adalah :
1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, ditunjukkan
dengan indikator kesesuaian prioritas pembangunan sebesar 70%.
Dimana Kabupaten Kepahiang melaksanakan semua (7 bidang) prioritas
pembangunan nasional, yang tertuang dalam 7 skala prioritas
pembangunan daerah yaitu :1. Reformasi Birokrasi dan tata kelola
2.Pengembangan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 3.Pembangunan
dan peningkatan Infrastruktur 4.Revitalisasi pertanian, 5.Peningkatan
perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan investasi
6.Pengembangan dan impelementasi nilai-nilai sosial budaya daerah dan
agama 7.Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, teknologi dan
mitigasi bencana.
2. Kewenangan, tercermin dari indikator urusan wajib yang diselenggarakan
daerah sebesar 100 % atau sebanyak 24 urusan wajib.
3. Keuangan, dengan indikator :
a. Waktu penetapan PERDA APBD 2018 tidak tepat waktu yaitu tanggal
23 Januari 2018 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018
b. Keberadaan PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
c. Belanja urusan pelayanan dasar sebesar 48,04% dengan jumlah
belanja untuk pelayanan dasar sebesar Rp.324.127.269.844,33 dari
total belanja APBD sebesar Rp.674.638.015.987,60,-
d. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan mencapai 34,70%
dengan belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar
Rp.234.100.234.101,09,- dari total belanja sebesar Rp.
674.638.015.987,60,-
e. Dalam hal pelayanan publik belum diatur melalui Peraturan Daerah
4. Kepegawaian, dengan indikator :
a. Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang, 1,92%
dengan jumlah PNS kabupaten tahun 2018 sebanyak 2.908, Jumlah
penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 sebanyak 151.019 jiwa.
b. Sistem Informasi Kepegawaian. Pemerintah Kabupaten Kepahiang
memiliki sistem Database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kepahiang.
c. Jumlah OPD sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, Perda Nomor
09 Tahun 2010 dan Perda Nomor 17 Tahun 2010 berjumlah 42 unit
dengan rincian Sekretariat daerah 9 unit bagian; Dinas 18 unit; Badan
4 unit; kantor 1 unit; rumah sakit 1 unit; lembaga teknis 1 unit
(Inspektorat); Kecamatan/distrik 8 unit.
IV. Aspek efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
1. Produk peraturan perundangan dengan indikator PERDA yang ditetapkan.
Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018 sebanyak 9 PERDA,
yaitu :
1) Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepahiang 2018;
2) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018
;
3) Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2018;
4) Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025;
5) Perda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan
pengakatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten
Kepahiang;
6) Perda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 Perda tentang Penyelenggaraan
Administrasi Penduduk;
7) Perda tentang Hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kepahiang;
8) Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinana Anggota
DPRD Kabupaten Kepahiang;
9) Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanaja daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2019.
2. RAPERDA yang diajukan tahun 2018 sebanyak 9 dengan capaian
indikator RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 sebanyak 9 perda.
V. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak
lanjut pelaksanaan keputusan;
Fokus yang terkait dengan aspek ini yaitu :
1. Pengambilan keputusan DPRD Yang ditindaklanjuti 100% dari Keputusan
DPRD dalam tahun 2018 sebanyak 37 Keputusan.
VI. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta
tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
Aspek ini diuraikan dalam fokus berikut :
1. Keputusan Bupati Kepahiang Tahun 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak
100% dari 539 Keputusan Bupati yang dihasilkan pada Tahun 2018.
2. Peraturan Bupati Kepahiang Tahun 2018 yang dikeluarkan sebanyak 56
Peraturan dan telah ditindaklanjuti kesemuanya (100%).
VII. Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
peraturan perundang-undangan yang pencapaiannya yang diukur dari jumlah
perda yang dibatalkan 0. bahwa peraturan daerah yang dikirimkan untuk
dievaluasi sebanyak 9 perda dan disetujui sebanyak 9.
