SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II 1

Le-olle

21 OKTOBER 2013

Koran Madura

SENIN

Oleh : MH. Said AbdullahAnggota DPR RI asal Madura

Cak Munali

Awal pekan ini, jemaah haji Indonesia mulai berdatangan di tanah air. Suasana khas kedatangan sebagaima-na keberangkatan, akan mewarnai berbagai bandara dan asrama

haji. Lazimnya tradisi pelaksanaan haji di negeri ini, jamaah haji itu biasanya disambut bagai sosok manusia baru. Tak jarang di beberapa daerah para jamaah haji memiliki tambahan atau embel-embel nama baru di luar gelar “H” di depan namanya.

Lalu secara sosial biasanya ada semacam penghormatan dan peng-hargaan kepada para jamaah haji. Di luar gelar haji, dalam perkembangan ke depan, mereka yang baru menunai-kan rukun Islam kelima itu mendapat semacam status sosial baru. Jika ke-betulan yang baru pulang haji memiliki pengetahuan agama relatif memadai, akan lebih banyak lagi ruang-ruang sosial yang memposisikan mereka agak berbeda. Diminta berdoa, memberikan sambutan, atau dituakan walau kadang

sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih tua.

Inilah budaya yang berkembang di negeri ini. Dan sebagai budaya, sudah pasti memi-liki kekuatan eksistensi, pengakuan dan semacam legitimasi informal. Karena itu

jangan berpikir lain dengan mengang-gap mengada-ada berbagai pernik-pernik seputar pelaksaan haji itu. Inilah kekhasan budaya, yang sesuai karak-ternya tak akan pernah ada kekuatan yang mampu menghadapinya kecuali kekuatan budaya itu sendiri.

Apalagi ketika disadari pernik-pernik yang berkembang sebenarnya memiliki nilai dan subtansi pesan moral kuat. Bahwa mereka yang sudah berhaji adalah manusia yang telah menyem-purnakan prosesi relasi dengan Sang Pencipta. Karena itu posisi sosial yang diberikan sebenarnya diam-diam lebih merupakan sebuah tuntutan kepada para jamaah haji, agar memposisikan diri sebagai kekuatan terdepan dalam menegakan nilai-nilai keagamaan, di lingkungan sosialnya.

Diam-diam masyarakat yang keda-tangan “warga baru” itu melalui pem-berian penghormatan sedang meng-harap ada sesuatu yang dibawa dari perjalanan haji. Masyarakat mengharap semacam le-olle (oleh-oleh) moral, nilai-nilai spiritual yang dapat mewar-nai kehidupan sosial tempat jamaah haji menetap. Secara subtansi –di luar asesoris dan pernik-pernik di sekitar kedatangan jamaah haji- berkembang kesadaran kalkulatif bahwa mereka yang berhaji seharusnya memberi sesuatu yang bernilai sehingga men-gubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Waktu yang terpakai, cost yang relatif tinggi serta prosesi melelahkan, tentu harus menghasilkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang memberikan manfaat besar dan bukan hanya sebatas kurma, air zamzam dan makanan khas dari Arab lainnya.

Di sini ada persambungan pesan moral dari perintah haji yang ada dalam Al Qur’an bahwa setiap mereka yang menunaikan ibadah haji diharapkan

mebawa le-olle berupa nilai dan keteladanan untuk ling-

kungannya. =

g PAMANGGHI

Setiap mereka yang menunaikan ibadah haji diharapkan

mebawa le-olle berupa nilai dan

keteladanan untuk lingku-

ngannya

Idul AdhaJelang Hari Raya Idul Adha ke-

maren, Matrawi duduk di gardu poskamling pojok desa.

Saat itu ia melihat Matrahem mem-bawa kambing untuk dijadikan hewan kurban lewat di depannya. Karena usil, dia kemudian Menyapa sekenanya.

Matrawi : Hari gini jalan-jalan kok bawa monyet … ?”

Matrahem: Dasar gila, yang ini naman-ya kambing tau ? … bukan monyet !!!”

Matrawi : Hahahaha saya kan ngo-mong sama kambingmu, bukan sama kamu.

ant/andika wahyu

KEDATANGAN PERDANA JAMAAH HAJI. Jamaah haji kolter pertama Jakarta bergegas menuruni pesawat Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA 7401 setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (20/10). Kloter yang mengangkut 450 orang tersebut merupakan kloter pertama yang tiba di tanah air.

JAKARTA- Peraturan Pemer-intah Pengganti (Perppu) Undang Undang Nomor 1 Ta-hun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten-tang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterbitkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat di-judicial review bahkan ter-ancam dibatalkan sendiri di MK.

Meski pemerintah mengangap Perppu ini penting pasca tertangka-pnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu, namun alasan ke-luarnya Perpu tersebut lemah berdasar-kan ketentuan perundangan yang ada.

Forum Pengacara Konstitusi (FPK), Robikin Emhas, menilai bahwa tidak ada kebutuhan hukum Presiden untuk menerbitkan Perppu tersebut. Meski-pun, tidak bisa dipungkiri bahwa Pres-iden memang berhak menerbitkan Per-pu seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peratu-ran pemerintah pengganti undang-undang.”

“Berdasarkan ketentuan dimak-sud, secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan subjektif untuk menerbitkan Perppu dengan syarat

terdapat ‘kegentingan yang memaksa.’ Namun, UUD 1945 tidak menentukan apa yang disebut dengan ‘kegentingan yang memaksa’ itu,” kata Robikin, di Ja-karta, Minggu (20/10).

Robikin yang juga Koordinator Tim Hukum KPU ini menjelaskan, MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010

lalu telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai ‘kegentingan yang memaksa’. Ketiga syarat terse-but, antara lain: Pertama, kebutu-han mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat ber-dasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibu-tuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara mem-

buat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepas-tian untuk diselesaikan.

“Pertanyaannya kemudian, apakah setelah penangkapan Akil Mochtar oleh KPK telah mengakibatkan terjadinya ‘kegentingan yang memaksa’ sehingga

untuk mengatasi dan menyelesaikan keadaan tersebut perlu dibuat Perppu?” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mempertanyakan.

Menurut Robikin, jika Perpu terse-but hanya dimaksudkan untuk menga-tur mengenai syarat dan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim kon-stitusi, maka hal itu sama sekali tidak memenuhi kebutuhan hukum dapat dilahirkannya Perppu berupa ‘kegent-ingan yang memaksa’ itu. “Hemat saya, revisi saja undang-undang MK yang ada,” tegasnya. (gam/abd)

Perppu Bola Liar SBYBila Mau, Mahkamah Konstitusi Bisa Melawan RI 1

Pertanyaannya kemudian, apakah setelah penangkapan Akil Mochtar oleh KPK telah mengakibatkan terjadinya

‘kegentingan yang memaksa’ sehingga perlu dibuat Perppu?

Robikin EmhasForum Pengacara Konstitusi

REKOR BARCELONA DAN ATLETICO

TERHENTIBerita di hal 8

MessiBomber Barca

JAKARTA-Dewan Perwakilan Dae-rah (DPD) mengaku pesimis terha-dap berbagai upaya penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, TKI hanya menjadi obyek bisnis yang hanya diperas devisanya.

“Apa yang dibuat pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan TKI ini. TKI sudah dijadikan ajang bisnis, sama halnya dengan bisnis narkoba yang mampu menghasilkan puluhan miliar ru-piah dalam waktu singkat,” kata anggota DPD RI, Abraham Liyanto di Jakarta.

Abraham mengaku sangat sedih dengan nasib para TKI di luar negeri,

terutama sekitar 420 TKI yang terancam hukuman mati. Artinya, pemerintah memang tak serius. “Pemerintah ini tak menghargai pahlawan devisa negara. PJTKI itu harusnya sebagai travel biro saja,” tambahnya.

Lebih jauh kata Abraham lagi, seharusnya Presiden SBY bisa turun langsung membenahi dalam rekrutmen di lapangan hingga administrasinya. “Benahi penanganan rekrutmen, pem-buatan KTP, paspor dan visa, penempa-tan dan sebagainya. Jangan suka-suka saja,” tandasnya.

Kalau negara terus membiarkan masalah TKI seperti sekarang ini menu-rut Abraham, maka masalah TKI tak akan pernah selesai dan hanya mengurus soal uangnya saja. “TKI hanya akan terus diperas devisanya,”ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan negara perlu merespon secara bijak per-soalan TKI ini. Apalagi, TKIyang terancam hukuman mati kini mencapai 420 orang. “Jadi, ini masalah darurat negara, dan ne-gara terus membiarkan,” kata Fadli Zon.

Hingga saat ini kata dia belum ada kepedulian yang serius oleh Presiden SBY. Indikasinya, belum ada langkah-langkah cepat yang diambil pemerintah. “Saya juga belum pernah melihat Pres-iden SBY membicarakan TKI, khususnya yang terancam mati,” tambahnya.

Disisi lain, juga terbentur dengan masalah koordinasi dan komunikasi yang lemah antar lembaga negara. “Sepertinya tak ada koordinasi antar pemerintah dalam penanganan masalah TKI selama ini, padahal sudah ada moratorium de-

ngan Malaysia,” terangnya.Menurut Fadli, TKI lebih banyak

menjadi korban trafficking dan sayangn-ya selalu menimpa orang-orang lemah dan tidak beridentitas. Anehnya, belum dijadikan isu bangsa oleh pemerintah. Padahal, TKI tersebut sebagai pahlawan devisa negara, yang membiayai desa, karena uangnya langsung didistribusikan ke kampung-kampung mereka berasal.

Untuk itu, Fadli Zon menilai tak ada perlindungan negara. “Harusnya Pres-iden SBY melakukan diplomasi dengan negara-negara terkait untuk selamat-kan TKI. Kalau tidak, lalu apa gunanya KTT APEC di Bali, pertemuan WTO, dan sebagainya kalau terus membiarkan perdagangan manusia. Belum lagi 7 WNI ditembak mati di Malaysia,” pungkasnya. (gam/abd)

TENAGA KERJA INDONESIA

Pengiriman TKI Hampir Mirip Bisnis Narkoba

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II2

“Nanti sore atau siang ini akan ada Konferensi Pers dari M Rachmad. Saya sendiri belum dapat men-jelaskan karena masih di Bali, dan tidak mengetahui secara jelas konteksnya,” kata Sekretaris Jenderal PPI I Gede Pasek Suardika saat dihubungi wartawan dari Ja-karta, Minggu.

Pasek masih enggan men-jelaskan mengenai apa tin-dak lanjut dari pimpinan PPI terhadap M Rachmad yang dinilai telah memfitnah BIN.

“Nanti saja, setelah kon-

ferensi persnya dan setelah konteksnya jelas semua,” ujarnya.

Tri Dianto, pendukung Ketua Presidium PPI Anas Ur-baningrum, juga mengatakan bahwa PPI akan menggelar konferensi pers terkait isu tudingan “penjemputan” Subur oleh BIN.

“Kemungkinan Rachmad akan didampingi sejumlah pengurus untuk menjawab soal isu-isu yang beredar,” kata Tri saat dihubungi, Min-ggu.

M. Rachmad, yang men-

jadi moderator diskusi men-genai “Dinasti versus Meri-tokrasi Politik” pada Jumat (18/10) di Rumah PPI, men-gatakan kepada pers bahwa Subur Budhisantoso telah “dijemput” oleh BIN pada Jumat pagi, dan dilarang meninggalkan kantor BIN, meskipun pada siangnya telah diundang untuk men-jadi pembicara pada diskusi di PPI.

Rachmad saat itu men-gatakan Kepala BIN telah mengagendakan pertemuan dengan Subur dan meminta Subur untuk menunggu hing-ga sore.

Sementara diskusi yang juga melibatkan Anas Ur-baningrum dan pakar politik Chusnul Mar’iyah akan dimu-lai pada Jumat siang.

“Jadi silakan teman-te-

man tafsirkan sendiri kenapa Prof Budi tidak bisa hadir dan kabarnya beliau tidak dibe-narkan tinggalkan Kalibata sebelum ketemu Kepala BIN,” kata Rachmad saat itu.

Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman dan Subur Budhisantoso pada Sabtu malam telah membantah pernyataan Rachmad terse-but.

Kepala BIN mengatakan tidak ada agenda pertemuan dirinya dengan Subur, begitu pula dengan apa yang dikata-kan Rachmad soal “penjem-putan” paksa.

Kepala BIN meminta Ra-chmad meminta maaf dan mengancam akan menempuh jalur hukum, jika informasi yang tidak betul tersebut terus bergulir di masyarakat. (ant/in/beth)

Subur Bantah Dirinya “Dijemput” BINPengurus PPI Akan Klarifikasi Tudingan Terhadap BIN JAKARTA- Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) M Rachmad akan memberikan klarifikasi mengenai tudingannya terhadap Badan Intelejen Negara (BIN) soal penjemputan paksa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Subur Budhisantoso.

Demikian hasil survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Minggu (20/10). “Menteri dari parpol lebih besar mudaratnya politiknya dibanding manfaatnya,” kata Direk-tur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda pada kesempatan itu.

Menurut Hanta, ber-dasarkan hasil survei, dari 19 menteri asal parpol, kinerja Menteri Agama Suryadharma Ali asal PPP paling tinggi mendapatkan kepuasan publik. Namun, kepuasan tersebut hanya di angka 30,86 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap menteri lain di bawah 30 persen. Misalnya, Menteri Perekonomian

Hatta Rajasa asal PAN di an-gka 23,01 persen, Menpora Roy Suryo asal Demokrat 21,63 persen, Menkoinfo Tifatul Sembiring asal PKS 19,95 persen, Mensos Salim Segaf Al Jufrie asal PKS 17,63 persen, Mentan Sus-wono asal PKS 17,33 persen, Menkokesra Agung Laksono asal Golkar 17,28 persen, Menhub EE Mangindaan asal Demokrat 17,14 persen, dan Menakertras Muhaimin Iskandar asal PKB 15,85

persen.Menteri lain, Menteri

Koperasi dan UKM Syarief Hasan asal Demokrat 14,91 persen, Menhut Zulki-fli Hasan asal PAN 13,63 persen, Menteri ESDM Jero Wacik asal Demokrat 13,38 persen, Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar asal PAN 13,19 persen, Menkumham Amir Syamsuddin asal Demokrat 13,04 persen, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz asal PPP 11,90 persen, Menteri Kelau-tan Syarif C Sutardjo asal Golkar 11,36 persen, dan paling rendah Menteri PDT Helmy Faishal Zaini asal PKB 9,98 persen.

Hasil survei itu didapat setelah mewawancarai 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013 . Margin of error survei itu plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hanta mengatakan, dari hasil survei terlihat ting-ginya angka ketidaktahuan publik terhadap kinerja mereka, yakni di angka 50 persen. Hal itu berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintahan SBY-Boedio-no secara keseluruhan. Se-banyak 58 persen responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 40,5 persen mengaku puas.

Hanta menambahkan, fokus para menteri asal par-pol akan terbelah mendekati pemilu. Mereka juga akan berusaha memenangkan partainya masing-masing di Pemilu Legislatif 2014 . Apalagi ada empat menteri menjabat sebagai ketua umum, yakni Hatta, Suryad-harma, Muhaimin Iskandar, dan Syarief (ketua harian). Ditambah lagi 10 menteri menjadi calon anggota DPR (gam/aji)

PEMERINTAHAN SBY

Kinerja Menteri Asal Parpol Mengecewakan

ant/eric ireng

BUKU TEMAN DI PENJARA. Sejumlah aktifis Pejuang Literasi dan Pustakawan Kreatif, menggelar aksi happening art dengan memakai topeng mantan Menpora, Andi Malarangeng membawa buku, saat car free day di kawasan Taman Bungkul Surabaya, Minggu (20/10). Aksi bertemakan ‘Buku, Penjara dan Budaya Kita’ tersebut, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku, sebagai pilar kemajuan suatu bangsa.

JAKARTA - Kinerja para menteri asal partai politik sama sekali tidak memuaskan selama pemerin-tahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam empat tahun terakhir. Kinerja mereka akan semakin buruk menjelang pemilu 2014 karena mereka lebih fokus mengurus partainya masing-masing.

NASIONAL

JAKARTA-Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang penye-lenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Hasilnya cukup mengejutkan. Jika pileg dilaksanakan pada hari ini maka tiga par-pol peserta pemilu 2014 yakni Partai Nas-dem, PBB, dan PKPI terancam tak lolos parliamentary threshold (PT) yang harus mencapai 3,5 persen.

Sementara tiga partai teratas dalam perolehan suara berturut-turut maka P Golkar, PDI Perjuangan dan P Demokrat akan masuk tiga besar. Demikian disam-paikan Peneliti LSI, Adjie Alfaraby dalam konfrensi pers di Kantor LSI, Minggu (20/10). “Elektabilitas tiga besar (Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat) belum bergeser jauh dari elektabilitas pada sur-vei LSI Maret 2013,” kata Adjie.

Seperti diketahui, LSI melaksanakan survei pada tanggal 12 September 2013 sampai 5 Oktober 2013 dengan metode sampling (multistage random sampling). Dengan jumlah responden 1200 dan mar-gin error kurang lebih 2,9 persen.

Untuk PDI Perjuangan, ujar dia, cenderung stabil. Pada survei LSI Maret 2013 lalu, PDI Perjuangan memperoleh dukungan 18,8%. Sementara P. Golkar dan Demokrat cenderung turun naik (fluktuatif). Meski kokoh sebagai “pemu-ncak klasmen,” Golkar sedikit mengalami penurunan dibanding survei Maret 2013 dimana elektabilitas Golkar mencapai 22,2%.

Selain itu, menurut Adjie, P. Demokrat pun terus mengalami penurunan dukun-gan. Kini elektabilitas Demokrat sudah dibawah 10%. Dimana menurutnya pada Maret 2013, P. Demokrat masih memper-oleh dukungan diatas 10% yaitu sebesar 11,7%.

“Upaya “turun gunung” SBY men-gurus Demokrat yang juga melibatkan sejumlah “menteri Demokrat” untuk menjadi pimpinan struktural partai, be-lum membawa dampak positif kepada Demokrat,” cetusnya.

Lebih jauh menurut Adjie menjelas-

kan diluar P. Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat belum ada satupun partai pe-serta pemilu 2014 yang elektabilotasnya mencapai diatas 10%. Dari sejumlah tracking survei LSI sejak 2011, elektabili-tas partai-partai tersebut masih dibawah 10%.

“Jika tidak terjadi “tsunami politik” yang mahadahsyat, Golkar, PDI Perjuan-gan dan Demokrat tetap punya kans yang lebih kuat untuk menjadi 3 partai perole-han suara terbanyak eletabilitas diatas

10%,” jelasnya.Walaupun dilanda berbagai kasus ko-

rupsi, kata Adjie, yang melibatkan peting-gi partai, partai Demokrat adalah partai penguasa (the rulling party) yang masih punya banyak “amunisi” untuk tetap ber-tahan di tiga besar. Diantaranya adalah jika kinerja pemerintahan dipersepsikan baik dan berbagai program populis yang dibuat menjelang pemilu 2014.

Selan itu, kata dia, jika mengacu pada survei Oktober 2013 ini, partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKPI ter-ancam tidak lolos Parlimentary Thresh-old (PT Pileg) 3,5%. Survei terbaru LSI diadakan pada tanggal 12 September-5 Oktober 2013 di 33 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan 1200 responden. Dengan metode multistage random sam-

pling, estimasi kesalahan penyampling (margin error) survei ini adalah +/-2,9%.

WacanaLebih lanjut dia mengatakan Ketua

Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto hanyalah Calon Presiden (Capres) wacana. Sebab, meski Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi.

“Tetapi, jika dilihat dari survei LSI lakukan selama satu tahun ini. Perolehan suara parlemen Gerindra tidak mencapai batas suara yang ditetapkan Undang-Undang untuk mengusung Capres,” ujar Adjie.

Dia berpendapat dimana, pada survei Oktober 2012 Gerindra hanya memper-oleh 5,2 persen, Maret 2013 7,3 persen dan pada bulan Oktober 2013 6,6 persen. “Sedang hasil survei yang kami lakukan pada tanggal 12 September - 5 Oktober 2013 hanya ada tiga Partai besar,” kata dia.

Adjie pun menilai dengan Golkar dengan perolehan suara 20,4 persen, PDI- Perjuangan memperoleh suara 18,7 persen dan Demokrat dengan suara 9,8 persen. “Dan ketetapan syarat Capres tidaklah berubah masih mensyaratkan 20 persen perolehan suara kursi parlemen,” jelasnya.

Sehingga, sangat berat jika Gerin-dra mengusung Prabowo sebagai Capres. “Bahkan, tidak menutup kemungkinan Prabowo akan berpasangan sebagai Wakil Presiden seperti pemilu 2009,” tegasnya.

Hal yang sama juga dialami dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Meskipun, elektabilitasnya tinggi tetapi diri bukan tokoh struktural partai. “Dan PDI-Per-juangan sendiri tidak akan melaksanakan konvensi jadi sulit Jokowi dipilih sebagai Capres,” cetusnya.

Sehingga, yang paling menentukan Jokowi maju sebagai Capres adalah ke-bijakan dari Megawati sendiri. “Tetapi, apakah Megawati akan maju kembali atau tidak,” pungkasnya Adjie. (gam/abd/aji)

JELANG PILPRES 2014

Tiga Parpol Terancam Tak Lolos PT

ELEKTABILITAS PARPOL VERSI LSISurvei Oktober 2013

1 P. Golkar (20,4%)2 PDI P (18,7%)3 P. Demokrat (9,8%)4 P. Gerindra (6,6%)5 PAN (5,2%)6 PPP (4,6%)7 PKB (4,6%)8 PKS (4,4%),9 Hanura (3,4%)10 NasDem (2,0%)14 PBB (0,6%)15 PKPI (0,3%)

KEDIRI- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD akan mem-berikan jawaban soal kei-kutsertaannya dalam bursa pencalonan presiden pada Februari 2014.

“Semua sudah masuk dalam kalkulasi politik yang sedang saya lakukan. Lobi politik akan mengerucut se-belum pemilu legislatif atau sekitar Februari-Maret,” ka-tanya saat ditemui dalam acara sarasehan dan seminar nasional perlindungan hu-kum bagi petani menuju ke-daulatan pangan di kampus Universitas Islam Kadiri (Un-iska) di Kediri, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, sampai saat ini memang belum me-nentukan keputusan apakah

dirinya akan maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, ataupun tidak dalam posisi apapun.

Pihaknya juga men-gakui banyak kalangan yang mendekati untuk ikut dalam bursa pencalonan Presiden 2014. Namun menurutnya sampai saat ini ia masih melakukan pemetaan politik dan belum mengerucut pada keputusan apapun. “Seka-rang belum bisa menentu-kan, sebelum tahu posisi masing-masing partai dapat berapa,” katanya.

Sejumlah partai politik memang mengindikasikan tertarik untuk menggandeng mantan Mahfud MD dalam bursa pencalonan Pemilu Presiden 2014.

Seperti yang pernah di-

ungkapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang sempat menyebut nama Mahfud MD sebagai kandidat calon Wakil Presiden potensial mendamp-ingi Ketua Umum Partai Gol-kar Aburizal Bakrie.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri nam-paknya mulai menunjukkan keinginan untuk mengusung Mahfud MD sebagai calon Presiden 2014. Hal itu diung-kapkan oleh Ketua DPP PKB Malik Harmain.

Ia menilai, sosok Mah-mud MD memiliki komuni-kasi yang baik dengan ban-yak pihak, sehingga banyak pihak berani menjagokannya maju dalam Pilpres 2014, ter-utama di internal PKB. (ant/fiq/beth)

JELANG PILPRES 2014

Mahfud MD akan Tentukan Langkah Februari 2014 Jelang Pileg

ant/rudi mulya

INSYALLAH NYAPRES. Mahfud MD menjadi pemateri dalam sebuah diskusi di Uniska Kediri (20/10). Di sela-sela diskusi tersebut ia menegaskan bahwa dirinya masih melakukan pengamatan terhadap situasi politik dan baru akan menentukan langkah menjelang pileg 2014 mendatang.

PENYIMPANGAN

Dana Korupsi Bisa Gratiskan Pendidikan

PEKANBARU-Pengamat Hukum Prof. Syafrinaldi men-gatakan Indonesia akan men-jadi negara kedua setelah Jerman yang menggratiskan pendidikan dari SD hingga S3 apabila dana yang dikorupsi digunakan untuk Pendidikan.

“Pembalakan liar dan pen-angkapan ikan liar merugikan negara puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau itu dipergunakan untuk pendidi-kan. Mungkin kita akan jadi negara kedua setelah Jerman. Mulai dari SD sampai S3 gra-tis,” kata Prof. Syafrinaldi di Pekanbaru, Minggu.

Jerman merupakan satu-satunya negara yang pendidi-kan dari SD hingga S3 gratis. itu terjadi karena negaranya bersih dan komitmennya ter-hadap rakyatnya sangat bagus. Tidak banyak Islam di sana tapi perilakunya sangat lebih baik dari Islam.

Sangat disayangkan masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa memperoleh pendidikan karena alasan bi-aya. Untuk itu diharapkan ke-pada wakil rakyat khususnya di Riau untuk memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada yang tidak mencicipi pendidikan yang baik di Republik ini.

Selain itu ia juga menje-laskan bahwa setiap kegia-tan ekonomi harus melewati titik-titik korupsi yakni meja ke meja. Contohnya sebe-lum APBD cair tak ada yang dikerjakan PNS. Mereka me-nilai kerja itu identik dengan proyek.

“Pendidikan dan keseha-tan sangat mahal harganya, itu semua terhambat oleh vi-rus yang namanya korupsi,” sambung Syafrinaldi.

Korupsi ini awalnya terjadi oleh karena tidak transparan. Akses yang sebenarnya diper-bolehkan diketahui publik saat ini di Riau masih disem-bunyi-sembunyikan. “Sung-guh suatu yang aneh di Riau, APBN saja bisa terbuka tapi kenapa APBD tidak?” lanjut Syafrinaldi. (ant/beth)

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II 3

Tidak pernah dibenarkan dalam demokrasi

konstitusional hadir lembaga negara yang

‘superbody’, lebih supreme dari yang lain

dan tanpa kontrol

HendardiKetua Setara Institute

Hal itu terkait dengan ditang-kapnya Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gu-nung Mas, Kalimantan Tengah.

Pasalnya bukan apa-apa, tingkat kepercayaan dari masyarakat akan lembaga peradilan sudah berada di titik nadir. Masyarakat sudah tidak mempercayai kinerja pengadilan dan saat ini ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.

