1 hukum perdagangan internasional prinsip-prinsip dan konsepsi dasar

8/8/2019 1 Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip Dan Konsepsi Dasar

1/214


2/214


3/214

iii

Daftar Isi

BAB I PENGANTAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengantar dan Definisi

1. Definisia. Definisi Schmitthoff

b. Definisi Rafiqul Islam

c. Definisi Michelle Sanson

d. Definisi Hercules Booysen

2. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional

a. Hubungan Hukum Perdagangan Internasional dan Bidang Hukum

Lainnya

b. Hukum Perdagangan Internasional bersifat Interdisipliner

B. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional

1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda

3. Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

4. Prinsip Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

C. Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

E. Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

1. Perlunya Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan

Internasional

2. Lembaga-lembaga Yang Bergerak dalam Unifikasi dan Harmonisasi

Hukum

a. World Trade Organization (WTO)

b. The International Institute for the Unification of Private Law

(UNIDROIT)

c. The United Nations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL)

d. Kamar Dagang Internasional (ICC)

F. Penutup

BAB II. SUBYEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengantar

B. Negara

1. Peran Negara

2. Imunitas Negara

C. Organisasi Perdagangan Internasional

D. Individu1. Perusahaan Multinasional

2. Bank

E. Penutup

BAB III. SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL


4/214


5/214

v

A. Pengantar

B. Para Pihak dalam Sengketa

C. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

4. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

5. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

D. Forum Penyelesaian Sengketa

1. Negosiasi

2. Mediasi

3. Konsiliasi

4. Arbitrase

5. Pengadilan (Nasional dan Internasional)

E. Hukum Yang Berlaku

1. Pengantar

2. Kebebasan Para Pihak

F. Pelaksaan Putusan Sengketa Dagang1. Pengantar

1. Pelaksanaan Putusan APS

2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Asing)

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

G. Penutup


6/214

BAB I

PENGANTAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengantar dan Definisi

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang

berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas.

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat

mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu

dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk

pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau

transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional

ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi

(khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi

dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan

lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya

teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui

atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan

bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi

yang disebut dengan e-commerce.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek

hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang

internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan

internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk

menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti

dalam sejarah perkembangan dunia.

Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas

dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam

perdagangan internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina

masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal

dengan nama Silk Route atau jalan suteranya. Silk Route tidak

lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-


7/214

saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di

dunia.1

Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti

Spanyol dengan Spanish Conquistadors-nya, Inggris dengan The

British Empire-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang

pertama di dunia, yakni the East-India Company, Belanda dengan

VOC-nya, dll. Kejayaan negara-negara ini tidak terlepas dari

kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang

internasional.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional

ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di

tanah air sejak. Adalah Amanna Gappa, seorang kepala suku Bugis

yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi

kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku bugis dalam berlayar

dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugis yang kecil telah

mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah

Singapura dan Malaysia).2

Yang menjadi esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah

dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah

1 Jonathan Reuvid, (ed.), The Strategic Guide to International Trade,

London: Kogan Page, 1997, para. xv.2 PH.O.L. Tobing, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, Ujung

Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977, hlm. 154. Di

Singapura, misalnya, ada suatu daerah yang khusus untuk menghormati

suku Bugis ini karena keunggulan mereka sebagai pelaut dan pedagang.

Pemerintah Singapura memberi nama pada suatu daerah di tengah Singapura

dengan nama Bugis (di wilayah Bugis Junction). Di Bugis Junction ini

kita dapat melihat replika perahu kecil suku Bugis yang berlayar ke

Malaka (sekarang Singapura). Bahkan pernah ada data yang mengungkapkan

bahwa perahu Bugis telah juga mengunjungi wilayah utara benua

Australia. Prestasi ini telah membuat kagum banyak bangsa di dunia.Bahkan banyak ahli hukum dari berbagai dunia, khususnya Inggris dan

Belanda, yang mempelajari hukum-hukum bangsa Bugis ini yang disalin

oleh Amanna Gappa. Mereka mempelajari hukum-hukum pelayaran dan hukum

dagang bangsa Bugis untuk kemungkinan diterapkan pada keadaan dewasa

ini. Menurut hemat penulis, sesungguhnya, apa yang diperbuat oleh ahli-

ahli hukum Belanda dan ahli hukum Inggris tersebut merupakan pukulan

telak pada ahli hukum di tanah air. Kenapa justru ahli hukum asing yang

mempelajari dan menggali hukum dagang (internasional) Bugis, bukannya

bangsa kita sendiri.


8/214

suatu kebebasan fundamental (fundamental freedom).3

Dengan

kebebasan ini siapa saja harus memiliki kebebasan untuk

berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya

perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dll.

Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (Charter of Economic

Rights and Duties of States) juga mengakui bahwa setiap negara

memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. (Every

State has the right to engage in international trade) (Pasal 4).

3 Lihat buku penulis, Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu

Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002, Bab I.


9/214

1. Definisi

Cepatnya perkembangan bidang hukum ini ternyata masih belum

ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini. Hingga

dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain

berbeda.

a. Definisi Schmitthoff

Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966.4 Definisi

ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar ternama

dalam hukum dagang internasional dari City of London College,

yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan

bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal

tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional

sebagai: ... the body of rules governing commercial relationship

of a private law nature involving different nations.5

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturanyang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya

hukum perdata,

2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksiyang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-

aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan

tegas membedakan antara hukum perdata (private law nature) dan

hukum publik.

Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang

lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan

komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam

4 United Nations, Progressive Development of the Law of International

Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966, New

York: United Nations, 1966, hlm. 1. (Selanjutnya disebut Secreatry

General Report).5 Secretary General Report, op.cit., para. 10.


10/214

bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah

laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku

perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.6

Dengan kata lain, Schmitthoff menegaskan wilayah hukum

perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari

aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-

hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional

yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturan-

aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-

aturan yang mengatur komoditi, dsb.7Dalam salah satu tulisannya

Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut:

First, the modern law of international trade is not a

branch of international law; it does not form part of thejus gentium, but it is applied in every national

jurisdiction by tolerance of the national sovereign whose

public policy may override or qualify a particular rule of

that law.8

Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada

ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Schmitthoff

menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang

hukum ini:

1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii)

perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii) Pengaturan

penjualan eksklusif;

6 Secretary General Report, op.cit., para. 11.7 Secretary General Report, op.cit., para. 11.8 Schmitthoff, The Unification of the Law of International Trade,

(1968) JBL 109 (pendapat Schmitthoff ini juga adalah pendapat sarjana

terkemuka hukum perdagangan internasional Profesor Aleksander

Goldtajn). Menurut hemat penulis salah satu kelemahan dari definisi

ini adalah sulitnya diterima bahwa berlakunya hukum perdagangan

internasional ke dalam jurisdiksi nasional negara-negara di duniaadalah berdasarkan apa yang beliau sebut tolerance of the national

sovereign. Dalam hukum, sulit diterima adanya toleransi ini. Yang ada

adalah penundukan diri baik secara diam-diam maupun tegas seperti dalam

ratifikasi atau aksesi suatu perjanjian internasional (dalam hal ini

hukum perdagangan internasional) oleh suatu negara. Seperti kita

ketahui, masalah ratifikasi atau aksesi terhadap suatu perjanjian

internasional (tidak terkecuali perjanjian di bidang hukum perdagangan


11/214


12/214

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan

internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan "hukum

perdagangan dan keuangan ("international trade and finance law")

sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktek yang

menciptakan suatu pengaturan (regulatory regime) untuk transaksi-

transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya,

yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga

perdagangan.12

Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi

ke dalam kegiatan "komersial" yang berada dalam ruang lingkup

hukum perdata internasional atau Conflict of Laws; perdagangan

antar pemerintah atau antar negara, yang diatur oleh hukum

internasional publik.13

Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum

perdagangan internasional sangat luas.14

Karena ruang lingkup

kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau

transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu

sistem hukum yang berbeda.

c. Definisi Michelle Sanson

Sarjana lainnya yang mencoba memberi batasan bidang hukum

ini adalah sarjana Australia Sanson. Sanson memberi batasanbidang ini sesuai dengan pengeritan kata-kata dari bidang hukum

ini, yaitu hukum, dagang dan internasional (dengan kata dasar

nasion atau negara).

Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson

can be defined as the regulation of the conduct of parties

12 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.13 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1. Selengkapanya Rafiqul Islam menulis

sebagai berikut: "international trade and finance law is a body of

rules, principles, norms and their associated payments systems, with a

controlling impact on the commercial behaviour of the trading

entities").14 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.


13/214

involved in the exchange of goods, services and technology

between nations.15

Definisi di atas sederhana. Ia tidak menyebut secara jelas

bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum yang mana: hukum privat,

publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang

hukum ini adalah the regulation of the conduct of parties. Para

pihaknya pun dibuat samar, hanya disebutparties. Sedangkan obyek

kajiannya, Sanson agak jelas: yaitu jual beli barang, jasa dan

teknologi.

Meskipun memberi definisi yang mengambang tersebut, Sanson

membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian

utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik (public

interntional trade law) dan hukum perdagangan internasional

privat (private international trade law).16

Yang pertama, public international trade lawadalah hukum

yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sedangkan yang kedua,

private international trade lawadalah hukum yang mengatur

perilaku dagang secara orang perorangan ( private traders) di

negara-negara yang berbeda.17

Meskipun ada pembedaan ini, namun para sarjana mengakui

bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat

garis batasnya. Sanson menyatakan bahwa the modern development

is that the distinction between publik and privat international

trade law has less meaning.18

15 M. Sanson, Essential International Trade Law, Sydney: Cavendish,

2002, hlm. 3.16 M. Sanson, op.cit., hlm. 4. Lihat pula pendekatan Rafiqul Islam,

supra, dan Schmitthoff, supra..17 M. Sanson, op.cit., hlm. 4.18 M. Sanson, op.cit., hlm. 4. Sanson dengan benar memberi contoh

tentang hukum WTO. Perjanjian WTO adalah bidang hukum perdagangan

internasional publik. Tetapi aturan hukumnya terjewantahkan ke dalam

bidang-bidang privat, misalnya saja dalam hal tarif, dumping,

perpajakan. (Ibid).


14/214

Mirip dengan Sanson, Rafiqul Islam melihat hubungan atau

keterkaitan ini juga sulit untuk tidak bersentuhan dan saling

mempengaruhi. Beliau menulis:

The effect of public international law on private

transactons is indirect but can be very profound in certainaspects. Some such aspects of private transactions will be

considered merely because public international law has

shaped, or is in the process of reshaping, their legal

order.19

d. Definisi Hercules Booysen

Booysen sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi

secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah

kompleks. Karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum,

termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan

jarang tepat.20

Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau

hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan

internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni:

(1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu

cabang khusus dari hukum internasional (international trade

law may also be regarded as a specialised branch of

international law).

(2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum

internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa

dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

(International trade law can be described as those rules of

international law which are applicable to trade in goods,

services and the protection of intellectual property).

Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti ini

19 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.20 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co.za/~interlegal/

definitions.htm). Bandingkan dengan pendapat Reuvid, bahwa istilah

Perdagangan internasional mencakup bidang dan teknik dagang yang

sangat luas (internasional trade covers a bewildering mumber of

activities and procedures (Jonathan Reuvid, (ed.), hlm. xv).)


15/214

misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian

multilateral mengenai perdagnagan mengenai barang seperti

GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa

(GATS/WTO, dan perjanjia mengenai aspek-aspek yang terkait

dengan HAKI (TRIPS).21

Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah

semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan

internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator

(pengatur). Karena itu hukum perdagangan internasional juga

mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-

transaksi nyata yang bersifat internasional dari para

pedagang (international law merchants). Karenanya,

international law merchants ini adalah bagian dari hukum

perdagangan internasional.22

(3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan

hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap

perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-

aturan hukum nasional tersebut, maka atura-aturan tersebut

merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. contoh

dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundang-

undangan yang ekstrateritorial (the extraterritorial

legislation).23

Dari 4 (empat) definisi di atas tampak semuanya ada

benarnya. Tetapi penulis lebih pro kepada definisi Rafiqul Islam.

Dari batasan Rafiqul Islam di atas, tampak adanya keterkaitan

erat antara hukum perdagangan internasional dengan hukum

internasional publik. Memang sekilas tampak bahwa dampak dan

pengaruh hukum internasional publik ini tidak langsung. Namun

demikian pengaruh ini dapat berdampak cukup luas terhadap

21 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co.za/~interlegal/

definitions.htm).22 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co.za/~interlegal/

definitions.htm).23 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co.za/~interlegal/

definitions.htm).


16/214

beberapa aspek dari hukum perdagangan internasional. Hal ini

disebabkan karena hukum internasional publik dalam beberapa hal

telah membentuk dan sedang dalam proses pembentukan ketentuan-

ketentuan yang mengatur aspek-aspek perdata dari transaksi

perdagangan internasional.24

24 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.


17/214

2. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional

a. Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan Bidang

Hukum lainnya

Satu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antara

hukum perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkait

dengan perdagangan internasional. Di bagian awal tulisan ini

tampak luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional

ini. Luasnya bidang cakupan membuat cakupan yang dikajinya sulit

untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya

dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis

internasional, hukum komersial internasional, dll.25

Catatan di atas menunjukkan kedudukan penulis yang mengakui

adanya keterkaitan antara hukum perdagangan internasional dengan

hukum internasional. Di sisi lain, penulis berpendirian bahwa

hukum ekonomi internasional adalah juga bagian atau cabang dari

hukum internasional.26

Masalahnya adalah di mana letak atau garis batas di antara

hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lain disebut di

atas, khususnya hukum ekonomi internasional. Ada bidang-bidang

yang sama-sama tunduk pada dua bidang hukum ini. Misalnya saja,

pembahasan mengenai subyek-subyek dan sumber-sumber dari kedua

bidang hukum sedikit banyak hampir sama.27

Sementara ini pendekatan yang ditempuh untuk membedakan

kedua bidang hukum ini adalah melihat subyek hukum yang tunduk

kepada kedua bidang hukum tersebut. Hukum ekonomi internasonal

lebih banyak mengatur subyek hukum yang bersifat publik (policy),

seperti misalnya hubungan-hubungan di bidang ekonomi yang

dilakukan oleh negara atau organisasi internasional. Sedangkan

25Cf., M. Sanson, op.cit., hlm. 2.26 Lihat buku penulis, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar,

Jakarta: Rajagrafindo, cet. 3, 2003, Bab I.27 Lihat lebih lanjut mengenai hukum ekonomi internasional ini, buku

penulis, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta:

Rajagrafindo, cet. 3, 2003, Bab I dst.


18/214

hukum perdagangan internasional lebih menekankan kepada hubungan-

hubungan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum privat.

Dalam kenyataannya pendirian tersebut tidak begitu valid.

Hukum ekonomi internasional dalam kenyataannya juga mengatur

kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi badan hukum privat

atau yang terkait dengan kepentingan privat, misalnya mengenai

perlindungan dan nasionalisasi atau ekspropriasi perusahaan

asing. Selain itu, meskipun hukum ekonomi internasional mengatur

subyek-subyek hukum publik atau negara, namun aturan-aturan

tersebut bagaimana pun juga akan berdampak pada individu atau

subyek-subyek hukum lainnya di dalam wilayah suatu negara.

b. Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner

Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional ini

adalah pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahami

bidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyak

bantuan disiplin-disiplin (ilmu) lain. Dalam bidang hukum ini

terkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnya

laut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu

pelayaran.

Keterkaitan dengan pembayaran dalam perdagangan

internasional akan terkait dengan praktik perbankan dan lembaga

keuangan lainnya. Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman

disiplin ilmu perbankan dan keuangan.

Keterkaitan dengan perdagangan itu sendiri akan terkait

dengan praktik dan teknik-teknik perdagangan. Hal ini membutuhkan

bantuan dan pemahaman ilmu praktik perdagangan.

Disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terkait lainnya

misalnya adalah teknologi, ekonomi. Yang juga penting adalah ilmu

politik, yaitu bagaimana kebijakan politik suatu negara yang

berpengaruh terhadap kebijakan dagang suatu negara.


19/214

B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal

dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana

hukum perdagangan internasional Profesor Aleksancer Goldtajn.

Beliau memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut, yaitu (1)

prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of

the freedom of contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan

(3) prinsip penggunaan arbitrase.28

1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah

prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap

sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para

pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).

Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama

ini. Beliau menyatakan:

The autonomy of the parties will in the law of contract

is the foundation on which an autonomous law of

international trade can be built. The national sovereign

has,..., no objection that in that area an autonomous law

of international trade is developed by the parties,

provided always that that law respects in every national

jurisdiction the limitations imposed by public policy.29

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas.

Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang

para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih

forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan

untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.

Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan

dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain

persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda

28 Aleksander Goldtajn, The New Law of Merchant, (1961) JBL 12.29 Clive M. Schmitthoff, Commercial Law in a Changing Economic Climate,

London: Sweet and Maxwell, 1981, hlm. 22. (Selanjutnya disebut

Commercial Law).


20/214

Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang

mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah

ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan

itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem

hukum di dunia menghormati prinsip ini.

3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya

terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldtajn

menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase

dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian

sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah

semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.30

Oleh

karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.

Goldtajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa

penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum

perdagangan internasional:

Moreover, to the extent that the settlement of differences

is referred to arbitration, a uniform legal order is being

created. Arbitration tribunals often apply criteria other

than those applied in courts. Arbitrators appear more ready

to interpret rules freely, taking into account customs,

usage and business practice. Further, the fact that the

enforcement of foreign arbitral awards is generally more

easy than the enforcement of foreign court decisions is

conducive to a preference for arbitration.31

4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar

lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang

dikenal dalam hukum ekonomi internasonal, yaitu prinsip kebebasan

untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya

kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan

para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan

siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau

30 Lihat secara khusus, Rene David, Arbitration in International Trade,

The Hague: Kluwer, 1985 (membahas panjang lebar tentang peran arbitrase

dalam perdagangan internasional).31 Aleksander Goldtajn, The New Law of Merchant, (1961) JBL 12.


21/214

komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana

elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya

perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional)

memfasilitasi kebebasan ini.32

Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini kebebasan

para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem

politik, atau sistem hukum. Bandingkan dengan pendapat profesor

Goldtajn di bawah ini ketika beliau membahas hubungan antara

sistem ekonomi dan politik dalam kaitannya dengan hukum

perdagangan internasional:

The law governing trade transactions is neither capitalist

nor socialist; it is a means to an end, and therefore, the

fact that the beneficiaries of such transactions are

different in this or that country is no obstacle to thedevelopment of international trade. The law of

international trade is based on the general principles

accepted in the entire world.33

(Huruf miring oleh

penulis).

Pernyataan terakhir Goldtajn di atas, yaitu bahwa hukum

perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum

yang diterima di seluruh dunia menyatakan seolah-seolah hukum

perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di

dunia. Pendapat ini benar. Sarjana terkemuka lainnya, Profesor

Tammer, memperkuat pernyataan tersebut:

The law of external trade of the countries of planned

economy does not differ in its fundamental principles from

the law of external trade of other countries, such as,

e.g., Austria or Switzerland. Consequently, international

trade law specialists of all countries have found without

difficulty that they speak a common language.34

32 Lihat lebih lanjut, Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu

Pengantar, Jakarta: Rajawali pers, cet. 3, 2003, hlm. 29.33 Schmitthoff, op.cit., (Commercial Law), hlm. 19.34 Schmitthoff, The Unification of the Law of Internatioal Trade,

(1968) JBL 109 (mengutip Tammer, The Sources of the Law International

Trade, 1964, hlm. 42).


22/214

C. Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara

sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak

adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-

bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara

ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol)

terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini

untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan

negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah

satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka.35

Seperti telah dikemukakan di awal tulisan ini, sejak dulu

dan bahkan dewasa ini semakin banyak negara sadar bahwa kebijakan

menutup diri sudah jauh-jauh ditinggalkan. Pendirian ini semakin

mendorong negara untuk memperluas aktivitas perdagangannya.36

Cara pandang ini sedikit banyak dilatarbelakangi dan

dipengaruhi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi. Pada awal

perkembangannya, terutama abad ke 15 dan 16, teori atau aliran

yang mula lahir adalah teori merkantilisme. Para merkantilis

berpendirian perdagangan internasional sebagai instrumen

kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-

besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari

selisih ekspor - impor merupakan keuntungan bagi negara (yang

waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas).

Reaksi dari aliran itu adalah teori keunggulan komparatif

yang diperkenalkan oleh David Ricardo (1772-1823). Ricardo

menekankan spesialisasi dari hasil suatu produk. Smith menganggap

perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari

keunggulan komparatif (principle of comparative advantage). Teori

beliau menyatakan bahwa untuk menjadi pemain utama dalam

35 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.36 Lihat antara lain: Ademuni-Odeke, The Law of International Trade,

London: Blackstone, 1999, hlm. 3-4.


23/214

perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi

bagaimana memaksimalkan potensi.37

Contoh klasik adalah Jepang. Dari segi geografis, kekayaan

alam dan luas wilayah, Jepang relatif kurang beruntung. Tetapi

dengan kekuatan manajemen dalam perdagangan internasionalnya,

negeri ini berhasil menjadikannya sebuah negara yang paling

penting di dunia dewasa ini.

Semakin luasnya aktivitas perdagangan ini yang dewasa ini

dikenal dengan "liberalisasi perdagangan", sistem keuangan atau

pasar internasional yang stabil untuk memberikan modal untuk

melaksanakan perdagangan internasional tersebut. Karena itu,

keterkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan

atau moneter internasional menjadi semakin penting.38

Tidak terlalu mengherankan apabila masyarakat internasional

kemudian menyelenggarakan konperensi Bretton Woods guna

mendirikan Bank Dunia - IMF untuk maksud ini. Berdirinya ke-2

lembaga keuangan ini semata-mata untuk menjaga agar sistem

moneter internasional dapat terpelihara (stabil) dan juga memberi

pinjaman jangka pendek guna menanggulangi kesulitan neraca

pembayaran yang disebabkan oleh adanya defisit perdagangan

ekspor-impor negara-negara.39 Krisis keuangan internasional pada

tahun 1970-an juga telah mempertegas pentingnya hubungan erat

ini.

Dalam upaya negara-negara ini meningkatkan pertumbuhan

ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok

perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam

kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi

semakin penting.40

37 Lihat misalnya, Ademuni-Odeke, Ibid., hlm. 3-4, M. Sanson, op.cit.,

hlm. 3; Jonathan Reuvid, op.cit., para. xv.38 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 2.39 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 2.40 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 2.


24/214

Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang

ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan

yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa

dan penamaman modal di antara negara-negara.41

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak

berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and

Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. Tujuan tersebut

adalah:

(a) untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan

menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek

perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.

(b) untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan

perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan

ekonomi semua negara;

(c) meningkatkan standar hidup umat manusia; dan

(d) meningkatkan lapangan tenaga kerja.Tujuan lainnya yang juga relevan adalah:

(e) untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan

sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan

kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagisemua negara;42 dan

(f) meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan

meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.43

Ada pula yang menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan

internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan

perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini antara lain

dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Hull. Tesis ini tampaknya

41 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 2.42 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 2. Lihat pula tujuan menurut Aleksander

Goldtajn yang menyatakan: only deliberate regulation on the

international level will make it possible to do justice, on the basis

of equality, to the interests and general welfare of all members of the

international community. (Aleksander Goldtajn, The New Law of

Merchant, (1961) JBL 12.


25/214

benar. Manakala dua atau lebih negara berhubungan dan

bertransaksi dagang dan mereka memperoleh keuntungan dari

perdagangan tersebut, otomatis keadaan dunia menjadi sedikit

banyak lebih baik. Artinya, situasi dan kondisi dunia akan

semakin kondusif.