VIII. Aspek intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah
daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan
relevan untuk Daerah;
1. PERDA tentang konsultasi publik belum diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kepahiang.
2. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik yaitu
www.kepahiangkab.com namun belum dinaungi melalui perda maupun
perbub.
IX. Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan
DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
1. Serapan dana perimbangan ditunjukkan sebesar 99,16% dengan jumlah
dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 534.765.881.190,00,- dari
rencana jumlah dana perimbangan sebesar Rp.539.310.495.000,00,-
2. Alokasi Belanja publik APBD dari DAU sebesar 72,76%, dengan jumlah
belanja langsung APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 301.534.634.000,- dari
jumlah DAU sebesar Rp.414.396.205.000,00,-
3. Alokasi Belanja langsung pada APBD sebesar 44,76%, dengan jumlah total
belanja langsung APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 301.534.634.000,-dari
jumlah belanja dalam APBD sebesar Rp. 673.638.015.987,60,-
X. Aspek intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber
pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
1. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan besaran PAD
terhadap seluruh pendapatan dalam APBD sebesar 5,03% dengan jumlah
PAD realisasi dalam APBD sebesar Rp. 34.418.709.130,92,- dari jumlah
total Pendapatan dalam APBD sebesar Rp.683.334.449.735,79,-
XI. Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,
pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
Fokus yang terkait dengan Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD, sebagai
berikut :
1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah Tahun 2017 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP)
2. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah Tahun 2018 dengan opini Wajar dengan Pengecualian
(WTP)
3. Besaran SILPA ditunjukkan dengan indikator Rasio SILPA terhadap total
pendapatan sebesar 3,99%, dengan Besaran SILPA sebesar
Rp.27.271.149.613,32,- dari Jumlah pendapatan sebesar
Rp.683.334.449.735,79,-
4. Realisasi belanja tahun 2018 sebesar 94,24% dengan realisasi sebesar
Rp.673.638.015987,60,- dari total anggaran sebesar Rp.
714.759.230.552,76,-
5. Pengawasan Inspektorat Kabupaten dengan temuan BPK RI tahun 2018
sebesar 71,90% dengan 412 temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 573
kasus.
XII. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah
Adapun fokus yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah meliputi:
a. Peta potensi daerah rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD sebesar
93,34% dengan realisasi PAD sebesar Rp.34.418.709.130,92,- dari potensi
PAD Rp.36.874.001.147,67,-
b. Peningkatan PAD dengan kenaikan sebesar 2,64% dari total PAD tahun
2018 sebesar Rp. 34.418.709.130,92,-terhadap total PAD tahun 2017
sebesar Rp.33.534.572.486,47,-
XIII. Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
meliputi fokus sebagai berikut :
1) Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mendapat
penghargaan sebanyak 4 penghargaan yaitu:
a. Pemberdayaan Lainsia di Kabupaten Kepahiang tanggal14 Oktober
2018;
b. Penasehat Korpri Kabupaten Kota terbaik tanggal 29 November 2018;
c. Bupati Favorit III dalam ajang bergengsi RB Awards 2018 tanggal 19
November 2018;
d. Pemerintah Kabupaten Kepahiang Peduli Hak Asasi Manusia tanggal 5
Desember 2018.
2) Pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang telah menggunakan e-procurement melalui LPSE yang dibidangi
oleh Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik.
