e1. pendahuluan
DESCRIPTION
pendahuluanTRANSCRIPT
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
I. Pendahuluan1.1. Latar Belakang
PT Timah (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut PT Timah) merupakan
perusahaan tambang timah yang beroperasi secara terintegrasi, mulai dari kegiatan
eksplorasi, penambangan, peleburan hingga pemasaran. Produk yang dihasilkan
oleh PT Timah terdaftar dalam pasar bursa logam (London Metal Exchange/LME) di
London. Kualitas setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan dijamin dengan
sertifikat produk (weight and analysis certificate) yang berstandar internasional dan
berpedoman kepada standar produk yang ditetapkan oleh LME sehingga dapat
diperdagangkan sebagai komoditi di pasar bursa logam.
Dalam upaya pengembangan perusahaan, PT Timah bermaksud membangun
kawasan industri dengan luas 107,15 Ha yang dilengkapi prasarana dan sarana
penunjang termasuk pelabuhan jetty yang berlokasi di Tanjung Ular, Kecamatan
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung. Pembangunan
kawasan industri ini antara lain ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan daerah
Kab. Bangka Barat, memberikan kemudahan bagi para investor dan mendorong
perkembangan industri.
Pembangunan tahap awal akan difokuskan pada Research and Development
Technology Center (RDTC), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/PLTD (power plant),
bangunan pabrik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Setiap industri yang
akan beroperasi di kawasan ini akan diwajibkan untuk dilengkapi dengan dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Dokumen UKL-UPL ini akan menjadi sebuah pedoman dalam kegiatan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing industri.
Berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/234/1.20.03.8/2012
tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Tin Chemical PT. Timah
(Persero) Tbk di Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten
Bangka Barat, pembangunan yang akan dilakukan adalah pembangunan industri tin
chemical. Akan tetapi karena pembangunan industri tin chemical sudah dibangun di
kawasan industri di Cilegon, maka rencana pembangunan diarahkan menjadi
kawasan industri. PT. Timah saat ini sudah mendapatkan izin lokasi yang baru
untuk pembangunan kawasan industri berupa Keputusan Bupati Bangka Barat
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-1
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No.188.45/110/1.20.03.8/2013 (terlampir). Dengan adanya rencana pembangunan
kawasan industri, Tanjung Ular sedang diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). Secara lebih luas, pembangunan kawasan industri akan lebih
banyak memberikan manfaat bagi pengembangan daerah di Kabupaten Bangka
Barat dengan mengurangi tingkat pengangguran dan menarik perhatian investor
untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat.
Kegiatan pembangunan kawasan industri berikut sarana pendukungnya
tersebut dapat dipastikan mempunyai potensi dampak penting baik positif maupun
negatif terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Studi AMDAL
pembangunan kawasan industri PT Timah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL serta peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penentuan dampak penting
dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam proses pelingkupan yang berujung pada
dampak penting hipotetik dan prioritas dampak penting hipotetik. Dampak penting
hipotetik akan menjadi prioritas kajian yang harus dilakukan kegiatan pengendalian
untuk dampak negatif dan pengembangan untuk dampak positif yang dirumuskan
secara lengkap dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
Sementara itu, untuk menilai efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
seperti yang direncanakan dalam dokumen RKL, maka perlu dilakukan kegiatan
pemantauan lingkungan hidup yang dirumuskan secara lengkap dalam dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan berdasarkan
hasil kegiatan pemantauan lingkungan dinilai belum efektif sesuai dengan kriteria
atau target yang diharapkan, maka harus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan lingkungannya. Oleh karena itu, dokumen AMDAL setelah
dokumen KA-ANDAL ini, akan terdiri dari dokumen : ANDAL (Analisis Dampak
Lingkungan Hidup), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL
(Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-2
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
1.2. Tujuan dan Manfaat Rencana Kegiatan Kawasan Industri 1.2.1. Tujuan
Tujuan pembangunan kawasan industri PT Timah adalah sebagai berikut :
a. Memperoleh peningkatan keuntungan usaha
b. Menciptakan lapangan kerja dan berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat;
c. Membantu pertumbuhan pada sektor industri terutama industri hilir
d. Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional untuk peningkatan
dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penggunaan bahan
baku hasil samping industri timah
f. Memenuhi kebutuhan akan produk turunan timah
1.2.2. Manfaat Manfaat yang didapat dari kegiatan pembangunan dan pengoperasian
kawasan industri Tanjung Ular PT Timah adalah sebagai berikut :
a. Terjadinya peningkatan keuntungan usaha
b. Terciptanya lapangan kerja dan berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat
c. Sebagai penyedia bagi kebutuhan produk turunan timah dalam negeri
d. Tercapainya pertumbuhan pada sektor industri
e. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
f. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional untuk
peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
1.3. Landasan Hukum dan Peraturan yang Berlaku Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan landasan dalam studi
AMDAL Rencana Pembangunan Kawasan Industri PT Timah terdiri atas: Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Kepala Bapedal, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur atau Bupati.
