Hukum dan Peradilan Internasional

1. Kd.5.1Mendeskripsikan system hukum dan peradilan internasional Indikator: 1. Mengemukakan makna hukum internasionall Pengertian

Hukum InternasionalA. Secara Umum“Sekumpulan HK yg trdr atas asas – asas dan peraturan – peraturan tingkah laku yg mengikat negara – negara.”

B. Menurut Para Ahli1. Hugo de GrootHK dan hubungan internasional didasarkan pd kemauan bebas atau HK alam dan persetujuan beberapa / semua negara ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yg menyatakan diri di dalamnya.

. Prof. Dr. J. G. StarkeSekumpulan HK yg sebagian besar trdr dr asas asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.

3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.Keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas yg mengatur hubungan / persoalan yg melintasi batas – batas negara anatar negara dgn negara, negara dg subjek HK. Internasional lainnya yg bukan negara / subjek HK. Bukan negara satu sama lain.

4. Wirjono ProdjodikoroHukum yg mengatur perhubungan HK antar bangsa dan berbagai negara.II. Asal Mula HK. Internasional

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno tahun 89 SM . Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium , Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi. Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)

Perkembangan HK internasional dpt dibedakan menjadi  2 ( dua) :1. HK. Perdata InternasionalHK. Internasional yg mengatur hub. HK antar warga negara di suatu negara dgn waga negara lain ( HK antar bangsa )

2. HK Publik InternasionalHK internasional yg mengatur negara yg satu dengan negara lain dalam hubungan internasional ( HK. Antar negara )

Persamaan Hukum perdata Internasional dan hukum Publik InternasionalKeduanya mengatur hubungan antar persoalan- persoalan yang melintasi batas- batas negara.

Perbedaan Hukum perdata Internasional dan hukum Publik InternasionalDalam HK perdata internasional,persoalan berkaitan dengan HK perdata, sedangkan HK publik internasioanpersoalan berkaiatan dg HK publik.2. Menjelaskan hakekat hukum internasional Hakekat HK InternasionalSecara substansi Hk Internasional merupakan sarana untuk melindungi kedualatan negara yang meliputi politik, ekonomi,sosbud dan wilayah.3. Menjelaskan asas-asas hukum internasional Asas hukum internasinal1. Asas teritorialDi dasarkan atas kekuasaan negara atas daerahnya . Menurut asas ini , mereka mengatur hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayah nya .2. Asas kebangsaanDi dasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya . Menurut asas ini setiap warga negara dimana pun berada tetap mendapatka perlakuan hukum dari negaranya .3. Asas kepentingan umumDi dasarkan pada kewenagan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat . Dalam pelaksanaan hukum internasional dikenal beberapa asas  lainnya yaitu :

Pacta Sunt Servanda yaitu : Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.

Egality Rights yaitu Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.

Reciprositas yaitu Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

Courtesy yaitu Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.

Rebus Sig Stantibus adalah Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar / fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

4. Mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional Sumber Hukum InternasionalDalam Arti Material :Adalah Sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara

o Aliran Naturalis o Aliran positvisme

Dalam Arti Formal :

Adalah sumber dari mana kita mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum internasioanl.Sumber HK dalam arti formal merupakan sumber hukum yang digunakan oleh makamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional hal ini tercantum dalam piagam makamah internasional pasal 38 (Sumber HK Internasional) yaitu :

o Perjanjian internasional ( Traktat = Treaty )o Kebiasaan-kebiasaan internasional terbukti dalam praktek umum dan diterima

sebagai hukum (International Custom ).

o Prinsip – prinsip hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ( General Principles of law )

Prinsip ini menjadi pedoman oleh MI, seperti :o Prinsip kebebasan laut lepaso Prinsip dasar samudra sebagai warisan bersama umat manusia.

o Prinsip itikat baik.