Kondisi demikian sangatlah mengkhawatirkan alias “genting” karena masyarakat seharusnya men-dapatkan perlindungan hukum dan bukan sebaliknya. Terlebih lagi, saat ini bisa dikatakan sebagai tahun poli-tik menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

Saat ini tinggal kearifan dari masyarakat untuk bersama-sama me-mantau pelaksanaan dari Perppu itu,

karena masyarakat harus berpikiran positif dari dikeluarkannya Perppu itu dan janganlah dijadikan sebagai ajang pro kontra.

Masyarakat saat ini sangat-san-gatlah mengharapkan akan adanya perbaikan dari lembaga hukum itu.

Terlepas dari itu, tidak ada kata “terlambat” untuk memperbaiki suatu keadaan jika di”diam”kan maka per-masalahan itu sewaktu-waktu akan menjadi permasalahan yang baru.

Wakil Menteri Denny Indrayana melalui pernyataan tertulisnya menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peru-bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memuat tiga substansi yang mempertegas persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi.

“Substansi inti dari Perppu MK yang baru saja ditandatan-gani Presiden(Susilo Bambang

Yudhoyono,red) ada tiga hal utama, yaitu pertama penambahan persyara-tan untuk menjadi hakim konstitusi; kedua memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; dan ketiga perbaikan sis-tem pengawasan hakim konstitusi,” katanya.

Perpu tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (17/10) di Yogyakarta.

Substansi pertama menurut pen-jelasan Denny adalah untuk menda-patkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”.

Substansi kedua yaitu mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga transparan, hal tersebut tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang MK.

Artinya, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri atas satu orang

usulan Mahkamah Agung, satu orang usulan DPR, satu orang usulan Presiden serta empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usul masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

Substansi terakhir adalah perbai-kan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati indepen-densi hakim konstitusi.

MKHK dibentuk bersama oleh KY dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang praktisi hukum, dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya ber-latar belakang di bidang hukum dan satu orang tokoh masyarakat.

Untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK dibentuk sekre-tariatnya yang berkedudukan di KY.

“Sangat berbahaya jika MK yang punya kewenangan sangat strategis untuk menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi dan menegak-kan pilar negara hukum, tidak lagi mendapatkan kepercayaan utuh. Apalagi, tahun depan ada pesta demokrasi Pemilu 2014,” ungkap

Berharap dari Perppu MK JAKARTA- Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Peng-ganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah yang tepat.

ant/reno esnir

PENYELAMATAN MK. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (kiri) dan Patrialis Akbar (kanan) memberikan keterangan pers terkait Perppu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (18/10). Perppu menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Liputan KhususSENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

3

Denny.Karena itu, peran MK yang diper-

caya sangat penting, maka langkah ce-pat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK penerbitan Perppu MK adalah jawaban yang tepat untuk kegentingan upaya penyelamatan MK tersebut Dalam menyusun Perppu MK, Presiden melibatkan Kemenko Polhu-kam, Kemensesneg, Kemenkumham, Wantimpres, para guru besar hukum tata negara, mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, serta ahli penyusun peraturan perundang-undangan.

KY Sambut baik Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No-mor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankan poli-tik hukum yang diambil negara.

“Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu secepatnya KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji ber-bagai tugas dan wewenang baru terse-but,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar.

Asep juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi de-ngan semua pihak yang terkait, baik Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung dan MK. “Sebab untuk beberapa materi Perppu, KY pun saat ini masih meraba-raba apa maksudnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” katanya.

Asep mencontohkan kewenangan pengawasan yang dilakukan secara permanen oleh Majelis Kehormatan, di mana KY menjadi pembentuk dan sekretariatnya.

Terkait materinya sendiri, kata Asep, sejak awal KY memang me-mandang perlu dilakukan pembena-han proses rekrutmen hakim MK agar berjalan lebih independen, mempunyai parameter yang lebih terukur, pros-esnya lebih transparan dan publik lebih diberi ruang untuk berpartisipasi.

“Ada pun mengenai pengawasan hakim MK, memang perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang per-manen dan mengawasi etika perilaku hakim MK secara terus menerus baik dI dalam maupun di luar sidang.

Sedangkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan tidak ada suatu hal mendesak yang harus ditindaklanjuti pihaknya terkait isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang perihal MK yang baru ditandatangani Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono pada Kamis (17/10).

“Implikasi aturan-aturan yang ada dalam Perpu tidak ada suatu hal yang sangat mendesak yang harus kami lakukan sekarang, karena dalam Perppu dinyatakan Majelis Kehormatan yang ada tetap menjalankan tugas seperti biasa,” katanya.

Sedangkan materi lain mengenai rekruitmen hakim konstitusi itu bukan tugas MK, sehingga tidak ada suatu hal mendesak kami lakukan saat ini, ujarnya.vHamdan mengatakan pihakn-ya enggan mengomentari isi perppu karena berpotensi untuk dilakukan “ju-dicial review” (pengujian). MK menurut dia, akan membiarkan proses Perpu berjalan sampai ke DPR.

“Perppu potensial di bawa ke MK untuk diuji. Masalahnya kalau saya berikan pendapat lebih dulu, nanti orang ramai-ramai menggugat karena hakim konstitusi sudah punya penda-pat,” ucapnya. (ant/riz/beth)

JAKARTA- Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kini non-aktif Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberan-tasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan atas pada Rabu (2/10) malam, terjadi kegaduhan yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun man-canegara.

Peristiwa itu tak ayal lagi langsung menuai reaksi beragam, namun ham-pir sebagian besar menyatakan tidak habis pikir mengapa kasus itu bisa menimpa pimpinan lembaga penjaga konstitusi.

Simak saja pernyataan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (IWC) Emerson F Yuntho, yang menyebut penangkapan Akil Mochtar itu sebagai sebuah “malapetaka kon-stitusi”. “Sekaligus juga melengkapi fakta bahwa korupsi telah terjadi di semua lembaga negara,” katanya.

Di luar itu, komentar sinis kemu-dian tidak henti-hentinya menerpa, baik dari anggota parlemen, dan pub-lik luas, bahkan sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Media massa, baik di Tanah Air serta mancanegara pun tidak kunjung henti sampai saat ini mengulas dan melaporkan perkembangan terkait kasus tersebut.

Momentum Ketua Setara Institute Hendardi men-gatakan penangkapan Ketua MK Akil Mocthar harus menjadi momentum untuk mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim MK.

“Tidak pernah dibenarkan dalam demokrasi konstitusional hadir lem-baga negara yang ‘superbody’, lebih supreme dari yang lain dan tanpa kontrol,” katanya.

Rancangan kelembagaan MK yang tanpa pengawasan memang salah satu bentuk anomali demokrasi konstitu-sional yang mensyaratkan adanya ru-ang kontrol dan keseimbangan (check and balances) satu lembaga dengan lembaga yang lain.

Karena itu, ditegaskannya lagi bahwa penangkapan Akil Mochtar semestinya menjadi momentum un-tuk mengembalikan kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK.

Tarik Ulur PerppuKontroversi Perppu Kasus Akil itu,

kemudian berimbas pada harapan dan aspirasi bagaimana mengawasi hakim di MK, yang kemudian mewujud pada perlunya Peraturan Pemerintah Peng-ganti Undang Undang (Perppu).

Seperti biasa, juga muncul kontro-versi yang menyertainya. Bagi yang tidak sepakat dengan Perppu berala-san tidak ada kondisi kegentingan, sedangkan yang sepakat punya argu-men perlu segera aturan hukum yang pengawasan hakim MK.

Dalam perkembangannya, pada Kamis (17/10) malam, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Menko Pol-hukam Djoko Suyanto membacakan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un-dang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ang ditanda-

tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu itu berisi tentang tiga hal utama, yakni penambahan persyara-tan calon hakim konstitusi, mekan-isme pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan pengawasan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa butir Perppu MK menga-tur antara lain terkait calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota par-tai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK yang tadinya ad hoc menjadi per-manen, serta pembentukan panel ahli oleh Komisi Yudisial untuk menguji calon hakim konstitusi ke depannya.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra, meski setuju adanya Perppu itu, namun punya catatan bahwa hadirnya perppu itu sudah sangat terlambat dan kehilan-gan unsur kegentingan.

“Kalau ini keadaan mendesak ‘kan presiden bisa mengeluarkan Perppu, tapi sayangnya ini terlalu lama, sudah kehilangan memaksanya. Perppu itu ‘kan kegentingan yang memaksa, kalau pas malam itu Akil ditangkap lalu besoknya dikeluarkan Perppu, itu orang bisa terima, tapi ini membuat Perpu begini saja butuh waktu berminggu-minggu, tidak jelas ini,” kata Yusril.

Dia mengatakan saat ini MK sudah dalam perjalanan memulihkan

institusinya secara mandiri, di mana suasana persidangan MK semakin hari semakin tenang jika diband-ingkan satu hari pasca-Akil Mochtar ditangkap KPK. “Setelah tiga minggu ini kepercayaan masyarakat pulih kembali. Ada langkah hukum yang lebih pasti, baik yang dilakukan KPK, PPATK dan Majelis Kehormatan MK, sehingga saya melihat dikeluarkannya Perpu saat ini sudah sangat terlam-bat,” katanya.

Dia mengaku heran dengan lamanya penerbitan Perpu terkait MK. Sebab sepengetahuannya, seorang ahli hukum Erman Raja Guk Guk mampu menyusun Perpu dalam waktu setengah jam.

Yusril menilai saat ini lebih baik melakukan revisi Undang-Undang MK dengan menitikberatkan kepada pengawasan Hakim MK.

Sedangkan mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan substansi Perpu terkait MK yang telah diumum-kan itu akan diuji di DPR pada masa sidang berikutnya. “Kalau (Perppu MK) sudah diumumkan artinya sudah berlaku. Masalah substansialnya akan diuji melalui political review pada masa sidang berikutnya,” katanya.

Mahfud mengatakan apabila Perppu MK itu diterima oleh DPR maka akan ditindaklanjuti menjadi undang-undang. Sedangkan jika tidak diterima maka akan menjadi tidak berlaku. (ant/zit/beth)

PASCA SKANDAL SUAP AKIL

Pengawas di Tengah Pro-Kontra Perppu MK

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II4 LINTAS JATIM

Kemdikbud Tak Menyetujui Pendirian Pabrik di Trowulan

Cawawali Belum Serahkan Daftar Kekayaan Pribadi

Angkatan Laut Brunei Mengunjungi Surabaya

PABRIK

PILWALI

PERERAT HUBUNGAN DUA NEGARA

Kalau pabrik baja itu tetap dibangun,

maka Bupati Mojokerto Mustofa

Kamal Pasha bisa dipidana selama 10-15 tahun dengan

denda Rp100 juta sesuai UU 11/2010

tentang Cagar Budaya,”

Adrian PerkasaKetua Harian BPPI

Semua persyaratan

sudah diberikan, tinggal satu yang

kurang yakni bukti penyerahan daftar kekayaan

pribadi dari KPK,”

SudirjoSekretaris Panitia Pe-milihan Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota

Surabaya

Kunjungan ini hanya sebatas mempererat

hubungan persaudaraan antar

dua negara,”

Didik Dwi TokoWaka Asop Lantamal V

SURABAYA - Kapal perang Brunei Darussalam KDB Darulaman-08 bersandar di Dermaga Jamrud Utara Tan-jung Perak Surabaya, Minggu (20/10) tepat pukul 09.00 WIB. Kedatangan tersebut dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antar kedua ne-gara.

"Kunjungan ini hanya sebatas mempererat hubun-gan persaudaraan antar dua negara," terang Waka Asop Lantamal V, Letkol Didik Dwi Toko.

Mereka disambut dengan pengalungan bunga dan kese-nian khas Surabaya, Tari Remo . Pejabat teras Angkatan Laut (AL) Indonesia turut meny-ambut kedatangan mereka.

AL Brunei tersebut, ren-cana akan tinggal selama 4 hari di Surabaya. salah satu agenda selama di Surabaya, mereka akan melakukan per-temuan dengan Walikota Tri Rismaharini, dan Pangarma-tim senin (21/10). Selain itu, mereka akan disambut dalam jamuan makan malam yang akan dihadiri oleh pejabat teras AL pada selasa(22/10)

malam. “Mereka akan ada agenda bertemu dengan wa-likota dan Pangarmatim," lanjut perwira dua Melati tersebut.

Sementara itu, kapal perang negara kesultanan tersebut memiliki panjang 80

dan lebar 13 meter dan diawa-ki 69 crew. Sebelum singgah di Surabaya, mereka menempuh perjalanan dari Autralia sela-ma 15 hari. Kemudian mereka dijadwalkan akan meninggal-kan dermaga Jamrud kamis (24/10) sekitar pukul 09.00 WIB dan pulang ke Brunei darussalam.(ddy)

ddy/koran madura

SAMBUT AL BRUNEI. Tari Remo kesenian khas Surabaya menyambut kedatangan Angkatan Laut (AL) Brunei Darussalam, Minggu (20/10).

Kloter Asal Lamongan Tiba di Bandara Juanda Hari ini

"Besok (hari ini-red) sudah mulai kedatangan. Kloter pertama dijadwalkan tiba pukul 13.35 WIB dengan Saudi Arabian Airlines no-mor penerbangan SV 5706," ujar Humas PPIH Embarkasi Surabaya, Fatkhul Arif, Ming-gu (20/10)

Sementara kloter dua, kata Fatkhul Arif, akan tiba di Juanda pukul 15.35 WIB menggunakan Saudi Arabian Airlines dengan nomor pen-erbangan SV 5708. "Mereka lantas ke Asrama Haji Sukoli-lo dan pulang ke Lamongan," jelas Arif.

Untuk musim haji kali ini, tambah Fatkhul Arif, em-barkasi Surabaya telah mem-berangkatkan sebanyak 64 kloter dengan total jumlah jamaah haji mencapai 28.488 orang dengan petugas haji se-banyak 320 orang.

Menurut Arif, jumlah jamaah yang meninggal asal embarkasi Surabaya pada musim haji kali ini mencapai 14 orang. Dua diantaranya meninggal waktu masih di asrama haji Sukolilo, sedang-kan 12 meninggal ketika be-rada di tanah suci. Selain itu, juga terdapat 16 calon haji yang terpaksa ditunda ke-berangkatannya karena be-berapa hal.

"Secara keseluruhan pe-laksanaan haji kali ini lebih baik. Bahkan dari 64 kloter, hanya dua penerbangan yang terlambat, dan ada enam pen-erbangan tepat waktu. Se-dangkan sisanya maju dari jadwal. Artinya pelaksanaan kali ini lebih siap sehingga lebih cepat," jelasnya.

Untuk diketahui, em-barkasi Surabaya, selain memberangkatkan calon haji

asal Jawa Timur juga berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kloter pertama embarkasi Surabaya berang-kat pada 10 September dan kloter terakhir yaitu kloter 64 berangkat ke tanah suci pada 9 Oktober.

Pemerintah mulai memu-langkan jamaah haji kelom-pok terbang (kloter) pertama ke tanah air, seiring dengan

berakhirnya musim haji 1434 hijriah.

Berdasarkan data yang di-terima Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, sebanyak 10 kloter akan dit-erbangkan mulai Ahad atau Minggu (20/10).

Kloter JKG/01 akan men-jadi kloter yang pertama kali diberangkatkan mela-lui Bandara King Abdul Aziz

International Airport (KAAI) Jeddah. Mereka mulai akan diberangkatkan ke Jeddah pada Sabtu 19 Oktober pukul 23.20 WAS.

Jamaah akan mengguna-kan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-7401 pukul 07.20 WAS dan diperkirakan tiba di tanah air Minggu 20 Oktober pukul 20.55 WIB. (ara)

SURABAYA - Dua kelompok terbang (Kloter) per-tama dari Kabupaten Lamongan, Senin (21/10) akan tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kloter yang membawa 900 jamaah ini tergabung dalam kloter pertama dan kedua pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya.

ara/koran madura

PEMULANGAN. Jemaah Haji kloter pertama saat pemulangan dan akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Jadwal Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Minggu 20 Oktober 2013

1. JKG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 07.20 WAS dengan Garuda Indonesia GA-74012. PDG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 09.30 dengan Garuda Indonesia GA-34013. SOC/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 12.20 dengan Garuda Indonesia GA-65014. BPN/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 14.20 dengan Garuda Indonesia GA-42015. SOC/02, diterbangkan ke Indonesia pukul 17.10 dengan Garuda Indonesia GA-6601

6. MES/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 18.13 dengan Garuda Indonesia GA-32017. UPG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 21.10 dengan Garuda Indonesia GA-13018. BTH/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 22.20 dengan Saudi Airlines SV-57109. JKS/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 22.35 dengan Saudi Airlines SV-570010. SUB/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 23.05 dengan Saudi Airlines SV-5706

SURABAYA - Dua calon wakil wali kota Surabaya hingga kini belum menyer-ahkan persyaratan terakhir berupa bukti tanda terima penyerahan daftar ke-kayaan pribadi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Semua persyaratan su-dah diberikan, tinggal satu yang kurang yakni bukti penyerahan daftar ke-kayaan pribadi dari KPK,” kata Sekretaris Panitia Pe-milihan Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Surabaya Sudirjo di Surabaya, Ming-gu (20/10).

Menurut dia, kedua Cawawali Surabaya men-yanggupi akan diberikan pada pekan depan. “Cuma bukti serah terima daftar kekayaan pribadi dari KPK saja,” katanya.

Adapun untuk syarat-syarat lain sudah diberikan kedua cawawali beberapa waktu lalu termasuk tes kesehatan ulang atau tes secara menyeluruh sudah diberikan ke Sekretariat DPRD Surabaya pada Jumat (18/10).

Saat ditanya hasil dari verifikasi tes kesehatan ulang, Sudirjo mengatakan menurut keterangan tim dokter RSUD Soewandhi Surabaya, keduanya dinya-takan sehat. Hanya saja,

lanjut dia, pihaknya tidak memeriksa lebih jauh dan detail mengenai hasil tes kesehatan tersebut.

“Saya percaya kepada tim dokter, jika dikemu-dian ada masalah dengan kesehatan, maka itu bukan kewenangan kami,” kata-nya.

Sedangkan mengenai syarat lain berupa surat keterangan tidak pailit atau berhutang yang sebe-lumnya telah diserahkan oleh dua calon wakil wali kota dengan ditandatan-gani oleh Wakil Kepala PN Surabaya, Sudirjo sudah mengatakan pihak Sekre-taris DPRD Surabaya sudah menanyakan langsung ke PN Surabaya.

“Kata Sekretaris DPRD Surabaya tidak ada masalah jika surat keterangan tidak pailit ditandatangani oleh Wakil Kepala PN Surabaya,” ujarnya.

Begitu juga dengan surat kehilangan ijazah SD, SMP dan SMA dari salah satu calon, Sudrijo menga-takan tidak ada masalah karena sudah ada surat keterangan dari sekolah bersangkutan.

Ia menambahkan jika persyaratan itu segera dilengkapi, maka pihaknya memperkirakan pelaksa-naan pemilihan digelar pada pertengaan November mendatang. “Perkiraan-nya tanggal 15 November,” katanya.

Diketahui dua calon Wawali Surabaya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk meng-gantikan wakil wali kota sebelumnya Bambang Dwi Hartono adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana dan Ketua Fraksi PDIP DPIP Sura-baya Syaifudin Zuhri. (ant/dul/dik)

SURABAYA - Dirjen Kebu-dayaan Kementerian Pendidi-kan dan Kebudayaan Kacung Marijan menegaskan pihak-nya tidak menyetujui pendi-rian pabrik apapun di kawasan Situs Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

“Yang pasti, kalau pabrik tidak kita setujui. Soal izin dari daerah itu salah, karena izin di sekitar cagar budaya itu harus ke menteri,” katanya ketika dikonfirmasi Surabaya, Minggu (20/10), merespons polemik pembangunan sejum-lah pabrik di kawasan cagar budaya itu.

Menurut dia, pihaknya akan menetapkan Situs Ma-japahit di Trowulan itu se-bagai kawasan cagar budaya pada tahun ini. “Targetnya ya tahun ini, karena tim ahli masih mempelajari (dokumen sejarah), tapi insya-Allah akan ditetapkan pada tahun ini,” katanya.

Tentang rencana resto-rasi (pemulihan pada keadaan semula) kawasan Trowulan sebagai Situs Majapahit, ia menyatakan restorasi secara besar-besaran belum dilaku-kan, karena anggarannya masih terbatas.

“Tapi, restorasi itu sudah kita mulai secara terprogram, seperti perencanaan (resto-rasi) sudah hampir selesai, lalu pengadaan tanah untuk kepentingan itu juga sudah mulai dilakukan, jadi kita su-dah memulai, meski belum skala besar,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pelestarian Pusaka Indo-nesia (BPPI) menyoroti pembangunan Pabrik Pengec-oran Baja oleh PT Manunggal Sentral Baja (MSB), karena berada wilayah cagar budaya atau sekitar 500 meter dari Gapura Wringin Lawang yang merupakan pintu masuk Ma-japahit.

“Kalau pabrik baja itu

tetap dibangun, maka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pa-sha bisa dipidana selama 10-15 tahun dengan denda Rp100 juta sesuai UU 11/2010 ten-tang Cagar Budaya,” kata Ket-ua Harian BPPI Adrian Perkasa di Surabaya (18/10).

Menurut dia, UU 11/2010 tentang Cagar Budaya me-nyebut sanksi pidana untuk pimpinan daerah yang meru-sak cagar budaya, meski sta-tus cagar budaya itu masih dalam proses penetapan. “Insya-Allah, status Trowulan sebagai kawasan cagar budaya ditetapkan pada November,” katanya.

Bahkan, kata dia, usu-lan BPPI untuk penetapan kawasan Trowulan sebagai cagar budaya itu akan men-cakup 112 kilometerpersegi. “Namun, sanksi pidana itu bisa diterapkan bila sudah ada penetapan kawasan ca-gar budaya untuk Trowulan,” katanya.

Namun, Bupati Mojokerto sudah berjanji kepada BPPI bahwa izin untuk pendirian pabrik yang sudah berproses itu tidak akan diteruskan, bah-kan Bupati Mojokerto berjanji akan membeli tanah bakal pabrik baja seluas 2-3 hektare

itu.“Gubernur Jatim Soekarwo

juga meminta agar Bupati Mo-jokerto menghentikan pen-dirian pabrik itu, karena pe-merintah sudah merancang restorasi Situs Majapahit itu,” kata Ketua Dewan Penyantun BPPI Hashim Djojohadiku-sumo.

Menurut dia, rencana restorasi itu bisa merujuk pada Nahara di Jepang atau Pompey di Italia, bahkan restorasi di Pompey di Italia sudah berjalan 285 tahun de-ngan melibatkan tukang kayu dan pematung.

“Pak Karwo berjanji akan memulai dengan melakukan rekonstruksi 200-an rumah di Bejijong, Trowulan dengan model persis rumah pada za-man Kerajaan Majapahit. Nanti, BPPI akan mengawal dengan melakukan pendamp-ingan pada masyarakat Beji-jong dan lainnya,” katanya. (ant/edy/dik)

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II 5LINTAS JATIM

Ratusan Pelajar Tanam 30.000

Polisi Menangkap Bandar Narkoba

Jukir Gagal Melaksanakan Nikah

Pelindo III Merevisi Target Jadi Rp 5,4 Triliun

LINGKUNGAN

NARKOTIKA

SIMPAN SABU DI HELM

INVESTASI

Harapan kami, hingga akhir tahun besaran investasi

yang terserap akan mencapai sekitar

70% lebih,

Wahyu SuparyonoDirektur Keuangan PT

Pelindo III

Kami sudah melakukan pengintaian

beberapa hari, ternyata petugas parkir disini juga menjadi pembeli

narkoba,”

Iptu WitoKanit Reskrim Polsek

Pakal Surabaya

ant/rudi mulya

BUAYA AIR TAWAR. Sejumlah pecinta reptil menunjukkan Buaya air tawar Irian (Crocodylus novaeguineae), saat pameran reptil di Kediri, Jatim, Sabtu (20/10) malam. Pameran reptil yang diikuti puluhan komunitas penggemar reptil di wilayah Karesidenan Kediri tersebut, bertujuan untuk mengenalkan satwa jenis reptil sekaligus kampanye terhadap perlindungan satwa langka kepada masyarakat.

Jumlah DPT Pileg 30.567.326

Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud mengatakan

rekapitulasi hasil pe-mutakhiran yang dilaksana-kan Minggu (20/10) di Hotel Singgasana Surabaya tersebut, merupakan lanjutan ke 2 sete-lah evaluasi rekapitulasi DPT.

“Hasil perbaikan reka-pitulasi DPT Pileg jumlah kecamatan mencapai 664. Untuk jumlah desa/kelurahan mencapai 8.501. Jumlah TPS mencapai 86.394”, ujar Agus Mahfud.

Pemilih perempuan, kata Agus, masih tinggi mencapai 15.526.038. Sementara laki-laki 15.041.288.

“Total pemilih DPT pileg tahun 2014 mencapai 30.567.326 orang”, paparnya.

Rapat pleno yang digelar pukul 14.15 WIB diikuti sekitar 200 orang terdiri dari Ketua KPU Kab/Kota se-Jatim, Panwaslu Kab/Kab se-Jatim, Bawaslu jtm, Parpol Pemilu 2014, anggota DPD

dan forpimda jtm di pimpin oleh Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad,S.H.

“KPU Jatim melaksana-kan evaluasi DPT perubahan tersebut setelah 6 Kab/Kota mensingkronkan antara data dari KPU Kab/Kota dgn Pan-waslu Kab/Kota”, tambahnya.

Untuk diketahui, Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mencatat dan menemukan sebanyak 1,5 juta pemilih bermasalah dari 30.115.617 DPT.

Berdasarkan hasil pe-mutakhiran data KPU kabu-paten/kota, ternyata pemilih tanpa memiliki kelengkapan informasi data pemilihnya. Dari jumlah itu, sekitar 21 ribu memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPT.

Penemuan DPT ber-masalah itu setelah Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu, yakni men-

gaudit DPT Pileg 2014 yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Sebagai contoh, persoalan kelengkapan informasi data pemilih meliputi, sebanyak 1.053.569 pemilih ternya-ta tidak ada Nomor Kartu Keluarga (NKK), tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) ada 315.676 pemilih, NIK ganda 52.168 pemilih dan pe-milih ganda sebanyak 59.611 pemilih. Daerah yang paling banyak ditemukan persoalan kelengkapan informasi data pemilih, antara lain Po-norogo, Nganjuk, Lamongan, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Kediri, Sumenep, Madiun, dan Trenggalek.

