sumber hukum internasional

31
SOURCES OF INTERNATIONAL LAW (Sumber Hukum Internasional) Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. Email: [email protected] Homepage://legal.daily- thought.info

Upload: heru

Post on 18-Jul-2016

108 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sumber Hukum Internasional

SOURCES OF INTERNATIONAL LAW (Sumber Hukum Internasional)

Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. Email: [email protected]

Homepage://legal.daily-thought.info

Page 2: Sumber Hukum Internasional

I: Apakah hubungan antara Sumber Hukum Primer dan Subsider dalam HI?II: Apakah berlaku hirariki peraturan perUUan dalam Sumber Hukum Primer?III: Bagaimanakah hubungan antara Sumber Hukum Primer dan sumber hukum subsider dalam HI?IV: Apakah pengertian “perjanjian internasional” menurut Konvensi Viena?V: Apakah pengertian “perjainjian internasional” menurut UU di Indonesia?

Page 3: Sumber Hukum Internasional

A. ARTICLE 38 (1) ICJ Statute B. PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONALC. PENGERTIAN PI MENURUT UU DI

INDONESIAD. KARAKTERISTIK PERJANJIAN

INTERNASIONALE. PENGGUNAAN ISTILAH PERJANJIAN INT.

MATERI:

Page 4: Sumber Hukum Internasional

Article 38 (1) The Statute of ICJ“ The court whoese function is to decide in accordance with

international law such dispute as are submitted to it, shall apply:a) International conventions, whether general or

particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States;

b) International custom, as evidence of a general practisce accepted as law;

c) The general principles of law recognized by civilized nations;

d) Judicial decisions and the teachings of the most qualified publicist of the various nations, as subsidiary maens for the determination of rules of law.

Page 5: Sumber Hukum Internasional

Article 38 (2)This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex auequo et bono, if the parties agree thereto.

Page 6: Sumber Hukum Internasional

Article 59The decision of the Court has no binding force except between the parties and in the respect of that particular case.

Page 7: Sumber Hukum Internasional

1. Perjanjian InternasionalPada pasal 38 ayat 1 huruf a di atas

disebutkan bahwa: “International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States”;

Kata international convention berarti treaty atau perjanjian internasional.

Page 8: Sumber Hukum Internasional

A. Pengertian PI 1. UN Charter: no definition2. Regulations to give effect to Article 102 (GA 1946)Article 1:“whatever its form and descriptive name”3. Based on Draft provision by International Law Comission,

1962:“a treaty as any International agreement in written form, whether embodied in a

single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designed (treaty, convention, protocol, covenants, charter, statute, act, declaration, concordat, exchange of notes, agreed minute, memorandum of agreement, modus vivendi or other appellation), concluded between two or more States or other subjects of International Law and governed by International Law”

4. Viena Convention on the Law of TreatiesArticle 2 (I) a: “treaty as an international agreement concluded between

States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or two or more related instruments and whatever its particular designation”

Page 9: Sumber Hukum Internasional

B. Pengertian PI menurut UU INDONESIA

1. Pasal 1(3)UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional? Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional, atau subyek Hukum Internasional Lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

2. PASAL 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Page 10: Sumber Hukum Internasional

C. Karakteristik PIa. Yg dpt didaftarkan

SUBYEK: Dibuat oleh min. 2 pihak : treaty-making capacity (ps.6 KW) (Kehendak untuk melaksanakan kewajiban menurut HI) Mengikat dan diatur menurut HI (Ps.36 KW)BENTUK: tertulis, Entry into force: krn waktu dan cara PELAKU: Full powers and signature: (kepala negara, pemerintah, departemen)

b. Yg tidak dapat didaftarkan Hanya pernyataan politikPersetujuan yang didasarkan pada hukum nasionalTdk dapat otomatis berlaku; tdk ada penandatanganan

Page 11: Sumber Hukum Internasional

Treaty: prinsip, perlu pengesahan (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty, 1995).Convention: multilateral, law-making (Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Wina 1963, Konvensi Wina 1969, K.Jenewa 1958)Protocol: Tambahan, penafsiran pasal,(Optional Protocol) Covenants: charter,

D. Penggunaan Istilah PI

Page 12: Sumber Hukum Internasional

statute, Act:keasksian berakhirnya suatu proses perjanjian (GATT, 1994)Declaration: ketentuan umum, tdk menginkatAgreement ----------------------------------------Concordat, exchange of notes, agreed minutes: catatan mengenai hasil perundingan memorandum of agreement:memo saling pengertian tdk perlu pengesahan modus vivendi or other appellation):sementara, tdk resmi

Page 13: Sumber Hukum Internasional

D. Tahap pembuatan PIDilakukan oleh Kepala Negara atau Menlu: Full Powers (Ps.7-11 KW)Ps 27 GA: credentialPerundingan: amandemenPenyusunan:pembukaan, batang tubuh, penutup, annexPenerimaan:adoption of the textKesaksian NaskahPenandatangananPengesahan(ratification)Reservasi (pensyaratan)Entry into force:waktu dan caraPertukaran Piagam PengesahanPenyimpanan Piagam Pengesahan

Page 14: Sumber Hukum Internasional

D. Akibat-akibat PIAkibat thd negara-negara pihakAkibat thd negara lainImplementasi perjanjian thd peraturan Perundang-undangan

Page 15: Sumber Hukum Internasional

E.Batal dan Berakhirnya PIBentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan hukum nasionalKekeliruan mengenai dasar perjanjian (Ps. 48 KW) atau penipuan (Ps. 49 KW) atau korupsi wakil negara (ps.50 K), kekerasan (Ps.51)Jika bertentang dengan perjanjian sebelumnya maka tdp persoalan prioritas pelaksanaan.

