hukum perdagangan internasional

35
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI SH, M.H

Upload: cheng

Post on 22-Jan-2016

105 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI SH, M.H. Hukum Dagang Internasional dalam Definisi dan Perkembangannya. Bagaimanakah perkembangan di Indonesia?. Ruang Lingkup?. Hukum Bisnis. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI SH, M.H

Page 2: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hukum Dagang Internasionaldalam Definisi dan Perkembangannya

Bagaimanakah perkembangan di Indonesia?

Ruang Lingkup?

Hukum Bisnis

Page 3: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Kesadaran universal dari negara-negara di dunia dalam bidang perdagangan inernasional sekarang ini adalah cenderung untuk memberlakukan perdagangan bebas, yang sering disebut dengan istilah “free trade” atau “trade liberalization”.

• Hal tersebut diatas menjadi alasan mengapa keberadaan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) maupun World Trade Organization (WTO) dengan berbagai alasannya telah mendapat dukungan dari hampir semua negara di dunia.

Page 4: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• PERDAGANGAN BEBAS adalah suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tariffs, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur

• Perkembangan yang semakin pesat mengakibatkan areal perdagangan semakin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien.

Page 5: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pada zamannya ekonom Adam Smith dan David Ricardo, doktrin-doktrin yang berdasarkan prinsip merkantalisme mulai dikalahkan oleh doktrin perdagangan bebas yang bersumber dari prinsip laissez faire.

• Laissez faire, yang secara harfiah berarti “bebas melakukan apa yang engkau inginkan”. Yakni bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya free trade.

Page 6: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Menurut Adam Smith dan juga David Ricardo, perdagangan internasional bukanlah ”anjing makan anjing”, melainkan dapat diarahkan berdasarkan prinsip “menang-menang” (win-win solution). Adam Smith maupun David Ricardo menyatakan bahwa prinsip menang-menang dalam suatu perdagangan internasional dimungkinkan, asalkan terpenuhi, antara lain syarat-syarat dalam teori berikut ini:

Page 7: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. The Law of Comparative Advantage• Yang dimaksud dengan “hukum keuntungan komparatif”

(the law of comparative advantage) adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara dapat memproduksi suatu barang tertentu yang karena faktor tertentu paling efisien dibandingkan jika barang tersebut diproduksi oleh negara lain. Dengan meminjam ungkapan yang dipakai oleh Adam Smith, bahwa seorang jangan membuat barang jika hasilnya barang tersebut lebih mahal ketimbang membelinya. Para penjahit baju jangan berusaha membuat sepatu untuk dirinya sendiri.

Page 8: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2. Laissez Faire • Dalam hal ini, perpindahan barang dari satu tangan ke

tangan yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain haruslah dibiarkan bebas dan tiak boleh diatur-atur. Bahkan mereka berkompetensi secara terbuka.

Page 9: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Teori Comparative Advantage, yang dikembangkan oleh David Ricardo kemudian dikembangkan lagi oleh ahli ekonomi Paul Samuelson sampai dia mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi karena telah mengembangkan teori the Comparative Advantage, yang menurutnya hal tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak, dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

• Tidak ada yang namanya pemerintahan (untuk mencampuri urusan bisnis).

• Yang berhasil (the gainers) dalam perdagangan mengkompensasi yang kalah (the losers).

• Upah adalah sama bagi seluruh negara industri. • Modal dan tenaga kerja secara internasional adalah immobile.• Tidak ada yang namanya trade defisit.

Page 10: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERAN GATT DAN WTO

• Sejarah• Tujuan dan Manfaat• Prosedur Policy• Struktur Organisasi • Perjanjian• Prinsip Dasar• Kontroversial dalam GATT dan WTO• Perlakuan terhadap Negara berkembang• Prosedur penyelesaian sengketa

Page 11: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

WTO dalam Perdagangan, Jasa, PMA dan HAKI

• TRIPS• TRIMs• UNCITRAL • WIPO (World Intellectual Property Organization)• ITU (International Telecommunication Union)• ICC (International Chamber of Commerce)• dll

Page 12: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

WTO dalam Penyelesaian Sengketa

• Prinsip

• Prosedur

• Proses

• Bagaimanakah DSB (Dispute Settlement Body) dan Panel berperan?

