implikasi putusan mk terkait penyusunan uu [compatibility mode]

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI TERHADAP PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

OLEH :Dr. MUALIMIN ABDI,S.H.MH

DIREKTUR LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN

DISAMPAIKAN PADA CERAMAH PENINGKATANPENGETAHUAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JAKARTA,3 DESEMBER 2010

1

www.djpp.depkumham.go.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24A (2) UUD 1945 : Kekuasaan kehakiman : Sebuah MAHKAMAH AGUNG dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan

Sebuah MAHKAMAH KONSTITUSI .

Pasal 24C (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final : untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24C (2) : Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

2


HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANGDASAR :v UU No. 24 Tahun 2003 (UUMK) Pasal 50 sd Pasal 60v Peraturan MK (PMK) No.06/PMK/2005 tgl. 27 Juni 2005 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (sebagaipelaksanaan Pasal 86 UUMK)

3

OBYEK PENGUJIAN :Pasal 50 UUMK : Undang-undang yang dapat diuji adalahundang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD.Penjelasan : yang dimaksudkan dengan setelah perubahan UUDadalah perubahan pertama tanggal 19 Oktober 1999, tetapisejak tanggal 12 April 2005, pasal ini tidak lagi mempunyaikekuatan hukum mengikat. Sehingga obyek gugatan meliputiseluruh Undang-Undang yang berlaku di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia .


PRODUK HUKUM MK

UUMK : putusan PMK : putusan dan ketetapan

UUMK (Pasal 56-57) Permohonan tidak dapat diterima, dalam hal pemohon

dan/atau permohonan tidak memenuhi Pasal 50 dan Pasal 51; Permohonan dikabulkan, dalam hal permohonan beralasan

atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuanpembentukan undang-undang;

Permohonan ditolak, dalam hal undang-undang tidakbertentangan dengan UUD.

4


PMK (Pasal 36 dan Pasal 43)

Pasal 36 : idem UUMKPasal 43 :Mahkamah mengeluarkan ketetapan dalam hal :

Permohonan bukan kewenangan Mahkamah : perkara No.015/PUU-I/2003, atas Permohonan verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia(PPNI), ditetapkan tgl. 22 Desember 2003 dan perkara No.016/PUU-I/2003 atas Permohonan agar putusan peninjauan kembali MahkamahAgung RI Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001dinyatakan batal, ditetapkan tgl. 22 Desember 2003.

Pemohon menarik kembali permohonannya, contoh : perkara No.9/PUU-V/2007 atas Pengujian Pasal 58 f Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah, pemohon H. Nur Ismanto, SH MSidkk (4 pemohon), ditetapkan tgl. 1 Mei 2007.

5.www.djpp.depkumham.go.id

SIFAT DAN JENIS PUTUSAN MK Final dan mengikat. Berlaku sejak diucapkan pada sidang terbuka. Declaratoir. A negative legislator : kewenangan mengenyampingkan dan

membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. A positive legislator : hakim MK tidak dipilih oleh rakyat secara

langsung, tetapi berwenang mengabaikan kehendak mayoritas rakyat.Contoh : kembalinya hak eks anggota PKI sebagai calon anggotalegislatif pada Pemilu 2004 (Putusan MK No.011/PUU-I/2003 danNo.017/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diputustgl. 24 Pebruari 2004, amar : Menyatakan pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukummengikat).

Faktor pengubah hukum : putusan/pertimbangan hukum MKmerupakan acuan dalam pembentukan hukum (beberapa putusanmemberi saran kepada pembentuk undang-undang).

6


LANJUTAN SIFAT DAN JENIS PUTUSANBerdasarkan pelaksanaan putusan MahkamahKonstitusi, maka putusan dibedakan menjadi 2(dua), yaitu : Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung

dapat dilaksanakan executable Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan

tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yangbersangkutan.

7


CONTOH PUTUSAN YANG EXECUTABLE :

1. Perkara No 11/PUU-VIII/2010;Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum, diputus tanggal 18 Maret2010, amar:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan kata, Calon, dan frasa, ... diusulkan oleh KPU

Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya .... dalam Pasal 93; kata,Calon serta frasa ...

