draft petunjuk umum hortikultura 2015

8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015

1/75

DRAFT PETUNJUK UMUM PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITASHORTIKULTURA RAMAH

LINGKUNGAN

TAHUN 2015

DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN

2014


2/75

Direktorat Jenderal Hortikultura

Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah

Lingkungan 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas hortikultura merupakan komoditas pertanian yang memiliki

nilai ekonomi yang tinggi dan potensi agribisnis yang sangat besar untuk

dikembangkan terutama untuk peningkatan pendapatan bagi

masyarakat, khususnya petani baik berskala kecil hingga skala besar.

Produk hortikultura memiliki beberapa keunggulan baik nilai jual yang

tinggi, keragaman jenis, dan serapan pasar dalam dan luar negeri yang

terus mengalami peningkatan permintaan baik dalam bentuk segarmaupun olahan. Produk hortikultura nasional saat ini diarahkan

terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri melalui

pasar tradisional dan pasar modern maupun pasar luar negeri (ekspor).

Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan

varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila

dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi

yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaanlapangan kerja di pedesaan. Kondisi ini belum dimanfaatkan secara

optimal dalam rangka memperkuat pembangunan subsektor

hortikultura.

Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis produk

hortikultura yang meliputi 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66

jenis tanaman obat, dan 117 jenis tanaman hias. Berbagai jenis

komoditas hortikultura tersebut terdapat 13 (tiga belas) komoditas

utama hortikultura yaitu aneka cabai, bawang merah, jeruk siam,bawang putih, kentang, mangga, manggis, pisang, durian, jahe,

temulawak, anggrek, dan krisan.

Pengembangan sub sektor hortikultura pada tahun 2015 lebih diarahkan

terutama pada pengembangan komoditas strategis hortikultura yaitu

aneka cabai (cabai besar dan rawit), bawang merah, dan jeruk. Selain itu,

pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan pada

pengembangan komoditas unggulan nasional dan komoditas spesifik

lokasi agar meningkatkan skala usaha pengembangan hortikultura.


3/75



Lingkungan 2015

Komoditas cabai dan bawang merah telah secara nyata berkontribusi

pada terjadinya inflasi nasional, selain itu jumlah buah impor yang

berdatangan ke pasar lokal seperti jeruk membuat menurunnya

pendapatan petani lokal hingga dapat mematikan pasar jeruk lokal. Oleh

karena itu, komoditas tersebut menjadi komoditas strategis utama yangmendapat perhatian bagi pemerintah (pusat) dalam usahanya

melakukan stabilisasi harga melalui peningkatan produksi dan

perbaikan mutu produk.

Pembangunan hortikultura bertujuan untuk mendorong tumbuh

kembangnya agribisnis hortikultura yang mampu menghasilkan produk

yang berdaya saing, ramah bagi lingkungan, mampu menyerap tenaga

kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, memperkuat

perekonomian wilayah untuk mendukung pertumbuhan pendapatan

nasional.

Pengembangan sub sektor hortikultura merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya; 1) Pelestarian lingkungan dan penciptaan

lingkungan asri, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,

2) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 3) Pengendalian

inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan

bawang merah), 4) Pelestarian dan pengembangan identitas nasional

(anggrek, jamu, dll), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui

penyediaan karbohidrat alternatif, dan 6) Menunjang pengembangan

sektor pariwisata.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha hortikultura,

diantaranya rendahnya produktivitas, lokasi yang terpencar, skala usaha

sempit dan belum efisien, kebijakan dan regulasi di bidang perbankan,

transportasi, ekspor dan impor belum sepenuhnya mendukung pelaku

agribisnis hortikultura nasional. Hal ini menyebabkan produkhortikultura nasional kurang mampu bersaing dengan produk

hortikultura yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu untuk

meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan

dukungan semua pihak yang terkait secara terintegrasi sesuai tugas dan

fungsinya.

Pengembangan sub sektor hortikultura dalam perspektif paradigma

baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas

saja namun terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan secara


4/75



Lingkungan 2015

luas. Pembangunan sub sektor hortikultura juga mengacu pada

pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu: peningkatan

diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor

dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, pengembangan sub

sektor hortikultura juga untuk mengantisipasi meningkatnya nilai imporkomoditas hortikultura dan sebaliknya harus mampu meningkatkan nilai

ekspor. Pembangunan sub sektor hortikultura juga diharapkan dapat

mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua

Barat serta di wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar.

Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan

kawasan mendapatkan dukungan fasilitasi dari pemerintah, melalui

berbagai program dan kegiatan baik dengan dana dari pusat (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat

(petani) dan swasta. Dukungan fasilitasi melalui anggaran Direktorat

Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam

memuwujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan

berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, konsep pengembangan kawasan diperluas ke dalam berbagai

definisi melalui penetapan kebijakan, diantaranya adalah desain utama

( grand design) pengembangan kawasan pertanian, Strategi Induk

Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (SIPP), pengembangan kawasan

/ cluster yang kesemuanya bemuara pada peningkatan produksi dan

produktivitas hortikultura.

Kompleksitas kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan semakin

diperketat dengan kebijakan penyempurnaan penganggaran

pelaksanaan kegiatan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem

penganggaran terpadu berbasis kinerja agar terdapatpertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat. Penyempurnaan

dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui kebijakan penggunaan

belanja bantuan sosial.

Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa

konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme

perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi

yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan

berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan


5/75



Lingkungan 2015

guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil

pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya

serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan

pertanian, khususnya subsektor hortikultura secara efektif, efisien,

akuntabel dan terukur.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan

anggaran kinerja subsektor hortikultura dan untuk menselaraskan

antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan

serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang

semula sudah tersusun, diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan

pengembangan agribisnis hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari Petunjuk Umum Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015 adalah:

1. Memberikan acuan, kerangka kerja, petunjuk dan tolak ukur bagi

pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis

kinerja.

2. Meningkatkan pemahaman bagi para pelaksana kegiatan dalam

menyusun kegiatan dan anggaran berbasis kinerja.

3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan

kegiatan pengembangan hortikultura .

4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban dan transparansi serta

tanggung jawab bagi pelaksana kegiatan sehingga memudahkan

pelaporan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengembangan sub

sektor hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai dari buku Petunjuk Umum Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015

adalah:

1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sub sektor hortikultura

sebagai implementasi dari program pembangunan hortikultura.


6/75



Lingkungan 2015

2. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub sektor

hortikultura, baik antar sub sektor maupun antar pusat dan daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Petunjuk Umum Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun Anggaran 2015

meliputi:

1. Sasaran, Program, Strategi dan Kebijakan Pengembangan

Hortikultura Tahun 2015

2. Kegiatan Pengembangan Sub Sektor Hortikultura Tahun 2015

3. Sistem Pelaporan Keuangan dan Perlengkapan

4. Pemantauan (Monitoring), Evaluasi dan Pelaporan Kinerja


7/75



Lingkungan 2015

BAB II

SASARAN, PROGRAM, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2015

A. Sasaran

Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat menentukan dalam

pengembangan dan penyelenggaran agribisnis hortikultura. Ke depan

peran pemerintah lebih fokus sebagai fasilitator dan dinamisator, dan

lebih mendorong peranan swasta dan masyarakat. Sinergi pemerintah

dan swasta serta masyarakat akan menghasilkan kinerja berupa

peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang ramah

lingkungan sehingga dengan adanya sinergitas tersebut akan dicapai

pengembangan hortikultura yang berdaya saing sehingga pendapatan

masyarakat dapat meningkat ke arah yang lebih baik begitu pula dengan

tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal

Hortikultura mengalokasikan sejumlah anggaran melalui pola penyaluran

dana dekonsentrasi bagi Dinas Pertanian tingkat provinsi beserta UPT-

nya dan dana tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian tingkat

kabupaten/kota. Dana APBN tahun 2015 yang sangat terbatas tersebut,

harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada prinsip

efektif dan efisien agar sasaran pengembangan hortikultura tahun 2015

dapat dicapai.