Sebenarnya tesis Hull tersebut sudah lama dikumandangkan

oleh Immanuel Kant, yang selama ini dikenal juga sebagi bapak

hukum internasional. Dalam tulisannya berjudul On Eternal

Peace, Kant menyatakan bahwa spirit of trade could not co-exist

with war.44

Yang juga cukup menarik adalah tesis Hull di atas juga

telah cukup lama disadari di tanah air. Salah seorang kepala suku

Bugis ternama, yaitu Amanna Gappa, juga menyadari bahwa tujuan

(unifikasi) hukum dagang adalah untuk mencegah persaingan di

antara suku bangsanya dan juga memajukan kerjasama di antara

mereka guna kesejahteraan di antara mereka.45

Terjemahan saduran

hasil penelitian terhadap suku terkenal Bugis ini yang terkenal

dengan hukum pelayaran dan dagangnya tergambarkan sebagai

berikut:

One of thse chiefs was Amanna Gappa (=father of Gappa) who

headed his countrymen at Makassar. Most probably he was avery intelligent and energetic man and he may have been the

first to realize the great importance of navigation and

trade for his people as the only fields of endeavour in

which they could earn a living. We may assume that this was

the bacground of his taking initiative in inviting his

colleagues from other parts of Indonesia in order to

collect the different rules which were in force in their

respective regions and to compile a uniform navigation and

trade law. By doing so he tried to prevent heavy

competition among his countrymen and to stimulate co-

operation for their own welfare.46 (Huruf miring oleh

kami).

43 Cf., Preamble GATT dan Preamble Perjanjian WTO (Marrakesh Agreement

Establishing The World Trade Organization).44 Lihat, Lew and Stanbrook, Interational Trade: Law and Practice, Bath:

Euromoney, 1983, hlm. Xxi.45 Lihat lebih lanjut, PH. O.L. Tobing, op.cit., hlm. 154.46 Lihat lebih lanjut, PH. O.L. Tobing, op.cit., hlm. 154.


26/214


27/214

D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan

internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern.

Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami

perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan

hubungan-hubungan perdagangan.

Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya (dalam arti

materil), maka perkembangan hukum perdagangan internasional dapat

dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni:

(1) Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan.

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari

praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang

ini lazim disebut pula sebagai lex mercatoria (law of merchant).48

Pada awal perkembangannya ini Lex Mercatoria tumbuh dari

adanya 4 faktor berikut:

(a) lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam

berbagai pekan raya (the law of the fairs);

(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut;

(c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek

penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan

(d) berperannya notaris ( public notary) dalam memberi pelayanan

jasa-jasa hukum(dagang).49

(2) Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum

nasional

Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar

perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu

mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab

48 United Nations, Progressive Development of the Law of Internatoinal

Trade: Report of the Secretary-General of the United Nations, 1966,

para. 20; Chia-Jui Cheng (ed.), Clive M. Schmitthoff's Select Essay on

International Trade Law, Doredrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff &

Graham & Trotman, 1988, hlm. 21.49 Schmitthoff, The Unification of the Law of International Trade,

(1968) JBL 106.


28/214

undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-

aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka

adopsi dari lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab

Undang-undang Hukum Dagang-nya (code de commerce) tahun 1807,

Jerman menerbitkan Allgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll.50

(3) Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan

Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi

Perdagangan Internasional.

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum

perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi

oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang

ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun

multilateral.51

Secara khusus tahap ketiga ini muncul secara signifikan

setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian

multilateral yang ditandangani pada masa ini adalah disepakati

lahirnya GATT tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan

tahap internationalism. Schmitthoff menyatakan sebagai berikut:

We are beginning to rediscover the international character

of commercial law and the circle now contemplates itself:

the general trend of commercial law everywhere is to move

away from the restrictions of national law to a universal,

international conception of the law of international

trade.52

Sejak berdiri hingga dewasa ini aturan-aturan perdagangan

GATT telah berkembang dan mengalami pembangunan yang cukup

penting. Bahkan dalam putaran perundingan tahun 1986-1994,

negara-negara anggota GATT telah sepakat untuk membentuk suatu

badan atau lembaga internasional baru, yaitu WTO.

Perubahan dari GATT ke WTO berdampak luas terhadap bidang

hukum perdagangan internasional. Alasannya, bidang pengaturan

50 United Nations, op.cit., para. 20; Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit.,

hlm. 48.51 United Nations, op.cit., para. 20.52 Schmitthoff, The Unification of the Law of International Trade,

(1968) JBL 108.


29/214

yang tercakup di dalam WTO sekarang ini adalah kompleks. Ia tidak

semata-mata lagi mengatur tarif dan barang, tetapi juga mengatur

jasa, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, lingkungan,

dll.53

Ciri kedua dalam perkembangan tahap ketiga ini yakni

munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang

menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebetulnya

peran PBB di bidang perdagangan internasional tidaklah langsung.

Peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan ini termuat dalam

pasal 1:3 Piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yakni

mencapai kerjasama internasional di dalam antara lain

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional.

Tujuan-tujuan PBB di atas diupayakan pemenuhannya melalui

berbagai langkah berikut:

i. Negara-negara anggota PBB mendirikan the United Nations

Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 1964.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih

besar kepada negara sedang berkembang untuk ikut serta dalam

merumuskan kebijakan-kebijakan perdagangan, dengan memperhatikan

kepentingan-kepentingan khusus negara-negara sedang berkembang

ini.54

ii. negara-negara anggota PBB mengesahkan the Charter of Economic

Rights and Duties of States pada tahun 1974 (serta disahkannya

the Declaration and Programme of Action on the Establishment of

the New International Economic Order). Pembentukan Piagam ini

diawali dengan langkah Majelis Umum PBB mengesahkan the

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

pada tahun 1966.

53 Uraian tentang perkembangan dari GATT ke WTO, lihat antara lain: Ray

August, Internatoinal Business Law: Text, Cases and Readings, New

Jersey: Prentice Hall, 3rd.ed., 2000, hlm. 355-360.54 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 6.


30/214

Dokumen-dokumen penting ini pada pokoknya mengakui dan

memberi perlakuan khusus kepada negara-negara sedang berkembang

di bidang perdagangan, keuangan dan penanaman modal.55

Ciri ketiga yang juga menonjol adalah disepakatinya

pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region

tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa

pengaaruh cukup luas adalah the European Single Market (1992) dan

segera diikuti oleh blok perdagangan Amerika Utara (The North

American Free Trade Agreeement atau NAFTA) (1994).

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mengikuti

langkah serupa dengan membentuk Asean Free Trade Area (AFTA).

AFTA berlaku efektif sejak 1 Januari 2003.56

Kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok regional ini di

satu sisi positif. Namun di sisi lain organisasi-organisasi

regional tersebut menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat

internasional karena terdapatnya blok-blok perdagangan tersebut

melahirkan peraturan-peraturan regional eksklusif yang ternyata

menyimpangi ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam

GATT/WTO.

55 Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 6.56 Uraian lebih lanjut mengenai AFTA ini lihat: Huala Adolf, Hukum

Ekonomi Internasional ..., op.cit., hlm. 110-124.


31/214

E. Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

1. Perlunya Unifikasi dan Harmonisasi Hukum

Di atas dikemukakan bahwa negara-negara mencantumkan

atuaran-aturan hukum perdagangan internasional dalam hukum

nasionalnya. Aturan-aturan hukum nasional di bidang perdagangan

internasional ini karenanya menjadi sumber hukum yang cukup

penting dalam hukum perdagangan internasional.

Tetapi adanya berbagai aturan hukum nasional ini sedikit

banyak kemungkinan dapat berbeda antara satu sama lainnya.

Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan akan juga mempengaruhi

kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri.

Masalah ini sebelumnya sudah cukup lama disadari oleh

bangsa-bangsa di dunia, termasuk organisasi dunia PBB. Dalam

resolusi Majelis Umum PBB No 2102 (XX), PBB menyatakan bahwa:

"Conflicts and divergencies arising from the laws of different

states in matters relating to international trade constitute an

obstacle to the development of world trade."57

Untuk menghadapi masalah ini, sebenarnya ada 3 teknik yang

dapat dilakukan. Pertama, negara-negara sepakat untuk tidak

menerapkan hukum nasionalnya. Sebaliknya mereka menerapkan hukum

perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum

perdagangan mereka.

