force majure menurut kuhp

22

BAB II

PENTINGNYA PENCANTUMAN KLAUSULA FORCE

MAJEURE DALAM PERJANJIAN

A. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.

1. Syarat sah perjanjian

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu:32

a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai

subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang

menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan

hubungan hukum.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum

tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya

harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai

kepentingan sendiri, ada organisasi33;

b. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam

membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan

tawar-menawar diantara mereka;

32Mohd.Syaufii Syamsuddin, Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, (Jakarta:Sarana Bhakti Persada, 2005), Hal 5-6.

33Herman Rasyid, Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, http://hermansh.blogspot.com/2012/02

/syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html, pada tanggal 11 Agustus 2012.

Universitas Sumatera Utara

23

c. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh

pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya,

para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian

mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling

berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi,

bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;

e. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan

ketentuan yang ada;

f. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat

tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu

perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 BW

yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak

yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-


24

masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan

penipuan.34

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;

adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal

1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga

adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar

“sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.35

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana

kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.36

Menurut Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance), bahwa pada

prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer)

dari salah satu pihak dan dikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak

lain dalam kontrak tersebut. 37

b. Cakap untuk membuat perikatan;

34Ridhuan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 1992),Hal. 214.

35SieInfokum - Ditama Binbangkum, Perjanjian, diakses dari http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf, pada tanggal 10 Pebruari 2012.

36J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2001), Hal. 165.

37Kontrak, diakses dari http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-

perusahaan/kn_508_slide_hukum_kontrak_2.pdf, pada tanggal 11 Agustus 2012.


25

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang

dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik

orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang

membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus

memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau

badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa

syarat, yaitu:38

1) Syarat materiil (menurut doktrin)

a) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.

b) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)

c) Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut

d) Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/ Anggaran

Rumah Tangga.

2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk

mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturan

yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya

pengesahan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang

38 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), Hal 25.


26

nomor 16 tahun 2001 Jo Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang

Yayasan, dimana agar perseroan terbatas dan yayasan dapat berstatus sebagai

badan hukum yang sah, akta pendirian perseroan terbatas dan yayasan yang

telah dibuat oleh notaris harus mendapat pengesahan dari menteri.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, barulah badan hukum itu

dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang

dapat melakukan hubungan hukum.39

Apabila yang membuat perjanjian adalah orang, dia harus cakap menurut

hukum. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

1) Orang-orang yang belum dewasa;

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan

arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa:40

a) seorang baru dikatakan dewasa jika ia:

(1) telah berumur 21 tahun; atau

(2) telah menikah;

Hal kedua membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang

sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia

genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.

39Mohd.Syaufii Syamsuddin, op.cit, Hal 13.40Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , (Jakarta:PT.

RajaGrafindo Persada, 2006), Hal 130.


27

b) anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili

oleh:

(1) orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan

orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama);

(2) walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan

orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang

dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, sakit ingatan atau boros.

Pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu

menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk

mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang berada di bawah pengampuan

mengadakan perjanjian, yang mewakilinya adalah orang tuanya atau

pengampunya (Pasal 433 KUHPerdata).41

Orang yang dibawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas

dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan.

Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang

anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang

dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu

atau kuratornya.42

41 Mohd.Syaufii Syamsuddin, op.cit, Hal 16.42Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2002), Hal 18.


28

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang

membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah

Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September

1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.

Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin

suaminya, kecuali ada hak suami yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang

akan dilakukan seperti menjual rumah yang didapat setelah perkawinan, dan lain-

lain. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal

demi hukum (Pasal 1446 BW).43

c. Suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu

hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak

jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling

sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di

tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-

undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung

atau ditetapkan.44

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka

perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang

43SieInfokum - Ditama Binbangkum, loc.cit.44 Subekti, op.cit, Hal 19.


29

yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan

Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi

obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.45

d. Suatu sebab atau causa yang halal;

Menurut Undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh

Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada

Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang

tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum.46

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain

oleh undang-undang.47

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang

berkembang, digolongkan ke dalam:48

1) dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian

(unsur subyektif), dan;

2). dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian

(unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para

pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

45SieInfokum - Ditama Binbangkum, loc.cit.46Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Citra Adtya Bakti: Bandung,1992), Hal 95.47SieInfokum - Ditama Binbangkum, loc.cit.48Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit , Hal 93.