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-3
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
Tabel 1.1. Daftar Peraturan Perundangan
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
A. Undang-undang
1. UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Sebagai acuan pembangunan kawasan industri yang bersinggungan erat dengan masalah pertanahan, terutama dalam hal penataan batas dan pembebasan lahan masyarakat, oleh karenanya perlu memperhatikan ketentuan bidang pertanahan
2. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Sebagai acuan menanggulangi setiap potensi kecelakaan kerja pada usaha pembangunan kawasan industri sehingga perlu mengacu dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K-3)
3. UU No. 07 Tahun 1981 Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Sebagai acuan dalam hal rencana penyerapan tenaga kerja pada kawasan industri,maka pihak Pemrakarsa berkewajiban untuk melaporkan rencana penggunaan tenaga kerja kepada dinas /instansi yang berwenang.
4. UU No. 5 tahun 1984 Perindustrian Sebagai acuan pengoperasian kawasan industri
5. UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Sebagai acuan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan terutama karena lokasi berbatasan dengan hutan lindung sehingga usaha kawasan industri perlu memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam hayati dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup
6. UU No. 35 Tahun 1991 Sungai Sebagai acuan dasar pengelolaan daerah aliran sungai terutama yang melintasi kawasan industri dan sekitar kawasan
7. UU No. 03 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sebagai acuan penerapan jaminan sosial tenaga kerja terkait dengan ketentuan bagi setiap perusahaan untuk memberi Jaminan bagi setiap karyawan di lingkungan perusahaan.
8. UU No. 21 Tahun 1992 Pelayaran Sebagai acuan sistem alur pelayaran karena lokasi berdekatan dengan perairan selat Bangka dan Laut Cina Selatan yang merupakan jalur pelayaran untuk memperhatikan faktor keselamatan dan acuan dasar dalam pembangunan dermaga
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-4
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
9. UU No.41 Tahun 1999 Kehutanan Sebagai acuan dalam pelestarian hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan industri
10. UU No. 27 Tahun 2000 Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sebagai acuan dasar bagi pengembangan pembangunan yang dilakukan di wilayah Provinsi Bangka Belitung
11. UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung Sebagai acuan dalam mendirikan bangunan dan pengelolaan bangunan gedung di dalam kawasan industri
12. UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Sebagai tuntunan pengambilan regulasi bidang ketenagakerjaan juga sebagai acuan dalam pengoperasian kawasan industri, seperti ketentuan tentang jumlah jam kerja, UMR/UMSP, Jamsostek, dll.