Untuk kategori pemilih yang tak memenuhi syarat, meliputi belum berumur 17 tahun atau belum menikah sebanyak 5.527 pemilih, men-inggal dunia 25.439 pemilih, dan perubahan status dari TNI/Polri ada 1.817 pemilih. Sementara kategori pemilih yang tidak dikenal persoalan-nya, meliputi pindah keluar 3.051 pemilih, tidak dikenal 660 pemilih, dan gila seba-nyak 6 pemilih. Lalu pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT 21.113 pemilih. (ara)

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Jatim de-ngan total pemilih 30.567.326.

ara/koran madura

RAPAT PLENO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur saat menggelar rapat pleno untuk menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Jatim.

SURABAYA - Ratusan pelajar dari sejumlah sekolah menengah dibantu maha-siswa dan akademisi dari Universitas Terbuka mena-nam sekitar 30.000 pohon mangrove di kawasan Pan-tai Timur Surabaya, Minggu (20/10).

Pada kesempatan terse-but, Universitas Terbu-ka bekerja sama dengan Kanopi, sebuah lembaga yang fokus menanangani konservasi lingkungan. Di samping itu, juga diikuti Kelompok Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL).

“Kami dibantu Kelom-pok Tani Trunojoyo mena-nam puluhan ribu mangrove. Tujuannya sama, mencegah abrasi serta membuat Sura-baya menjadi lebih hijau dan nyaman,” ujar Direktur Kano-pi Ma’ruf Erawan.

Pihaknya mengaku tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut hanya untuk penanaman man-grove saja, tetapi di balik

itu ada misi khusus yang diemban, yakni mening-katkan kapasitas kelompok petani sekitar.

Oleh karena itu, UT ber-sama Kanopi sudah men-gadakan pelatihan tentang manajemen pengelolaan kegiatan untuk kelompok petani sejak beberapa bulan lalu.

“Jadi, sebelum acara pen-anaman di kawasan Wonorejo ini, para petani sekitar sudah mendapat pembekalan yang fungsinya untuk meningkat-kan ilmu dan kemampuan mereka,” kata dia.

Ketua Kelompok Tani Trunojoyo, Suratno, menya-takan bahwa 30.000 bibit mangrove sudah ada yang se-bagian ditanam dan dilaku-kan secara bertahap sejak September lalu hingga De-sember 2013.

“Penanaman bibit man-grove tidak bisa serta-merta dilakukan, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu waktu. Perlu

mempertimbangkan faktor ph air dan panas matahari agar mangrove tumbuh sub-ur,” kata dia.

Puluhan ribu mangrove jenis rhizopora mucranata dan blueguera tersebut, lan-jut Suratno, bakal memenuhi 4 kilometer sepanjang sungai Wonorejo.

Kegiatan penanaman mangrove tersebut menda-pat apresiasi dari Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian Surabaya Alex Siahaya mengatakan bahwa apa yang dilakukan akademisi turut mendukung program pemkot dalam per-luasan ruang terbuka hijau (RTH).

Sebagai gambaran, lua-san hutan mangrove di ka-wasan Pantai Timur Sura-baya kini sekitar 1.250 hektare yang membentang melewati empat kecamatan, yakni Gununganyar, Rung-kut, Sukolilo, dan Mulyor-ejo. (ant/mk)

SURABAYA - Satresnarko-ba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meringkus bandar narkoba yang men-jadi Daftar Pencarian Orang (DPO), Selasa (15/10).

Bandar berinisial AJ (27) Jl. Gadel Baru Surabaya tersebut ditangkap saat asik menikmati sabu-sabu di kamar kosnya di Jl. Dukuh Jelindro Kav I No. 03 Sura-baya. dalam penggerebe-kan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah ba-rang bukti, yakni daun ganja, alat hisap beserta serbuk sa-bu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ketut Madia mengata-kan, petugas mendapat infor-masi keberadaan tersangka yang menjadi buronan. Petu-gas menindak lanjuti dengan melakukan pengintaian se-

lama beberapa hari, hingga dapat menangkap tersangka saat menghisap sabu-sabu di kamar kosnya.

“Kami memastikan dulu keberadaan tersangka, sete-lah kami ketahui dengan pasti, baru kami tangkap. Ka-rena itu memerlukan proses beberapa hari,” kata AKP Ke-tut Madia kepada wartawan, Minggu (20/10).

Berdasarkan proses in-terogasi, tersangka mengaku selama ini menjadi pengedar ganja dan shabu di kalangan pelajar. “Dari pengakuan ter-sangka, selain pemakai dia ini juga pengedar ganja dan sabu-sabu. Kami berhasil menangkapnya setelah be-berapa hari sebelumnya ter-sangka berhasil kabur dalam penggrebekan. Saat itu kami hanya menangkap istrinya yang pemakai dan pengedar,”

Lanjutnya.Tersangka mendapat

pasokan narkoba dari Pedi warga Madura. “Kami juga akan mencari tahu siapa orang yang dimaksud ter-sangka itu, dan akan kami lakukan upaya penangkapan jika data telah lengkap,” ujar-nya.

Madia menambahkan, saat penangkapan Ahmad, petugas mengamankan ba-rang bukti 75 gram daun gan-ja, 17 paket daun ganja de-ngan berat 35,5 gram, sebuah pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu, dan se-buah ponsel.

Atas perbuatannya, ter-sangka dijerat dengan un-dang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, de-ngan ancaman 5 tahun pen-jara.(ddy)

SURABAYA - Joko Her-manto (25) warga Kalisari ditangkap satuan Reskrim Polsek Pakal jum’at (18/10). membekuk menemukan narkoba jenis sabu yang dis-impan dibalik Helmnya.

Dalam pemeriksaan petu-gas, pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir di daerah Pengampon tersebut, menga-ku mendapat serbuk putih tersebut dari temannya yang yang berinisial R. Petugas langsung menetapkan R se-bagai DPO.

Tersangka mengaku menjadi pengguna shabu karena ajakan teman. “Saya ingin mencoba Shabu, kata teman saya enak, bikin pikiran bahagia,” ujarnya kepada Wartawan.Minggu (20/10).

Pernikahan yang sudah

direncanakan oleh tersangka juga berantakan karena keb-uru ditangkap petugas. “Saya sangat menyesal, apalagi saya gagal menikah,” tam-bahnya sambil menangis.

Penangkapan tersangka

diawali informasi yang didapt petugas, bahwa sering terjadi transaksi narkoba di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Petugas kemudian me-lakukan pengintaian dan ber-hasil menangkap pelaku.

“Kami sudah melakukan pengintaian beberapa hari, ternyata petugas parkir disini juga menjadi pembeli narko-ba,” terang Kanit Reskrim Polsek Pakal Iptu Wito.

Petugas sedang mengem-bangkan kasus tersebut de-ngan memburu pengedar yang beroperasi di KBS. “Saat ini kami masih mengembang-kan pengedarnya, yang sudah kami ketahui identitasnya. Sementara untuk tersangka kami jerat dengan UU No 35 pasal 114 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara,” lanjut Wito.(ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. AKP Ketut Madya dan AKP Lily Jafar menunjukkan barang bukti bersama tersangka.

SURABAYA - PT Pelabu-han Indonesia (Pelindo) III (Persero) merevisi target inv-estasi yang akan dikucurkan sepanjang tahun 2013 menja-di Rp5,4 tiliun dari target awal sebesar Rp6,1 triliun.

Direktur Keuangan PT Pelindo III, Wahyu Suparyono mengungkapkan revisi target investasi ini dilakukan karena terjadi dinamika bisnis di ta-hun ini dan bukan disebabkan karena adanya berbagai ken-dala.

"Tidak ada kendala. Sebe-narnya semua berjalan sesuai keinginan. Tetapi untuk target investasi ini kan harus men-dapatkan ijin dan persetujuan dari pemegang saham. Dan dalam persetujuan terakhir disepakati ada penyesuaian investasi dan tentang angga-ran. Makanya akhirnya kami memutuskan untuk melaku-kan revisi," ujar Wahyu Supar-woko di kantor PT Pelindo III, Surabaya, Minggu (20/10).

Sementara penyerapan-nya hingga triwulan III/2013 tercatat mencapai sekitar 51% atau sekitar Rp3 triliun. Peny-erapan terbesar untuk proyek pembangunan Terminal Mul-tipurpose Teluk Lamong yang mencapai dikisaran Rp1,8 triliun atau 60% dari total in-vestasi yang terserap.

"Kalau investasi secara keseluruhan untuk Teluk La-mong mencapai Rp 3,4 triliun. Sebesar Rp1,4 triliun untuk pengadaan suprastruktur atau peralatan dan sistem. Sedang-kan pembangunan infrastruk-

tur mencapai Rp2 triliun. Tetapi ini multiyears, mulai awal Teluk Lamong dibangun tahun 2010 hingga selesai," ujarnya.

Selain untuk pembangunan Terminal Teluk Lamong, investasi juga diku-curkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan di sejumlah cabang diwilayah kerja PT Pelindo III.

Diantaranya untuk pembangunan terminal pe-numpang mo-dern di Tan-jung Perak, untuk Pelindo III Cabang Se-marang men-capai lebih dari Rp 100 miliar, Cabang Ban-jarmasin lebih dari Rp200 mili-yar, serta untuk pembangunan seeway dan p e n a m b a h a n dermaga di Terminal Peti Ke-mas Semarang (TPKS) sekitar Rp 200 miliar.

"Harapan kami, hingga akhir tahun besaran investasi yang terserap akan mencapai sekitar 70% lebih," jelasnya.

Terkait realisasi laba PT Pelindo III sepanjang Januari hingga September, ia menga-takan mencapai Rp700 miliar atau 30% diatas target yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun, diperkirakan laba yang akan dicapai sebesar Rp1 trili-un lebih. Kondisi ini naik sebe-

sar 15% dibanding tahun lalu."Kalau dilihai dari sisi kon-

tribusi jenis usaha, terbesar disumbang oleh terminal pe-tikemas. Namun jika dilihat dari kontribusi per wilayah, laba terbesar didulang dari Tanjung Perak yang mencapai sebesar 60%," imbuhnya

Sementara itu, Manager Humas PT. Pelabuhan Indo-nesia (Pelindo) III (Persero) Edi Priyanto mengatakan

pembangunan Terminal Mul-tipurpose Teluk Lamong yang terbagi men-jadi enam pa-ket tersebut d i t a r g e t k a n rampung pada awal 2014 men-datang. Khu-sus pengerjaan pembangunan dermaga domes-tik atau paket A saat ini telah mencapai 90

persen."Pembangunan dermaga

domistik sudah mencapai 90 persen, kemuningkan Desem-ber 2013 selesai", ujarnya.

Dari paket A hingga E. Adapun paket B merupakan pembangunan jembatan pen-ghubung, lapangan penumpu-kan, dan lapangan parkir. Pa-ket C adalah pembangunan jembatan penghubung, paket D pembangunan gedung per-kantoran dan bangunan lain-nya, serta paket E pengadaan alat angkat dan angkut dan

sistem operasi."Yang kami kejar saat ini

adalah Paket D, karena esti-masi kami, Desember 2013 alat sampai di teluk lamong, dan akan dilakukan uji coba pada awal tahun. Diharap-kan April 2014 akan di soft lounching", papar Edi.

Untuk diketahui, Terminal Multipurpose Teluk Lamong merupakan proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan nilai inves-tasi Rp 3,4 triliun. Tahap per-tama pembangunan terminal ini ditargetkan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak hingga 800 ribu twenty-foot equivalent unit (TEU) dan 600 ribu TEU lainnya di der-maga internasional.

Terminal Teluk Lamong juga akan dilengkapi dengan 30 unit head truck and chas-sis (truk pengangkut), 5 unit container crane, 2 unit ship unloader (pemindah barang), 2 unit conveyor (ban berjalan), serta 10 unit automatic stack-ing crane.

Dengan teknologi terse-but, kata Edi, operator pelabu-han dapat melakukan bongkar muat kapal dengan lebih cepat dan tercatat dengan tepat. Diharapkan penambahan ka-pasitas dan kecepatan pelay-anan pelabuhan akan mene-kan biaya logistik, yang pada gilirannya berujung pada per-tumbuhan perdagangan dan ekonomi.

“Pembangunan pelabuhan akan berdampak baik bagi per-dagangan", pungkasnya. (ara)

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II6 PROBOLINGGO

USUT BUNDA PUTRI. Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi teatrikal “Usut Bunda Putri” di Solo, jateng, Minggu (20/10). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk mengusut siapa sebenarnya Bunda Putri yang sering disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi, karena dianggap sebagai makelar proyek yang tidak tersentuh hukum.

PROBOLINGGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, mempredikisi-kan, tentang turunnya hujan pada awal bulan November mendatang. Dengan men-gacu dari hasil perkiraan Badan Meteorologi, Klima-tologi, dan Geofisika Jawa Timur.

Menurut Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupat-en Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, mengatakan, perkiraan turunnya hujan tersebut, sesuai dengan isi surat edaran dari BMKG Ja-tim beberapa bulan kema-rin. “Insyaallah dalam waktu dekat hujan bisa turun dan bermanfaat bagi masyrakat,” terangnya Minggu (20/10) kemarin.

Joko juga mengatakan, mengingat wilayah yang mengalami kekeringan di kabupaten Probolinggo sangat luas, yakni seban-yak 43 desa yang tersebar di 12 Kecamatan di kabu-paten Probolinggo. Jadi masyarakat yang ada di

wilayah tersebut benar-be-nar sangat membutuhkan adanya air termasuk, untuk lahan pertanian. “Air meru-pakan kebutuhan pokok bagi manusia,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga desa Malasan Kulon Kecamatan Leces Kabupat-en Probolinggo, Ali Sujoko mengatakan, dengan adanya kabar tersebut masyarakat sangat bangga karena se-lama ini air sangat mereka butuhkan bagi daerah yang kesulitan air. “Alhamdulillah kalau hujan bisa segera tu-run, karena tanaman di dae-rah saya sudah banyak yang kering, termasuk disawah,” ujaranya.

Dia juga mengharapkan, agar air hujan ketika sudah turun, dapat memberikan rahmat kepada masayarakat yang hidup di daerah yang sulit untuk memperoleh air ketika kemarau tiba.“ Masyarakat sudah banyak yang berharap hujan segera bisa turun, karena melihat kesulitan untuk mendapat-kan air bersih,” pungkasnya.(fud)

CUACA

Hujan Diprediksi Turun Awal November

Wakil Ketua Bidang Peme-nangan Pemilu DPD Hanu-ra Kabupaten Probolinggo, Djoko Sarjono mengatakan, banpol Hanura untuk tahun 2013 senilai Rp.46,7 juta ke-mungkinan besar juga tidak akan cair. “Sepanjang Sekre-taris dan Bendaharanya tidak mau tanda tangan, banpol itu tidak akan bisa cair,” tandasn-ya kepada wartawan, Minggu (20/10).

Djoko mengaku tidak tahu, apa alasan Sekretaris DPC Hanura, Husnan Taufiq tidak mau tanda tangan. “Proposal untuk tahun 2012 lalu sebe-narnya sudah ditandatangani oleh Sekretaris. Namun terjadi kesalahan redaksi dalam pro-posal, sehingga harus dilaku-kan revisi. Sementara untuk tahun 2013 ini, Sekretaris be-lum juga melakukan tandata-

ngan,” katanya. Total keseluruhan dana

banpol yang harus diterima oleh partai Hanura, imbuh Djoko, sebesar Rp.92 juta. Na-mun, pencairan banpol terse-but tersendat karena adanya faktor “kemelut” di internal partai. “Jika banpol tersebut tidak cair, maka nantinya akan berpengaruh terhadap kegia-tan parpol itu sendiri. Apalagi sekarang sudah menjelang pemilu,” terang pria pensiu-nan PNS itu.

Melihat kondisi di inter-nal partai Hanura Kabupaten Probolinggo yang terus ber-larut-larut, jajaran pengurus DPC Hanura mendesak DPD Hanura Jatim agar segera tu-run tangan. “Kami berharap agar DPD turun tangan. Kare-na ini juga menyangkut image partai ke depan,” timpalnya.

Saat disinggung soal kasus Sekretaris DPC Hanura, Husnan Taufiq yang kini se-dang diperiksa oleh Polres Probolinggo yang kesandung masalah hukum, Djoko meny-erahkan sepenuhnya kepada Polres yang lebih berwenang. Namun demikian, Djoko ber-sama jajaran pengurus DPC lainnya meminta agar dilaku-kan revisi pengurus.

“Ini menyangkut image partai. Partai seharusnya lebih bijak dan fokus memikirkan partai ke depan, karena ini menjelang pemilu,” tegasnya.

Hal serupa juga diakui Wakil Ketua Bidang Keang-gotaan, Tiarnam. Dia tidak menampik jika banpol Hanura Kabupaten Probolinggo su-dah dua tahun ini tidak jelas jeluntrungannya. “Sudah dua tahun ini banpol Hanura tidak cair,” katanya.

Tidak cairnya banpol Ha-nura tersebut, karena persoa-lan internal yang kian ber-larut-larut. “Kalau persoalan internal partai masih seperti ini, saya yakin banpol untuk tahun 2013 ini tidak akan cair juga,” tukasnya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Tiarnam meminta agar DPD Hanura Jatim turun tangan. “Terus terang, saya pribadi sebagai pengurus Ha-nura Kabupaten Probolinggo malu. Karena adanya kemelut internal ini tidak selesai-sele-sai sampai sekarang,”ucapnya.

Sementara itu ,Ketua DPC Partai Hanura Kabu-paten Probolinggo,Kasiono membenarkan tentang tidak cairnya dana bantuan par-polnya sejak tahun 2012 kemarin. Menurutnya tidak cairnya dana tersebut di sebabkan persoalan adminis-trasi yakni tidak bersedianya sekretaris dan bendahara untuk menandatangani ban-tuan dana itu.

Kasiono juga menga-takan, dana tersebut tetap kami usahakan bisa dicair-kan dalam waktu dekat, dia akan mengaku akan menye-lesaikan persoalan di inter-nal partainya.“Ini merupakan dana untuk membesarkan partai yang di berikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana-pun dana tersebut harus bisa cair,”.(fud)

Banpol Hanura Bisa Hangus

PROBOLINGGO - Bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik (banpol) Hanura Kabupaten Probolinggo terancam hangus. Pasalnya, sejak ta-hun 2012 sampai 2013 ini, pencairan banpol partai pimpinan purnawirawan Jenderal Wiranto itu tidak jelas.

PROBOLINGGO - Men-jelang pemilu legislatif 2014 mendatang, tak hanya kon-veksi dan tukang sablon yang banjir order. Namun dukun atau lebih dikenal dengan spiritual juga ketiban order dari para calon legislatif. Apa itu? Rata-rata order yang dipesan oleh calon legislatif (caleg) bagaimana ia bisa meraup suara terbanyak dan duduk di kursi dewan.

Sejumlah tokoh spiritual saat ditemui Koran Madura, tidak menampik sudah ban-yak caleg yang mulai datang untuk meminta order suara terbanyak itu. “Memang sudah banyak caleg yang datang agar bisa menda-patkan suara terbanyak di pemilu legeslatif nanti,” ujar seorang spiritual asal Kecamatan Kademangan, ustazd Yusuf kepada warta-wan, Minggu (20/10).

Untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, sang dukun harus melakukan

lelaku. “Lelaku itu mel-akukan tirakat bagaimana masyarakat bisa kasihan dan memilih sang caleg nantin-ya,” katanya.

Ustazd Yusuf menje-laskan, untuk melakukan lelaku itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Dia harus melakukan wirid, bahkan juga melakukan puasa berhari-hari. Saat melakukan lelaku tersebut, dia meminta kepada Allah agar caleg yang meminta tolong dikabulkan hajatnya. “Jika suara caleg itu berat, ada juga yang menggunakan alat dengan meminta bantuan makhluk halus berupa jin,” katanya.

Untuk mendatangkan jin itu, ustazd Yusuf harus menyediakan minyak wangi bernama apel jin. Makhluk itu nantinya yang akan membantu si caleg agar masyarakat bisa simpatik. “Sampai kemarin sudah ada 10 caleg yang datang,”

katanya. Hanya saja, ustazd yang memiliki rambut pan-jang itu tidak menjelaskan caleg dari partai apa saja yang datang kepadanya.

Di tempat terpisah, abah Buang juga mengatakan serupa. Dia mengaku sudah banyak caleg yang datang ke rumahnya. Tujuannya, untuk meminta tolong bagaimana para caleg itu bisa duduk di kursi dewan. “Rata-rata tujuan mereka dapat suara terbanyak dan menjadi ang-gota dewan,” katanya.

Abah Buang yang me-miliki padepokan di Paiton, Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, ada beberapa caleg dari sejumlah partai yang datang ke rumahnya. Seperti partai Gerindra, Nasdem, Hanura dan beberapa partai lainnya. “Mereka datang kesini minta bantuan doa. Soal terkabul tidaknya, semua itu kehendak Allah,” pung-kasnya.(ugi).

MenjelAng PeMilU

Spiritual Politik Banjir Order

PROBOLINGGO - Banyak cara unik yang dilakukan umat Islam, dalam rangka memeri-ahkan hari raya Idul Kurban 1434 H. Bukan hanya mengkaji ilmu Al Qur’an, Hadis, dan be-ragam kitab kuning, di tangan santri. Bakar sate lanjang pun dilakukan secara berjamaah di hari terakhir tasyrik.

Itulah yang dilakukan ribuan santri pondok pesant-ren (Ponpes) Riyadlus Sholi-hin yang berada di Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo, usai menggelar penyembe-lihan hewan kurban, Minggu (20/10).

Hiruk pikuk mewarnai hala-man Pondok Riyadlus Sholihin. Para santri sibuk menata pav-ing stone yang akan digunakan untuk membakar sate lenjeng. Paving Stone itu ditata berjejar memanjang. Sejumlah santri lainnya memasukkan arang di sela-sela jajaran Paving Stone tersebut. Selanjutnya, arang tersebut disiram minyak tanah kemudian dibakar.

Setelah api berkobar, mereka mengeluarkan kipas yang terbuat dari bilah bam-bu. Arang yang jumlahnya berkarung-karung itu dalam sekejap berubah menjadi bara. Setelah itu, para santri me-manggang daging yang sudah

ditusuk bambu. “Kegiatan bakar sate lan-

jeng berjamaah ini merupa-kan agenda rutin setiap tahun. Inilah yang membuat kebersa-maan di Ponpes Riyadlus Sholi-hin selalu terjaga,” kata Sholeh.

Sholeh menjelaskan, di Pondok Riyadlus Sholihin ada sekitar 100 kamar santri. Masing-masing kamar terse-but mendapatkan jatah dag-ing sebesar satu kilogram dari panitia untuk dibikin sate

bersama. Setiap kamar terse-but berisi 10 hingga 15 orang santri. “Santri hanya menye-diakan kipas untuk membakar sate,” kata Sholeh, santri asal Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang juga pengu-rus pondok ini.

Di Riyadlus Sholihin, kata Sholeh, untuk Idul Adha kali ini menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Daging kurban tersebut selain dibagikan un-

tuk santri, juga dibagikan untuk warga sekitar. “Dengan begitu kita semua ikut merasakan,” ucap Soleh sembari menikmati sate yang masih panas.

Sementara itu, Pengurus Ponpes Riyadlus Sholihin, Alfa Ali, mengungkapkan ba-kar sate lanjeng berjamaah ini bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan di antara para santri, yang sebenarnya tradisi ini sudah ada sejak dulu. Seperti setiap hari raya Idul Qurban, pihak ponpes selalu menggelar penyembeli-han hewan qurban. Baik yang berasal dari ponpes sendiri, maupun sumbangan dari orang tua santri.

Sebagian besar daging dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan sebagian lainnya dibagikan kepada para santri. Sebagai momen kebersamaan, para santri pun memutuskan untuk memanggang daging tersebut beramai-ramai. Na-mun seiring berjalannya wak-tu, tradisi semacam itu sempat ditinggalkan.

“Untuk saat ini, pihak pon-dok berupaya menghidupkan kembali momentum itu. Agar seluruh santri yang ada di ponpes ini bisa turut merasa-kan kebahagiaan dalam Idul Qurban,” pungkasnya.(hud).

HARi RAYA

Ribuan Santri Bakar Sate Lanjang

PROBOLINGGO - Petani kubis di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo kini bisa bernapas lega. Pasalnya, sejak sepekan terakhir ini, har-ga kubis mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harganya mencapai 50 persen dari harga sebelumnya.

“Sekarang harga kubis mencapai Rp.1000 perkilo,” ujar seorang petani kubis, Hari Purnomo kepada warta-wan, Minggu (20/10).

Sebelum harganya naik, harga kubis di pasaran cuma Rp.500 perkilo. Akibatnya, banyak petani kubis di ka-wasan Sukapura yang klim-pungan. “Karena dengan har-ga segitu sudah balik modal sudah untung,” tandasnya.

Faktor terjadinya kenai-

kan tersebut, menurut dia, karena petani kubis yang di luar kota belum masa panen. Sehingga persediaan di pasar terbatas.

Meski harga kubis men-galami kenaikan, Namun Hari Purnomo tidak berani mengirimnya ke luar daerah. Dia hanya menjual tanaman kubisnya di pasar lokal. “Kita menjualnya di pasar lokal saja. Bahkan, pedagang da-tang sendiri ke petani lang-sung,” terang dia.

Tidak beraninya petani mengirim tanaman kubisnya ke luar daerah, karena dinilai terlalu berisiko. Petani se-tempat lebih memilih meny-etor ke pasar terdekat atau mendatangkan pedagang sendiri ke ladang.

Hal serupa juga dikata-kan petani lainnya, Sucipto. Meski harga kubis sekarang mengalami kenaikan, di-rinya tidak mau melakukan penimbunan. Begitu panen, kebanyakan petani langsung menjualnya. “Kalau tanaman kubis tidak bisa ditimbun, karena berisiko busuk. Jadi kubis berbeda dengan tana-man lainnya,” katanya.

Tanaman kubis bisa ber-tahan lama sampai seming-gu. Itupun tergantung dari kondisi kubisnya. Bahkan, ada juga yang hanya bisa ber-tahan tiga hari. “Itu tergan-tung dari kondisinya. Makan-ya petani enggan mengirim tanaman kubis ke luar kota, karena terlalu besar resiko busuknya,”pungkasnya. (ugi).

