Reservasi (Pensyaratan)Perjanjian InternasionalHUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pernyataan sepihak oleh suatu negara pada waktu menandatangani , menerima, menyetujui atau menyatakan ikut serta terhadap suatu perjanjian yang maksudnya untuk menghilangkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan2 tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara ybsUnsur2 esensial dari pensyaratan;Pensyaratan harus dinyatakan secara formalPensyaratan bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dr ketentuan2 yg terdapat dlm perjanjianPensyaratan merupakan penerimaan bersyarat dr negara ybs thd materi perjanjianPENGERTIAN

Dalam suatu PI adakalanya suatu negara yg akan menjadi pihak dalam perjanjian internasional tidak menyetujui keseluruhan materi perjanjian , karena diantara materi atau ketentuan perjanjian itu ada yg tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional atau kepentingan nasional dr negara ybs.Hanya ditujukan thd isi (materi) dari perjanjian multilateral Tidak mengenai cara mengadakan perjanjian, prosedur dllDengan melakukan reservasi, negara ybs menyetujui isi perjanjian dengan syarat2 yg diajukan.LATAR BELAKANG RESERVASI

Mengadakan penafsiran tertentu terhadap pasal-pasal tertentu dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannyaMenyatakan bahwa pada pasal-pasal tertentu akan diadakan perubahan sehingga sesuai dengan kepentingannyaMenyatakan bahwa pasal atau pasal-pasal tertentu tidak berlaku baginyaBENTUK-BENTUK PENSYARATAN

Pensyaratan tidak diijinkan oleh perjanjian itu sendiriPerjanjian tsb menyatakan bahwa hanya pensyaratan khusus yg diperbolehkan , sedangkan pensyaratan lain ( specified of reservation) tidakJika pensyaratan tidak mungkin diadakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebutTIDAK DIIJINKANNYA PENSYARATAN

RENATA SZAFARZPensyaratan yg berkaitan dengan ketentuan2 penyelesaian sengketa (reservation to dispute settlement provisions)Pensyaratan terhadap berbagai ketentuan penutup ( Reservation to other final clause)Pensyaratan terhadap inti perjanjian yg berhubungan dengan suatu ketentuan yg khusus (reservation to the merits or treaties that single out a specific provision)Pensyaratan terhadap inti perjanjian secara keseluruhan (reservation to the merits of the entire treaty)KLASIFIKASI PENSYARATAN

OSCAR SCHACHTERPensyaratan mengenai ketentuan2 substantif dari perjanjian (resevation regarding substantive treaty clauses)Pensyaratan yg berhubungan dengan tidak adanya pengakuan (reservation relating to non- recognition)Pensyaratan yg berhubungan dengan ketentuan2 (syarat2) penyelesian sengketa ( reservation relating to dispute settlement clauses) KATEGORI PENSYARATAN

MINOR SUBSTANTIVE RESERVATION ; suatu pernyataan oleh negara yg tidak memberikan pengaruh yg begitu besar terhadap berlakunya perjanjian

MAJOR SUBSTANTIVE RESERVATIONS : apabila pengaruhnya begitu besar terhadap berlakunya perjanjianPENGGOLONGAN LAIN

Efek hukum dari pensyaratan tergantung diterima atau ditolaknya pensyaratan tsb oleh negara penandatangan lainAsas Kesepakatan Bulat ( unanimity principle) :pensyaratan hanya berlaku apabila para peserta lain dalam perjanjian multilateral ybs menyetujuinya/ neg itu tdk dpt mjd pihak dlm perjanjian dng pensyaratan yg diajukannyaSistem Pan Amerika : tdk diperlukan persetujuan (consent) yg bulat dr para peserta konvensi atas pensyaratan yg diadakan oleh negara yg hendak turut serta dlm konvensi , melainkan konvensi itu dianggap berlaku dng pensyaratan yg diajukan, antara yg mengajukan pensyaratan dan negara yg menerimanya.