13. UU No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sebagai acuan dasar pelaksanaan usaha PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara
14. UU No. 02 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sebagai acuan penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara management perusahaan dengan tenaga kerja ataupun kawasan industri dalam hubungan industrial
15. UU No. 07 Tahun 2004 Sumberdaya Air Sebagai acuan dasarpenggunaan, pengelolaan Sumberdaya Air dan konservasi Sumberdaya Air terutama dikawasan dan sekitarnya
16. UU No. 19 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Sebagai acuan dalam pelestarian hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan industri
17. UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Sebagai acuan regulasi dan pengembangan perusahaan terkait dengan UU otonomi daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang investasi
18. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan AntaraKeuangan Pusat dan Daerah
Sebagai acuan dalam mengetahui besarnya pembagian royalti kawasan industri antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
19. UU No. 38 Tahun 2004 Jalan Sebagai acuan penggunaan dan pengelolaan jalan di kawasan industri
20. UU No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Sebagai acuan penanamanmodaloleh perusahaanswasta nasional yangberinvestasi diIndonesia
21. UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang Sebagai acuan dalam menyesuaikan perencanaan tata fungsi ruang dalam salah satu aspek penting dalam
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-5
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
perizinan bidang perindustrian
22. UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Sebagai acuan dasar tanggung jawab perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan program CSR/ pemberdayaan masyarakat
23. UU No.12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagai acuan pengembangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek otonomi daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang investasi
24. UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
Sebagai acuan pemberian informasi yang terbuka dan terkendali oleh perusahaan terkait dengan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kajian AMDAL
25. UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah Sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di kawasan industri baik pada tahap konstruksi, operasi dan pasca operasi
26. UU No. 22 Tahun 2009 Lalu-Lintas Angkutan Jalan
Sebagai acuan dalam pengoperasian kendaraan yang berhubungan dengan penggunaan jalan harus sesuai dengan ketentuan lalu-lintas angkutan jalan, terutama menyangkut keselamatan lalu-lintas jalan
27. UU No. 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
Sebagai acuan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan dan pengoperasian kawasan industri
28. UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan Sebagai acuan dalam pembangunan serta pengelolaan PLTD di kawasan industri
29. UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
Sebagai acuan perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan karena setiap kegiatan indutri berpotensi menimbulkan dampak perubahan lingkungan hidup
30. UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan Sebagai acuan pemeliharaan kesehatan dengan Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan mendukung kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kawasan industri
B. Peraturan Pemerintah
1 PP No.17 Tahun 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri
Sebagai acuan dalam kewenangan pemrakarsa untuk mengatur, membina dan mengembangkan usaha kawasan industri
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-6
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
2. PP No. 41 Tahun 1993 Angkutan Jalan Penjelasan sama dan/atau sejalan dengan butir A.26 (diatas)
3. PP No. 13 Tahun 1995 Izin Usaha Industri Sebagai acuan untuk pengurusan legalitas usaha industri
4. PP No. 19 tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
Sebagai acuan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan laut akibat kegiatan kawasan industri
5. PP No. 85 Tahun 1999 jo PPNo. 18 Tahun 1999
Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)
Sebagai acuan pengelolaan dan penanganan limbah B3 yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan kawasan industri
6. PP No. 41 Tahun 1999 Pengendalian PencemaranUdara
Sebagai acuan pengendalian terjadinya pencemaran udara di atas baku mutu yang telah ditetapkan termasuk kualitas udara yang menjadi salah satu dampak penting pada kegiatan kawasan industri.
7. PP No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Sebagai acuan dalam menyesuaikan usaha industri dengan kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom terkait dengan mengatur investasi
8. PP No. 65 Tahun 2001 Pajak Daerah Sebagai acuan pengurusan dan pembayaran pajak dari kawasan industri
9. PP No. 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah Sebagai acuan pembayaran retribusi daerah dari kawasan industri
10. PP No. 74 tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Sebagai acuan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang digunakan pada operasi kawasan industri
11. PP No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air
Sebagai acuan dalam pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran perairan di kawasan industri dan sekitar kawasan industri
12. PP RI No.27 Tahun 2002 Pengelolaan limbah radioaktif
Sebagai acuan dalam pengelolaan limbah radioaktif
13. PP No. 51 tahun 2002 Perkapalan Sebagai acuan dalam operasional perkapalan dan dermaga sebagai alternatip pengangkutan barang hasil industri
14. PP RI No.28 Tahun 2002 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sebagai acuan teknis pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memenuhi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi setiap karyawan.
15. PP No. 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah Sebagai acuan dalam penggunaan lahan kawasan industri terutama berkaitan dengan penatagunaan
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-7
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
tanah, pengaturan hak atas status tanah dan sebagainya.
16. PP No. 19 Tahun 2004 Pedoman PengelolaanPengaduan Kasus Pencemarandan/atau KerusakanLingkungan Hidup
Sebagai acuan dalam penanganan gugatan atas pencemaran/kerusakan lingkungan kawasan industri .
17. PP No. 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan Sebagai acuan untuk upaya perlindungan hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan industri
18. PP No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Sebagai acuan kawasan industri untuk mengetahui pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah propinsi Bangka Belitung dengan pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait kewenangandaerah dalam bidang investasi
19. PP RI No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Nasional
Sebagai acuan perencanaan tata ruang yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Nasional sebagai salah satu aspek penting dalam perizinan bidang perindustrian.
20. PP RI No.42 Tahun 2008 Pengelolaan Sungai Sebagai acuan pengelolaan sungai – sungai yang melintas di kawasan industri dan sekitar kawasan industri.
