hukum dagang

1

SILABI

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : HKT 4004 JUMLAH SKS : 4

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan

ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara

penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam Hukum Dagang.

D. LEVEL KOMPETENSI

1. LEVEL KOMPETENSI I : Pendahuluan Urgensi Hukum Dagang

2. LEVEL KOMPETENS I I : Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang

a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang b. Asas-asas dalam Hukum Dagang c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum

Perdata d. Sejarah Hukum Dagang :

(1) Abad ke VI di Romawi (2) Abad ke XVI di Perancis (3) Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda (4) Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

3. LEVEL KOMPETENSI III : Subyek dan Obyek Dagang

a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum (1) Pengertian Subyek Hukum (2) Klasifikasi Subyek Hukum (3) Pengertian Obyek Hukum (4) Klasifikasi Obyek Hukum

b. Subyek Hukum Dagang (1) Pengertian Subjek Hukum Dagang (2) Klasifikasi Subyek Hukum Dagang

c. Obyek Hukum Dagang (1) Pengertian Obyek Hukum Dagang (2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang

4. LEVEL KOMPETENSI IV : PERANTARA DAGANG

a. Pengertian Perantara Dagang; b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;

(1) Diatur dalam KUHD; (2) Diatur diluar KUHD.

c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang; d. Jenis-jenis Perantara Dagang;

(1) Makelar;

2

(2) Komisioner; (3) Ekspeditur; (4) Pialang Pasar Modal.

5. LEVEL KOMPETENSI V : JUAL BELI PERNIAGAAN

a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan d. Implementasi Jual Beli Perniagaan

(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan (2) Mekanisme Letter of Credit (L/C) (3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang

dalam Jual Beli Perniagaan (4) Tinjauan khusus tentang Incoterms

(International Commercial Terms)

6. LEVEL KOMPETENSI VI : BADAN USAHA a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan

Perdata d. Jenis-jenis Badan Usaha :

(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum (2) Badan Usaha yang berbadan hukum

e. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum : (1) Firma (2) Commanditaire Vennootschap (CV)

f. Badan Usaha yang berbadan hukum : (1) Perseroan Terbatas (PT) : (2) Koperasi : (3) Yayasan (4) BUMN dan BUMD

7. LEVEL KOMPETENSI VII : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Pengertian HKI b. Teori Perlindungan HKI c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI

di Indonesia : (1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang

terkait dengan Hak Cipta (Copy Right and related right)

(2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mencakup bidang-bidang : a) Merek; b) Paten; c) Desain Industri; d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; e) Rahasia Dagang.

d. Persamaan dan perbedaan masing-masing jenis HKI

8. LEVEL KOMPETENSI VIII : PENYELESAIAN SENGKETA

a. Pengertian Sengketa Dagang; b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;

(1) Litigasi;

3

(a) Pengertian Litigasi; (b) Jenis-jenis Litigasi; dan (c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.

(2) Non Litigasi : (a) Arbitrase; (b) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) :

a. Pengertian APS; b. Jenis-jenis APS ; dan c. Kekuatan Hukum Putusan APS.

9. LEVEL KOMPETENSI IX : KEPAILITAN

a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan; b. Akibat hukum keputusan pailit; c. Pengurusan harta pailit; d. Pencocokan tagihan-tagihan; e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit; f. Berakhirnya kepailitan; g. Penundaan kewajiban pembayaran utang

(PKPU); h. Perdamaian.

10. LEVEL KOMPETENSI IX : SURAT BERHARGA

a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat berharga;

b. Penggolongan surat berharga : (1) Berdasarkan Isi; (2) Berdasarkan Perikatan; (3) Berdasarkan dasar pengaturan :

(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD;

(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD. c. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang

terlibat dalam penerbitan Surat Berharga; d. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat

dalam penerbitan surat berharga.