PERKEMBANGAN DOKTRIN MENGENAI PERSYARATAN

Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 23 KonvensiPasal 19: negara berhak mengemukakan pensyaratan pada saat penandatanganan, penyerahan instrumen ratifikasi, menerima (acceptance) suatu perjanjian, menyatakan turut serta (accession), kecuali apabila perjanjian itu melarang untuk mengadaakan pensyaratan.

(jk suatu perjanjian tdk scr tegas menyatakan adanya pensyaratan, negara dapat mengajukan pensyaratan terkecuali pensyaratan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian)RESERVASI MENURUT KETENTUAN KONVENSI WINA 1969

Ayat (1) Bila pensyaratan diijinkan oleh perjanjian, maka tdk perlu meminta suatu pernyataan diterima oleh negara lainAyat (2) dalam keadaan khusus, yakni jika perjanjian tsb harus berlaku secara keseluruhan (seutuhnya) , maka persetujuan dari setiap negara anggota perjanjian disyaratkanAyat (3) jika perjanjian dimaksud merupakan suatu Anggaran Dasar dr suatu Organisasi Internasional, kecuali ditentukan lain, maka pensyaratan memerlukan persetujuan dr lembaga yg berwenang dr organisasi itu

PASAL 20 AYAT

Suatu pensyaratan yg diajukan oleh suatu neg dan diterima oleh neg peserta lain, maka antara negara yg menyatakan pensyaratan dan negara yg menerimanya , perjanjian itu akan berlaku diantara merekaSuatu keberatan oleh negara peserta lain thd suatu persyaratan tdk menegsampingkan berlakunya perjanjian (diantara mereka), kecuali bila maksud yg bertentangan secara tegas dinyatakan oleh negara yg berkeberatan tsbSuatu tindakan yg meyatakan keinginan suatu negara untuk diikat dlm suatu perjanjian dan berisikan suatu pensyaratan, mulai berlaku sejak setidak22nya satu peserta lain menerima pensyaratan tsbAKIBAT HUKUM PENSYARATAN (PASAL 20 AYAT (4))

Kecuali dinyatakan lain, suatu pensyaratan dianggap diterima oleh suatu negara, jk tdk menimbulkan suatu keberatan terhadap pensyaratan tsb, pada akhir 12 bulan setelah pensyaratan itu diajukan, atau pada saat dijelaskan keinginannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian , satu dari kemungkinan tsb yg lebih akhir iniPASAL 20 AYAT (4)

Pernyataan adanya pensyaratan atau keberatan terhadap pensyaratan, harus dinyatakan secara tertulis dan harus dberitahukan pada pihak peserta lainnya dalam perjanjian tsbKecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu, maka suatu pensyaratan dapat ditarik pada setiap saat, dan persetujuan dari negara yg telah menerima pensyaratan tidak diperlukan PASAL 23 AYAT (1)

Pasal 23 ayat (1) : pernyataan menerima atau menolak suatu pensyaratan haruslah diformulasikan secara tertulis dan harus dikomunikasikan kpd negara2 peserta dan negara2 lain yg berhak menjadi pihak dalam perjanjian (demikian pula halnya dng penarikan (withdrawal) thd pensyaratan dan penarikan thd penolakan (objecting) suatu pensyaratan jg hrs dinyatakan scr tertulisJika pensyaratan dirumuskan pd saat menandatangani perjanjian berkaitan dng ratifikasi, penerimaan atau persetujuan harus dilakukan scr formal (must be formally confirmed) oleh neg yg mengajukan pensyaratan pd saat menyatakan persetujuannya mengikatkan diri pd perjanjian tsbDalam hal itu, pensyaratan dianggapntelah dibuat pada saat penguatannya