Adapun sasaran program pengembangan hortikultura tahun 2015 adalah

meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura yang

ramah lingkungan. Sedangkan sasaran kegiatan per eselon II lingkup

Ditjen Hortikultura adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman buah yang ramah

lingkungan

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman florikultura yang

ramah lingkungan


8/75



Lingkungan 2015

3. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman sayuran dan

tanaman obat yang ramah lingkungan

4. Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura yang ramah

lingkungan

5. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura

yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan, dan

terkelolanya serangan OPT secara ramah lingkungan dalam

pengamanan produksi hortikultura

6. Meningkatnya Pengelolaan dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Hortikultura.

Secara rinci target produksi dan kinerja pengembangan hortikulturadisajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Target Produksi Hortikultura Tahun 2015

KOMODITAS PRODUKSI

a. Buah

1) Jeruk Siam (ton) 1.587.103

2) Mangga (ton) 2.236.786

3) Manggis (ton) 142.394

4) Durian (ton) 896.125

5) Pisang (ton) 6.392.306

6) Buah-buahan lainnya (ton) 7.970.310

Total Buah (ton) 19.225.025

b. Sayuran

1) Cabai Besar (ton) 1.043.929

2) Cabai Rawit (ton) 735.375


9/75



Lingkungan 2015

3) Bawang Merah (ton) 1.061.716

4) Bawang Putih 16.397

5) Kentang (ton) 1.296.445

6) Sayuran lainnya (ton) 9.361.118

Total Sayuran (ton) 13.514.981

c. Tanaman Obat

1) Temulawak (ton) 37.448

2) Jahe (ton) 163.050

3) Tanaman Obat lainnya (ton) 342.350

Total Tanaman Obat (ton) 542.849

d. Tanaman Florikultura

1) Anggrek (Tangkai) 21.689.665

2) Krisan (Tangkai) 427.487.181

3) Bunga dan Daun Potong lainnya

(tangkai)

226.839.975

4) Tan. Hias Pot dan Lansekap (pohon) 13.026.904

5) Bunga Tabur (melati) (kg) 23.591.630


10/75



Lingkungan 2015

Tabel 2. Target Kinerja Pengembangan Hortikultura Tahun 2015 *)

No Kegiatan/Indikator Target 2015

I. Peningkatan Produksi dan ProduktivitasProduk Buah Ramah Lingkungan

A. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)

B. Registrasi Kebun Tanaman Buah (Kebun)

C. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman

Buah (unit)

6.307

870

615

II. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Produk Florikultura Ramah Lingkungan

A. Kawasan Tanaman Florikultura (M²)

B. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura

(Lahan Usaha)

C. Fasilitas Pengelolaan pascapanen Tanaman

Florikultura (unit)

450.000

50

200

III. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah

Lingkungan

A. Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)

B. Kawasan Tanaman Tanaman Obat (Ha)

C. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran

dan Tanaman Obat (Lahan Usaha)

D. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman

Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)

5.553

751

1200

742

IV. Pengembangan Sistem Perbenihan

Hortikultura

A. Lembaga Perbenihan Hortikultura (Lembaga) 160


11/75



Lingkungan 2015

No Kegiatan/Indikator Target 2015

B. Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)

C. Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)

D. Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg)

E. Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang)

950.000

5.700.000

35.000

970.000

V. Pengembangan Sistem Perlindungan

Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

A. Pengembangan Lembaga Perlindungan

Tanaman (unit)

B. Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan (kali)

C. Penerapan PHT (Kelompok)

D. Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)

310

2.045

660

75

VI. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

pada Direktorat Jenderal Hortikultura

A. Lembaga Pengembangan Hortikultura

Penggerak Membangun Desa

(PMD)/Kelompok Tani Pada Area Periurban

(Kelompok)

B. Pelayanan Manajemen (Bulan)

C. Laporan Kinerja (Laporan)

240

12

7

*) Keterangan : Data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun

2015 -2019 dan Rekapitulasi RKAKL Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2015.

B. Program Pengembangan Hortikultura

Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran,

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu

“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah

Lingkungan”


12/75



Lingkungan 2015

Secara ringkas program dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal

Hortikultura disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2015

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

018.04.0

7

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Hortikultura Ramah Lingkungan

1769 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan

1770 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura

Ramah Lingkungan

1771 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan

Tanaman Obat Ramah Lingkungan

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Ramah Lingkungan

1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat

Jenderal Hortikultura

C. Strategi

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai sasaran, program dan

kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura diantaranya meliputi :

1. Pengembangan Kawasan/Penataan Kebun

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang

hortikultura dan Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang


13/75



Lingkungan 2015

pengembangan kawasan pertanian, sangat jelas tertera bahwa

pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengembangan kawasan

hotikultura nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengembangan kawasan

hortikultura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan

agribisnis hortikultura memerlukan keterkaitan antara semua

pemangku kepentingan dalam zone produksi agar proses budidaya

dan pascapanen di basis-basis produksi komoditas hortikultura dapat

berlangsung dengan baik.

Kawasan dalam arti sempit merupakan satu kesatuan wilayah dengan

kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur

ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagaikegiatan usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya,

penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta

berbagai kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan dalam terminologi

sub hortikultura, kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu

hamparan areal budidaya hortikultura yang disatukan oleh satu

kesatuan fasilitas infrasturktur ekonomi melalui pendekatan kawasan

diharapkan dapat dicapainya skala minimal pengusahaan untuk

menghasilkan produk yang nantinya sesuai dengan kebutuhan pasardan industri pengolahan.

Pengembangan kawasan hortikultura di tahun 2015 secara umum

akan diimplementasikan melalui kegiatan bantuan sarana produksi,

bantuan sarana budidaya, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan,

dan pembuatan pedoman-pedoman. Pelaksanaan kegiatan tersebut

dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan

didukung oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan DinasPertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu,

pengembangan kawasan hortikultura juga dilakukan melalui

pengembangan taman hortipark dengan pemanfaatan lahan yang

dimiliki negara (pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota). Kegiatan tersebut bertujuan untuk

mengintegrasikan beragam fungsi dari pengembangan komoditas

hortikultura tidak hanya dari aspek peningkatan pendapatan tetapi


14/75



Lingkungan 2015

juga aspek agribisnis lainnya, edukasi, wisata, serta pelestarian

lingkungan.

Tujuan pengembangan kawasan hortikultura adalah (1) perluasan

kawasan sehingga memenuhi skala ekonomi/komersial; (2)

pemantapan kawasan dengan memperbaiki sarana prasarana

budidaya, panen dan pascapanen, manajemen produksi dan

peningkatan kapabilitas petani dan petugas; (3) peningkatan

produksi dan produktivitas produk, (4) pengembangan

keanekaragaman usaha hortikultura yang menjamin kelestarian

fungsi dan manfaat lahan, (5) menciptakan lapangan kerja, (6)

meningkatkan tata kelola kebun produksi di tingkat petani /

Gapoktan, (7). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, (8)Meningkatkan kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat

pedesaan dan negara, dan (9) Meningkatkan ikatan komunitas

masyarakat disekitar kawasan.