HARgA nAiK

Petani Kubis Bernapas Lega

PROBOLINGGO - Karyawan PTKL yang terga-bung dalam anggota koperasi pada Perseroan Ter-batas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo, berencana akan menggelar rapat anggota luar biasa untuk menjual sebagian aset-asetnya.

Menurut, sekretaris serikat pekerja PTKL, Arham, mengatakan, kekayaan koperasi yang dimiliki oleh PTKL , akan diupayakan untuk di jual. Karena Arham, menilai anggota koperasi yang merupakan karyawan dari pabrik milik Negara tersebut saat ini belum bisa meneri-ma gaji dari pihak manajemen. Apalagi kata Arham, karyawan juga memilki hak di dalam koperasi itu.”Karena anggota merupakan pengurus di dalam sebuah koperasi,” jelasnya.

Arham juga, mengatakan, selain PTKL sudah tidak sehat seperti dulu lagi, koperasi yang dimilikinya juga tidak bisa memberikan

pinjaman modal kepada para karyawan. Kare-na kondisinya sudah tidak mampu lagi. Tetapi koperasi saat ini masih memiliki aset atau jenis usaha lain yang masih tetap berjalan.

Salah satunya yakni sebuah SPBU yang ada di Kecamatan Leces. “Ini direncana-kan oleh karyawan yang akan diupaya un-tuk dilakukan penjualan kepada pihak lain,” terangnya, Minggu (20/10) kemarin.

Segenap karyawan, lanjut, Arham, akan melakukan upaya mogok kerja yang akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober besok. Sebab menurut ,Arham, pihak manajemen su-dah tidak memperdulikannya terkait dengan gaji karyawan. “Dari pada kerja cuma-cuma tidak digaji. Mendingan tidak usaha masuk kerja,”pungkasnya, menirukan suara para karyawan PTKL pada umumnya.(fud)

PTKl

Wacanakan Aset Koperasi PTKL Dijual

Bantuan Dana 2013 Rp 46. 7 Juta.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II 7OPINI

salam songkem

Ujian PresidenJauh-jauh sebelum menjadi presiden, tentu setiap

capres telah menyadari tidak mudah menjadi presiden. Untuk menjadi presiden saja susah, apalagi setelah dilan-tik menjadi presiden, tentu lebih susah lagi. Sebab men-jabat orang nomor satu di suatu negara memang penuh dengan resiko, salah satunya adalah ketidakpuasan rak-yat terhadap kepemimpinannya.

Kini, Presiden Indonesia terus digoyang dengan ber-bagai kritikan tajam. Di antaranya kasus keterlibatannya dengan kasus ‘Misteri Bunda Puteri’, memelihara dinasti politik cikeas, gagal mengawal reformasi, menambah hu-tang negara, dan banyak lagi kasus-kasus lain yang kini timbul tenggelam tak berlanjut. Bahkan kasus mutakhir yang menerpanya adalah ketidaksusesan Presiden SBY memimpin para menterinya, sebagai salah satu buktinya tidak sedikit menteri-menteri yang diangkat SBY beruru-san dengan KPK.

Tidak hanya itu, para menteri asal partai politik be-lakangan ini terus disoroti, karena diyakini mereka akan tak maksimal mengerjakan tugas-tugas di kementerian-nya. Kekhawatiran itu menjadi logis ketika diantara men-teri-menteri yang dipimpin SBY tersebut masih doyan mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif pada pileg 2014 mendatang.

Nyaris semua menteri dalam kepemimpinan SBY, dalam suatu survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Minggu (20/10), tidak ada yang memuas-kan publik. Bila dipersentasekan, kinerja menteri asal parpol yang mendapat nilai tertinggi adalah Suryad-harma Ali asal PPP, dengan angka 30,86 persen. Ang-ka persentase tersebut tentu tidak menunjukkan angka kepuasan publik. Apalagi kementerian lain, nilainya sangat mengecewakan. Sehingga SBY sebagai atasan-nya pantas bertanggungjawab atas kinerja buruk se-jumlah menterinya.

Presiden berkewajiban memperbaiki kinerja para menterinya, terutama sejumlah menteri yang men-dapat nilai rendah di hadapan rakyat Indonesia. Per-timbangan politik yang selama ini menjadi penentu kompromi pemerintah dengan sejumlah partai politik, seharusnya ditinggalkan, karena latar belakang polisi itu berefek kurang baik terhadap kinerja mereka ketika diposisikan sebagai menteri. Politisi biarkanlah fokus dengan jalur politiknya, tidak perlu mereka ditempat-kan di luar profesinya. Itu juga untuk memberikan efek kerja yang maksimal dari kementerian yang disandan-gnya, setidak-tidaknya dapat memberikan kepuasan bagi mayorias rakyat Indonesia.

Presiden akan lebih baik lagi apabila selektif men-gangkat menteri, agar tidak mengalami nasib serupa dengan keteledoran pengangkatan petinggi Mahkamah Konstitusi. (*)

Mendiagnosa Perppu

Kasus yang menimpa AkiL Muchtar sepertinya be-nar-benar membuat pemerintahan Indonesia ter-pukul. Sebab Akil Muchtar merupakan orang tert-

inggi di Mahkamah Konstitusi. Sebagai penguasa hukum justeru tersandung hukum, karena diduga kuat menerima suap. Benar-benar kasus yang menimpa Akil Muchtar itu dapat merusak citra hukum di Indonesia, sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membuat Peratu-ran Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-Undang No-mor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, upaya presiden tersebut mengeluarkan Perppu, justeru menimbulkan permasalahan baru, karena banyak pihak yang beranggapan timing sudah tidak tepat lagi. Perppu sudah tidak dibutuhkan lagi, karena terlam-bat. Sebab Perppu dibutuhkan ketika dalam keadaan yang sangat genting.

Keadaan genting yang dimaksud berdasarkan Pu-tusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, keadaan bisa disebut genting, apabila kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, ada kekosongan hukum, dan ke-kosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedural karena membu-tuhkan waktu yang sangat lama padahal keadaan sa-ngat mendesak kepastian hukum. Maka apabila ketiga kriteria keadaan itu ada, maka dapat dibenarkan Pres-iden mengeluarkan Perppu.

Barangkali bagi Presiden, tertangkapnya Akil Muchtar oleh KPK karena diduga menerima suap terkait kasus pemilukada Lebak dan Gunung Mas dianggap sebagai ke-adaan yang genting sehingga perlu segera dikeluarkan Perppu. Yang didalamnya ada tiga substansi, yaitu untuk mendapatkan hakim konstitusi yang baik, penyempur-naan mekanisme proses penyeleksian, dan pengajuan hakim konstitusi.

Semestinya, Perppu tersebut dilakukan lebih cepat, sehingga menuai protes dari berbagai pihak. Keterlam-batan telah menjadi permasalahan baru, sehingga Perppu tersebut harus ditinjau ulang. Bahkan Perppu tersebut berpotensi dimentahkan oleh MK, ketika dilakukaan uji judicial review. Sebab Perppu tersebut sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi, karena bila dipaksakan hanya di-anggap sebagai bentuk sensasi yang seharusnya tidak di-lakukan oleh seorang presiden.

Memang, presiden memiliki kewenangan untuk me-nerbitkan Perppu berdasarkan pertimbangan-pertim-bangan tertentu Presiden, termasuk mengenai kasus pimpinan MK, Akil Muchtar. Terlepas dari pro-kontra penerbitan Perppu, sejatinya kasus Akil Muchtar, yang dijadikan alasan penerbitan Perppu itu, memang menjadi penyebab runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap proses hukum di Indonesia. Kepastian hukum menjadi sangat diragukan, sebab penegak hukumnya justeru terlibat masalah hukum. (*)

A Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Harga Mahal Ketidaktertiban

Pro-Kontra Pemilukada Dihapus

Sutiyo bukan korban pertama, dan mungkin juga bukan korban ter-akhir. Senin 15 September 2008,

kita masih ingat saat ribuan warga miskin di Pasuruan, Jawa Timur, ber-desakan demi uang sebesar 30 ribu rupiah dari seorang pengusaha lokal. Kekacauan hebat berlangsung saat itu. Akibatnya, 21 korban tewas dan 10 lainnya masuk rumah sakit gara-gara terjatuh dan terinjak-injak.

Tak lama kemudian, pada awal 2009, dua orang tewas terinjak-injak dalam antrian pengobatan alternatif yang dilakukan seorang bocah Sekolah Dasar di Jombang, Jawa Timur. Selain menewaskan 2 warga, insiden itu juga mengakibatkan puluhan pasien jatuh pingsan akibat berdesakan.

Setahun berselang, peristiwa yang mirip-mirip bahkan berlangsung di Istana Negara. Jhony Malela (45), se-orang tunanetra, tewas dalam antrian open house yang diadakan Presiden SBY. Jhony meninggal karena lemas

tidak tahan mengantri bersama ribuan masyarakat demi menyalami Presiden.

Tahun ini, korban tewas gara-gara berdesakan dalam antrian juga dialami penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ny Moah (60) di Jember, Jawa Timur te-was, karena tak kuat berdesakan de-ngan ratusan warga sesama penerima BLSM. Minimnya petugas keamanan, membuat warga saling dorong dan berebut dengan yang lain.

Insiden serupa berlangsung di luar negeri. Seorang perempuan TKI tewas dalam antrian ribuan TKI yang akan mengurus sebuah dokumen pada Minggu siang (9/10). Seorang ibu berusia 55 tahun meninggal karena terdesak ribuan orang yang mengan-tri pembuatan dokumen tersebut.

Ironisnya, tak hanya kalangan bawah saja yang kerap ricuh saat mengantri. ”Kerusuhan” juga ber-langsung saat ribuan warga yang sulit dikategorikan miskin berebut membeli HP Blackberry keluaran ter-baru saat itu (25/11/2011). Penjualan perdana Blackberry Bellagio (9790) di Pasific Place, kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Ja-karta Pusat, itu diwarnai kericuhan yang menyebabkan setidaknya empat orang pingsan dan seorang lainnya mengalami patah tulang.

Bisa dipastikan, di negeri ini, in-siden ringan hingga serius selalu hadir pada peristiwa antrian yang jauh dari kata tertib. Mulai dari pe-nyebaran zakat, sembako atau daging kurban, hingga antrian membeli tiket pertandingan (juga dalam hal berk-endara), kericuhan mudah meledak. Ketidaksabaran yang menular itu me-nimbulkan situasi chaotik yang bah-kan aparat keamanan sekalipun kerap tak berkutik.

Harga MahalSecara sarkastis, antri seperti ke-

balikan (antonim) dari kata Indonesia itu sendiri. Sebabnya, budaya antri seakan-akan suatu hal yang justru dilawan oleh segenap warga Indone-sia. Bukan Indonesia lagi namanya kalau tiba-tiba warganya jadi tertib saat mengantri. Antri buat Indonesia hanya akan membuang-buang waktu saja dan itu artinya merugi. Keterge-sa-gesaan dinomorsatukan ketim-bang ketertiban.

Dalam urusan apa saja, antrian

tertib yang mengular selalu dil-ihat warga Indonesia dengan kening berkerut dan malah

c e n d -erung di-

hindari. Setiap kali ada antrian

semacam itu, sejumlah ok-num berusaha curang dengan menda-hului pihak lain yang tiba lebih dulu. Ini memicu kecemburuan orang lain dan serentak bergerak mengikuti ok-num tersebut. Antrian pun buyar dan sontak menjadi kerumunan.

Menyiasati hal ini, biasanya dibikinlah pembatas dari besi atau rantai besi yang memaksa orang tert-ib dan tidak bisa saling mendahului. Pemandangan pembatas besi yang tak elok ini mudah kita jumpai di halte busway, penjualan tiket sepakbola, bahkan di depan teller bank. Namun adanya pembatas tak selalu menja-min ketertiban. Saat massa membel-udak, besi-besi panjang nan kokoh itu bisa rusak, patah atau hilang entah kemana.

Padahal, ketidaktertiban mela-hirkan kompleksitas masalah. Selain massa yang berdesak-desakkan rent-an menimbulkan korban jiwa, ketak-sabaran dalam mengantri merupakan pupuk dari bertumbuhkembangnya calo atau makelar. Kehadiran mereka menciptakan rente (biaya) yang harus dibayar untuk mempercepat urusan. Aktivitas percaloan silang sengkarut dengan birokratisasi (pengurusan berbelit), kongkalikong, suap-menyu-ap dan korupsi.

Menurut sosiolog Unair Surabaya, Prof Hotman Siahaan, ”watak ingin cepat selesai” menyuburkan prak-tik percaloan. Dia mengilustrasikan, orang di kota yang mau mengurus KTP dengan mengikuti prosedur akan memakan waktu. Tapi dengan meng-gunakan jasa calo dia cukup di rumah dan malah lebih cepat mendapatkan-nya. Celakanya, tidak hanya kalangan awam yang memiliki kecenderungan untuk memotong kompas berbagai urusan dengan birokrasi. Mereka yang memiliki latar belakang intelektuali-tas tinggi pun ikut-ikutan (bbc.co.id,

7/1/2011).Hasilnya terbukti. Urusan

apapun di Indonesia nyaris tak bisa mengabaikan keberadaan calo. Dari pengurusan dokumen

dasar (akta kelahiran, KTP, SIM) hingga urusan proyek-proyek negara, calo berkeliaran meminta jatah. Jika tidak, urusan menjadi ribet dan tak ketahuan juntrungnya. Fee untuk calo ini pada akhirnya mengakibatkan in-efisiensi dalam berbagai bidang.

Semua ini (nyawa dan dana) harus diberikan hanya gara-gara ketidaksa-baran yang tak ada wujudnya selain emosi tinggi, rasa marah, dan makian tak berujung.

Pembudayaan AntriBeberapa tindakan memang di-

lakukan untuk mengurangi percaloan, seperti memanfatkan teknologi inter-net untuk pengurusan berkas. Namun, teknologi tak sepenuhnya meng-hilangkan calo. PT KAI yang mulai menerapkan pemesanan tiket online, ternyata tetap menyisakan lubang ke-cil bagi calo untuk ”bermain”.

Penyederhanaan proses penguru-san dokumen tetap harus ditempuh guna mengurangi percaloan yang ma-hal. Tapi yang lebih penting adalah mengikis sikap ketidaksabaran, teru-tama saat mengantri. Negara-negara maju membuktikan tertib dalam an-trian bukan hal mustahil dan menjadi pertanda tingkat keadaban warganya. Pembudayaan antri membutuhkan waktu lama, tapi kita masih punya waktu jika mengajarkannya sejak dini.

Guru-guru di Australia menyadari hal tersebut. Mereka tidak terlalu kha-watir jika anak-anak Sekolah Dasar tidak pandai matematika. Mereka justru jauh lebih khawatir jika siswa-siswanya tidak pandai mengantri. Mengajarkan matematika atau pelajaran lain hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau tahun, sementara melatih anak sampai ”pandai mengantri” bisa meng-habiskan waktu hingga 12 tahun lebih.

Sayangnya, kurikulum pendidik-an kita yang baru tidak menyediakan ruang bagi pembudayaan antri secara serius dan berkesinambungan.=

*) Lahir di Surakarta, 15 Oktober 1983. Menyelesaikan pendidikan

dari FE UNS, Surakarta (kini melan-jutkan pendidikan di Institut Bisnis

Nusantara, Jakarta).

Perayaan Idul Adha kemarin menyisakan duka sekaligus rasa getir. Betapa tidak, hari yang mestinya dijalani Sutiyo (64) dengan suka cita, justru merupakan hari terakhir bag-inya. Warga Sawah Besar, Ja-karta Pusat itu meninggal saat hendak berebut masuk Masjid Istiqlal demi mendapatkan daging kurban. Selain Sutiyo, sembilan perempuan pingsan, dan di layar televisi kita bisa melihat sejumlah anak kecil terjebak dalam kerumunan.

Menteri Dalam Negeri, Ga-mawan Fauzi menyetujui gagasan itu. Menurutnya,

pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan jauh lebih baik dibanding dipilih langsung oleh masyarakat. Biayanya lebih murah, potensi konflik pun lebih rendah. Ia meyakinkan bahwa dengan dikembalikannya Pilkada ke tangan DPRD, tidak akan menghilangkan prinsip demokrasi.

Dengan adanya kasus korupsi mengait sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK) di-

harapkan Gamawan bisa memperkuat argumentasi mereka. Selain itu kata dia, tak hanya berbiaya besar, sejak dilakukan tahun 2005, korban menin-ggal terkait pilkada langsung hingga 70 korban jiwa, harta benda dan lain-lain, belum lagi hubungan sosial yang retak, Tidak sedikit nyawa yang me-layang sia-sia karena bentrok tidak menerima hasil pilkada. Para pem-impin belum bisa menjadi seorang negarawan Sejati karena tidak mudah untuk menerima kekalahan atau ke-menangan orang lain. Bahkan mereka yang kalah mengorganisir massa un-tuk menolak mereka yang telah diny-atakan menang.

Pemilihan langsung juga mem-buat banyak kepala daerah terjerat kasus hukum. Dia menyatakan, se-banyak 290 kepala daerah sudah ber-status tersangka, terdakwa dan terp-idana karena dibelit kasus. Sebanyak 251 orang atau 86,2 persen, kepala daerah ini tersangkut kasus korupsi. Tujuan untuk menjadi pemimpin bukan lagi untuk menjalankan am-anat rakyat akan tetapi akan men-jadi raja-raja kecil di daerah. Oleh karena itu tidak sedikit pemimpin daerah setelah selesai yang mega-jukan calon berikutnya adalah istri, anak atau menantu. Hal ini seper-tinya mereka tidak mau untuk me-nyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Mereka membuat lingkaran kekuasaan yang kuat. Ya inilah salah satu dampak dari pemilukada yang jauh dari semangat Pemilukada.

Lebih Demokratis

Bagi sebagian besar pengamat politik, seperti yang mereka lontar-kan dalam berbagai tulisan ataupun pandangan lisan di media, pilkada langsung masih tetap menjadi pilihan terbaik. Rakyat sebagai pemegang ke-daulatan politik baik di tingkat daerah

maupun pusat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerahnya.

Pilkada juga diharapkan menjadi awal dari keikutsertaan rakyat dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah mereka, karena pilkada dalam konteks yang lebih demokra-tis bukan saja memilih orang, mela-inkan juga sekaligus memilih prog-ram. pilkada dapat menjadi wahana bagi rakyat untuk menentukan masa depan negerinya,apakah pemilihan mereka benar atau salah.

Kalaupun rakyat salah memilih orang pada pilkada sebelumnya, mel-alui pilkada inilah rakyat akan men-jadi dewasa dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Demokrasi pada intinya adalah juga memberikan kesempatan pada rakyat untuk ber-partisipasi secara sadar, dewasa, dan penuh tanggung jawab.”

Kalaupun sampai saat ini poli-tik uang atau money politics masih menjadi fenomena yang terus berkembang dan merusak inti dari demokrasi, persoalan ini dapat dikikis apabila hukum dan aturan yang terkait dengan money politics tersebut benar - benar diterapkan secara fair dan tegas. Kita juga ber-harap bahwa generasi muda politisi ke depan juga benar -benar melak-sanakan janjinya untuk berpolitik secara cantik tanpa uang.

Politik uang memang sesuatu yang sering terjadi pada negara yang baru menerapkan demokrasi atau masih dalam transisi menuju demokrasi.Fenomena itu akan len-yap sejalan dengan perjalanan waktu dan kedewasaan para politisi dan rak-yat pemilih. Ini semakin memperte-gas mengapa pilkada langsung harus tetap dipertahankan karena kepala daerah bukan saja wakil pusat, mela-inkan juga pemilik otoritas tertinggi

di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Politicking Membesar Bila pemilihan kepala daerah

dilakukan melalui DPRD, mungkin saja biayanya lebih sedikit karena tidak perlu mengeluarkan biaya kampanye. Namun, politik uangnya tidak akan hilang. Selain itu, bukan mustahil terjadi politicking yang begitu dahsyat. Misalnya, kalau di Aceh saat ini diterapkan pemilihan gubernur melalui DPR Aceh,tidak akan mungkin kandidat dari partai ataupun independen yang tidak ada afiliasi politik dengan Partai Aceh dapat lolos menjadi gubernur kare-na Partai Aceh menguasai sekitar 60 kursi di DPR Aceh.

Sebaiknya, jika calon dari partai yang menguasai kursi di DPRD, DPR Aceh, DPR Papua, atau DPR Papua Barat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah, dia akan terpilih de-ngan amat mudah bila tidak ada calon lain yang berasal dari partai-partai pemilik kursi terbesar di parlemen da-erah itu. Wacana mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebai-knya dipikirkan masak-masak, jangan sampai kita tidak konsisten dengan gagasan demokrasi yang menempat-kan rakyat sebagai pemilik kedaula-tan. Memang masih banyak kekurang-an pada pilkada langsung atau bahkan pada semua sistem pemilihan umum di negeri ini.

Jalan keluarnya bukan kembali ke sistem lama yang usang, melainkan bagaimana kita dapat memperbaiki sistem tersebut agar jalan menuju demokrasi yang lebih baik benarbenar terlaksana di negeri ini.=

*) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Yogyakarta.

Belakangan ini muncul kem-bali pro - kontra pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung dihapus dan kembali ke sistem lama di era Orde Baru, yakni lewat DPRD. Awal dari munculnya pro kon-tra ini adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dalam kasus suap terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Te-ngah beberapa waktu lalu.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II8 SENIN 21 OKTOBER 20138 AOLAHR GA

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

RABU 23 OKTOBER 2013Fase Grup Liga Champions

Milan vs Barcelona01:30 WIB di SCTV

Laga EksibisiIndonesia Red vs Manchester United Legends

18:00 WIB di MNCTV

KAMIS 24 OKTOBER 2013

Fase Grup Liga ChampionsReal Madrid vs Juventus

01:30 WIB di SCTV

LIVEONTV

MADRID - Kemenangan berun-tun Barcelona dan Atletico Madrid pada delapan pekan pertama La Liga Spanyol akhirnya terhenti pada pe-kan kesembilan. Barcelona ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Osasuna pada Minggu (20/10) dini hari WIB. Sedangkan Atletico Madrid dikalahkan oleh Espanyol dengan skor tipis 0-1 pada laga terpisah.

Hasil ini membuat persain-gan memperebutkan puncak klasemen semakin sengit antara tiga klub yaitu Barcelona, Atletico Madrid dan Real Madrid. Barce-lona masih memimpin klasemen sementara dengan 25 poin, diikuti Atletico Madrid dengan 24 poin dan Real Madrid di tempat ketiga.

Pada laga di El Sadar, kandang Osasuna, Barcelona sudah menu-runkan semua pemain terbaiknya, termasuk Carles Puyol yang absen beberapa bulan akibat cedera lutut. Puyol turun bersama Martin Mon-toya, Marc Bartra, dan Adriano di barisan pertahanan.

Seperti biasa, “Los Cules” me-

megang kendali permainan dengan “ball possession” hingga 76%. Selain itu, jumlah tendangan ke gawang mereka juga leibh banyak yaitu 12 tembakan, tapi hanya tiga yang tepat sasaran. Sementara Osasuna hanya melepaskan empat tembakan dan hanya satu yang tepat sasaran.

Andres Iniesta sempat menda-patkan dua kesempatan di menit

ke-18 dan 21. Yang pertama, dia melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, namun masih bisa dijinakkan oleh kiper Osasuna, Andres Fernandez. Yang kedua, tendangannya dari luar kotak

penalti masih melambung.Tendangan Pedro Rodriguez di

menit ke-39 juga masih bisa diblok. Sementara sundulan Bartra pada menit ke-44 melambung tipis di atas mistar Osasuna.

Menjelang babak pertama bera-khir, Roberto Torres mendapatkan peluang untuk Osasuna. Namun, tendangannya yang mengarah tepat ke gawang Barca bisa dihalau oleh Victor Valdes.

Di babak kedua, ketika gol tidak kunjung tercipta juga, Gerardo Mar-tino memasukkan Lionel Messi pada menit ke-68 dan menarik keluar Xavi. Messi memiliki dua peluang untuk mencetak gol, namun tidak tercipta gol. Fab-regas juga mendapat peluang di menit ke-75. Tetapi, tendangan-nya masih bisa diblok. Sampai akhir laga, tidak ada gol yang tercipta.

Sementara itu Atletico Madrid kalah untuk pertama kalinya musim ini saat bertandang ke Estadi Cor-nella-El Prat, Minggu (20/10) dini hari WIB, kandang Espanyol. “Los Colchoneros” takluk 0-1 akibat gol bunuh diri Thibaut Courtois. Pada-hal, bila menang, anak-anak asuh Diego Simeone itu bisa mengkude-ta Barcelona yang hanya memetik satu poin dari puncak klasemen.

Menurut catatan “Soccernet”, Atletico sesungguhnya menguasai jalannya pertandingan dengan pen-guasaaan bola 53 persen. Kendati demikian, Atletico malah mencetak peluang lebih sedikit. Mereka cuma enam kali melepaskan sepakan ke arah gawan tanpa satu pun menemui bidang. Sedangkan, Espanyol sembi-lan kali melepaskan percobaan, tiga menemui bidang, dan satu blunder dari Courtois pada menit ke-54 men-jadi penentu kemenangan Espanyol atas tim asal ibukota Spanyol itu.

Dengan kekalahan ini, Atletico tetap di peringkat dua dengan 24 poin atau berjarak satu angka dari Barca. Bagi Espanyol, kemenangan ini mengangkat mereka ke peringkat lima klasemen denan koleksi 14 poin hasil dari sembilan kali bermain.

Pada laga lain, Real Madrid sukses mengamankan tiga angka saat menjamu Malaga di Santiago Bernabeu. Madrid memetik keme-nangan 2-0 atas Malaga. Tambahan angka ini mendekatkan mereka de-ngan Atletico Madrid di peringkat kedua klasemen sementara.

Angel Di Maria menjadi pemec-ah kebuntuan dengan gol jarak jauh yang dikemasnya. Ronaldo menggenapi kemenangan Madrid menjadi 2-0 lewat golnya dari titik putih.