30

Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan

obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati

untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan

menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut

menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan

kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap

unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur

obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak

dapat dipaksakan pelaksanaannya49.

Perbedaan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum dapat dibatalkan

artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap

mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan

pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang

memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya

adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak

pernah ada suatu perikatan.50

49 Ibid, Hal 94.50Diana Kusumasari, Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum, diakses dari

http://www.hukumonline.com/klinik/detail /cl4141 /pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum,pada tanggal 11 Agustus 2012.


31

2. Prestasi

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa

yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian

tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi.51

Prestasi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal

1338 ayat 3 KUHPerdata). Di dalam hukum perjanjian, itikad baik itu mempunyai

dua pengertian yaitu: 52

a. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukansuatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang padawaktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diaturdalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata.

b. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harusdidasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalamPasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untukmengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebutmelanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agarjangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanyakeseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yangtelah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal

1339 KUHPerdata).53

Prestasi dapat berwujud sebagai :54

51Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan ketiga, (Jakarta : RajawaliPers, 2010), hal 67.

52 M. Hariyanto, Asas-asas perjanjian, diakses dari http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html, pada tanggal 16 juli 2012

53 Djaja S. Meliala, op.cit, hal 98.54Ahmadi Miru, op.cit, hal 68-69.


32

a. Benda

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan

tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya

Sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-

pihak yang menjual tenaga atau keahliannya.

Contoh dari penyerahan hak milik adalah jual-beli mobil, dimana setelah salah

satu pihak membayar harga yang disepakati untuk mobil tersebut, pihak yang lain

harus menyerahkan mobil dan mobil tersebut menjadi milik seutuhnya dari pihak

yang telah melakukan pembayaran sedangkan contoh penyerahan kenikmatan adalah

sewa menyewa rumah dimana yang diberikan hanya kenikmatan dari rumah tersebut

yang setelah berakhir perjanjiannya, rumah tersebut harus dikembalikan kepada

pemiliknya.

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila

benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda

tersebut berkewajiban merawat benda tersebut bebagaimana dia merawat barangnya

sendiri atau yang sering diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah yang baik”.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia

dapat dituntut ganti rugi apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

b. Tenaga atau keahlian

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini

terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti

oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama,


33

sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh

orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut.

Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.

Sebagai contoh suatu kontrak dengan prestasi berupa tenaga adalah kalau seorang

yang disuruh memindahkan tumpukan pasir dari pinggir jalan ke dalam pekarangan

seseorang, siapa pun yang mengangkat pasir tersebut, hasilnya pasir tersebut akan

berada di pekarangan sesuai harapan orang yang menyuruh.

Sementara itu, contoh suatu kontrak yang prestasinya berupa keahlian, adalah

kalau seorang yang meminta pelukis untuk melukis wajahnya si pelukis tidak begitu

saja dapat meminta orang lain untuk melukis wajah orang tersebut karena

kemungkinan orang yang diminta menggantikannya tidak memiliki keahlian yang

sama sehingga kalau pelukis tersebut diganti, kemungkinan lukisan wajah tersebut

tidak sama bahkan mungkin tidak mirip dengan wajah aslinya.

c. Tidak berbuat sesuatu

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak

karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Prestasi dari suatu perjanjian harus memenuhi syarat:55

a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan,

dan Undang-undang;

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan;

55Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009),hal.79.


34

c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.

Namun yang sering dijumpai dalam pelaksanaan suatu perjanjian adalah

ketika salah satu pihak tidak mematuhi dan melaksanakan apa yang telah

diperjanjikan/ wanprestasi.

3. Wanprestasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan

dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si

berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang

pendek.56 Hal ini diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan sebagai

berikut :

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demiperikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutangberada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja“.

Kata “perintah“ (bevel) dalam Pasal 1238 diatas mengandung suatu peringatan

dan karenanya “bevel“ juga bisa diterjemahkan dengan “peringatan“. Karena di sana

dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan

debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban

prestasi, maka tentunya “ perintah/peringatan“ itu datang dari krediturnya, yaitu pihak

yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi. Sekalipun pasal yang

bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun

demikian, sehubungan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan–

56 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal 147.