Manfaat dari pengembangan kawasan hortikultura diantaranya; (1)

mempermudah penanganan berbagai komoditas hortikultura secara

terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya, (2) Membuka

kesempatan semua komoditas hortikultura yang penting di suatu

kawasan ditangani secara proposional serta mengurangi keinginan

daerah menangani komoditas prioritas nasional yang tidak sesuai

untuk daerahnya, (3) Menjadi wahana bagi pelaksana desentralisasi

pembangunan secara nyata dengan pembagian dan keterkaitan fungsi

antar tingkatan pemerintah secara lebih proposional, (4) Mendorong

sinergi dari berbagai sumberdaya, dan (5) memberikan insentif bagi

para pelaksana di kabupaten, (6) mempercepat pertumbuhan

pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektorusaha terkait (Backward and forward linkages).

2. Peningkatan Mutu Produk Hortikultura

Peningkatan mutu produk hortikultura merupakan upaya untuk

meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan

petani agar memenuhi standar keamanan pangan, dinamika

preferensi konsumen, dan memiliki daya saing terhadap berbagai

komoditas hortikultura dari negara lain. Kegiatan peningkatan mutu

produk hortikultura akan difokuskan pada penerapan GAP (Good


15/75



Lingkungan 2015

Agriculture Practices) dan GHP (Good Handling Practices), registrasi

kebun/lahan usaha, fasilitasi sarana budidaya dan pascapanen seperti

pendingin, sarana penyimpan, dan distribusi, serta implementasi

inovasi teknologi budidaya yang ramah lingkungan seperti

penggunaan sarana budidaya screen house/netting house pada

sejumlah komoditas hortikultura untuk mengurangi dampak

perubahan cuaca maupun serangan OPT. Disamping itu perlu

harmonisasi standar sistem produksi berbasis GAP dan standar mutu

produk dengan negara tujuan ekspor.

Penerapan GAP melalui SOP yang spesifik lokasi, spesifik komoditas

dan spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan

produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani melaluiproses produksi yang ramah lingkungan agar memenuhi persyaratan

konsumen dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan

produk padanannya dari luar negeri.

Penerapan GAP di Indonesia didukung dengan telah terbitnya

Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/10/2009,

tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur

yang Baik (Good Agricultural Practices For Fruit and Vegetable).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/ permentan/

OT.140/9/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik

( good agriculture practices for medicinal crops). Dengan demikian

penerapan GAP oleh pelaku usaha/ petani mendapat dukungan legal

dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan dari penerapan GAP diantaranya; (1) Meningkatkan produksi

dan produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil hortikultura

termasuk keamanan konsumsi, (3) Meningkatkan daya saing, (4)Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5)

Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan

sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan

kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab

terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7)

Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, (8)

Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, sedangkan sasaran

yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan,


16/75



Lingkungan 2015

produktivitas tinggi, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura

berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

3. Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura memilikiperan menjamin produksi, mutu, dan keamanan pangan.

Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dalam menurunnya

kerusakan dan kehilangan hasil tanaman karena serangan OPT dan

dampak perubahan iklim, serta menurunnya cemaran pestisida dan

bahan berbahaya lain pada produk hortikultura sehingga memenuhi

persyaratan keamanan pangan.

Fungsi perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi dari

serangan OPT dan memperkuat pengawalan mutu produk baik di

tingkat konsumen domestik dan luar negeri sangat penting, utamanya

dalam rangka peningkatan produksi yang berorientasi kepada daya

saing dan pengelolaan OPT secara ramah lingkungan. Pengelolaan

dan pengendalian OPT dalam bentuk gerakan pengendalian OPT

dilakukan bersama-sama petani (beserta kelembagaan kelompoknya

yaitu klinik PHT/PPAH) dan pemerintah (Dinas Pertanian tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota, UPTD BPTPH, LPHP, LPAH serta instansiterkait lainnya sebagai pendamping. Penanganan OPT harus

dilakukan secara ramah lingkungan dengan menggunakan sarana

produksi hortikultura yang ramah lingkungan (pupuk, zat pengatur

tumbuh/ZPT dan bahan pengendali OPT/agens hayati) untuk

menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan

keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura

Nomor 13 Tahun 2010.

Penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura akan diarahkan

dalam rangka pengembangan penerapan PHT skala luas ( Area Wide

Integrated Pest Management-IPM , Area Low Pest Prevalence-ALPP

lalat buah), pengembangan agro klinik, pengembangan Musuh Alami

dan Agens Hayati, pengembangan Biopestisida, adaptasi dan mitigasi

iklim serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT).


17/75



Lingkungan 2015

4. Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura

Keberhasilan pengembangan hortikultura tidak lepas dari

ketersediaan benih hortikultura bermutu. Untuk menghasilkan

produk hortikultura bermutu prima dibutuhkan benih bermutu

tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul

dari varietas yang diwakilinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

sistem perbenihan untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu

dan distribusi, serta meningkatkan pengawasan peredaran dan

penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Penguatan sistem perbenihan akan diarahkan dalam rangka

pengembangan sistem perbenihan yang murah, tepat waktu dan

mudah dijangkau petani.Penguatan kelembagaan dilakukan terhadap kelembagaan

pemerintah yang terdiri Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

(BPSB) dan Balai Benih Hortikultura (BBH), serta kelembagaan

swasta seperti penangkar benih dan produsen benih. Sebagai Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH

dan BPSBTPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk

mendukung pengembangan kawasan.

Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan institusi penyedia benihbermutu di bawah koordinasi pemerintah daerah yang

bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya benih bermutu.

Selain itu, ketersediaan benih bermutu sangat ditentukan oleh

dukungan penangkar yang handal.

Balai Pengawasan Benih dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura (BPSB-TPH) merupakan institusi yang membina

sertifikasi dan mengawasi peredaran benih di lapangan.

Penguatan sistem perbenihan juga difokuskan pada revitalisasi balai

benih melalui penyediaan benih sumber sesuai dengan masterplan

pengembangan kawasan dan koleksi varietas serta pembinaan

penangkar, asosiasi penangkar, koperasi penangkar dan perusahaan

benih lokal. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi untuk

meningkatkan pemahaman petani akan manfaat penggunaan benih

bermutu.

Penggunaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun

sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan


18/75



Lingkungan 2015

kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Diperlukan

pembinaan baik teknis maupun manajerial kepada

produsen/penangkar benih agar mampu menyediakan benih

bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah,

waktu, lokasi, dan harga).

5. Penguatan Kelembagaan Hortikultura

Kelembagaan usaha sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar

petani dan daya tawar saing rantai pasok. Untuk itu perlu dibangun

kelembagaan yang mampu memperkuat kerjasama antara kelompok

tani / gapoktan / asosiasi ataupun kerjasama antar pedagang.

Integrasi vertikal merupakan kerjasama antara pelaku usaha dalamsegmen yang berbeda, yaitu antara kelompok tani dengan pedagang,

termasuk di dalamnya kerjasama tri-partite antara kelompok tani,

pedagang dan asosiasi.

Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan

efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan

pengaktifan kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani

(gapoktan) serta asosiasi. Keberadaan gabungan kelompok tani dan

asosiasi akan memudahkan dalam mensosialisasikan, menerapkan

teknologi dan mengakses sumber-sumber pembiayaan, dengan

demikian skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis.

Pemberdayaan kelompoktani dan Gapoktan diarahkan pada

peningkatan kemampuan agribisnis secara keseluruhan, sehingga

tidak terfokus pada aspek budidaya saja.

Pemberdayaan kelembagaan hortikultura diimplementasikan melalui

penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah melalui kelompok tanidan berbagai kegiatan yang menumbuhkan pembinaan agribisnis

hortikultura melalui kemitraan langsung antara tokoh agribisnis

hortikultura dengan kelompok tani hortikultura dan pemebrian

dukungan promosi dan reward kepada kelompok tani unggul.