3) Daya saing daerah, ditunjukkan dengan jumlah persetujuan investasi
dalam tahun 2018 sebesar 26 ijin investasi yaitu
1. CV. Karya Sakti Mandiri
2. CV. Naqsa Golden Exosite
3. CV. Era Jaya Multimedia
4. Hutan Pinus
5. Tambang Agung
6. PT. Sinar Bumiraya Energi;
7. PT. Sinar Bumiraya Energi;
8. CV. Arch Studio;
9. PT. Karya Sakti Adi Guna;
10. Pokdarwis Sanes Adventure Community;
11. PT. Raja Graha Pratama;
12. PT. Trisula Ulung Megasurya;
13. PT. Indomarco Prismatama;
14. PT. Zio Loveza Pratama Depelopment;
15. PT. Kiat Muda Berkarya;
16. Klinik Bersalin Nanda Dinara;
17. PT. Ujan Mas Jaya;
18. PT. Hermando Jaya Sakti;
19. PT. Ganda Utama Permai;
20. Seguring Berkah Abadi
21. PT. Meriani Betuah Sejahtera;
22. PT. Marvel Putra Merigi;
23. Koperasi Serba Usaha (KSU) Kelama Aman Finance;
24. CV. Samudra Jaya Abadi;
25. CV. Tiga Saudara;
26. CV. Kerasan Permai.
BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP)
TAHUN 2018
1. Tema Pembangunan Tahun 2018
Tema RKP Nasional yang telah ditetapkan yaitu "Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.”
Untuk pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan tema tersebut di atas, maka
telah ditetapkan suatu arah kebijakan Pembangunan Nasional, yaitu: Rencana
Kerja Pemerintah 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu
pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha
dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,
infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik,
hukum, pertahanan, dan keamanan.
Selain itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan
Asian Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional
tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan
gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang
baik.
Tema RKPD Provinsi Bengkulu :
Sejalan dengan Tema RKP nasional tersebut maka telah ditetapkan tema
pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2018 yang sejalan dengan isu-isu penting
daerah yaitu ; Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu“ Yang selanjutnya
ditetapkan empat strategi pokok pembangunan, yaitu :
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered
development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (partisipatory based
development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program
pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri ;
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) ;
3. Pengarustamaan gender ;
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui,
terutama, pengembangan agroindustri / agribisnis.
Tema RKPD Kabupaten Kepahiang :
Memperhatikan penetapan program prioritas nasional dan prioritas yang disusun
oleh Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan tema
pembangunan pada RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : “Peningkatan
pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Perekonomian
untuk menuju Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri dan sejahtera”
Isu strategis daerah yang diadopsi dari isu strategis nasional tahun
anggaran 2018, telah disusun dengan gambaran adalah sebagai berikut :
Masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi Bengkulu;
Masih tingginya angka kemiskinan
Kurangnya jumlah dan distribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak merata
serta rencana penambahan pembangunan rumah sakit dan peningkatan sarana
rumah sakit umum di kabupaten/kota;
Kondisi infrastruktur belum memadai untuk mendukung penguatan konektivitas
nasional ; dan
Perkuatan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan
nasional.
2. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2018
Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2018 yang merupakan tema
pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kepahiang, Prioritas pembangunan daerah
ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi
berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penentuan prioritas pembangunan
daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan
provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional. Memperhatikan arah
kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2018 dengan tetap
melanjutkan 9 bidang prioritas nasional dan mempedomani RPJMD Provinsi
Bengkulu Tahun 2016-2021 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan
dalam RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
b. Peningkatan dan pengembangan pelayanan dasar masyarakat.
c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
d. Revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan
e. Peningkatan perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan
Investasi.
f. Pengembangan dan Implementasi nilai – nilai sosial budaya daerah dan agama.
g. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Teknologi dan Mitigasi
Bencana.
Ketuju bidang prioritas tersebut memperhatikan Rencana Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Tujuan Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk memperlancar tugas
pemerintah agar lebih efektif dan efisen dalam pelaksanaannya dana tugas Pembantuan
bersumber dari APBN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan terdiri dari :
a. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBN Tahun Angaran 2017
f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan
g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara;
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Pertmentan/OT.140/3/2013 tentang
Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian:
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang
Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan
Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota
l. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900 – 491 Tahun 2017 Tentang
Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kementerian Pertanian Republik
Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran
Pada tahun 2018 Kabupaten Kepahiang mendapat bantuan dari pemerintah
pusat berasal dari Direktorat Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian Republik
Indonesia, dengan besaran Anggaran Rp.6.637.500.000,- ( Enam Milyar Enam
Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dana Pembantuan ini adalah Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang.