35

bisa disimpulkan, bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban

perikatannya. Jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan

agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat

teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi“.57

Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang

dituntut, atas dasar apa serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini

berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam

gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan

wanprestasi.58

Somasi tidak perlu diberitahukan terlebih dahulu kepada pengadilan akan

tetapi pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada

pihak calon tergugat, hal ini untuk membuktikan bahwa penggugat telah beritikad

baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara

dipengadilan (hal ini memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa tergugat

beritikad buruk).59

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah

ditentukan, maka Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya

waktu yang ditentukan.

57J. Satrio, Beberapa Segi Hukum tentang Somasi (Bagian I), diakses dari http://www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio-, pada tanggal 16 juli 2012`

58PNH Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Djambata, 1999),Hal.340.

59Somasi atau Teguran, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/somasi-atau-teguran.html, pada tanggal 11 Agustus 2012.


36

Bentuk wanprestasi/ ketiadalaksanaan dapat terwujud dalam beberapa bentuk

yaitu:60

a. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;b. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ melaksanakan

kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;c. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;d. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitor untuk tidak mau

melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitor untuk tidak melaksanakannya.61

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi,

dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu :62

a. Menuntut pemenuhan perikatan;b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-

balik, menuntut pembatalan perikatan;c. Menuntut ganti rugi;d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Perlunya diketahui apakah penyebab dari terjadinya wanprestasi mengingat

akibat yang terjadi karena tindakan wanprestasi itu dilakukan, semuanya dibuktikan

di hadapan hakim.

Seorang Debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya

diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan

beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:63

60Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Hal.70.

61Ibid.62Handri Raharjo, op.cit, hal 81-84.


37

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau Force majeure);b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (exceptio non

adimpleti contractus);c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

(pelepasan hak: bahasa Belanda: rechtsverwerking).

Menurut Subekti, ada 4 akibat dari terjadinya wanprestasi yaitu : 64

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakanganti rugi;

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;c. Peralihan Risiko;d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Akibat-akibat dari terjadinya wanprestasi diatas, lebih jelasnya dijabarkan

sebagai berikut :65

a. Ganti rugi

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yakni biaya, rugi, dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya Jika seorang sutradara mengadakan

perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukkan,

dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukkan terpaksa dibatalkan,

maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan

lain-lain.

Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan

barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

Misalnya dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu

63Subekti, op.cit, hal.55.64Ibid, hal 45.65Ibid, hal.47-54.


38

penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini

mati karena penyakit tersebut.

Yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya dalam hal

jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari

harga pembeliannya.66 Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1246 KUHPerdata yang mana

menyatakan bunga sebagai "...untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.."

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyatatelah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecualijika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu dayayang dilakukan olehnya”

Dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu dayasi berutang, penggantian biaya, rugi, bunga, sekedar mengenai kerugian yangdiderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalahterdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinyaperjanjian”

Dari dua pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi itu dibatasi,

hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari

wanprestasi.

b. Pembatalan perjanjian

Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian,

sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak


39

dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman

karena debitur menganggap dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi.

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada

keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu

dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjianyang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalanharus dimintakan kepada hakim.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidakdipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurutkeadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktuguna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak bolehlebih dari satu bulan”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka jelas bahwa pembatalan perjanjian

tidak terjadi secara otomatis pada waktu debitur nyata–nyata melalaikan

kewajibannya, akan tetapi harus dimintakan kepada hakim dan disebutkan dengan

jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.

c. Peralihan risiko

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur

disebutkan dalam Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Yang

dimaksudkan dengan “risiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi

suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang

menjadi objek perjanjian.


40

Peralihan risiko dapat digambarkan demikian:

Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka risiko

dalam jual-beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya

belum diserahkan. Kalau penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka

kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si

penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepada dia.

d. Pembayaran biaya perkara

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi

seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara,

bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1

HIR). Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu

perkara di depan hakim.

Dari pembahasan-pembahasan di atas dapat dilihat apabila wanprestasi yang

dilakukan dalam perjanjian itu terjadi akibat dari keadaan memaksa (Force majeure),

maka dapat melepaskan pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu dari tuntutan ganti

kerugian.

