HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONALOleh : LUSIA NIA KURNIANTI SH, M.H

Hukum Dagang Internasionaldalam Definisi dan Perkembangannya Bagaimanakah perkembangan di Indonesia?Ruang Lingkup?Hukum Bisnis

Kesadaran universal dari negara-negara di dunia dalam bidang perdagangan inernasional sekarang ini adalah cenderung untuk memberlakukan perdagangan bebas, yang sering disebut dengan istilah free trade atau trade liberalization. Hal tersebut diatas menjadi alasan mengapa keberadaan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) maupun World Trade Organization (WTO) dengan berbagai alasannya telah mendapat dukungan dari hampir semua negara di dunia.

PERDAGANGAN BEBAS adalah suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tariffs, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur

Perkembangan yang semakin pesat mengakibatkan areal perdagangan semakin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien.

Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pada zamannya ekonom Adam Smith dan David Ricardo, doktrin-doktrin yang berdasarkan prinsip merkantalisme mulai dikalahkan oleh doktrin perdagangan bebas yang bersumber dari prinsip laissez faire.Laissez faire, yang secara harfiah berarti bebas melakukan apa yang engkau inginkan. Yakni bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya free trade.

Menurut Adam Smith dan juga David Ricardo, perdagangan internasional bukanlah anjing makan anjing, melainkan dapat diarahkan berdasarkan prinsip menang-menang (win-win solution). Adam Smith maupun David Ricardo menyatakan bahwa prinsip menang-menang dalam suatu perdagangan internasional dimungkinkan, asalkan terpenuhi, antara lain syarat-syarat dalam teori berikut ini:

1. The Law of Comparative AdvantageYang dimaksud dengan hukum keuntungan komparatif (the law of comparative advantage) adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara dapat memproduksi suatu barang tertentu yang karena faktor tertentu paling efisien dibandingkan jika barang tersebut diproduksi oleh negara lain. Dengan meminjam ungkapan yang dipakai oleh Adam Smith, bahwa seorang jangan membuat barang jika hasilnya barang tersebut lebih mahal ketimbang membelinya. Para penjahit baju jangan berusaha membuat sepatu untuk dirinya sendiri.

2. Laissez Faire Dalam hal ini, perpindahan barang dari satu tangan ke tangan yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain haruslah dibiarkan bebas dan tiak boleh diatur-atur. Bahkan mereka berkompetensi secara terbuka.

Teori Comparative Advantage, yang dikembangkan oleh David Ricardo kemudian dikembangkan lagi oleh ahli ekonomi Paul Samuelson sampai dia mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi karena telah mengembangkan teori the Comparative Advantage, yang menurutnya hal tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak, dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

Tidak ada yang namanya pemerintahan (untuk mencampuri urusan bisnis).Yang berhasil (the gainers) dalam perdagangan mengkompensasi yang kalah (the losers).Upah adalah sama bagi seluruh negara industri. Modal dan tenaga kerja secara internasional adalah immobile.Tidak ada yang namanya trade defisit.

PERAN GATT DAN WTO

SejarahTujuan dan ManfaatProsedur PolicyStruktur Organisasi PerjanjianPrinsip DasarKontroversial dalam GATT dan WTOPerlakuan terhadap Negara berkembangProsedur penyelesaian sengketa

WTO dalam Perdagangan, Jasa, PMA dan HAKITRIPSTRIMsUNCITRAL WIPO (World Intellectual Property Organization)ITU (International Telecommunication Union)ICC (International Chamber of Commerce)dll

WTO dalam Penyelesaian SengketaPrinsipProsedurProsesBagaimanakah DSB (Dispute Settlement Body) dan Panel berperan?Case-case di Indonesia

SUMBER HUKUM DAGANG INTERNASIONALPerjanjian InternasionalHukum Kebiasaan InternasionalPrinsip hukum umumPutusan badan pengadilanKontrakHukum Nasional

SUBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONALNegaraIndividu- Perusahaan Multinasional- BankOrganisasi Perdagangan InternasionalOrganisasi Internasional non pemerintah

PRINSIP DASAR HUKUM DAGANG INTERNASIONALKebebasan berkontrakPacta Sun ServandaPenyelesaian sengketa melalui arbitrase, dllKebebasan komunikasi

UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONALHUKUM KONTRAKTerus berfungsiMenjawab kebutuhan justice dan legal certaintyDimana Indonesia menempatkan diri?Bagaimana kesiapan?Perdagangan bebasSolusiMemaksimalkan HUKUM KONTRAK (Yang merupakan pilar utama di bidang hukum dalam perkembangan kegiatan perekonomian

HUKUM KONTRAK SAAT INIAsia Tenggara masih menggunakan cara konvensional yang bersumber pada hukum nasional (penyelesaian domestik)Persoalan transnasional juga masih diselesaikan oleh HPI (Privat Internasional Law)HARMONISASI (di Kawasan ASEAN)Hanya bagaimanakah H dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan Transnasional dengan kata lain harus PROPORSIONALITASAsas freedom of contract dan itikad baikINTERNATIONAL TRADE LAW (Hk.Perdag Transnasional)LEX MERCATORIA Baru

EKSISTENSI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Perkembangan di IndonesiaEkspor - ImporPeran Trading Agreement dalam Kontrak Dagang InternasionalWARE HOUSE