21. PP RI No.43 Tahun 2008 Air Tanah Sebagai acuan pengelolaan dan konservasi air tanah kawasan industri
22. PP RI No.24 Tahun 2009 Kawasan Industri Sebagai acuan untuk pengelolaan kawasan industri pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi
23. PP RI No.61 Tahun 2009 Kepelabuhan Sebagai acuan untuk operasional dermaga
24. PP RI No.5 Tahun 2010 Kenavigasian Sebagai acuan untuk operasional dermaga terutama untuk navigasi kapal yang akan berlabuh di dermaga
25. PP RI No.15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sebagai acuan penataan ruang sesuai kegunaan, batas dan ketentuan penggunaan lahan.
26. PP RI No.22 Tahun 2010 Angkutan Perairan Sebagai acuan teknis sistem angkutan perairan sebagai alternatip angkutan barang dan operasional di dermaga
27. PP RI No.24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan
Sebagai acuan penggunaan atas kawasan hutan bagi kawasan industri terutama karena berbatasan dengan hutan lindung.
28. PP No.64 Tahun 2010 Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan
Sebagai acuan dalam penanggulangan keadaan bencana
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-8
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
Pulau-Pulau Kecil di kawasan industri yang berada di daerah pesisir.
29. PP No. 22 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
Sebagai acuan teknis sistem angkutan perairan sebagai alternatif angkutan barang dan operasional di dermaga
30. PP No. 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Sebagai acuan dalam usaha – usaha perlindungan hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan industri
31. PP No.32 Tahun 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Sebagai acuan dalam pembuatan analisis dampak dalam kajian lalu lintas
32. PP RI No.38 Tahun 2011 Sungai Sebagai acuan untuk pengelolaan sungai yang melintas di kawasan industri dan sungai-sungai di sekitar kawasan
33. PP RI No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan Sebagai acuan dasar dalam proses penyusunan AMDAL dan laporan implementasi RKL dan RPL setiap semester.
34. PP RI No.37 Tahun 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Sebagai acuan untuk pengelolaan daerah aliran sungai yang melintasi kawasan industri
35. PP RI No.47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat/CSR oleh pemrakarsa
36. PP RI No.50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sebagai acuan dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja baik pada tahap konstruksi dan operasi kawasan industri
37. PP RI No.53 Tahun 2012 Perubahan ke delapan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sebagai acuan teknis dalam pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi setiap karyawan
38. PP RI No.55 Tahun 2012 Kendaraan Sebagai acuan pengaturan kendaraan sebagai alat transportasi darat yang akan digunakan di kawasan industri
C. Keputusan/Instruksi Presiden
1. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1963
Lingkungan Laut Sebagai acuan dalam pengelolaan laut yang berada di sekitar kawasan industri
2. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986
Pengesahan International Convention for the Prevention of
Sebagai acuan dalam operasional dermaga dan kawasan industri agar tidak mencemari laut
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-9
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
Pollution from Ship, 1973, and the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Polluiton from Ships, 1973
3. Keppres No. 04 Tahun 1980 Wajib Lapor Karyawan Sebagai acuan dalam melaporkan jumlah karyawan dan lain-lain sebagai kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi karyawan (tenaga kerja) kepada pemerintah
4. Keppres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan KawasanLindung
Sebagai acuan pengelolaan kawasan lindung yaitu kawasan yang harus dijaga kelestariannya seperti kawasan sempadan sungai, danau sumber air, areal dengan kemiringan di atas 40%. Ketentuan ini mengatur 40% (sangat curam), dsb.
5. Kepres RI No. 29 tahun 1989 Kriteria Pengadaan Ruang
Sebagai acuan dalam pembangunan kawasan industri yang harus sesuai dengan peruntukkan tata ruang yang ada
6. Kepres RI No. 57 tahun 1989 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Ruang Daerah
Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kawasan industri
7. Keppres No. 22 Tahun 1993 Penyakit Akibat Kerja Sebagai acuan dalam mencegah, menangani dan menanggulangi penyakit yang timbul akibat kerja di kawasan industri.
8. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993
Pengesahan Basel Convention on The Control of TransboundaryMovements of Hazardous Wastes and Their Disposal
Sebagai acuan dalam pengelolaan limbah B3 di dalam kawasan industri
9. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993
Penanaman Modal Umum.
