hukum acara perdata
DESCRIPTION
HUKUM ACARA PERDATA. HUKUM ACARA PERDATA. RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT. PERKARA PERDATA - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
HUKUM ACARAHUKUM ACARA PERDATA PERDATA
HUKUM ACARA PERDATA
RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG
MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA
MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN
PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM
ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN
VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL
BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN
TERSEBUTTERSEBUT
PERKARA PERDATAPERKARA PERDATA
SUATU PERKARA MENGENAI PERSELISIHAN SUATU PERKARA MENGENAI PERSELISIHAN
ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN
ATAU ANTARA KEPENTINGAN SUATU ATAU ANTARA KEPENTINGAN SUATU
BADAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PEMERINTAH DENGAN
KEPENTINGAN PERESEORANGANKEPENTINGAN PERESEORANGAN
LEMBAGA HUKUM DALAM LAPANGAN KEPERDATAAN
PENGADILAN PERDATAPENGADILAN PERDATA KANTOR PENCATATAN SIPILKANTOR PENCATATAN SIPIL BALAI HARTA PENINGGALANBALAI HARTA PENINGGALAN KANTOR PENDAFTARAN TANAHKANTOR PENDAFTARAN TANAH NOTARISNOTARIS JURU SITAJURU SITA JURU LELANGJURU LELANG KANTOR LBHKANTOR LBH PENGACARAPENGACARA
SUMBER HUKUM ACARA PERDATASUMBER HUKUM ACARA PERDATA
3 KODIFIKASI3 KODIFIKASI
1.1. REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA
UNTUK GOLONGAN EROPA DI JAWA DAN MADURAUNTUK GOLONGAN EROPA DI JAWA DAN MADURA
2.2. REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (RIB)REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (RIB)
UNTUK GOLONGAN INDONESIA DI JAWA & MADURAUNTUK GOLONGAN INDONESIA DI JAWA & MADURA
3.3. REGLEMEN HUKUM UNTUK DAERAH SEBERANGREGLEMEN HUKUM UNTUK DAERAH SEBERANG
UNTUK PERADILAN EROPA&INDONESIA DI DAERAH UNTUK PERADILAN EROPA&INDONESIA DI DAERAH
LUAR JAWA & MADURALUAR JAWA & MADURA
PENGGUGAT + SURAT GUGATANPENGGUGAT + SURAT GUGATAN
KANTOR PANITERA PNKANTOR PANITERA PN
JURU SITA + SURAT PEMBERITAHUANJURU SITA + SURAT PEMBERITAHUAN
TERGUGAT -- UNTUK KE KANTOR PNTERGUGAT -- UNTUK KE KANTOR PN
TERGUGAT + PENGGUGAT DIPERIKSA HAKIMTERGUGAT + PENGGUGAT DIPERIKSA HAKIM
PENGADILAN DIBUKAPENGADILAN DIBUKA
DIDAMAIKANDIDAMAIKAN
DIBUAT AKTE PERDAMAIANDIBUAT AKTE PERDAMAIAN
PELAKSANAAN PERKARA PELAKSANAAN PERKARA PERDATAPERDATA
TIDAK DAPAT DIDAMAIKANTIDAK DAPAT DIDAMAIKAN
SURAT GUGATAN DIBACAKANSURAT GUGATAN DIBACAKAN
MENGAJUKAN SAKSI (DISUMPAH)MENGAJUKAN SAKSI (DISUMPAH)
DAN DIBUKTIKANDAN DIBUKTIKAN
KETUA PN MEMUTUSKANKETUA PN MEMUTUSKAN MENERIMA GUGATANMENERIMA GUGATAN MENOLAK GUGATANMENOLAK GUGATAN
YANG KALAH MEMBAYARYANG KALAH MEMBAYAR
ONGKOS PERKARAONGKOS PERKARA
BANDING KE PENGADILAN TINGGI (APEL)BANDING KE PENGADILAN TINGGI (APEL)
TERGUGAT / PEMBELATERGUGAT / PEMBELA
MENGAJUKAN EKSEPSI (PERLAWANAN)MENGAJUKAN EKSEPSI (PERLAWANAN)
VERZET (TANPA TERGUGAT HADIR)VERZET (TANPA TERGUGAT HADIR)
VONIS VERSTEKVONIS VERSTEK
KEPUTUSAN HAKIMKEPUTUSAN HAKIM
1.1.KEPUTUSAN DEKLATORKEPUTUSAN DEKLATOR
(MENGUATKAN)(MENGUATKAN)
2.2.KEPUTUSAN KONSTITUTIFKEPUTUSAN KONSTITUTIF
(MENIMBULKAN HUKUM BARU)(MENIMBULKAN HUKUM BARU)
3.3.KEPUTUSAN KONDEMNATORKEPUTUSAN KONDEMNATOR
(PENETEPAN DAN HUKUMAN)(PENETEPAN DAN HUKUMAN)
MACAM-MACAM BUKTIMACAM-MACAM BUKTI(CARA PEMBUKTIAN)(CARA PEMBUKTIAN)
1. BUKTI TULISAN1. BUKTI TULISAN
2. BUKTI 2. BUKTI SAKSISAKSI
3. 3. PERSANGKAANPERSANGKAAN
4. 4. PENGAKUANPENGAKUAN
5. 5. SUMPAHSUMPAH
AKTEAKTE
SURAT LAINSURAT LAIN
AUTHENTIEKAUTHENTIEK
BW TANGANBW TANGAN
KUHS PASAL 1865KUHS PASAL 1865
RIB PASAL 163RIB PASAL 163
RIB 156 155RIB 156 155
SISTEM PERADILAN DI SISTEM PERADILAN DI INDONESIAINDONESIA
PENGADILANPENGADILAN
UMUMUMUM
P. P. NEGERINEGERI
P. TINGGIP. TINGGI
MAH. MAH. AGUNGAGUNG
KHUSUSKHUSUS
P. MILITERP. MILITER
P. P. AGAMAAGAMA
P. TATA USAHA P. TATA USAHA NEGARANEGARA
REFERENSI
KANSIL, C.S.T., 1993. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU
HUKUM DAN TATA HUKUM HUKUM DAN TATA HUKUM
INDONESIAINDONESIA. . JAKARTA : BALAI JAKARTA : BALAI
PUSTAKA.PUSTAKA.