Page 16: Sumber Hukum Internasional

2. Teknis pengawasan PI

Pelapran scr berkala setelah ratifikasi- UNCHRFact-finding: working Group expertPengawasan secara politis: Resolusi GAPelaporan individualPelaporan oleh negara anggotaPengawasan oleh pengadilanNegosiasi dan konsiliasiInspeksi

Page 17: Sumber Hukum Internasional

PI dalam Praktek di IndonesiaPerjanjian YANG MELIBATKAN MNCs:MULTI NATIONAL COORPORATIONs

Menurut:Louis Henkin et.all, Int.Law Case and Material, 1993:

Bukan sbg bentuk Perjanjian Internasional: law-making traetyTdk memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional melainkan Internationalized contractsMNCs tdk berstatus International Legal PersonPerjanjian dua pihak tdk lewat ratifikasiContoh: Exxon mobil, Freeport, Shell

Page 18: Sumber Hukum Internasional

Sebelum Amandemen UUD 1945Praktek Pembuatan dan ratifikasi PI di Indonesia

Sebelum Amandemen UUD 1945Dasar hukum: Ps. 11 UUD 1945Surat Presiden RI No. 2826/HK/1960: perjanjian yang penting dibuat oleh Presiden harus persetujuan DPR, yang tidak penting hanya untuk diketahui oleh DPR setelah disahkan oelh Presiden.Dalam praktek: politik, hukum, ekonomi dibuat dlm bentuk perjanjian (disahkan dg UU) ex; Perjanjian RI-Arab Saudi, UU 9/71, RI dengan Siangapura: 7/1973sdg ekonomi, keuangan dan pinjaman dibuat dg persetujuan saja (disahkan dg Keppres)

Page 19: Sumber Hukum Internasional

Setelah Amandemen UUD 1945

Setelah Amandemen UUD 19451. Dasar Hukum : UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional2. Pengertian PI (ps.1)3. Harus Persetujuan DPR:a. Masalah politik, perdaimaian, pertahanan,keamanan negarab. Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayahc. Keadulatan atau hak berdaulatd. HAMe. Pembentukan kaidah hkm baruf. Pinjaman Luar negeri

Page 20: Sumber Hukum Internasional

Contoh Multilateral Agreements

Since then:Focus 2001 - Rights of Women and Children;Focus 2002 - Sustainable Development Focus 2003 - Treaties Against Transnational Organized Crime and Terrorism; Focus 2004 – Protection of Civilians;Focus 2005 – Responding to Global Challenges (Liberia undertook 83 treaty actions).

Page 21: Sumber Hukum Internasional

Recent treaties adopted by Sixth Committee/General AssemblyConvention on Safety of UN and Associated

Personnel, 1994;Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997;International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997;International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999;UN Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2005;International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005.

Page 22: Sumber Hukum Internasional

Established by the GA in 1947;Promotes the progressive development of international law and its codification;34 members elected by GA for five year terms;Meets annually;Members serve in individual capacity (not as representatives of their Governments);Members must have recognized competence in international law;Commission members represent the principal world legal systems (geographic representation ensured);Professor Alain Pellet, Special Rapporteur

International Law CommissionBackground

Page 23: Sumber Hukum Internasional

2. International CustomWhat is International Custom?1.International custom, as evidence of a

general practise accepted as law” (Article 38 (1).

2.International custom is a general recognition among States of a certain prectoce as obligatory (Brierly).

3.International custom is a general practice which reflect a legal obligation (opinio Jurist)

Page 24: Sumber Hukum Internasional

What are diferencies between International Custom and International Usage?

Ceremonial solut at seaThe personal baggage of diplomatic agentsDiplomatic correspondenceThe opinion of official legal advisersExecutive decision and practicesA patern of treaties in the same form

Page 25: Sumber Hukum Internasional

3. General Principles of LawArticle 38 (1) (c): of the Statute of International Court refres to...“the general principles of law recognized by civilized nations’

Page 26: Sumber Hukum Internasional

Responsibility of the state for the acts of its agens, including judicial officersRes judicata pro varitate habituurEquality of the statesThe legal validity of agreementsGood faithDomestice jurisdictionThe freedom of the seasJus cogens

Page 27: Sumber Hukum Internasional

4. Judicial decisionsDecisions and advisory opinions in the case of

1.Reparation2.Genocide3.Fisheries4.Interpretation of Peace Treaties

Page 28: Sumber Hukum Internasional

Jus Cogen: yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (peremtory) yang tidak boleh diabaikan dan yang kareanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu perjanjian antara negara-negara dalam hal perjanjiann tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.

Page 29: Sumber Hukum Internasional

Jus cogen: hanya dapat dirubah oleh norma hukum Internasional yang muncul kemudian yang jga memiliki karakter yang sama” (Ps. 53 Konvensi Roma)

Page 30: Sumber Hukum Internasional

Example:1.Pelarangan menggunakan tindakan

ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan (ps.2 ayat 4 Piagam PBB)

2.Pacta sunt servanda (ps. 26 konvensi Wina)

3.Persamaan kedaulatan negara4.Penyelesaian sengketa secara damai

Page 31: Sumber Hukum Internasional

1. Larangan genocide2. Larangan Perbudakan3. Larangan Diskriminasi rasial4. Perlindungan HAM