B. Force Majeure

1. Pengertian Force Majeure

Di dalam KUH-Perdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun

hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan

tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat


41

melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga

tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang

berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan

dari kewajiban membayar ganti kerugian.67

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep

keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) diantaranya adalah :68

a. R. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan

itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia

tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar

dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau

kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia

tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh

dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan

suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar

kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga

harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu

dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar: overmacht

adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi

perutangan (absolute overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi

67Handri Raharjo, op.cit, hal 104.68Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, (Jakarta:

Nasional Legal Reform Program, 2010), hal 7.


42

perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau

kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang

sangat besar (relative overmacht).

c. Purwahid Patrik mengartikan overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur

tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan

dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pengertian keadaan memaksa/ Force Majeure adalah suatu keadaan di mana salah

satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian

kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di

luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan

terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi

kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.69

2. Pengaturan Force Majeure dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengaturan Force Majeure dalam KUHPerdata

Dikarenakan KUH Perdata tidak mengenal istilah force majeure dan juga

tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut sebagai keadaan memaksa, hal tidak

terduga dan perbuatan yang terlarang tersebut,70 sehingga dalam menafsirkan

pengaturan force majeure dalam KUHPerdata, adalah dengan menarik kesimpulan-

69Ibid, hal 8.70Chandra Kurniawan, Antara Syahrini, Karaha Bodas dan Kemacetan Merak, diakses dari

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde03e58c21b/antara - syahrini -- karaha - bodas – dan-kemacetan-merak-broleh—chandrakurniawan-, pada tanggal 11 Juni 2012


43

kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus

tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau

pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian

kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama). Disamping tentunya menarik kesimpulan

dari teori-teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi.71

Menurut Hasanuddin Rahman, terdapat beberapa pasal dalam KUH Perdata

yang dapat digunakan sebagai pedoman terhadap ketentuan mengenai force majeure,

antara lain:72

Pasal 1244 KUH Perdata:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugidan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidakpada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatuhal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.Kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”


“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaanmemaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja siberhutang berhalanganmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yangsama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”


“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluarsalah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yangdari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barangyang ia telah berikan dalam tukar-menukar.”


71 Munir Fuady,Op.cit, hal 118.72 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 206.


44

“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karenasuatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demihukum.Jika barangnya hanya sebagian musnah, pihak penyewa dapat memilihmenurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukahdia akan meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, diatidak berhak meminta ganti rugi”

Selain empat pasal yang disebutkan di atas, masih terdapat pasal-pasal lain

yang berkaitan dengan Force majeure, yaitu:


“Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapatdiperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakahbarang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnahatau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalaimenyerahkannya.Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan iatidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga,perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yangsama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yangdimajukannya itu.Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atauhilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yangmencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.”


“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak dapat lagidiperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hakatau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkanmemberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yangmengutangkan kepadanya.”


“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan,maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli,


45

meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntutharganya”

Pada Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata hanya mengatur

masalah force majeure dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga

saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam

mengartikan force majeure pada umumnya.73Ketentuan ini memberikan kelonggaran

kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga

kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.74

Pada Pasal 1545 KUHPerdata mengatur mengenai masalah force majeure

dalam hubungan dengan kontrak tukar menukar. Dari ketentuan Pasal 1545 ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kontrak timbal balik (in casu kontrak tukar

menukar), maka risiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak.

Jika ada para pihak telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya

tersebut, jadi kontrak tersebut dianggap gugur. Dengan demikian, pengaturan risiko

dalam kontrak tukar menukar ini dapat dianggap pengaturan risiko yang adil,

sehingga dapat dicontoh pengaturan risiko untuk kontrak-kontrak timbal balik lain

selain dari kontrak tukar menukar tersebut.75

Pada Pasal 1553 mengatur mengenai masalah force majeure dalam hubungan

dengan kontrak sewa menyewa. Ketentuan risiko dalam kontrak sewa menyewa

seperti terlihat dalam Pasal 1553 KUH Perdata tersebut di atas menempatkan kedua

73Munir Fuady, Op.cit, hal 113.74Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2008), hal 101.75Ibid, hal 121.