Sebagai acuan untuk investor dalam menanamkan modalnya di kawasan industri
10. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996
Kawasan Industri Sebagai acuan dalam pembangunan dan pengoperasian kawasan industri
11. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000
Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Sebagai acuan dalam pembangunan kawasan industri terkait Rencana Tata Ruang Nasional.
12. Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000 tentang
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sebagai acuan dalam pembangunan kawasan industri yang merupakan kawasan pengembangan ekonomi terpadu
13. Kepres RI No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sebagai acuan penggunaan tanah dalam pembangunan kawasan industri
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-10
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
14. Inpres No. 03 Tahun 2006 Paket Kebijakan Investasi
Sebagai acuan berinvestasi sebagai kawasan industri dalam upaya mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif di daerah, rasionalisasi birokrasi/perijinan investasi dan mereduksi high-cost economy yang masih banyak dikeluhkan oleh dunia usaha.
15. Inpres No. 02 Tahun 2008 Penghematan Energi dan Air
Sebagai acuan pengelolaan penggunaan energi dan air dalam rangka penghematan sebagai kawasan industri dengan penggunaan air yang relatif lebih banyak dan penggunaan energi/daya yang cukup tinggi.
D. Keputusan/ Peraturan Menteri
D.1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
1. Peraturan MENLH No. 08Tahun 2006
Pedoman PenyusunanAnalisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL)
Sebagai pedoman penyusunan Dokumen AMDAL terutama pada saat penyusunan Analisis Dampak Lingkungan.
2. Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2007
Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen AMDAL dengan memperhatikan faktor-faktor yang dinilai oleh penilai AMDAL
3. Peraturan MENLH No.18 Tahun 2009
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Sebagai acuan dalam pengurusan legalitas pengelolaan limbah B3 pada tahap operasi kawasan industri
4. Peraturan MENLH No.30 Tahun 2009
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
Sebagai acuan dalam melakukan pengurusan perizinan mengenai limbah berbahaya dan beracun dan kewenangan pengawasannya oleh pemerintah daerah
5. Peraturan MENLH No. 01 Tahun 2010
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
Sebagai acuan dalam pengelolaan limbah untuk upaya pengendalian pencemaran air
6. Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2010
Baku Mutu AirLimbah bagi Kawasan Industri
Sebagai acuan baku mutu air limbah bagi kawasan industri
7. Peraturan MENLH No.12 Tahun 2010
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
Sebagai acuan untuk pengendalian pencemaran udara
8. Peraturan MENLH No. 05Tahun 2012
Jenis Kegiatan/Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Sebagai acuan perencanaan jenis usaha kawasan industri yang wajib memiliki Dokumen AMDAL bagi
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-11
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
Mengenai DampakLingkungan (AMDAL)
Usaha kawasan industri
D.2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
1. SK MENLH No. 03/SE/MENLH/6/1987
Prosedur PenanggulanganKasus Pencemaran danPerusakan Lingkungan
Sebagai acuan prosedur penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan kawasan industri dan sekitar kawasan
2. SK MENKLH No. KEP-02/MENKLH/1988
Pedoman Penetapan BakuMutu Lingkungan
Sebagai pedoman penetapan baku mutu lingkungan yangmenjadi instrumen penting dalammetodologi studi ANDAL.
3. Kepmen LH No. 35/MenLH/10/1993
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Sebagai acuan baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor
4. KepMen Perindustrian No. 250 Tahun 1994
Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Sektor Industri
Sebagai pedoman teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri pada saat penyusunan Dokumen AMDAL
5. SK MENLH No. Kep-13/MENLH/3/1995
Baku Mutu Emisi SumberTidak Bergerak
Sebagai acuan penetapan baku mutu perubahan kualitas udara yang, ditimbulkan oleh aktivitas proyek kawasan industri
6. Kepmen Negara LH No. Kep-51/MENLH/10/1995
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
Sebagai acuan penetapan baku mutu untuk limbah cair industri
7. SK MENLH No. Kep-48/MENLH/11/1996
Baku Mutu Kebisingan Sebagai acuan penetapan baku mutu kebisingan terkait dengan dampak peningkatan kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek kawasan industri
8. SK MENLH No. Kep-49/MENLH/11/1996
Baku Mutu Tingkat Getaran
Sebagai acuan penetapan baku mutu tingkat getaran terkait erat dengan aktivitas pembangunan kawasan industri terutama pada saat pemancangan
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep- 50/MENLH/11/1996
Baku Tingkat Kebauan Sebagai acuan baku mutu tingkat kebauan terkait dengan bahan-bahan kimia yang dipakai oleh industri
10. SK MENLH No. Kep-54/MENLH/10/1997
Indeks Standar PencemaranUdara
Sebagai acuan penetapan indeks pencemaran udara terkait erat dengan telaah dampak penurunan kualitas udara yang menjadi salah satu isu pokok pada studi ANDAL ini.