o Prinsip janji harus ditepati

o Prinsip nondiskriminasi

o Prinsip persamaan derajat

o Prinsip penentuan nasib sendiri

o Prinsip nonintervensi

4. Keputusan - keputusan hakim /Yurisprudensi(Judisian decision ) adalah :Keputusan hakim yang terdahulu yang dugunakan oleh hakim sesudahnya yang dianggap mempunyai kesamaan peristiwa hukum.5. Pendapat dan ajaran para ahli hukum terkemuka ( Doktrin)Untitled 5. Mengidentifikasi subjek-subjek hukum internasional Sabjek Hukum Internasional

o Negarao Tahta Suci ( Vatikan )

o Palang Merah Internasional

o Organisasi Internasional

o Orang perseorangan

o Pemberontak dan pihak dalam sengketa

6. Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional Peranan lembaga peradilan InternasionalLembaga peradilan internasional terdiri dari :

I. Makamah internasional / MI  ( The International Court of Jastice / ICJ )- Adalah organ utama lembaga kehakiman PBB,

o Kedudukan di Den Haag, Belanda. Berdiri tahun 1945o Hakim terdiri dari 15 hakim dari 15 negara anggota yang cakap dibidang hukum

internasional oleh majelis umum dan dewan keamanan PBB dengan suara terbanyak

o Biasanya 5 hakim berasal dari negara anggota tetap dewan keamanan PBB.

o Selain 15 hakim tetap, pasal 32 statuta Makamah Internasional memungkinkan dibentuknya hakim ad hoc.Hakim ad hoc terdiri dari 2 hakim yang diusulkan oleh negara yang bersengketa.( bersama-sama perkara yang disidangkan).

o Sejak tahun1945 MI telah menangani kurang lebih 100 kasus, baik bersifat sengketa maupun bersifat nasihat.

o Fungsi utama MI adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang sabjeknya negara 

o Masa jabatan hakim di mahkamah internasional 9 tahun

II.Makamah Pidana Internasional ( The International Criminal Court / ICC )o Berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral.o Lahir 17 juli 1998 berdasarkan statut Roma,disahkan tanggal 1 Juli 2002 dan

diratifikasi oleh 99 negara, tanggal 1 juli 2005.

o Tujuannya ; untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku  kejahatan berat internasional di pidana.

o Berkedudukan di DenHaag, Belanda.

o Terdiri dari 18 hakim, hakim dipilih oleh negara yang meratifikasi, berdasarkan 2/3 suara mejelis negara pihak yang neratifikasi.Masa jabatanya  9 tahun.

Prinsip mendasar dari statut Roma adalah MPI merupakan pelengkapan bagi yurisdiksi pidana nasional, artinya makamah mendahulukan sistim nasional,jika sistim nasional yang ada benar- benar tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi maka akan diambilalih di bawah yurusdiksi makamah.III. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (The International kriminal Tribunals and Special Courts)

o Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen ( ad hoc ) artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan.

o Dasar pembentukan dan komposisi penuntut maupun hakim ad hoc ditentukan berdasrkan resolusi dewan keamanan PBB.

7. Mengidentifikasi kewenangan mahkamah internasional

Yurisdiksi / Kewenangan Makamah Internasional Yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumbar pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum.I.Yurisdiksi MI yaitu :

Memutuskan perkara-perkara pertikaian ( Contentius case ) Memberikan opini  yang bersifat nasehat (advisory opinion

II.Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional/MPI adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statut makamah.Statut makamah menentukan 4 jenis kejahatan berat yaitu :

o Kejahatan genosida (the crime of genocide) adalah tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa,etnik,ras, atau kelompok keagamaan tertentu.

o Kejahatan terhadap kemanusian (crimes against humanity), yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistimatis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.

o Kejahatan perang, mis menyerang objek sipil,membombardir secara membabi buta siatu desa,/ penghuni bangunan tertentu.

o Kejahatan Agresi yaitu tindakan kejahatan yang berkaiatan dengan ancaman terhadap perdamaian..

