tugas penemuan hukum - seputar peraturan perundang-undangan

7/22/2019 Tugas Penemuan Hukum - Seputar Peraturan Perundang-undangan

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-penemuan-hukum-seputar-peraturan-perundang-undangan 1/14



2

INFORMED CONSENT PROCEDUREFOR CERTAIN HAZARDOUSCHEMICALS AND PESTICIDES ININTERNATIONAL TRADE (KONVENSI

ROTTERDAM TENTANG PROSEDURPERSETUJUAN ATAS DASARINFORMASI AWAL UNTUK BAHANKIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA

TERTENTU DALAM PERDAGANGANINTERNASIONAL)

11 TAHUN 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ONACCESS TO GENETIC RESOURCES

AND THE FAIR AND EQUITABLESHARING OF BENEFITS ARISINGFROM THEIR UTILIZATION TO THE

CONVENTION ON BIOLOGICALDIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYAGENETIK DAN PEMBAGIANKEUNTUNGAN YANG ADIL DANSEIMBANG YANG TIMBUL DARIPEMANFAATANNYA ATAS KONVENSIKEANEKARAGAMAN HAYATI)

12 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN KABUPATENMOROWALI UTARA DI PROVINSI

SULAWESI TENGAH

13 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWEKEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

14 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANGPEMBENTUKAN KABUPATEN

TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUABARAT

15 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN2013

16 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA DI PROVINSISUMATERA SELATAN

17 TAHUN 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN



3

18 TAHUN 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPERUSAKAN HUTAN

19 TAHUN 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANPETANI

20 TAHUN 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN21 TAHUN 2013 KEANTARIKSAAN

22 TAHUN 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATASPELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

23 TAHUN 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN2014

24 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2. UU TAHUN 2014

NOMOR TENTANG

1 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG

JABATAN NOTARIS

3 TAHUN 2014 PERINDUSTRIAN

4 TAHUN 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSIMENJADI UNDANG-UNDANG

5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA

6 TAHUN 2014 DESA



4

B. Rancangan Undang-Undang Yang Sedang dibahas DPR

Tahun 2013 – 2014

1. RUU di Bidang Politik dan Keamanan

(Ruang lingkup Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan

Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi)

RUU yang sedang dibahas oleh Komisi

NO. TENTANG OLEH

1 RUU TENTANG KOMPONEN CADANGAN

PERTAHANAN NEGARA

KOMISI 1

2 RUU USUL INISIATIF DPR RI TENTANGPERJANJIAN INTERNASIONAL (MASIHDALAM PROSES PEMBAHASAN TINGKAT I)

KOMISI 1

3 RUU USUL INISIATIF DPR RI TENTANGPENYIARAN

KOMISI 1

4 NASKAH AKADEMIK RUU USULINISIATIF DPR RI TENTANG PERJANJIANINTERNASIONAL (MASIH DALAMPROSES PEMBAHASAN TINGKAT I)

KOMISI 1

5 RUU PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANGPENYELENGGARA PEMILU

KOMISI 2

6 NASKAH AKADEMIK RUU TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA

KOMISI 2

7 RUU TENTANG KEISTIMEWAANPROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

KOMISI 2

8 RUU TENTANG PEMILIHAN KEPALADAERAH

KOMISI 2

9 RUU TENTANG APARATUR SIPILNEGARA

KOMISI 2

10 RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

KOMISI 2



5

11 NASKAH AKADEMIK RUU TENTANGPEMILIHAN KEPALA DAERAH

KOMISI 2

12 RUU TENTANG DESA KOMISI 2

13 RUU TENTANG PEMERINTAH DAERAH KOMISI 2

14 RUU TENTANG JABATAN NOTARIS KOMISI 215 NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

KOMISI 2

16 RUU TENTANG PERTANAHAN KOMISI 2

17 NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG

PERTANAHAN

KOMISI 2

18 RUU TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIKINDONESIA

KOMISI 3

19 RUU TENTANG MAHKAMAH AGUNG

KOMISI 3

RUU yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus

NO. TENTANG

1 RUU TENTANG PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIANUANG

2 RUU TENTANG PROTOKOL

3 RUU TENTANG BANTUAN HUKUM

4 RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

5 RUU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN (PANSUS)

6 RUU TENTANG KEAMANAN NASIONAL

7 RUU TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT

2. RUU di Bidang Ekonomi dan Keuangan

(Ruang lingkup Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara)



6


NO. TENTANG OLEH

1 RUU TENTANG PENGURUSAN PIUTANG

NEGARA DAN PIUTANG DAERAH

KOMISI 11

2 RUU TENTANG USAHA

PERASURANSIAN

KOMISI 11


NO. TENTANG

NIHIL

3. RUU di Bidang Industri dan Pembangunan

(Ruang lingkup Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi

VII)


NO. TENTANG OLEH

1 RUU TENTANG HORTIKULTURA KOMISI 4

2 RUU TENTANG PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR(P3L)

KOMISI 4

3 RUU TENTANG RUMAH SUSUN KOMISI 5

4 RUU TENTANG PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

KOMISI 5

5 RUU TENTANG JALAN KOMISI 5

6 NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG

JALAN

KOMISI 5

7 RUU TENTANG PANGAN KOMISI 5

8 RUU TENTANG PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN

KOMISI 5

9 RUU TENTANG LEMBAGA KEUANGANMIKRO

KOMISI 6



7

10 RUU TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

KOMISI 6

11 RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKAKOMODITI

KOMISI 6

12 NASKAH AKADEMIK RUU TENTANGPERUBAHAN UNDANG-UNDANGNOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANGPERDAGANGAN BERJANGKAKOMODITI