• Case-case di Indonesia

Page 13: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SUMBER HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Perjanjian Internasional• Hukum Kebiasaan Internasional• Prinsip hukum umum• Putusan badan pengadilan• Kontrak• Hukum Nasional

Page 14: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SUBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Negara• Individu

- Perusahaan Multinasional

- Bank• Organisasi Perdagangan Internasional• Organisasi Internasional non pemerintah

Page 15: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PRINSIP DASAR HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Kebebasan berkontrak• Pacta Sun Servanda• Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dll• Kebebasan komunikasi

Page 16: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL

HUKUM KONTRAK

• Terus berfungsi

• Menjawab kebutuhan justice dan legal certainty

• Dimana Indonesia menempatkan diri?

• Bagaimana kesiapan?

Perdagangan bebas

Solusi

Memaksimalkan HUKUM KONTRAK

(Yang merupakan pilar utama di bidang hukum dalam perkembangan kegiatan perekonomian

Page 17: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

HUKUM KONTRAK SAAT INI

• Asia Tenggara masih menggunakan cara konvensional yang bersumber pada hukum nasional (penyelesaian domestik)

• Persoalan transnasional juga masih diselesaikan oleh HPI (Privat Internasional Law)

HARMONISASI

(di Kawasan ASEAN)

• Hanya bagaimanakah H dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan Transnasional dengan kata lain harus PROPORSIONALITAS

• Asas freedom of contract dan itikad baik

INTERNATIONAL TRADE LAW (Hk.Perdag Transnasional)

LEX MERCATORIA Baru

Page 18: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

EKSISTENSI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Perkembangan di Indonesia

Ekspor - Impor

Peran Trading Agreement

dalam Kontrak Dagang Internasional

WARE HOUSE

Page 19: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

UCP # 500

Transportation contract

Sales contract

L/C contract

Insurance contract

Page 20: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sebuah Kontrak Dagang ekspor/impor tidak timbul seperti halnya pembuatan kontrak pada umumnya, akan tetapi satu perbedaan yang ada adalah bahwa kontrak dagang ekspor impor ini memiliki proses tahapan tertentu dengan tahap tahap sebagai berikut yaitu :

a. Eksportir mempromosikan barang yang akan diekspor melalui berbagai cara strategi pemasaran yang berkembang saat ini.

Page 21: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

b. Promosi ekspor dapat juga menjadi sarana pemasaran ekspor dan promosi ini dapat melalui berbagai lembaga seperti :

- Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), - Dewan Penunjang Ekspor (DPE), - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), - Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di luar negeri, atase

perdagangan Kedutaan Besar negara-negara asing di Jakarta, - Perwakilan-perwakilan dagang asing seperti American Chamber of

Commerce (AMCHAM), China External Trade Association (CETRA), Japan External Trade Organization (JETRO), Korean Trade Agency (KOTRA), dan lain-lain.

Page 22: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

c. Importir yang berminat terhadap promosi yang dilakukan eksportir kemudian mengirimkan surat permintaan harga atau Letter of Inquiry kepada eksportir yang berisi permintaan penawaran harga disertai keterangan mengenai mutu barang yang diinginkan, kuantum yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing (US$ atau mata uang lain), waktu pengiriman (shipment date) serta nama pelabuhan tujuan yang diingini.

Page 23: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

d. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga atau offersheet yang berisi keterangan berdasarkan permintaan importir, seperti uraian barang, mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur, dan bila perlu contoh barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga menyebutkan apakah penawaran bersifat free offer atau firms offer.