III.Yurisdiksi Spesial Pidana Internasional adalah menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari sipelaku tersebut sudah meratifikasi statut MPI/ICC atau belum.8.Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional sebagai lembaga peradilan internasional Kendala yang dihadapi lembaga peradilan internasional.

o Di mahkamah internasional

- Kesulitan Dalam mencari bukti serta dokomen yang mendukung (yang mengangkut suatu kedualatan)- MI lamban melaksanalan tugasnya membutuhkan waktu 3 – 8 tahun untuk memutuskan sengketa karena keadaan negara yang bersengketa sering meminta pengunduran waktu secara berlebihan karena biaya persidangan mahal.2. Kd.5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional Indikator 1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional Pengertian

Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu atau negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek hukum internasional

Penyebab sengketa  internasional :

o Kepentingan ideologi, politik,sosial, ekonomi dan militer. Contohnya ; perang dingin antar unisoviet dengan AS, konflik Israel – Pelestina.

o Batas wilayah,Contohnya konflik Irak-Kuwait yang melahirkan perang Teluk I dan II.

o Kerena pemilikan sebuah pulau, contohnya ;

Komflik Jepang-Rusia atas kepulauan Kuril,Turki-Yunani atas kepulauan Siprus, Indonesia-Malaysia atas kepulauan Spadan- Ligitan dan kep Ambalat.

4.   Pengembangan senjata Nuklir,Kimia atau Biologi,contohnya Perang Irak-AS pada April 2004,kasus nuklir.

5.   Masalah Terorisme,AS – Afganistan peristiwa WTC 11 Nov 2001, AS menduga serangan dilakukan oleh Afganistan (Alqaedah)pimpinan Osama bin Laden,dampaknya AS melakukan invansi terhadap Afganista,Irak dan Somalia ( sarang teroris )

6.  Ketidak puasan terhadap rezim yang berkuasa

     Spt, tidak adil, menuntut otonomi luas,atau saparatis (pemisahan untuk merdeka ),contoh ;Kasus muslim Moro di Fhilipina,GAM di Aceh

7.  Adanya Hegomoni ( pengaruh kekuatan AS ) melakukan tindakan unilateral ( sepihak ) melanggar kaidah hukum internasional, contoh serang Israel – Palestina,penyerangan terhadap Afganistan,Irak dan somalia.

2.. Mengidentifikasi cara penyelesaian masalah-masalah (sengketa) internasional Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip yang dipegang dalam penyelesaian sengketa internasional :

1.Tidak menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam atau cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

2. Prinsip nonintervensi dalam urusan dalam dan luar negeri suatu negara.

3. Persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa

4. Persamaan kedaulatan suatu negara

5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedualatan dan integritas teritorial suatu negara.

6. Prinsip itikat baik dalam hubungan internasional

7. Prinsip keadilan dan hukum internasional

Cara atau metode penyelesaian sengketa :

o Cara Damai yaitu pihak yang bersengketa menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.

o Cara Paksa atau kekerasan.al : Perang, tindakan pembalasan, blokade, intervensi ,Retorsi ( renggang hub diplomatik )

Cara Damai Yaitu :

o Perundingano Mediasi

o Konsiliasi

o Penyelidikan

o Arbirtasi

o Penyelesaian yudisial / pengadilan internasional

o Penyelesaian dibawah organisasi PBB/ tanggung jawab mejelis umum

3. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase Penyelesaian sengketa internasioanal dengan cara arbitrase:Peradilan arbitrase adalah : suatu bentuk/ cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh pihak ketiga (arbitrator) yang dipilih oleh pihak yang bersengketa.Ciri – Ciri peradilan arbitrase ;1.   Bersifat sukarela yaitu negara tidak diharuskan memilih cara penyelesaian tertentu dan juga bebas memilih hakim-hakimnya.2.   Sifat hukum mengikat, yaitu keharusan negara-negara nelaksanakan keputusan dengan itikat baik3.   Non-institusi ( bukan lembaga ) artinya hakim yang dipilih bukan merupakan organisasi  permanan.4.   Organisasi arbitrase hanya didirikan setelah lahirnya suatu sengketa dan bertujuan memeriksa sengketa itu saja, apabila sudah selesai organisasi itu bubar dengan sendirinya.5.   Hukum yang berlaku adalah semua yang menjadi sember hukum internasional

Prosedur arbitrase tergantung kepada kompromiDua belah pihak  yang meliputi dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan (oral ). Pada tahap wakil dari masing-masing pihak bertemu dan didampingi oleh para ahli hukumnya. Hakim hanya mendengarkan dan menetapkan keputusan atas sengketa yang terjadi.Cara ini banyak dipakai masyarakat internasional menyangkut kerjasama dalam bidang investasi .Contohnya ;gugatan kementrian lingkungan hibup terhadap PT Newmont perusahaan AS mengakibatkan pencemaran lingkungan di buyat

