HUKUM PERIKATAN“ HUKUM PERIKATAN “

, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Unsur-unsur perikatan:1. Hubungan hukum.2. Harta kekayaan.3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.4. Prestasi.

●          Dasar Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )2. Perikatan yang timbul dari undang-undang3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum

( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ) .

 

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1. Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata )

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2. Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata )

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata )

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

●   Azas-azas Dalam Hukum Perikatan1. Asas Kebebasan Berkontrak : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.2. Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata.3. Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

· Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

· Asas konsensualisme Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syar

Pengecualian : 1792 KUHPerdata1317 KUHPerdata

 Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata.Asas Pacta Suntservanda® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.

 

   ●      Hapusnya Perikatan

Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :

1.   Pembaharuan utang (inovatie)

Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.

2.   Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata).

3.   Pembebasan Utang

pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur. Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma- Cuma.

4.   Musnahnya barang yang terutang

5.   Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.

Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

6.   Kedaluwarsa

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketehui ada dua macam lampau waktu, yaitu :

1. Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu barang2. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan

 

HUKUM KELUARGA

- hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengenal hubungan orang yang bertalian dengan kekeluargaan baik kekeluargaan sedarah maupun semenda termasuk kekuasaan orang tua,pengampuan dan perwalian.- menurut tantongkie adalah keseluruhan yang mengatur hubungan yang diakibatkan dari hubungan antara laki” dan wanita - menurut algra adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga

SUMBER hukum keluarga1. S.1898 no.158 pekawinan campuran : perkawinan antara seorang laki” dan wanita berbeda keyakinan2. HOCI : hobelic ordonanti cristine indonesia …berlaku di jawa, Madura, ambon dan manado3. KUH perdata4. Hukum adat5. FIQH islam

Pengertian perkawinan menurut UU no.1 tahun 1974- adalah ikatan lahir batin antara seorang laki” dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa.- menurut sholthen adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.-menurut hukum islam DR.anwat harjono ,pernikahan adalah suatu perjanjian suci seorang prian dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia

Asas”/prinsip” menurut UU no.1 tahun 74- tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal- perkawinan itu sah apabila dilakukan oleh agama /keyakinannya masing”- monogamy, satu istri satu suami- harus sudah matang jiwa dan raganya untuk bisa melakukan suatu perkawinan- memperkuat /mempersulit terjadinya suatu perceraian- antara suami dan istri seimbang hak dan kewajibannya

PERBEDAAN ANTARA perjanjian dengan perkawinanPerjanjian 1313- berlakunya khusus 2 pihak dan tidak ada ikut campur pihak lain (pemerintah) hanya kontrak” tertentu saja pemerintah ikut campur tangannya.- adanya jangka waktu- hak dan kewajibanbisa dialihkan dengan pemberian kuasa kpda pihak ke 3Perkawinan UU no.1 thn 74-harus ada campur tangan pemerintah , yang sah berdasarkan agama dicatatkan dicatatan sipil- tidak ada jangka waktu karena pasal 1 ikatan lahir batin antara laki” dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia- tidak bisa dialihkan hak dan kewajiban harus dipenuhi suami dan istri

PERIKATAN perkawinan- mengikatkan kedua belah pihak+org lain- pemerintah- diatur oleh UU- dlm perkawinan tidak demikian- dalam perkawinan tidak mungkin- bentuknya yang utama isinya tidak pentingPERJANJIAN pada umumnya- mengikat kedua belah pihak- dilakukan oleh para pihak saja- diatur oleh kesepakatan 2 pihak- hak yang diperoleh dapat dilimpahkan kpd org lain berakhir atas pemufakatan kedua belah pihak- bentuk tidak penting isinya yang penting

SYARAT PERKAWINAN ADA 21. Syarat materil. Materil absolute : itu karena tidak bisa disimpan dan itu harus- adanya persetujuan dari kedua calon pada pasal 6 pd saat perkawinan berlangsng- umur harus 16-19- izin orang tua atau wali- waktu tunggu dan masa idah- poligami- larangan perkawinan termasuk materil relative2. Syarat formal pasal 3 – pasal 11 PP no.9/75- pemberitahuan bisa tertulis maupun secara lisan max waktunya 10 hari- penelitian tekait dengan syarat” perkawinan- pengumuman- pelaksanaan pencatatan

# FUNGSI dari adanya masa idah1. Hak dari mantan suami untuk rujuk kembali2. Mantan suami mempunyai kewajiban member nafkah kpd mantan istri karena masa idah3. Jika mantan istri lagi hamil# proses pencatatan perkawinan1. Pelaporan2. Penelitian3. Pengumuman

PERSAMAAN antara pembatalan dengan pencegahan- sama-sama membutuhkan putusan kepengadilan negeri atau pengadilan agamaPERBEDAAN antara pencegahan dan pembatalan- pencegahan sebelum terjadinya perkawinan dan sedangkan pembatalan sesudah terjadinya perkawinan