Kedua, apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak

ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka hukum

nasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuan

hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui

penerapan prinsip choice of laws. Choice of Laws adalah klausul

pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan

dalam kontrak (internasional) yang mereka buat.58

57 United Nations, op.cit., para. 14.58 Klausul choice of law tidak wajib sifatnya untuk harus ada dalam

kontrak-kontrak internasional. Tetapi keberadaan klausul ini akan

sedikit banyak membantu para pihak dalam penyelesaian sengketanya

(apabila sengketa memang timbul) di kemudian hari (Lihat Sudargo

Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 26.


32/214


33/214


34/214

mencapai unifikasi hukum. Cara ini dipandang tepat untuk

memperkenalkan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa ke

dalam sistem hukum nasional.64

Pemberlakuan perjanjian TRIPS/WTO

di atas merupakan salah satu contoh.

Gambaran lainnya adalah CISG 1980 atau Konvensi mengenai

Kontrak Jual Beli Barang Internasional. Konvensi ini dapat

dipandang sebagai upaya mengunifikasi hukum kontrak jual beli

barang internasional. Para perancang konvensi ini telah berupaya

mengkawinkan prinsip-prinsip kontrak yang dikenal dalam sistem

hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law.

Salah satu pembatasan cara ini adalah adanya kehendak dari

sesuatu negara untuk mengikatkan diri atau meratifikasi

perjanjian atau konvensi internasional tersebut. Dalam

kenyataannya, untuk mencapai kehendak tersebut banyak bergantung

pada faktor ekonomi, politis, juridis, dll.

b. Hukum seragam (Uniform Laws)

Hukum seragam tidak lain adalah model-model hukum yang

dapat kita lihat misalnya dalam model hukum arbitrase UNCITRAL

1985 (Model Law on International Commercial Arbitration). Model

hukum ini memberikan keleluasaan kepada negara-negara yang hendak

menerapkannya ke dalam hukum nasionalnya.

Keleluasaan tersebut mencakup keleluasaan kepada negara

yang bersangkutan apakah akan menerapkan secara penuh aturan-

aturan substantif Model Law. Kemungkinan lain, negara tersebut

memutuskan untuk menerapkannya dengan melakukan beberapa revisi

atau menerapkan beberapa pengecualian terhadap aturan-aturan di

dalamnya.

Sifat hukum seragam tidak mengikat. Ia hanya bersifatpersuasif. Karena itu derajat pengadopsian atau penerapannya

sangat bergantung kepada masing-masing negara. Model hukum ini

memberi sumbangan bagi perbaikan kualitas (lembaga-lembaga) hukum di

suatu negara (ibid).64 Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit., hlm. 110.


35/214

karena itu berbeda dengan perjanjian atau konvensi internasional.

Pada saat suatu negara turut serta, aksesi atau meratifikasi

suatu perjanjian atau konvensi internasional, maka pada

prinsipnya seluruh aturan perjanjian mengikat negara tersebut.

c. Aturan Seragam (Uniform Rules)

Aturan-aturan seragam lebih rendah tingkatannya daripada

hukum seragam (Uniform Laws). Bentuk aturan seragam tampak antara

lain dalam modal-model kontrak standar atau kontrak baku. Contoh

bentuk aturan seperti ini adalah the Uniform Customs and Practice

for Documentary Credits (1974) yang dikeluarkan oleh ICC. Aturan

hukum ini telah diterapkan dan dipraktekkan oleh para subyek

hukum perdagangan internasional di dunia.65

Bentuk lainnya adalah klausul standar (baku) yang

dicantumkan oleh para pihak dalam kontrak-kontrak yang mereka

buat.66

Tidak jarang pula lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi

memperkenalkan klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam suatu

kontrak apabila para pihak hendak memanfaatkan fasilitas lembaga

atau asosiasi yang bersangkutan.

Hal ini antara lain banyak ditemui dalam klausul-klausul

arbitrase baik nasional maupun asing. Klausul-kluasul standar

arbitrase tersebut dimaksudkan agar para pihak tidak perlu lagi

merancang klausul choice of forum-nya, dalam hal ini arbitrase.67

Bagaimana unifikasi dan harmonisasi dapat bekerja, agak

sulit untuk dipaparkan di sini. Namun demikian, Katerina Pistor,

guru besar di Columbia Law School, mengemukakan istilah yang

dinamakannya standardization of law(standardisasi hukum).

Maksud standardisasi di sini mengacu kepada suatu tahap

dari kekhususan dari suatu hukum (the level of specificity oflaw). Standar hanya mencakup prinsip-prinsip hukum (legal

65 Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit., hlm. 111.66 Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit., hlm. 111.67 Lihat Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta:

Rajagrafindo, cet. 3, 2003.


36/214


37/214

a. World Trade Organization (WTO)

1. Pengantar

World Trade Organization atau WTO dihasilkan dari Putaran

Uruguay GATT (1986-1993). Organisasi ini memiliki kedudukan yang

unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan

PBB.

Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama

negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948).

Yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional

(yang dulu namanya adalah International Trade Organization atau

ITO).

Struktur WTO akan dikepalai oleh suatu badan tertinggi yang

disebut Konperensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference). Badan

ini akan bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Badan ini

terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Semua

keputusan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan

multilateral dilakukan melalui badan ini.

Untuk pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari, badan tertinggi

ini dibantu oleh badan-badan kelengkapan utama, yaitu Dewan Umum

(General Council) yang terdiri dari semua anggota WTO. Badan ini

bertugas memberikan laporan mengenai kegiatan-kegiatannya kepada

the Ministerial Conference.

General Council memiliki dua fungsi lainnya. Pertama, sebagai

suatu Badan Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body).

Fungsi kedua, sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan negara-

negara anggota GATT (Trade Policy Review Body).

Selain itu, badan ini juga bertugas mengamati masalah-masalah

perdagangan yang akan dicakup oleh WTO. Ia akan menetapkan tiga

badan subsider yakni The Council for Trade in Goods, Council for

Trade in Services, dan Council for TRIPs.

The Council for Trade in Goods mengawasi pelaksanaan dan

berfungsinya semua perjanjian mengenai perdagangan barang (Annex

1A Perjanjian WTO) meskipun sebetulnya untuk perjanjian-pejanjian


38/214

tertentu umumnya mereka memiliki badan pengawasnya sendiri. Dua

dewan lainnya memiliki tanggung jawabnya masing-masing berkaitan

dengan perjanjian WTO dan badan-badan tersebut dapat mendirikan

badan-badan subsider lainnya manakala dipandang perlu.

Tiga badan lainnya didirikan oleh the Ministerial Conference

dan mereka melaporkan pekerjaannya kepada the General Council.

Ketiga badan tersebut adalah the Committee on Trade and

Development, yakni badan yang bertanggung jawab untuk masalah-

masalah yang terdapat di negara-negara sedang berkembang. Kedua,

the Committee on Balance of Payments bertanggung jawab untuk

menyelenggarakan konsultasi di antara negara-negara anggota WTO

dan negara-negara yang melaksanakan tindakan-tindakan restriktif

perdagangan (Pasal XII dan XVII GATT), yakni tindakan- tindakan

untuk menghadapi kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya.

Ketiga, the Committee on Budget, Finance and Administration

bergerak dalam mengatur masalah-masalah keuangan dan anggaran

WTO.70

Di samping badan-badan tersebut, WTO membentuk pula badan-

badan khusus yang mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian

plurilateral (yang sifatnya sukarela), yakni badan untuk

perdagangan pesawat udara sipil, badan untuk pengadaan barang

pemerintah (government procurement), badan untuk produk susu dan

daging (dairy products and bovine meat). Badan-badan khusus ini

melaporkan tugas-tugasnya kepada the General Council.

Sekretariat WTO berkedudukan di Jenewa, Swiss. Sampai tulisan

ini dibuat, Sekretariat WTO memiliki sekitar 450 staf dan diketuai

oleh seorang Direktur Jenderal (Diretor General) dan 4 orang

pembantu Direktur Jenderal.