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasionalPenyelesaian pengadilan disebut juga penyelesaian secara yuridis, dimana sumber hukum yang digunakan adalah kaidah-kaidah hukum internasional yang berdasarkan statuta mahkamah internasional pasal 38Hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan internasional adalah :

o Bersifat permanen, diatur dengan statut dan ketentuan serta serangkaian prosedur yang mengikat semua pihak.

o Memiliki panitera ( register) tetap funngsinya mencatat/memenirma dokumen

o Proses peradilan dilakukan secara terbuka, sementera pembelaan dan catatan dengar pendapat serta keputusan – keputusannya dipublikasikan.

o Wewenang mahkamah internasional bersifat fakultatif yaitu kewenanganya baru berlaku apabila semua pihak yang bersengketa setuju membawa perkara ke mahkamah internasional.

o Mahkamah internasional juga berfungsi konsultatif, yaitu memberika pendapat yang tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum.

Contoh perkara yang diselesaikan di mahkamah internasional :o Mengadili kasus kejahatan PD II.o Mengadili kasus pelanggaran HAM berat akibat perang saudara antara etnik Huttu

dan Tutsi di negara Rwanda tahun 1994.

o Mengadili kasus pelanggaran HAM berat akibat perang etnik di Yugaslavia.

o Mengadili sengketa antara Indonesia dengan Malaysia tentan kep Sipadan dan Ligitan dari tahun 1969 – Desember 2002.

4. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi Tugas : buatlah 5 buah perbedaan pengadila Internasional dengan pengadilan Arbitrase. Contoh penyelesaian masalah internasional melalui Konsiliasi.Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan membentuk suatu organ yang disepakati bersama yang disebut komisi konsiliasi, komisi inilah yang bertugas untuk mencari cara penyelesaian yang dapat dilakukan berdasarkan angket maupun perundingan. Tugas , cari contoh sengketa yang diselesaikan cara konsiliasi 2 buah.

o Standar Kompetensi : 3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi

1. Kompetensi dasar 1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia

Pengertian pers Pengertian pers.Secara etimologis :

pers (Belanda) press (Inggris)

presse (Prancis)

presare - premere (Latin)

Artinya tekan atau cetak

Secara terminologis :Pers ialah media massa cetak, gedrukten / drukpers / pers (Belanda), printed media / printing press/ press (Inggris)Pengertian umum / luas pers adalah segala usaha dari alat alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, berita dll, dalam wujud surat kabar, majalah atau media cetak lain dan radio, tv dan film ( media cetak dan media elektronika)

Pers ini (media cetak dan media elektronika) memiliki karakteristik sebagai berikut : proses komunikasinya berlangsung satu arah komunikatornya melembaga

pesannya bersifat umum

medianya bersifat simultan

komunikannya (sasaran komunikasi) bersifat heterogenFungsi pers

UU No.40 tahun 1999 tentang Pers

Pasal 3 Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,

dan kontrol sosial.

Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Perkembangan pers di Indonesia Perkembangan pers di Indonesia.

          Perkembangan pers di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya pers Indonesia digolongkan dalam tiga kategori :

Pers Kolonial

Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang orang Belanda (masa penjajahan), berupa surat kabar dan majalah berbahasa belanda dan Indonesia. Tujuannya membela kepentingan kaum kolonial.

Pers Cina

Adalah koran, majalah berbahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan golongan penduduk Cina.

Pers Nasional

         Adalah yang diusahakan orang orang Indonesia (orang orang pergerakan). Tujuannya memperjuangkan hak hak bangsa Indonesia di masa Penjajahan. Pers nasional inilah yang jadi pers Indonesia.

Perkembangan pers nasional dimulai sejak masa pergerakan, masa penjajahan Jepang, masa revolusi fisik, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi.

Pers masa pergerakan.

Masa ini berada di bawah penjajahn Belanda – masuknya Jepang. Pers saat itu berfungsi sebagai terompet dari organisasi pergerakan Indonesia. Surat kabar nasional menjadi semacam parlemen orang Indonesia yang terjajah. Pers menyuarakan penderitaan bangsa Indonesia dan jadi pendorong dalam perjuangan memperbaiki nasib bangsa.

     Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pers memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini publik. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membuat aturan untuk membendung pengaruh pers tersebut. Pers pada masa ini mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda karena sifatnya yang anti penjajahan. Pemerintah Hindia Belanda menekan pers dengan cara menutup usaha penerbitan pers.

Pemerintah Hindia Belanda membatasi pengaruh tersebut dengan : Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Persbreidel Ordonantie (menghentikan penerbitan yang dianggap berbahaya)

Aturan aturan yang mengekang diberlakukan dengan ketat sehingga para tokoh pers Indonesia banyak yang dihukum penjara atau dihukum pembuangan

     Contoh harian yang terbit pada waktu itu : Harian Fajar Asia terbit di Jakarta dipimpin oleh Haji Agus Salim. Harian Darmo Kondo terbit di Solo dipimpin oleh Sudaryo Cokrosisworo.

Harian Utuisan Hindia terbit di Surabaya dipimpin oleh H.O.S.Cokroaminoto.

Majalah mingguan Pikiran Rakyat terbit di Bandung didirikan oleh Ir.Sukarno.

Majalah berkala Daulah Rakyat dipimpin oleh M.Hatta dan Sutan Syahrir.

Pada masa ini berdiri kantor berita Antara 13 Desember 1937. Kata Antara diambil dari majalah Perantaraan yang terbit di Bogor dan diusahakan oleh Sumanang. Tokoh tokoh yang mendirikan antara adalah Albert Manumpak Sipahutar, Sumanang dan Adam Malik.

Pers masa Penjajahan Jepang.

     Pada masa ini pers nasional mengalami kemunduran besar. Pers nasional dipaksa bergabung untuk tujuan mendukung kepentingan Jepang yaitu menyuarakan harapan harapan palsu akan lahirnya kemerdekaan. Pers semata mata jadi alat pemerintah Jepang. Pers juga mengalami pengekangan seperti zaman Belanda. Tetapi ada beberapa keuntungan yang didapat oleh insan pers nasional yang bekerja pada penerbitan Jepang, antara lain :

Penambahan fasilitas dan pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas.

Pengajaran untuk rakyat agar berfikir kritis terhadap berita yang disajikan sumber sumber resmi Jepang.

Memudahkan para pemimpin bangsa membangkitkan semangat untuk melawan penjajah.

Beberapa harian yang muncul antara lain :

Asia Raya di jakarta. Sinar Baru di Semarang

Suara Asia di Surabaya.

Tjahaya di Bandung

Pers masa revolusi fisik.

Masa ini adalah saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu

pers terbagi jadi dua golongan : Pers Nica

Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara Sekutu dan Belanda. Pers Nica ini berusaha mempengaruhi agar rakyat Indonesia menerima kembali Belanda untuk berkuasa. Pers Nica antara lain :

o Warta Indonesia di Jakarta.        -   Pelita Rakyat di Surabaya.o Persatuan di Bandung.              -   Mustika di Medan.

o Suluh Rakyat di Semarang.

Pers Republik

Pers ini diterbitkan oleh orang Indonesia, yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Sekutu. Hubungan pers dengan pemerintah terjalin dengan baik, karena mereka bahu membahu memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sebagian dari mereka berperang dimedan laga, sebagian lagi menyuarakan gagasan gagasan Republik Indonesia merdeka melalui media massa. Pemerintah Indonesia mulai membantu perkembangan pers dengan mengimpor kertas koran serta memberi pinjaman pada perusahaan penerbitan pers. Sementara pers aktif menyuarakan langkah langkah pemerintah untuk membentuk lembaga maupun peraturan baru sebagai kelengkapan suatu pemerintahan.Namun saat pers mulai mengkritik tokoh tokoh politik termasuk presiden, pemerintah belum dapat menerimanya. Maka pemerintah mulai mengeluarkan aturan yang membatasi kemerdekaan pers tahun 1948.Pada masa inilah lahir PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan SPS (Serikat Pengusaha Surat kabar). Contohnya harian yang terbit adalah :

o Merdeka.         -   Kedaulatan Rakyat.o Sumber.          -   Nasional.

o Pemandangan.           -   Pedoman.