46

belah pihak untuk menanggung risiko dari force majeure, tanpa adanya hak dari pihak

yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang

dapat dicontoh bagi penafsiran risiko dan force majeure untuk kontrak timbal balik

selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.76

Pada Pasal 1460 KUHPerdata mengatur mengenai masalah force majeure

dalam hubungan dengan kontrak jual beli. Terjadi ketidak tepatan di pasal ini

dikarenakan peralihan resiko dibuat beralih pada saat kontrak ditandatangani bukan

pada saat penyerahan, Ketidaktepatan pengaturan resiko dalam Pasal 1460

KUHPerdata ini diatasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 tahum 196377 ,yang memintakan para hakim tidak memberlakukan Pasal

1460 tersebut.

b. Pengaturan Force Majeure dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya

Secara umum, pengaturan mengenai Force Majeure dalam perundang-

undangan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama, force majeure

ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak/ atau perjanjian

mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, force

majeure diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak berkaitan dengan

kontrak/perjanjian mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.78

76Ibid, hal 122.77Damang, Risiko, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/risiko.html pada

tanggal 13Juni 2012.78Rahmat S.S. Soemadipradja, op.cit, hal. 71.


47

Perundang-undangan yang mengatur force majeure dalam kelompok pertama,

yang dikaji dalam penelitian ini adalah UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi; Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali

berturut-turut dengan Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) No.

32 Tahun 2005, Perpres No. 70 Tahun 2005, Perpres No. 8 Tahun 2006, Perpres No.

79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006, dan Perpres No. 95 Tahun 2007.79

Perundang-undangan yang mengatur force majeure dalam kelompok kedua,

yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2007

tentang Perkeretaapian, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, Peraturan

Bank Indonesia No. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum, Peraturan

Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan

BankPerkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia No. 10/4/PBI/2008 tentang

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank, Surat Edaran Bank

Indonesia No. 11/21/DKBU tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat.80

79Ibid.80Ibid, hal. 71-72.


48

Mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang force majeure pada

kelompok pertama, diantaranya yaitu:

1) Peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi:

Pada UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi tidak memberikan defenisi

operasional dari force majeure akan tetapi menyatakan bahwa force majeure

memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan

kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dan

pada Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 2000 Penyelenggaran Jasa Konstruksi

menyatakan bahwa force majeure mencakup kesepakatan mengenai risiko

khusus, macam keadaan memaksa lainnya dan hak dan kewajiban pengguna jasa

dan penyedia jasa pada keadaan memaksa;81

2) Peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang dan jasa:

Pada Keppres no 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa juga

tidak memberikan defenisi operasional dari force majeure tetapi hanya

menyatakan bahwa suatu kontrak sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan

mengenai keadaan kahar.82

Dalam peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa,

pembentuk peraturan mewajibkan para pihak untuk memasukkan klausul force

81Pasal 22 ayat 2 huruf J UU no.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 23 ayat 1huruf j Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi.

82Pasal 29 ayat 1 Huruf J Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasabesertalampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Kepres No. 61 Tahun 2004,Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, danPeraturan Presiden No. 95 Tahun 2007.


49

majeure. Dalam peraturan Jasa Konstruksi, force majeure diartikan sebagai suatu

kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam peraturan Pengadaan

Barang dan Jasa, force majeure disebut keadaan kahar, artinya suatu keadaan

yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan

dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.83

Kemudian mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang force

majeure pada kelompok kedua, yaitu:

1) Peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan.

UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus

menerus selama dua tahun, atau karena force majeure.84

2) Peraturan perundang-undangan mengenai Perkeretaapian.

UU no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa penyelenggara

prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang

diderita oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau pihak ketiga yang

disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila pihak yang

berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan

pengoperasian prasarana perkeretaapian dan/atau terjadi force majeure dan juga

83 Rahmat S.S. Soemadipradja, op.cit, hal. 73.84 Pasal 164 ayat 1 UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


50

grafik perjalanan kereta api dapat diubah apabila terjadi perubahan pada

prasarana perkeretaapian, jumlah sarana perkeretaapian, kecepatan kereta api,

kebutuhan angkutan, dan force majeure.85

3) Peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batu bara.

UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

menyatakan bahwa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat

diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi force majeure,

keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan dan apabila kondisi daya dukung

lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan dan/atau

operasi produksi sumber daya mineral batubara yang dilakukan di wilayahnya.86

4) Peraturan perundang-undangan mengenai Lalu lintas dan Angkutan jalan.

UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan

bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib

menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan

kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada polisi, dan memberikan

keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Dan apabila pengemudi

kendaraan bermotor tidak bisa berhenti karena keadaan memaksa sehingga tidak

85 Pasal 88, Pasal 121 angka 3UU no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.86 Pasal 113 ayat 1 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.