11. LEVEL KOMPETENSI X : ASURANSI a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi; b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian

Asuransi; c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi; d. Polis Asuransi; e. Pembagian dan macam-macam asuransi; f. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali

(Herverzekering); g. Klaim Dalam Asuransi; h. Penyelesaian Sengketa i. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian

12. LEVEL KOMPETENSI XI : PENGANGKUTAN

a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan

b. Pengaturan hukum Pengangkutan c. Moda Pengangkutan d. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan

4

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

f. Tanggung jawab Pengangkut dalam Pengangkutan

DAFTAR REFERENSI

1. Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. ------------------------------- , 1993, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

3. --------------------------------, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 4. Adi Sulistiyono, 1996, Implikasi Disepakatinya GATT-PU dalam Bidang Hukum Ekonomi

Di Indonesia, FH-UNS Surakarta. 5. Agnes Toer dkk, 1995, Arbitrase di Indonesia, Ghalia, Jakarta. 6. Chatamarajid Ais, 2004, Menyingkap Tabir Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 7. HMN. Purwosutjipto,1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1-8,

Djambatan, Jakarta. 8. Djoko Prakoso, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 9. Hartono Hadi Suprapto, 1991, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta. 10. Huala Adolf, A. Chandrawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan

Internasional, Rajawali Press, Jakarta. 11. Jasso Winarto, 1999, Pasar Modal Indonesia, Jakarta. 12. Man Suparman, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang 13. M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2001, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta 14. Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan

Prakteknya Di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung. 15. Muhammad Djumhana, 1995, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung. 16. Munir Fuady, 1996, Hukum Bisnis Jilid 1-3, Citra Aditya Bakti, Bandung. 17. ------------------, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 18. ------------------, 2010, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung. 19. ------------------, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. 20. Ralph Falsom. 1986. International Business Transaction. St. Paul, Minnessota, USA. 21. Retnowulan Sutantio, 1995, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, IKAHI. 22. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta. 23. R. Sukardono, Pengantar Hukum Dagang, 24. Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya

Bakti, Bandung. 25. Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung. 26. Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Bandung: PT

Refika Aditama. 27. Sudargo Gautama, 1991, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti,

Bandung. 28. ------------------------ , 1980, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung. 29. ------------------------, 1998, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998),

Citra Aditya Bakti, Bandung. 30. Sutantyo R. Hadikusumo, Sumantoro, 1991, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,

Rajawali Press, Jakarta. 31. Suparman Sastra Wijaya, 1997, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat

Berharga, Alumni, Bandung. 32. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

5

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : HKT 4004 JUMLAH SKS : 4

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan

ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara

penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam Hukum Dagang.

D. LEVEL KOMPETENSI

1. LEVEL KOMPETENSI I : Pendahuluan Urgensi Hukum Dagang

2. LEVEL KOMPETENS I I : Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang

a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang b. Asas-asas dalam Hukum Dagang c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum

Perdata d. Sejarah Hukum Dagang :

(1) Abad ke VI di Romawi (2) Abad ke XVI di Perancis (3) Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda (4) Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

3. LEVEL KOMPETENSI III : Subyek dan Obyek Dagang



c. Obyek Hukum Dagang (1) Pengertian Obyek Hukum Dagang (2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang

4. LEVEL KOMPETENSI IV : PERANTARA DAGANG

a. Pengertian Perantara Dagang; b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;


c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang; d. Jenis-jenis Perantara Dagang;

(1) Makelar;

6

(2) Komisioner; (3) Ekspeditur; (4) Pialang Pasar Modal.

5. LEVEL KOMPETENSI V : JUAL BELI PERNIAGAAN

a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan d. Implementasi Jual Beli Perniagaan

(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan (2) Mekanisme Letter of Credit (L/C) (3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang

dalam Jual Beli Perniagaan (4) Tinjauan khusus tentang Incoterms

(International Commercial Terms)

6. LEVEL KOMPETENSI VI : BADAN USAHA a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan

Perdata d. Jenis-jenis Badan Usaha :

(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum (2) Badan Usaha yang berbadan hukum

e. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum : (1) Firma (2) Commanditaire Vennootschap (CV)

f. Badan Usaha yang berbadan hukum : (1) Perseroan Terbatas (PT) : (2) Koperasi : (3) Yayasan (4) BUMN dan BUMD

7. LEVEL KOMPETENSI VII : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Pengertian HKI b. Teori Perlindungan HKI c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI

di Indonesia : (1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang

terkait dengan Hak Cipta (Copy Right and related right)

(2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mencakup bidang-bidang : a) Merek; b) Paten; c) Desain Industri; d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; e) Rahasia Dagang.

d. Persamaan dan perbedaan masing-masing jenis HKI

8. LEVEL KOMPETENSI VIII : PENYELESAIAN SENGKETA

a. Pengertian Sengketa Dagang; b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;

(1) Litigasi;

7

(a) Pengertian Litigasi; (b) Jenis-jenis Litigasi; dan (c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.