3. Program dan Kegiatan serta Pelaksanaannya
Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 :
No
Program
Kegiatan
Pelaksana
1 Peningkatan
Produksi dan
nilai tambah
Hortikultura
1. Peningkatan Produksi Sayuran
dan Tanaman Obat
2. Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis lainnya
pada Ditjen Hortikultura
3. Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura
Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Kepahiang
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Pelaksanaan Program
Program Peningkatan Produksi dan nilai tambah Hortikultura dengan
anggaran Rp. 6.637.500.000 (Enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah)
Dengan rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan jumlah
anggaran Rp. 6.000.000.000 ( Enam milyar rupiah)
2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis lainnya pada
Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 105.000.000,- (Seratus
lima juta rupiah)
3. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp.532.500.000,- (Lima
ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Output kegiatan :
Perluasan Pengembangan Kawasan bawang merah (PN) sebanyak 50
Ha dengan anggaran sebanyak Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)
Perluasan Pengembangan Kawasan bawang Putih (Ha) sebanyak 25 Ha
dengan anggaran 1.025.000.000,- (Satu milyar dua puluh lima juta
rupiah)
Perluasan Pengembangan Aneka cabai sebanyak 100 Ha dengan
anggaran Rp. 2.975.000.000 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh
lima juta rupiah)
Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis lainnya pada
Dirjen Holtikultura anggaran sebanyak Rp.105.000.000 (seratus lima
juta rupiah)
Peningkatan Produksi Buah dan florikultura Rp.532.500.000,- (Lima
ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk
Kawasan Jeruk 40 Ha
Outcome Kegiatan :
Terlaksananya Perluasan Bawang Merah
Terlaksananya Pengembangan Aneka Cabai
Terlaksananya Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis
lainnya pada Dirjen Hortikultura
Terlaksananya peningkatan Produksi buah dan Sayuran
BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Kerjasama antar daerah pada tahun 2018 masih melanjutkan kerjasama pada tahun
2017, daerah yang mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Kepahiang adalah:
1. Daerah yang Diajak Kerja Sama
Pemerintah Kabupaten Lebong
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Dasar Hukum
Dasar hukum kerjasama antar daerah diantaranya, meliputi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
3. Bidang Kerjasama
Kerjasama yang dilaksanakan Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Kepahiang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebong,
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Tengah yaitu mengadakan Kerjasama Peningkatan Konektivitas antar daerah
melalui pengembangan ruas jalan baru lintas Tengah di Provinsi Bengkulu.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
363 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan
efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama
dapat dilakukan oleh daerah kepada pihak ketiga.
Adapun kerjasama daerah dengan pihak ketiga dapat diuraikan sebagai berikut:
1. OPD Pelaksana : Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Kepahiang dengan Kejaksaan
Negeri Kepahiang Nomor:
180/04/bag.3/2018 tanggal 16 Maret
2018
Bidang Kerjasama : Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
Instansi Pihak Ketiga : Kejaksaan Negeri Kepahiang
Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Kepahiang
Hasil Output : Bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri
Kepahiang kepada Pemerintah Kabupaten
Kepahiang dalam menangani dan
menyelesaikan permasalahan hukum di
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
yang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Kepahiang
Permasalahan dan Solusi obyek gugatan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
nomor 470-10 tahun 2018 tentang
pembatalan Kartu Tanda penduduk (KTP)
manual tahun 2012 dan Surat Bupati
Kepahiang nomor 450/134/KPH/2018
perihal Persetujuan Pembatalan KTP
manual 13 jamaah calon haji Kabupaten
Kepahiang tahun 2018
2. OPD Pelaksana : Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerint
Kabupaten Kepahiang dengan Kejaksaan
Negeri Kepahiang dan KePolisian resort
Kepahiang nomor 180/05/bag.3/2018
Bidang Kerjasama Koordinasi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan
Laporan atau Pengaduan masyarakat yang
berindikasi tindak Pidana Korupsi pada
Penyelenggaraan pemerintah Daerah
Kabupaten Kepahiang
Kegiatan : Pengawasan
Instansi Pihak Ketiga : Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang dan
Kepala kepolisian resort Kepahiang
Sumber dan Jumlah Anggaran : Masing-masing Pihak
Jangka Waktu Kerjasama : 5 Tahun
Hasil Output : Pertukaran data & informasi
Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada Permasalahan
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. Forum Koordinasi
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan
pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan
pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian,
pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