Bagi pelatih Madrid Carlo An-celotti, kemenangan ini menjadi modal bagus saat melawan Ju-ventus di Liga Champions Selasa malam besok. “Ini merupakan laga yang sangat bagus. Saya berharap bahwa kami akan membawa in-tensitas yang sama saat melawan Juventus di Liga Champions pekan depan. Saya senang dengan cara kami bermain, tapi kami harus ter-us berkembang,” kata pelatih Ma-drid Carlo Ancelotti. (aji)

Rekor Barcelona dan Atletico Terhenti

PHILIP ISLAND - Pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo keluar sebagai pemenang dalam lomba balap MotoGP di Sirkuit Philip Island, Australia, Minggu (20/10).

Kemenangan ini membuat peluang Lorenzo menjuara musim ini masih terbuka. Se-dangkan Marquez kehilangan poin karena didiskualifikasi. Meski demikian Marquez tetap duduk di puncak klasemen.

Pada balapan ini, Lorenzo yang start terdepan sukses men-jaga posisinya hingga akhir bal-apan dengan keunggulan 6,936 detik dari Pedrosa yang finis di posisi kedua. Sedangkan Mar-quez yang selama balapan bera-da di posisi ketiga pada akhirnya harus menuntaskan balapan lebih cepat karena kibaran Black Flag untuknya di lap ke-14 alias didiskualifikasi. Ini sebagai hu-kuman karena pebalap Rep-sol Honda itu telat memasuki pitlane yang mana diharuskan maksimal seluruh pebalap mel-akukannya di lap ke-10.

Valentino Rossi akhirnya mampu memenangi pertarun-gan untuk duduk di podium ketiga.

Melengkapi posisi lima be-sar adalah Cal Crutchlow dan Alvaro Bautista. Di posisi ke-6 sampai 10 ada Bradley Smith, Nicky Hayden, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, dan Randy de Puniet.

Dengan tambahan 25 poin ini, Lorenzo memangkas selisih

dengan Marquez di klasemen pebalap menjadi hanya ting-gal 18 dan balapan musim ini menyisakan dua seri lagi, yaitu Jepang dan Valencia.

Lorenzo yang punya 280 poin masih berpelu-ang mempertahankan gelar juara dunianya, karena perolehan poin Marquez berta-han di 298. Pedrosa masih di posisi ketiga dengan 264 poin dan secara matematis masih bisa menyalip dua rivalnya itu.

Menanggapi kemenangan-nya Lorenzo sangat girang. Bahkan lomba itu dinilainya berlangsung gila dan kacau. “Ini

adalah balapan yang gila dan ka-cau, pertama kalinya bagi kami mengganti motor di balapan kering. Diperlukan perhatian yang besar dari kami semua dan para mekanik untuk siap, karena

segalanya bisa terjadi,” ujar Lorenzo.

Dia melanjutkan, “Kami banyak melatih pergantian motor dan itu

adalah salah satu kunci keme-nangan. Saya sempat lambat di sesi pemanasan dan kami perlu mengubah beberapa hal. Kami mengubah strategi dan mem-buat beberapa pengembangan. Pada akhirnya saya begitu ce-pat di balapan, tapi Marquez

dan Pedrosa juga sangat cepat.”Tak cuma aturan balapan

yang berubah, ada juga sejum-lah insiden di seri ke-16 ini di antaranya kala Lorenzo dan Marquez, yang saat itu baru keluar dari jalur pit, berseng-golan.

“Saya terlalu terlambat mengerem dan Marquez saat itu sedang keluar dari jalur pit sehingga kami bersentuhan dan beruntung bisa meng-hindari tabrakan. Kami berdua salah. Dia tidak melihat siapa yang datang, tapi itu 50-50. Se-harusnya pebalap yang sudah ada di trek yang mendapatkan prioritas,” jelas Lorenzo.

Dia meneruskan, “Saya tidak tahu apa yang terjadi ter-hadap Marquez hari ini, apakah itu adalah kesalahan darinya atau dari timnya, atau apakah dia tidak melihat papan pit. Kami sangat beruntung. Tanpa kesalahan dari Marquez saya pikir dia akan finis pertama atau kedua. Sekarang kompeti-si terjadi banyak perubahan. Sebelum balapan kami tidak punya kesempatan, hanya 2% atau 3% peluang. Dan sekarang peluangnya 20% atau 30%. Tapi Marquez sangat kompetitif di setiap trek, jadi kami perlu bek-erja sekeras mungkin di Motegi dan Valencia.” (aji)

Lorenzo Juara di Australia HASIL BALAPAN MOTOGP AUSTRALIA

(15 Besar)

Pos. Pebalap Team Km/h Waktu/Gap

1 Jorge LORENZO Yamaha 174.1 29’07.1552 Dani PEDROSA Honda 173.4 +6.9363 Valentino ROSSI Yamaha 172.9 +12.3444 Cal CRUTCHLOW Yamaha 172.9 +12.4605 Alvaro BAUTISTA Honda 172.8 +12.5136 Bradley SMITH Yamaha 171.3 +28.2637 Nicky HAYDEN Ducati 170.9 +32.9538 Andrea IANNONE Ducati 170.7 +35.0629 Andrea DOVIZIOSO Ducati 170.7 +35.10410 Randy DE PUNIET ART 170.4 +37.42611 Aleix ESPARGARO ART 169.6 +46.09912 Colin EDWARDS Kawasaki 169.4 +48.14913 Yonny HERNANDEZ Ducati 169.2 +49.91114 Hector BARBERA FTR 169.2 +49.99815 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 168.4 +58.718

Pos. Pebalap Motor Negara Poin

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 2982 Jorge LORENZO Yamaha SPA 2803 Dani PEDROSA Honda SPA 2644 Valentino ROSSI Yamaha ITA 2145 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 1796 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 1477 Stefan BRADL Honda GER 1358 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 1279 Nicky HAYDEN Ducati USA 11110 Bradley SMITH Yamaha GBR 99

TOP 10 KLASEMEN PEBALAP

PODIUM. Jorge Lorenzo (tengah) memenangi MotoGP Australia, sementara posisi dua diraih oleh Dani Pedrosa (kiri) dan posisi ketiga dihuni oleh Valentino Rossi (kanan)

MILAN - AC Milan akhirnya bisa memetik poin penuh saat menjamu Udinese di San Siro pada lanjutan Liga Serie A Italia, Minggu (20/10) dini hari WIB. “I Rossoneri” menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Vartel Birsa di babak pertama. Tiga poin penting ini mengangkat posisi mereka di klasemen sementara.

Pada laga itu, Milan turun tanpa sejumlah pemain pilarnya, seperti Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy, dan Chris-tian Abbiati yang mengalami cedera dan dua lainnya sedang menjalani hukuman larangan bertanding.

Milan membuka skor pada menit ke-22. Sepakan Birsa dari luar kotak penalti mem-bobol gawang Udinese yang dikawal oleh Ivan Kelava. Kedudukan 1-0 ini bertahan

hingga turun minum.Udinese mencoba mengejar keterting-

galan lewat sepakan Gabriel Silva dari luar kotak penalti. Tapi bola tendangannya masih melebar dari gawang Milan. Tendan-gan Dusan Basta juga belum membuahkan gol untuk Udinese. Sepakannya mengenai pemain Milan dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Udinese.

Pada menit ke-77, pelatih Milan Massi-miliano Allegri memasukkan Kaka meng-gantikan Alessandro Matri. Ini adalah penampilan pertamanya di San Siro sejak Mei 2009. Kaka berperan dalam memban-gun serangan Milan di menit ke-84. Mantan pemain Real Madrid itu merangsek ke dalam kotak penalti Udinese dari sisi kanan kemu-dian mengirim bola ke M’baye Niang. Tapi sepakan Niang tak menemui sasaran.

Hingga laga usai, tak ada gol lagi yang tercipta. Milan mempertahankan keunggu-lan 1-0 sampai wasit meniup peluit panjang.

Dengan kemenangan ini, Milan naik ke peringkat delapan dengan 11 poin dari delapan pertandingan. Sementara Udinese berada satu tingkat di bawahnya dengan 10 poin.(aji)

LESU. Penyerang Barcelona LIONEL MESSI tertunduk lesu saat timnya bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah Osasuna.

Milan Petik Tiga Poin Penting

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II 1Taneyan Lanjang21 OKTOBER 2013 SENIN 9

KPU Segera Bentuk Relawan Demokrasi

HCML Nekat Lakukan Eksplorasi Migas

KPU-Panwaslu Diam-diam Masih Berseteru

POLITIK

BELUM KANTONGI IJIN DARI BUPATI SUMENEP

KONFLIK ALAT PERAGA

Kami tidak bisa memaksa, karena Panwaslu punya

kewenangan menentukan

sikap. Tapi kami berharap semua

kembali pada tugas masing-masing.

Lembaga tersebut memiliki tugas dan kewajiban

mengawal Peraturan KPU,”

Agus KasyantoKomisioner KPU

PamekasanNeter Kolenang

Cinta Batik

Tradisi mengenai kain batik tertanam cukup kuat di kalangan masyarakat Madura, dan telah membuat budaya membatik dan

memakai kain batik terpelihara dengan baik di kalangan mereka. Fetty Fatmawati adalah salah satu pelestari tradisi seni tersebut.

“Dengan mengenakan (pakaian) batik, saya merasa lebih terhormat. Di depan siswa merasa lebih berwibawa. Berseragam keluarga dari kain batik merasa lebih harmonis dan romantis, seka-lipun harganya tidak mahal, ” tutur guru SMPN 1 Pragaan, menjelaskan.

Alumni Universitas Muhammadiyah Malang itu selain pernah belajar membatik,

juga pernah mengi-kuti fashion batik.

Saat ini, koleksi batik Madura-nya memenuhi almari tempat menyimpan pakaian.”Gak tahu ya berapa jumlahnya,”

jawabnya saat ditanya jumlah

koleksi batik. (mk)

Fetty FatmawatiGuru

BANGKALAN - Guna meningkatkan partisi-pasi masyarakat pada pemilu legislatif maupun presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan segera membentuk rela-wan demokrasi. Hara-pan dengan dibentuknya relawan ini, agar dapat meningkatkan tingkat pemilih di masyrakat .

Program relawan demokrasi merupakan program yang digagas KPU melalui gerakan sosial yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi terdiri dari lima segmen pemilih strate-gis yakni pemilih pemula, kelompok agama, kelom-pok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok pinggiran.

Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengata-kan pembentukan relawan demokrasi berdasarkan surat edaran KPU pusat. Hal itu untuk membantu mensosilisasikan semua tahapan dalam menin-gkatkan partisipasi masyarakat pada saat pemilu nanti baik legislatif maupun Pilpres.

"Kita akan segera merekrut relawan demokrasi, yang nantinya akan membantu semua tahapan pemilu," terangnya.

Menurutnya, perekrutan anggota relawan demokrasi dilakukan langsung oleh KPUD Bang-kalan. Persyaratan untuk menjadi anggota relawan demokrasi, diantaranya berumur 17 tahun, bukan pengurus partai politik, dan terdaftar sebagai pe-milih serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

"Anggota relawan demokrasi bertugas melaku-kan sosialisasi pentingnya pemilu bagi masyarakat. Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih un-tuk menjadi penyuluh demokrasi yang menjelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat," ung-kapnya.

Lebih jauh ia mengatakan pihaknya akan merekrut sebanyak 25 orang relawan sesuai ke-tentuan dari KPU pusat dengan mewakili semua segmen yang ada. Diharapkan program relawan demokrasi ini mampu menumbuhkan kembali ke-sadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(dn/rah)

PAMEKASAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diam-diam tampaknya masih terus terlibat perseteruan. Apalagi masalahnya kalau bukan karena konflik alat peraga politik. Perseteruan itu kembali terungkap ketika panwaslu tidak bersedia menandatangani nota kes-epakatan pemberlakuan alat peraga kampanye, yang disodorkan KPU. Akibat panwaslu tidak bersedia me-nandatangani itu, KPU kini merasa khawatir Peratu-ran KPU nomor 15 tahun 2013 tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye akan menemui kendala dalam penerapannya.

KPU beralasan, penolakan oleh Panwaslu dapat berdampak terhadap penolakan oleh partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) saat dilakukan penertiban alat peraga kampanye yang terpa-sang di zona terlarang.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Hu-kum, Agus Kasiyanto mengatakan akibat penolakan itu para caleg maupun parpol pemasang alat peraga di zona terlarang, me-nolak jika ditertibkan.

“Kami tidak bisa memaksa, karena Panwaslu punya kewenangan menen-tukan sikap. Tapi kami berharap semua kembali pada tugas masing-masing. Lembaga tersebut memiliki tugas dan kewajiban mengawal Peraturan KPU,” kata Agus Kasyanto.

Anggota Panwaslu Pamekasan Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono mengatakan pihak-nya tidak wajib menandatangani kesepakatan itu, terlebih KPU Pamekasan dinilainya belum mela-kukan sosialisasi menyeluruh dengan melibatkan Panwaslu.

Apalagi, kata dia, KPU setempat belum men-etapkan zona terlarang yang di maksud secara terinci untuk pemasangam alat peraga di masing-masing desa, sehingga alat peraga yang melanggar atau tidak sesuai dengan PKPU tersebut dapat diketahui.

“Yang tidak kami tandatangani itu hanya yang berita acara kesepakatan pemindahan dari level RT ke desa. Panwaslu tidak punya dasar hukum untuk menandatangani berita acara tersebut, karena tidak diatur dalam aturan main yang ada,” katanya.

Panwaslu Pamekasan sampai saat ini masih belum mau menertibkan alat peraga lain seperti poster dan baliho caleg yang mulai banyak terpa-sang di beberapa titik di Kabupaten Pamekasan. (oni/muj/rah)

FAUZAN JAKFARKetua KPUD Bangkalan

November, Sumenep Punya Kapal Besar

Informasinya, kapal yang akan berlayar itu produk China Tahun 2008 dengan harga sekitar Rp 15 miliar. Kapal itu dibeli oleh pihak swasta. “Kapal tersebut memang sengaja diperuntukkkan khusus masyarakat kepulauan,” kata pe-milik kapal, Moh. Sahnan, Minggu (20/10).

Warga asal Pulau Sapeken ini mengungkapkan, pihaknya siap melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. ”Kami hanya berkenginan untuk memperlancar transportasi kepulauan. Sebab, selama ini transportasi kepulauan sering dikeluhkan dan tidak me-muaskan. Kami butuh kerjasama supaya bisa berlayar,” ucapnya.

Dia mengungkapakn, sedang-kan untuk rute perjalanannya tidak hanya ke Sapeken saja. Me-lainkan juga, ke Masalembu, Raas, Sapudi, Sapeken, Kangean, dan pulau-pulaun lain. “Kami ber-harap awal tahun 2014 kapal itu sudah bisa beroperasi,” harapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Pulau Sapeken, Nur

Asyur, merespon baik. Katanya, bi-asanya kalau dibelakangnya swasta akan lebih baik pelayanannya. ”Pemkab hendaknya memberikan peluang kepada pengusaha swasta. Yang penting kapal itu berpihak ke-pada masyarakat,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mengungka-pkan, pihaknya sudah sejak dulu mendukung jika ada kapal be-sar yang akan berlayar di Perai-ran Kabupaten Sumenep. “Sejak awal kami memang sudah men-dukung, bahkan swasta bisa ikut tender. Tetapi sepertinya, tidak mendapat respon baik dari pem-kab terkait hal itu. Tarifnya juga harus memikirkan kemampuan masyarakat,” ucapnya.

Kapal CepatSebelumnya, PT Sumekar Line

berencana mendatangkan kapal cepat. Alat transportasi laut tahan ombak tersebut akan melayani pelayaran Pelabuhan Kalianget - Pulau Kangean.

Direktur PT Sumekar Rasul Djunaidy mengatakan, pihaknya

telah menjajagi kerja sama per-sonal dengan salah satu pengu-saha asal Surabaya, yang memiliki kapal cepat berbahan alumini-mum, yang bisa memecah ombak hingga tiga meter.

"Saat ini, kami sudah melaku-kan penjajakan kerja sama dengan pemilik kapal cepat asal Surabaya, untuk melayani rute Kalianget–Kangean. Saat ini kapalnya masih beroperasi di Batam. Insya Allah pada tahun ini akan ditarik ke Sumenep, untuk melayani lin-tasan Kalianget-Kangean," kata-nya, Koran Madura (17/10).

Kapal cepat yang akan dida-tangkan tersebut berbahan dasar aluminium, bukan fiberglass. Sehingga, katanya, dari sisi kea-manan dan kenyamanan lebih terjamin. Sebab, kapal yang ber-bahan fiberglass tidak boleh ber-layar di laut lepas. Maka dari itu, pihaknya mendatangkan kapal yang berbahan aluminium.

“Kapal yang akan kami data-ngkan beda dengan kapal cepat yang sudah ada sekarang, keny-amanan dan keamanannya lebih terjamin. Target kami, kapal cepat yang akan didatangkan nanti ke-cepatannya lebih tinggi dari kapal cepat yang sudah ada," tuturnya. (sym/yat)

SUMENEP – Kapal besar yang mampu mengangkut mua-tan 1800 ton dengan kapasitas penumpang lebih kurang 300 hingga 400 orang, direncanakan akan tiba di Sume-nep pada pertengahan November mendatang.

ant/saiful bahri

SEMALAM DI MADURA. Penari memainkan tarian "Batik" dari Pamekasan pada Parade Budaya Madura dalam "Semalam di Madura" di Halaman Pendopo Pamekasan, Jatim, Sabtu malam (19/10). Pagelaran budaya dari empat kabupaten di Madura itu, merupakan pesta budaya warga Madura yang biasanya diakhiri dengan kerapan sapi Piala Presiden.

didik.koran madura

JURNALISME DI PINGGIR PANTAI. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa RETORIKA STKIP PGRI Sumenep sedang mempelajari Koran Madura di pantai Badur Kecamatan Batuputih, Minggu (20/10).

Rp 15 M untuk Kepulauan

SURABAYA - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) pekan depan tetap akan melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) di sekitar perairan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, meski ditentang oleh sebagian masyarakat setempat dan belum mengantongi ijin dari Bupati Sumenep. Perusahaan tersebut juga belum melakukan kontrak kerjasama de-ngan BUMD lokal.

"Minggu depan kami tetap akan me-lakukan eksplorasi dan sampai saat ini belum ada perubahan rencana," ungkap Humas HCML Hamim Tohari kepada Koran Madura, Minggu (20/10).

Ia mengakui pelaksanaan pengeboran ini menemui hambatan, karena sebagian masyarakat Sumenep menolak rencana tersebut. Apalagi hingga saat ini Bupati Sumenep juga belum mengeluarkan ijin. Namun, untuk eksplorasi ini, HCML kata Hamim, cukup berpegang pada kontrak kerja antara perusahaan tersebut dengan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kalau sudah tahap ekploitasi baru ijin dari Bupati dan Pemprov diperlu-kan. Karena pada tahap itu, sudah ada fasilitas yang permanen seperti anjun-gan. Kalau yang hendak kita lakukan ini baru pada tahap mencari," tandas Hamim dengan nada tinggi.

Ketika ditanya, apakah tidak kha-

watir terjadi peristiwa seperti pengebo-ran di Kecamatan Saronggi, Hamin lagi-lagi dengan nada tinggi menga-takan," saya tidak mau berkomentar soal kejadian itu. Karena itu bukan perusahaan kami." Kemudian, Hamim menyudahi perbincangannya bersama Koran Madura.

Untuk menggali cadangan migas di selat Madura, HCML tidak hanya me-lakukan pengeboran di sekitar perairan pulau Sapudi Kab Sumenep tetapi juga di perairan Kabupaten Sampang hingga Pamekasan. Sumur MBG dan MBF berada pada wilayah sekitar kepulauan Sapudi sedangkan sumur MAX berada lebih dekat dengan perairan di Kabupa-ten Sampang dan Pamekasan.

Luas area pengeboran sekitar 2.515,95 Kilometer persegi dengan ke-dalaman 20 hingga 200 meter.

Kegiatan eksplorasi tersebut akan di-lakukan pada bulan Oktober 2013 hingga Januari tahun 2014. Tujuan pengeboran ini untuk mengevaluasi menyeluruh dari sudut pandang keilmuan geologi dan Geofisika mengenai potensi migas kawasan tersebut. Selain itu mening-katkan peluang keberhasilan penemuan cadangan migas secara komersial atau mengurangi resiko kegagalan penemuan. (han)

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II10 SUMENEP

KONTAK LANGGANAN

0328-6770024 | 081931012753 (Manajer Pemasaran)

Dewan Pengupahan mel-akukan survei di tiga pasar besar yang ada di Kota Sume-kar ini. Yakni, di Pasar Pren-duan, Kota, dan Pasar Ke-camatan Rubaru. Hasilnya, nilai KHL di tiga pasar itu di atas Rp 1 juta. Rincian-nya, untuk Pasar Prenduan sebesar Rp. 1.100.000, un-tuk Pasar Kota sebesar Rp 1,200.000, dan Pasar Rubaru Rp 1.050.000.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-nakertrans) Syaifuddin men-jelaskan, jika mengacu pada survei KHL besar UMK 2014 diprediksi naik. Kendati de-mikian, pihaknya belum bisa memastikan persentase ke-naikannya. ”Itu masih dalam kajian kami. Berapa yang lay-ak untuk diusulkan ke Guber-nur,” katanya.

Kemungkinan, sambung

dia, dalam minggu ini, De-wan Pengupahan akan kem-bali melakukan pembahasan. Pembahasan itu nantinya akan dilakukan sesuai dengan beberapa indikator. Salah sa-tunya, hasil survei KHL dan kemampuan pengusaha serta keinginan pekerja. ”Semua indikator itu akan dijadikan pertimbangan dalam pemba-hasan,” ucapnya.

Syaifuddin menegaskan, penetapan UMK tiap Kabu-paten Kota termasuk Sume-nep di Provinsi Jawa Timur menjadi kewenangan Guber-nur dengan didasarkan pada pertimbangan Dewan Pen-gupahan. Pihaknya, menar-getkan UMK Sumenep 2014 tuntas akhir Oktober ini. ”1 Novermber 2013 harus sudah

diusulkan ke Gubernur oleh Bupati. Itu sebagaimana yang ditegaskan dalam surat edar-an Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indone-sia (Apindo) Sumenep, Agus Kuncahyo, berharap ada ke-seimbangan antara keingi-nan pekerja dan pertimban-gan keberlangsungan usaha dalam penentuan UMK. Ap-indo memastikan UMK 2014 diperkirakan akan men-galami kenaikan, namun di-harapkan kenaikannya tidak signifikan.

Menurut Agus, pen-gusaha terbebani dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Kenaikan Tarif Dasar

Listrik (TDL), sehingga mempengarui terhadap ke-berlangsungan usaha. Aki-bat kondisi itu pula, pihak pengusaha kesulitan untuk mengakomudir tuntutan buruh atau pekerja yang menginginkan UMK 2014 ditetapkan naik 50 persen.

Agus menambahkan, pihaknya juga berharap Gu-bernur Jawa Timur selaku penentu terakhir dari peneta-pan UMK tidak melebihi yang diusulkan Dewan Pengupa-han Kabupaten. UMK 2013 yang ditetapkan gubernur sebesar Rp. 965 ribu, padahal yang diusulkan Dewan Pen-gupahan sebesar Rp. 875 ribu per bulan. ”Kami berharap ada perbandingan sejajar,” tuturnya. (athink/yat)

UMK 2014 Diprediksi NaikSUMENEP – Survei Dewan Pengupas menyeburt-kan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada ta-hun 2014 di Sumenep diprediksi akan mengalami kenaikan. Hal itu menyesuaikan Hasil Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di kabupaten ujung timur pu-lau Madura itu yang mengalami peningkatan.

SUMENEP – Desakan se-jumlah kalangan agar PT Ga-ram membeli garam rakyat akhirnya terwujud. Sejak beberapa hari terakhir ini, Badan Usaha Milik Negara itu sudah melakukan pembelian. Hanya saja, harga yang digu-nakan tidak sesuai standar.

Harga pembelian PT Ga-ram untuk KW (kualitas) I Rp. 485 per kilogram, padahal se-harusnya Rp 750 per kilogram. Sedangkan untuk KW II PT Ga-ram membeli dengan harga Rp 370 per kilogram, dari yang se-harusnya Rp 550. ”Pembelian dengan harga murah itu san-gat merugikan petani. Karena sangat jauh dari standar dalam surat edaran Menteri Perda-gangan,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Sumenp (Perras) Hasan Bashri.

Dengan begitu, sambung Hasan, pembelian yang di-lakukan PT Garam itu jelas melanggar aturan yang ada. Padahal, banyak masyarakat menggantungkan nasibnya pada PT Garam. ”PT Ga-ram itu perusahaan Negara, harusnya lebih peka dengan nasib rakyat,” katanya.

Dia mengungkapkan, se-benarnya petani tidak meng-harapkan harga yang sama dengan edaran menteri itu. Minimal harganya tidak ter-lalu turun drastis. ”Mungkin untuk KW I Rp 550 ribu, KW II Rp 450 ribu itu sudah cukup. Jadi, petani tidak menuntut banyak,” ungkapnya datar.

Pantauan Koran Madura, PT Garam membeli garam rakyat secara diam-diam, lan-sung ke petani. Yakni, tidak melalui pihak asosiasi petani garam, seperti peras. Padahal, sebelumnya PT. Garam sudah memiliki kontrak dengan aso-siasi. ”Kabarnya PT. Garam in-gin membeli garam langsung ke petani garam, tentunya de-ngan harapan agar lebih murah

harganya, ” tukasnya .Hal yang sama juga diung-

kapkan Ketua Yayasan Petani Garam Rakyat (YPGR), Tanah Leluhur, Masrawi. Menurut Masrawi, perilaku PT. Garam mulai sejak dahulu hingga saat ini tidak jauh berbeda, yakni kerap kali menyeng-sarakan rakyat. ”Harga garam tidak pernah menjadi pri-oritas, edaran menteri hanya jadi pegangan tidak direal-isasikan,” katanya

Kepala Biro umum PT

Garam M. Farid Zahid masih belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan Koran Ma-dura menghubungi telepon genggamnya tidak diangkat. Padahal, nada sambung prib-adinya terdengar aktif.

Disperindag Mengingatkan

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dis-perindag Sumenep, Agus Eka Hariyadi meminta PT Ga-ram untuk melakukan pem-belian maksimal terhadap

garam rakyat. Itu menyu-sul banyaknya keluhan dari masyarakat. ”Pihaknya hanya bisa mendesak, tidak bisa menakan dan memberikan sanksi. Sebab, itu menjadi ke-wenangan pusat,” katanya.