Pers masa demokrasi liberal. (1950 – 1959)

Sesuai dengan alam liberal, pada masa ini pers menikmati adanya kebebasan. Pers nasional umumnya mewakili aliran politik yang saling berbeda. Fungsi pers masa ini adalah sebagai perjuangan kelompok partai atau aliran politik. Tetapi pers tidak berkembang seperti negara negara liberal, karena bangsa Indonesia yang belum lama lepas dari penjajahan, tidak memiliki golongan menengah yang banyak.Walaupun pada awalnya ada kebebasan terhadap pers, tetap saja ada pembatasan terhadap pers. Awal pembatasan itu karena ada efek samping pers Belanda dan Cina yang terbit di Indonesia. Pemerintah mencari cara membatasi kehadiran pers asing tersebut. Kenyataannya pembatasan itu berimbas juga pada pers Indonesia.Disamping itu ada juga kebijakan pemerintah yang positif, yaitu dengan membentuk Dewan Pers pada 17 Maret 1950, yang berdiri dari orang orang persurat kabaran, cendekiawan dan

pejabat pemerintah. Pers masa demokrasi terpimpin. (ORLA, 1959 –1966)

Masa ini pers nasional juga dapat tekanan, mereka jadi terompet menguasa dan bertugas mendukung politik pemerintah (berfungsi menyokong tujuan revolusi dan jadi juru bicara resmi pemerintah). Pers yang tidak mendukung akan disingkirkan.

Pers masa orde baru.

Dimasa ini pers dikenal dengan nama Pers Pancasila. Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada inilai nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekatnya adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Pers adalah salah satu unsur penggerak pembangunan. Pers dianggap sebagai mitra pemerintah orde baru dalam menggalakkan pembangunan. Pers jadi media vital dalam mengkomunikasikan pembangunan.Di awal masa ini, hubungan antara pers dan pemerintah cukup baik. Apalagi masyarakat punya harapan yang besar pada pemerintahan yang baru tersebut, apalagi dengan adanya Undang Undang Pokok Pers (UUPP) nomor 11 tahun 1966 yang menjamin tidak ada sensor dan pembredelan serta penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers (bahkan tidak diperlukan surat izin terbit).Tetapi setelah pers mulai mengkritik praktek pemerintahan yang cendrung korup dan kebijakan pembangunan yang mulai bergantung pada negara asing, hubungan itu mulai berubah. Jika ada pers yang mengkritik pembangunan dan tidak sejalan dengan pemerintah, maka akan mendapat tekanan. Pemerintah melalui Departemen Penerangan dan instansi yang lain sering menekan pihak pers.  Tekanan terhadap pers adalah dengan dibreidel atau dicabut SIUPP nya (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).Tetapi era keterbukaan sulit dibendung. Lalu lintas informasi dan berkembangnya komunikasi membuat semakin berkembangnya dunia pers. Pemerintah sulit membendung hal ini. Masyarakat makin sadar akan pentingnya pengakuan hak hak asasi. Tuntutan akan demokrasipun menyebar luar. Tuntutan tersebut menunjukkan hasil ketika pemerintahan orde baru berakhir 21 mei 1998.

Pers masa reformasi.

Dimasa ini pers mulai bernafas lega, hal ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Pemerintah mempermudah izin penerbitan pers. Akibatnya pada awal reformasi banyak sekali usaha penerbitan pers yang muncul (koran, majalah, tabloid), pers ibarat jamur di musim hujan. Pada masa ini keluar UU pers yaitu UU No.40 tahun 1999, dan UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Jika di masa  lalu pers bertanggung jawab pada pemerintah, di masa  ini pers pertanggung jawaban pers adalah pada profesi dan hati nurani sebagai insan pers.Kemudian untuk organisasi percetakan pers, juga muncul organisasi yang lain selain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), misalnya Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Persatuan Jurnalis Televisi (PJTV)

Peranan pers dalam masyarakat demokrasi Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyrakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum,

dan Hak Asasi Manusia, serta meghormati kebhinekaan;

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

See related topics and documents

2. Kompetensi dasar 2. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

Kode etik jurnalistik Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Ciri suatu kode etik adalah sebagai berikut :

Kode etik dibuat dan disusun oleh kelompok profesi tertentu. Hanya berlaku pada kelompok tersebut

Sanksinya bersifat moral

Para insan jurnalistik dan insan pers juga membuat kode etik sendiri yang dikenal dengan Kode etik Jurnalistik.                      