6. Penanganan Pascapanen Hortikultura

Karakteristik komoditas hortikultura bersifat volumunios

(membutuhkan tempat yang besar) dan perishable (mudah rusak)


19/75



Lingkungan 2015

sehingga dibutuhkan penanganan pascapanen yang cepat dan tepat.

Hal utama yang timbul akibat penanganan yang kurang tepat dan

cepat tersebut adalah tingginya kehilangan atau kerusakan hasil. Hal

ini disebabkan antara lain penanganan pascapanen produk

hortikultura yang masih dilakukan secara tradisional atau

konvensional dibandingkan kegiatan pra panen. Terlihat bahwa

masih rendahnya kesadaran petani/Gapoktan dalam menerapkan

penggunaan teknologi, dan sarana panen/pascapanen, akses

informasi dalam penerapan teknologi dan sarana pascapanen juga

terbatas sehingga menjadi kendala dalam peningkatan kemampuan

dan pengetahuan petani/pelaku usaha. Penanganan pascapanen

hortikultura secara umum bertujuan untuk memperpanjang

kesegaran dan menekan tingkat kehilangan hasil yang dilaksanakan

melalui pemanfaatan sarana dan teknologi yang baik.

7. Akselerasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan

Akselerasi akses pembiayaan akan diarahkan dalam rangka fasilitasi

kemudahan mendapatkan akses skim kredit seperti KKPE, KUR.

Disamping itu juga diberikan fasilitasi sarana produksi kepada

kelompok binaan penggerak membangun desa (PMD) untukmendukung pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Penguatan

kemitraan juga akan tetap dibangun dengan membangun program

coorporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan

BUMN.

8. Pemasyarakatan Produk Hortikultura

Pemasyarakatan produk hortikultura dimaksudkan sebagai upaya

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsiproduk hortikultura nasional tidak hanya berupa bentuk segar, tetapi

juga berbagai bentuk olahannya. Pemasyarakatan merupakan

investasi jangka panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan pada

periode mendatang. Kegiatan pemasyarakatan hortikultura akan

dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan mendorong

motivasi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

Tujuan dari adanya pemasyarakatan produk hortikultura diantaranya

1). mengenalkan benih dan produk hortikultura yang unggul dan


20/75


21/75



Lingkungan 2015

9. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap

teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik

embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen;

10. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar

modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen dan

kemitraan usaha.

11. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu,

promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim

usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan

regulasi.

12. Pengembangan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang

direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi

terkait.

13. Pengelolaan OPT skala luas ( Area Low Pest Prevalence/ALPP, Pest

Free Area/PFA, Pest Free Production Site/PFPS)

14. Fasilitasi pelaksanaan perlindungan Tanaman Hortikultura

15. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH,

Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT danPPAH)

16. Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan

17. Fasilitasi regulasi perlindungan dalam rangka peningkatan mutu dan

daya saing produk hortikultura

18. Sistem pemantauan dan pelaporan, serta analisis Dampak Perubahan

Iklim (DPI)

19. Pestisida biologi/hayati

20. SL-PHT dan Aplikasi teknologi ramah lingkungan

21. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian

yang akuntabel, tranparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif,

pencapaian indikator kinerja secara optimal.

22. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur

dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong


22/75



Lingkungan 2015

upaya pencapaian standar konsumsi per kapita yang ditetapkan oleh

FAO.

E. Langkah Operasional

Beberapa langkah operasional untuk pengembangan hortikultura yang

dilaksanakan :

a. Pengembangan kawasan sentra dengan berdasarkan prioritas

komoditas nasional

b. Kerjasama petani dengan perusahaan swasta untuk percepatan

perluasan areal tanaman semusim (melon, semangka dan tanaman

terna) untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor.

c. Pengembangan sentra di luar pulau Jawa terutama komoditas

sayuran (bawang merah, cabai) dan pengembangan buah-buahan

secara luas (manggis, jeruk, durian, alpukat, dll), termasuk produksi

di masa off season (mangga, durian).

d. Peningkatan investasi swasta, melalui ekspansi usaha (HGU) dan

kemitraan petani baik dengan swasta maupun BUMN.

e. Perbaikan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP sertaGHP, penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, fasilitasi

sarana budidaya, panen dan pascapanen.

f. Penguatan sistem perlindungan tanaman, melalui pengembangan

penerapan PHT, antara lain dengan memperkuat surveillance dengan

dukungan teknologi informasi, pengembangan agroklinik, fasilitasi

sarana lab.

g. Penguatan sistem perbenihan melalui peningkatanproduksi/ketersediaan benih yang murah, tepat waktu dan mudah

dijangkau petani serta peningkatan kapasitas kelembagaan (BPSB dan

BBH).

h. Penguatan kelembagaan, antara lain melalui perbaikan manajemen

kelembagaan petani (gapoktan, asosiasi, koperasi) dan

pemberdayaan.


23/75



Lingkungan 2015

i. Fasilitasi kemitraan dengan eksportir, pemasok pasar modern dan

industri pengolahan.

j. Akselerasi akses pembiayaan melalui kredit khusus (Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Rakyat) dan

meningkatkan peran swasta untuk investasi hortikultura.

k. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya, peralatan

pascapanen dan penataan rantai distribusi berupa peralatan

pascapanen (rak kemasan, alat petik, mobile cooling box , gerobak,

copper, outlet berpendingin, gerobak vertical garden, motor roda

tiga).

l. Pengaturan pola produksi terutama sayuran utama (cabai dan

bawang merah).

m. Pemasyarakatan produk hortikultura nasional melalui media cetak

dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah dan sayur.

n. Fasilitasi bantuan packing house / bangsal pascapanen yang

dilengkapi dengan sarana grading.

o. Fasilitasi bantuan untuk pengembangan kawasan berupa: benih,

pupuk, pestisida, mulsa, plastik UV dan shading net .

p. Fasilitasi bantuan sarana budidaya berupa: sarana irigasi, rumah

lindung (screen house) dilengkapi dengan sarana irigiasi, rak tanam,

sarana pencahayaan dan mulsa serta sarana budidaya untuk

antisipasi produksi di musim hujan.


24/75



Lingkungan 2015

BAB III

KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2015

Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya

terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi juga terkait dengan

isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi. Sejalan dengan

sasaran yang ingin dicapai dan untuk mendukung pembangunan

hortikultura, pada tahun anggaran 2015 telah dialokasi dana pembangunan

melalui 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan (Kode 1769)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka

pengembangan kawasan tanaman buah, pengembangan registrasi

kebun, perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah, perbaikan

mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah,

pengembangan/pembinaan rumah kemas ( packing house) dan

peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitas

tanaman buah yang ramah lingkungan.

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman buah

(ha), 2) Registrasi kebun tanaman buah (kebun), 3) Fasilitas

pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit).

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis KegiatanPeningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura

Ramah lingkungan (Kode 1770)


pengembangan dan pengutuhan kawasan tanaman florikultura,

pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaan


25/75



Lingkungan 2015

unit usaha, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman

florikultura, dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman

florikultura.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitastanaman florikultura yang ramah lingkungan.

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman

florikultura (m²), 2) Registrasi lahan usaha tanaman florikultura

(lahan usaha), 3) Fasilitas pengelolaan pascapanen tanaman

florikultura (unit).

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah

Lingkungan.