Memang, sambung dia, Sesuai Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 78/2011 ten-tang Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, ditegas-kan semua importir garam termasuk PT Garam wajib

membeli minimal 50 persen garam rakyat.

Agus menambahkan, dari hasil pantauan yang dilaku-kan pihaknya, sejumlah im-portir garam seperti PT Budi-ono, Gerindo, dan SPR mulai melakukan pembelian garam rakyat. Namun hingga saat ini, disperindag belum men-erima bukti serap dari sejum-lah importir, khususnya, real-isasi pembelian garam rakyat khususnya pada musim 2013. (edy/athink/yat)

SUMENEP – Keberadaan pelaku pembacokan SR (inisial, laku-laki) terhadap KBO (Kaur Bin Ops) Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna masih buram. Sam-pai detik ini polisi belum bisa mengendus keberadaan ter-sangka, meski sudah tiga hari polisi melakukan pemburuan.

Informasinya, hingga detik ini Korp Bhayangkara itu sedang melakukan pemburuan tersangka SR dan ET ke sejumlah wilayah. Wilayah yang menjadi sasaran antara lain, perbatasan desa, kecamatan, kabupaten. Bahkan, di pelabuhan juga dilakukan penyisiran. Rumah tersangka juga masih dijaga pihak kepolisian.

SR dan ET membacok KBO Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna, Jum’at (18/10). Perwira me-nengah asal Bali itu dibacok saat hendak melakukan pen-angkapan kepada SR dan ET. Sebab, SR dan ET merupakan residivis pencurian berat di salah satu warung kopi, di Desa Jabaan, Kecamatan Manding.

Namun nahas bagi I Gede, belum berhasil menangkap, tangannya sudah dibacok. Akibatnya, tangan kirinya men-galami luka serius. Aksi pembacokan itu dilaku-kan sekitar pukul 10.00. Akibatnya, pria tinggi bertubuh kekar dibawa lari ke RSUD dr. Moh. An-war. Namun, rumah sakit milik pemkab itu angkat tangan, kemudian diru-juk ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengakui, pihaknya belum men-gendus keberadaan dua tersangka, meski pihaknya sudah melakukan penyisiran ke sejumlah tempat. ”Kami belum mengetahui keberadaan tersangka. Polisi di sejumlah tempat sudah siaga,” katanya melalui sambungan telepon kepada Koran Madura.

Kendati demikian, sambung perwira dengan dua melati di pundak ini, pihaknya terus melakukan pemburuan kepada tersangka. Apalagi, sudah berani membacok aparat kepolisian. ”Kepulauan juga jadi atensi. Makanya, semua lini yang berada di wilayah hukum Sumenep kami gerak-kan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, terang dia, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan jajaran polres yang ada di luar daerah Sumenep supaya penangkapan kepada buron kelas kakap itu bisa cepat dilakukan. ”Kami berharap segera ada penangkapan. Ini sudah meresahkan warga sekitar,” tuturnya.

Marjoko mengungkapkan, pihaknya juga akan mem-bentuk tim khusus untuk menangkat tersangka. Intinya, pihaknya tidak akan main-main dalam kasus ini, apalagi sudah merendahkan derajat polisi. ”Bahkan, polisi yang di lapangan belum kami tarik. Semuanya diminta stand by,” tegasnya. (edy/yat)

PEMBACOKAN KBO RESKRIM

Pelaku Masih Berkeliaran

HARGA GARAM

PT Garam Membeli di Bawah Standar

SUMENEP – Samuei (40), warga Desa Talaga, Kecamatan Ganding, yang menjadi korban ledakan bondet sejenis bom ikan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, Sabtu (19/10) sekitar pukul 07.00. Ia telah mendapatkan perawatan intensif selama setengah bulan lebih sebe-lum meninggal dunia.

Pantauan Koran Madu-ra, jenazah korban ledakan bondet tersebut tiba dari Rumah Sakit dr Soetomo ke rumah duka sekitar pukul 3.45 dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tidak selang berapa lama, jenazah Samuei disemayam-kan di pemakaman umum desa setempat.

Rasuki, salah satu kerabat korban, menjelaskan, meli-hat kondisi korban dengan kondisi kritis, maka semua sanak kerabat korban yang mendampingi di dr Soetomo Surabaya, berembuk untuk dibawa pulang. Namun, tak selang berapa lama, Samu’e

sudah mengembuskan nyawa terakhirnya pada saat sanak keluarganya sedang men-gurus administrasi untuk dibawa pulang.

“Esok malamnya, semua keluarganya sepakat untuk dibawa pulang hari ini (Sabtu, 9/10). Namun, disaat dalam proses administrasi, Samu’e sudah meninggal,” katanya.

Lebih lanjut Rasuki, men-gatakan, melihat kondisi korban, dirinya merasa ter-

haru. Karena semenjak terjadi ledakan dahsyat yang melan-danya, korban tidak lagi bisa berbuat banyak selain berbar-ing lemas dengan didampingi sanak kelarganya. “Mungkin ini sudah takdir yang harus kami terima. Ya kami pasrah saja sama Tuhan,” ungkapnya dengan nada lirih.

Korban kehilangan kedua tangannya setelah bondet yang digenggamnya meledak saat hendak dilemparkan ke-pada sekelompok orang tak dikenal ketika menyatroni ru-mahnya, Minggu (29/9), seki-tar pukul 18.00 WIB.

Ledakan yang tergolong hebat itu, menyebabkan 80 persen tubuhnya hangus dan kedua tangan korban putus. Korban sempat dilari-kan ke Rumah Sakit dr Moh Anwar Sumenep. Namun, karena keterbatasan perala-tan medis, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya.

Saat ini korban mening-galkan satu orang anak yang masih sekolah dan satu orang isteri. (edy/yat)

KECELAKAAN

Korban Bondet Meninggal di Surabaya

HUBUNGI BAGIAN IKLAN KAMI:Sumenep 081939363544 | Pamekasan 087850600243

Sampang 087775094464 Bangkalan 087750670878Surabaya 081330903119 | Probolinggo 081336379769

BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA

PASANG IKLAN BISNISIKLAN BARIS BERGAMBAR

HANYA Rp. 350.000/BULAN

IKLAN BARIS

Korban kehilangan kedua tangannya setelah bondet

yang digenggamnya meledak saat

hendak dilemparkan kepada sekelompok

orang tak dikenal ketika menyatroni

rumahnya

Prakiraan Cuaca Pulau Madura

SUMENEP

SAMPANG

PAMEKASAN

BANGKALAN

Suhu : 26°c - 33°c Kelembaban : 63% - 89%

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 44% - 91%

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 44% - 91%

Suhu : 25°c - 33°c Kelembaban : 44% - 91%

Senin 21 Oktober 2013

Berawan Berawan

Hujan RinganBerawan

KORBAN. Iptu I Gede Pranata Wiraguna menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh SR dan ET yang hingga saat ini masih buron.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II 11SUMENEP

SEKILAS SUMENEP

IKLAN BARIS

PUTRA RONGGOLAWEWarung Makan

Sesuai data Kantor En-ergi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sume-nep, ada 10 potensi migas di Kota Sumekar, dan dua di antaranya sudah melakukan eksploitasi, yaitu blok Maleo oleh PT Santos Energi dan Blok Kangean ABCD yang dimotori oleh PT Kangean Energi Indonesia (PT KEI). Sementara 7 blok lainnya seperti East Kangean, Nort Kangean, Nort Eas Madura, Nort Sepanjang, dan Blok Sibaru. Belakangan pemkab juga menggelar kerja sama dengan PT Husky.

“Kami minta kepada pemerintah untuk mem-publish hasil (bagi hasil) mi-gas, supaya diketahui publik. Sehingga, masyarakat tidak akan bertanya berapa porsi yang didapat oleh Sumenep. Karena sejauh ini, ketika kami pertanyakan kepada pemkab, mereka enggan

menjawab,” kata Ketua FKMS Eko Wahyudi.

Eko menjelaskan, pihaknya meminta pem-kab tidak menyembunyikan DBH Migas itu. Menurutnya, kalau DBH disembunyikan berarti ada hal yang tidak beres. ”Masak soal data saja susah memberikan. Kan ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau tidak ada masalah pasti akan diberi-kan datanya,” duganya.

Beberapa waktu lalu, Hu-mas SKK Migas, M. Fatah Yasin, enggan menyebutkan DBH Migas Kabupaten Sume-nep. Namun, soal dana bagi hasil itu ada undang-undang tentang pembagian hasil mi-gas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Terpisah, Kepala DPPKA Carto menjelaskan, pihaknya baru menerima listing dari kementerian ESDM, dan tern-yata baru sampai pada tahap

rekapitulasi.“Dana hasil migas secara

keseluruhan yang masuk pada termin pertama dan kedua sudah melampaui se-mua dari target APBD, yaitu di atas 100 persen. Bahkan, sudah mencapai 300 pers-en,” katanya.

Carto juga menjelaskan bahwa dari hasil target awal kurang lebih Rp 300 juta, kini sudah tercapai lebih dari Rp 3 miliar.

“Untuk tahun 2013 ini, dana hasil migas sudah Rp. 3 milyar lebih, karena kemarin juga ada tambahan 50 persen

dari provinsi. Dan kalau dari gas sudah Rp. 7 miliar lebih. Jadi, secara keseluruhan dari dana hasil gas bumi gas min-yak sudah mencapai Rp 9 miliar lebih. Ini baru termin ketiga, kalau termin keempat masih pada tahun 2014,” un-gkapnya. (sym/yat)

SUMENEP – Untuk memberantas aksi pencurian sapi, polisi meminta pemerintah untuk mengeluarkan Surat Tanda Kepe-milikan (STK). Hal itu dinilai dapat meminimalisir pergerakan pencurian sapi.

Kapolsek Lenteng AKP Syakrani mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mengungkap kasus pencurian sapi di daerah teroterialnya. Namun selalu terbendung dengan persoalan klasik yakni sulit mengidenti-fikasi sapi yang dicuri. ”Kita kan tidak tahu seperti apa ben-tuknya sapinya yang hilang, sebab tidak ada kartu indentitas dan tanda pengenal,” katanya.

Selain itu, menurut Syakrani, tidak terungkapn-ya aksi pencurian sapi diakibatkan minimnya warga yang akan menjadi saksi. ”Salah satu kunci dalam penelidikan itu adalah saksi. Jadi ketika tidak ada saksi maka tentunya san-gat menyulitkan,” ungkapnya

Oleh sebab itu, menurutnya, pihaknya meminta pemerin-tah untuk memberikan surat tanda kepemilikan layaknya surat kendaraan bermotor. ”Kalau sudah ada surat-surtanya, kan lebih mudah untuk menyelidikinya, apalagi tetangganya siap untuk menjadi saksi atas kebenarannya,” ungkapnya.

Surat tersebut juga bisa digunakan pada saat proses jual beli. Hal itu dapat meminimalisir pencuri sapi menjual di pasaran. ”Kalau itu berjalan maka sangat efektif dapat menekan gerak gerik pencuri hewan termasuk memotong penadah sapi,” lanjutnya. (edy/yat)

SUMENEP - Musim kema-rau ternyata membawa berkah tersendiri bagi petani rumput laut, seperti yang dialami petani rumput laut di Desa Pa-garbatu, Kecamatan Saronggi. Harga rumput mulai laut naik.

Harga rumput laut yang awalnya Rp. 7.000 untuk jenis rumput laut kering, saat ini naik menjadi Rp11.000. Se-dangkan untuk jenis rumput laut basah, yang awalnya Rp 2.500 naik menjadi Rp 3.000 perkilogramnya.

Sujehra, petani rumput laut, mengatakan, pemicu kenaikan harga rumput laut karena pada musim kemarau saat ini angin kencang. Angin kencang sangat berpengaruh terhadap kualitas rumput laut. Sebab, jika angin tidak kencang rumput tidak dapat berkem-bang, malah rawan rusak.

“Rumput laut berbeda de-ngan tanaman lainnya, tingkat keberhasilannya sangat bergan-tung terhadap kencangnya an-gin,” terangnya. Petani rumput laut mengaku sangat beruntung di musim panen kali ini. ”Pokon-ya harga rumput laut sangat bersahabat dengan petani,” ka-tanya dengan bangga.

Namun, lanjut dia, meski harga rumput laut pada musim panen kali ini bersahabat de-

ngan petani, itu tidak lepas dari perjuangan dan pengor-banan. Sebab, lokasi tanaman rumput laut hingga ke tangah sekitar 500 meter dari bibir pantai, melawan hantaman ombak besar setiap saat.

“Ya karena sudah men-jadi penghasilan satu-satu-nya, kami tetap terus mem-produksi rumput laut, dan ini sudah menjadi kabiasaan sejak dahulu, khususnya bagi masyarakat pesisir, di samp-ing sebagian bertani dan se-bagian lainnya melaut mel-akukan penangkapan ikan.

Pantauan Koran Madura di sepanjang pantai desa terse-but, terdapat warga tengah mengikat bibit rumput laut yang dipersiapkan ditanam di tengah laut lalu diikatkan ke ancak yang terbuat dari bam-bu tempat berkembangnya tanaman rumput laut terse-but. (sai/yat)

SUMENEP – Kandasnya penyelidikan dugaan pe-nyelewengan bantuan sapi betina produktif di Desa Ta-midung, Kecamatan Batang-Batang, menuai protes dari sejumlah kalangan. Kejak-saan Negeri (Kejari) Sumenep diminta melakukan penye-lidikan ulang atas kasus yang meresahkan warga setempat pada tahun 2012.

Pengamat Hukum, Ach. Novel, menyesal-kan kandasnya penyelidi-kan tersebut akibat tidak adanya berkas penyidikan sebagaimana disampaikan kejari. Menurutnya, hal itu menandakan dokumentasi berkas kasus di Korp Ad-hyaksa itu masih lemah dan tidak profesional. ”Ini me-nandakan kalau dokumenta-sinya tidak baik. Harusnya, kalau sudah diselidiki ada berkasnya,” katanya, Min-ggu (20/10) kepada Koran Madura.

Mantan Dekan Fakul-tas Hukum Universitas Wi-raraja ini mengungkapkan, harusnya sebelum pejabat lama pindah ada serah ter-ima berkas. Sehingga, yang tidak tuntas bisa dilanjut-kan. ”Kalau pun misalnya dihentikan kala itu, ada buk-ti berupa hasil penyelidi-kan. Ironisnya, malah jaksa mengaku tidak tahu. Sangat aneh kalau berkas hilang. Ini preseden buruk bagi kasus selanjutnya,” ucapnya.

Pihaknya meminta ke-jari untuk melakukan penye-lidikan ulang terkait kasus dugaan penyelewengan ban-tuan sapi melalui dana APBN itu. Apalagi, beberapa media sudah memuat dugaan pe-nyimpangan itu pada 2012. ”Warga yang melaporkan sendiri. Jadi, ini harus ditin-daklanjuti dengan penyelidi-kan ulang,” ungkapnya.

Novel menambahkan, indikasi penyelewengan itu

sangat jelas sebagaimana yang dilaporkan warga. Dima-na yang melaporkan merupa-kan anggota poktan sekaligus

penerima. ”Kalau seperti ini akhirnnya kan ada prasang-ka buruk kepada kejaksaan.

Bisa jadi orang menduga ada kongkalikong. Makanya, un-tuk menepis itu harus ada pe-nyelidikan ulang,” paparnya panjang lebar.

Pihaknya mendesak ke-jari untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Sehingga, akan ada kepastian hukum. ”Sebab, kejari sangat salah apabila menghentikan kasus yang sudah pernah mengge-linding. Tanpa ada kepastian hukum. Apalagi, awalnya menyatakan ada indikasi pe-nyimpangan. Ini berbahaya bagi kasus selanjutnya,” tu-turnya.

Dugaan penyelewen-gan bantuan sapi itu res-mi dilaporkan oleh warga Desa Tamidung, Kecama-tan Batang-Batang, sekitar Februari 2012. Dari laporan warga, kejari sempat mel-akukan serangkaian penye-lidikan. Bahkan, ketua pok-tan Sekar Wangi juga sudah ikut diperiksa.

Warga melaporan itu karena bantuan melalui dana APBN 2011 senilai Rp 499.970.000 diduga tidak diberikan dalam bentuk ba-rang. Warga hanya diberikan uang Rp 500 ribu, padahal per sapi dianggarkan Rp 6,5 juta. Tidak hanya itu, sapi milik warga malah diklaim dengan diberi tanda anting.

Secara terpisah, Kasi Pi-dana Khusus (pidsus) Kejak-saan Negeri Sumenep Sugi-yanto mengatakan, pihaknya masih berupaya mencari berkas dari kasus itu. Sebab, sejak pihaknya masuk ke ke-jari belum menemukan adan-ya berkas penyelidikan kasus dugaan penyelewengan ban-tuan sapi.

”Kami masih berupaya untuk mencari berkasnya. Makanya, belum bisa memu-tuskan,” katanya dalam se-buah wawancara dengan Ko-ran Madura. (yat)

Pemkab Diminta TransparanTerkait Dana Bagi Hasil MigasSUMENEP - Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) meminta Pemerintah Ka-bupaten (pemkab) setempat untuk terbuka soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang ada di ujung timur Pulau Madura. Sebab, selama ini masyarakat tidak mengetahui bagi hasil eksploitasi migas.

ANTISIPASI PENCURIAN SAPI

Sapi Perlu Dilengkapi STK

MUSIM KEMARAU

Harga Rumput Laut Membanggakan

Pokonya harga rumput laut

sangat bersahabat dengan petani

PENYELIDIKAN BANTUAN SAPI LENYAP

Pengamat Hukum Minta Penyelidikan Ulang

Kalau seperti ini akhirnya kan ada prasangka buruk

kepada kejaksaan. Bisa jadi orang menduga ada kongkalikong.

Makanya, untuk menepis itu harus ada penyelidikan

ulang

PANEN RUMPUT LAUT. Sekelompok petani rumput laut sedang menyiangi hasil panen. Cuaca musim kemarau ternyata membawa berkah tersendiri bagi petani rumput laut, karena harga rumput laut naik.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II12 PAMEKASAN

Bupati mengatakan pemerintah tidak bisa terb-uru-buru melakukan peruba-han mekanisme penyaluran tersebut, karena menyangkut regulasi (aturan) kebijakan jangka panjang, yang harus dilihat dampak positif dan negetifnya. “Saya masih akan melihat situasi terlebih da-hulu, jika diperkirakan akan berjalan efektif, maka akan segera direalisasikan,” je-lasnya.

Menurutnya, program

tersebut tidak bisa diterapkan secara serentak di 13 kecama-tan di Pamekasan, melainkan harus dilakukan secara ber-tahap dan uji coba. Uji coba mekanisme baru itu, akan dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pademawu dan Galis.

Pemeritah Kabupaten Pamekasan juga sudah mel-akukan koordinasi dan pem-bahasan mendalam dengan DPRD setempat berkaitan dengan regulasi yang akan

diberlakukan dalam pola baru pendistribusian raskin di wilayah itu.

Syafii berharap kebijakan tersebut mendapat dukungan masyarakat karena tujuan-nya untuk menekan angka pe-nyelewengan dalam pendistri-busiannya.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LP2M) Pame-kasan, Heru Budi Prayitno mengatakan pelaksanaan atas rencana yang sudah dinyata-kan sejak beberapa bulan lalu itu sangat ditunggu.

Sebab, jika benar dilaksan-akan, kemungkinan besar pola baru tersebut dapat menekan angka penyelewengan dalam penyaluran bantuan beras murah untuk warga miskin tersebut.

Namun, menurut Heru, keanggotaan Pokmas harus dipilih secara selektif dan be-

bas dari campur tangan pihak-pihak yang selama ini diduga menyalahgunakan bantuan itu.

Sebab, jika tidak, maka pokmas akan menjadi wajah baru dari pelaku penyimpan-gan yang selama ini terjadi. Bahkan, sangat memungkin-kan kelompok tersebut men-jadi pelaku baru dalam pe-nyelewengan raskin.

“Bukan hanya sekedar membentuk pokmas agar pen-yalurannya dianggap meng-gunakan pola baru, tapi harus juga dilihat bagaimana proses pembentukan dan siapa pula anggotanya,” kata dia.

Kepala Bagian Kesejahter-aan Rakyat Pamekasan, Ami-rus Sholeh mengaku belum bisa memberikan penjelasan tentang perkembangan pem-bahasan pola baru distribusi raskin. Ia hanya menyatakan

sudah ada dua kecamatan di Pamekasan yang akan menya-takan siap menggunakan pola baru tersebut. “Pembahasan-nya sedang berlangsung. Na-mun sudah ada dua kecama-tan yang menyatakan siap, yakni Kecamatan Pademawu dan Galis,” katanya.

Rencana perubahan pola distribusi raskin di Pamekasan muncul atas inisiatif DPRD setempat, setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, DIY. Di kabupaten tersebut, penyaluran raskin tidak melalui kepala desa, namun melalui kelompok masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Ang-gota Pokmas, dipilih dari per-wakilan penerima manfaat, sedang kepala desa hanya bertugas memberikan re-komendasi pendistribusian. (awa/muj/rah).

Pembahasan Distribusi Raskin Tak Kunjung KelarPola Baru Diujicobakan di Pademawu dan GalisPAMEKASAN - Rencana penyaluran raskin di Ka-bupaten Pamekasan melalui kelompok masyarakat (pokmas) sudah lama digulirkan, namun hingga kini masih belum ada kejelasan. Bupati setempat, Achmad Syafii, belum bisa memastikan, rencana tersebut jadi atau batal dilaksanakan pada tahun ini, karena masih mematangkan mekanisme pen-yalurannnya.

PAMEKASAN - Ketua Komite Nasional Pemuda In-donesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal menilai bantuan tunjangan yang diterima guru ngaji di Pamekasan terlalu kecil dibandingkan dengan peran mereka di masyarakat.

Para guru ngaji itu tidak semata mengajarkan cara baca Alquran dan mengajar-kan tata cara pelaksanaan sholat, namun juga mendid-ik santri-santrinya dengan adab dan tatakrama. Nur Faisal menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pame-kasan dan DPRD setempat perlu mengkaji untuk me-naikkan nilai tunjangan yang selama ini besarannya hanya Rp 200 ribu perorang dalam setahun itu.

Menurutnya, untuk saat ini besaran bantuan tunjan-gan yang dinilainya layak antara Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu perorang. Ban-tuan tersebut bisa diserah-kan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun.

“Kami menyadari, ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terha-dap guru ngaji yang memiliki peran penting dalam mem-bangun karakter generasi di Pamekasan. Dan dalam pan-dangan kami, nilai itu masih terlalu kecil,” kata Nur Faisal.

Menurutnya, daripada dana APBD dianggarkan un-tuk kegiatan yang bersifat hura-hura, dan tidak me-miliki pengaruh terhadap pembangunan, lebih sepakat dianggarkan untuk penam-bahan tunjangan untuk guru ngaji.

Selain itu, untuk mening-katkan besaran nilai tunjan-gan tersebut, bisa diambil-kan dari alokasi pengadaan hewan kurban yang setiap tahunnya selalu dialokasikan dengan anggaran dana cukup besar.

“Kurban itu dilakukan oleh perorangan dan bukan oleh lembaga. Daripada mel-aksanakan kegiatan yang di dalamnya masih menimbul-kan kontroversi, lebih baik dananya digunakan untuk memperbesar nilai tunjan-gan guru ngaji,” kata dia.

Penasehat Asosiasi Ped-angang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan itu menyatakan agar penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya, instansi yang bertanggungjawab ter-hadap program itu memas-tikan penerimanya benar-benar dikenal sebagai guru ngaji di lingkungannya.

Karenanya, ia meminta agar dilakukan verifikasi data untuk memastikannya. Veri-fikasi itu tidak hanya dengan melihat ketersediaan tem-pat ibadah di rumah calon penerima, namun dengan memastikan ada tidaknya kegiatan pengajian yang di-lakukan.

“Di Pamekasan, terutama di perdesaan hampir setiap pekarangan ada musholla. Tapi belum tentu diguna-kan untuk kegiatan mengaji. Ada juga yang tidak memiliki musholla tapi di rumah itu ada kegiatan mengaji,” ka-tanya.

Verifikasi, jelas dia, harus berpatokan pada kriteria penerima bantuan yang su-dah ditentukan. Kriteria itu harus disusun secara jelas dan bukan hanya dinyatakan guru ngaji. Sebanyak 7 ribu orang guru ngaji di Pame-kasan, menerima tunjangan Rp 200 ribu. Dana tersebut dianggarkan melalui APBD Pamekasan dan diberikan sekali dalam setahun.

Kepala Bagian Kese-jahteraan Rakyat Pamekasan, Amirus Sholeh menyatakan verifikasi calon penerima bantuan itu sudah dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerinta-han desa dan pihak kecama-tan.

Ia mengakui data pener-ima bantuan tersebut masih ada yang perlu diperbaiki karena masih ditemukan penerima ganda seperti yang terjadi di Kecamatan Tlana-kan. “Kami akan terus mel-akukan perbaikan data. Ini semata agar bisa lebih tepat sasaran,” katanya. (awa/muj/rah).

KEAGAMAAN

Tunjangan Guru Ngaji Terlalu Kecil

Penasehat Asosiasi Pedangang Kaki

Lima (APKLi) Pamekasan itu

menyatakan agar penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya, instansi yang

bertanggungjawab terhadap program itu memastikan

penerimanya benar-benar

dikenal sebagai guru ngaji di

lingkungannya.

PAMEKASAN- Dari sejum-lah perusahaan yang ada, DPRD Pamekasan mencatat hanya ada dua perwakilan perusahaan rokok yang menaati aturan ten-tang tata niaga tembakau di daerah setempat pada musim panen tembakau kali ini.

Ketua Komisi B DPRD Pame-kasan Hosnan Achmadi menga-takan kedua perwakilan peru-sahaan rokok dimaksud adalah Gudang Garam dan perwakilan perusahaan rokok Sampoerna.

“Ini berdasarkan hasil in-speksi mendadak (sidak) yang dilakukan komisi B DPRD pada Pamekasan beberapa waktu lalu,” kata Hosnan.

Ia menjelaskan kedua per-wakilan perusahaan rokok itu mengambil sampel tembakau petani tidak lebih dari 1 kilo-gram, sebagaimana telah diten-tukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau.

Namun, perwakilan peru-sahaan rokok lainnya masih ditemukan mengambil sampel melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Perda Tata Niaga Tembakau.

Bahkan, sambung dia, khu-sus perwakilan perusahaan rokok Sampoerna telah meng-gunakan timbangan elektrik,

sehingga sangat menguntung-kan bagi petani, karena dipasti-kan akan sesuai standar.