51

bisa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan memberikan

pertolongan kepada korban, segera melaporkan kecelakaan kepada polisi.87

Di dalam penjelasan Pasal 231 ayat 2 UU no. 22 tahun 2009 disebutkan

bahwa force majeure merupakan suatu situasi di lingkungan lokasi kecelakaan

yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan

massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan

pertolongan.88

5) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia no. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum

(LHBU) menyatakan bahwa kewajiban untuk menyampaikan LHBU dan atau

koreksi LHBU dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami force majeure

sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan

atau koreksi LHBU tersebut. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan

LHBU atau koreksi LHBU harus segera memberitahukan secara tertulis kepada

Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya force majeure

beserta upaya-upaya yang dilakukan, yang ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang dan pengecualian hanya diberikan sampai dengan force majeure

dapat teratasi.89

87Pasal 231 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.88Penjelasan Pasal 231 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan

jalan.89Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Bank Indonesia no. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian

Bank Umum.


52

Peraturan Bank Indonesia no. 8/20/PBI/2006 mengenai Transparansi Kondisi

Keuangan Bank Perkreditan Rakyat menyatakan BPR yang mengalami force majeure

selama lebih dari satu bulan dalam periode di bulan yang terakhir seharusnya

mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, dikecualikan mengumumkan

dan/atau menyampaikan laporan. Untuk memperoleh pengecualian, BPR harus

menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan

mengenai force majeure yang dialami.90

Peraturan Bank Indonesia no. 10/4/PBI/2008 mengenai Laporan

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank

Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank menyatakan penyampaian laporan,

form header, dan/atau koreksi Laporan tidak berlaku bagi pelapor yang mengalami

force majeure. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header,

dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera

memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya

force majeure yang ditandatangani oleh Pejabat Pelapor yang berwenang dan harus

menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi setelah force majeure dapat

diatasi kepada Bank.91

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/21/DKBU tentang Batas maksimum

pemberian kredit bank perkreditan rakyat menyatakan BPR pelapor yang

90 Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia no.8/20/PBI/2006 tentang TransparansiKondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

91 Pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4Peraturan Bank Indonesia no 10/4/PBI/2008 tentang LaporanPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank PerkreditanRakyat dan Lembaga selain Bank.


53

berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau

mengalami force majeure laporan disampaikan secara off-line kepada Kantor Bank

Indonesia (KBI) yang mewilayahi BPR pelapor.92

Peraturan Bank Indonesia di atas memberikan pengertian bahwa force

majeure merupakan suatu keadaan dimana bank sebagai pelapor tidak dapat

melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan.

c. Pengaturan Force Majeure dalam Hukum Kontrak Internasional.

Terdapat pengaturan Internasional mengenai Force Majeure dalam perjanjian/

kontrak Internasional, diantaranya adalah UNIDROIT atau kadang disingkat menjadi

UPICCs (Principles of International Commercial Contracts) dan CISG (United

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) .

Ada 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT yaitu :93

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak ( bebas menentukan isi dan bentuk kontrak,

mengikat sebagai Undang-undang, aturan memaksa sebagai pengecualian, sifat

international dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT harus diperhatikan dalam

penafsiran kontrak );

2. Prinsip itikad baik ( good faith ) dan transaksi wajar/jujur ( fair dealing ) (

prinsip dasar yang melandasi seluruh proses kontrak yaitu mulai dari proses

92Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/21/DKBU tentang Batas maksimum pemberiankredit bank perkreditan rakyat.

93Jusuf Patrik, Prinsip Kontrak Komersial International UNIDROIT, diakses darihttp://notarissby.blogspot.com/2009/03/prinsip-kontrak-komersial-international.html, pada tanggal 2Juli 2012.


54

negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak (purna kontrak),

ditekankan dalam praktik perdagangan international dan bersifat memaksa);

3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;

4. Prinsip Kesepakatan melalui Penawaran ( Offer ) dan Penerimaan ( Acceptance )

atau Melalui Perilaku ( Conduct );

5. Prinsip Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk;

6. Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan atas Informasi yang diperoleh pada saat

Negosiasi;

7. Prinsip Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-syarat Baku;

8. Prinsip Syarat Sahnya Kontrak;

9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar ( gross

disparity);

10. Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku;

11. Prinsip menghormati Kontrak ketika terjadi Kesulitan ( hardship);

12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa ( force majeure).