11. Kepmen Negara LH No. 4 tahun 2001
Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
Sebagai acuan kriteria baku mutu kerusakan terumbu karang terkait erat dengan dampak yang mungkin terjadi karena kegiatan kawasan industri
12. Kepmen LH No.58 tahun 2002 Pejabat Pengawas Lingkungan di
Sebagai acuan pengangkatan pejabat pengawas lingkungan oleh
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-12
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
Provinsi/Kabupaten/ Kota
pemerintah yang harus diketahui oleh Pemrakarsa
13. Kepmen LH No. 37 tahun 2003 tentang
Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
Sebagai acuan pengukuran analisis kualitas air permukaan dan pengambilan air permukaan yang digunakan saat analisa dampak lingkungan
14. Kepmen Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003
Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
Sebagai acuan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di kawasan industri dan sekitarnya terutama pada tahap operasi.
17. Kepmen LH No. 19 tahun 2004 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Sebagai acuan penanganan apabila terjadi pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap kawasan industri
18. Kepmen LH No. 51 tahun 2004 Baku Mutu Air Laut Sebagai acuan penetapan baku mutu air laut apabila dilakukan analisa terhadap air laut yang berdampingan dengan kawasan industri
19. SK MENLH No. 45 Tahun2005 Pedoman PelaksanaanRencana PengelolaanLingkungan (RKL) danRencana PemantauanLingkungan (RPL)
Sebagai acuan pelaksanaan Pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kawasan industri
D.3. Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Lainnya
1. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1985 tentang
Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Sebagai acuan pelaksanaan pembukaan lowongan kerja bagi masyarakat disekitar kawasan dan melaporkannya kepada pihak Dinas yang terkait sebagai wujud keterbukaan informasi
2. Kepmen Perindustrian No. 20/M/SK/I/1986
Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dalam Pengendalian Pencemaran Industri terhadap Lingkungan Hidup.
Sebagai acuan pengendalian pencemaran industri terhadap lingkungan hidup
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 167 tahun 1986
Pencegahan Pencemaran Limbah Cair Beracun dari Kapal
Sebagai acuan dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah cair beracun dari kapal sebagai alat tranportasi pendukung kawasan industri
4. Kepmen Perhubungan No. KM.215/AL.506/Phb-87
Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal
Sebagai acuan pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal apabila menggunakan kapalSebagai pendukung transportasi yang digunakan kawasan industri
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-13
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
5. SK Menkes No. 718/ MENKES/PER/XI/1987
Pengaruh KebisinganTerhadap Tingkat Kesehatan
Sebagai acuan penyusunan Analisi Dampak Lingkungan mengenai tingkat kebisingan sebagai salah satu dampak lingkungan yang harus sesuai dengan dengan baku mutu yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
6. SE Menaker No. SE-01/ MENAKER/1988
Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Lingkungan Kerja
Sebagai acuan baku mutu kebisingan untuk lingkungan kerja kawasan industri.
7. SK Menkes No.86/Menkes/PER/XI/1990
Tatacara PemusnahanPelumas Bekas danPengawasannya
Sebagai acuan dalam pemusnahan pelumas bekas dan pengawasannya terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang akan dihasilkan oleh suatu kawasan industri .
8. Permenkes No.416/MENKES/PER/IX/1990
Persyaratan Kualitas Air Minum
Sebagai acuan baku mutu kualitas air tanah
9. Kepmen Perhubungan No. KM. 86 tahun 1990
Pencegahan Pencemaran Minyak dari Kapal.
Sebagai acuan pencegahan pencemaran minyak dari kapal sebagai pendukung trasnportasi yang digunakan oleh kawasan industri
10. SK Menaker No. 04 Tahun 1994
Pemberian THR (Tunjangan Hari Raya)
Sebagai acuan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan menjelang Hari Raya Keagamaan.