Sidak yang dilakukan komisi B DPRD Pamekasan itu menindaklanjuti keluhan dari sebagian pemilik tembakau di Pamekasan bahwa pada musim panen tembakau kali ini masih ada perwakilan perusahaan

rokok di Pamekasan yang mel-akukan pembelian tembakau dengan cara mengambil sampel lebih dari 1 kilogram.

Selain itu, sidak gabungan antara komisi B DPRD Pame-kasan dengan Dinas Perindus-trian dan Perdagangan (Dis-perindag) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pem-kab Pamekasan itu dilakukan, karena pada musim panen tem-bakau kali ini pemkab sendiri tidak membentuk tim peman-tau independen seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Disper-indag Pamekasan Budi Irianto, pada musim panen tembakau kali ini ada tiga perwakilan perusahaan rokok yang mel-akukan pembelian tembakau petani.

“Yakni perwakilan peru-sahaan rokok Gudang Garam, Sampoerna dan perwakilan perusahaan rokok Djarum,” ka-tanya.

Mereka itu memiliki kuasa pembelian dari masing-masing perusahaannya dan melakukan pembelian atas nama perusa-haan rokok di kantor pusatnya, yakni Kediri untuk Gudang Ga-ram dan Surabaya untuk peru-sahaan rokok Sampoerna.

“Perwakilan perusahaan

rokok yang melakukan pem-belian tembakau petani pada musim tembakau kali ini me-mang sedikit, karena hasil produksi tanaman tembakau petani memang sedikit,” kata Budi Irianto menjelaskan.

Pada musim panen tem-bakau tahun lalu, ada sebanyak enam perwakilan perusahaan rokok yang melakukan pembe-lian di Kabupaten Pamekasan, yakni Bentoel, Oepet, dan Nu-jorono dari Kudus.

Sementara, dari tiga per-wakilan perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau kali ini, satu per-wakilan perusahaan ditemukan mengambil sampel tembakau lebih dari 1 kilogram, yakni kuasa pembelian perusahaan rokok Djarum.

Menurut Budi Irianto, te-muan adanya pengambilan sampel yang melebihi keten-tuan itu tidak diproses hukum ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah diselesaikan se-cara kekeluargaan oleh perwak-ilan perusahaan itu.

“Selain itu, pemilik tem-bakau tidak keberatan dengan kelebihan sampel tembakau yang diambil oleh pengusaha,” kata Kepala Disperindag Budi Irianto menjelaskan. (ant/rah)

TEMBAKAU

Hanya Ada Dua Perusahaan yang Mematuhi Tata Niaga

Selain itu, sidak gabungan antara komisi B DPRD

Pamekasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) serta Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan itu dilakukan, karena pada musim panen tembakau kali ini pemkab sendiri

tidak membentuk tim pemantau

independen seperti tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu tarian yang ditampilkan dalam acara Pesona Budaya Semalam di Madura di Kabupaten Pamekasan, Sabtu (19/10) malam. Acara itu menampilkan berbagai kreasi seni dan budaya dari empat kabupaten di Madura.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II 13PAMEKASAN

PAMEKASAN - Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan menyerahkan pengelolaan sampah di Tem-pat Pembuangan Akhir (TPA) Angsanah kepada swasta.

Kepala Badan Lingkun-gan Hidup (BLH) Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan saat ini tim tengah memba-has dan mengkaji dampak positif dan negatif rencana tersebut. Selama ini, TPA yang berada di Desa Angsan-ah, Kecamatan Palengaan itu masih dikelola sendiri oleh BLH. “Hasil kajian itu, nanti akan kami serahkan kepada Bupati sebagai bahan pertim-bangan untuk menentukan kebijakan,” katanya.

Rencana menyuastakan-pengelolaan TPA Angsanah itu, agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut lebih baik dan efisien serta meringan-kan tugas pemerintah. Sebab, saat Bupati setempat, Ach-mad Syafii meninjau TPA tersebut, beberapa waktu lalu, menilai pengelolaan sampah belum dilakukan se-cara bagus sehingga masih terlihat tumpukan sampah mentah. Bahkan, beberapa alat berat terlihat rusak.

Bupati, saat itu menya-takan rencananya menyer-ahkan pengelolaan sampah di TPA itu ke pihak ketiga. Namun rencana itu akan di-lakukan kajian apakah akan diserahkan kepada perusa-haan swasta atau kepada kelompok masyarakat seperti

di beberapa daerah.Syafii juga berenca-

na menggandeng pondok pesantren yang bersedia mengelolanya. Sebab, di be-berapa daerah, pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar. “Lahan di TPA ini sangat luas, namun pengelolanya belum maksimal sehingga dikeluh-kan warga sekitar terutama pada musim hujan,” kata Bu-pati.

Tempat Pembuangan Akhir di Desa Angsanah tersebut, setiap hari mampu menampung 17 truk atau sekitar 60 kubik sampah. Jumlah itu hanya sampah perkotaan dan belum termas-uk sampah dari wilayah lain di kabupaten itu.

Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong Pame-kasan mendukung rencana tersebut. Komunitas peduli lingkungan itu juga men-dorong agar di sekitar lokasi TPA dan di kawasan perko-taan dibentuk bank sampah.

“Ini rencana baik yang harus didukung oleh se-mua pihak. Jika dikelola oleh swasta, baik perusa-haan maupun kelompok masyarakat, selain bisa memberi dampak positif bagi perekonomian dan kelestarian lingkungan sekitar, pemerintah akan mendapatkan pemasukan pendapatan,” kata Wakil Ketua FKH Rampak Naong, Bachtiar Sudamar.

Bachtiar mengatakan

pengelolaan sampah di TPA tersebut sudah selayaknya diserahkan ke pihak ketiga. Karena beban pekerjaan di BLH yang selama ini men-gelolanya sudah cukup berat sehingga menjadi tidak mak-simal.

“BLH bukan hanya bertugas mengurusi sampah, tapi juga mengurusi kegiatan lain, sehing-ga tidak terlalu fokus. Akan lebih baik jika pengelolaan di TPA itu diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki konsentrasi di bidang persampahan,” katanya. (awa/muj/rah).

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pemerintah Sedang Evaluasi Pengelola TPA Angsanah

HARGA TOMAT ANJLOK. Petani memanen tomat di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim. Rendahnya harga tomat di tempat itu menyebabkan sebagian petani enggan memanen komuditas tersebut karena dinilai lebih besar biaya pemanenan dibanding hasil penjualan.

Komisi yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu berjanji akan mengundang pimpinan RSUD dr. Slamet Martodirjo, untuk dimintai penjelasannya dalam hal pelayanan kepada pasien dan keluarganya.

Anggota Komisi D, Zainal Abidin mengatakan komisin-ya belum menentukan jadwal pasti pertemuan itu, namun sudah disepakati untuk me-minta penjelasan pimpinan RSUD dalam kasus tersebut. “Kami sudah merencanakan-nya, karena kasus ini men-jadi perhatian masyarakat. Kami akan meminta penje-lasan pimpinan RSUD dalam masalah ini,” kata Zainal.

Dalam pertemuan itu, akan dimintai penjelasan alasan pengelola rumah sakit terse-but tidak memperbolehkan pasien yang kondisinya kritis dijenguk keluarganya, termas-uk ibu kandungnya sendiri, sampai pasien itu meninggal dunia.

Menurut Zainal, komisinya akan meminta penjelasan soal prosedur penanganan pasien kritis, juga ketentuan yang melarang didampingi oleh ke-luarganya. “Ini penting untuk melihat, apakah yang dilaku-kan oleh rumah sakit adalah membatasi keluarga yang menjenguk, atau sama sekali tidak membolehkan seorang pun anggota keluarganya

untuk mendampingi pasien tersebut yang dalam kondisi kritis,” jalas Zainal.

Sepengetahuannya, petu-gas rumah sakit hanya mem-perbolehkan satu diantara keluarga pasien untuk masuk dan menjaga di dalam ruang perawatan khusus. Kasus ini menjadi perhatian publik di Pamekasan setelah Hasbul-lah (11), salah satu pasien di RSUD meninggal dunia. Has-bullah dirawat di rumah sakit tersebut sejak Sabtu (13/10) akibat penyakit paru-paru.

Selama menjalani perawa-tan di rumah sakit itu, tidak seorang pun anggota kelu-arga santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Majidiyah, Du-sun Palduding Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan itu diperbolehkan menjenguknya di ruang perawatan. Bahkan ibu kandungnya juga tidak diperkenankan untuk menjen-guk, sampai akhirnya ia men-inggal dunia.

Kasus itu memantik protes warga yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat

Pamekasan Sehat (Ampas) karena menilai pengelola RSUD membuat aturan yang kurang manusiawi dan terke-san mengabaikan hak pasein yang kondisinya kritis untuk didampingi keluarganya.

Aksi itu dilakukan dengan menutup akses jalur utama di depan RSUD dengan cara tidur di jalan hingga sempat mema-cetkan arus lalu lintas.

Sementara Pihak Mana-jemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Slamet Martodidjo Pamekasan, masih bungkam dan tidak bersedia memberi-kan penjelasan pers terkait protes buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Pamekasan, Saleh Lahadi tidak bisa di-hubungi. Padahal wartawan sudah berulangkali meng-hubunginya melalui pon-selnya, untuk mengkonfirmasi protes masyarakat itu. Bahkan pesan singkat yang dikirim, sampai berita ini dilaporkan juga belum dibalas. (awa/muj/rah)

Pasien Kritis Tidak Boleh Dijenguk KeluarganyaDPRD akan Undang Pimpinan RSUD untuk KlarifikasiPAMEKASAN- Pekan ini, pimpinan Komisi D De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan bertemu pimpinan Rumah Sakit Umum Dae-rah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo. Pertemuan itu akan membahas pelayanan rumah sakit terbesar di Madura itu dalam kasus pelarangan pasien kritis di-jenguk oleh keluarganya sampai meninggal dunia.

PAMEKASAN – Badan Koordinasi Wilayah (Bakor-wil) IV Madura setelah gagal melaksanakan lomba Kara-pan Sapi Piala Presiden, kini berkirim surat untuk minta ‘azimat sakti’ Presiden RI. ‘Azimat’ berupa keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat dihara-pkan, karena karapan sapi tanpa kekerasan yang akan dilangsungkan belum men-dapat dukungan dari semua pemilik sapi karap.

Kontroversi memang ter-jadi, ada pemilik sapi karap yang tidak menyetujui kara-pan sapi dilakukan tanpa kekerasan, namun ada pula pemilik sapi karap yang justeru mendukung pelak-sanaan karapan sapi tanpa kekerasan. Permasalahan tersebut ternyata tidak bisa diatasi oleh pihak Bakorwil sehingga harus menyurati Presiden RI.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Madura di Ka-bupaten Pamekasan sampai kemarin, Minggu (20/10), menyatakan belum bisa me-mastikan waktu dan metode kejuaraan Karapan Sapi Piala Presiden 2013. Apakah kara-pan itu akan digelar tahun ini dengan kekerasan (rekeng) atau tanpa kekerasan (pak-kopak), atau bahkan ditiada-kan.

Kepala Bakorwil IV Pame-kasan Eddy Santoso menga-takan pihaknya belum bisa memberi penjelasan secara detail tentang pelaksanaan karapan sapi, karena masih menunggu keputusan Pres-iden RI Susilo Bambang Yud-hoyono.

Bakorwil Madura sudah menyurati presiden RI ten-tang adanya dualisme kejuar-aan karapan sapi, yaitu kara-pan sapi dengan kekerasan (rekeng) dan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak).

Dari kelompok ini, pihaknya belum bisa menye-lenggarakan kejuaraan kara-pan sapi, karena kejuaraan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak) belum bisa di-terima kalangan pengerap dan ngotot agar karapan sapi piala presiden digelar dengan sistem rekeng. “Saya tidak bisa memutuskan, karena karapan sapi ini memper-ebutkan piala presiden. Jadi kami menunggu keputusan presiden, karena bukan ke-

juaraan bupati atau guber-nur,” katanya.

Dia menjelaskan pihakn-ya sudah memediasi kedua belah pihak, yaitu kelompok pengerap yang sutuju de-ngan sistem pak-kopan dan kelompok pengerap yang menghendaki tetap digelar dengan rekeng pada 2 Okto-ber lalu di kantor Gubernur Jawa Timur. Namun kedua belah pihak masih bertahan dengan keinginan masing-masing sehingga diserahkan kepada presiden untuk me-mutuskannya.

Sampai kini, surat yang diajukan ke presiden ten-tang karapan sapi itu belum dijawab. Bakorwil IV Pame-kasan berharap keputusan presiden itu segera turun sehingga kejuaraan itu bisa digelar sesuai keputusan presiden. Setelah keputu-san presiden turun, pihak Bakowil IV Pamekasan akan segera mengumpulkan para pengerap untuk menjelaskan keputusan presiden nanti.

“Saya tidak bisa berandai-andai sebelum ada keputusan presiden. Mudah-mudahan segera ada keputusan dan kami akan segera menyam-paikan keputusan itu dengan mengumpulkan pengerap. Apapun keputusan presiden harus dipatuhi,” katanya.

Eddy Santoso menam-bahkan munculnya dualisme karapan sapi di Madura ter-jadi setelah Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menerbitkan fatwa haram terhadap karapan sapi piala

presiden pada 2011 lalu, ka-rena diwarnai dengan pe-nyiksaan terhadap sapi kara-pan.

Atas fatwa itu, pihaknya membuat formula baru de-ngan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak). Na-mun karapan sapi versi ini justru mendapat penolakan dari kalangan pengerap yang tetap menghendaki karapan sapi rekeng.

Karena belum ada kepu-tusan presiden, Eddy Santoso juga belum bisa memutus-kan waktu dan tempat kara-pan sapi tahun ini. Pihaknya hanya mengupayakan akan membicarakan lebih lanjut jika keputusan presiden su-dah turun.

Semula, gubeng ke-juaraan karapan sapi ini diagendakan pada bulan ini, bersamaan dengan kontes sapi sonok semalam di Ma-dura yang digelar pada Sabtu (19/10) kemarin.

Dengan demikian, rang-kaian semalam di Madura yang memadukan kebu-dayaan dari empat kabupat-en di Madura, hanya diawali dengan kotes sapi sonok pada siang harinya, karena karapan sapi belum bisa di-gelar.

Pada pelaksanaan kontes sapi sonok kemarin, seban-yak 39 pasang sapi betina yang dihias sedemikian rupa diikutkan dalam festi-fal yang diikuti para pemilik sapi dari empat kabupaten di Madura. Pada kontes kali ini, setiap pasangan sapi ditampilkan dengan iringan musik saronen serta sinden yang sesesakali mendapat saweran dari pengunjung di Stadion R. Sunarto Pame-kasan.

Sementara itu, ajang pe-sona budaya bertajuk “Se-malam di Madura”, yang di-gelar Sabtu (19/10) malam di depan Pendapa Bupati Pame-kasan menampilkan tarian-tarian khas dari empat kabu-paten di Madura.

Kabupaten Pamekasan menampilkan tari Batik dan Leng-leng Tarebung. Kabu-paten Sampang menampil-kan tarian Song-Song Semoh dan Kabupaten Sumenep me-nampilkan tarian menyam-but bapak datang dari laut. Acara ini ditutup dengan per-tunjukan kembang api. (uzi/muj/rah)

KARApAN SApI

Bakorwil Minta ‘Azimat’ Presiden

Eddy Santoso menambahkan

munculnya dualisme karapan sapi di Madura terjadi setelah Majlis

Ulama Indonesia (MUI) pamekasan

menerbitkan fatwa haram terhadap

karapan sapi piala presiden pada 2011 lalu, karena diwarnai dengan penyiksaan

terhadap sapi karapan.

Saat ini tim tengah membahas dan

mengkaji dampak positif dan negatif rencana tersebut.

Selama ini, TpA yang berada di Desa Angsanah,

Kecamatan palengaan itu masih dikelola sendiri oleh

BLH. “Hasil kajian itu, nanti akan kami

serahkan kepada Bupati sebagai

bahan pertimbangan untuk menentukan

kebijakan,

Didik HaryadiKepala Badan Lingkungan

Hidup (BLH)

PAMEKASAN - Harga tem-bakau rajangan di sejumlah kuasa pembelian tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai mengalami penurunan. Dalam beberapa hari terakhir, harga tembakau rajangan yang di-pasok petani turun antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000.

Misdayyin salah satu bandol (pemasok tembakau) asal Desa Tanjung, Kecama-tan Pegantenan, mengatakan sejak beberapa hari terakhir harga pembelian yang dipatok kuasa pembelian tembakau sudah tidak setinggi dua pe-kan lalu. Bahkan, jika dihi-tung, harga di tinggkat petani lebih tinggi dari harga yang berlaku di gudang pembelian.

Hal itu disebabkan petani

masih tetap berpatokan de-ngan harga yang sebelumnya, sehingga mereka mematok tembakau dengan harga cukup tinggi.

Jika pada dua pekan lalu harga pembelian di sejum-lah gudang tembakau masih mencapai Rp 46 ribu perkilo-gram kini turun menjadi Rp 42 ribu perkilogramnya. Padahal menurut taksirannya grade (ukuran mutu/kualitas) tem-bakau itu masih sama.

Wakil Ketua Komisi B De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Fathor-rahman mengakui terjadinya penurunan harga tembakau di tingkatan kuasa pembelian tembakau. Ia mengetahui hal tersebut saat melakukan kun-

jungan ke beberapa gudang milik kuasa pembelian tem-bakau di Pamekasan.

Fathor menjelaskan ber-dasar penjelasan pihak gu-

dang, penurunan harga itu disebabkan oleh terjadinya penurunan kualitas tembakau yang dipasok para bandol.

Diperkirakan turunnya kualitas tembakau itu, karena mulai habisnya tembakau gu-nung dan tegal, sehingga yang tersisa merupakan tembakau sawah. Selain itu, turunnya kualitas tersebut disebabkan oleh panen sebelum waktunya.

“Kami menemukan kasus tembakau muda sehingga mempengaruhi pada kuali-tas dan harga. Dimungkinkan para petani mengejar tinggin-ya harga dan khawatir dengan isu akan segera turun hujan, sehingga mereka melakukan panen sebelum waktunya,” kata dia. (oni/muj/rah)

pERTANIAN

Harga Tembakau Terus Menurun

Jika pada dua pekan lalu harga

pembelian di sejumlah gudang tembakau masih mencapai Rp 46 ribu perkilogram

kini turun menjadi Rp 42 ribu

perkilogramnya.

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II14 SAMPANG

Dua PNS berstatus ter-pidana yakni Ach Rifai dan Andre Prawita. Keduanya ber-tugas di di Dinas Pendidikan Sampang. "Dua oknum bukan hanya terancam kurungan penjara, melainkan terancam sanksi mengenai pelanggaran kedisiplinan PNS," ucapnya,

Minggu (20/10).Lanjut Bambang, sanksi

itu akan mengacu terhadap UU tentang PNS. Namun, hingga kini masih dalam pro-ses. Sehingga, dirinya masih belum bisa mengungkapkan sanksi secara detail yang bakal dikenakan terhadap dua terpi-

dana kasus korupsi itu. "Masih belum tahu secara detailnya seperti apa sanksi itu nanti, karena sekarang masih pro-ses," jelasnya.

Apabila BKD telah me-nerima salinan putusan dari Mahkamah Agung soal pu-tusan kasasi kedua oknum PNS tersebut, pihaknya akan segera menindaklan-juti secara prosedur. "Masih belum menerima salinan putusan dari MA, tapi kalau sudah pasti kita tindak lan-juti sesuai prosedur," ung-kapnya.

Menanggapi hal itu, ang-

gota Komisi A DPRD Sampang Halil menuturkan, dirinya ber-harap pihak terkait yang me-nangungi dua oknum PNS bisa segera memberikan sanksi tegas. Bahkan, pemerintah se-tempat bisa mempertimbang-kan soal gaji yang diterima oleh oknum PNS itu seiring jika mempunyai hukum tetap atau inkrah.

"Secepatnya pemerintah terkait bisa segera memberi-kan sanksi tegas. Kalau tidak seperti itu tidak ada efek jera dan harus dipikir juga masalah gajinya," pungkasnya. (ryn/lum)

Dua PNS akan DisanksiSAMPANG - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Slamet Terbang, mela-lui Kasubid Pembinaan, Bambang Maryono, menga-takan, instansinya akan memberikan sanksi terha-dap dua Pegawai Negeri Sipil. Dua pejabat negara itu terjerat kasus korupsi Porseni Tahun 2007.

SAMPANG – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, mulai menertibkan baliho calon anggota legis-latif Tahun 2014 yang bertebaran di monu-men setempat. Pener-tiban tersebut dilaku-kan setelah penegak perda melakukan ra-pat koordinasi dengan Panitia Pengawasan Pemilu (Panaslu) Ka-bupaten tentang.

Para rapat pelang-garan pemasangan baliho antara sat-pol PP dan panwaslu Senin (7/10), menge-muka bahwa baliho yang terdapat diping-gir jalan Kota Sam-pang, mulai dari Jalan Jaksa Agung sampai Monumen Sampang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani melalui Kasi Ops Moh Sadik me-ngatakan, baliho yang ditertibkan dimulai dari pertigaan ba-risan sampai ke per-

empatan monumen. Katanya, baliho yang terpasang melanggar kesepakatan rapat. Penertiban baliho tersebut akan terus dilakukan sampai tiba masa tenang.

"Penertiban ini di-lakukan karena tidak sesuai dengan kes-epakatan rapat satpol PP dengan panwas

pada hari Senin ke-marin di kantor KPU Kabupaten Sampang," ujarnya kepada Koran Madura.

Menurut Sadik, balilo yang boleh di-pasang yaitu gam-bar dari parpol saja. Sementara di Kota Sampang masih ba-nyak yang terpang-pang baliho caleg dari masing-masing par-pol, sehingga apabila setelah mereka men-ertibkan dari sejum-lah baliho yang ada namun masih nampak ada yang memasang lagi maka pihaknya akan terus menu-runkan pemantauan.

"Baliho yang boleh dipasang yaitu ketua parpolnya saja dan untuk caleg tidak boleh. Sedangkan yang banyak terpang-pang yaitu dari gam-bar caleg, sehingga kami turunkan sam-pai nanti tiba masa tenang," imbuhnya. (jun/lum)

PENERTIBAN

Baliho Caleg Ditertibkan

Penertiban ini dilakukan karena tidak

sesuai dengan kesepakatan

rapat satpol PP dengan panwas

pada hari Senin kemarin di kantor KPU

Kabupaten Sampang,"

Moh SadikKasi Ops

DITERTIBKAN. Aparat Satpol PP Kabupaten Sampang ketika menertibkan baliho calon anggota legislative 2014 di monumen Sampang.

SAMPANG - Kepala Ke-jaksaan Negeri Sampang, Abdullah menegaskan akan menindak lembaga usaha di wilayah itu yang tidak menyertakan karyawannya dalam program jaminan so-sial tenaga kerja.

"Ini akan kami lakukan karena sesuai dengan keten-tuan lembaga usaha diwajib-kan mengasuransikan semua pekerjanya pada program jaminan keselamatan kerja," kata Abdullah di Sampang, Jumat (18/10).

Ia menjelaskan, setiap perusahaan yang meperk-erjakan karyawan lebih dari satu atau minimal menge-luarkan gaji Rp1 juta setiap bulan, wajib memberikan perlindungan pada karyawan melalui program Jamsostek.

Jika tidak, sambung Ab-dullah, Kejari sebagai kuasa dari perusahaan jasa per-lindungan tenaga kerja akan memproses perusahaan yang tidak mau mengindahkan ke-tentuan itu, ke jalur hukum.

Menurut dia, perusahaan yang mengabaikan ketentuan itu, maka akan terancam pi-dana hukuman penjara 6 bu-lan sampai 8 bulan penjara.

"Dengan demikian, sank-sinya bukan hanya sanksi administrasi saja, akan tetapi juga sanksi pidana," katanya.

Menurut Kajari, keten-tuan pidana bagi perusahaan yang sengaja tidak mengikut-sertakan karyawannya dalam program Jamsostek itu seba-gaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik In-donesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, juga Peraturan Peme-rintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Ja-minan Sosial Tenaga Kerja.

Landasan hukum lainnya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2007 sebagai turutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan PP Nomor 14 Tahun 1993.

Kajari menjelaskan, ke-tentuan pasal yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja itu ialah Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 47 huruf a PP No-mor 14 Tahun 1992.

"Kalau perusahaan tidak mengikutsertakan program Jamsostek karyawannya, maka sesuai dengan ketentu-an lainnya sebagaimana pada Pasal 8, 12, 14 dan Pasal 16 ayat 1 UU No.3 Tahun 1992 harus ditanggung oleh peru-sahaan apabila terjadi risiko kerja," katanya menjelaskan.

Menurut Kajari, sebe-narnya dari sisi keuntungan, program Jamsostek itu akan sangat menguntungkan pe-

rusahaan, karena tidak perlu menanggung risiko kerja karyawan apabila terjadi ke-celakaan kerja.

Pihak Kejari Sampang, kata dia, nantinya juka akan akan mengajak seluruh sat-uan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkung-an Pemkab Sampang untuk ikut bekerja sama dengan cara mengharuskan perusa-haan yang akan megurus ijin proyek untuk mengikutser-takan karyawannya program Jamsostek.

Menurut Kepala Jam-sostek Madura Didin Har-yono, di Kabupaten Sam-pang, hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya program Jam-sostek. Buktinya, dari seki-tar 700 badan usaha yang ada di wilayah itu, hanya sebagian kecil saja perusa-haan yang mengikutserta-kan karyawannya program Jamsostek.

"Nah, kami berharap de-ngan pendakatan hukum melalui lembaga pengacara negara ini, program Jam-sostek di Sampang ini akan lebih sukses lagi dan akan banyak pengusaha yang sa-dar untuk mengikuti program ini," kata Didin Haryonon. (ant/mk)

JAMINAN KESELAMATAN KERJA

Lembaga Usaha Tidak Ikut Jamsostek Akan Ditindak

SAMPANG - Jalan yang biasa menjadi tempat berla-lulintas di Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, sa-ngat memprihatinkan. Kondisi ruas jalan rusak parah. Selain bergelombang, menimbulkan banyak debu saat pengguna jalan melintas.