Prinsip mengenai force majeure ini jelas ternyata dalam Pasal 7.1.7 Prinsip

UNIDROIT yang berbunyi sebagai berikut: 94

“Article 7.1.7 - (Force majeure)(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-

performance was due to an impediment beyond its control and that it could notreasonably be expected to have taken the impediment into account at the time ofthe conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or itsconsequences.

94 Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT.


55

(2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for suchperiod as is reasonable having regard to the effect of the impediment on theperformance of the contract.

(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of theimpediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received bythe other party within a reasonable time after the party who fails to performknew or ought to have known of the impediment, it is liable for damagesresulting from such non-receipt.

(4) Nothing in this article prevents a party from exercising a right to terminate thecontract or to withhold performance or request interest on money due. “

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

" Pasal 7.1.7 - Keadaan Memaksa

(1) Tidak dipenuhinya prestasi oleh suatu pihak dimaafkan jika pihak tersebut dapat

membuktikan bahwa tidak dapat dipenuhi prestasi disebabkan hambatan yang di

luar kendali dan bahwa hal itu tidak diharapkan untuk terjadi sebagai hambatan

pada saat penandatanganan kontrak atau untuk menghindari atau mengatasinya

atau konsekuensinya.

(2) Ketika hambatan ini hanya bersifat sementara, hanya dapat dimaafkan ketidak

laksanaan isi perjanjian selama periode yang sementara tersebut dimana

merupakan hal yang wajar apabila terjadi hambatan pada pelaksanaan kontrak.

(3) Pihak yang tidak bisa melaksanakan isi perjanjian harus memberikan

pemberitahuan kepada pihak lain mengenai hambatan dan pengaruhnya terhadap

kemampuannya untuk melaksanakan isi perjanjian. Jika pemberitahuan tidak

diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar setelah pihak tersebut gagal

untuk melaksanakan isi perjanjian atau mengetahui terjadinya hambatan, maka


56

pihak tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan dari tidak ada

pemberitahuan tersebut.

(4) Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang mencegah suatu pihak dari

melaksanakan haknya untuk mengakhiri kontrak atau untuk menahan

pelaksanaan isi perjanjian atau menuntut bunga berupa uang yang menjadi

haknya. "

Dalam penjelasan mengenai pasal tentang force majeure ini tertulis bahwa

Prinsip ini penting mengingat peristiwa yang terjadi di kemudian hari yang berada di

luar kontrol (kendali) para pihak dapat setiap saat terjadi. Prinsip ini sebenarnya lebih

banyak menggunakan prinsip yang dikenal dalam hukum continental. Di Negara-

negara common law dikenal pula dengan doktrin Frustation dan doktrin impossibility

of performance. Namun perancang UNIDROIT menetapkan menggunakan istilah

force majeure karena kontrak internasional umumnya sudah lazim menggunakan

istilah ini.95

Pengaturan force majeure dalam CISG terdapat pada BAB IV dari konvensi

jual beli barang tersebut dimana pada Pasal 79 dan 80 menyatakan bahwa salah satu

pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajibannya jika ia

dapat membuktikan bahwa kegagalan itu dikarenakan oleh peristiwa yang berada di

luar pengawasannya dan ia secara wajar tidak mungkin dapat mengatasi hambatan

tersebut atau menanggulangi akibatnya. Jika terbukti bahwa kegagalan tersebut

95Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama,2006), hal. 91


57

disebabkan pihak ketiga, maka pihak yang gagal melaksanakan kontrak tersebut

dibebaskan dari tanggung jawab.96

Melihat begitu banyaknya pengaturan mengenai force majeure dalam

peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional dimana ada beberapa

jenis kontrak yang diwajibkan untuk mencantumkan force majeure sebagai klausula

dalam perjanjian tersebut, perlu juga dipertimbangkan apakah perlu untuk

mencantumkan klausula force majeure pada perjanjian yang tidak diatur oleh

peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausula force majeure tersebut.

3. Alasan Pentingnya Mencantumkan Klausula Force Majeure dalamPerjanjian.

Dalam konteks hukum, Force majeure dapat diartikan sebagai klausula yang

memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk

menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang

mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan

kontrak yang telah diperjanjikan.97 Selain sebagai dasar pemaaf, klausula force

majeure juga merupakan dasar pembenar.