9. LEVEL KOMPETENSI IX : KEPAILITAN

a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan; b. Akibat hukum keputusan pailit; c. Pengurusan harta pailit; d. Pencocokan tagihan-tagihan; e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit; f. Berakhirnya kepailitan; g. Penundaan kewajiban pembayaran utang

(PKPU); h. Perdamaian.

10. LEVEL KOMPETENSI IX : SURAT BERHARGA

a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat berharga;

b. Penggolongan surat berharga : (1) Berdasarkan Isi; (2) Berdasarkan Perikatan; (3) Berdasarkan dasar pengaturan :

(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD;

(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD. c. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang

terlibat dalam penerbitan Surat Berharga; d. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat

dalam penerbitan surat berharga.

11. LEVEL KOMPETENSI X : ASURANSI a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi; b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian

Asuransi; c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi; d. Polis Asuransi; e. Pembagian dan macam-macam asuransi; f. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali

(Herverzekering); g. Klaim Dalam Asuransi; h. Penyelesaian Sengketa i. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian

12. LEVEL KOMPETENSI XI : PENGANGKUTAN

a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan

b. Pengaturan hukum Pengangkutan c. Moda Pengangkutan d. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan

8

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

f. Tanggung jawab Pengangkut dalam Pengangkutan

E. 1. Mata Kuliah: Hukum Dagang

LEVEL KOMPETENSI I PENGERTIAN D N SEJARAH HUKUM

DAGANG

Waktu: Minggu I / Pertemuan ke-1

Kontrak Belajar dan Silabi SUB-SUB KOMPETENSI : Urgensi Hukum Dagang

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode serta Ruang lingkup

perkuliahan. b. Mahasiswa dapat memahami tentang urgensi hukum dagang.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Dagang b. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta menyesuaikan

dengan pola pembelajaran Hukum Dagang

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata

kuliah Hukum Dagang

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata

9


LEVEL KOMPETENSI II PENGERTIAN HUKUM

DAGANG

Waktu: Minggu I /

Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang b. Asas-asas dalam Hukum Dagang c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami definisi dan pengertian umum

dalam Hukum Dagang b. Mahasiswa dapat memahami asas-asas dalam Hukum Dagang c. Mahasiswa dapat memahami hubungan antara hukum Dagang

dengan Hukum Perdata

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan pengertian umum

dalam Hukum Dagang b. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas dalam Hukum Dagang c. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara hukum Dagang

dengan Hukum Perdata

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi.


BAHAN PUSTAKA:



LEVEL KOMPETENSI II SEJARAH HUKUM

DAGANG

Waktu: Minggu II /

Pertemuan ke-1

10

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Abad ke VI di Romawi b. Abad ke XVI di Perancis c. Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda d. Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa memahami sejarah perkembangan Hukum Dagang

sejak jaman Romawi b. Mahasiswa memahami perkembangan Hukum Dagang di

Indonesia.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan Hukum

Dagang sejak jaman Romawi. b. Mahasiswa dapat menjelaskan berlakunya Hukum Dagang di

Indonesia

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA:



LEVEL KOMPETENSI III SUBYEK DAN OBYEK

DAGANG

Waktu: Minggu II/

Pertemuan ke-2

11

SUB-SUB KOMPETENSI :



TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian subyek dan

obyek hukum. b. Mahasiswa mampu memahami tentang subyek hukum dagang.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian subyek dan

obyek hukum. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang subyek hukum dagang.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi;


BAHAN PUSTAKA:



LEVEL KOMPETENSI III SUBYEK DAN OBYEK

DAGANG

Waktu: Minggu III /

Pertemuan ke-1

12

SUB-SUB KOMPETENSI : Obyek Hukum Dagang (1) Pengertian Obyek Hukum Dagang (2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian obyek dagang. b. Mahasiswa mampu memahami tentang klasifikasi obyek dagang.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian obyek dagang. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi obyek dagang.



BAHAN PUSTAKA:



LEVEL KOMPETENSI IV BADAN PERANTARA

Waktu: Minggu III /

Pertemuan ke-2

13

SUB-SUB KOMPETENSI :. a. Pengertian Perantara Dagang; b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;


c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang;

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian perantara

dagang. b. Mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan hukum perantara

dagang. c. Mahasiswa mampu memahami tentang hak dan kewajiban perantara

dagang.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian perantara

dagang. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan hukum

perantara dagang. c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban

perantara dagang.