2. Instansi Vertikal yang Terlibat
Instansi vertikal yang terlibat dan berkedudukan di Kabupaten Kepahiang antara
lain:
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang;
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang;
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang;
- Kepolisian Resort Kabupaten Kepahiang;
- KODIM 0409 Rejang Lebong;
- Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepahiang;
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Provinsi Bengkulu;
- Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Bengkulu.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
Permasalahan yang sering terjadi di kabupaten hasil pemekaran adalah masalah
batas wilayah. Sering terjadi fenomena persengketaan/perselisihan perbatasan
antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekaran yang sifatnya kompleks
dan rawan yang apabila dibiarkan terjadi dapat menimbulkan dampak negatif yang
mengancam kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, serta persatuan dan kesatuan.
Pembinaan batas wilayah di Kabupaten Kepahiang dilaksanakan koordinatif antara
pemerintah desa setempat dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang agar tidak
terjadi sengketa atas wilayah terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan
dengan kabupaten/provinsi tetangga.
Dalam hal permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Kepahiang dengan
Kabupaten Rejang Lebong maupun kabupaten lainnya pada prinsipnya Pemerintah
Kabupaten Kepahiang tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam
Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk pembinaan batas wilayah antar desa dalam
Kabupaten Kepahiang dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pembinaan
batas desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018 berjalan dengan
baik dan tidak ada permasalahan yang terjadi.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Ancaman Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Kepahiang terutama adalah tanah
longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan bencana gempa
bumi.Pada kurun waktu tahun 2018, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten
Kepahiang berupa tanah longsor, angin puting beliung dan banjir, dengan
tingkat kerusakan sedang dan berat. Pada umumnya bencana alam yang terjadi
masih merupakan statsu bencana regional. Namun kondisi geografis kabupaten
Kepahiang yang berada di wilayah perbukitan menyebabkan perlunya perhatian yang
serius dan antisipasi bencana oleh pemerintah.
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Dalam penjelasan PP Nomor 3 Tahun 2007, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
”kawasan khusus” meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya
buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan
dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.
Adapun Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi: Kawasan
Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah, Kawasan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Kawasan Sentra
Produksi Kopi (KSP).
G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang kondusif, meskipun masyarakatnya
majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan adat istiadat, namun
tenggang rasa dan saling menghargai senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi. Selama
kurun waktu 15 Tahun di Kabupaten Kepahiang tidak terjadi gangguan ketentraman
dan ketertiban ataupun konflik yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme dan
lain-lain yang berarti.
BAB VI
P E N U T U P
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun
2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja
pemerintah daerah baik mikro maupun makro dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah. Penyusunan LPPD disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-
2021 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
tahun 2018, berarti Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan segala upaya
pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai urusan dan bidang, dalam
rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kepahiang yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepahiang
tahun 2016-2021, yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Kegiatan pembangunan di segala bidang terus dilakukan
Pembangunan pada tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang masih menghadapi
pekerjaan berat dalam rangka memperbaiki derajat hidup masyarakat Kabupaten
Kepahiang.
Demikian ringkasan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan
dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Selanjutnya Kami mohon
maaf apabila dalam penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) tahun 2018 ini masih terdapat kekuarangan dan kesalahan demi kesempurnaan
laporan ini kami mengaharapkan masukan, saran serta pemikiran baik dari Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan seluruh komponen masyarakat.
Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin dan petunjuk
kepada Kita.
Sekian dan terima Kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb
Kepahiang, 28 Maret 2018