Rumusan Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan

bahwa Force Majeure ini merupakan alasan pembenar dan pemaaf, dimana dapat

disimpulkan sebagai berikut:98

96Mariam Darus Badrulzaman, et al., Kompilasi Hukum Perikatan, (PT Citra Aditya Bakti :Bandung, 2001), hal. 246.

97 Supriyadi, Force Majeure, diakses dari http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/force-majeure.html, pada tanggal 2 Agustus 2012.

98 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hal 89-90.


58

a. Yang dimaksud dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah alasan yang

mengakibatkan debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan

pokok/asal, tidak diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga

b. Yang dimaksud dengan alasan pembenar, adalah alasan yang berhubungan

dengan ketidakmampuan obyektif untuk memenuhi perikatan yang ada.

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang berhubungan dengan

ketidakmampuan subjektif dalam memenuhi perikatan.

c. Alasan pembenar dan pemaaf yang diperbolehkan tersebut bersifat limitatif

dengan pengertian bahwa selain yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tidak dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan alasan lain

yang dapat membebaskannya dari kewajibannya untuk mengganti biaya,

kerugian, dan bunga dalam hal debitor telah cidera janji. Hal ini harus dibedakan

dari suatu keadaan dimana kreditor tidak menuntut pelaksanaan penggantian

biaya, kerugian, dan bunga dari debitor yang telah cidera janji.

d. Alasan pembenar yang diperbolehkan adalah suatu keadaan memaksa atau

keadaan yang tidak disengaja mengakibatkan debitor terhalang untuk

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu

perbuatan yang terlarang baginya. Yang dimaksud keadaan memaksa atau

kejadian yang tidak disengaja ini adalah suatu alasan yang bersifat obyektif, yang

dalam pandangan setiap orang, tidak hanya semata-mata debitor pribadi, dengan

terjadinya peristiwa memaksa atau tidak terduga tersebut, tidak mungkin dapat

melaksanakan perikatan yang telah ditetapkan.


59

e. Alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan adalah terjadinya suatu hal yang tak

terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, selama tidak ada

itikad buruk kepadanya. Dalam konteks alasan pemaaf ini, unsur tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitor memegang peranan yang sangat penting.

Oleh karena alasan ini semata-mata bergantung pada kemampuan Subjektivitas

dari debitor tersebut. Jadi jika debitor masih dapat dipertanggung jawabkan atas

tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang wajib dipenuhi olehnya tersebut,

maka debitor berkewajiban untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.

Klausula force majeure mempunyai kemiripan dengan perjanjian untung-

untungan karena sama-sama bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu akan

terjadi akan tetapi klausula force majeure bukanlah merupakan suatu persetujuan

untung-untungan.

Pasal 1774 KUHPerdata menyatakan:

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya,

mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara

pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu.."

Perbedaan terlihat jelas dimana dalam perjanjian untung-untungan terdapatnya

suatu hasil pelaksanaan berupa untung atau rugi digantungkan pada suatu peristiwa

yang belum tentu akan terjadi yang mana peristiwa yang belum tentu terjadi ini

merupakan tujuan dari dilaksanakannya suatu perjanjian untung-untungan sedangkan

pencantuman klausula force majeure dalam suatu perjanjian itu ditujukan untuk


60

melindungi para pihak dari kewajiban menanggung kerugian atas kejadian yang

belum tentu akan terjadi dalam pelaksanaan dari suatu perjanjian.

Walaupun tidak dimasukannya klausula force majeure atau keadaan memaksa

dalam kontrak, bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-

undangan menjadi terbatasi, hilang atau dapat dikesampingkan99, akan tetapi tidak

adanya pencantuman klausula force majeure dianggap sebagai ketidakcermatan

dalam penyusunan kontrak sehingga memicu sengketa dimana jika tidak adanya

klausula force majeure dalam kontrak, dan pada saat pelaksanaan perjanjian terdapat

force majeure, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari

kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut.100

Dari uraian - uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klausula force majeure

merupakan klausula yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian.

99 Chandra Kurniawan, loc.cit.100 Michiko, Seputar Hukum Kontrak Komersial, diakses dari http://michiko60.blogspot.com/

2012/02/seputar-hukum-kontrak-komersial.html, pada tanggal 2 Agustus 2012.


force majure menurut kuhp

Documents