8


diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PanwasluProvinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya .... dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, Calon dan frasa, ... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya .... dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi:

9


Pasal 93Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.Pasal 94(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggotaPanwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dankepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

10


(2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota

setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Pasal 95

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Menyatakan kata, Calon, dan frasa, ... diusulkan oleh KPU Provinsikepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....dalam Pasal 93; kata, Calon serta frasa ... diusulkan oleh KPUKabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) oranguntuk selanjutnya .... dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2);

11


kata, Calon dan frasa, ... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) oranguntuk selanjutnya .... dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

12


2. Perkara No 27/PUU-VIII/2010; Pengujian Pasal 218 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diputus tanggal 3 September 2010, amar:Menyatakan mengabulkan permohonan

Pemohon untuk sebagian;

13


Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasaDaftar Calon Tetap bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionallyunconstitutional), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakupcalon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi diDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidakterdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

14


Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa Daftar Calon Tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

15


CONTOH: PUT YANG MEMERLUKAN TINDAKLANJUT:1.Perkara No. 5/PUU-VI/2007;Pengujian Pasal 59 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan ayat (5)huruf C, sepanjang mengenai anak kalimat partai politikatau gabungan partai politik., Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. diputus tgl. 23Juli 2007, amar : permohonan pemohon dikabulkan. Implikasi: terbukanya kesempatan calon perseorangan

(tanpa melalui partai politik) sebagai calon kepaladaerah).

Tindak lanjut put: pembentukan UU. No. 12 Tahun 2008Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.

16


LANJUTAN CONTOH.2.Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003 tgl 1 Desember

2004 atas Pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002tentang Ketenagalistrikan, dengan amar : Menyatakan UUNo. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi UU No. 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan berlaku kembali;

Tindak lanjut : Penyusunan UU. No. 30 Tahun 2009Tentang Ketenagalistrikan

17


3. Putusan MK No. 012,016,019/PUU-IV/2006, tgl 19 Desember 2006atas Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) , dengan amar :

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsibertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapmempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakanperubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan inidiucapkan.

q Implikasi : Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

q Tindak Lanjut :Pembentukan UU. No. 46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi

18


IMPLIKASI PUTUSANTERHADAP PROSES LEGISLASI

Putusan Yang Memerlukan Tindak LanjutDasar Hukum: Pasal 17 ayat (3) UU. No. 10/2004: Dalam keadaan

tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Presiden dapatmengajukan rancangan undang-undang diluar ProgramLegislasi Nasional.

Pasal 3 PerPres No. 68 Tahun 2005 ttg Tata Caramempersiapkan Rancangan Undang-Undang, RancanganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah, dan RancanganPeraturan Presiden:

19


LANJUTAN DASAR HUKUM(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan

Undang-Undang diluar prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukanpermohonan izin prakarsa kepada Presiden dengan disertaipenjelasan mengenai konsep pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi : Urgensi dan tujuan penyusunan; Sasaran yang ingin diwujudkan; Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan Jangkauan serta arah pengaturan.

(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

menjadi Undang-Undang;b. Untuk meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;c. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;

20


SIFAT PEMBENTUKAN UU TINDAK LANJUTPUTUSAN

Mendesak (harus segera ditindak lanjuti) apabila :dalam putusannya MK telah menentukan secaralimitatif pembentukan UU tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum,kekosongan hukum, mempengaruhi hajad hiduporang banyak.

Tidak mendesak (tidak serta merta harus ditindaklanjuti)

21


22

Amandemen UUD1945

Hak /Kewenangankonstitusional

Mahkamah Konstitusi(Pasal 24 ayat (2) UUD 1945)

Pengujian UU terhadap UUD

Putusan MKNon Prolegnas

Legislator:orientasirujukan

Prolegnas

PUTUSAN MK DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN UNDANGPEMBENTUKAN UNDANG--UNDANGUNDANG


KESIMPULAN Sifat putusan MK : final dan mengikat Jenis putusan : executable dan memerlukan tindak

lanjut. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah

satu faktor pengubah hukum. Pembentukan UU sebagai tindak lanjut Putusan

MK harus memperhatikan pertimbangan hukumdalam putusan

Urgensi pembentukan UU sebagai implikasiputusan MK: ditentukan secara limitatif ataudiserahkan kepada pembentuk UU.

23


24


implikasi putusan mk terkait penyusunan uu [compatibility mode]

Documents