BAHAN PUSTAKA:


14


LEVEL KOMPETENSI IV BADAN PERANTARA

Waktu: Minggu IV/

Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : Jenis-jenis Perantara Dagang; (1) Makelar; (2) Komisioner; (3) Ekspeditur; (4) Pialang Pasar Modal.

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu memahami tentang jenis-jenis perantara dagang yang antara lain meliputi : makelar, komisioner, ekspeditur dan pialang pasar modal.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perantara dagang yang antara lain meliputi : makelar, komisioner, ekspeditur dan pialang pasar modal.



BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. -----------------------------, Jilid 3; Hukum Pengangkutan. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata


LEVEL KOMPETENSI V JUAL BELI PERNIAGAAN

Waktu: Minggu IV /

Pertemuan ke-2

15

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian jual beli dan jual

beli perniagaan. b. Mahasiswa dapat memahami tentang kekhususan dalam jual beli

perniagaan. c. Mahasiswa dapat memahami tentang pengaturan jual beli

perniagaan.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian jual beli dan jual

beli perniagaan. b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kekhususan dalam jual beli

perniagaan. c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengaturan jual beli

perniagaan.



BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4 Achmad Ichsan : Hukum Dagang Subekti : Pokok-pokok Hukum Perdata Farida Hasyim, Hukum Dagang


LEVEL KOMPETENSI V JUAL BELI PERUSAHAAN

Waktu: Minggu V /

Pertemuan ke-1

16

SUB-SUB KOMPETENSI : Implementasi Jual Beli Perniagaan (1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan (2) Mekanisme Letter of Credit (L/C) (3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli

Perniagaan (4) Tinjauan khusus tentang Incoterms (International Commercial

Terms)

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu memahami Implementasi Jual Beli Perniagaan, antara lain mengenai : (1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan (2) Mekanisme Letter of Credit (L/C) (3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli


Terms)

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menjelaskan Implementasi Jual Beli Perniagaan, antara lain mengenai : (1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan (2) Mekanisme Letter of Credit (L/C) (3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli


Terms)



17

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4 Achmad Ichsan, Hukum Dagang Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Farida Hasyim, Hukum Dagang

E.10 Mata Kuliah: Hukum Dagang

LEVEL KOMPETENSI VI BADAN USAHA

Waktu: Minggu V /

Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan Perdata

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian umum dan

definisi Badan Usaha b. Mahasiswa mampu memahami tentang dasar hukum Badan Usaha

di Indonesia c. Mahasiswa mampu memahami tentang Perusahaan Perorangan dan

Persekutuan Perdata

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Dagang b. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta menyesuaikan

dengan pola pembelajaran Hukum Dagang



18

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang Farida Hasyim, Hukum Dagang H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2 ; Bentuk-bentuk Perusahaan. Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata



Waktu: Minggu VI /

Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Jenis-jenis Badan Usaha :

(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hokum (2) Badan Usaha yang berbadan hukum

b. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum : (1) Firma (2) Commanditaire Vennootschap (CV).

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang jenis-jenis badan usaha. b. Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang tidak

berbadan hukum.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Badan Usaha yang tidak

berbadan hukum.



19

BAHAN PUSTAKA:




Waktu: Minggu VI /

Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : Badan Usaha yang berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan hukum, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan hukum, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :



20

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang Farida Hasyim, Hukum Dagang H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2 ; Bentuk-bentuk Perusahaan. Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata



Waktu: Minggu VII / Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : Badan Usaha yang berbadan hukum yang berbentuk: (1) Koperasi : (2) Yayasan (3) BUMN dan BUMD

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan hukum, antara lain meliputi : (1) Koperasi : (2) Yayasan (3) BUMN dan BUMD

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Badan Usaha yang berbadan hukum, antara lain meliputi : (1) Koperasi : (2) Yayasan (3) BUMN dan BUMD



21

BAHAN PUSTAKA:



LEVEL KOMPETENSI VII HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI)

Waktu: Minggu VII/ Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian HKI b. Teori Perlindungan HKI c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI di Indonesia :

(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (Copy Right and related right

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian HKI b. Mahasiswa mampu memahami tentangTeori Perlindungan HKI c. Mahasiswa mampu memahami Ruang Lingkup, Pengertian dan