3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan

Tanaman Obat Ramah Lingkungan (Kode 1771)


pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat,

pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaanlahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat, perbaikan mutu

pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat,

pengembangan registrasi packing house dan peningkatan jumlah

kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitas

tanaman sayuran dan tanaman obat yang ramah lingkungan.

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Kawasan tanaman

sayuran (ha), 2). Kawasan tanaman obat (ha) , 3) Registrasi lahan

usaha tanaman sayuran dan obat (lahan usaha), 4) Fasilitas

pengelolaan pascapanen sayuran dan tanaman obat (unit).


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan

Tanaman Obat Ramah Lingkungan.


26/75



Lingkungan 2015

4.

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura (Kode 1772)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan

ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu, benih tanaman

florikultura bermutu, benih tanaman obat bermutu, benih tanaman

buah bermutu, peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan

hortikultura dan peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan

hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah : berkembangnya sistem perbenihan

hortikultura yang ramah lingkungan

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Benih tanaman sayuran

bermutu (kg), 2). Benih tanaman florikultura bermutu (benih), 3).Benih tanaman obat bermutu (kg), 4). Benih tanaman buah bermutu

(batang), 5). Lembaga perbenihan hortikultura (lembaga).


Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Ramah Lingkungan (Kode 1773)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan

pengelolaan OPT, pengelolaan dampak perubahan iklim, peningkatan

kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura,

peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman

hortikultura, peningkatan pemenuhan persyaratan teknis Sanitary

and Phyto Sanitary (SPS) mendukung ekspor produk hortikultura dan

pengembangan Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu

(SLPHT).

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi, produktivitas dan

mutu produk hortikultura yang aman konsumsi, berdaya saing dan

berkelanjutan, dan terkelolanya serangan OPT secara ramah

lingkungan dalam pengamanan produksi hortikultura.

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Pengembangan lembaga

perlindungan tanaman (unit), 2). Pengelolaan OPT ramah lingkungan,


27/75



Lingkungan 2015

3). Penerapan PHT (kelompok), 4). Dampak perubahan iklim

(rekomendasi).


Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura RamahLingkungan.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat

Jenderal Hortikultura (Kode 1774)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pelayanan

manajemen, pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, dan

pemberdayaan konsorsium hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya pengelolaan dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.

Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Lembaga pengembangan

hortikultura : Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani

pada area periurban (kelompok), 2). Pelayanan manajemen (bulan),

3). Laporan kinerja (laporan).


Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal

Hortikultura.

Rancangan agenda pelaksanaan kegiatan skala nasional/regional

untuk mendukung pengembangan hortikultura lingkup Direktorat

Jenderal Hortikultura Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1.


28/75



Lingkungan 2015

BAB IV

STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL

HORTIKULURA TAHUN 2015

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun

Anggaran 2015 mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (unified budget)

dan berbasis kinerja (performance budget). Implementasi anggaran terpadu

berbasis kinerja dimaksud didasarkan pada capaian indikator kinerja

sehingga program pembangunan hortikultura dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien dan akuntabel. Kegiatan pembangunan hortikultura di daerahdistimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola yaitu pola

dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan.

Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi

kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang

membidangi hortikultura tingkat propinsi dan UPTD (BPSBTPH/BBH dan

BPTPH) sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat

pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk

tahun 2015 dilaksanakan oleh 34 satker pada dinas pertanian propinsi.

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan

untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang

dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat

kabupaten/kota. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2015

dilaksanakan oleh 138 satuan kerja yang terdiri dari 23 satuan kerja tugas

pembantuan yang dilaksanakan oleh provinsi (TP Provinsi) dan 115 satuan

kerja (satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satkertersendiri (TP Mandiri). Satker TP Provinsi merupakan satker yang melekat

dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan alokasi anggaran di bawah Rp. 1

Miliar. Sedangkan satker TP Mandiri adalah satker yang menerima alokasi

dana sejumlah dan lebih dari Rp 1 Miliar.


29/75



Lingkungan 2015

BAB V

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Dalam rangka tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan

pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan Undang-undang RI

Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah

Nomor : 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 233/ PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.57/PB/2013 tentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,

maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi

Pemerintahan Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga denganmemproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan untuk menghasilkan laporan

keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sedangkan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAKBMN) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik

Negara.

Disamping mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/ barang yang

berada dalam tanggung jawabnya, Menteri/Pimpinan Lembaga juga

melaporkan penggunaan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari

anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan kepada daerah

dan/atau Desa. Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan daftar SKPD

yang akan mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi maupun Tugas

Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk


30/75



Lingkungan 2015

ditetapkansebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana Dekonsentrasi kepada

Kementerian Negara/Lembaga melalui Gubernur.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi maupun TugasPembantuan dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa laporan

Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi sesuai dengan

Hierarki organisasi, baik untuk pertanggungjawaban pengelolaan

Keuangan maupun pengelolaan barang. Unit akuntansi pengelolaan

keuangan/barang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/

Lembaga penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I

(UAPPA/B) – EI)

UAPPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I

penanggungjawabnya adalah Pejabat Eselon I.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah

(UAPPA/B – W)

UAPPA/B – W merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat

Kantor Wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W,

penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit

Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, untuk UAPPA/B – W

Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk

UAPPA/B – W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Bupati

atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah

melalui kementerian negara/lembaga.

Dalam hal ini untuk Kementerian Pertanian BPTP (Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian) ditunjuk sebagai sekretariat wilayah sesuai

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan

OT.140/9/2008. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

UAPPA/B-W maka ditetapkan organisasi dan tata kerja yang dalam


31/75



Lingkungan 2015

pelaksanaan kegiatan laporan keuangan tersebut menerima dari seluruh

dana dari bagian anggaran (BA) 018 (Kementerian Pertanian).

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang) yang memiliki wewenang menguasai

anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung

jawab UAKPA/B adalan kepala satuan kerja. Untuk UAKPA/B

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan

Sistem Akuntansi Instansi, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi

UAPA DITJEN PBN ( Dit . IA )

APPL CENTER DB CENTER

UAKPB UAKPA KPPN

UAPPB -

UAPPB - EI

UAPB

UAPPA -

UAPPA - E1

KANWIL Ditjen PBN

Dit.PA

DITJEN PBN ( Dit PBMKN )

1a

BA - 62,69

4b 3 BA -

62,69

4 Data UAPPA - W 5

4a BA - 62,6

9 5a

6

13

6a BA - 62,69 15

LRA

dan

neraca

Neraca

LRA, LAK

8

14 7

LRA dan Neraca 11

9 10

BA - 62,69 9a 12

Laporan BM/KN

1

UAPA DITJEN PBN ( Dit . IA )

APPL CENTER DB CENTER

UAKPB UAKPA KPPN

UAPPB -

UAPPB - EI

UAPB

UAPPA -

UAPPA - E1

KANWIL Ditjen PBN

Dit.PA

DITJEN PBN ( Dit PBMKN )

1a

BA - 62,69

4b 3 BA -

62,69

4 Data UAPPA - W 5

4a BA - 62,6

9 5a

6

13

6a BA - 62,69 15

LRA

dan

neraca

Neraca

LRA, LAK

8

14 7

LRA dan Neraca 11

9 10

BA - 62,69 9a 12

Laporan BM/KN

1


32/75



Lingkungan 2015

Keterangan :

: arus data laporan (termasuk dana Dekosentrasi dan dana

Tugas Pembantuan)

: arus LPJ APP

: rekonsiliasi data

: pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan

: arus laporan APP

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang mengacu kepada

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011

tentang perubahan atas peraturan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan

pedomannya dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.


