hukum perundang undangan bento 3 & 4

7/24/2019 Hukum Perundang Undangan Bento 3 & 4

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-perundang-undangan-bento-3-4 1/13

III. SUMBER KEWENANGAN

1. Apa Itu Sumber Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan

istilah Belanda “bevoegdheid ” !ang berarti wewenang atau berkuasa". #ewenang

merupakan bagian !ang sangat penting dalam $ukum %ata &emerintahan $ukumAdministrasi", karena pemerintahan baru dapat menjalankan 'ungsin!a atas dasar

wewenang !ang diperolehn!a. &engertian kewenangan dalam Kamus (mum Bahasa

Indonesia diartikan sama dengan wewenang, !aitu hak dan kekuasaan untuk melakukan

sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber)

sumber kewenangan sangatlah beragam, ada !ang mengaitkan kewenangan dengan

kekuasaan dan membedakann!a serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

1" *enurut &rajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa !ang disebut kekuasaan

'ormal, kekuasaan !ang berasal dari kekuasaan legislati' diberi oleh (ndang)

(ndang" atau dari kekuasaan eksekuti'+administrati'. Kewenangan merupakan

kekuasaan terhadap segolongan orang)orang tertentu atau kekuasaan terhadap

suatu bidang pemerintahan tertentu !ang bulat. Sedangkan wewenang han!a

mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. i dalam kewenangan terdapat

wewenang)wewenang. #ewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu

tindak hukum publik.

-" Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi,

dan mandat , !ang masing)masing dijelaskan sebagai berikut #ewenang !ang

diperoleh secara atribusi, !aitu pemberian wewenang pemerintahan !ang baru

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang)undangan. /adi, disini

dilahirkan+diciptakan suatu wewenang pemerintah !ang baru. &ada delegasi

terjadilah pelimpahan suatu wewenang !ang telah ada oleh Badan atau /abatan

%(0 !ang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributi'

kepada Badan atau /abatan %(0 lainn!a. /adi, suatu delegasi selalu didahului

oleh adan!a sesuatu atribusi wewenang. &ada mandat, disitu tidak terjadi suatu

pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau

/abatan %(0 !ang satu kepada !ang lain.



" S.2.*arbun, men!ebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk

melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara !uridis adalah kemampuan

bertindak !ang diberikan oleh undang)undang !ang berlaku untuk melakukan

hubungan)hubungan hukum. #ewenang itu dapat mempengaruhi terhadap

pergaulan hukum, setelah din!atakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru

kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht).

&engertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

-. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat

undang)undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artin!a kewenangan itu bersi'at

melekat terhadap pejabat !ang dituju atas jabatan !ang diembann!a. *isaln!a

berdasarkan &asal 31 (( 0omor -4 %ahun -556 tentang * menegaskan “&7 dapat

membentuk undang)undang untuk disetuji bersama dengan &residen”.

. Kewenangan elegasi

Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ

pemerintahan !ang satu kepada organ pemerintahan lainn!a. Atau dengan kata lain terjadi

pelimpahan kewenangan. /adi tanggung jawab + tanggung gugat berada pada penerima

delegasi + delegataris. *isaln!a pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua

&emda untuk membuat &erda termasuk membuat besluit + keputusan" berdasarkan

daerahn!a masing)masing.

3. &erbedaan Kewenangan 8egislasi engan Kewenangan &emerintah

Kewenangan legislasi adalah kewenangan !ang diberikan kepada lembaga

legislati' untuk membuat dan merencanakan undang)undang. Sedangkan kewenangan

pemerintah disebutkan dalam &eraturan &emerintah 0omor -9 tahun -555 &asal 1 a!at

!aitu “Kewenangan &emerintah adalah hak dan kekuasaan &emerintah untuk

menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka pen!elenggaraan pemerintahan”.IV. SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN

1. /aman Kolonial

&ada periode kekuasaan penjajah &emerintah Belanda, dikenal tiga masa

perundang)undang, !akni1" *asa Besluiten 7egerings 1:55)1:99"



&ada masa ini han!a raja !ang berkuasa untuk mengurus dan mengatur

segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahan, walaupun dalam praktek

dilaksanakan oleh ;ubernur /enderal. $an!a ada satu macam peraturan !ang

dikenal pada masa itu !akni &eraturan &usat+Alegemene <erodering" !ang

dikeluarkan oleh raja !ang disebut Koninklijk Besluit disingkat K.B". Isi dari

K.B mungkin berupa tindakan eksekuti' dan merupakan ketetapan, maupun

tindakan legislati=e.