Pengaturan HKI di Indonesia : (1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak

Cipta (Copy Right and related right)

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian HKI b. Mahasiswa mampu memahami tentangTeori Perlindungan HKI c. Mahasiswa mampu memahami Ruang Lingkup, Pengertian dan

Pengaturan HKI di Indonesia : (1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak

Cipta (Copy Right and related right)



22

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Dagang Indonesia R.Soekardono, SH Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, SH Hukum Dagang Achmad Ichsan Pokok-pokok Hukum Perdata Subekti Muhammmad Djumhana, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia) OK, Saidini, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)


LEVEL KOMPETENSI VII HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI)

Waktu: Minggu VIII/ Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : (1) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mencakup

bidang-bidang : a) Merek; b) Paten; c) Desain Industri; d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu e) Rahasia Dagang.

(2) Persamaan dan Perbedaan Masing-masing Jenis HKI.

TUJUAN PEMBELAJARAN : (1) Mahasiswa dapat memahami Hak Kekayaan Industri (Industrial

Property Right) yang mencakup bidang-bidang : a) Merek; b) Paten; c) Desain Industri; d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu e) Rahasia Dagang.

(2) Mahasiswa dapat memahami persamaan dan perbedaan masing-masing jenis HKI

INDIKATOR HASIL BELAJAR : (1) Mahasiswa dapat menjelaskan Hak Kekayaan Industri (Industrial

Property Right) yang mencakup bidang-bidang : a) Merek; b) Paten; c) Desain Industri; d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu e) Rahasia Dagang.

(2) Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan masing-masing jenis HKI

23



BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Dagang Indonesia R.Soekardono, SH Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, SH Hukum Dagang Achmad Ichsan Pokok-pokok Hukum Perdata Subekti Muhammmad Djumhana, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia) OK, Saidini, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)


LEVEL KOMPETENSI VIII PENYELESAIAN

SENGKETA

Waktu: Minggu VIII/ Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Sengketa Dagang; b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;

(1) Litigasi; (a) Pengertian Litigasi; (b) Jenis-jenis Litigasi; dan (c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.



TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami pengertian penyelesaian sengketa

dagang; b. Mahasiswa mampu memahami tentang cara Penyelesaian Sengketa

Dagang melalui litigasi dan non litigasi

24

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa

dagang; b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara Penyelesaian

Sengketa Dagang melalui litigasi dan non litigasi


EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Achmad Ichsan : Hukum Dagang Agnes Toer dkk, Arbitrase di Indonesia. Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Farida Hasyim, Hukum Dagang Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Subekti : Pokok-pokok Hukum Perdata Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional.


LEVEL KOMPETENSI IX KEPAILITAN

Waktu: Minggu IX /

Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan; b. Akibat hukum keputusan pailit; c. Pengurusan harta pailit;

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan Dasar Hukum

Kepailitan; b. Mahasiswa mampu memahami akibat hukum keputusan pailit; c. Makasiswa mampu memahami pengurusan harta pailit;

25

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan Dasar Hukum

Kepailitan; b. Mahasiswa mampu menjelaskan akibat hukum keputusan pailit; c. Makasiswa mampu menjelaskan pengurusan harta pailit;



BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Hutang. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, Kepailitan-Seri Hukum Bisnis Bernadette Waluyo, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Daniel Suryana, Hukum Kepailitan Kartono, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Munir Fuadi, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek ----------------, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era

Global Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid

8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan

Pembayaran Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di

Indonesia



Waktu: Minggu IX/ Pertemuan ke-2

26

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pencocokan tagihan-tagihan; b. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit; c. Berakhirnya kepailitan; d. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); e. Perdamaian.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang pencocokan tagihan-tagihan; b. Mahasiswa dapat memahami Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit; c. Mahasiswa dapat memahami berakhirnya kepailitan; d. Mahasiswa dapat memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU); e. Mahasiswa dapat memahami tentang Perdamaian.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat memahami tentang pencocokan tagihan-tagihan; b. Mahasiswa dapat menjelaskan Upaya Hukum terhadap Putusan

Pailit; c. Mahasiswa dapat menjelaskan berakhirnya kepailitan; d. Mahasiswa dapat menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU); e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perdamaian.



27

BAHAN PUSTAKA:







Indonesia



Waktu: Minggu X/ Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); b. Perdamaian.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU); b. Mahasiswa dapat memahami tentang Perdamaian.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU); b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perdamaian.