Page 24: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

e. Setelah mempelajari dengan seksama offersheet dari eksportir, kemudian importir membuat surat pesanan dalam bentuk ordersheet atau purchase order kepada eksportir.

f. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor (sale’s contract) sesuai dengan data dari offersheet dan ordersheet ditambah dengan keterangan seperti force majeur clause, klaim, syarat pengapalan seperti partial shipment, transhipment, vessel age dan lain-lain.

Page 25: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

g. Kontrak tersebut ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas sale’s contract itu. Lazimnya sale’s contract dibuatkan dalam rangkap dua (two original).

h. Importir mempelajari sale’s contract dengan seksama, dan bila dapat menyetujuinya kemudia ia menandatangani dan mengembalikannya kepada eksportir. Satu original copy ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim disebut sebagai sale’s confirmation.

Page 26: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perjanjian ekspor/impor harus memenuhi tiga landasan utama suatu perjanjian (terkait dengan prinsip dasar hukum dagang inernasional yakni dalam prinsip hukum umum), al :

• Asas konsensus: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara suka rela.

• Asas obligatoir : mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing.

• Asas penalti: bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.

Page 27: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bagi jenis kontrak atau perjanjian yang melibatkan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka dapat kami berikan gambaran para pihak-pihak yang berhubungan dalam perjanjian ekspor/impor tersebut antara lain meliputi.

• Hubungan hukum antara pembeli dan penjual• Hubungan hukum pembeli dengan issuing bank• Hubungan hukum issuing bank dengan advising bank• Hubungaan hukum issuing bank dengan penjual• Hubungan hukum advising bank dengan penjual

Page 28: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

• L/C (Letter of Credit)• B/L (Bill of Lading)• CO (Certificate of Origin)• dll

Page 29: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ruang Lingkup PERDAGANGAN INTERNATIONAL

EXPOT >< IMPORT

LINTAS NEGARA

UNSUR-UNSUR :

• perbedaan mata uang

• Para pihak berbeda wilayah Letter of Credit• kesulitan prosedur

• Perbedaan tempat

Page 30: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Definisi LETTER OF CREDIT :

Suatu perintah yang dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang pada penjual atau ekportir.

Page 31: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kegunaan L/C

• Exportir merasa aman karena pembayaran atas barang yang dikirim pada importir ada kepastiannya.

• Pengiriman barang baru akan dilaksanakan oleh penjual bila ia telah memperoleh info dari bank tentang adanya pembukaan kredit yang diperintahkan baginya.

• Importir merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli baru direalisir oleh bank bila penjual telah menyerahkan dokumen yang dimaksud sesuai perjanjian.

Page 32: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KREDIT BERDOKUMEN (L/C)

“ For the purpose of such provisions, definitions and articles the expressions” documentary credits(S)”, and Credit (S)” used therein mean any arrangement, how ever named of described, where by a bank (the issuing bank), acting at the request and in accordance with the instructions of o customer (the applicant for the credit);– Is to make payment to the order of a third party (the beneficiary),

or is to pay, accept or negotiate bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, or

– Authorises such payments to be made or such drafts to be pait accepted or negotiated by another bank, against stipulated documents, provided that the term and conditions of the credit are complied with.

Page 33: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAMPELAKSANAAN PEMBUKAAN L/C:

• Pembeli • Penjual• Bank Pembuka L/C• Bank Penutup L/C• Bank Pembayar L/C • (Paying Bank)• Confirming Bank• Remitting Bank• Reimbursing Bank

Page 34: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pembangunan Hukum Keperdataan di Indonesia dalam Perdagangan Bebas

Globalisasi?

Perdagangan Bebas

Bagaimanakah Hukum Nasional

• Peran?

• Sikap pemerintah?

• Solusi?

• Pengembangan arah?

• KUHPerdata?

• KUHDagang?

• Sarana prasarana hukum?

Indonesia

Page 35: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM

KEMANA ARAH HUKUM KONTRAK

DI INDONESIA ?