11. Keputusan Menteri Perindustrian No. 250 Tahun 1994
Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Sektor Industri
Sebagai acuan teknis penyusunan Dokumen AMDAL mengenai pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup sektor industri
12. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1899/1994
Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik
Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan lingkungan tenaga listrik kawasan industri terkait penyusunan laporan pemantauan
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1899.K/09/M.PE/1994
Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik
Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan lingkungan tenaga listrik kawasan industri terkait penyusunan laporan pemantauan
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.4 tahun 1996
Rencana Usaha atau Kegiatan pada Sub Sektor Perhubungan Laut yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL
Sebagai acuan penetapan kegiatan sub sektor perhubungan laut yang wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila akan direncanakan pengembangan kawasan industri
15. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.5 tahun 1996
Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Sebagai acuan teknis penyusunan UKL-UPL pada sub sektor perhubungan laut apabila terjadi pengembangan terhadap sektor tersebut jadi dilakukan oleh kawasan
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-14
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
Lingkungan (UPL) Sub Sektor Perhubungan Laut
industri
16. SK Menaker No. 31 Tahun 1996
Pelaksanaan PHK danPenetapan UangPesangon,Uang Jasa dan Ganti Kerugiandi Perusahaan
Sebagai acuan pelaksanaaan pemutusan hubungan kerja, penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi terhadap perusahaan.
17. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-O1/Men/1997
Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja
Sebagai acuan penetapan faktor kimia yang terbawa ke udara di kawasan industri terutama pada tahap operasi
18. Keputusan Menteri Perindustrian No. 134/M/SK/4/1998
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
Sebagai acuan mencegah dan menanggulangi pencemaran di kawasan industri
19. Kepmen Tenaga Kerja No. Kep-51/Men/1999
Pedoman Penanganan B3 dalam kegiatan pelayaran di Indonesia
Sebagai acuan penanganan B3 dalam kegiatan pelayaran di sekitar kawasan industri
20. Kepmen Perhubungan No. 17 tahun 2000
Pedoman Penanganan B3 dalam kegiatan pelayaran di Indonesia
Sebagai acuan penaganan B3 dalam kegiatan pelayaran di sekitar kawasan industri
21. Kepmen Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
Sebagai acuan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan
23. Kepmen Perhubungan No. KM 62 dan KM 63 tahun 2002
Organisasi Tata Kerja Administrator Pelabuhan (Adpel) dan Kantor Pelabuhan (Kanpel)
Sebagai acuan pekerja administrator pelabuhan dan kantor pelabuhan apabila akan direncanakan pembuatan dermaga bagi kawasan industri
24. SK Menkes No. 1405/ MENKES/SK/XI/2002
Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Kerja dan Industri
Sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan K3 di kawasan industri
25. SK Menkes No. 1047/ Menkes/SK/XI/2002
PedomanPengendalianDampak Pencemaran Udaradan Getaran
Sebagai acuan pengendalian dampak pencemaran udara dan getaran terkait pada tahap kontruksi berlangsung.
26. SK Menakertrans No. 100 Tahun 2004
Perjanjian Kerja WaktuTertentu
Sebagai acuan pembuatan kesepakatan kerja untuk pekerja tidak tetap atau waktu tertentu bagi kawasan industri
27. SK Menakertrans No. 102 Tahun 2004
Jam Kerja dan Upah Lembur
Sebagai acuan pengaturan jumlah jam lembur dan upah lembur kawasan industri
28. Peraturan Menteri Perindustrian No.35/M-Ind/Per/3/2010
Pedoman Teknis Kawasan Industri
Sebagai acuan dalam pedoman untuk pengoperasian kawasan industri
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-15
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
29. Permenkes RI No.492/ Menkes/PER/V/2010
Persyaratan Kualitas Air Minum
Sebagai acuan untuk menentukan baku mutu air minum yang dikonsumsi oleh kawasan industri
30. Permenker RI No.736/PER/VI/2010
Tata Cara Pengawasan Kualitas Air Minum
Sebagai acuan untuk pengelolaan lingkungan terhadap kualitas air minum di lokasi kegiatan dan disekitar kawasan industri
31. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2011
Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Sebagai acuan pembuatan terminal khusus dan terminal untuk sendiri apabila direncanakan untuk membuat dermaga dengan terminalnya
E. Keputusan Bapedal
1. SK Kepala Bapedal No. Kep-056 Tahun 1994
Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
Sebagai acuan penetapan dampak penting terkait penyusunan Analisis Dampak Lingkungan kawasan industri.
