Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pengantar Hubungan HI dan HN

Pentingnya pemahaman hubungan HI dan HN

- Tidak semata-mata kepentingan akademik

- Kebutuhan praktek

- Klarifikasi hukum perjanjian

Masalah utama hubungan HI dan HN :

- satu sistem atau dua sistem hukum

- masalah hiearki, supremasi, keutamaan

Dasar Berlakunya

Hukum Internasional

Voluntarisme

Obyektifisme

Dualisme

Monisme

Paham Dualisme

Berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang mendasarkan atas kemauan negara.Paham diatas mengakibatkan suatu anggapan dimana hukum nasional & hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda & terpisah satu sama lain.Dipelopori oleh Triepel (1899) & Anzilotti (1923)

Paham Dualisme

HUKUM NASIONAL

HUKUM INTERNASIONAL

Paham Dualisme

HI dan HN adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat negara).Keduanya memiliki subyek yang berbeda. Subyek hukum nasional adalah perorangan / badan hukum (perdata/publik), sedangkan subyek hukum internasional adalah negara.Keduanya berbeda struktur organ pelaksananya (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Akibat Hukum dari Dualisme

Kedua sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan / bersumber kepada satu sama lain. (tidak ada persoalan hierarki)Tidak mungkin ada pertentangan diantaranya, yang ada hanya penunjukan kembali (renvoi).Untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan transformasi hukumKritik terhadap teori dualisme.

MONISME

Paham Monisme

Beranggapan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia: HI dan HN adalah satu kesatuan sistem hukum.Menimbulkan persoalan hubungan hiearki atau keutamaan: Monisme dengan primat hukum nasional & Monisme dengan primat hukum internasionalKritik terhadap teori monisme

MONISME

Monisme Primat

Hukum Nasional

Monisme Primat

Hukum Internasional

Monisme Primat Hukum Nasional

Beranggapan bahwa HN adalah hukum yang utama daripada HIBeranggapan bahwa HI merupakan lanjutan dari HN untuk urusan-urusan luar negeri.Beranggapan bahwa HI bersumber kepada HNKelemahan paham monisme primat HN

Monisme Primat Hukum Internasional

Beranggapan bahwa HI adalah hukum yang lebih tinggi daripada HNBeranggapan bahwa HN tunduk kepada HI & dasar mengikatnya berasal dari suatu pendelegasian wewenang dari HIKelemahan paham monisme primat HI

Tanggapan terhadap kedua teori

Tidak memberikan jawaban yang memuaskan mengenai hubungan HI dan HNPraktek tidak menunjukkan aliran mana yang lebih dominanHubungan HI dan HN diserahkan pada praktek masing-masing negaraKritik/pandangan S.G. Fitzmaurice

Sikap HI terhadap HN

HI pada dasarnya tidak menyampingkan HN Negara tidak dapat menggunakan HN sebagai pembenaran untuk mengelak kewajiban HIPsl 27 Konvensi Wina: A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty

Sikap HN terhadap HI

Sulit disimpulkan karena hukum domestik sangat bervariasi dan sering tidak jelas dan tidak konsistenPerlu mempelajari praktek negara-negara dalam hal perjanjian, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum

Praktek negara-negara

InggrisAmerika SerikatBelanda

Praktek Indonesia

Cenderung menganut paham monisme dengan primat hukum internasional

-- Hukum positf Indonesia: UU no. 24 Tahun 2000

-- Implementasi Perjanjian/Kovensi Internasional

-- Sikap terhadap Kebiasaan Internasional, Praktek Pengadilan

Kasus-kasus : Tembakau Bremen, Mobnas, Konsepsi Nusantara