33/75



Lingkungan 2015

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

A. Pemantauan dan Evaluasi

Prosedur monitoring dan evaluasi mengacu pada hirarki sistem Monev,

dimana hirarki yang lebih tinggi melakukan monitoring dan evaluasi

kepada hierarki di bawahnya secara berjenjang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing. Pemantauan dan evaluasi dilakukan

untuk melihat perkembangan kegiatan, mengamati permasalahan dan

hambatan yang dihadapi, juga dalam rangka menyatukan sistem

kepemerintahan yang baik dan akuntabel mengenai pelaksanaankegiatan dan penggunaan anggaran. Hierarki sistem pengawasan dan

evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Keterangan :

Gambar 2. Hierarki Sistem Pengawasan dan Evaluasi

= Monev = Laporan

Sub-sektor/Sub-

program

Program/kegiatan

Program/Kegiatan

BAPPENAS

Kementerian

Unit Eselon I

Kegiatan(Provinsi)

Kegiatan(Kabupaten/Kota)

Sektor/program

Nasional


34/75



Lingkungan 2015

Dalam pelaksanaan program lingkup Ditjen Hortikultura, monitoring dan

evaluasi punya peranan penting antara lain: 1) memberikan informasi

dan gambaran keberhasilan/ kegagalan dan kinerja program dan

institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan

serta penyusunan kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan,

tindaklanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5) sebagai referensi

pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan,

penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuaijadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan

dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui : 1). Pencapaian kinerja,

2). Output , outcome dan keberhasilan program dan kegiatan, 3).

Gambaran potensi pengembangan, dan 4). Permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti

kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap

laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadapperkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan,

manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil

pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan

pemantauan dan evaluasi.

Pelaksana kegiatan juga diwajibkan menyusun laporan sesuai SK Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.

120/KET/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan PelaporanPelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan dan laporan insidentil

bilamana diperlukan. Jadwal penyampaian laporan dapat dilihat pada

Gambar 4.


35/75



Lingkungan 2015

Gambar 3. Hierarki dan Jadwal Penyampaian Laporan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh petugas pusat ke daerah

(terutama pemantapan pelaksanaan kegiatan dari Dana Dekonsentrasi,

Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) dilakukan secara

intensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan

kabupaten/kota juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi ke

daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya.

B. Pelaporan Output Fisik (Aplikasi PMK 249/PMK.02/2011)

Untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan hortikultura yang

optimal, sinergis dan terintegrasi, diperlukan pengendalian manajemen

secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib serta evaluasi kinerja

program/kegiatan dengan sumberdaya manusia yang memadai, agar

hasil/manfaat yang diperoleh selaras dengan tujuan dan sasaran yang

SKPD Kab/Kota

BAPPENAS

Sekjen Departemen

Pertanian (Biro yg

Membidangi Monev)

Unit Eselon I

SKPD Provinsi

Sektor/program (tgl 20 bln

berikutnya)

Sub-sektor/Sub-program (tgl 15 bln

berikutnya)

Kompilasi Kegiatan Dana TP (tgl

10 bln berikutnya)

Kegiatan Dana TP (tgl 5 bulan

berikutnya)

Nasional (tgl 25 bln berikutnya)

Kegiatan Dana Dekonsentrasi (tgl

5 bln berikutnya)


36/75



Lingkungan 2015

diharapkan, serta pemantapan perencanaan pembangunan hortikultura

selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

tanggal 28 Desember 2011 tentang laporan evaluasi kinerja dalam

rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas, maka

semua kementerian dan instansi pelaksana kegiatan melalui dana APBN

wajib melakukan pengisian laporan realisasi fisik termasuk progres

tahapan komponen dalam pelaksanaan output setiap bulannya melalui

aplikasi pengisian secara online Laporan PMK 249/2011 pada Website

Kementerian Keuangan. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “ good governance”.

Oleh karena itu petugas penanggung jawab pelaporan wajib

berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura untuk

mengisi laporan tersebut secara periodik setiap bulannya. Adapun,

organisasi pelaksana pelaporan output fisik melalui aplikasi PMK

249/2011 ini adalah sebagai berikut:

a. Petugas

1) Petugas Pusat

Petugas penginput laporan adalah Bagian Evaluasi dan

Pelaporan Setditjen Hortikultura dengan sumber data dari

pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

2) Petugas Daerah

Petugas penginput laporan adalah petugas yang diberi

wewenang untuk menyampaikan pelaporan dengan sumber

data dari bidang hortikultura dan atau PPK.


37/75



Lingkungan 2015

b. Waktu Penyampaian Laporan

1) Pusat

Pelaporan dilakukan setiap ada perkembangan pada output

kegiatan sesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara

online pada aplikasi PMK 249/PMK 02/2011. Pelaporan

diserahkan secara tertulis setiap bulan pada penanggungjawab

kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura oleh Bagian

Evaluasi dan Pelaporan.

2) Daerah

Pelaporan dilakukan setiap ada perkembangan pada satkersesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara online pada

aplikasi PMK 249/PMK 02/2011. Pelaporan diserahkan setiap

bulan secara tertulis pada penanggungjawab kegiatan bidang

hortikultura oleh petugas pelaporan.

Laporan PMK 249/2011 ini berisi daftar program dan kegiatan berupa

target, realisasi keuangan dan fisik tahun berjalan pada setiap Satker,

yang wajib diisi dan dibuat oleh petugas pelaporan secara online melalui

www.monev.anggaran.depkeu.go.id

C. Laporan Statistik Hortikultura

Salah satu jenis laporan lainnya yang merupakan tanggungjawab Ditjen

Hortikultura selaku pelaksana pembangunan hortikultura di Indonesia

adalah menyajikan gambaran statistik hortikultura. Pengelolaan statistik

hortikultura ditingkat pusat dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS)

bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data

dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.

Laporan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilaksanakan oleh BPS

Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten

oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui

petugas pengumpul data di kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL.

Pengelolaan statistik hortikultura terdiri dari beberapa tahapan antara

lain; pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai

http://www.monev.anggaran.depkeu.go.id/http://www.monev.anggaran.depkeu.go.id/


38/75



Lingkungan 2015

penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan

melibatkan berbagai institusi mengacu pada hierarki dan tanggung jawab

masing-masing.

Berikut adalah tugas dan kewajiban masing-masing institusi:

a. KCD/Mantri Tani/Petugas pengumpul data, bertugas mengumpulkan

data dari lapangan (di tingkat kecamatan) dan menyampaikan hasil

pengumpulan data ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas memeriksa kelengkapan

data dan kebenaran isi laporan kemudian membuat rekapitulasi

Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi

Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Selanjutnya

dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota,

untuk kemudian RKSPH tersebut dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi.

Jenis dari laporan statistik pertanian ini menggunakan daftar isian

sebagai berikut:

a. SPH-SBS merupakan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan

semusim,

b. SPH-BST merupakan laporan tanaman buah-buahan dan sayurantahunan,

c. SPH-TBF merupakan laporan tanaman biofarmaka,

d. SPH-TH merupakan laporan tanaman hias,

e. SPH-BN merupakan laporan perbenihan hortikultura.

Pengiriman laporan statistik hortikultura ini dilakukan berjenjang. Untuk

laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RPSPH)

dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktorat Jenderal Hortikulturadapat dikirimkan melalui email ke alamat [email protected] atau

dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal

HOrtikultura c.q Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Jl. AUP No.3 Pasar

Mingggu Jakarta Selatan, 12520.

Laporan RPSPH-SBS merupakan laporan bulanan yang dikirm setiap

bulan paling lambat tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir

untuk Pulau Jawa sedangkan luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah

bulan bersangkutan berakhir. Sedangkan untuk laporan RPSPH-BST, TBF

mailto:[email protected]:[email protected]


39/75



Lingkungan 2015

dan TH merupakan laporan triwulanan yang dikirim paling lambat

tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa,

sedangkan untuk luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah triwulan

bersangkutan berakhir.