-" *asa 7egerings 7eglement 1:99)16->"

injau dari isin!a dapatlah dikatakan bahwa 7.7 merupakan semacam

(ndang)undang asar &emerintah /ajahan Belanda. 8ahirn!a 7.7 sebagai akibat

dari adan!a perubahan undang)undang dasar di negeri Belanda pada tahun 1:3:.

&arlemen dan raja pada masa 7.7, bentuk perundang)undangan !ang dikenal

disamping “#et” ((" dan K.B adalah bentuk “Algemene <erordening?lain@

!akni “rdonnatie” dan “Kroonordonantie”. engan demikian pada masa itu ada

empat macam bentuk susunan “Alegmene<erordening” !akni

• #et lebih tinggi dari KB

• KB lebih tinggi dari Kroon)rdonantie

• Kroon)rdonantie lebih tinggi dari rdonnantie.

" *asa Indische Staats 7egeling 16->)163-"

Sebagai akibat dari perubahan (( Belanda tahun 16-- tata hukum di

$india Belanda. &erubahan ini didahului oleh perubahan 77 menjadi IS pada

tanggal 1 /anuari 16->. &ada masa IS dimungkinkan adan!a macam bentuk

peraturan

• #% (("

• KB &eraturan !ang dikeluarkan 7aja"

• rdonantie &eraturan !ang dikeluarkan oleh Badan)badan di $india

Belanda".

&ada periode kolonial /epang, peraturan)peraturan !ang digunakan untuk

mengatur pemerintah di wila!ah $india Belanda dibuat dengan dasar ;un Seirei melalaui

samu Seirei.

alam keadaan darurat pemerintah bala tentara /epang di $india Belanda

menentukan hukum !ang berlaku untuk mengatur pemerintahan dengan mengeluarkan

samu Seirei 0o. 1+163-. &asal samu Seirei 0o. 1+163- menentukan bahwa “semua



badan pemerintahan dan kekuasaann!a, hukum dan undang)undang dari pemerintah dulu

tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan

pemerintah militer”. ari ketentuan pasal samu seirei no. 1+163- tersebut dapat

diketahui bahwa hukum !ang mengatur pemerintahan dan lain)lain tetap

menggunakan IndiIndische staatregeling IS". $ukum perdata, pidana, dan hukum acara

!ang berlaku bagi semua golongan sama dengan !ang ditentukan dalam pasal 11 IS, dan

golongan)golongan penduduk !ang ada adalah sama dengan !ang ditentukan dalam pasal

1> IS.l

Kemudian pemerintah bila tentara /epang mengeluarkan ;un Seirei dengan

nomor istimewa 163-, samu Seirei 0o. -9 tahun 1633 dan ;un Seirei 0o. 13 tahun

163-, untuk melengkapi peraturan !ang telah ada sebelumn!a. ;un Seirei dengan nomor istimewa tahun 163- dan samu Seirei 0o. -9 tahun 1633 memuat tentang aturan)aturan

pidana !ang umum dan aturan)aturan pidana !ang khusus. ;un Seirei no. 13 tahun 163-

mengatur tentang pengadilan di $india Belanda.

-. Awal &roklamasi

Sejak merdeka 14 Agustus 1639, bangsa Indonesia menjadi bangsa !ang bebas

dan tidak tergantung pada bangsa mana pun juga. engan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibn!a, mengatur negaran!a dan menetapkan tata hukumn!a.

(ndang)undang asar !ang menjadi dasar dalam pen!elenggaran pemerintah ditetapkan

pada tanggal 1:Agustus 1639. (ndang)undang asar !ang ditetapkan untuk itu adalah

(( 1639. Bentuk tata hukum dan politik hukum !ang akan berlaku pada masa itu dapat

dilihat pada &asal II Aturan &eralihan (( 1639.

&asal II Aturan &eralihan (( 1639 menentukan bahwa “segala badan dan

negara dan peraturan !ang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan !ang

baru menurut (ndang)undang asar ini”. ari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa

hukum !ang dikehendaki untuk mengatur pen!elenggaraan negara adalah peraturan)

peraturan !ang telah ada dan berlaku sejak masa sebelum Indonesia merdeka. $al ini

berarti segala peraturan !ang telah ada dan berlaku pada Caman penjajahan Belanda dan



masa pemerintah bala tentara /epang, tetap diberlakukan. &ern!ataan itu adalah untuk

mengisi kekosongan hukum, sambil menunggu produk peraturan !ang dibentuk oleh

pemerintah negara 7epublik Indonesia. engan demikian jelaslah bahwa tata hukum

!ang berlaku pada masa 1639)1636 adalah segala peraturan !ang telah ada dan pernah

berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa /epang berkuasa dan produk)produk

peraturan baru !ang dihasilkan oleh pemerintah negara 7epublik Indonesia dan1639)

1636.