28


BAHAN PUSTAKA:







Indonesia


LEVEL KOMPETENSI X SURAT BERHARGA

Waktu: Minggu X / Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat berharga; b. Penggolongan surat berharga :

(1) Berdasarkan Isi; (2) Berdasarkan Perikatan; (3) Berdasarkan dasar pengaturan :

(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD; (b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.

29

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian, fungsi dan dasar

hukum surat berharga; b. Mahasiswa dapat memahami penggolongan surat berharga :



INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan dasar

hukum surat berharga; b. Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan surat berharga :





BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat Berharga Achmad Ichsan, Hukum Dagang Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga.

30


LEVEL KOMPETENSI X SURAT BERHARGA

Waktu: Minggu XI /

Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam

penerbitan Surat Berharga; b. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat dalam penerbitan surat

berharga.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-

pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga; b. Mahasiswa dapat memahami Hak dan kewajiban Para Pihak yang

terlibat dalam penerbitan surat berharga.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan Para Pihak dan Dasar mengikat

pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga; b. Mahasiswa dapat menjelaskan Hak dan kewajiban Para Pihak yang

terlibat dalam penerbitan surat berharga.



BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat Berharga Achmad Ichsan, Hukum Dagang Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga.

31


LEVEL KOMPETENSI XI ASURANSI

Waktu: Minggu XI / Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi; b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi; c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi; d. Polis Asuransi; e. Pembagian dan macam-macam asuransi;

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian Umum dan Dasar

Hukum Asuransi; b. Mahasiswa dapat memahami tentang Asas-asas dan Syarat Sahnya

Perjanjian Asuransi; c. Mahasiswa dapat memahami tentang Risiko, Kepentingan dan Premi

dalam Asuransi; d. Mahasiswa dapat memahami tentang Polis Asuransi; e. Mahasiswa dapat memahami tentang Pembagian dan macam-macam

asuransi;

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Umum dan Dasar

Hukum Asuransi; b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asas-asas dan Syarat Sahnya

Perjanjian Asuransi; c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Risiko, Kepentingan dan

Premi dalam Asuransi; d. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Polis Asuransi; e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pembagian dan macam-

macam asuransi;



32

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia. H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6; Hukum Pertanggungan Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga.


LEVEL KOMPETENSI XI ASURANSI

Waktu: Minggu XII / Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali (Herverzekering); b. Klaim Dalam Asuransi; c. Penyelesaian Sengketa d. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang Asuransi Rangkap dan

Asuransi Kembali (Herverzekering); b. Mahasiswa dapat memahami tentang Klaim Dalam Asuransi; c. Mahasiswa dapat memahami tentang Penyelesaian Sengketa d. Mahasiswa dapat memahami tentang Usaha Penunjang dalam

Usaha Perasuransian

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asuransi Rangkap dan

Asuransi Kembali (Herverzekering); b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Klaim Dalam Asuransi; c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa d. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Usaha Penunjang dalam

Usaha Perasuransian



33

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia. H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6; Hukum Pertanggungan Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga.


LEVEL KOMPETENSI XII PENGANGKUTAN

Waktu: Minggu XII /

Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan b. Pengaturan hukum Pengangkutan c. Moda Pengangkutan

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian Pengangkutan dan

Hukum Pengangkutan b. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengaturan hukum

Pengangkutan c. Mahasiswa dapat memahami tentang Moda Pengangkutan

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Pengangkutan

dan Hukum Pengangkutan b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengaturan hukum

Pengangkutan c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Moda Pengangkutan



34

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 ; Hukum Pengangkutan. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata


LEVEL KOMPETENSI X PENGANGKUTAN

Waktu: Minggu XIII /

Pertemuan ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan c. Tanggung jawab Pengangkut dalam Pengangkutan

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pihak-pihak dalam perjanjian

pengangkutan b. Mahasiswa dapat memahami tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak

dalam Pengangkutan c. Mahasiswa dapat memahami tentang Tanggung jawab Pengangkut

dalam Pengangkutan

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pihak-pihak dalam perjanjian

pengangkutan b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Para

Pihak dalam Pengangkutan c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tanggung jawab Pengangkut

dalam Pengangkutan



35

BAHAN PUSTAKA:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 ; Hukum Pengangkutan. Achmad Ichsan, Hukum Dagang Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata

hukum dagang

Documents