2. SK Kepala Bapedal No. Kep-01/Bapedal/09/1995
Tata cara danpersyaratanTeknis Penyimpanan BahanBerbahaya dan Beracun (B3)
Sebagai acuan teknis penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan yang membahayakan dan merugikan lingkungan sekitar kawasan industri
3. SK Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995
Dokumen Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)
Sebagai acuan pembuatan dokumen limbah B3 kawasan industri
4. SK Kepala Bapedal No. Kep-03/Bapedal/09/1995
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (B3)
Sebagai acuan penentuan persyartaan teknis pengolahan limbah B3 di kawasan industri, agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan yang membahayakan dan merugikan lingkungan
5. SK Kepala Bapedal No. Kep-Bapedal/09/1995
Tatacara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan,Persyaratan Lokasi BekasPengolahan dan Lokasi BekasPenimbunan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)
Sebagai acuan penentuan lokasi penimbunan limbah B3 beserta persyaratan dan pengelolaan penimbunan limbah B3 kawasan industri agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan yang membahayakan dan merugikan lingkungan
6. SK Kepala Bapedal No. Kep-05/Bapedal/09/1995
Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3)
Sebagai acuan pemberian symbol dan label limbah B3 industri terkait pengelolaan limbah B3 kawasan, agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan yang membahayakan dan merugikan lingkungan
7. SK Kepala Bapedal No. Kep- Tata cara Sebagai acuan penyimpanan dan
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-16
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
255 Tahun 1995 danpersyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas
pengumpulan minyak bekas sebagai limbah B3 terkait tata cara dan persyaratan pengelolaannya, agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan yangmembahayakan dan merugikan lingkungan.
8. SK Kepala Bapedal No. Kep-205 Tahun 1995
Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Sebagai acuan teknis pengendalian pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak seperti cerobong asap yang ada di kawasan industri
9. Kepka BAPEDAL No. 205/BAPEDAL/08/1996
Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Oli Bekas
Sebagai acuan pengelolaan limbah B3 yaitu peyimpanan dan pengumpulan oli bekas di kawasan industri
10. SK Kepala Bapedal No.299/Il/1996
Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam AMDAL
Sebagai acuan teknis pengkajian aspek sosial Terkait erat dengan pedoman penyusunan AMDAL, dimana Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya merupakan salah satu aspek penting yang dikaji pada studi ANDAL
11. Kep.Ka Bapedal Nomor Kep-105 tahun 1997
Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL
Sebagai acuan pelaporan pemantauan pelaksanaan RKL,RPL kawasan industri
12. SKKepala Bapedal No. Kep-124/12/1997
Panduan Kajian AspekKesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL
Sebagai acuan teknis penyusunan AMDAL terkait dengan pengkajian aspek kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri
13..
SK Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL
Sebagai acuan teknis dalam penyusunan Dokumen AMDAL yang dalam prosesnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting sebagai keterbukaan informasi yang harus dijalankan oleh pemrakarsa dalam hal ini kawasan industri
F. Perda Provinsi/ Kabupaten
1. Perda No.3 Tahun 2003 Kawasan Lindung dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sebagai acuan penetapan wilayah kawasan lindung yang ada di Propinsi Bangka Belitung yang harus dijaga kelestariannya oleh investor
2. Perda No. 4 tahun 2003 Baku Mutu Air dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai acuan baku mutu air yang ditetapkan oleh Propinsi Bangka Belitung
3. Peraturan Bupati Bangka Barat No. 19 tahun 2008
Penetapan lokasi Pengembangan dan
Sebagai acuan dalam penetapan lokasi usaha di Propinsi Bangka
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-17
PT Timah (Persero), Tbk. Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
No. PeraturanPerundang-undangan Judul Keterkaitan
DenganPenyusunan ANDAL
pembangunan wilayah Bangka Barat; sebagai acuan pemilihan dan penetapan lokasi pembangunan kawasan industri terpadu dan pelabuhan oleh PT. Timah Industri;
Belitung sebagai kawasan industri terpadu dan pelabuhan
4. Keputusan Kabupaten Dati II Bangka Barat No. 188.45/ 027/TAMBEN-LH/2004 tahun 2004
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
Sebagai acuan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Bangka Barat
5. Peraturan Bupati Bangka Barat No.19 tahun 2008
Penetapan Lokasi Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Bangka Barat
Sebagai acuan penetapan lokasi pengembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) | I-18