40/75



Lingkungan 2015

BAB VII

PENUTUP

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki keuntungan

komparatif (comparative advantage) yang berlimpah khususnya pada

komoditas hortikultura. Namun demikian, dalam merubah keuntungan

komparatif tersebut menjadi keuntungan kompetitif (competitive advantage)

masih ditemui permasalahan yang sangat kompleks dalam agribisnis

hortikultura. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih

komprehensif dan inovatif dalam pengembangan sub sektor hortikultura.

Salah satunya adalah dengan pendekatan pengembangan kawasan

hortikultura dimana fokus pengembangan produksi (on farm) direncanakan

keterkaitannya dengan kegiatan lainnya (off farm) seperti: penanganan

pascapanen, pemasaran, konsumsi dan lain sebagainya.

Agribisnis hortikultura telah secara nyata berkontribusi terhadap

peningkatan kesejahteraan petani atau pelaku usaha terkait dan sentra

produksi hortikultura merupakan pusat pertumbuhan atau penggerak

ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, sub sektor hortikultura

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi regional

yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku

bisnis bahkan perekonomian nasional.

Petunjuk Umum Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Hortikultura Tahun 2015 merupakan referensi pelaksanaan

pengembangan sub sektor hortikultura yang didanai melalui DIPA Direktorat

Jenderal Hortikultura tahun 2015. Petunjuk Umum ini selanjutnya juga akan

digunakan oleh pelaksana oleh petugas di Dinas Pertanian tingkat Provinsi

dan Kabupaten / Kota sebagai pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan utama

lingkup Unit Eselon II Direktorat Jenderal Hortikultura akan dijelaskan dalam

Petunjuk Teknis unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di

Petunjuk Umum ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat

Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta


41/75



Lingkungan 2015

pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu,

komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh

pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal

capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura.


42/75



Lingkungan 2015

LAMPIRAN


43/75



Lingkungan 2015

Lampiran 1. Rancangan Agenda Kegiatan Nasional/Regional T.A. 2015

Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan

1. Sinkronisasi

Pelaksanaan 2015

dan Koordinasi

Rancangan

Pengembangan

Hortikultura 2016

- Kadisperta Provinsi dan

Kab/Kota

- Wil. Barat

(Sumsel)

- Minggu ke III

Januari 2015

Nasional (3

Hari)

- Kabid Produksi/Horti

Provinsi dan Kab/Kota

- Ka. BPSBTPH - Wil. Timur

(Kalsel)

- Minggu ke I

Februari 2015

Nasional (3

Hari)

- Ka. BPTPH

- Ka. BBH

2. Koordinasi

Penyusunan RKA-

KL/DIPA TA. 2016


Provinsi

Makassar - Minggu ke III

Juni 2015

Nasional (3

Hari)

- Ka. BPSBTPH

- Ka. BPTPH

- Ka. BBH

- Kasubbag Progam Dinas

Provinsi

- Operator RKA-KL

3. Koordinasi

Pemantapan RKA-

KL Alokasi

Anggaran TA. 2016


Provinsi

Banten - Minggu ke III

Oktober 2015

Nasional (3

Hari)

- Ka. BPSBTPH

- Ka. BPTPH

- Ka. BBH


Provinsi

- Operator RKA-KL

4. Pra- - Bidang Produksi/Horti Jawa Barat - Minggu ke III Nasional (2


44/75



Lingkungan 2015


Musrenbangtan

Bidang

Hortikultura

Tahun 2016

- Sekdinas Mei 2015 Hari)

5. Koordinasi

Penyusunan DIPA

Petikan TA. 2016


Provinsi

Jawa Barat - Minggu ke IV

November

2015

Nasional (3

Hari)

- Operator RKA-KL

6. Sosialisasi Rencana

Strategis

Pengembangan

Hortikultura

Tahun 2015-2019


Provinsi

Jawa Timur - Minggu ke

III/IV Maret

2015

Nasional (3

Hari)

- Pelaku usaha

7. Koordinasi

Penyusunan

Standar Biaya

Khusus TA. 2016


Provinsi

Jawa Tengah - Minggu ke II

Maret 2015

Nasional (3

Hari)

- Operator RKA-KL

8. Sinkronisasi ASEM

Hortikultura 2014

- Petugas data provinsi Bandung Minggu I Maret

2015

Nasional (4

Hari)

- BPS Pusat dan Provinsi

9. Sinkronisasi ATAP

Hortikultura 2014

- Petugas data provinsi Kalsel Minggu I Juni

2015

Nasional (4

Hari)


10. Penyusunan Angka

Sasaran

Hortikultura

Tahun 2016

- Petugas data provinsi Malang Minggu I

Nopember

2015

Nasional (3

Hari)


11. Study Ubinan

untuk 3 Provinsi

- Petugas Data Provinsi,

Kabupaten & KCD

2 Kab.

Sampel

dalam 2 Prov.Sampel

Minggu III

April 2015

Regional (3

Hari)

12. Workshop

Pelaporan

Hortikultura

Tahun 2016

Provinsi sesuai wilayah: Wilayah

Barat :

Minggu II April

2015

Nasional (3

Hari)

a. Wilayah Barat - Sekretaris Dinas

Pertanian

Jawa Barat

- Bidang Produksi/Horti


45/75



Lingkungan 2015


- Petugas Pelaporan

b. Wilayah Timur Kab/Kota sesuai

wilayah:

Wilayah

Timur :

Minggu IV

April 2015

Nasional (3

Hari)

- Bidang Produksi/Horti Surabaya

- Petugas Pelaporan

13 Workshop

Percepatan

Tindaklanjut Hasil

Pengawasan dan

Pemantapan SPI

Provinsi: Jawa Barat Minggu IV Juli

2015

Nasional (3

Hari)

- Sekretaris Dinas

Pertanian


Kab/Kota Yang ada

Temuan Itjen


- Petugas TLHP

14 Sosialisasi

Pengembangan E-

Form Hortikultura

di 7 Propinsi

(Jateng, Jabar,

Jatim, NTB, Sulsel,

Sumbar & Sumut)

Petugas Rekap Data

Kabupaten Sentra dan

Petugas Propinsi

Jateng, Jabar,

Jatim, NTB,

Sulsel,

Sumbar &

Sumut

Februari -

April 2015

Regional (3

Hari)

15 Apresiasi

Pengelolaan

Keuangan dan

Perlengkapan

Satker Ditjen

Hortikultura

Wilayah Barat

Kasubbag Keuangan dan

PPK satker dinas provinsi

sesuai wilayah

Batam Februari

16 Apresiasi

Pengelolaan

Keuangan dan

Perlengkapan

Satker Ditjen

Hortikultura

Kasubbag Keuangan dan

PPK satker dinas provinsi

sesuai wilayah

Denpasar Maret


46/75



Lingkungan 2015


Wilayah Timur

17 Koordinasi dan

Rekonsiliasi SAK

dan SIMAK BMN

Lingkup Satker

Ditjen Hortikultura

Semester II tahun

2014

Petugas SAK dan SIMAK

BMN

Yogyakarta Januari

18 Koordinasi dan

Rekonsiliasi SAKdan SIMAK BMN

Lingkup Satker

Ditjen Hortikultura

Semester I tahun

2015

Petugas SAK dan SIMAK

BMN

Batam Juli

19 Apresiasi

Bendahara Satker

Lingkup Ditjen

Hortikultura

Bendahara Penerima,

Bendahara Pengeluaran

dan Petugas BPSBTH

Makassar April

20 Pekan Flora Flori

Nasional (PF2N)