Mahmud (33), warga setempat, menuturkan, jalan yang rusak sudah hampir dua tahun, namun belum ada perhatian dari pemerintah. Warga yang melintasi jalan tersebut banyak mengeluh. "Jalanan ini sudah ham-

pir dua tahun kondisinya rusak parah. Tidak ada yang namanya perbaikan dan perhatian dari aparatur desa atau pemerintah daerah," ucapnya, Minggu (20/10).

Kata Mahmud, ketika pengendara berpapasan de-ngan kendaraan lain salah satunya harus bergantian, karena kondisinya sempit dan hanya layak dilewati satu kendaraan. "Kalau ber-papasan harus gantian dulu, Mas, untuk melewati jalan ini karena sempit," keluhnya.

Hal senada juga disam-

paikan Ali (45). Ia berharap kepala desa khususnya kades yang baru bisa memperha-tikan kepentingan umum untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kepala desa yang terpilih nanti diharapkan bisa mena-ngani rusaknya jalan.

"Semoga dengan me-nangnya kepala desa baru, baik siapa pun, bisa peduli dengan rakyat dan kepen-tingan umum. Ini baik dari segi ekonomi maupun in-frastruktur lainya," harapnya. (ryn/lum)

JALAN RUSAK

Sudah Dua Tahun Belum Juga Diperbaiki

RUSAK PARAH. Kondisi jalan yang bergelombang di Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, yang rusak parah, Minggu (20/10).

SAMPANG - Komisi A DPRD Sampang, mulai mela-kukan evaluasi terhadap be-berapa pemerintahan desa di wilayah itu yang dinilai ber-masalah dan kepala desanya terjerat kasus hukum.

Ketua Komisi A DPRD Ka-bupaten Sampang Mohammad Hodai, di Kabupaten Sampang, mengatakan saat ini ada seba-gian kepala desa yang terjerat kasus hukum, sehingga meng-ganggu proses pemerintahan di tingkat desa.

"Komisi masih melakukan kajian guna mencari solusi atas persoalan ini," kata Hodai.

Menurut dia, jika persoalan di tingkat desa itu dibiarkan, maka nantinya akan merembet pada stabilitas pemerintahan di tingkat kabupaten, semisal un-juk rasa ke kantor pemkab dan DPRD Sampang.

Ia menjelaskan salah satu

kepala desa di Kabupaten Sampang yang bermasalah dan terjerat kasus hukum ialah Kepala Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik.

"Kepala desanya bernama Ismail dan yang bersangku-tan baru saja terpilih sebagai kepala desa dalam pemilihan yang digelar belum lama ini," katanya menjelaskan.

Akan tetapi, karena yang bersangkutan terjerat kasus hukum, maka warga di desa itu meminta agar Bupati Sam-pang tidak melantik kepala desa terpilih dimaksud.

Ribuan warga di desa itu sebelumnya berunjuk rasa ke kantor DPRD Sampang, me-nuntut agar Bupati Sampang Fannan Hasib tidak melantik kepala desa terpilih itu dengan alasan yang bersangkutan ter-jerat kasus hukum, yakni terli-bat tindak pidana kriminal.

Juru bicara warga desa itu Afifurrahman menjelaskan di-rinya bersama ribuan warga lain sepakan menolak pelan-tikan kepada desa terpilih, karena masyarakat di desa itu tidak mau dipimpin oleh se-seorang yang terlibat dalam kasus kriminal.

"Ini kan namanya sudah cacat hukum. Kok bisa calon kepala desa mendapatkan su-rat cacatan kepolisian, jika saat ini terlibat dalam kasus hukum," katanya menjelaskan.

Saat ini, Kepala Desa Bangcelok Ismail ditahan tim reskrim Polres Sampang, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Ia dijerat de-ngan Pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lima tahun penjara.

Hodai menegaskan bahwa

sesuai dengan Peraturan Da-erah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintah-an Desa, apabila kepada desa tersandung kasus pelanggar-an hukum dengan ancaman hukuman lima tahun tuntu-tan penjara, maka semestinya badan pemusyawaratan desa (BPD) segera membentuk pan-itia pemilihan kepada.

"Tapi oleh BPD ini tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan, khususnya pertimbangan keamanan," ka-tanya menjelaskan.

Selain di Desa Bangce-lok, Kecamatan Jrengik, ialah Kepala Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong.

Hodai menambahkan kepa-la desa itu dilaporkan warganya ke Mapolres Sampang telah me-lakukan tindak pidana korupsi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). (ant/mk)

KADES TERJERAT HUKUM

Pemerintahan Desa Bermasalah Dievaluasi

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II 15BANGKALAN

Peringatan tersebut dike-luarkan sehubungan dengan turunnya hujan disertai angin yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

"Sekalipun belum mema-suki musim penghujan, angin kencang mulai terasa. Untuk itu nelayan agar waspada, karena angin bisa datang kapa saja," ujar prakirawan BMKG Mar-itim Perak Surabaya, Eko Pra-setyo saat dihubungi melalui selulernya.

Bagi masyarakat pesisir dan nelayan, kata Eko, harus waspa-da dan terus mengikuti perkem-bangan cuaca, dengan demikian dapat memanfaatkan celah itu untuk beraktivitas yang ber-manfat ketika cuaca mereda dan membaik. Sebab tiupan angin yang kencang berdampak pada tingginya gelombang.

"Informasi cuaca itu akan menjadi penting untuk men-gantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca itu," paparnya.

Dia menjelaskan hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kabupaten Bangkalan be-lum menandakan bahwa musim

hujan telah tiba. Namun hujan tersebut merupakan pananda datangnya musim peralihan, yang bersamaan dengan itu akan datang pula angin kencang diperkikan hingga November mendatang. Dengan demikian, antisipasi sejak dini dirasa sa-

ngat penting untuk meningkat-kan kewaspadaan saat berada di wilayah perairan.

Sementara itu, salah satu nelayan, Mu'in, asal Kampung Lebak Pangeranan Bangkalan mengaku kencangnya angin yang terjadi belakangan ini

membuat dirinya hanya bisa mencari ikan di perairan dan-gkal saja dan akan kembali melaut hingga kondisi angin kembali bersahabat. "Untuk se-mentara waktu, gak berani sam-pai ketengah lau mas," ucapnya.(dn/rah)

Angin Kencang Mengintai di LautBMKG Minta Nelayan Waspada BANGKALAN - Kendati belum memasuki musim penghujan, angin ken-cang mulai melanda pe-rairan Bangkalan. Badai angin yang membahaya-kan itu terus mengintai di laut, sehingga Badan Metereologi Geofisika dan Klimatologi (BMKG) Maritim Perak Surabaya mengimbau kepada ne-layan untuk mewaspadai angin kencang yang bisa datang secara sporadis tersebut.

TIDAK MELAUT. Salah satu perahu milik nelayan yang bersandar di tepi laut akibat kondisi angin yang tak menentu.

BANGKALAN - Ke-beradaan hutan dan perkebunan di Bangka-lan kritis. Sebab jumlah tanaman yang ada masih sedikit sehingga me-nyebabkan lahan tandus. Hal itu tak lepas adanya pembalakan yang dilaku-kan tanpa menggantinya dengan tanaman baru. Oleh karena itu, perha-tian masyarakat sangat diperlukan guna mencip-takan kondisi hutan yang asri.

"Keadaan hutan di Bangkalan masih kri-tis. Butuh perhatian masyarakat dalam mem-pertahankan kelestarian-nya," kata kepala Dinas Kehutanan dan Perkebu-nan (Dishutbun) Bangka-lan, Budi Utomo, kemarin (20/10).

Dia menjelaskan un-tuk menjaga kelestarian-nya diperlukan penana-man pohon dalam bentuk penghijauan. Akan teta-pi, butuh kesadaran masyarakat dalam mele-starikan jenis tanaman yang tidak menyebabkan lahan tandus.

Menurutnya, pe-merintah sendiri sudah berupaya untuk mencip-takan kondisi alam yang seimbang. Untuk itu, 28 kelompok kebun bibit rakyat telah diberdaya-kan agar bisa menjaga kelestarian hutan dan perkebunan.

Mengenai jenis tana-man yang bisa diberday-akan bergantung pada keinginan masyarakat. Sehingga pengembangan tanaman bisa dicocok-kan dengan lingkungan perkebunan di wilayah masing-masing. Dalam pemberdayaan tanaman sendiri, pihaknya beker-

jasama dengan Badan Pengelolaan Daerah Al-iran Sungai Brantas (BP-DAS).

"Pemberdayaannya terserah dari masyarakat sendiri, mereka meng-inginkan penanaman tan-aman jenis apa, pemerin-tah akan memfasilitasi," ungkap budi. (ori/rah)

Kondisi Hutan Kritis

Pemerintah Menggandeng BPDAS

Pemberdayaannya terserah dari masyarakat

sendiri, mereka menginginkan penanaman

tanaman jenis apa,

pemerintah akan memfasilitasi,"

Budi UtomoKepala Dishutbun

Bangkalan

Pelaksanaan karapan sapi pakkopak (tanpa kekerasan) terus mendapat dukungan dari semua pihak, meskipun ada sebagian aspirasi dari pe-milik sapi karapan (pangerap) yang masih menginginkan sistem rekeng (kekerasan). Bagi masyarat Madura apa pun sistem yang digunakan, entah berupa pakkopak atau dengan rekeng, karapan tetap menjadi hiburan.

Namun, yang paling diharapkan bagaimana menjadikan tradisi tanpa kekerasan mampu menarik minat para pengerap. Terlebih dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan asing dan bisa memberi kesan bahwa masyarakat Madura memiliki tradisi sikap lemah lembut.

H. Toyyib, salah satu pengerap sapi, warga Kelura-han Mlajah Kecamatan Kota Bangkalan, menuturkan, bagi masyarakat Madura khu-susnya Bangkalan, karapan sapi sudah mendarah daging. Sebab hal itu merupakan identitas lokal yang tetap harus dilestarikan. Selain itu, karapan sapi menjadi ke-banggaan tersendiri, karena

karapan sapi sudah dikenal di nusantara, bahkan hingga ke mancanegara.

Menurutnya, sejarah awal karapan pada masa berdirinya sebelum penjajah datang ke Indonesia tidak menggunakan kekerasan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi per-gesaran nilai, yang awalnya tanpa kekerasan kemudian karapan sapi menggunakan kekerasan, itu terjadi ketika penjajah mulai berkuasa di negeri ini.

Akan tetapi, daya tarik masyarakat tak pernah pudar terhadap karapan sapi. Saat ini, kata H. Toyyib, yang perlu dilakukan adalah mengem-balikan pelaksanaan karapan sapi sesuai sejarah awal pen-diriannya. Sehingga karapan sapi tak lagi menggunakan kekerasan.

“Karapan sapi sudah menjadi harga mati untuk dilestarikan, karena ini bu-daya Madura. Saat ini, mari kita dorong agar karapan sapi kembali pada sejarah awal tanpa melakukan kekerasan fisik,” tuturnya.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan,

Edi Santoso di sela-sela menyaksikan karapan sapi tanpa kekerasan di Bangkalan, menyatakan dirinya tidak menampik jika di sejumlah daerah masih ada yang meng-gunakan kekerasan. Namun, ia sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap karapan sapi tanpa kekerasan

yang di selenggarakan oleh Persatuan Karapan Sapi (Perkasa) Bangkalan.

“Ya, ini adalah proses bagaimana akhirnya karapan sapi tidak lagi menggunakan kekerasan. Biarkan semua berproses, “ singkatnya.

Respon posistif terkait karapan tanpa kekerasan juga

muncul dari wakil Bupati setempat, Ir. Mondir Rofi’i. Ia menyatakan dukungan terhadap karapan sapi tanpa kekerasan akan terus menga-lir. Baginya, tanpa kekerasan merupakan pelestarian budaya yang sangat positif. Sebab dapat menyuguhkan tontonan yang lebih arif dan

bijaksana bagi para penikmat budaya.

“Kita dukung terus, dan semoga Bangkalan bisa men-jadi pelopor untuk kerapan tanpa kekerasan,” tandasnya.

Sementara itu, antu-siasme dukungan masyarakat terhadap karapan sapi tanpa kekerasan terlihat pada saat

karapan sapi di lapangan Raden Panji Muhammad Noer Bangkalan, Minggu (20/11).

Karapan kali ini, tukang tongko (joki) tidak lagi me-lukai sapi dengan paku dan mengolesinya dengan balsem agar dapat berlari kencang. Na-mun, hanya menggunakan ban sebagai pemacunya. (dn/rah)

BudaYa

Karapan Sapi Tanpa Kekerasan Terus Mendapat DukunganBANGKALAN - Karapan sapi sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura. Hal itu, terlihat dari animo masyarakat yang sangat tinggi untuk menyaksikan karapan tersebut, kendati tak lagi menggunakan kekerasan. Selama ini, karapan sapi selalu identik menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka pada bagian tubuh sapi.

BANGKALAN - Alokasi dana pembangunan taman kota menelan anggaran yang cukup besar. Tahun 2013, ang-garan pemerintah yang digel-ontorkan untuk pembangunan taman tersebut sebesar Rp 912 juta. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD). Akan tetapi, dari 5 proyek tanam yang dikerjakan, satu proyek taman kota masih belum sele-sai. Hal itu lantaran pekerjaan-nya masih baru dimulai.

"Pengerjaan taman pada ta-hun 2013 yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup hanya satu

pekerjaan belum selesai. Peker-jaan taman yang dimaksud be-rada di depan Polres Bangkalan, DPRD, dan Museum," kata Kabid Pertamanan Badan Linkungan Hidup (BLH), Panca, kemarin.

Menurutnya, lima proyek tersebut yakni , taman gedung serba guna, taman depan ke-camatan Burneh. Selain itu, taman di sepanjang sungai ju-nok dengan panjang 145 meter. Terakhir taman tugu adipura, dan taman depan Polres, DPRD dan Museum yang kategorinya masuk dalam satu proyek.

"Untuk pekerjaan taman di depan Polres, DPRD dan Mu-

seum garapannya sudah sele-sai 90 persen. Penyelesaian-nya hanya tinggal pemasangan instalasi listrik berupa lampu pijar," jelasnya.

Adapun biaya yang dialokasikan untuk pembangunan Tugu Adipura menelan biaya Rp 76 juta. Un-tuk taman dan sungai Junok Rp 196 juta. Taman depan ke-camatan Burneh Rp 86 juta. Taman gedung ratoh ebuh me-nelan biaya Rp 124 juta.

"Paling besar anggaran untuk taman yang diban-gun depan polres, DPRD dan Musem, anggarannya men-

capai Rp 430 juta dengan CV pelaksana Sumber Rejeki Bangkalan," ungkapnya.

Panca menerangkan pe-nyelesaian proyek pertamanan yang masih belum rampung, akhir Oktober ditarget sudah selesai. Sementara untuk ta-hun 2014, targetnya akan di-lakukan upaya penghijauan dengan penanaman pohon peneduh.

"Tahun ini kita banyak mem-bangun taman. Akan tetapi tahun depan akan dilakukan penghi-jauan dengan menanam pohon jenis angsana," terangnya.

Penghijauan tersebut akan

dilakukan sepanjang jalan Halim Perdana Kususma, jalan Soekarno Hatta sampai dengan jalan di Bancaran. Selain itu, Jalan Jaksa Agung Suprapto menuju jalan Halim Perdana Kusuma di Junok.

"Yang pasti pembangunan taman dan penghijauan yang tengah dibangun saat ini untuk estetika," imbuhnya.

Pihaknya berjanji pembangunan pertamanan dan penghijauan juga men-jadi target pengembangan BLH hingga lingkup pedesaan. Akan tetapi, masih menjadi target ke depan. (ori/rah)

PEMBanGunan

Biaya Pembangunan Taman Kota Rp 912 Juta

DIGARAP. Pembangunan taman kota yang masih belum rampung di depan DPRD Bangkalan.

TANPA KEKERASAN. Salah satu pasangan sapi yang mengikuti karapan tanpa kekerasan di lapangan Raden Panji Muhammad Noer Bangkalan, Minggu (20/11).

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II16 SURAMADU

SAMPANG - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, memberikan ban-tuan sebesar berupa uang untuk pembangunan Masjid Jami’ Al Fatah, Desa Dharma Tanjung, Ke-camatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jumat (18/10). Penyera-han bantuan itu diwakili Sekretar-is DPC PDI Perjuangan Sampang Moh Nurrahmad kepada Takmir Masjid Al-Fatah KH Ahmad Taufik Hidayat, disaksikan oleh jemaah sholat Jumat.

Menurut Moh Nurrahmad, MH Said Abdullah tidak bisa mem-berikan bantuan secara langsung karena sedang ada tugas dewan di Jakarta yang tidak bisa diting-galkan. Sehingga, dirinya ditunjuk sebagai perwakilan untuk pembe-rian bantuan tersebut melalui ke-luarga besar PDI-P.

“Ya ini sebagai bentuk kepedulian dan simpatisan jiwa sosial terhadap pembangunan

masjid, meskipun beliau (MH Said Abdullah) tidak bisa datang dan diwakili oleh saya,” ucapnya kepada sejumlah wartawan, usai menyerahkan bantuan.

Pria asal Kecamatan Ketapang itu berharap, bantuan itu bisa memancing warga lainnya untuk ikut serta membantu percepatan pembangunan masjid. Baik itu dari elemen pejabat tinggi, maupun kalangan masyarakat. “Supaya yang lain tidak hanya mementing-kan keperluan pribadi saja. Tentu ini seharusnya ikut semua kalan-gan apa pun dan kalau tidak sep-erti ini kapan lagi bisa membantu pembangunan masjid,” tuturnya.

Bantuan berupa uang yang diberikan MH Said Abdullah nilainya Rp. 100 juta. Namun masih diberikan separuh, yaitu Rp 50 juta. Sisa bantuannya akan diberikan langsung oleh MH Said Abdullah pada bulan November mendatang. “Mohon disaksikan

pemberian bantuan ini terlebih dulu diberikan Rp 50 juta yang di wakili saya. Tetapi 50 juta lagi akan diberikan secara langsung oleh Bapak Said Abdullah,” jelas Moh Nurrahmad dihadapan je-maah.

Sementara itu, Takmir Masjid Jami’ Al Falah, KH Ahmad Tau-fik Hidayat, menyatakan dirinya sangat bangga dan senang dengan bantuan diketahui tersebut. Ka-tanya, selama ini masjid yang su-dah dibangun sejak tahun 2011 itu hanya mengadandalkan dana ban-tuan pembangunan dari beberapa warga sekitar dan pemberian pelintas jalan di sekitar masjid.

“Saya sangat berterima kasih banyak kepada pemberi bantuan (MH Said Abdullah), dan Alham-dulilah sangat senang karena masjid yang selama dibangun ta-hun 2011 mengandalkan bantuan dari warga saja,” katanya. (adv/ryn/lum)

SeremonialMH Said Abdullah Membantu Pembangunan Masjid

Juru bicara partai Islam di Pamekasan, Halili, dari Par-tai Persatuan Pembangunan (PPP), Minggu (20/10), menga-takan, kebijakan pemerintah melarang praktik kekerasan dalam lomba karapan sapi itu sudah tepat, sehingga harus dipertahankan.

“Kecuali para pemilik sapi karapan di Pulau Ma-dura sepakat tidak menggu-nakan cara-cara kekerasan dan penyiksaan terhadap sapi, maka boleh saja lomba memperebutkan piala Pres-iden RI itu dilanjutkan,” kata Halili.

Jika karapan sapi tetap di-laksanakan dengan kekerasan, seperti menggunakan kayu pemukul yang dipasang paku, Halili yang juga Ketua DPRD Pamekasan ini minta pemer-intah mempertahankan kebi-jakannya meniadakan lomba tersebut.

Menurut Halili, selain melanggar ketentuan hukum Islam yang pada pokoknya melarang praktik penyiksaan terhadap hewan, serta hukum positif, pelaksanaan karapan sapi dengan cara kekerasan juga akan membuat citra bangsa Indonesia negatif di-mata dunia.

Sebab, dengan adanya pelaksanaan karapan sapi yang menggunakan pola kekerasan, menurut Halili, seolah negara Indonesia melegalkan adanya praktik penyiksaan terhadap

hewan, mengingat kegiatan itu memperebutkan piala ber-gilir Presiden RI.

Pemerintah di berbagai tingkatan, baik kabupaten, Badan Koordinasi Pemer-intahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) mau-pun rovinsi, diharapkan tetap teguh pada komitmen mempertahankan budaya Madura dengan menjauh-kan dari nilai-nilai negatif seperti praktik penyiksaan hewan.

“Sebab, karapan sapi dulu tidak disertai kekerasan de-ngan disiksa menggunakan alat pemukul yang dipasang paku. Saya punya teman ang-gota DPRD yang dulu menjadi ‘pengerap’ (joki, red),” kata Halili.

Ia menuturkan, teman-nya itu dulu sering men-jadi “pengerap” dalam kara-pan sapi, akan tetapi tidak menggunakan “rekeng” atau benda tajam, melainkan memakai “pak-kopak” atau batang pohon pisang seba-gai pemukul sapi agar ber-lari kencang.

“Sekarang kan bukan ‘pak-kopak’ lagi, melainkan ‘re-keng’ dengan cara digarukkan ke tubuh sapi hingga bagian pantat hewan ternak tersebut terluka,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata Hal-ili, sapi juga diolesi balsam pada bagian mata, kemudian duburnya diolesi cabai, ke-

mudian bagian tubuh hewan tersebut yang luka disiram spiritus menjelang dimulai karapan.

“Cara-cara seperti itu harus dihentikan, apalagi ini memperebutkan piala bergilir Presiden RI,” kata Halili seraya menyebutkan sikap partai Is-lam tersebut juga didukung para ulama se-Madura.

Usulan menghapus prak-

tik kekerasan dalam pelak-sanaan karapan sapi itu mu-lai gencar disuarakan oleh para pecinta hewan, kalan-gan budayawan dan ulama Madura sejak 2010.

Tahun 2011, Bakorwil IV Pamekasan selaku pen-anggung jawab kegiatan ta-hunan di Pulau Garam itu berupa menghapus praktik kekerasan tersebut, namun

tidak berhasil. Karapan sapi saat itu tetap menggunakan “rekeng” atau alat pemukul dilengkapi paku.

Kepala Bakorwil IV Pame-kasan Edy Santoso menyatakan, Karapan Sapi Piala Presiden 2013 dan tahun-tahun beri-kutnya hanya akan dilaksana-kan tanpa kekerasan dengan tu-juan mengembalikan khazanah budaya Madura. (ant/mk)

Partai Islam Dukung Peniadaan Karapan dengan KekerasanPAMEKASAN - Sejumlah partai Islam di Pame-kasan, Jawa Timur, mendukung sikap pemerintah menghentikan perebutan piala bergilir Presiden RI dalam karapan sapi yang disertai tindak kekerasan seperti menggunakan alat pemukul hewan yang dipasang paku.

SURABAYA - Pemerin-tah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, melakukan kunjun-gan kerja ke Kota Surabaya guna belajar pengolahan sampah karena Surabaya hampir tiap tahun mer-aih penghargaan bergengsi berupa Adipura Kencana.

“Kami ingin mendapat-kan penjelasan, fokus yang harus kami lakukan pada titik mana saja untuk mendapat-kan Adipura Kencana. Karena Surabaya sudah memperoleh Adipura Kencana dua kali ber-turut-turut,” kata Bupati Jepara Achmad Marzuki saat bersama rombongannya berkunjung ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, Minggu (20/10).

Sebelum Pemkab Jepara, jajaran Pemerintah Kota Waringin dan Pemkab Salati-ga juga berkunjung ke kan-tor DKP Surabaya pada Rabu (16/10)dan Jumat (18/10) de-ngan tujuan yang sama.

Menurut Marzuki, Kabu-paten Jepara sebenarnya tidak asing dengan penghargaan Adipura karena sejak tahun 2005 sudah rutin menerima penghargaan Adipura. “Tetapi belum Adipura Kencana. Kare-na itu kami ingin belajar pada Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Sementara Sekda Kabu-paten Jepara, Sholeh, mem-pertanyakan sejauh mana partisipasi masyarakat di Surabaya di bidang kebersi-han, juga keberadaan bank sampah, serta ada tidaknya operasi penertiban yustisi kebersihan di Surabaya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKP Kota Surabaya, Wisnu Wibowo, memberikan penjelasan kom-prehensif tentang pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya melalui paparan.

“Sebenarnya pengelo-laannya hampir sama de-ngan kota lain. Tetapi kami melakukan banyak inovasi yang menjadi penilaian Ad-ipura Kencana. Harapan kami tentu mendapat yang ketiga kalinya,” ujar Wisnu.

Wisnu lantas menjelaskan tentang tugas-tugas DKP sep-erti penyapuan, pengangkutan sampah, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan tinja, penerangan jalan umum, pemeliharaan makam, dekorasi kota. Juga beberapa inovasi yang telah dilakukan DKP seperti pengo-lahan sampah organik men-jadi kompos di Super Depo Sutorejo.

“Terobosan seperti Super Depo Sutorejo dan bank sampah ini masuk dalam penilaian Ad-ipura Kencana, dan itu menam-bah nilai,” jelas Wisnu.

Wisnu juga menjelaskan tentang partisipasi warga un-tuk mereduksi volume sampah yang masuk ke TPA Benowo, di antaranya melalui pengelo-laan sampah mandiri berbasis komunitas yang kini sudah tersebar di 162 kelurahan.

Wisnu mengatakan kini di Surabaya sudah ada 21 rumah kompos, di antara-nya di kawasan Tenggilis Ut-ara, Gayungsari, Rungkut Asri, Keputih, Wonorejo, Benowo, dan Putat Jaya. Sementara un-tuk bank sampah aktif, jum-lahnya kini mencapai 125 unit.

“Untuk menggairah-kan masyarakat dalam pen-gelolaan lingkungan, kami juga menggelar kompetisi kebersihan yakni Surabaya Green and Clean sejak 2005 dan Surabaya Merdeka dari Sampah sejak 2007. Karena partisipasi warga ini juga ada nilainya. Intinya kita ikut mendampingi, bukan hanya memerintah,” jelas Wisnu. (ant/mk)

KEBERSIHAN

Pengelolaan Sampah Pemkot Perlu Ditiru

SERAH-TERIMA: Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sampang Moh Nurrahmad (kanan) menyerahkan batuan dari anggota DPR RI, MH. Said Abdullah, kepada takmir Masjid Jami’ Al Falah, Jumat (18/10). Bantuan itu untuk pembangunan Masjid Jami’ Al Fatah di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong.