laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (lppd) desa...

1 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Tanah Merah TA. 2016

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(LPPD)

DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Yang terhomat Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

karunia hidayah dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita

dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku pengemban amanat

masyarakat sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada

pembawa pelita Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan

contoh solidarits dan toleransi yang tinggi kepada sesama. Penyampaian

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja (APBDes) Desa Tanah Merah Tahun Anggaran 2016 kepada

Bupati Indragiri Hilir ini merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa

dalam rangka transparansi Pemerintahan Desa selama Tahun 2016, serta

merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang berkaitan dengan tugas–tugas pokok dan fungsi

Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2016.

Laporan ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang 6

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang mana semua Kepala Desa di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus memberikan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APBDes) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah


Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 tahun 2015 tentang Desa Maju Indragiri

Hilir Jaya, dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Dalam Laporan ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan

proses rapor dari pelaksanaan pembangunan Desa Tanah Merah selama

dalam waktu 1 ( satu ) tahun, tapi merupakan Pertanggung Jawaban moral

kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan

berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah

tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 ini

merupakan hal yang pertama dilakukan sejak dilantik oleh Bupati Indragiri

Hilir pada Tanggal 31 Desember 2015.

Hasil–hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa selama kurun waktu tahun 2016, akan kita cermati bersama

dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai

oleh pemerintah desa bersama masyarakat Desa Tanah Merah selama tahun

2016 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dari tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya

menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang

merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa

(RPJM Desa) yang dilakukan secara Partisipatif, sinergis, koordinatif,

transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi,

peluang, serta melihat kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam

pembangunan.

Penyampaian Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanah Merah selama kurun waktu 1

(satu) tahun, yaitu dari Bulan Januari sampai Desember 2016.


Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua

pihak, baik Pemerintahan Desa maupun seluruh komponen pembangunan

yang ada di Desa Tanah Merah, sementara itu yang belum berhasil di lihat

sebagai tantangan untuk diatasi dimasa yang akan datang.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2016 ini akan kami sampaikan secara sistimatis sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Dasar Hukum;

B. Gambaran Umum Desa.

BAB II Pembangunan Jangka Menengah Desa

A. Visi Misi;

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa;

C. Prioritas Desa.

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa

A. Pengelolaan Pendapatan Desa;

1. Intensifikasi dan Eksentifikasi;

2. Target dan Realisasi Pendapatan;

3. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. Pengelolaan Belanja Desa;

1. Kebijakan Umum keuangan Desa; 2. Target dan Realisasi Belanja; 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

A. Urusan Hak Asal Usul Desa;

B. Urusan Pemerintah yang diserahkan Kabupaten.


BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

A. Tugas Pembantuan yang diterima;

B. Tugas Pembantuan yang diberikan.

BAB VI Urusan Pemerintahan Lainnya

A. Kerjasama Antar Desa;

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;

C. Batas Desa;

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

E. Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VII Penutup

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama saya beserta Aparat

Desa dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan

dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan

selanjutnya mari kita Membangun Desa dengan menjunjung tinggi

Spirit Baru Indragiri Hilir.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan bimbingan dan motivasi

semoga ke arah kemajuan yang lebih baik dimasa yang akan datang

dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa

Tanah Merah.

Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanah Merah, 31 Januari 2016

KEPALA DESA TANAH MERAH

ZULFADLI


BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir

melalui Visi dan Misi Menuju Kabupaten yang Maju, Bermartabat dan

Bermarwah, Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah berusaha

melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat otonomi Desa dengan

berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga desa atas dasar

musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat

dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah

Merah serta Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015

tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Lembaran daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir

Jaya (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor

6);

10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Desa Melalui program

Desa Maju Indragir Hilir Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 15);


12. Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 02 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanah Merah

Tahun 2016-2021, (Lembaran Desa Tanah Merah Tahun 2016

Nomor 2);

13. Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tanah Merah Tahun 2016 Nomor

5);

B. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Tanah Merah adalah salah satu desa di Kecamatan Tanah

Merah Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di 103O 15’

57,6” BT dan terletak di 0O 30’ 27,36” LS yang mempunyai luas

wilayah 13.693 Hektare atau 136,93 KM2. Dilihat dari topografi

ketinggian wilayah Desa Tanah Merah berada pada ketinggian ± 5 s/d

17 Meter dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-

rata 2000 mm/tahun serta suhu rata-rata antara 27-30 Celcius.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

❖ Sebelah Utara : Desa Tanjung Baru

❖ Sebelah Timur : Desa Tanjung Pasir

❖ Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Enok

❖ Sebelah Barat : Desa Selat Nama

Luas wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Kabupaten Indragiri Hilir adalah 13.693 Hektare atau 136,93 KM2

yang terdiri dari :

a. Tanah Pekarangan permukiman

masyarakat

472 Hektare

b. Tanah Perkebunan Rakyat 920 Hektare

c. Tanah Perkebunan Swasta 2.100 Hektare

d. Tanah HGU Industri/Pabrik 125 Hektare


e. Tanah yang dipergunakan untuk fasilitas

umum

3.850 Hektare

f. Tanah Kas Desa 3 Hektare

g. Daerah Aliran Sungai 1.820 Hektare

h. Rawa-Rawa & Hutan Pantai 1.550 Hektare

i. Lain-lain 2.853 Hektare

Desa Tanah Merah terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga/RW

dan 45 (empat puluh lima) Rukun Tetangga/RT. Orbitasi jarak

tempuh ke ibukota Kecamatan ± 1 Km, ke ibukota Kabupaten ± 50

Km dan jarak ke ibu kota Provinsi adalah ± 200 Km.

2. Demografi

2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar

pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan,

jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah 14.566 Jiwa

dengan jumlah Kepala Keluarga 3.961 Kepala Keluarga (KK).

Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah

penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi.

Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi

yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan,

khususnya pembangunan di Desa Tanah Merah. Berkaitan

dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain

perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran

serta strukturnya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah

Tahun 2014 (Berdasarkan DDK)

LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH TOTAL

7.261 Jiwa

7.305 Jiwa 14.566 Jiwa


2.2. Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Tanah Merah masih mengalami

pertumbuhan, dari data tahun 2010 sebanyak 14.081 jiwa

mengalami pertumbuhan sebesar 1,23 % sampai dengan tahun

2014 menjadi sebesar 14.566 jiwa.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Desa Tanah Merah selama 5 (lima) tahun terjadi penambahan

570 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,93 %. Dengan luas

wilayah 136,93 KM2, kepadatan penduduk Desa Tanah Merah

pada tahun 2010 sebesar 103 /KM2. Angka tersebut mengalami

kenaikan pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 106 /KM2.

Sedangkan Sex Ratio penduduk Desa Tanah Merah

tahun 2010 s/d 2014 sebesar 4,46 %, yang berarti setiap 100

jiwa penduduk perempuan terdapat 17 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Tanah

Merah dari tahun 2010 s/d 2014, dapat dilihat dalam Tabel 2.2

berikut ini :

Tabel 2.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Tahun 2010-2014

No. Tahun

Jenis Kelamin

Jumlah Peruba

han

Pertum

buhan

(%)

Kepada

tan/

Km2 LK PR

1 2010 7.271 6.810 14.081 172 1,23 % 103

2 2011 7.245 6.814 14.059 22 0,16 % 103

3 2012 7.220 6.776 13.996 63 0,45 % 102

4 2013 7.252 7.306 14.558 8 0,05 % 106

5 2014 7.261 7.305 14.566 570 4,07 % 106

2.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun

2014 lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini :


Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Tanah Merah Tahun 2013

No. WILAYAH/

LINGKUNGAN JENIS KELAMIN JUMLAH

(Jiwa)

DSN RW RT LK PR

1. I 001 001 125 155 280

002 301 242 543

003 176 235 411

004 106 136 242

005 101 93 194

Sub Jumlah 809 861 1.670

2. I 002 001 122 103 225

002 116 145 261

003 306 466 772

004 146 117 263

005 128 137 265

006 59 57 175

007 81 94 175

Sub Jumlah 958 1.119 2.077

3. II 003 001 199 213 412

002 265 228 493

003 251 243 494

004 354 369 723

005 245 243 488

006 241 270 511

007 158 124 282

008 80 77 157

Sub Jumlah 1.793 1.767 3.560

4. II 004 001 131 139 270

002 185 205 390

003 65 70 135

004 113 120 233

005 158 183 341

006 137 221 358

Sub Jumlah 789 938 1.727

5. III 005 001 198 174 372

002 96 33 129

003 327 266 593

004 232 231 463

005 307 273 580

006 163 176 339

007 190 147 337

Sub Jumlah 1.513 1.300 2.813

6. III 006 001 129 136 265

002 172 187 359

003 208 148 356

004 74 65 139

Sub Jumlah 583 536 1.119

7. IV 007 001 4 4 8

002 77 94 171

003 104 112 216

004 105 104 209

Sub Jumlah 290 314 604

8. IV 008 001 183 164 347

002 87 105 192

003 133 106 239

004 114 96 212

Sub Jumlah 517 471 988

Total Jumlah 7.252 7.306 14.558


3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan

mendongkrak tingkat kecakapan.

Berdasarkan struktur tingkat pendidikan, penduduk Desa

Tanah Merah tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar

dari rasio penduduk usia kelompok umur 7-18 tahun sedang pernah

sekolah merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 1.492

jiwa Laki-laki dan 1.653 jiwa Perempuan.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2015

NO KELOMPOK UMUR TAHUN 2014

(Jiwa)

LK PR JUMLAH

1

3 – 6 belum TK/PAUD 155 187 342

2 3 – 6 sedang TK/PAUD 97 102 199

3 7 – 18 Tdk pernah sekolah 229 302 531

4 7 – 18 sedang pernah sekolah 1.492 1.653 3.145

5 18 - 56 Tidak pernah sekolah 345 539 884

6 18 - 56 Tidak tamat SD 373 729 1.102

7 18 - 56 Tidak tamat SLTP 422 507 929

8 18 - 56 Tidak tamat SLTA 438 655 1.093

9 Tamat SD/Sederajat 1.794 1.277 3.071

10 Tamat SLTP/Sederajat 901 586 1.487

11 Tamat SLTA/Sederajat 702 452 1.154

13 Tamat D-1/Sederajat 39 34 73



16 Tamat S-1/Sederajat 198 177 375

17 Tamat S-2/Sederajat - - -

18 Tamat S-3/Sederajat - - -

Jumlah 7.261 7.305 14.566

Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam

poersentase sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 2.5 berikut ini :


Tabel 2.5 Jumlah Penduduk

berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam Persentase Tahun 2015

NO TINGKAT PENDIDIKAN PERSENTASE

(%)

1 Tamat SD/Sederajat 21,08 %

2 Tamat SLTP/Sederajat 10,20 %

3 Tamat SLTA/Sederajat 7,92 %

4 Tamat Perguruan Tinggi 4,31 %

5 Pelajar TK/PAUD/Sederajat 1,36 %

6 Pelajar SD/SLTP/SLTA/PT 21,59 %

10 Tidak Tamat SD/Sederajat 7,56 %

11 Tidak Tamat SLTP/Sederajat 10,20 %

12 Tidak Tamat SLTA/Sederajat 7,50 %

13 Belum Sekolah 2,22 %

14 Tidak Pernah Sekolah 6,06 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Tanah

Merah kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah

yaitu sebesar 31,32 %, kemudian yang memiliki bekal pendidikan

dasar 21,08 % dan Pelajar SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi yaitu

21,59 %, serta yang selesai perguruan tinggi hanya 4,31 %.

4. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Tanah

Merah antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola

penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai

melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia

harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka

kematian bayi lahir, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

angka kelangsungan hidup bayi di Desa Tanah Merah sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel. 2.6 berikut ini :


Tabel 2.6 Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir

Desa Tanah MerahTahun 2010-2014.

NO INDIKATOR CAPAIAN KINERJA INDIKATIF

2010 2011 2012 2013 2014

1 AKB/KH - 2 2 4 8

2 AKI/KH - 1 1 1 4

3 AKBAL/KH - - - 1 1

4 BBLR - - 2 1 4

Keterangan :

1. AKB : Angka Kematian Bayi 2. AKI : Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil, Melahirkan, Nifas) 3. AKBAL : Angka Kematian Balita 4. BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah 5. KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

6. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa 97,13 % memeluk agama islam. Dalam

kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan

khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan

Desa Tanah Merah Tahun 2015

NO AGAMA/

ALIRAN KEPERCAYAAN

JENIS KELAMIN

LK PR

1 ISLAM 8.814 5.335

2 KRISTEN 34 20

3 KATHOLIK 30 17

4 HINDU - -

5 BUDHA 200 116

JUMLAH

9.078 5.488

7. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan hal yang penting dalam

pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa

Tanah Merah. Perempuan dan Anak dari komposisi penduduk Desa

Tanah Merah, pada Tahun 2014 jumlah penduduk wanita mencapai

7.305 jiwa atau sekitar 50,15 % dari total penduduk berjumlah


14.566 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai

4.662 Jiwa atau sekitar 32,00 %. Masih tertinggalnya peran

perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai

bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya

partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal

itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah

raga masih sangat rendah.

8. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tanah Merah menjaga dan menjunjung

tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal

ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya dan kearipan lokal

pada setiap prosesi resepsi pernikahan, Lembaga yang paling

berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan

budaya lokal ini adalah Lembaga Kebudayaan Suku, lembaga ini

masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam

melaksanakan tugas-tugasnya mempertahankan kelestarian nilai-

nilai budaya melalui pagelaran kesenian tradisional maupun religi.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis/Kesukuan

di Desa Tanah Merah Tahun 2015

NO ETNIS/SUKU JENIS KELAMIN

LK PR

1 MELAYU 2.875 2.173

2 BANJAR 2.280 1.903

3 JAWA 1.473 1.222

4 BUGIS 1.172 1.019

5 TIONGHOA 101 90

6 DUANU 72 67

7 MINANG 25 81

8 BATAK 8 5

JUMLAH 8.006 6.560


9. Mata Pencaharian

Penduduk usia kerja adalah usia 15 tahun keatas. Mata

pencaharian pokok menurut jenis Kelamin di Desa Tanah Merah

pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dominan pada jenis

pencaharian Wiraswasta, Nelayan dan Karyawan Swasta.

Berikut disajikan data mata pencaharian pokok penduduk

umur 15 tahun keatas di Desa Tanah Merah pada tahun 2012-2014,

sebagaimana Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah umur 15 keatas menurut Mata Pencaharian Pokok

Tahun 2015

No. Jenis Mata Pencaharian

Pokok

Jenis Kelamin

Jumlah

LK PR

1 Petani 67 23 90

2 Buruh Tani 25 15 40

3 PNS 85 99 184

4 Pedagang 29 22 51

5 Peternak 5 - 5

6 Nelayan 417 - 417

7 Karyawan Swasta 1.753 265 2.018

8 Aparat Desa 68 4 72

9 Wiraswasta 5.353 5.620 9.773

JUMLAH 7.802 4.848 12.650

10. Dinamika Politik Desa

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah

memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih

nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format

politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002

tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi

telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak

demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan

partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam


proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi

masyarakat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Data Pemilih

Tetap dan Hak Pilih PEMILU dan PILKADA Tahun 2014

PEMILU JUMLAH DPT

JUMLAH Hak Pilih

TAHUN

Pemilihan Umum 9.586 6.059 2014

Presiden dan Wakil Presiden

9.586 6.059 2014

Gubernur dan Wakil Gubernur

9.631 6.455 2013

Bupati dan Wakil Bupati

9.631 6.455 2013

Sedangkan konstituen dan pengurus Partai Politik peserta

pemilu tahun 2014 yang ada di Desa Tanah Merah adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.11 Daftar Peserta Pemilihan Umum berdasarkan

Kepengurusan Aktif di Tahun 2014

NO PARTAI POLITIK KEPENGURUSAN /RANTING/

KONSTITUEN AKTIF TIDAK

1 NASDEM √

2 PKB √

3 PKS √

4 PDI-PERJUANGAN √

5 GOLKAR √

6 DEMOKRAT √

7 PAN √

8 PBB √

9 PKP √

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah periode 2015-2021 yang

dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Indragiri Hilir adalah

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015


tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan telah

diselenggarakan mulai tanggal 22 September s/d 31 Desember 2015

yang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa. Pada tanggal 31

Desember 2015 telah dilaksanakan pelantikan oleh Bupati Indragiri

Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor :

Kpts. 849/XII/HK-2015 tanggal 28 Desember 2015.

Tabel 2.12 Jumlah Data Pemilih Sementara/Tetap

Dan Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Tahun 2015

DATA PILKADES JENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

4.798 4.538 9.336

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

4.273 4.135 8.408

Hasil Pelaksanaan

PILKADES

SAH TDK SAH JUMLAH

4.491 4.448 43

Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Tanah Merah

dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa, namun

semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan

dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat di tingkat desa, diwadahi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan Lembaga

Pemerintahan di tingkat desa. Kebijakan-kebijakan pemerintahan

desa harus mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD. Dengan

demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tanah

Merah mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi dari fakta-fakta diatas, dapat

disimpulkan bahwa Desa Tanah Merah mempunyai dinamika politik

lokal, Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme

pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat

dalam menerapkan sistem politik demokrasi ke dalam politik lokal.


11. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Tanah Merah secara

umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari

bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau

pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum

dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa

juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Tanah Merah masih

banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang

pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa

masyarakat Desa Tanah Merah terbebasnya dalam ilmu pengetahuan

dibidang pertanian dan perkebunan kelapa oleh karena tidak adanya

tenaga ahli yang mendampingi mareka dalam hal ini, bagaimana

masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang

maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapakan ilmu

pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari

mulut petani ke mulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi

tidak tepat sasaran sehingga berpengaruh pada hasil produksi

pertanian dan perkebunan, kinerja tenaga PPL di desa kami tidak

bekerja maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah

yang menugaskannya.

Tabel 2.13

Komposisi Tenaga Kerja di Desa Tanah Merah berdasarkan Umur menurut Jenis Kelamin

Tahun 2015

NO TENAGA KERJA JENIS KELAMIN

LK PR

1 Usia 7 – 18 tahun masih sekolah 1.692 1.593

2 Usia 18 – 56 tahun (a + b) 3.982 2.538

a. Usia 18 – 56 tahun bekerja 2.897 1.527

b. Usia 18 – 56 tahun belum bekerja/tidak

bekerja 1.085 1.077

Jumlah (1 + 2) 5.674 4.131

Jumlah Total (LK + PR) 9.805 orang


12. Sumber Daya Alam

Kondisi topografi, Desa Tanah Merah memiliki relief daerah

dataran rendah pesisir. Desa Tanah Merah merupakan salah satu

desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor Industri

Perkebunan Kelapa dan Nelayan. Melihat kondisi seperti ini, maka

jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah

Kelapa Dalam, Hybrida, Sawit, jagung, kacang-kacangan dan

tanaman hortikultura yang meliputi bawang, sayuran, dan buah-

buahan.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan

makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenyataan

yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Tanah Merah pada

musim kemarau masih kekurangan air bersih, dan apabila musim

penghujan kondisi perkebunan tergenang air karena proses tata air

yang kurang maksimal.

Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 26O

Celcius, suhu minimun 22O Celcius dan suhu maksimum 33O

Celcius. Potensi lahan perkebunan Desa Tanah Merah dengan luas

13.693 Ha yang terdiri dari Tanah perkebunan seluas 3.023 Ha

(22,08%) dan tanah Non perkebunan seluas 10.670 Ha (77,92%).

Lahan perkebunan dikelompokkan berdasarkan

penggunaannya menjadi lahan perkebunan yang dikelola swasta

dan lahan perkebunan masyarakat yang terdiri dari varietas kebun

Kelapa Dalam dan Kelapa Hybrida. Sedangkan lahan Non

perkebunan dikelompokkan menjadi permukiman/bangunan,

pabrik/industri pengolahan kelapa, sarana dan prasarana lainnya.

13. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Angka Partisipasi Sekolah

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan

sebagai salah satu indikator pertama. Berdasarkan data

tingkat pendidikan di Desa Tanah Merah sampai dengan tahun

2014, terbanyak tamatan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat

kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah


serta tidak atau belum tamat SD, SLTP, SLTA, atau sederajat,

dan terakhir Akademi/Diploma, S1 dan S2.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni

(APM)

APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka hasil

pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD

atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia

sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka

hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di

jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok

usia 7-12 tahun.

APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTP merupakan angka


jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk

kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SLTP

merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia

13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah

penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APM SLTP mengalami

peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan

SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP.

APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTA merupakan angka


jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah

penduduk kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi

Murni) SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah

siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau

sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18

tahun. APM SLTA juga mengalami peningkatan. Gejala ini

menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP banyak yang

melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK/Paket C.


14. Kondisi Pemerintahan Desa

Terkait dengan keberadaan Pemerintah Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang ada, berikut disampaikan daftar nama-

nama Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga serta Komposisi

personalia kepengurusannya dalam bentuk tabel :

Tabel 2.14 Struktur Kepala Desa dan Perangkat

Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016

No Nama Lengkap Tempat/

Tgl. Lahir Jabatan/

Tugas PDDK

Surat Pengangkatan

Nomor Tanggal Diterbitkan

Oleh

1 ZULFADLI Kuala Enok, 05-11-1968

Kepala Desa SLTA 848/HK-XII/2015

28-12-2015 BUPATI

2 AGUS RUDIANTO Kuala Enok, 15-01-1986

Sekdes S.1 01/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

3 AZHAR SATAR Kuala Enok, 09-06-1961

Kasi Pemerintahan

SLTA 01/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

4 HATTA MARALA Kuala Enok, 31-12-1962

Kasi Kemasyarakatan


21-03-2016 KADES

5 I D H A M Kuala Enok, 25-07-1970

Kasi Pembangunan


21-03-2016 KADES

6 ABDUL RASYID Kuala Enok, 12-07-1980

Ka.Urusan Umum


21-03-2016 KADES

7 SRI NENGSIH Kuala Enok, 18-07-1977

Ka. Urusan Keuangan


21-03-2016 KADES

8 ANDI ZAIDUL KHAIR,S.Kom

Kuala Enok, 26-02-1992

Ka.Urusan Perencanaan

S.1 01/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

9 ISKANDAR SYAHPUTRA

Kuala Enok, 25-08-1980

Kepala Dusun Sei.Perigi


21-03-2016 KADES

10 BHARUDDIN Kuala Enok, 20-02-1977

Kepala Dusun Swadaya


21-03-2016 KADES

11 ZULFAHMI Kuala Enok, 25-12-1979

Kepala Dusun Sungai Menit


21-03-2016 KADES

12 AGUSTAMI Tanah Merah,

16-081984 Kepala Dusun Sei.Pinang


21-03-2016 KADES


Tabel 2.15

Struktur Lembaga Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Merah

Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016


Tgl. Lahir Jabatan/

Tugas PDDK

Surat Pengangkatan


Oleh

1 E D D Y Tanah Merah 03-07-1972

KETUA SLTA BUPATI

2 ABD. MUIN, SH Kuala Enok, 28-10-1963

WKL. KETUA S.1 BUPATI

3 PARIDAH Kuala Enok, 01-04-1978

SEKRETARIS SLTA BUPATI

4 EKMANTO. P Tanah Merah,

05-07-1972 ANGGOTA SLTA BUPATI

5 ARDIYANSYAH Kuala Enok, 04-03-1972

ANGGOTA SLTA BUPATI

6 RUDI HERPENDI Kuala Enok, 20-03-1976

ANGGOTA SLTA BUPATI

7 BUDI WIYANTO Nganjuk,


8 SURYADI Tanah Merah,


9 SRI DEWI Kuala Enok, 11-12-1973

ANGGOTA SLTA BUPATI

Tabel 2.16 Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Tahun 2016


Tgl. Lahir Jabatan/

Tugas PDDK

Surat Pengangkatan


Oleh

1 KASMULYADI Tanah Merah,

05-10-1969 KETUA D3

06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

2 SYAMSUL BAHRI Kuala Enok, 10-12-1979

WKL. KETUA SLTP 06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

3 M.RAFIQ R Kuala Enok, 23-07-1971

SEKRETARIS SLTA 06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

4 ZULINA Mandah,

04-05-1978 BENDAHARA SLTA

06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

5 M.SAINI,S.Pd.I Pasenggrahan,

17-08-1980 ANGGOTA S.1

06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

6 M.TAHER Kuala Enok, 21-02-1991

ANGGOTA SLTA 06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

7 M.SAHURI Kuala Enok, 06-11-1974

ANGGOTA SLTA 06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

8 BAHTIAR EFENDI Tanah Merah,

03-031979 ANGGOTA SLTP

06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

9 ITA NORMAYUNITA,S.Gz

Tanah Merah, 15-08-1988

ANGGOTA S.1 06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES

10 WULAN CAHAYU,A.Md.Keb

Bandar Lampung,

26-03-1993 ANGGOTA D3

06/IV/PEM-2016

25-04-2016 KADES


Tabel 2.17 Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa

Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Tahun 2016


Tgl. Lahir Jabatan/

Tugas PDDK

Surat Pengangkatan


Oleh

1 H. NUR ICHSAN Sapat

31-01-1954 KETUA RW. 001


21-03-2016 KADES

2 MUHAMMAD ALWI Tekulai,

01-05-1970 KETUA RW. 002


21-03-2016 KADES

3 SAPTURIAL Sapat,

15-03-1958 KETUA RW. 003

SLTP 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

4 TONI HARDINATA Kuala Enok, 31-12-1971

KETUA RW. 004


21-03-2016 KADES

5 H.AHMAD TANG Kuala Enok, 15-10-1956

KETUA RW. 005


21-03-2016 KADES

6 SUMINTO Nganjuk,

08-02-1969 KETUA RW. 006


21-03-2016 KADES

7 MISRIANTO Tembilahan, 01-07-1974

KETUA RW. 007


21-03-2016 KADES

8 MARYADI Jambi,

15-09-1967 KETUA RW. 008


21-03-2016 KADES

9 H.M.SUGIHARTONO Tanah Merah,

14-04-1957 KETUA RT. 001/001


21-03-2016 KADES

10 SUDARTONO Kuala Enok, 04-04-1970

KETUA RT. 002/001


21-03-2016 KADES

11 H.MUKHTAR Tanjung Pasir,

28-08-1979 KETUA RT. 003/001


21-03-2016 KADES

12 SUHAIMI. AB

Tanjung Pasir,

07-05-1963

KETUA RT. 004/001 SLTP

02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

13 H. FIRMAN Kuala Enok, 02-01-1971

KETUA RT. 005/001


21-03-2016 KADES

14 ZULKIFLI Kuala Enok, 27-10-1972

KETUA RT. 001/002


21-03-2016 KADES

15 H. BURHANDDIN. HB Tanah Merah,

01-05-1957 KETUA RT. 002/002

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

16 SUPRIYADI MOENYAR Sawah Lunto, 10-10-1955

KETUA RT. 003/002


21-03-2016 KADES

17 MARIANI ATAR Tanah Merah,

06-12-1977 KETUA RT. 004/002

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

18 RAIHAN SYARIF Kuala Enok, 06-12-1977

KETUA RT. 005/002


21-03-2016 KADES

19 H.ZAINAL ABIDIN Tanah Merah,

31-12-1941 KETUA RT. 006/002

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

20 JAMALUDDIN Tanah Merah,

07-05-1969 KETUA RT. 001/003


21-03-2016 KADES

21 M.YUNUS Tanah Merah,

01-04-1973 KETUA RT. 002/003


21-03-2016 KADES

22 ABDULLAH SAID Kuala Enok, 23-03-1973

KETUA RT. 003/003


21-03-2016 KADES

23 A R B A I N Sapat,

05-07-1950 KETUA RT. 004/003

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

24 ABDUL RASYID

Pulau Kijang, 04-12-1966

KETUA RT. 005/003 SLTA

02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

25 SYARKAWI Kuala Enok, 15-12-1963

KETUA RT. 006/003

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

26 INDRA GUNAWAN Tanah Merah,

30-07-1971 KETUA RT. 007/003


21-03-2016 KADES


27 M. SATTA Kuala Enok, 31-12-1960

KETUA RT. 008/003

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

28 JAPRI.H Tanah Merah,

12-12-1972 KETUA RT.009/003

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

29 SARDIN. L Kuala Enok, 12-12-1960

KETUA RT. 001/004

SLTP/B 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

30 AMASTRI YUSUF Kuansing,

31-12-1945 KETUA RT. 002/004

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

31 ABDUL RAHIM Tanah Merah,

14-03-1983 KETUA RT. 003/004

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

32 A L E L. S Tanah Merah,

01-07-1957 KETUA RT. 004/004

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

33 J A F A R Kuala Enok, 04-05-1966

KETUA RT. 005/004

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

34 ABDURRAHMAN Kuala Enok, 31-12-1963

KETUA RT. 006/004

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

35 SULAIMAN Kuala Enok, 27-06-1970

KETUA RT. 001/005


21-03-2016 KADES

36 SULTAN SANI Sul-Sel

11-11-1970 KETUA RT. 002/005


21-03-2016 KADES

37 UMAR Rengat,

31-12-1960 KETUA RT. 003/005

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

38 ROSWANDI Enok,

07-04-1958 KETUA RT. 004/005


21-03-2016 KADES

39 SUYITNO Solo,

10-03-1960 KETUA RT. 005/005


21-03-2016 KADES

40 BUSRI Kuala Enok, 07-08-1959

KETUA RT. 006/005


21-03-2016 KADES

41 HARWANDI Cerenti,

20-07-1962 KETUA RT. 001/006

SLTA/C

02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

42 IMAM SARTONO Magetan,

31-12-1966 KETUA RT. 002/006

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

43 SUBANDI Magetan,

01-11-1967 KETUA RT. 003/006


21-03-2016 KADES

44 TUMAJI Trenggalek, 13-05-1969

KETUA RT. 004/006


21-03-2016 KADES

45 AMANSYAH Sei.Bandung, 01-07-1966

KETUA RT. 001/007

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

46 ABD.ISA Kampar,

10-02-1963 KETUA RT. 002/007

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

47 ASMARAN Sapat,

01-03-1960 KETUA RT. 003/007

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

48 MASNUR Sei.Bandung, 08-03-1968

KETUA RT. 004/007


21-03-2016 KADES

49 ABD. MURAD Tanah Merah,

01-07-1971 KETUA RT. 005/007

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

50 SYAFRIZAL Sapat,

01-01-1975 KETUA RT. 006/007

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

51 NURDIN Sei.Pinang, 12-04-1977

KETUA RT. 001/008

SD 02/III/PEM-2016

21-03-2016 KADES

52 BAHARUDDIN Kuala Enok, 13-12-1968

KETUA RT. 002/008


21-03-2016 KADES

53 BAMBANG MUSIONO Palembang, 01-11-1967

KETUA RT. 003/008


21-03-2016 KADES

54 M.RIF’AN MASUDIN Malang,

25-12-1976 KETUA RT. 004/008


21-03-2016 KADES


14.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Aparatur Desa

14.2. Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)


BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menjabarkan tentang keadaan

masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan

desa. Penyusunan Visi Desa Tanah Merah dilakukan oleh Kepala Desa

terpilih dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh

Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa pada

umumnya, serta atas dasar Pertimbangan Visi Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tanah

Merah saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa), maka untuk pembangunan Desa Tanah

Merah pada periode 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2016-2021), disusun

visi sebagai berikut :

“KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,AMAN DAN AGAMIS”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan,

kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin

menigkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu

pembangunan;

2. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat Agamis adalah

masyarakat yang menjunjungi tinggi nilai-nilai keharmonisan

dan kehidupan beragama serta beribadah berazaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat

dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran,

menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan

masyarakat;


B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelaksanaan 10 program pokok PKK yang bertujuan

pada peningkatan penghasilan masyarakat.

2. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dengan

sasaran terbinanya kelompok pengajian dan majelis ta’lim yang

bertujuan terciptanya kerukunan dan toleransi umat beragama.

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih,transparan dan

berwibawa dengan sasaran pembinaan aparatur desa yang

bertujuan terwujudnya perangkat/aparatur desa yang berkualitas

dan berdaya saing dalam pelayanan masyarakat.

4. Terwujudnya wadah ekonomi masyarakat desa dengan sasaran

terbinanya masyarakat kelompok usaha yang bertujuan

meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan

ekonomi kreatif melalui industri rumah tangga sehingga tercipta

satu personil satu produk.

5. Terwujudnya masyarakat tentram dan aman dengan sasaran

terbinanya masyarakat sadar hukum yang bertujuan terciptanya

masyarakat yang berakhlakul karimah,tenggang rasa dalam

kehidupan

6. Terwujudnya masyarakat sehat jasmani dan rohani serta

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan sasaran terbinanya

masyarakat hidup sehat dan kreatif yang bertujuan tercapainya

masyarakat berpola hidup sehat,kreatif dan berfikir cerdas.

7. Terwujudnya masyarakat yang madani dengan sasaran

terciptanya masyarakat beriman berteknologi dan bertaqwa pada

Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan peningkatan keterampilan

masyarkat.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

1. Strategi Pembangunan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang

mendukung perekonomian desa, seperti jalan,

jembatan, pelabuhan/dermaga serta infrastruktur

lainnya, dengan tujuan:

1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

sarana prasarana perekonomian desa;



pelayanan kesehatan desa;


sarana prasarana pendidikan;


sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-

tujuan diatas adalah :

(1) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana

ekonomi;

(2) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana

pertanian dalam arti luas;

(3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

sarana prasarana pendidikan;

(4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

sarana prasarana di bidang pemerintahan.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan

untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar

dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan

hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi

masyarakat;

2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan

masyarakat;

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan

diatas adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan bagi penduduk miskin;

(2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan

penyakit;

(3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan

masyarakat.


Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan

untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya

manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang

lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;

2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;

3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda

di berbagai bidang pembangunan;

4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada

masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuan-

tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan

pendidikan yang ada di desa;

(2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di

bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan

olahraga.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan

mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya

pembangunan di bidang perkebunan, pertanian,

perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata,

dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan produktifitas perkebunan, pertanian

dalam arti luas;

2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi

perkebunan dan pertanian dalam arti luas;

3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha

pertanian dan perikanan;

4) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan

pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan

dan pariwisata.


Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-


(1) Meningkatkan keterampilan SDM petani dan

nelayan dalam arti luas dalam upaya peningkatkan

produksi;

(2) Meningkatkan pendampingan petani dan nelayan

untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku

perdagangan;

(3) Meningkatkan kerja sama pemerintahan desa

dengan investor guna pengembangan agrowisata;

(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring

kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi

petani dan nelayan;

(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi berupa

alat dan kelengkapan penunjang kegiatan petani

dan nelayan.

(6) Memfasilitasi penyuluhan petani, pekebun, dan

nelayan dalam rangka meningkatkan mutu dan

kuantitas hasil produksi di pasaran lokal.

Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,

penegak hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan

tujuan-tujuan, sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan

kepada masyarakat;

2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa;

3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan

serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-


(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah

desa dan etos kerja birokrasi;


(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara

aktif pengawasan masyarakat (Control Public);

(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas perencanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah termasuk keuangan

desa.

Misi 6 : Mengupayakan dan meningkatkan mutu dengan

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan

memanfaatkan informasi dan teknologi secara cerdas

dan sehat, dengan tujuan-tujuan adalah sebagai

berikut :

1) Meningkatkan dan mengoptimalkan mutu

pelayanan publik berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan;

2) Memfasilitasi pelayanan publik berbasis Informasi

dan Teknologi tepat guna.

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-


(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya administrasi kependudukan;

(2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama

organisasi/kelompok masyarakat peduli terhadap

kebutuhan informasi dan teknologi secara online;

(3) Mengoptimalkan sarana prasarana informasi dan

teknologi dan cepat tumbuh untuk memacu

pembangunan secara global.


2. Arah Kebijakan

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan

serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju

secara rinci adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang

mendukung perekonomian desa, seperti jalan,

jembatan, pelabuhan/dermaga serta infrastruktur

strategis lainnya, maka arah kebijakan yang akan

dituju antara lain :

(a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan,

jembatan, dan pelabuhan/dermaga;

(b) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi

pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan,

industri dan pariwisata;

(c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan;

(d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan;

(e) Meningkatkan sarana prasarana bidang

pemerintahan.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan

untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar

dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan

hidup yang lebih panjang, maka arah kebijakan yang

akan dituju antara lain :

(a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara

profesional;

(b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di

bidang pelayanan kesehatan.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan

untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya

manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang

lebih baik, maka arah kebijakan yang ditempuh

meliputi:


(a) Meningkatkan penyelenggaran pendidikan di

semua jenjang pendidikan;

(b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan

produk lulusan pendidikan;

(c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif

masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan

pemuda dan olahraga.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan

mendorong semakin tumbuh kembangnya

pembangunan dibidang perkebunan, pertanian,

perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata,

maka arah kebijakan yang akan diambil antara lain :

(a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran

produk unggulan;

(b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan,

teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan

pemasaran serta kemitraan;

(c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana

produksi pertanian dan perkebunan;

(d) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana alat

tangkap ikan dan penyediaan lahan tambak;

(e) Meningkatkan penyediaan bibit unggul ayam, itik,

kambing, dan sapi;

(f) Menguatkan Kelompok Tani, lembaga keuangan

mikro untuk modal usaha, dan kelembagaan

ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi

masyarakat.

Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,

penegak hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, maka

arah kebijakan yang akan dituju antara lain :


(a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur

pemerintahan desa sesuai kompetensi yang

dibutuhkan;

(b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa;

(c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;

(d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan

publik di berbagai bidang pelayanan;

(e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa yang demokratis;

(f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam pembangunan.

Misi 6 : Mengupayakan dan meningkatkan mutu dengan

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan

memanfaatkan informasi dan teknologi secara cerdas

dan sehat, maka arah kebijakan yang akan dituju

adalah :

(a) Mewujudkan mutu pelayanan publik yang prima

berbasis informasi dan teknologi;

(b) Memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan

informasi dan teknologi secara cerdas dan sehat;

(c) Mewujudkan fasilitas dan pengendalian kawasan

perkebunan, pertanian, dan perikanan berbasis

informasi dan teknologi kepada masyarakat;

(d) Mewujudkan kemitraan dengan badan usaha,

lembaga, dan masyarakat terhadap pemanfaatan

informasi dan teknologi.


D. Pengelolaan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Perkiraan pendapatan desa di susun berdasarkan Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pembagian dan Pendapaatan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati

Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian

Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

serta Bantuan Keuangan Desa Melalui program Desa Maju

Indragir Hilir Jaya Tahun Anggaran 2016, maupun asumsi

realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber

pendapatan asli desa, Bagian dana perimbangan keuangan dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua

pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa

dalam satu tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa pasal 13 ayat (1) tentang klasifikasi Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas

kelompok meliputi : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan

Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga,

kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri dari atas jenis Belanja :


a. Belanja Pegawai;

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud

diperuntukkan Pengeluaran Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan

BPD, pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya

sebagaimana Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13

Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa, dan Kelembagaan Desa Tahun 2015.

b. Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud

diperuntukkan pengeluaran pembelian/pengadaan barang

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

c. Belanja Modal.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud diperuntukkan

pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan

yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan

Pembiayaan sebagaimana diatas, meliputi :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan;

2) Penyertaan Modal Desa, dan

3) Pembayaran Hutang.


E. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun tidak langsung

sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Tanah Merah

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta

memperhatikan hasil Musrenbangdesa dan skala prioritas serta tertuang

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2016. Kegiatan

ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan

Pemerintah Kabupaten. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan

pemerintah, mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD),

Bantuan Keuangan, dan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis

Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Kegiatan

sebagaimana dimaksud harus di dukung dengan pendapatan Asli Desa

serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan

desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk

kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang

bersumber dari Dana Desa (DD) yang merupakan kebijakan Pemerintah

Pusat merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

F. Prioritas Desa

Pelaksanaan pembangunan desa untuk tahun 2015 tidak banyak

yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan tersebut masih

mengandalkan dana Pemerintah yaitu ; Dana Desa (DD), Alokasi Dana

Desa (ADD), Bantuan Keuangan dan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah. Prioritas desa ditetapkan dan disepakati melalui

musyawarah dalam musrenbang di setiap tahun dan mengacu pada

RPJM Desa dan RKP Desa.

Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan

ketentuan skala prioritas desa baik pekerjaan fisik dan pelaksanaan non

fisik seperti Pelatihan-pelatihan dan Pengadaan perlengkapan


Kantor/inventaris. Prioritas kebijakan program pembangunan Desa

Tanah Merah yang tersusun dalam RKP tahun 2015 sepenuhnya

didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana yang tersebut

dalam rumusan masalah diatas.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tanah

Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir secara detail

dikelompokkan sebagai berikut :

1. Prioritas Program Pembangunan skala Desa;

a. Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagai

berikut :

1) Pembangunan Jerambah Beton Jl. Hidayah

RT.006/002 ukuran/dimensi 58 m’ x 2,5 mtr;

2) Pembangunan Jerambah Beton Jl. Cermai


3) Pembangunan Jerambah Beton Jl. Cendana


4) Pembangunan Jembatan Beton Jl. Cendana

RT.003/005 ukuran/dimensi 13 m’ x 2,00 mtr.

b. Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya

(DMIJ) tahun 2015, sebagai berikut :

1) Pembangunan Pos Keamanan Terpadu Jl. Bandes

RT.005/003 ukuran/dimensi 10 x 5 mtr;

2) Pembangunan Jerambah Beton Jl. Sadar RT.002/002

ukuran/dimensi 50 m’ x 2,0 mtr;

3) Pembangunan Jerambah Beton Jl. Gg. Seni


4) Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Batam Lestari

ukuran/dimensi 300 m’ x 2,0 mtr


c. Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2015,

sebagai berikut :

1) Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Batam Lestari

ukuran/dimensi 100 m’ x 2,00 mtr;

2. Prioritas Program Pembangunan skala Kecamatan/Kabupaten.

Prioritas p r o g r a m pembangunan s k a l a

Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan

pembangunan merupakan pokok pikiran masyarakat Desa Tanah

Merah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakannya.

Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan

perundangan bukan kewewenang desa. Kedua secara pembiayaan

desa tidak mampu karena jumlahnya terlalu besar dan yang

ketiga waktu yang tersedia tidak mencukupi terhadap dukungan

SDM dan prasarana lainnya. Prioritas itu adalah Pembangunan

Permanen Pelabuhan Utama di Jl. Buluk RT.001/001, dan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih/sumur bor.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas

pembangunan tersebut sudah di bawa melalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan

(Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Tanah Merah yang

dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdesa dan

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.


BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan desa tentunya di

tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan

pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut sebagai

berikut :

a. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran

disesuaikan dengan pendapatan;

b. Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak;

c. Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah

dikeluarkan/dibelanjakan;

Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu

penambahan ekstensifikasi penambahan dana guna

menunjang dan meminimalisir kekurangan defisit anggaran.

Adapun yang perlu dilakukan yaitu dengan cara sebagai

berikut :

1) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

2) Meningkatkan budaya gotong-royong guna

mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan

program dan kegiatan bagi masyarakat;

3) Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa melalui

bimbingan teknis, pelatihan dan kunjungan ke desa di

kabupaten lain yang lebih maju dalam hal

pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik;

4) Membuat proposal bantuan kepada Pemerintah guna

meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non

fisik di Desa.


2. Target dan Realisasi Pendapatan

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes

sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya

terjadi di Desa Tanah Merah, tetapi terjadi di Desa atau wilayah

yang lain juga keadaannya tidak jauh berbeda. Semua

pelaksanaan kegiatan di desa, dana di alokasikan pada pekerjaan

yang dianggap perlu dan mendesak. Pekerjaan yang

pelaksanaannya menggunakan dana besar diajukan ke

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Provinsi

Riau.

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan

uang melalui Transfer ke Rekening desa yang merupakan hak

desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

oleh desa.