Kode Etik JurnalistikKemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:Pasal 1Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsirana. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata- mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.Pasal 2Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.PenafsiranCara-cara yang profesional adalah:a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;b. menghormati hak privasi;c. tidak menyuap;d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.Pasal 3Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.Penafsirana. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.Penafsirana. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.Penafsirana. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi  atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.Pasal 7Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.Penafsirana. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.Pasal 8Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.Penafsirana. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.Pasal 9Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.Penafsirana. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati- hati.b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.Pasal 10Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan

tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.Penafsirana. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.Pasal 11Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.Penafsirana. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan olehorganisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers IndonesiaPenyimpangan kode etik jurnalistik oleh berbagai media

Berita yang disampaikan nara sumber haruslah memenuhi beberapa kriteria yaitu : Objektif (sesuai dengan fakta yang terjadi) Tidak boleh mencampur adukan antara fakta dan opini yang dibentuk oleh pers

Dipastikan kebenarannya dengan disertai bukti otentik

Tidak bersifat menghakimi sebuah fakta yang terjadi

Tidak diperbolehkan membuat kesimpulan sendiri dengan membuat penafsiran atas fakta yang didapat

Jadi masyarakat punya hak untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat dan sesuai dengan fakta.Jika masyarakat keberatan atas berita yang disiarkan, maka cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

Hak jawab

Hak jawab adalah hak setiap orang / masyarakat untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang merugikan nama baiknya, dan pers wajib melayani hak jawab ini. Hak jawab dimuat dihalaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang menarik perhatian dengan mengutamakan kecermatan dan dilakukan dengan segera, jika perlu dilakukan berulang ulang.

Hak koreksi

Hak koreksi adalah hak setiap orang / masyarakat untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang telah diberitakan pers, baik tentang dirinya atau orang lain. Pers juga

wajib melayani hak ini. Somasi

Jika seseorang atau masyarakat merasa tidak puas dengan hak jawab dan koraksi, maka yang bersangkutan dapat melayangkan surat somasi atau peringatan kepada pihak yang menyiarkan berita tidak benar. Seseorang dapat menempuh jalur hukum apabila persoalan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.     Selain tiga cara yang diatas, masyarakat bahkan memakai jalan pintas yaitu dengan melakukan unjuk rasa.

Pelanggaran kode etik

Upaya upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers Upaya pemerintah dalam menjamin kebebasan pers adalah dengan adanya jaminan berdasarkan :

Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 F UUD 1945

Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.39 tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.40 tahun 1999 tentang Pers

Dengan adanya jaminan kebebasan berbicara  dan informasi, maka warga negara mendapat perlindungan hukum serta bebas dari ancaman dan ketakutan dari pihak lain untuk berbicara dan mendapat informasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan jaminan tersebut. Untuk menyalurkan kebebasan berbicara tersebut warga negara dapat menggunakan pers atau media massa. Karena itu pers Indonesia juga memiliki kebebasan untuk melakukan peranannya (kebebasan pers).Pada umumnya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia dtang dari tiga pihak yaitu :

Penguasa Pemodal

Masyarakat

Ancaman yang pertama dan kedua terjadi pada zaman orde baru dan juga zaman sebelumnya, sedangkan ancaman yang ketiga terjadi pada zaman reformasi sekarang ini.Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik lisan maupun tulisan melalui media pers. Untuk itu dituntut tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

3. Kompetensi dasar 3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

Manfaat media massa dalam kehidupan sehari hari

Dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers / media massa Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa diantaranya adalah :

Berkembangnya fenomena jurnalisme kuning (berita bombastis, sensasional, judul utama menarik perhatian, tanpa mengindahkan ketepatan isi)

Meresahkan masyarakat.

Merebaknya fenomena pornografi    

Premanisme pers

Kecendrungan pers jadi jaksa penuntut umum

Kekerasan / sadisme

Gaya hidup konsumtif

Oleh karena sensor pemerintah tidak ada, maka pers Indonesia harus meningkatkan kesadarannya berdasarkan nilai nilai agama dan aturan moral dalam tatanan sosial

o