KOMISI 6

13 RUU TENTANG PERDAGANGANBERJANGKA KOMODITI

KOMISI 6

14 RUU TENTANG SISTEM RESI GUDANG KOMISI 6

15 RUU TENTANG LEMBAGA KEUANGANMIKRO

KOMISI 6

16 RUU TENTANG KOPERASI KOMISI 6

17 RUU TENTANG INFORMASIGEOSPASIAL

KOMISI 7


NO. TENTANG

1 RUU TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN

4. RUU di Bidang Kesejahteraan Rakyat

(Ruang lingkup Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan Badan

Kehormatan)


NO. TENTANG OLEH

1 RUU TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KOMISI 10

2 RUU JAMINAN PRODUK HALAL KOMISI 8

3 RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK KOMISI 9



8

SOSIAL

4 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

KOMISI 9

5 RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG TENAGA KESEHATAN

KOMISI 9

6 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KOMISI 9

7 RUU TENTANG PENGAWASAN SEDIAANFARMASI, ALAT KESEHATAN, DANPERBEKALAN KESEHATAN RUMAH

TANGGA

KOMISI 9

8 RUU TENTANG KEPERAWATAN KOMISI 9

9 KERANGKA ACUAN KUNJUNGANKERJA KE AMERIKA SERIKAT PANITIA

KERJA PENYUSUNAN RANCANGANUNDANG-UNDANG TENTANGKESEHATAN JIWA KOMISI IX DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA

KOMISI 9


NO. TENTANG

NIHIL

C. Rancangan Undang-Undang Yang disetujui DPR Tahun 2013

- 2014

NO TENTANG

1 RUU TENTANG PERDAGANGAN

2 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAH



9

ROUFAER DI PROVINSI PAPUA

3 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN YAMO DIPROVINSI PAPUA

4 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MONI DIPROVINSI PAPUA

5 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA TIMUR DI PROVINSI PAPUA

6 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKABARAT DI PROVINSI PAPUA

7 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIAKNAPA SWANDIWE DI PROVINSI PAPUA

8 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEMBUDI PROVINSI PAPUA

9 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GALELALOLODA DI PROVINSI MALUKU UTARA

10 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMAWAREA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

11 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATENBALANIPA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

12 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TOMINIRAYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

13 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN

MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

14 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

15 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SEBATIK DIPROVINSI KALIMANTAN UTARA

16 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAYAN DIPROVINSI KALIMANTAN BARAT

17 RUU TENTANG PEMBENTUKAN CIBALIUNG DIPROVINSI BANTEN

18 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATENCARINGIN DI PROVINSI BANTEN



10

19 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATENCILANGKAHAN DI PROVINSI BANTEN

20 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN

INDRAGIRI SELATAN DI PROVINSI RIAU

II. ANALISA SINGKAT

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

UU Perindustrian ini lahir sebagai langkah atau upaya dari

pemerintah dalam mengakomodir perkembangan industri yang

terjadi dewasa ini. Mengingat dasar hukum mengenai perindustrian

sebelumnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak relevan lagi.

Perkembangan perekonomian dunia dan perobahan pola kehidupan

dalam era globalisasi turut memberi andil lahirnya UU Perindustrian

yang baru ini. Globalisasi telah merobah setiap sendi-sendi

kehidupan masyarakat, dalam hal ini termasuk pergerseran

kebutuhan manusia akan barang-barang hasil industri. Diamana

permintaan akan suatu produk menjadi lebih dinamis dan berobah



11

dengan cepat sesuai dengan mode atau tren yang sedang

berkembang.

Era perdagangan bebas dewasa ini menuntut kesiapan industri

kita dalam bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar

dan membanjiri pasar lokal. Disini dibutuhkan keberpihakan

pemerintah terhadap industri dalam negeri agar mampu bersaing

dengan produk impor tersebut. Untuk itu perobahan UU

Perindustrian yang baru menjadi urgen dan kebutuhan mutlak bagi

bangsa ini, agar industri dalam negeri dapat dilindungi dan siap

bersaing dalam era perdagangan bebas.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang

bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk

jasa industri. Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

kepentingan nasional; demokrasi ekonomi; kepastian berusaha;

pemerataan persebaran; persaingan usaha yang sehat; dan

keterkaitan Industri.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;



12

2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan

maju, serta Industri Hijau;

4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta

mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu

kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan

kerja;

6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh

wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh

ketahanan nasional; dan

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian

tersebut, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan

paling sedikit memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri;

2. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di

masyarakat;

3. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

4. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun

internasional;

5. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun

internasional; dan



13

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota

Salah satu poin penting UU Perindustrian yang baru ini adalah

terdapat dalam Pasal 31: Dalam rangka peningkatan nilai tambah

sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri

pengolahan di dalam negeri. Dapat disimpulkan melalui UU

Perindustrian yang baru ini, pemerintah mendorong pengolahan hasil

sumber daya alam kita melalui pengolahan dalam negeri. Dengan

demikian dapat menjamin terlaksananya amanat pasal 33 UUD

Negara Republik Indonesia tahun 1945.



14

TUGAS PENEMUAN HUKUM

PENGOLAHAN DATA MENGENAI UNDANG-UNDANG,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SEDANG DIBAHAS DAN

DISETUJUI OLEH DPR TAHUN 2013 - 2014

DOSEN PENGAJAR:

PROF.DR.HJ.YULIA MIRWATI, SH, CN, MH

RAFKI RAHMAT MY, SH

BP. 1320112001

PROGRAM PASCA SARJANAFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2014

tugas penemuan hukum - seputar peraturan perundang-undangan

Documents