UCP # 500Transportation contractSales contractL/C contractInsurance contract

Sebuah Kontrak Dagang ekspor/impor tidak timbul seperti halnya pembuatan kontrak pada umumnya, akan tetapi satu perbedaan yang ada adalah bahwa kontrak dagang ekspor impor ini memiliki proses tahapan tertentu dengan tahap tahap sebagai berikut yaitu :a. Eksportir mempromosikan barang yang akan diekspor melalui berbagai cara strategi pemasaran yang berkembang saat ini.

b. Promosi ekspor dapat juga menjadi sarana pemasaran ekspor dan promosi ini dapat melalui berbagai lembaga seperti :

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Dewan Penunjang Ekspor (DPE), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di luar negeri, atase perdagangan Kedutaan Besar negara-negara asing di Jakarta, Perwakilan-perwakilan dagang asing seperti American Chamber of Commerce (AMCHAM), China External Trade Association (CETRA), Japan External Trade Organization (JETRO), Korean Trade Agency (KOTRA), dan lain-lain.

c. Importir yang berminat terhadap promosi yang dilakukan eksportir kemudian mengirimkan surat permintaan harga atau Letter of Inquiry kepada eksportir yang berisi permintaan penawaran harga disertai keterangan mengenai mutu barang yang diinginkan, kuantum yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing (US$ atau mata uang lain), waktu pengiriman (shipment date) serta nama pelabuhan tujuan yang diingini.

d. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga atau offersheet yang berisi keterangan berdasarkan permintaan importir, seperti uraian barang, mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur, dan bila perlu contoh barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga menyebutkan apakah penawaran bersifat free offer atau firms offer.

e. Setelah mempelajari dengan seksama offersheet dari eksportir, kemudian importir membuat surat pesanan dalam bentuk ordersheet atau purchase order kepada eksportir.f. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor (sales contract) sesuai dengan data dari offersheet dan ordersheet ditambah dengan keterangan seperti force majeur clause, klaim, syarat pengapalan seperti partial shipment, transhipment, vessel age dan lain-lain.

g. Kontrak tersebut ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas sales contract itu. Lazimnya sales contract dibuatkan dalam rangkap dua (two original).h. Importir mempelajari sales contract dengan seksama, dan bila dapat menyetujuinya kemudia ia menandatangani dan mengembalikannya kepada eksportir. Satu original copy ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim disebut sebagai sales confirmation.

Perjanjian ekspor/impor harus memenuhi tiga landasan utama suatu perjanjian (terkait dengan prinsip dasar hukum dagang inernasional yakni dalam prinsip hukum umum), al :Asas konsensus: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara suka rela.Asas obligatoir : mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing.Asas penalti: bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.

Bagi jenis kontrak atau perjanjian yang melibatkan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka dapat kami berikan gambaran para pihak-pihak yang berhubungan dalam perjanjian ekspor/impor tersebut antara lain meliputi.Hubungan hukum antara pembeli dan penjualHubungan hukum pembeli dengan issuing bankHubungan hukum issuing bank dengan advising bankHubungaan hukum issuing bank dengan penjualHubungan hukum advising bank dengan penjual

DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK DAGANG INTERNASIONALL/C (Letter of Credit)B/L (Bill of Lading)CO (Certificate of Origin)dll

Ruang Lingkup PERDAGANGAN INTERNATIONAL EXPOT >< IMPORT

LINTAS NEGARA

UNSUR-UNSUR : perbedaan mata uang Para pihak berbeda wilayah Letter of Creditkesulitan prosedurPerbedaan tempat

Definisi LETTER OF CREDIT :

Suatu perintah yang dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang pada penjual atau ekportir.

Kegunaan L/C

Exportir merasa aman karena pembayaran atas barang yang dikirim pada importir ada kepastiannya.Pengiriman barang baru akan dilaksanakan oleh penjual bila ia telah memperoleh info dari bank tentang adanya pembukaan kredit yang diperintahkan baginya.Importir merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli baru direalisir oleh bank bila penjual telah menyerahkan dokumen yang dimaksud sesuai perjanjian.

KREDIT BERDOKUMEN (L/C)

For the purpose of such provisions, definitions and articles the expressions documentary credits(S), and Credit (S) used therein mean any arrangement, how ever named of described, where by a bank (the issuing bank), acting at the request and in accordance with the instructions of o customer (the applicant for the credit);Is to make payment to the order of a third party (the beneficiary), or is to pay, accept or negotiate bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, orAuthorises such payments to be made or such drafts to be pait accepted or negotiated by another bank, against stipulated documents, provided that the term and conditions of the credit are complied with.

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAMPELAKSANAAN PEMBUKAAN L/C:

Pembeli PenjualBank Pembuka L/CBank Penutup L/CBank Pembayar L/C (Paying Bank)Confirming BankRemitting BankReimbursing Bank

Pembangunan Hukum Keperdataan di Indonesia dalam Perdagangan BebasGlobalisasi?

Perdagangan Bebas

Bagaimanakah Hukum NasionalPeran?Sikap pemerintah?Solusi?Pengembangan arah?KUHPerdata?KUHDagang?Sarana prasarana hukum?Indonesia

HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI IUS CONSTITUENDUMKEMANA ARAH HUKUM KONTRAK DI INDONESIA ?