. /aman emokrasi &arlementer

ra (ndang (ndang asar Sementara, 1695 D 1696 &ada tahun 1695 sampai

dengan tahun 1696, Indonesia menggunakan (ndang (ndang asar Sementara 1695

sebagai dasar negaran!a. ((S tersebut dumulai pada 14 Agustus 1695 sampai dengan

lahirn!a dekrit &residen pada 9 /uli 1696 !ang dikeluarkan &residen Soekarno.

&emberlakuan (ndang (ndang asar Sementara 1695 tersebut dimulai pada saat

7epublik Indonesia Serikat berakhir karena adan!a demo besar)besaran dari rak!at !ang

menuntut kembalin!a Indonesia menjadi 0egara Kesatuan 7epublik Indonesia, sehingga

akhirn!a pemerintah membubarkan 7epublik Indonesia Serikat dan kembali menjadi

0egara Kesatuan 7epublik Indonesia dengan menggunakan (ndang (ndang asar

Sementara sejak 14 Agustus 1695, dengan menganut sistem kabinet parlementer.

&ada masa (ndang (ndang asar Sementara 1695 tersebut diberlakukan, gejolak

politik !ang panas menimbulkan berbagai gerakan !ang politik !ang tidak stabil,

sehingga kabinet pemerintahanpun ikut kena imbasn!a, tercatat pada periode 1695

hingga 1696 ada 4 kali pergantian kabinet, !aitu 1695 D 1691 Kabinet 0atsir, 1691 D

169- Kabinet Sukiman Suwirjo, 169- D 169 Kabinet #ilopo, 169 D 1699 Kabinet

Ali Sastroamidjojo I, 1699 D 169> Kabinet Burhanuddin $arahap, 169> D 1694

Kabinet Ali Satroamidjojo II, 1694 D 1696 Kabinet juanda.

$ingga puncakn!a pada 9 /uli 1696, &residen Soekarno mengeluarkan dekrit

!ang isin!a seperti !ang telah ditulis diatas, dan pada masa berakhirn!a ((S 1695 dan

kembali ke (ndang (ndang asar 39, sistem kabinet parlementer ikut juga berakhir



menjadi sistem emokrasi %erpimpin dimana seluruh keputusan dan pemikiran han!a

terpusat pada &residen.

3. /aman emokrasi %erpimpin

*asa demokrasi terpimpin dimulai dengan dikeluarkann!a dekrit &residen 9 /uli

1696 !ang menetapkan (ndang (ndang asar 1639 berlaku lagi bagi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan tidak berlakun!a (ndang) (ndang

asar sementara. Alasan dikeluarkan dekrit presiden ini adalah bahwa konstituante tidak

mungkin lagi men!elesaikan tugas !ang diperca!akan oleh rak!at kepadan!a untuk

membuat (ndang (ndang asar dan hal !ang demikian menimbulkan keadaan

ketatanegaraan !ang membaha!akan perssatuan dan keselamatan 0egara, 0usa dan

Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai mas!arakat adil dan

makmur. /alan itu terpaksa ditempuh ebagai satu)satun!a jalan untuk men!elamatkan

0egara &roklamasi.

engan berlakun!a kembali (( 1639 maka sistem pemerintahan !ang dianut

adalah presidensiil, dimana presiden !ang menjadi kepala negara juga menjadi kepala

ksekuti' dan tidak bertanggungjawab kepada *&7, dan dapa! diberhentikan oleh *&7

dalm suatu sidang istimewa *&7 atas permintaann &7 apabila &7 menganggap&residen telah melanggar ;B$0.

9. /aman Awal emokrasi &ancasila

*emang kemudian timbul kontro=ersi !ang luas berkenaan dengan status hukum

berlakun!a ekrit &residen tersebut !ang dituangkan dalam Keputusan &residen itu

sebagai tindakan hukum !ang sah untuk memberlakukan kembali (( 1639. &ro'essor

joko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan antara dasar hukum ekrit

&residen itu dengan prinsip staatsnoodrecht. *enurut *oh. Kusnardi dan $armail!

Ibrahim, prinsip tersebut pada pokokn!a sama dengan pendapat !ang dijadikan landasan

oleh *ajelis &ermus!awaratan 7ak!at Sementara masa rde Baru untuk menetapkan



Ketetapan *&7 0o. EE+*&7S+16>>. Adan!a istilah rde Baru saja menggambarkan

pendirian *&7S bahwa masa antara tahun 1696 sampai dengan 16>> adalah masa rde

8ama !ang mencerminkan tidak adan!a pelaksanaan (( 1639 secara murni dan

konsekuen. leh karenan!a, *&7S mengeluarkan %A& *&7 0o EE+*&7S+16>>

dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adan!a prinsip !ang

sama, !aitu keadaan darurat staatsnoodrecht).