Dalam membuat putusan, WTO melanjutkan praktek yang telah

lama dilakukan dalam GATT, yaitu melalui konsensus. Namun dalam

hal konsensus ini gagal, maka putusan akan diambil melalui

pemungutan suara atau voting.

70 WTO, Trading into the Future,.Geneva, 1995, hlm. 13.


39/214

Di samping itu, ada 4 hal atau situasi dalam perjanjian WTO

yang memungkinkan dilakukannya voting. Pertama, mayoritas 2/3 dari

anggota WTO diperlukan untuk mengesahkan suatu penafsiran

perjanjian perdagangan multilateral.

Kedua, mayoritas 2/3 dari anggota WTO diperlukan bagi the

Ministerial Conference untuk memutuskan penanggalan suatu

kewajiban yang dikenakan terhadap suatu negara oleh suatu

perjanjian multilateral.

Ketiga, keputusan untuk merubah ketentuan perjanjian

multilateral dapat disahkan melalui kesepakatan seluruh anggotanya

atau melalui mayoritas 2/3 dari anggota WTO. Perubahan-perubahan

demikian hanyalah berlaku bagi negara-negara yang menerimanya

saja.

Keempat, suatu mayoritas 2/3 dari negara anggota WTO

diperlukan untuk menerima masuknya suatu negara menjadi anggota

WTO.71

2. Kebijakan Unifikasi dan Harmonisasi WTO

WTO adalah salah satu contoh yang telah di sebut di atas,

di mana unifikasi aturan-aturan atau hukum perdagangan

internasional diterapkan terhadap negara-negara anggotanya. PasalXVI Perjanjian Pembentukan WTO menyatakan: "Each member shall

ensure the conformity of its laws, regulations and administrative

procedures with its obligations as provided in the annexed

Agreements." (Pasal XVI ayat 4 Agreement Establishing the World

Trade Organization).

Ketentuan pasal tersebut menjadi indikator penting

bagaimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk

menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya denganaturan-aturan yang termuat dalam Annex perjanjian WTO. Bahkan

ketentuan pasal XVI tersebut juga mewajibkan negara anggotanya

untuk menyesuaikan administrative procedures-nya (birokrasi)

sesuai dengan administrative procedure-nya WTO.

71 WTO, Trading into the Future, Geneva, 1995, hlm. 14.


40/214

3. Perjanjian-perjanjian di Bawah Piagam WTO

Perjanjian-perjanjian yang termuat dalam lampiran (Annex)

WTO adalah perjanjian dalam TRIPS (telah diuraikan secara singkat

di atas). Perjanjian-perjanjian lainnya adalah:

GATT 1994; Agreement on Agriculture; Sanitary and Phytosanitary

Measures; Textiles and Clothing; Technical Barriers to Trade;

Trade-Related Investment Measures (TRIMs); Anti-dumping (Article

VI of GATT 1994); Customs valuation (Article VII of GATT 1994);

Preshipment Inspection; Rules of Origin; Import Licensing;

Subsidies and Countervailing Measures; Safeguards; General

Agreement on Trade in Services (GATS); Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPS); Dispute Settlement

Understanding.

Sebenarnya di samping unifikasi hukum, WTO juga berupaya

mendorong harmonisasi hukum, termasuk harmonisasi standar-standar

teknis-nya. Upaya harmonisasi ini telah lama diupayakan GATT

(pendahulu WTO). Pada tahun 1979, GATT berhasil mengeluarkan The

GATT Code on Technical Standards (Standard Code).

Aturan Standard Code ini mendorong negara-negara anggotanya

untuk mengharmonisasikan standar-standar produk domestiknya.

Upaya ini ditempuh agar kebijakan negara-negara mengenai standar

produk tidak malah menjadi penghalang bagi perdagangan dunia.72

Perjanjian lainnya yang dapat digolongkan ke dalam

harmonisasi hukum adalah perjanjian-perjanjian yang berada di

bawah 'Plurilateral Agreement'(Annex 4 Perjanjian WTO).

Perjanjian-perjanjian ini adalah: Agreement on Trade in Civil

Aircraft (Annex 4 (a)); Agreement on Government Procurement

(Annex 4 (b)); International Dairy Agreement (Annex 4 (c));

International Bovine Meat Agreement (Annex 4 (d)).

72 Michael Trebilcock and Robert Howse, The Regulation of International

Trade, London: Routledge, 1995, hlm. 29.


41/214

b. The International Institute for the Unification of Private Law

(UNIDROIT).

1. Pengantar

The International Institute for the Unification of Private

Law (UNIDROIT) adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang

sifatnya independen. UNCITRAL dibentuk pada tahun 1926 sebagai

suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB

bubar, UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan

suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (the

UNIDROIT Statute). UNIDROIT berkedudukan di kota Roma.

Tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk

memodernisasi, mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum

privat, khususnya hukum komersial (dagang) di antara negara atau

di antara sekelompok negara.

Keanggotaan UNIDROIT terbatas hanya untuk negara-negara

yang menundukkan dirinya kepada Statuta UNIDROIT. Negara-negara

ini berasal dari 5 benua dan mewakili berbagai sistem hukum,

ekonomi, politik dan budaya yang berbeda.

Dewasa ini UNIDROIT memiliki 59 negara anggota, yakni:

Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgium, Bolivia, Brazil,

Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus,

Republik Czech, Denmark, Mesir, Estonia, Federasi Rusia

Finlandia, Perancis, Jerman, Holy See (Tahta Suci), Hungaria,

India, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg,

Malta, Mexico, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Paraguay,

Poland, Portugal, Republik Korea, Romania, San Marino, Slovakia,

Slovenia, Africa Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Tunisia, Turki,

Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia (Federal

Republic of), Yunani.

2. Kebijakan Harmonisasi dan Unifikasi UNIDROIT

Tujuan utama UNIDROIT sebenarnya adalah mempersiapkan

harmonisasi aturan-aturan hukum privat. Upaya ini dipandang

penting mengingat perkembangan teknologi baru, praktek-praktek


42/214

pedagangan, dll memerlukan aturan hukum yang baru. Biasanya

aturan-aturan baru tersebut juga dibuat oleh negara-negara.

Masalahnya adalah peraturan tersebut bisa saja berbeda antara

satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Karen itu aturan

tersebut perlu diharmonisasi, atau bahkan diunifikasi guna

memperlancar perdagangan internasional.

Masalahnya adalah harmonisasi atau unifikasi hukum tersebut

banyak bergantung kepada keinginan dan kerelaan negara-negara

untuk mau menerimanya.

Meskipun menyadari adanya kesulitan upaya tersebut,

UNIDROIT memiliki kedudukannya yang menguntungkan sebagai

organsiasi antar pemerintah. Dalam kaitan ini, UNDIROIT

menerapkan pemberlakuan konvensi atau perjanjian internasional

yang mensyaratkan penerimaan dari negara-negara anggotanya.

Tujuannya adalah menerapkan aturan-aturan konvensi tersebut ke

dalam sistem hukum negara-negara anggota yang menundukkan dirinya

kepada konvensi tersebut.

Penerimaan suatu aturan konvensi oleh negara akan jauh

lebih memudahkan pemberlakuan aturan-aturan konvensi tersebut ke

dalam wilayah negara anggotanya (termasuk kepada warga negara

atau subyek-subyek hukum di wilayah negara tersebut).

3. Konvensi atau Perjanjian Yang Dihasilkan UNIDROIT

Selama berdiri UNIDROIT telah melakukan lebih dari 70

kajian. Kajian-kajian ini ada yang telah menghasilkan berbagai

perjanjian atau konvensi internasional berikut:

(1) Convention relating to a Uniform Law on the Formation of

Contracts for the International Sale of Goods (The Hague

1964);

(2) Convention relating to a Uniform Law on the International

Sale of Goods (The Hague, 1964);

(3) International Convention on the Travel Contract (Brussels,

1970);


43/214

(4) Convention providing a Uniform Law on the Form of an

International Will (Washington, 1973);

(5) Convention on Agency in the International Sale of Goods

(Geneva, 1983);

(6) UNIDROIT Convention on International Financial Leasing

(Ottawa, 1988);

(7) UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa,

1988);

(8) UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural

Objects (Rome, 1995);

(9) Convention on International Interests in Mobile Equipment

(Cape Town, 2001);

(10)Protocol to the Convention on International Interests in

Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment

(Cape Town, 2001).