Adapun Realisasi pendapatan Desa Tanah Merah

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

Anggaran 2015 adalah tertuang pada Peraturan Desa Tanah

Merah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut

pada lampiran-lampirannya.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi terkait Pengelolaan

Keuangan Desa Tanah Merah yaitu diantaranya :

1) Belum tercapainya target PAD di APBDes;

2) Secara umum target pencapaian sebesar 85 % sisa

tinggal 15 %

3) Belum adanya Peraturan Desa tentang pungutan

untuk membayar administrasi surat menyurat;

4) Belum adanya pelimpahan wewenang ke desa oleh

Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan

pungutan biaya administrasi Kependudukan;


5) Belum adanya rancangan regulasi terhadap

penggalian potensi yang menjadi objek Pendapatan

Asli Desa (PAD), hal ini berkaitan agar tidak terjadi

benturan dengan peraturan dan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

6) Masih belum siapnya SDM pemerintah desa dalam

melaksanakan tata pemerintahan, hal ini perlu

mendapat perhatian khusus dalam peningkatan

kapasitas Aparatur di desa;

7) Keterlambatan waktu terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten berkaitan penerbitan Petunjuk Teknis

Operasional.

b. Penyelesaian

Tindak lanjut penyelesaian yang sedang dihadapi di

antaranya :

1) Melalui pengembangan dan penggalian potensi

sehingga mendapatkan income guna menunjang dan

memenuhi target yang tidak terealisasi;

2) Memenuhi sebagian sarana dan prasarana dengan

memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendesak

melalui Musyawarah Desa;

3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan

instansi/dinas terkait di tingkat Kecamatan dan

Kabupaten;

4) Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan

kapasitas Aparatur yang ada di Desa secara rutin

sesuai kemampuan keuangan desa;

5) Memaksimalkan kegiatan usaha-usaha BUMDES yang

ada di desa.


4. Pengelolaan Belanja Desa.

a. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa selama 1 (satu) tahun

anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa

Tanah Merah 2015, sehingga dapat dilaksanakan dengan

tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang

dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi pendapatan

maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan di

lakukan perubahan guna penyesuaian melalui suatu

mekanisme yang telah di tetapkan.

b. Target dan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13

ayat (1) tentang klasifikasi Belanja Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas

kelompok meliputi : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,

dan Belanja Tak Terduga, dan merujuk Peraturan Bupati

Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Selain Belanja Desa dalam APBDes juga memuat

pembiayaan. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud

adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan

perhitungan APBDesa Tahun 2015 untuk pos pembiayaan

tidak ada transaksi atau kejadian yang terjadi.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada

pasal 18 tentang Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud

terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan Pembiayaan, dan

2) Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 18

ayat (3) mencakup :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya;

2) Pencairan Dana Cadangan;

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 19

ayat (1) mencakup :

1) Pembentukan Dana Cadangan;

2) Penyertaan Modal Desa.

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan

Desa Tanah Merah yang sering di hadapi adalah :

1) Waktu penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes

masih kendala waktu karena menunggu kejelasan

kisaran dana yang diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten terutama Alokasi Dana Desa (ADD),

Bantuan Keuangan, dan Alokasi Dana bagi hasil Pajak

dan Retribusi Daerah, sehingga menyulitkan

pelaksanaan di lapangan, solusinya agar penyusunan

dilaksanakan lebih cepat termasuk yang dari

Pemerintah Kabupaten segera memberikan data

terutama dana yang akan turun ke desa melalui

Program Desa Maju Indragiri Hilir (DMIJ);


2) Terbatasnya sarana dan SDM Perangkat Desa dalam

menyusun d a n mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan dana yang diterima, solusinya

perlu penambahan sarana kerja dan peningkatan

kapasitas perangkat desa melalui Bimtek;

3) Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan

saat ini adalah sering terjadinya perubahan harga

pasar yang tidak stabil dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan di desa;

4) Masih terkendalanya pekerjaan pembangunan fisik

terhadap kondisi cuaca/alam pasang surut yang

bertepatan pelaksanaannya di desa;

5) Kurangnya pemahaman pelaksanaan Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.


BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. Urusan Hak Asal Usul Desa

1. Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang ada di Desa saat ini masih belum

memiliki tolak ukur yang memadai, namun dalam pelaksanaannya

penyelenggaran urusan pemerintahan desa sudah berjalan dan

meliputi hal-hal seperti di bawah ini :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. Membina kehidupan masyarakat desa;

c. Mengkordinir seluruh pembangunan yang ada di Desa;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintah

desa;

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;

i. Membina, mengayomim dan melestarikan nilai-nilai sosial

budaya dan adat istiadat yang ada di desa;

j. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan

hidup;

k. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa;

l. Menetapkan Peraturan Desa;

m. Membuat Surat-surat Keputusan Kepala Desa.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tanah Merah

dilaksanakan dengan azas gotong–royong atas kerjasama

Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Partisipasi masyarakat,

sehingga hasilnya maksimal.


Realisasi kegiatan pembangunan di Desa Tanah Merah

Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten

Indragiri Hilir, APBD Propinsi, dan APBN yaitu berupa

pembangunan fisik dan non Fisik sebagaimana tertuang pada

Lampiran III Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015

tertuang dalam daftar Program Sektoral dan Program Daerah

yang masuk ke Desa.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan

tersebut diatas ketika menggerakkan swadaya masyarakat,

kadang suatu program, berbenturan dengan rutinitas yang

dikerjakan masyarakat. Maka penyelesaian yang dilakukan yaitu

memilih waktu yang tepat dan memberi arahan kepada mayarakat

tentang pentingnya program dan kegiatan pembangunan yang

masuk ke desa. Pada umumnya pemerintahan desa sudah dapat

berjalan deengan bail baik, walaupun tidak dipungkiri masih ada

kekurangan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang disebabkan oleh masih rendahnya SDM aparatur pemerintah

maupun lembaga-lembaga yang ada di desa untuk itu diperlukan

suatu bimbingan terus menerus dari pemerintah yang lebih tinggi

dalam upaya peningkatan kapasitas para Aparatur pemerintahan

desa lebih-lebih ditahun 2016 akan mendapatkan kucuran dana

yang besar dari Pemerintah Pusat.

B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

1. Program dan Kegiatan

Kegiatan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan ke

Pemerintah Desa pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ);

b. Pendataan Keluarga (PK 2015);

c. Penyaluran Raskin ke RTS-PM;


d. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

dilaksanakan oleh Pengurus/Ketua RT yang sudah

ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir bersama Perangkat Desa. Untuk Tahun 2015

Jumlah Target PBB sebesar Rp. 111.709.389,- dengan

jumlah wajib pajak sebanyak 3.128 WP, Realisasi sebesar

Rp. 5.752.362,- dengan Wajib Pajak 267 WP, dengan

pencapaian sebesar ( 5,14 % ).

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (lppd) desa...

Documents