#Prosedur dan pengajuan, pencabutan /pencegahan perkawinan tidak setiap orang bisa mengajukan pencegahan kecuali

- keluarga garis lurus keatas dan kebawah- saudara- wali nikah- wali terkait dengan perwalian - pengampu- pihak yang berkepentingan - pejabat yg ditunjuk

#Berdasarkan pasal 18 pencegahan perkawinan dapat dcabut:1. Dengan keputusan pengadilan2. Ditarik kembali oleh yang bersangkutan permohonan pencegahan perkawinan kepengadilan dan pencegahan tsb dapat diarik kembali pasal 18 no.1 tahun 2004

PERJANJIAN perkawinan adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan isinya berlaku juga pada pihak ke3 sebatas akta perkawinan.DASAR HUKUMNYA : pasal 29 UU no.1 tahun 74 dan pasal 12 PP no.9 tahun 75

*akibat hukum pembatalan- batal demi hukum - anak yang lahir tetap anak sah- suami dan istri dapat memenuhi hak”nya*akibat perkawinan- adanya hubungan suami dan istri- hubungan antara orang tua dan anak- masalah harta perkawinan

BERDASARKAN pasal 30 sampai dengan 34 tahun 19741. Suami istri memikul kewajiban yang diukur untuk menegakkan RT masing”2. Hak dan kewajiban suami dan istri seimbang baik dlm RT maupun hidup bermasyarakat3. Masing” pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum4. Antara suami dan istri bertempat tinggal yang sama yg ditentukan oleh keduanya5. Suami istri saling mencintai ,menghormati, tolong menolong dan setia6. Suami harus memenuhi kebutuhan RT sesuai kemampuannya7. Istri wajib mengatur RT dengan baik

# PENCABUTAN kekuasaan orang tua menurut KUH perdata- tidak cakap/ tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai orang tua- ayah/ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak melakukan perlawananMENURUT UU no.1 tahun 19741. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak2. Orang tua berkelakuan sangat burut

YANG BERHAK MEMINTA PENCABUTAN KEWAJIBAN KEKUASAAN ORANG TUA adalah ???1. Menurut BW

- org tua lain- ortu yang semenda- dewan perwalian- kejaksaan2. Menurut UU no.1 tahun 1974- orang tua yg lain- keluarga anak garis keatas dan saudara anak yang sdh dewasa- pejabat yang berwenang

BERAKHIRNYA kekuasaan orang tua- anak tersebut meninggal dunia- anak tsb sudah dewasa- meninggalnya orang tua- putusnya perkawinan

# BERDASARKAN KETENTUAN UMUM ANAK digolongkan menjadi 3 “:1. Anak sah : anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun dari agama dan negara2. Anak luar kawin : anak yang lahir diluar dari sebuah ikatan perkawinan, dan digolongkan menjadi 3:- anak zina : anak yang lahir dimana salah satunya terikat dalam suatu perkawinan-anak sumbang : anak yg lahir dimana salah satunya terkait dengan larangan perkawinan- anak alami : anak yang lahir diluar dari keduanya3. Anak angkat : anak orang lain yang diangkat menjadi anak kandung- menurut hukum perdata dan hukum adat anak angkat yg diakui dan disatukan sama kedudukannya dengan anak kandung-menurut hukum islam harus tetap tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya

Peristiwa hukum adalah  peristiwa yang ada dalam masyarakat yang akibatnya diaatur oleh hukum.Ciri-cirinya yaitu:

a)      Peristiwa hukum terjadi jika ada norma hukum yang mengaturnyab)      Menimbulkan akibat hukukm.

      PERBUATAN SUBYEK  HUKUM adalah perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum dan di anggap di kehendaki oleh pelaku perbuatan. Ada 2 yaitu:

1.      Perbuatan hukum bersegi 1 adalah perbuatan hukum yang akibatnya di kehendaki sendiri/oleh satu pihak saja.

2.      Perbuatan hukum bersegi 2 adalah perbuatan hukum yang akibatnya di kehendaki oleh 2 pihak (semua jenis perjanjian)Perbuatan bukan hukum adalah perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum tetapi bukan merupakan perbuatan hukum ada 2 yaitu:

1)         Zaakwaarneming: perbuatan yang sesuai dengan asas-asas hukum, misal pasal 1354, KUHPerdata memperhatikan/mengurus kepentingan orang lain dengan tidak di minta.

2)      Onrechtmatigedaad: (perbuatan yang akibatnya bertentangan dengan hukum meskipun tidak di kehendaki oleh pelaku) 1). Tidak sengaja.    2). Kerugian.

      PERISTIWA HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN SUBYEK HUKUM:

1)      Kelahiran.Kelahiran mempunyai hak dan kwajiban. 1) hak bagi anak. 2) kwajiban bagi ortu.Kwajiban ini di namakan alimentasi (tidak mengandung sanksi hukum)

2)      KematianKematian juga mempunyai hak dan kwajiban. 1) hak bagi ahli waris. 2) kwajiban bagi ahli waris