Sejak ekrit 9 /uli 1696 sampai sekarang, (( 1639 terus berlaku dan

diberlakukan sebagai hukum dasar. Si'atn!a masih sebagai (( semenara. Akan tetapi,

karena konsolidasi kekuasaan !ang makin lama makin terpusat di masa rde Baru, dan

siklus kekuasaan mengalami stagnansi !ang statis karena pucuk pemerintahan tidak

mengalami pergantian selama - tahun, akibatn!a (( 1639 mengalami prosesskaraklisasi !ang irasional selama kurun masa rde Baru itu. (( 1639 tidak boleh

tersentuh dengan ide perubahan sama sekali. &adahal, (( 1639 itu jelas merupakan

(( 1639 !ang bersi'at sementara. Sembo!an rde Baru pada masa itu adalah

melaksanakan &ancasila dan (( 1639 secara murni dan konsekuen. %ern!ata tidak.

ilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial tern!ata masih

terdapat ban!ak hal !ang jauh dari harapan. $ampir sama dengan pada masa rde 8ama,

sangat dominann!a kekuasaan &residen dan lemahn!a kontrol &7 terhadap kebijakan)

kebijakan &residen+pemerintah.

Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada (( 1639 itu sendiri, !ang si'atn!a

singkat dan luwes 'leksibel", sehingga memungkinkan munculn!a berbagai

pen!impangan. %untutan untuk merubah atau men!empurnakan (( 1639 tidak

memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan rde Baru bertekat untuk

mempertahankan dan tidak merubah (( 1639.

>. /aman 7e'ormasi

&embaruan (ndang)(ndang asar !ang baru saja dapat tercapai setelah bangsa

Indonesia memasuki era re'ormasi pada tahun 166:, !aitu setelah &residen Soeharto

berhenti dan digantikan oleh &residen B./. $abibie, barulah pada tahun 1666 dapat



dilakukan perubahan terhadap (( 1639 sebagaimana mestin!a. &erubahan konstitusi

Indonesia dilakukan dengan memisahkan naskah dari teks aslin!a, !ang kemudian

disebut sebagai amandemen. &erubahan seperti ini merupakan tradisi !ang dipelopori

oleh Amerika Serikat, dan tidak ada salahn!a jika negara demokrasi lain, seperti

Indonesia mengikuti prosedur !ang baik seperti itu.

&erubahan pertama ditetapkan oleh Sidang (mum *ajelis &erus!awaratan

7ak!at pada tahun 1666, disusul dengan &erubahan Kedua dalam Sidang %ahunan -555

dan &erubahan Ketiga dalam Sidang %ahunan -551. &ada Sidang %ahunan -55-

dilakukan pula naskah &erubahan Keempat !ang melengkapi perubahan sebelumn!a,

sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun sekali secara lebih utuh dalam

satu naskah (ndang)undang dasar !ang mencakup keseluruhan hukum dasar !angsistematis dan terpadu.

*elalui empat tahap perubahan tersebut, (( 1639 telah mengalami perubahan

!ang cukup mendasar. &erubahan itu men!angkut kelembagaan negara, pemilihan umum,

pembatasan kekuasaan &residen dan #akil &residen, memperkuat kedudukan &7,

pemerintahan daerah, dan ketentuan !ang terinci tentang hak)hak asasi manusia.



KESIMPULAN

1. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah

Belanda “bevoegdheid ” !ang berarti wewenang atau berkuasa". &engertian kewenangan

dalam Kamus (mum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, !aitu hak dan

kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

-. Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang)

undang kepada organ pemerintahan tersebut.

. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ

pemerintahan !ang satu kepada organ pemerintahan lainn!a.

3. Kewenangan legislasi adalah kewenangan untuk membuat undang)undang. Sedangkan

kewenangan pemerintah adalah kewenangan untuk menjalankan pemerintahan.

9. &ada jaman kolonial Belanda, dikenal tiga masa perundang)undangan, !akni *asa

Besluiten 7egerings 1:55)1:99", *asa 7egerings 7eglement 1:99)16->", dan *asa

Indische Staats 7egeling 16->)163-"

>. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, 7epublik Indonesia belum memilikiundang)undang dasar. (ndang)(ndang asar atau Konstitusi 0egara 7epublik Indonesia

disahkan dan ditetapkan oleh &&KI pada Sabtu 1: Agustus 1639, satu hari setelah

proklamasi.

4. Bentuk 0egara 2ederasi dan &enerapan (ndang (ndang asar 7epublik Indonesia

Serikat 1636" han!alah bersi'at sementara, Karena sesungguhn!a bangsa Indonesia sejak

14 Agustus 1639 menginginkan bentuk 0egara Kesatuan. $al ini terbukti dengan negara

7epublik Indonesia Serikat !ang tidak bertahan lama karena negara negara bagian

tersebut menggabungkan dengan 7epublik Indonesia, sehingga dari 1> negara bagian

menjadi han!a negara, !aitu 0egara 7epublik Indonesia, 0egara Indonesia %imur, dan

0egara Sumatera %imur. Keadaan ini menambah semakin merosotn!a wibawa 0egara

7epublik Indonesia Serikat.



:. %anggal 9 /uli %ahun 1696, berlakulah kembali (ndang)(ndang asar 1639 di seluruh

wila!ah 0egara Kesatuan 7epublik Indonesia. Istilah (ndang)(ndang asar 1639 !ang

menggunakan angka “1639” di belakang (ndang)(ndang asar, baru muncul pada awal

tahun 1696, ketika pada 16 2ebruari 1696 Kabinet Kar!a mengambil kesimpulan dengan

suara bulat mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke

(ndang)(ndang asar 1639”. Keputusan pemerintah ini disampaikan kepada

Konstituante pada -- April 1696.

6. &ada masa rde Baru 16>>)166:", &emerintah men!atakan akan menjalankan ((

1639 dan &ancasila secara murni dan konsekuen. &ada masa rde Baru, (( 1639 juga

menjadi konstitusi !ang sangat FsakralF, di antara melalui sejumlah peraturan Ketetapan

*&7 0omor I+*&7+16: !ang men!atakan bahwa *&7 berketetapan untuk mempertahankan (( 1639, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapn!a,

Ketetapan *&7 0omor I<+*&7+16: tentang 7e'erendum !ang antara lain men!atakan

bahwa bila *&7 berkehendak mengubah (( 1639, terlebih dahulu harus minta

pendapat rak!at melalui re'erendum, (ndang)(ndang 0omor 9 %ahun 16:9 tentang

7e'erendum, !ang merupakan pelaksanaan Ketetapan *&7 0omor I<+*&7+16:.

15. &ada tanggal -1 *ei 166:, &residen Soeharto men!atakan berhenti dari jabatan presiden

setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar)besaran, !ang menandakan dimulain!a era

re'ormasi di Indonesia. &roses re'ormasi !ang sangat luas dan 'undamental itu dilalui

dengan selamat dan aman. 0egara kepulauan !ang besar dan majemuk dengan

keanekaragaman suku, berhasil menjalani proses re'ormasi dengan utuh, tidak terpecah)

belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan. (( 1639 telah mengalami perubahan

!ang cukup mendasar. &erubahan itu men!angkut kelembagaan negara, pemilihan umum,

pembatasan kekuasaan &residen dan #akil &residen, memperkuat kedudukan &7,

pemerintahan daerah, dan ketentuan !ang terinci tentang hak)hak asasi manusia.

PENDAPAT

*enurut sa!a, kewenangan adalah hak untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan

sesuatu untuk suatu tujuan tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. perbedaan dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketetapan_MPR_Nomor_I/MPR/1983&action=edit&redlink=1


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketetapan_MPR_Nomor_IV/MPR/1983&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_5_Tahun_1985&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketetapan_MPR_Nomor_IV/MPR/1983.&action=edit&redlink=1



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketetapan_MPR_Nomor_IV/MPR/1983&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_5_Tahun_1985&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketetapan_MPR_Nomor_IV/MPR/1983.&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru



wewenang dengan kekuasaan ialah wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu,

sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Selain itu perbedaan!a

juga bahwa kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan !ang memiliki keabsahan,

sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. %etapi kewenangan dan kekuasaan tidak

dapat dipisahkan dan membentuk suatu hal !ang berkaitan satu sama lain, karna wewenang tanpa

kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan men!ebabkan kon'lik.

PERTANYAAN

1. Apakah &residen juga memiliki kewenangan legislasi G

-. Apakah sebelum Belanda datang ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki suatu undang)

undang G

. Apakah amandemen itu penting untuk dilakukan G



TUGAS MATA KULIAH

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

&engampu &ro'. r. I *ade Subawa, S.$., *.$.

Kelas

leh

Benitto manuelle Be=ansara $ere Bessie

0I* 15559-9:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA UDAYANA

DENPASAR



2015

hukum perundang undangan bento 3 & 4

Documents