- 32 Provinsi (kecuali DKI)

2. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah


1 Evaluasi

Pengembangan

Kawasan Buah

- Kabid Produksi

Hortikultura semua Propinsi

penerima bantuan kawasan

pada provinsi di atas

Jawa Timur minggu I

September 2015

Nasional (3

Hari)

- Kabid Produksi

Hortikultura semua

Kab/Kota penerima bantuan

kawasan pada provinsi di

atas


47/75



Lingkungan 2015


2 Apresiasi

Penerapan GAP

dan GHP

Peserta daerah (32

Provinsi):

Jawa Timur minggu II April

2015

Nasional (4

Hari)

Aceh, Sumut, Sumbar,

Riau,Sumsel, Babel, Jambi,

Lampung, Bengkulu,

Banten, Jabar, Jateng, DIY,

Jawa Timur, Bali, Sulsel,

Sulteng, Sultra, Sulbar,

Sulut, Gorontalo, Kalbar,

Kalteng, Kalsel, Kaltim,

Kaltara, NTB, NTT, Papua,

Papua Barat, Maluku,

Maluku Utara

Petugas Provinsi yang akan

menjadi Pemandu

Penerapan GAP dan GHP

kepada calon pemandu

penerapan GAP dan GHP

Kabupaten di provinsi

tersebut.

3 Pertemuan

regional Wilayah I

Kabid Hortikultura Provinsi

dan Kabupaten penerima

dana TP pada Provinsitersebut

Sumut minggu IV

Februari 2015

Regional (3

Hari)

Aceh, Sumut, Sumsel,

Bengkulu, Sumbar, Jambi,

Riau, Babel

4 Pertemuan

regional wilayah II

Jateng, DIY, Jatim. Jateng minggu I Maret

2015

Regional (3

Hari)

5 Pertemuan

regional wilayah III

Bali, NTB, NTT Bali minggu II Maret

2015

Regional (3

Hari)

6 Pertemuan

regional wilayah IV

Jabar, Kaltim, Kaltara,

Kalbar, Kalsel, Lampung,

Kalteng, Bengkulu, Banten

Lampung minggu III Maret

2015

Regional (3

Hari)

7 Pertemuan

regional wilayah V

Sulsel, Sulbar, Sultra,

Sulteng, Sulut, Gorontalo,

Papua, Papua Barat,

Maluku, Malut

Sulsel minggu IV Maret

2015

Regional (3

Hari)

8 Apresiasi Petugas Peserta daerah (32 Jabar minggu I Mei Nasional (4


48/75



Lingkungan 2015


Registrasi Kebun Provinsi): 2015 Hari)


Riau,Sumsel, Babel, Jambi,

Lampung, Bengkulu,

Banten, Jabar, Jateng, DIY,

Jawa Timur, Bali, Sulsel,

Sulteng, Sultra, Sulbar,

Sulut, Gorontalo, Kalbar,

Kalteng, Kalsel, Kaltim,

Kaltara, NTB, NTT, Papua,

Papua Barat, Maluku,

Maluku Utara

Petugas Provinsi yang akanmenjadi auditor Registrasi

Kebun

3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura


1. Temu Evaluasi

Pengembangan

Florikultura

Kabid Hortikultura Diperta

Provinsi dan Kab/Kota yang

ada pengembangan

Florikultura

Jateng Minggu ke 1

Nopember

Nasional (3

Hari)

2. Apresiasi PL1 dan

PL2

PL1 untuk SL-GAP/GHP

Florikultura di provinsi dan

PL2 di Kab/Kota

Jabar Minggu ke 2 Mei Nasional (4

Hari)

3. Workshop

Pengembangan

Green City

Petugas Diperta Kab/Kota

yang merupakan lokasi

pengembangan Green City

Palembang Minggu ke 2

April

Regional (3

Hari)

4. Fasilitasi

Pengembangan

Krisan Berdaya

Saing

Petugas Diperta Kab/Kota

sentra pengembangan

krisan, petani krisan dan

instansi terkait dalam

pengembangan krisan baik

pemerintah maupun swasta

Jabar Minggu ke 3 Juni Regional (3

Hari)


49/75



Lingkungan 2015

5. Workshop

Pemberdayaan

Kampung

Florikultura

Petugas dan pengurus

kelompok tani/nursery dari

kab/kota yang merupakan

lokasi untuk pengembangan

kampung flori

Jabar Minggu ke 2 Mei Regional (3

Hari)

6. Temu Koordinasi

Kawasan

Florikultura

Kabid Hortikultura Diperta

Provinsi dan Kab/Kota yang

ada pengembangan

Florikultura

Jabar Minggu ke 4

Maret

Nasional (3

Hari)

4. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat


1. Evaluasi dan

Analisa

Ketersediaan

Produksi Sayuran


Sumsel, Riau, Bengkulu,

Lampung, Jambi, Jabar,

Jateng, Jatim, DIY, Banten,

NTB, Bali, Kaltim, Kalsel,

Kalbar, Sulsel, Sulut,

Gorontalo, NTT, Kepri (23

Provinsi)

Kaltim Minggu ke 2

Oktober

Nasional (4

Hari)

2. Analisis Sistem

Produksi Sayuran








Provinsi)

Jawa Tengah Minggu ke 3

Februari

Nasional (4

Hari)

3. Analisis Sistem

Produksi Sayuran








Provinsi)

Batam Minggu ke 2 Juni Nasional (4

Hari)


50/75



Lingkungan 2015

4. Apresiasi Pemandu

Lapang GAP dan

GHP Sayuran

Aceh, Sumut, Riau, Kepri,

Jambi, Sumbar, Bengkulu,

Lampung, Sumsel, Banten,

Jabar, Jateng, DIY, Jatim,

Kaltim, Kalsel, Kalteng,


Gorontalo, Sulteng, Sulbar,

Sultra, Maluku, Bali, NTB,

NTT, Papua, Papua Barat (30

Provinsi)

Jawa Tengah Minggu ke 3 Juni Nasional (5

Hari)

5. Apresiasi Pemandu

Lapang GAP dan

GHP Tanaman Obat

Aceh, Jambi, Bengkulu,

Sumsel, Jabar, Jateng, DIY,

Kalteng, Jatim, Kaltim, NTT,

Kaltara, Kalbar (13 Provinsi)

Jawa Timur Minggu ke 3 Mei Nasional (5

Hari)

6. Pertemuan

Sosialisasi

Registrasi Lahan

Usaha Sayuran dan

Tanaman Obat

Aceh, Sumut, Riau, Kepri,

Jambi, Sumbar, Bengkulu,

Lampung, Sumsel, Banten,

Jabar, Jateng, DIY, Jatim,

Kaltim, Kalsel, Kalteng,


Gorontalo, Sulteng, Sulbar,

Sultra, Maluku, Bali, NTB,

NTT, Papua, Papua Barat (30

Provinsi)

NTB Minggu ke 1

Agustus

Nasional (3

Hari)

5. Direktorat Perbenihan Hortikultura


1. Forum Perbenihan BBH dan BPSB Kalteng Minggu III

Februari

Nasional (3

Hari)

2. Workshop Produksi

dan Distribusi

Perbenihan

Hortikultura

BBH dan BPSB Jawa Tengah Minggu II

Nopember

Nasional (3

Hari)

3. Revitalisasi

Teknologi

Perbenihan Jeruk

Petugas dan Penangkar Malang Minggu II Maret Regional (3

Hari)

draft petunjuk umum hortikultura 2015

Documents