PROSEDUR MENERIMA ATAU MENOLAK SUATU PENSYARATAN

Suatu pernyataan menerima atau menolak pensyaratan yg dilakukan sblm penguatan (confirmation), maka pensyaratan tsb tdk memerlukan penguatan lgPenarikan (withdrawal) thd suatu pensyaratan dpt dilakukan setiap waktu dan dalam hal ini , persetujuan suatu neg yg telah menerima pensyaratan itu tdk diwajibkan (Pasal 22 ayat (1) dan (2)Penarikan diri (withdrawal) thd pensyaratan mulai berlaku dlm hubungannya dng neg peserta yg lain, apabila pemberitahuan ttg hal itu telah diterima oleh neg ybs, sedangkan penarikan keberatan (penolakan) thd pensyaratan, mulai berlaku apabila pemberitahuan ttg hal itu telah diterima oleh negara yg mengajukan pensyaratan (Pasal 22 ayat (3))PROSEDUR MENERIMA ATAU MENOLAK SUATU PENSYARATAN (LANJUTAN)

Jika tdk ada keberatan (penolakan) thd suatu pensyaratan yg diajukan oleh suatu negara , maka pensyaratan dianggap telah diterima pd akhir 12 bulan setelah pensyaratan itu diumumkan, atau pada saat (tanggal) negaraybs menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tsb (Pasal 20 ayat (5))Apabila setelah masa 1 thn itu lewat, berarti pensyaratan yg diajukan oleh negara ybs dianggap berlaku (mengikat) bg seluruh peserta perjanjian atauPenolakan atau keberaatan oleh suatu negara yg diajukan setelah lewat masa satu tahun tsb, dianggap tidak sah atau tdk dpt diterimaPROSEDUR MENERIMA ATAU MENOLAK SUATU PENSYARATAN (LANJUTAN)

Pasal 8 ayat (1) : pensyaratan juga dimungkinkan dilakukan sepanjang tdk ditentukan lain oleh Perjanjian InternasionalPensyaratan perjanjian internasional biasanya dilakukan pd perjanjian dalam kerangka multilateralPensyaratan dpt dilakukan pd suatu bagian perjanjian internasional sepanjang pensyaratan dan pernyataan tsb tdk bertentangan dng maksud dan tujuan dibuatnya perjanjianDengan pensyaratan atau pernyataan sebagaimana dimaksud , sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah RI tdk terikat pd ketentuan dimaksudPensyaratan dalam praktik Indonesia dilakukan pd saat penandataanganan perjanjian dan kemudian hrs ditegaskan kembali pd saat penyampaian pengikatan diri pd perjanjian internasionalRESERVASI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2000 TTG PERJANJIAN INTERNASIONAL

DeclarationThe 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespectIve of their sex,ethnic or race. The Constitution presscribes those rights to be implemented by national laws and regulationsThe Ratification of the Convention on the Rights of the child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any rights beyond those prescribed under the ConstitutionWith reference to the provisions Articles 1,14, 16,17,21,22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its ConstitutonRUMUSAN PENSYARATAN DNG FORMAT DEKLARASI (CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD)

Indonesia berusaha membatasi kemungkinan perluasan penafsiran terkait dengan kewajiban pelaksanaan Konvensi dengan berbasis pada UUD 1945Meskipun pd umumnya pensyaratan terjadi pada perjanjian2 multilateral, tetapi dalam perjanjian bilateral terdapat rumusan klausula yg memilii bobot yg sama dng pensyaratan.MAKSUD

Draft persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dan Slovakia (dlm proses perundingan)

The provisions of this Agreement shall not apply to matters of taxation in the territory of either Contracting Party. Such matters shall be governed by the domestic laws of each Contracting Party and the terms of any agreement relating to taxation concluded between the Contracting PartiesRUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN YG BOBOTNYA SETARA DNG PENSYARATAN

KATEGORI NEGARA DALAM PI

Negotiating State : negara yg ikut serta dalam pembuatan dan penerimaan naskah perjanjianContracting State : negara yg terikat pada perjanjianThird State : negara yg tidak menjadi pihak dalam perjanjian

*