44/214

c. The United Nations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL)73

1. Pengantar

1. The United Nations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL) adalah badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB.

Badan ini dibentuk pada tahun 1966. Pembentukannya didasarkan

pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI) tanggal 17

Desember 1966.

Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum

di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi

perdagangan internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut

UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi dan

unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif (the

progressive harmonization and unification of the law of

international trade).

Sejak berdiri UNCITRAL telah mempersiapkan berbagai

Konvensi, Model Hukum dan instrumen hukum lainnya yang mengatur

transaksi perdagangan atau aspek-aspek hukum bisnis lainnya yang

memiliki pengaruh terhadap perdagangan internasional.

2. Kebijakan Harmonisasi dan Unifikasi UNCITRAL

Dua kata harmonisasi dan unifikasi di atas memiliki

pengertian tersendiri bagi UNICTRAL. UNCITRAL beranggapan mandat

"Harmonization" dan "unification" hukum perdagangan

internasional ini dimaksudkan agar perdagangan internasional

dapat berlangsung secara lancar. Hal ini penting mengingat

perdagangan internasional acapkali terhalang atau tidak lancar

karena faktor-faktor seperti tidak adanya kepastian hukum (lack

of a predictable governing law), hukum yang ada sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan jaman.

73 http://www.uncitral.org/en-index.htm. Lihat pula: Gerold Hermann,

United Nations Commission on International Trade Law, dalam: R.

Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law: Instalment

5, 1983, hlm. 298-301; Schmitthoff, op.cit., Commercial Law, hlm. 24-

25.


45/214

Karena itu upaya badan ini tidak lain adalah berupaya

membuat produk atau instrumen hukum yang modern yang dapat

memberi kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan

internasional dan perkembangan ekonomi dunia.74

UNCITRAL merancang dan mengesahkan setiap instrumen hukum.

Dalam upaya ini, tidak semua negara anggota UNCITRAL turut serta.

Hanya negara-negara tertentu saja yang merupakan wakil dari

region-regiona di dunia.75

Pihak lain yang juga dapat turut serta dalam proses

perancangan tersebut adalah LSM internasional atau organisasi-

organisasi antar pemerintah yang berminat. Keputusan untuk

mengesahkan instrumen hukum dilakukan secara konsensus.

Instrumen hukum yang dirancang UNCITRAL bisa berupa

legislative texts umumnya berupa Konvensi.76

Legislative texts

74Cf., mirip mandatnya dengan UNIDROIT., supra.75 Terdapat lima kelompok regional yang terwakili dalam UNCITRAL. Mereka

adalah: (1) Negara-negara Afrika, yakni: Benin, Burkina Faso,

Cameroon, Kenya, Morocco, Rwanda, Sierra Leone, Sudan and Uganda; (2)

Negara-negara Asia:- China, Fiji, India, Iran (Islamic Rep. of), Japan,

Singapore, and Thailand; (3) Negara-negara Eropa Timur: Hungary,

Lithuania, Romania, Russian Federation, The former Yugoslav Republic of

Macedonia; (4) Amerika Latin dan Karibia: Argentina, Brazil, Colombia,

Honduras, Mexico, Paraguay and Uruguay; (5) Eropa Barat dan Lainnya:-

Austria, Canada, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, United States

of America and United Kingdom.76 Konvensi tersebut adalah: Convention on the Limitation Period in the

International Sale of Goods (New York, 1974); United Nations Convention

on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980); United

Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg

Rules); United Nations Convention on the Liability of Operators of

Transport Terminals in International Trade (1991); United Nations

Convention on International Bills of Exchange and International

Promissory Notes (New York, 1988); United Nations Convention on

Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit New York, 1995);

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards(New York 1958) (the "New York" Convention); United Nations Convention

on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) ("CISG");

Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods

(New York 1974); United Nations Convention on International Bills of

Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988); United

Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of

Credit (New York, 1995); United Nations Convention on the Assignment of

Receivables in International Trade (2001); United Nations Convention on

the Carriage of Goods by Sea (1978) (the "Hamburg Rules"); United


46/214

misalnya saja: United Nations Convention on Contracts for the

International Sale of Goods; Convention on the Limitation Period

in the International Sale of Goods; United Nations Convention on

Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit; United

Nations Convention on International Bills of Exchange and

International Promissory Notes; United Nations Convention on the

Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg); United Nations

Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals

in International Trade; and the United Nations Convention on the

Assignment of Receivables in International Trade.

Sedangkan instrumen hukum lainnya berupa legislative guides

dan non-legislative guides. Legislative guides misalnya adalah

instrumen-instrumen hukum berupa model law dan rules. Instrumen

ini merupakan instrumen yang tidak mengikat negara anggota.

Negara anggota bebas untuk mengikui atau tidak mengikuti

legislative guides tersebut.

Non-legislative texts adalah instrumen hukum lainnya yang

sifatnya juga tidak mengikat. Contoh instrumen hukum seperti ini

misalnya saja: UNCITRAL Arbitration Rules; UNCITRAL Conciliation

Rules; UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings;

UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for

the Construction of Industrial Works; and UNCITRAL Legal Guide on

International Countertrade Transactions.

Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals

in International Trade (Vienna, 1991).


47/214

d. Kamar Dagang Internasional (ICC)77

1. Pengantar

The International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada

tahun 1919. Badan ini berkedudukan di Paris. Tujuannya pada waktu

itu, dan sampai sekarang masih terus berlaku, adalah melayani

dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal,

membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal

(to serve world business by promoting trade and investment, open

markets for goods and services, and the free flow of capital).

Selama ini ICC dipandang sebagai corongnya dunia usaha

(pengusaha) untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,

dan kemakmuran. Peran ini sangat penting dalam kaitannya dengan

keadaan dunia saat ini. Negara-negara di dunia kerap membuat

kebijakan atau keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi

perdagangan. Karena itulah, peran atau adanya suatu badan dunia

yang menyuarakan para pedagang yang terkena oleh kebijakan atau

keputusan (suatu) negara menjadi sangat penting. Untuk itu, ICC

memiliki akses langsung kepada pemerintah negara-negara di dunia

melalui national committee ICC (KADIN Nasional) yang terdapat

hampir di setiap negara di dunia.

Peran penting lain ICC adalah sebagai badan dalam membuatkebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dapat memfasilitasi

perdagangan internasional. Peran lain yang juga cukup penting

adalah:

(1) sebagai forum penyelesaian sengketa khususnya melalui

arbitrase;78

77 http://www.iccwbo.org/home/menu_what_is_icc.asp; Schmitthoff,

op.cit., Commercial Law, hlm. 24-25.

78ICC memiliki badan arbitrase serta aturan (rules) arbitrasenya. The

ICC International Court of Arbitration terbentuk pada tahun 1923 atas

jasa Presiden ICC pertama, yaitu Etienne Clmentel, mantan menteri

perdagangan Perancis. Badan arbitrase ICC telah terkenal menjadi badan

penyelesaian sengketa bisnis ternama. Pada tahun 2002 saja badan

arbitrase ICC menerima 590 kasus atau kira-kira 50 kasus per bulan.

(http://www.iccwbo.org/home/menu_what_is_icc.asp).


48/214

(2) sebagai forum untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan

serta aturan-aturan hukum dagang internasional di antara

pengusaha-pengusaha di dunia; dan

(3) memberikan pelatihan-pelatihan dan teknik-teknik dalam

merancang kontrak serta keahlian-keahlian praktis lainnya

dalam perdagangan internasional.

2. Kebijakan Harmonisasi Hukum ICC

ICC tidak berupaya menciptakan unifikasi hukum. Kebijakan

yang ditempuhnya adalah memberikan aturan-aturan dan standar-

standar (Rules and Standards) di bidang hukum perdagangan

internasional. Kedua bentuk aturan ini sifatnya tidak mengikat.

Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari pendirian ICC bahwa

dunia usaha sebaiknya tidak atau dipengaruhi sedikit mungkin oleh

campur tangan penguasa (pemerintah). ICC karenanya tidak mau

menjadi penguasa seperti itu. Ia berpendirian, biarlah dunia

usaha saja yang mengatur atau membuat aturan bagi mereka sendiri.

Dana turan-aturan yang sifatnya atau yang datang dari luar,

termasuk aturan-aturan yang dibuat ICC, haruslah bersfiat

sukarelah saja.

Namun demikian aturan-aturan ICC (termasuk standar-standar

ICC) ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Bahkan beberapa

aturan (Rules)-nya telah diikuti dengan sukarela dan seksama oleh

para pelaku dagang, seperti misalnya perbankan. Bahkan standar-

standar yang dikeluarkan oleh ICC telah banyak dimasukkan ke

dalam kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para pelaku bisnis.

3. Aturan-aturan dan Standar yang Dikeluarkan ICC

Dewasa ini ICC memiliki 16 Komisi para ahli yang berasal

dari sektor swasta. Para ahli ini terdiri berbagai bidang

keahlian di bidang bisnis internasional. Keahlian bidang mereka

antara lain mencakup teknis-teknis perbankan (jasa keuangan),

perpajakan, hukum persaingan, telekomunikasi, HAKI, teknologi

informasi, pengangkutan (udara dan laut), penanaman modal dan

kebijakan perdagangan.


49/214


50/214

(16)ICC International Code of Advertising Practice (April 1997);

(17)ICC International Customs Guidelines (10 Juli 1997);

(18)The Business Charter for Sustainable Development (1996);

(19) Rules for Pre-arbitral referee, (1 Januari 1990);

(20)The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits(UCP) 1933 dan 1994.

(21)The International Commercial Terms (Incoterms) (1936, 2000).

Dua produk hukum ICC yang disebut terakhir, yaitu UCP dan

Incoterms perlu mendapat sedikit catatan. UCP mengalami beberapa

kali revisi. Revisi terakhir adalah UCP 500, yang mulai berlaku

Januari 1994. UCP telah digunakan oleh bank di seluruh dunia.

Suatu tambahan terhadap UCP 500, yaitu the eUCP, ditambahkan pada

tahun 2002. eUCP mengatur penampilan semua atau sebagian doumen

elektronik.

Incoterms dibentuk untuk memberikan definisi baku secara

universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi

perdagangan internasional, seperti misalnya Ex quay, CIFdan FOB.

Seperti halnya UCP, Incoterms telah mengalami beberapa revisi.

Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2000 (Incoterms 2000), yang

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Schmitthoff memuji peran badan ini dalam upayanya

merumuskan unifikasi hukum perdagangan internasional dengan

menyatakan bahwa (ICC) contribution to the unification of

international trade law has been singular successful.80

Sebagai catatan akhir dari bagian ini, penting pula

mengutip nasihat Schmitthoff. Beliau melihat keberadaan lembaga-

lembaga internaisonal yang berupaya mengunifikasi aturan-aturan

perdagangan internasional ini adalah positif. Namun beliau

mengingatkan agar lembaga-lembaga ini harus saling kerjasama agar

upaya unifikasi efektif.81

80Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit., hlm. 213.

81Chia-Jui Cheng (ed.), op.cit., hlm. 214.


51/214

F. Penutup

Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan

internasional adalah bidang hukum yang sangat luas ruang

lingkupnya. Hal ini sudah barang tentu merupakan tantangan bagi

para mahasiswa dan sarjana hukum untuk mendalami bidang ini.

Dari perkembangannya, tersirat pula pertumbuhan bidang

hukum ini yang sudah ada sejak manusia mulai merasakan

kekurangannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu

manusia mulai berdagang. Metode transaksi awalnya sangatlah

sederhana: barter atau tukar menukar. Dalam perkembangannya,

orang sudah transaksi dengan menerapkan teknologi canggih:

perdagangan dengan sarana telekomunikasi.

Canggihnya transaksi perdagangan merupakan tantangan bagi

hukum perdagangan internasional. Bidang hukum ini ditantang untuk

mengakomodasi perkembangan cepat ini melalui aturan-aturan

hukumnya. Adanya aturan-aturan ini sangat dibutuhkan bagi pelaku

perdagangan untuk adanya kepastian hukum, sekaligus mendapatkan

perlindungan hukumnya.

Upaya hukum nasional sudah barang tentu sangat terbatas

kewenangan hukumnya untuk mengatur transaksi-tansaksi lintas

batas atau internasional. Peran hukum nasional hanya mencakup

aturan-aturan yang mengikat bagi kegiatan dan transaksi dagang

dalam wilayahnya.

Karena itu, upaya-upaya pengaturan perdagangan

internasional sedikit banyak bergantung pada peran organisasi

internasional baik yang sifatnya antar negara, misalnya WTO,

maupun yang sifatnya privat, misalnya Kamar Dagang Internasional

(International Chamber of Commerce).

Upaya organisasi internasional pun hingga dewasa ini lebih

banyak pada upaya harmonisasi hukum daripada upaya unifikasi

hukum. Upaya ini tampaknya wajar dilakukan mengingat perkembangan

hukum perdagangan internasional yang cukup progresif. Upaya

mengkristalisasi aturan hukum perdagangan internasional dalam


52/214

suatu dokumen perjanjian internasional yang sifatnya stabil dan

berlaku lama tampaknya sangat sulit.

Tujuan akhir dari hukum perdagangan internasional

sebenarnya adalah tujuan dari eksistensi hukum perdagangan

internasional itu sendiri. Di bagian awal Bab ini (yaitu bagian

B. Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional),

terungkap beberapa tujuan bidang hukum perdagangan internasional

ini yang terdengar sangat positif, yaitu antara lain,

mensejahterakan negara-negara (dan warga negaranya).

Satu hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa

untuk mencapai tujuan positif tersebut mau tidak mau harus

dibarengi dengan pemahaman terhadap hukum perdagangan itu

sendiri. Artinya, masyarakat atau negara yang tidak mengetahui

aturan-aturan hukum perdagangan internasional janganlah berharap

dapat mengambil manfaat dari hukum perdagangan internasional.


53/214


54/214

1

BAB II

SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengantar

Dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa

subyek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum

perdagangan internasional. Maksud subyek hukum di sini adalah:

(1) para pelaku (stake holders) dalam perdagangan internasionalyang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan

badan peradilan; dan

(2) para pelaku (stake holders) dalam perdagangan internasionalyang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan

hukum di bidang hukum perdagangan internasional.

Dari batasan tersebut sebagai tolok ukur, maka subyek hukum

yang dapat tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan

internasional adalah negara, organisasi internasional, individu,

dan bank. Uraian berikut akan menganalisa lebih lanjut tiga

subyek hukum ini.

B. Negara

1. Peran Negara

Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum

perdagangan internasional. Sudah dikenal umum bahwa negara adalah

subyek hukum yang paling sempurna. Pertama, ia satu-satunya

subyek hukum yang memiliki kedaulatan.

Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk

menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari

wilayahnya.1 Booysen menggambarkan kedaulatan negara ini sebagai

berikut:

1 Hercules Boosen, International Trade Law on Goods and Services,

Pretoria: Interlegal, 1999, hlm. 2.


55/214

2

... a state can absolutely determine whether anything from

outside the state. The state would also have the power to

determine the conditions on which the goods may be imported

into the state or exported to another country. ... Every

state would have the power to regulate arbitrarily the

conditions of trade.2

Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain

berwenang membuat hukum (regulator) yang mengikat segala subyek

hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda dan

peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk

perdagangan, di wilayahnya.3

Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi

(perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD,

UNCITRAL, dll.4

Organisasi-organisasi internasional di bidang

perdagangan internasional inilah yang kemudian berperan dalam

membentuk aturan-aturan hukum perdagangan internasional.

Ketiga, peran penting negara lainnya adalah negara juga

bersama-sama deng

1 hukum perdagangan internasional prinsip-prinsip dan konsepsi dasar

Documents